Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unit kapal pesiar atau yacht karena diduga melanggar peraturan kepabeanan dan pajak.

Penyegelan tersebut dilakukan saat Petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan patroli high valued goods (HVG) dan memeriksa 112 unit kapal yacht dengan rincian 57 unit kapal berbendera asing, dan 55 unit kapal berbendera asing.

“Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus D.P. dikutip Minggu (12/4/2026).

Agus mengatakan petugas di lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran, antara lain, yacht masih berada di wilayah Indonesia, namun izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya.

Kemudian, yacht yang ada telah berada di sini tidak semata-mata dipergunakan sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin vessel declaration tersebut, tetapi disewakan.

“Terhadap penghasilan yang diperoleh, tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya,” ujarnya.

Selain itu, yacht yang dimasukkan kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI) sehingga kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi.

“Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan,” kata Agus.

Selanjutnya, Agus menegaskan kegiatan patroli HVG dengan komoditas lain juga tetap dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Jakarta. Tujuannya, kata dia, untuk menjamin penerimaan negara yang optimal terhadap barang-barang bernilai tinggi.

“Selama ini tidak sama sekali atau memenuhi sebagian kewajiban kepabeanan, sehingga harus ditertibkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa kegiatan patroli HVG dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua, sehingga pihak yang mampu membeli barang HVG sejatinya harus berperan lebih dalam kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

“Sesuai instruksi Presiden kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara,” ujarnya.

Namun, Agus mengatakan kerugian negara secara angka belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam proses penelitian atau penghitungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia menekankan bahwa petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.

“Kerugian negara secara angka belum kami hitung, karena hal ini perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Perlu prinsip kehati-hatian untuk menetapkan nilainya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menegaskan, pemeriksaan merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya atas motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," kata Hendri.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah menyegel empat kapal wisata asing.

Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Siswo Kristyanto mengatakan penyegelan itu dilakukan lantaran diduga melanggar aturan kepabeanan dan perpajakan.

Secara terperinci, empat kapal wisata asing yang disegel itu berasal dari Malaysia dua unit dan Singapura dua unit. Sementara dua lainnya telah diperiksa dan dinyatakan tidak melanggar aturan.

“Hasil pemeriksaan sementara, dari 6 kapal yang kami periksa itu 4 kapal kita lakukan penyegelan,” kata Siswo dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan, kapal yang disegel merupakan kapal wisata asing ini beroperasi untuk kegiatan rekreasi di Indonesia. Kapal ini pun mendapatkan fasilitas impor sementara berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Namun, dalam pelaksanaannya kapal tersebut menyalahi aturan karena kapal tersebut telah disewakan dan bahkan diperjualbelikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).

“Diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan fasilitas berupa kapal tersebut disewakan atau ternyata sudah diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia sehingga menghindari pungutan bea masuk dan pajak impor,” imbuhnya.

Adapun, DJP saat ini tengah melakukan pendalaman terkait kerugian negara yang disebabkan dugaan pelanggaran peraturan bea masuk dan pajak kapal wisata asing tersebut. Namun demikian, estimasi untuk satu kapal yacht ukuran kecil di kisaran harga Rp10 miliar.

“Kami mengimbau kepada para pelaku usaha untuk bisa patuh terhadap ketentuan baik itu bidang kepabeanan maupun perpajakan. Kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisatawan asing yang kami duga dan dapat pelanggaran,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita satu set mesin pembuat rokok ilegal berkapasitas hingga 3.000 batang per menit dari sebuah kontainer. Mesin ini diduga kuat akan digunakan untuk memproduksi rokok tanpa cukai yang berpotensi merusak industri rokok dalam negeri dan menggerus penerimaan negara.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan penyitaan mesin rokok ini menjadi salah satu hasil penindakan besar. Mesin tersebut ditemukan dalam satu kontainer yang diangkut bersama dua kontainer berisi garmen.

“Ini merupakan hasil yang signifikan karena dengan satu mesin ataupun satu set mesin ini saja kita sudah bisa kehilangan penerimaan negara dengan produksi rokok tanpa cukai. Yang kemampuan per menitnya bisa hampir 2.000 sampai 3.000 batang per menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini,” ujar Djaka di Kantor Direktorat Bea dan Cukai Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menambahkan mesin pembuat rokok itu ditemukan dalam salah satu dari tiga kontainer yang diawasi. Dua kontainer lainnya berisi garmen.

“(Di dalam) kontainer, ya. Dari tiga kontainer. Dua berisi garmen. Dan satu kontainer berisi 20 mesin pembuat rokok,” kata Nirwala.

Ia menyebut mesin itu diduga memiliki spesifikasi tinggi untuk produksi rokok skala besar. Mesin tersebut merupakan Cigarette Making Machine Molins atau MK8, salah satu tipe mesin pembuat rokok yang dikenal luas di industri hasil tembakau.

“Bisa jadi (MK8). Saya juga belum bisa memastikan apakah ini dari China. Nanti para ahli yang akan menentukannya. Yang jelas, ini akan kita buka. Jenisnya, kalau melihat ukurannya, sepertinya MK8,” ujar Nirwala.

Menurut Nirwala, keberadaan mesin rokok ilegal bukan hanya menyangkut pelanggaran kepabeanan, tetapi juga mengancam pelaku industri yang taat aturan. Karena merusak industri dalam negeri, kemungkinan besar mesin tersebut akan dimusnahkan.

Bisnis.com, BATAM – Bea Cukai (BC) Batam melakukan 3 penindakan beruntun terhadap sarana pengangkut dan barang tanpa dokumen kepabeanan dalam pengawasan laut dan pemeriksaan di pelabuhan pada 30 November hingga 1 Desember 2025. Seluruh kasus kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala BC Batam Zaky Firmansyah mengatakan penindakan pertama dilakukan terhadap KM Dayat Jaya di Perairan Pulau Lepang pada Minggu (30/11/2025) dini hari.

"Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Pak Ali Sungai Harapan menuju Tanjung Batu itu kedapatan mengangkut sekitar 110 karung bawang, 11 karung cabai merah, dan 14 boks daging tanpa Pemberitahuan Pabean. Kapal kemudian digiring ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pemeriksaan lanjutan," ucap Zaky Firmansyah di Batam, Rabu (3/12/2025).

Pada sore di hari yang sama, patroli laut kembali menghentikan KM Tiga Saudara di jalur Tanjung Uncang–Belakang Sidih.

Kapal yang diawaki 4 orang tersebut membawa barang campuran seperti air mineral, beras, selang, kawat petak, serta bahan bangunan tanpa dokumen kepabeanan.

Seluruh muatan dan kapal juga dibawa ke Tanjung Uncang untuk proses penegahan dan pencacahan.

Penindakan ketiga terjadi pada Senin (1/12) di Pelabuhan Roro Telaga Punggur. Petugas menemukan koper berisi 44 paket barang kiriman tanpa dokumen pabean dari seorang penumpang tujuan Tanjung Uban. Seluruh barang ditahan dan dibawa ke kantor Bea Cukai Batam.

"Seluruh kasus tersebut mengarah pada pelanggaran UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan serta PP No 41/2021 terkait Kawasan Perdagangan Bebas. Pengawasan laut dan pemeriksaan pelabuhan disebut akan diperkuat untuk menjaga integritas arus barang di wilayah Batam dan Kepulauan Riau," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Bea Cukai (BC) Batam memastikan bahwa beras ilegal yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam bukan diperuntukkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu diungkapkan menanggapi isu yang beredar di media sosial, pasca penggerebekan pada 24 November 2025 kemarin.

"Barang yang ditangkap kemarin bukan bagian dari program MBG. Muatan terdiri dari beras campuran lokal dan luar negeri, sementara proses pencacahan masih berlangsung untuk memastikan komposisi dan potensi pelanggaran kepabeanan," kata Kepala BC Batam, Zaky Firmansyah, Jumat (28/11/2025) di Batam.

Temuan aktivitas bongkar muat ilegal ini menambah konteks terhadap isu pasokan beras ilegal yang sebelumnya mencuat di Batam. Pemerintah pusat telah menyoroti masuknya beras tanpa dokumen ke wilayah Kepri yang berdampak pada distorsi harga dan risiko bagi stabilitas pasokan pangan domestik.

"Penegakan di Tanjung Sengkuang menjadi bagian dari langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap pola distribusi yang berpotensi memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil dan lokasi non-resmi," katanya lagi.

Penguatan pengawasan di Batam menjadi krusial mengingat posisinya sebagai wilayah perbatasan dengan arus barang tinggi, serta potensi masuknya komoditas pertanian tanpa izin yang dapat mempengaruhi rantai pasok nasional.

"Pemeriksaan lanjutan BC Batam di Gudang Tanjung Uncang akan menentukan tindak lanjut atas barang bukti dan identifikasi risiko terhadap komoditas sensitif seperti beras," ungkapnya.

Kasus penyelundupan tersebut terungkap setelah adanya laporan ke kanal "Lapor Pak Amran" pada 24 November 2025 setelah penemuan aktivitas mencurigakan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, produk parfum impor, mi instan impor, hingga makanan beku (frozen food).

Seluruh barang akan dikirim dari Batam menuju Tanjungbalai Karimun tanpa dokumen resmi, termasuk tanpa izin kapal maupun manifes yang sah.(239)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah membongkar salah satu praktik under invoicing saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam sidak itu, Purbaya menemukan barang yang mencantumkan harga dalam dokumen kepabeanan jauh di bawah harga pasarannya. Misalnya, nilai yang importir cantumkan dalam dokumen senilai Rp 100 ribuan, tapi ternyata dijual Rp 35 juta hingga Rp 50 juta di pasaran, seperti e-commerce.

"Kalau yang saya lihat kualitasnya amat baik, seharusnya bukan barang murah, bukan Rp 100 ribuan tapi di-revalue sampai Rp 500 ribuan. Di situ kita dapat tax impor tambahan Rp 220 juta satu kontainer. Yang lain kita akan periksa juga," kata Purbaya, dalam media briefing, dikutip Senin (17/11/2025).

Berdasarkan penjelasan di website Ditjen Bea Cukai melalui artikel berjudul "Kenali dan Pahami Ketentuan Barang Kiriman Hasil Perdagangan", praktik under invoicing adalah modus pelanggaran dengan memberitahukan harga di bawah nilai transaksi.

Praktik ini menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara, karena murahnya harga barang disebabkan importir tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan semestinya.

Selain itu, praktik under invoicing bisa mengancam iklim usaha industri dalam negeri, karena barang impor bisa beredar dengan harga lebih murah.

Penanganan praktik under invoicing sebetulnya telah pemerintah atur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 96 tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Strategi yang dilakukan adalah menambahkan skema self assessment untuk barang kiriman hasil perdagangan, dan terdapat konsekuensi denda ketika terdapat under invoice. Sementara untuk barang kiriman nonperdagangan tetap menggunakan official assessment tanpa ada konsekuensi denda.

Purbaya pun saat itu turut menegaskan, pemberantasan praktik underinvoicing akan menjadi tambahan penerimaan bagi Bea Cukai. Ke depannya, pemeriksaan serupa akan ia intensifkan.

Purbaya telah meminta Ditjen Bea Cukai memastikan secara serius pembayaran pajak dan kebenaran dalam deklarasi dokumen perusahaan atau importir.

Menurut Purbaya, perusahaan yang melakukan under invoicing dalam impor barang ini merupakan perusahaan besar yang namanya sudah beredar di publik.

"Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

Purbaya juga menegaskan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) melakukan operasi gabungan bersama Kepolisian RI (Polri), menertibkan ekspor produk minyak sawit (turunan minyak sawit mentah/ crude palm oil/ CPO). Dalam operasi itu ditemukan, 87 kontainer bermuatan 1.802 ton fatty matter PT MMS melanggar ketentuan ekspor.

87 kontainer itu dilaporkan sebagai produk fatty matter, produk turunan CPO yang tidak masuk dalam kelompok yang dikenakan bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor.

87 kontainer itu diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok, awalnya akan diekspor ke China.

Hanya saja, menurut Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Jaka Budi Utama, barang yang disebut dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) senilai Rp28,7 miliar itu ternyata mengandung campuran produk turunan CPO lainnya. Dengan begitu, ekspor barang tersebut berpotensi dikenakan BK dan kewajiban ekspor.

"Selain kasus 87 kontainer ini, DJBC juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan, 50 kontainer dengan berat 1.044 ton dengan nilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan," kata Jaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Saat ini tengah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan 3 afiliasinya (PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN)," tambahnya.

Pelanggaran PT MMS

Dijelaskan, operasi gabungan Kemenkeu (DJBC-DJP) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," ungkap Jaka.

"Berdasarkan analisis DJP (Ditjen Pajak), ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (underinvoicing)," tambahnya.

Berikut kronologi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit PT MMS diduga melanggar ketentuan dokumen ekspor:

• 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
• 20-21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
• 22-23 Oktober 2025: Dilakukan pemeriksaan bersama antara Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
• 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik serupa; total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
• 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
• 31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
• 3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC atas 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

Foto: Operasi Gabungan Kemenkeu–Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Operasi Gabungan Kemenkeu–Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Operasi gabungan Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, bersama Satgassus Polri mengungkap kasus dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO yang merugikan negara triliunan rupiah.

Dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Diketahui, barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk Lartas ekspor.

Namun, hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," papar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama, dalam konferensi pers, Kamis (6/11/2025).

Adapun, sebanyak 87 kontainer yang diberitahukan dalam tujuh Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan total berat bersih 1.802 ton senilai Rp28,7 milliar.

Djaka menuturkan data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 Wajib Pajak, termasuk PT MMS, melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

"Berdasarkan analisis DJP, ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (underinvoicing)," kata Djaka.

Sepanjang 2025, dia mengungkapkan terdapat 25 Wajib Pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan ekspor Fatty Matter dengan total nilai PEB Rp2,08 triliun.

Saat ini, tengah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan 3 afiliasinya PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN.

Selain kasus 87 kontainer ini, DJBC juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dibidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 milliar di Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 kontainer dengan berat 1.044 ton dengan nilai Rp14,1 milliar di Pelabuhan Belawan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menuturkan pihaknya akan mendalami lebih lanjut mengenai modus dalam upaya penghindaran pajak yang tentunya kerap terjadi.

"Saat ini, terjadi pada komoditas jenis fatty matter yang tidak dikenakan pemungutan ekspor, bea keluar dan bukan larangan dan batasan ekspor," papar Listyo.

Menurutnya, celah ini yang digunakan untuk selundupan yang menyebabkan kerugian negara. "Kami akan lakukan pendalaman ke perusahaan lain dan proses hukum hingga pengembalian," katanya.

Ada sekitar 3 perusahaan lainnya yang akan diperiksa lebih lanjut. Pasalnya, Kapolri yakin ada indikasi kasus yang sama.

"Kita yakin ini ada juga indikasi yang mirip dan sama kita lakukan pendalaman kita selamatkan potensi kerugian negara akibat penghindaran pajak," paparnya.