Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan momen saat menolak tawaran utang miliaran dolar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia saat bertugas ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Purbaya mengaku sempat ditawari utang oleh IMF dan Bank Dunia US$20 miliar hingga US$30 miliar.

"Dua-duanya tuh menawarkan bahwa mereka sudah menyediakan uang. Ada yang bilang US$20 miliar - US$30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menolak tawaran tersebut karena kondisi APBN Indonesia dinilai masih kuat. Purbaya juga mengungkap saat ini pemerintah masih mengantongi dana yang cukup.

"Saya bilang, 'Terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu.'," ujar Purbaya.

"Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar juga yang kita pegang sendiri. Untuk negara sendiri. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman," katanya.

Purbaya kembali menegaskan belum akan berutang dari IMF maupun Bank Dunia. Pemerintah masih mengandalkan pembiayaan dari pasar domestik melalui penerbitan surat utang.

Ia mengakui pemerintah memang menarik utang karena Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Namun, pembiayaan tersebut berasal dari penerbitan surat utang yang dibeli investor di pasar.

"Kan kita ngutang terus. Defisit kan berarti ngutang. Kalau (ambil pinjaman dari) IMF, World Bank, nantilah pelan-pelan. Selama kita jago me-manage ekonominya, kondisi akan seperti ini. Kita beli dari pasar, kita jual ke pasar," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah masih fokus memperbaiki penerimaan pajak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan penerimaan diharapkan bisa menekan defisit APBN secara bertahap. Target jangka panjang pemerintah adalah mencapai keseimbangan fiskal.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ungkap rencana pemungutan pajak terhadap pedagang online di marketplace pada kuartal II 2026 tengah dipertimbangkan, agar pedagang pasar tradisional bisa bersaing dengan pelaku usaha di platform digital.

Purbaya mengatakan penerapan pajak tersebut masih melihat kondisi daya beli masyarakat setelah kuartal II berakhir. Jika daya beli belum pulih, ia akan menghindari penerapannya.

"Kita lihat daya beli masyarakat seperti apa nanti setelah triwulan kedua berakhir. Itu kalau mengganggu akan kita hindari," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menyebut rencana tersebut juga merespons keluhan pedagang pasar tradisional yang merasa kalah bersaing dengan pedagang online. Menurut dia, kebijakan ini bukan semata untuk menambah penerimaan negara.

"Itu yang saya pikirkan utamanya bukan mau dapetin income saja, karena kalau saya ke pasar itu mereka bilang, 'Pak, kami kalah sama online. Aturlah Pak'. Tujuannya itu supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing," ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu optimistis penerimaan pajak dalam sembilan bulan ke depan akan meningkat. Ia mengatakan pemerintah akan kembali mendorong pertumbuhan penerimaan dalam beberapa pekan ke depan.

[Gambas:Youtube]

Ia menyebut pertumbuhan pajak pada Januari-Februari mencapai sekitar 30 persen. Sementara pada Maret melambat akibat libur panjang. Ia menilai perbaikan ekonomi dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak akan menopang pertumbuhan penerimaan.

"Beberapa minggu depan saya perbaiki lagi. Harusnya sih paling enggak kita akan jaga tumbuh 30 persen terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tapi kalau ekonomi itu lebih bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," ujar Purbaya.

Aturan terkait pajak marketplace sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang online.

Pedagang online yang terkena pajak ini adalah mereka yang omzetnya lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut.

Namun, peraturan itu belum kunjung diterapkan. Pada 26 September 2025, Purbaya pernah mengungkap penerapan kebijakan itu ditunda karena daya beli masyarakat belum pulih.

Selang satu bulan kemudian, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sempat mengatakan akan diterapkan pada Februari 2026. Namun, hingga kini belum juga diterapkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Presiden Prabowo Subianto tidak pernah meminta dirinya menyiapkan dana untuk membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BoP).

Sepengetahuan Purbaya, sejak awal bergabung, Prabowo tidak pernah berkomitmen untuk pemerintah Indonesia membayar iuran BoP.

"Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tau dari presiden ya. Presiden selalu bilang enggak. Kita belum ada komitmen bayar," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menegaskan tidak pernah menerima instruksi dari Prabowo untuk menyiapkan anggaran iuran BOP. Menurut dia, komitmen pemerintah hanya pada pengiriman pasukan, bukan pembayaran iuran.

"Dari hari pertama dia (Presiden Prabowo) komitmen kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel," ujar Purbaya.

"Saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita gak pernah janji (untuk membayar iuran BOP)," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Prabowo telah menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji atau berkomitmen menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS untuk Board of Peace (BoP) yang diusung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3).

Prabowo juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Menurutnya, hal itu terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

"Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia meningkat. Namun, ia mengakui kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap perekonomian.

Purbaya menjelaskan keputusan menahan harga BBM diambil dengan mempertimbangkan beban masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan langsung menekan daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah.

"Ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak," ujar Purbaya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/4).

Meski demikian, ia menekankan kebijakan tersebut bukan tanpa dampak. Secara ekonomi, ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas karena anggaran harus digunakan untuk menjaga harga tetap stabil.

Ia menggambarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk trade-off antara menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang belanja yang lebih besar bagi pemerintah.

"Kalau saya naikin BBM-nya, ruangnya kan jadi punya saya. Tapi rakyat kan harus bayar. Lebih melambatkan ekonominya," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Purbaya juga menyoroti perdebatan klasik dalam ekonomi terkait efektivitas belanja antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, dalam jangka pendek, masyarakat dinilai lebih efisien dalam mengalokasikan pengeluaran dibandingkan pemerintah.

Untuk menggambarkan hal tersebut, ia memberikan ilustrasi sederhana. Ia mengibaratkan jika pendapatan masyarakat diambil sebagian oleh pemerintah untuk kemudian dibelanjakan kembali, hasilnya belum tentu lebih efisien dibandingkan jika masyarakat membelanjakan langsung sesuai kebutuhannya.

Dalam ilustrasi itu, ketika sebagian besar pendapatan dikelola sendiri oleh masyarakat, pengeluaran cenderung lebih tepat sasaran. Sebaliknya, jika porsi yang dikelola pemerintah lebih besar, kemudian didistribusikan kembali secara umum, misalnya dibagi rata antar kementerian atau lembaga, maka efisiensinya bisa menurun karena tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

"Saya belanjain lebih baik nggak dengan Anda belanjain? Hampir pasti nggak. Karena dia (masyarakat) belanjain sesuai dengan Kebutuhannya sehingga pas. Kalau saya bisa aja bagi-bagi. Pukul rata tuh antar kementerian lembaga sehingga efisiensinya berkurang," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya memastikan harga BBM subsidi, seperti Solar dan Pertalite, tidak akan naik hingga akhir 2026. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak global, termasuk jika harga mencapai US$100 per barel.

Dalam skenario tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar 2,92 persen.

Ia menegaskan APBN akan menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga energi dan melindungi masyarakat dari gejolak harga global.

"Jadi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah hitung semuanya," kata Purbaya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax, masih dalam tahap penyesuaian seiring implementasi awal pada 2026. DJP pun meminta wajib pajak bersabar menghadapi sejumlah kendala teknis yang muncul.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem baru tersebut memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena mengintegrasikan data lintas lembaga secara otomatis.

"Coretax itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan merekonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan. Kita enggak punya kontrol terhadap external data source," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan beban sistem meningkat signifikan lantaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kini bersifat pre-populated, di mana data wajib pajak terisi otomatis dan harus diverifikasi secara lebih rinci.

"Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, kepastian hukum juga jauh lebih detail dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai data biometrik," katanya.

Meski demikian, Bimo memastikan kendala teknis yang sempat muncul telah mulai teratasi. Ia menilai dinamika tersebut wajar mengingat Coretax baru dioperasikan sejak awal 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, DJP memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

"Diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya," kata Bimo.

Ia menyebut hingga saat ini jumlah pelaporan SPT orang pribadi telah mencapai sekitar 9,1 juta, namun masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan. Sementara itu, sekitar 1 juta wajib pajak badan juga masih ditunggu pelaporannya.

Perpanjangan ini diperkirakan akan berdampak pada pergeseran penerimaan pajak ke April.

"Mungkin sekitar Rp5 triliun yang akan geser sampai April," ujarnya.

Bimo menambahkan lonjakan beban sistem juga dipicu oleh integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan proses penyesuaian, termasuk migrasi data dari sistem lama ke data warehouse baru.

Di sisi lain, DJP memastikan kapasitas sistem tetap memadai untuk menampung lonjakan pelaporan hingga April, meskipun periode pelaporan wajib pajak orang pribadi dan badan berpotensi beririsan.

"Kapasitas per hari yang paling tinggi itu sekitar 350 ribu SPT masuk, orang pribadi plus badan. Kami juga sudah tambah server dan bandwidth," kata Bimo.

Ia optimistis dengan penambahan infrastruktur tersebut, sistem tetap mampu melayani lonjakan pelaporan tanpa gangguan signifikan.

"Kalau dipush, itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan jaringan yang kita siapkan," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ada anak buahnya yang 'nakal' sehingga menyebabkan aplikasi pajak CoreTax kerap berjalan lambat.

"Tiba-tiba di CoreTax, ada laporan lagi bahwa itu 'muter-muter'. Padahal, sebelumnya sudah hilang. Rupanya di tempat kita (Kemenkeu) ada yang nakal," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3).

Purbaya menyebut ada jajarannya di Kemenkeu yang melakukan kerjasama dengan vendor yang sebelumnya sudah diberhentikan karena layanannya lemot.

Namun, anak buahnya itu secara diam-diam menjalin kerja sama dengan vendor tersebut.

"Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena lelet servicenya, dimasukkan lagi diam-diam," ujar dia.

Ia pun berjanji akan segera mencari tahu sekaligus menindak tegas anak buahnya itu.

"Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasuki. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," ucap dia.

Batas lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) diperpanjang 30 April, dari sebelumnya 31 Maret. Dalam hal ini, wajib pajak OP yang melaporkan SPT paling lambat akhir bulan depan tidak akan dikenakan denda administrasi.

Purbaya mengungkap alasan batas lapor SPT tahunan diperpanjang 30 April lantaran dua pertimbangan.

Pertama, batas lapor SPT tahunan kali ini beririsan dengan libur Lebaran. Kedua, adanya kendala teknis pada sistem Coretax.

"Karena ada kemungkinan juga coretax-nya muter-muter (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau perlu. Kalau tergantung saya, berarti fix sampai akhir April," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Robert menggantikan Heru Pambudi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Kemenkeu sejak 2021.

"Saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Purbaya dalam upacara pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pengangkatan Robert sebagai pejabat pimpinan tinggi madya Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA/2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026.

Purbaya menilai Robert memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai Sekjen Kemenkeu.

"Pak Robert Leonard Marbun kalau kita lihat juga datang dengan fondasi yang kuat. Beliau punya latar belakang akademik yang lengkap, hubungan internasional sampai ekonomi," kata Purbaya.

Ia menyebut, dari sisi karier, Robert memiliki pengalaman yang beragam, mulai dari pengawasan dan penegakan hukum, memimpin wilayah, hingga terlibat dalam fungsi internasional dan kebijakan penerimaan negara.

"Ini kombinasi lapangan, kebijakan, dan koordinasi. Ini penting, karena Sekjen butuh orang yang mengerti operasional, mengerti kebijakan, dan bisa menyatukan semuanya," ujarnya.

Menurut Purbaya, rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan peran strategis Sekjen dalam mengoordinasikan dan menyinergikan berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai motor perang Iran dengan AS dan Israel bakal makin kelabakan jika harga minyak dunia menyentuh US$150 per barel.

Tak ayal, Purbaya memperkirakan Trump bakal mengambil langkah untuk membuat harga minyak dunia kembali stabil.

Menurut Purbaya, konflik Timur Tengah tersebut tidak akan berakhir pada resesi ekonomi meski harga minyak dunia tengah bergejolak. Ia juga yakin harga minyak tak akan menyentuh US$200 per barel seperti yang dikhawatirkan.

"Coba anda lihat sekarang saja Amerika sudah kelabakan kan? 100 dolar saja di sana BBM-nya naik hampir 100 persen, rakyatnya mulai marah. Makanya, Trump langkahnya agak berbeda kan? (Harga minyak) bisa sampai US$150? Jatuh Trump sudah. Bukan kita yang jatuh, tetapi di sana. Kalau kita masih dijaga di sini," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Karenanya, Purbaya kesal dengan pernyataan sejumlah ekonom yang menilai perekonomian Indonesia akan mengalami resesi imbas kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.

Ia menilai pernyataan ekonom itu bukan bentuk kritik terhadap pemerintah, tetapi memicu sentimen buruk atau ketakutan bagi masyarakat.

"Saya enggak anti kritik, enggak apa-apa, tetapi jangan bilang begini 'dua bulan lagi ekonomi Indonesia akan hancur, akan resesi karena harga minyak akan US$ 200 per barel, rupiah akan berapa puluh ribu'. Ya kalau harga minyak US$ 200 per barel, semua dunia resesi. Tenang saja, nggak usah pusing," ujar Purbaya.

Terlebih, menurut Purbaya, sentimen yang dibentuk dinilai tak berdasarkan perhitungan ekonomi yang benar.

"Kalau ekonom yang betul, dia akan taruh angka berdasarkan estimasi yang clear. Dia bisa pakai historical data, bisa pakai ini, bisa pakai itu," ujar Purbaya.

Kapan kebijakan work from home (WFH) diumumkan pemerintah? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menegaskan skema ini sudah diputuskan dan segera diumumkan ke publik.

Purbaya pengumuman resmi kebijakan WFH bakal diumumkam Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Ia menjelaskan rencana penerapan WFH dipilih pada hari Jumat, dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.

"Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil," ujarnya.

Purbaya memastikan kebijakan WFH bersifat wajib bagi instansi pemerintah. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH ini wajib pula dilakukan sektor swasta.

Menurutnya, kebijakan WFH ini kemungkinan besar hanya bersifat imbauan bagi dunia usaha dan bahkan tidak berlaku untuk sektor manufaktur (pabrik).

"Yang jelas, pabrik-pabrik yang itu enggak ikut (WFH). Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib," pungkasnya.

Ia mengungkapkan pemerintah menargetkan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen melalui kebijakan WFH.

Purbaya mengakui terdapat perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi, meski belum bersifat pasti. Ia menilai dampak kebijakan WFH tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) jelang Lebaran 2026.

Dengan tambahan tersebut, total dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp300 triliun, setelah sebelumnya sebesar Rp200 triliun telah lebih dulu disalurkan.

"Seminggu sebelum Lebaran saya tambah lagi Rp100 triliun ke sistem perekonomian," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3).

Purbaya menjelaskan penambahan dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan. Ia menilai likuiditas masih relatif ketat, yang tercermin dari kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga.

Sebelum menambah penempatan dana, Purbaya mengaku mengecek posisi kas pemerintah di bank sentral dan menemukan masih terdapat lebih dari Rp400 triliun dana tersimpan.

"Masukkan Rp100 (triliun) ke perbankan," ujarnya menirukan instruksi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Meski demikian, ia tidak merinci bank-bank penerima dana tersebut. Purbaya hanya menyebut salah satu bank daerah, yakni Bank DKI, menerima sekitar Rp2 triliun.

Ia menambahkan skema penempatan dana kali ini lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas masing-masing bank.

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun ke lima bank pada September 2025, kemudian menambah Rp76 triliun pada November 2025 ke sejumlah bank Himbara dan satu bank pembangunan daerah (BPD).

Dari total Rp276 triliun tersebut, pemerintah telah menarik kembali Rp75 triliun.

Penempatan dana tersebut dijadwalkan jatuh tempo pada Maret 2026. Namun, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan menarik dana tersebut dan berencana memperpanjang masa penempatannya selama enam bulan ke depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan pemerintah dan akan segera diumumkan ke publik.

Namun, ia menegaskan pengumuman resmi tersebut tidak akan diumumkan langsung olehnya, melainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Terkait target pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen melalui kebijakan WFH, Purbaya mengakui terdapat perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi, meski belum bersifat pasti.

Ia menilai dampak kebijakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi mendorong penerimaan negara.

"Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga," katanya.

Purbaya menambahkan pemerintah menggunakan pendekatan menyeluruh dalam menilai dampak kebijakan tersebut, termasuk dari sisi penerimaan negara.

Lebih lanjut, ia menilai rencana penerapan WFH pada hari Jumat dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.

"Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH akan bersifat wajib bagi sektor swasta. Ia hanya memastikan penerapan wajib akan berlaku bagi instansi pemerintah.

"Saya enggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib," pungkasnya.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkap Indonesia siap mengikuti proses pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan melakukan investigasi perdagangan terhadap sejumlah negara.

Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) diketahui memulai penyelidikan terhadap sejumlah negara terkait dugaan praktik perdagangan yang dinilai merugikan industri domestik AS.

Haryo mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan pihak USTR terkait rencana investigasi tersebut. Menurut dia, pemerintah AS meminta Indonesia untuk mengikuti proses yang sedang berjalan.

Meski demikian, pemerintah Indonesia berharap tidak disamakan dengan 15 negara lain yang saat ini tengah menjadi objek penyelidikan.

"Kita meminta tidak disamakan dengan 15 negara lainnya (yang sedang diinvestigasi)," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Dalam investigasi tersebut, pemerintah AS disebut ingin mengetahui komoditas apa saja yang masih menyebabkan defisit perdagangan bagi mereka.

Haryo menegaskan pemerintah Indonesia siap menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh AS.

"Kita yakin apa yang menjadi alasan manufaktur di Indonesia itu berlebih atau di semua negara, sehingga defisit di mereka itu, bukan karena kesengajaan, (tapi) memang karena proses bisnisnya memang produknya berlebih," ucap Haryo.

Ia menilai proses investigasi tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena lebih bersifat administratif dalam sistem hukum di AS.

Menurut dia, pemerintah AS hanya perlu menjelaskan proses tersebut kepada Mahkamah Agung AS.

Haryo menilai The Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah ditandatangani antara Indonesia dan AS dapat menjadi pertimbangan RI dikeluarkan dari daftar negara yang diinvestigasi.

Dalam ART tersebut juga telah dibahas komoditas yang menjadi keluhan Amerika Serikat dan dinilai berkontribusi terhadap defisit perdagangan, sekaligus dirumuskan solusi untuk mengatasinya.

Haryo juga optimistis Indonesia dapat segera dikeluarkan dari daftar negara yang diinvestigasi karena kesepakatan ART dinilai memberikan keuntungan bagi kedua negara.

Di sisi lain, meski proses investigasi sedang berjalan, pemerintah tetap melanjutkan proses ratifikasi ART bersama DPR RI. Ia menyebut DPR telah mendapatkan informasi terkait rencana ratifikasi kesepakatan perdagangan tersebut.

Adapun investigasi yang dilakukan AS ini menyasar kebijakan atau praktik industri yang dianggap berkaitan dengan kelebihan kapasitas produksi serta kebijakan yang dinilai berpotensi membebani dan membatasi perdagangan AS.

Sejumlah negara yang menjadi subjek penyelidikan antara lain China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah AS melindungi basis industri dalam negeri serta mengembalikan rantai pasok strategis ke negaranya.

Penyelidikan ini juga muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump pada April 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Sebagai respons, pemerintah AS kemudian menerapkan tarif global sementara yang berlaku bagi seluruh negara selama 150 hari, sekaligus memulai investigasi terhadap dugaan pelanggaran perdagangan oleh sejumlah mitra dagang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah bersuara mengenai hal ini. Ia menilai langkah tersebut merupakan hal yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara.

"Saya pikir nggak apa-apa itu investigasi, hal yang biasa," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).

Purbaya menjelaskan salah satu faktor yang kerap memicu ketegangan perdagangan adalah perbedaan biaya produksi antarnegara. Menurutnya, produk Indonesia cenderung lebih kompetitif dibandingkan produk AS karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah.

"Kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika," ujarnya.

Ia menambahkan kondisi tersebut membuat Indonesia berpotensi mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Namun, menurutnya hal itu merupakan fenomena umum dalam hubungan dagang global.

"Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika. Itu hampir pasti akan terjadi, kita surplus dibanding mereka," katanya.

Meski demikian, Purbaya mengakui potensi risiko tetap ada apabila pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia.

Menurutnya, dampak kebijakan tersebut akan lebih terasa jika tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Selama kenaikan tarifnya sama dengan negara-negara pengekspor barang-barang sejenis ke Amerika, kita nggak ada masalah karena secara relatif sama saja," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan situasi bisa berbeda jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dari negara lain.

"Kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan 10 persen, sudah susah kita," katanya.

Meski begitu, Purbaya menilai prospek perdagangan Indonesia tetap relatif terjaga. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila kebijakan perdagangan AS berubah.

"Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya prospeknya ke depan nggak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US trade," ujarnya.