Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ungkap rencana pemungutan pajak terhadap pedagang online di marketplace pada kuartal II 2026 tengah dipertimbangkan, agar pedagang pasar tradisional bisa bersaing dengan pelaku usaha di platform digital.

Purbaya mengatakan penerapan pajak tersebut masih melihat kondisi daya beli masyarakat setelah kuartal II berakhir. Jika daya beli belum pulih, ia akan menghindari penerapannya.

"Kita lihat daya beli masyarakat seperti apa nanti setelah triwulan kedua berakhir. Itu kalau mengganggu akan kita hindari," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menyebut rencana tersebut juga merespons keluhan pedagang pasar tradisional yang merasa kalah bersaing dengan pedagang online. Menurut dia, kebijakan ini bukan semata untuk menambah penerimaan negara.

"Itu yang saya pikirkan utamanya bukan mau dapetin income saja, karena kalau saya ke pasar itu mereka bilang, 'Pak, kami kalah sama online. Aturlah Pak'. Tujuannya itu supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing," ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu optimistis penerimaan pajak dalam sembilan bulan ke depan akan meningkat. Ia mengatakan pemerintah akan kembali mendorong pertumbuhan penerimaan dalam beberapa pekan ke depan.

[Gambas:Youtube]

Ia menyebut pertumbuhan pajak pada Januari-Februari mencapai sekitar 30 persen. Sementara pada Maret melambat akibat libur panjang. Ia menilai perbaikan ekonomi dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak akan menopang pertumbuhan penerimaan.

"Beberapa minggu depan saya perbaiki lagi. Harusnya sih paling enggak kita akan jaga tumbuh 30 persen terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tapi kalau ekonomi itu lebih bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," ujar Purbaya.

Aturan terkait pajak marketplace sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang online.

Pedagang online yang terkena pajak ini adalah mereka yang omzetnya lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut.

Namun, peraturan itu belum kunjung diterapkan. Pada 26 September 2025, Purbaya pernah mengungkap penerapan kebijakan itu ditunda karena daya beli masyarakat belum pulih.

Selang satu bulan kemudian, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sempat mengatakan akan diterapkan pada Februari 2026. Namun, hingga kini belum juga diterapkan.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp26,07 triliun pada Maret 2026 atau mengalami penurunan sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) yang dipicu penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT)

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp1,69 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 52,43% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh sebesar 9,52%(y-o-y).

“Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp19,36 triliun turun sebesar 17,54% (y-o-y),” ujarnya dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,03% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai fluktuasi penerimaan cukai sangat signifikan dalam memengaruhi kinerja pendapatan di wilker KPPN Malang.

Isu penambahan layer tarif cukai, kata dia, sepertinya berdampak signifikan terhadap ketidakpastian perlindungan market produsen rokok legal dan disisi lain marketnya semakin tergerus oleh rokok ilegal yang tak kenal jera untuk terus berproduksi dan mendistribusikan pada pasar secara lebih terbuka dan masif.

Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat yang terkuras pada momen Ramadan dan Idulfitri dapat mendorong konsumen rokok legal bergeser ke konsumsi rokok ilegal karena pertimbangan harga yang jauh lebih murah dan mudah didapat di pasaran.

Karena itulah, dia menegaskan, situasi ini sangat berdampak pada moderasi capaian penerimaan cukai di triwulan I/2026. Jika pemerintah peka, seharusnya pemerinth lebih mendengar aspirasi para produsen rokok legal untuk menghentikan rencana penambahan layer tarif baru dan lebih memprioritaskan penggakkan hukum dalam upaya penindakan dan pemberantasan rokok ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu anggaran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun 2026.

Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja di sektor padat karya yang rentan terdampak dinamika ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan pagu insentif pada tahun depan meningkat mendekati Rp 500 miliar.

KOMPAS.com/Hanifah Salsabila Ilustrasi pekerja komuter Jakarta. Penumpang KRL di Stasiun Manggarai.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi sebelumnya yang belum sepenuhnya terserap.

“Kami punya pagu hampir Rp 400 miliar yang tidak terpakai sepenuhnya. Jadi, tidak 100 persen terpakai. Akhirnya, karena banyak juga yang meminta, kami lakukan lagi di tahun 2026 ini pagunya menjadi hampir Rp 500 miliar,” ujar Inge, dikutip Jumat (17/4/2026).

Upaya menjaga daya beli masyarakat

Kenaikan pagu anggaran ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, daya beli masyarakat menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Melalui insentif PPh 21 DTP, pemerintah menanggung pajak penghasilan karyawan tertentu.

Dengan demikian, pekerja menerima tambahan penghasilan yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak.

Skema ini secara sederhana berarti gaji yang diterima pekerja menjadi lebih besar karena potongan pajak ditanggung oleh pemerintah.

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belanja masyarakat.

Inge menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga membantu dunia usaha, khususnya sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Fokus pada sektor industri padat karya

Insentif PPh 21 DTP difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki karakteristik padat karya, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, serta industri kulit dan barang dari kulit.

Selain itu, sektor pariwisata juga termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, terdapat 133 klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam program insentif tersebut.

Sektor-sektor ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga stabilitasnya penting untuk menjaga kondisi sosial dan ekonomi.

Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap perusahaan di sektor-sektor tersebut dapat tetap bertahan dan menjaga operasionalnya, termasuk mempertahankan tenaga kerja yang ada.

Kriteria penerima insentif pajak PPh 21

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria agar insentif ini tepat sasaran. Insentif diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan.

Sementara itu, untuk pekerja tidak tetap, terdapat batasan tambahan, yaitu upah harian maksimal Rp 500.000 atau setara Rp 10 juta per bulan.

Melalui batasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa insentif benar-benar dinikmati oleh kelompok pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah, yang cenderung lebih terdampak oleh tekanan ekonomi.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Berlaku sepanjang 2026

Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025. Insentif PPh 21 DTP berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama pemberian insentif adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilisasi ekonomi dan sosial.

Dengan cakupan waktu satu tahun penuh, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih konsisten terhadap konsumsi rumah tangga.

Alasan perpanjangan dan penambahan anggaran

Salah satu alasan pemerintah memperpanjang sekaligus menambah anggaran insentif adalah karena pada periode sebelumnya belum seluruh pelaku usaha mengetahui atau memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Karena memang kemarin belum terinformasikan secara luas ke seluruh pelaku usaha, maka kebijakan ini diperpanjang di 2026,” kata Inge.

Artinya, selain meningkatkan nilai anggaran, pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan informasi agar lebih banyak perusahaan dan pekerja yang bisa memanfaatkan fasilitas ini.

Tingkat serapan yang belum maksimal pada periode sebelumnya justru menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan ke depan.

Dampak terhadap konsumsi dan dunia usaha

Pemerintah menilai peningkatan pagu insentif ini dapat memberikan efek ganda.

Di satu sisi, pekerja memperoleh tambahan pendapatan yang dapat meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, perusahaan terbantu dalam menjaga keberlangsungan usaha.

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Inge menyebutkan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat, yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, sektor industri padat karya yang menjadi target kebijakan juga diharapkan dapat terus beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pengawasan tetap dilakukan

Di tengah peningkatan anggaran insentif, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas ini tetap dilakukan.

Hal ini untuk memastikan bahwa insentif digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Inge, DJP akan melakukan pembinaan serta pengujian kepatuhan wajib pajak. Langkah ini penting untuk menjaga agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, sehingga insentif yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian.

Menjaga keseimbangan fiskal

Kenaikan pagu insentif PPh 21 DTP menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemberian stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Di satu sisi, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Namun di sisi lain, pengelolaan anggaran negara juga harus tetap dijaga agar tetap sehat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mencoba menempatkan insentif sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

Dengan peningkatan anggaran yang mendekati Rp 500 miliar, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjangkau lebih banyak pekerja dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik sepanjang 2026. (Penulis: Debrinata Rizky | Editor: Erlangga Djumena)

Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalankan berbagai upaya guna menggenjot rasio penerimaan pajak atau tax ratio sesuai target Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, terdapat tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang mesti dihadapi tahun ini, di antaranya kondisi geopolitik global yang memanas.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar rasio penerimaan pajak atau tax ratio mencapai 11% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Target Prabowo itu lebih tinggi dari realisasi yang dibukukan Kemenkeu akhir 2025 lalu yakni hanya 9,31% terhadap PDB. Adapun, capaian tax ratio tahun lalu itu pun turun dari 2024 yakni 10,08%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya tengah menjalankan berbagai upaya guna menggenjot tax ratio.

"Kami akan terus mencoba supaya penerimaan [pajak] dapat mencapai targetnya dengan berbagai macam. Mulai dari program pengawasan pembayaran masa-nya terus diperlihatkan. Karena kan kebanyakan kontribusi penerimaan pajak itu dari pembayaran masa," ujar Inge usai media briefing dan kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Kemenkeu pun mendorong agar pembayaran masa pajak tidak bolong-bolong. Untuk itu, Kemenkeu akan mengecek terus.

"Kalau memang dia biasa bayar Pasal 21 [Pajak Penghasilan 21] setiap bulan, harusnya setiap bulan dia bayar dong. Jadi begitu ada yang bolong, mesti kita tanya nih ada apa sebetulnya. Termasuk Pasal 25 dan juga yang lain-lainnya sama," kata Inge.

Kemudian terdapat penelitian kepatuhan material. Kementerian mengevaluasi kepatuhan wajib pajak di tahun-tahun sebelumnya.

"Kita perhatikan lagi apakah memang ada yang ternyata belum dilakukan atau belum diawasi secara baik," katanya.

Tantangan dan Opsi Siasat

Namun, Inge mengatakan bahwa memang terdapat tantangan dalam upaya menggenjot tax ratio tahun ini, yakni kondisi geopolitik yang tengah panas.

"Yang namanya kondisi global seperti ini akan sangat [menantang]. Itu kita masih menunggu," ujarnya.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono juga mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendongkrak tax ratio adalah gejolak geopolitik global.

"Tantangannya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu karena kondisi internal Indonesia dan geopolitik global," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Sementara itu, dia menilai terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

"Cara ekstensifikasi dilakukan dengan cara fokus ke shadow economy yang transaksi bisnisnya masih belum masuk ke dalam sistem," katanya.

Adapun intensifikasi pajak dilakukan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta pemeriksaan pajak. Upaya ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi pajak kurang bayar dengan harapan wajib pajak menyetujuinya.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan tidak ada “silver bullet” untuk menaikkan tax ratio. Tidak ada pula cara singkat untuk menaikkan tax ratio. Alhasil, target tax ratio tahun ini sulit dicapai.

Cara ideal untuk mendongkrak tax ratio adalah dengan memperbaiki basis pajak. Apabila pendapatan masyarakat naik maka setoran pajak penghasilan naik dan tax ratio pada akhirnya meningkat.

"Perlu kebijakan industri yang tepat untuk membalikkan tren deindustrialisasi. Mengingat sektor pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar," ujarnya.

Dari sudut Kemenkeu, perlu perbaikan regulasi dan kebijakan perpajakan. Selain itu, perlu penguatan dan reformasi administrasi dan birokrasi.

"Satu catatan saya, bahwasanya, peningkatan tax ratio bukan semata-mata peran dari Kemenkeu tapi juga kementerian dan lembaga lain. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kementerian. Minimal dalam bentuk penguatan data pihak ketiga," katanya.

Menuju Tax Ratio 11% & Janji Bonus

Untuk diketahui, penerimaan perpajakan pada 2025 mencapai Rp2.217,9 triliun dengan perincian pajak sebesar Rp1.917,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun. Dengan rumus penghitungan (total penerimaan perpajakan/PDB) x 100%, hasil tax ratio pada 2025 yakni (2.217,9/23.821,1) x 100% = 9,31%.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.693,7 triliun dengan perincian pajak Rp2.357,7 triliun dan bea cukai Rp336 triliun.

Sampai dengan Februari 2026, penerimaan pajak telah terkumpul Rp245,1 triliun sedangkan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun. Penerimaan pajak pada Januari-Februari 2026 tumbuh double digit yakni masing-masing 30% secara tahunan (Year on Year/YoY) sedangkan kepabeanan dan cukai terkontraksi 14% YoY pada periode yang sama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar rasio penerimaan pajak atau tax ratio mencapai 11% terhadap PDB.

Purbaya menyebut integritas dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan hal integral dalam mewujudkan hal tersebut, kendati kemajuan pada aspek digitalisasi sistem penerimaan negara juga menentukan.

"Saya minta teman-teman semua nanti bekerja habis-habisan, jaga integritasnya, naikkan pendapatan pajak dan lain-lain supaya kita bisa double digit lah 11% tax ratio-nya. Itu bukan maunya saya, maunya Pak Presiden," terangnya saat pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu, Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta bulan lalu (10/3/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menjanjikan 'bonus' kepada anak buahnya itu apabila penerimaan negara bisa tumbuh signifikan. Dia menilai hal ini penting di tengah kebutuhan belanja pemerintah yang besar dan kondisi geopolitik yang bisa memicu kenaikan belanja subsidi energi.

"Kalau tax ratio kita tahun depan bisa naik mendekati 11%, saya akan meminta bonus kepada Presiden, supaya Anda semua dapat bonus dari pimpinan negara," terangnya.

Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bergeliat mendongkrak pertumbuhan industri padat karya, di antaranya dengan memberikan insentif pajak. Sektor padat karya memang dinilai sebagai sektor yang mampu memberikan penyediaan lapangan kerja hingga mengerek pemerataan ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa salah satu upaya Kemenkeu dalam mendongkrak pertumbuhan sektor padat karya adalah pemberian insentif. Pemerintah memang telah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang 2026 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

"Insentif diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pemerintah hadir untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran," kata Inge dalam media briefing usai kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Insentif diberikan juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan pembebasan pajak diharapkan dapat menopang kesejahteraan pekerja, terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sebanyak lima sektor memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Insentif diberikan atas PPh 21 untuk seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur selama 2026. Penghasilan yang dimaksud antara lain gaji, tunjangan tetap, dan imbalan sejenis sesuai peraturan perusahaan atau kontrak kerja.

Penerima fasilitas meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, fasilitas diberikan jika rata-rata upah per hari tidak melebihi Rp500.000.

Pekerja yang mendapatkan fasilitas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, pegawai tidak boleh menerima fasilitas PPh 21 DTP lain berdasarkan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 PMK 105/2025, PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun perusahaan memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh 21 bagi pegawai.

Pembayaran tunai PPh 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong atas fasilitas tersebut dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

"Pemerintah pun terus mengevaluasi setiap insentif yang diberikan ke pelaku usaha," kata Inge.

Apalagi, menurutnya di tengah tantangan geopolitik global, terjadi perang di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap ekonomi, terutama sektor padat karya yang menjalankan ekspor.

"Insentif lain, tunggu perkembangan global," ujar Inge.

Di sisi lain, pemerintah pun tengah menyiapkan skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yakni tax holiday. Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menggenjot permodalan bagi sektor padat karya untuk ekspor. Kepala Divisi Nia & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo menyatakan sektor padat karya menciptakan development impact.

"Investasi modal kerja diciptakan dan menghasilkan kebermanfaatan. Ini jadi poin penting, kami berusaha dari Kemenkeu untuk program yang diciptakan tidak henti-hentinya," ujar Berlianto.

Beri Dampak

Dampak dukungan insentif pun dirasakan oleh sektor padat karya, salah satunya PT Mitra Saruta Indonesia. Direktur PT Mitra Saruta Indonesia Hoo Yanto Andrian mengatakan bahwa perusahaannya bergerak di bidang tekstil, memproduksi sarung tangan.

Dia menjelaskan sektor padat karya memang sektor yang sangat rumit. Di PT Mitra Saruta terdapat sekitar 1.700 karyawan.

"Ada insentif pajak, ini cukup membantu. Kami pun berharap bisa memberikan kontribusi dan terus memberikan kontribusi buat ekspor kita," katanya.

Ditambah, kondisi geopolitik yang panas saat ini menurutnya cukup memengaruhi pasar ekspor perusahaan. Dibutuhkan dorongan agar sektor padat karya tetap bisa tumbuh. Diversifikasi pasar ekspor pun dilakukan PT Mitra Saruta Indonesia.

"Tim marketing kami jadinya lebih agresif sasar pasar yang lebih menyeluruh, terakhir kita dapat dari South Africa," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan dukungan bagi sektor padat karya memang dibutuhkan. Di Jawa Timur, sektor manufaktur telah tumbuh pesat, yakni 5,98% pada 2025. Sementara, sektor perdagangan tumbuh 3,98% dan pertanian 4,98%.

"Dari sini lah kemudian kita berharap manufaktur terus menjadi tumpuan ekonomi. Jangan sampai mengalami deindustrialisasi," ujar Emil Dardak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait dengan restitusi masih dalam pembahasan.

Untuk diketahui, pemerintah tengah membahas revisi PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak usai nilai restitusi tembus Rp361 triliun pada 2025 lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan, proses tersebut merupakan bagian dari siklus penyusunan regulasi untuk memastikan ketentuan yang dihasilkan tetap relevan.

Dia menyebut pihaknya menginginkan agar aturan restitusi sejalan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, serta selaras dengan dinamika perekonomian, kebutuhan dunia usaha, serta penguatan tata kelola dan pengawasan dalam rangka menjaga integritas sistem perpajakan.

"Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan masih berlangsung, sehingga substansi pengaturan belum dapat kami sampaikan secara rinci. Setelah proses harmonisasi dan penetapan selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," terang Inge melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (15/4/2026).

Inge juga menyebut akan melakukan edukasi secara komprehensif kepada Wajib Pajak dan pemangku kepentingan, termasuk melalui media dan berbagai kanal komunikasi resmi.

Tujuannya agar implementasi ketentuan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPMK tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak secara virtual.

Dilansir dari situs resmi DJPP Kemenkum, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III telah menyelenggarakan rapat itu secara virtual pada 10-11 April 2026.

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada 6 April 2026, dalam rangka penyempurnaan substansi dan memastikan kesesuaian materi RPMK dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa instansi kementerian/lembaga yang hadir yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

Salah satu poin utama soal revisi aturan itu adalah mekanisme penelitian atas permohonan WP yang menjadi dasar bagi Dirjen Pajak dalam menentukan pemberian restitusi.

"Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya persyaratan formal dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan atau terdapat kondisi tertentu seperti pemeriksaan pajak atau proses penegakan hukum, permohonan dapat ditolak," dikutip dari laman resmi DJPP.

Rancangan peraturan ini bakal memuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu paling lama tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak permohonan diterima.

"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK ini akan mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, serta direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unit kapal pesiar atau yacht karena diduga melanggar peraturan kepabeanan dan pajak.

Penyegelan tersebut dilakukan saat Petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan patroli high valued goods (HVG) dan memeriksa 112 unit kapal yacht dengan rincian 57 unit kapal berbendera asing, dan 55 unit kapal berbendera asing.

“Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus D.P. dikutip Minggu (12/4/2026).

Agus mengatakan petugas di lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran, antara lain, yacht masih berada di wilayah Indonesia, namun izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya.

Kemudian, yacht yang ada telah berada di sini tidak semata-mata dipergunakan sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin vessel declaration tersebut, tetapi disewakan.

“Terhadap penghasilan yang diperoleh, tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya,” ujarnya.

Selain itu, yacht yang dimasukkan kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI) sehingga kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi.

“Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan,” kata Agus.

Selanjutnya, Agus menegaskan kegiatan patroli HVG dengan komoditas lain juga tetap dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Jakarta. Tujuannya, kata dia, untuk menjamin penerimaan negara yang optimal terhadap barang-barang bernilai tinggi.

“Selama ini tidak sama sekali atau memenuhi sebagian kewajiban kepabeanan, sehingga harus ditertibkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa kegiatan patroli HVG dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua, sehingga pihak yang mampu membeli barang HVG sejatinya harus berperan lebih dalam kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

“Sesuai instruksi Presiden kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara,” ujarnya.

Namun, Agus mengatakan kerugian negara secara angka belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam proses penelitian atau penghitungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia menekankan bahwa petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.

“Kerugian negara secara angka belum kami hitung, karena hal ini perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Perlu prinsip kehati-hatian untuk menetapkan nilainya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menegaskan, pemeriksaan merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya atas motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," kata Hendri.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan fasilitas Coretax Mobile guna mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjabarkan bahwa Coretax Mobile merupakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang laporan akhirnya berstatus SPT Tahunan Nihil.

"Coretax Mobile/M-Pajak merupakan sistem Coretax DJP versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan," jelas Inge dalam Pengumuman No. PENG-29/PJ.09/2026, yang dikeluarkan pada Selasa (7/4/2026).

Layanan ini dapat diakses secara langsung melalui aplikasi M-Pajak untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Lebih lanjut, otoritas pajak merinci tiga kriteria utama Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan aplikasi Coretax Mobile ini. Ketentuan kriteria tersebut mencakup:

Pertama, berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedua, hanya memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan dari satu pemberi kerja, atau berstatus murni sebagai karyawan.

Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan status Normal, yang artinya bukan merupakan laporan pembetulan, dengan hasil akhir Nihil.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria di atas, pelaporan dapat dimulai dengan mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi M-Pajak yang tersedia secara resmi di Playstore bagi pengguna Android maupun AppStore untuk perangkat iOS. Setelah aplikasi terpasang di gawai, pengguna cukup menekan tombol "Login" lalu memilih opsi "Lanjutkan Masuk Coretax".

Langkah berikutnya, pengguna harus masuk menggunakan akun Coretax DJP masing-masing untuk mulai membuat konsep SPT. DJP menegaskan agar seluruh proses pengisian SPT Tahunan tersebut dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas.

Adapun panduan tata cara pelaporan yang komprehensif telah disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses publik melalui tautan resmi di https://s.kemenkeu.go.id/SPTMpajak.

Di tengah tingginya ancaman kejahatan siber, DJP juga memberikan peringatan keras dan mengingatkan masyarakat bahwa Coretax Mobile hanya dapat diunduh melalui toko aplikasi resmi. Guna mencegah modus penipuan yang kerap mengatasnamakan DJP, masyarakat diminta untuk menghindari instalasi aplikasi melalui tautan (link) tidak dikenal ataupun instalasi dari luar Playstore dan AppStore.

Wajib pajak juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya mengakses layanan perpajakan melalui laman atau aplikasi yang resmi dirilis instansi. Apabila masyarakat masih menemui kendala teknis atau memerlukan bantuan asistensi lebih lanjut, DJP membuka saluran pengaduan melalui layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau dapat langsung mendatangi kantor pajak terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun per akhir 28 Februari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp37,4 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,74 triliun hingga akhir Januari 2026.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,96 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,09 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,31 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,64 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,32 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,64 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,61 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujar Inge dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sehari menjelang batas akhir pelaporan atau deadline mencapai 10,1 juta SPT.

Tingkat pelaporan berdasarkan data yang ditarik Senin (30/3/2026) pukul 00.00 WIB itu baru 67,4% dari total target SPT yakni 15 juta SPT.

"Untuk periode s.d. 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.124.668 SPT," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 10,1 juta SPT yang sudah dilaporkan itu meliputi tahun buku Januari-Desember didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 8.877.779 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 1.039.175 SPT serta WP badan berdenominasi rupiah 205.752 SPT dan WP badan berdenominasi dolar AS 145 SPT.

Sementara itu, jumlah SPT beda tahun buku atau mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yang masuk berjumlah 1.795 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah serta 22 SPT dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, sebanyak 17.367.922 WP telah mengaktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama. Perinciannya meliputi 16.310.079 WP pribadi, 967.121 WP badan, 90.495 WP instansi pemerintah serta 227 WP perdagangan melalui sistem elektronik.

Deadline Diperpanjang

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh bagi WP OP yakni 31 Maret 2026 dan WP badan 30 April 2026. Namun, DJP pada pekan lalu telah resmi menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026.

Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang. Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Inge pada pernyataan terpisah, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

CANBERRA, KOMPAS.com – Pemerintah Australia resmi memangkas pajak bahan bakar (fuel excise) sebesar 50 persen selama tiga bulan sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik.

Perdana Menteri AustraliaAnthony Albanese mengatakan keputusan ini diambil setelah serangkaian rapat tingkat tinggi, termasuk Komite Keamanan Nasional dan kabinet.

“Saya telah mengadakan rapat Komite Keamanan Nasional, pertemuan Kabinet, dan pertemuan Kabinet Nasional, dan meskipun prospek pasokan bahan bakar Australia tetap aman dalam jangka pendek, kita harus sangat jelas kepada rakyat Australia bahwa semakin lama perang ini berlangsung, dampak buruknya akan semakin besar,” ujar Albanese, dikutip dari tayangan di kanal YouTube ABC Australia, Senin (30/3/2026).

Freepik/jcomp Ilustrasi BBM.

Ia menegaskan, pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.

“Kami bertindak sekarang untuk lebih dari sekadar bersiap, tetapi untuk melindungi rakyat Australia dari dampak terburuk, dan hari ini kami memiliki tiga pengumuman,” kata dia.

Tiga kebijakan utama pemerintah Australia

Albanese memaparkan tiga langkah utama yang diambil pemerintah dalam merespons krisis energi.

Pertama, pemerintah mengadopsi Rencana Keamanan Bahan Bakar Nasional yang telah disepakati bersama pemerintah negara bagian dan wilayah.

Rencana ini memiliki empat tingkat respons, yakni perencanaan dan persiapan, menjaga Australia tetap bergerak, tindakan yang ditargetkan, serta perlindungan layanan kritis.

Saat ini, Australia berada pada tingkat kedua.

SHUTTERSTOCK Perbandingan Harga BBM ASEAN 2026 Imbas Perang AS?Israel vs Iran, Singapura Termahal, Bagaimana Posisi Indonesia?

Kedua, pemerintah memangkas separuh cukai bahan bakar untuk bensin dan diesel selama tiga bulan. Kebijakan ini diperkirakan menurunkan harga bahan bakar sebesar 26,3 sen dollar Australia per liter atau setara sekitar Rp 3.069,44 per liter (asumsi kurs Rp 11.670 per dollar Australia).

“Kami memangkas cukai bahan bakar untuk membantu menekan biaya hidup masyarakat,” ujar Albanese.

Ia juga mengimbau masyarakat yang mampu untuk beralih ke transportasi umum.

Ketiga, pemerintah menghapus sementara biaya pengguna jalan untuk kendaraan berat selama tiga bulan dan menunda kenaikan tarif berikutnya selama enam bulan.

Langkah ini ditujukan untuk membantu sektor logistik yang tengah menghadapi tekanan arus kas.

Dampak ke harga BBM dan konsumen

Pemangkasan pajak bahan bakar ini diperkirakan memberikan penghematan sekitar 16 dollar Australia untuk pengisian tangki 60 liter. Angka tersebut setara sekitar Rp 186.734,24.

Kebijakan ini juga diharapkan menekan biaya distribusi barang, mengingat sektor transportasi sangat bergantung pada harga bahan bakar.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah tambahan untuk menjaga pasokan energi, termasuk pelepasan cadangan bahan bakar serta penyesuaian regulasi kualitas bahan bakar guna memperluas sumber pasokan.

Lonjakan harga energi dunia

Langkah Australia ini diambil di tengah lonjakan harga minyak dunia yang signifikan.

Harga minyak mentah Brent dilaporkan naik tajam sepanjang Maret 2026 akibat gangguan pasokan global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang memengaruhi jalur distribusi utama.

FREEPIK/ARTPHOTO_STUDIO Ilustrasi harga minyak dunia.

Kondisi ini mendorong kenaikan harga bahan bakar domestik dan meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk Australia.

Kondisi pasokan dan cadangan energi

Meski terjadi tekanan global, Albanese memastikan pasokan bahan bakar domestik masih dalam kondisi terkendali.

“Setiap kapal yang dijadwalkan datang ke sini hingga tanggal 30 Maret telah tiba,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada April 2026 terjadi beberapa pembatalan pengiriman, namun telah digantikan oleh tambahan pasokan.

“Pada bulan April, dari 81 kapal yang dijadwalkan, enam tidak datang tetapi telah digantikan oleh sembilan kapal tambahan, sehingga lebih banyak bahan bakar yang tiba dari yang diantisipasi,” kata Albanese.

Namun demikian, pemerintah tetap bersiap menghadapi potensi gangguan lanjutan jika konflik global berlarut.

Imbauan dan antisipasi pemerintah

Dalam tahap kedua Rencana Keamanan Bahan Bakar Nasional, pemerintah Australia mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan bakar secara bijak.

Albanese menekankan bahwa pembatasan belum diberlakukan, namun masyarakat diimbau membeli bahan bakar sesuai kebutuhan.

Ia juga memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, termasuk selama periode libur.

“Salah satu hal yang ingin kami pastikan adalah kita terus menjaga Australia bergerak. Masyarakat harus menikmati Paskah mereka dan penting juga bagi kita untuk menjaga ekonomi tetap berjalan,” ujar dia.

Kebijakan tambahan untuk menekan biaya hidup

Selain pemangkasan pajak bahan bakar, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menekan biaya hidup masyarakat.

Di antaranya adalah pemotongan pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah yang akan berlaku mulai 1 Juli 2026 mendatang.

Pemerintah juga melanjutkan program pendidikan vokasi gratis (TAFE), memperluas layanan kesehatan melalui klinik perawatan darurat, serta menurunkan harga obat-obatan.

Strategi ketahanan energi jangka panjang

Dalam jangka panjang, Albanese menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia menyoroti program “Future Made in Australia” sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Program ini mencakup peningkatan cadangan bahan bakar nasional serta pengembangan energi alternatif, termasuk kendaraan listrik dan penyimpanan baterai.

Albanese juga menyinggung penurunan jumlah kilang minyak dalam negeri dalam satu dekade terakhir, yang disebutnya sebagai salah satu faktor kerentanan sistem energi Australia.

Respons terhadap konflik di Timur Tengah

Terkait konflik di Timur Tengah yang memicu krisis energi, Albanese menyatakan harapannya agar ketegangan dapat segera mereda.

“Saya ingin melihat kepastian yang lebih besar mengenai apa tujuan dari perang ini dan saya ingin melihat deeskalasi,” ujarnya.

ABC NEWS/IAN CUTMORE via ABC INDONESIA PM Anthony Albanese memberikan pernyataan soal Gaza saat bertemu dengan rekan-rekannya di Partai Buruh.

Ia juga menegaskan posisi pemerintah Australia terhadap Iran dan kelompok proksi di kawasan tersebut.

“Kami sepenuhnya berdiri bersama rakyat Iran, yang telah menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, kekejaman, dan penindasan dalam waktu yang lama,” kata Albanese.

Kebijakan bersifat sementara

Pemerintah Australia menegaskan bahwa pemangkasan pajak bahan bakar ini bersifat sementara dan akan dievaluasi setelah tiga bulan.

Langkah ini merupakan bagian dari respons jangka pendek untuk meredam dampak krisis energi global terhadap perekonomian domestik, sembari pemerintah terus memantau perkembangan situasi global dan kondisi pasokan energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan sebagian penerimaan pajak Maret 2026 bakal bergeser ke satu bulan setelahnya sebagai konsekuensi dari perpanjangan periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.

Untuk diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memutuskan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2025, membayarkan PPh pasal 29, maupun melunasi kurang bayar pajak di atas 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga ke April gitu ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Bimo kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bimo, jumlah SPT yang sudah masuk ke DJP sampai dengan data terbaru yakni 9,1 juta SPT dari WP OP maupun WP Badan. Artinya, otoritas pajak masih mengejar sisa sekitar 6 juta SPT untuk mencapai target 15 juta SPT.

Secara terperinci, sisa 6 juta SPT itu mayoritas dari WP OP sebanyak 5 juta SPT. Selain itu, masih ada 1 juta SPT dari WP Badan yang masih memiliki waktu untuk disampaikan paling lambat 30 April 2026.

Untuk diketahui, relaksasi penghapusan sanksi administrasi bagi pelaporan SPT pajak tahunan WP OP di atas 31 Maret 2026 itu tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran PPh pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun sampai dengan 28 Februari 2026, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4% dari target sepanjang tahun Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak itu tumbuh di atas 30% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2025 lalu yakni Rp188 triliun.