Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sehari menjelang batas akhir pelaporan atau deadline mencapai 10,1 juta SPT.

Tingkat pelaporan berdasarkan data yang ditarik Senin (30/3/2026) pukul 00.00 WIB itu baru 67,4% dari total target SPT yakni 15 juta SPT.

"Untuk periode s.d. 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.124.668 SPT," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 10,1 juta SPT yang sudah dilaporkan itu meliputi tahun buku Januari-Desember didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 8.877.779 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 1.039.175 SPT serta WP badan berdenominasi rupiah 205.752 SPT dan WP badan berdenominasi dolar AS 145 SPT.

Sementara itu, jumlah SPT beda tahun buku atau mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yang masuk berjumlah 1.795 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah serta 22 SPT dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, sebanyak 17.367.922 WP telah mengaktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama. Perinciannya meliputi 16.310.079 WP pribadi, 967.121 WP badan, 90.495 WP instansi pemerintah serta 227 WP perdagangan melalui sistem elektronik.

Deadline Diperpanjang

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh bagi WP OP yakni 31 Maret 2026 dan WP badan 30 April 2026. Namun, DJP pada pekan lalu telah resmi menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026.

Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang. Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Inge pada pernyataan terpisah, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan tingkat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 akan berkurang sejalan dengan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yaitu 31 Maret 2026. Namun, pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi administrasi bagi yang melaporkan SPT melewati batas akhir itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawati memperkirakan dengan relaksasi tersebut, maka jumlah pelaporan SPT jelang deadline bakal berkurang dari hari biasa.

"Karena sudah ada pengumuman relaksasi kemungkinan jumlahnya akan berkurang dibandingkan hari-hari kerja sebelum Lebaran. Kami update minggu depan ya supaya bisa melihat tren di tiga hari ini (Rabu-Jumat)," terangnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, rata-rata pelaporan SPT sebelum cuti bersama dan libur Nyepi sekaligus Idulfitri 2026 yakni 250.000 SPT setiap harinya.

Selama satu pekan libur yakni 18-24 Maret 2026, Inge mencatat bahwa rata-rata SPT yang masuk turun cukup dalam yakni bervariasi dari 16.500 sampai 86.000 SPT per hari.

Sampai dengan 25 Maret 2026, atau H-6 deadline untuk WP OP, jumlah SPT yang sudah masuk mencapai 9 juta atau baru 60,4% dari target yakni 15 juta SPT. Artinya, masih ada sekitar 6 juta SPT guna memenuhi target tahun ini.

Inge mengatakan, otoritas pajak tidak secara langsung memperpanjang periode pelaporan SPT. Dengan penghapusan sanksi administratif, maka WP OP masih bisa menyampaikan SPT-nya melalui Coretax di atas 31 Maret 2026. Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto disebut akan segera menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak mengenai perubahan tersebut.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melaweti batas waktunya," pungkas Inge.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) tidak diperpanjang secara langsung, melainkan hanya diberikan relaksasi.

Relaksasi dimaksud adalah penghapusan sanksi administrasi untuk SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), yang dilaporkan melewati batas waktu 31 Maret 2026. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan terbukanya peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melewati batas waktunya," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh WP OP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau akhir Maret.

Inge menyebut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan segera mengeluarkan landasan hukum pemberian relaksasi itu.

"Saat ini Keputusan Dirjen Pajak-nya sedang dalam proses, mohon ditunggu," ujarnya.

Adapun sampai dengan 25 Maret 2026, pelaporan SPT tahunan PPh sudah mencapai 9.072.935 SPT secara keseluruhan. Artinya, capaian tersebut baru 60,4% dari target 15 juta SPT mendekati batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni 31 Maret 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan PPh bagi WP OP sampai dengan 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan ini akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax.

Bahkan, Purbaya mengaku turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi, itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sudah mencapai 8.874.904 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menyebut data itu per 24 Maret 2026 sampai dengan pukul 00.00 WIB. Dengan demikian, tingkat pelaporan baru mencapai sekitar 59,1% dari target 15 juta SPT.

Secara terperinci, untuk tahun pajak Januari–Desember 2025, mayoritas SPT yang sudah masuk yakni dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 7.826.341 SPT.

Kemudian, 863.272 SPT dari WP OP nonkaryawan, serta 183.583 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah dan 138 SPT dari WP badan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, jumlah SPT yang sudah masuk beda tahun buku mulai 1 Agustus 2025 1.549 WP badan denominasi rupiah dan 21 WP badan denominasi dolar AS.

Di sisi lain, tingkat aktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama yakni keseluruhan mencapai 16.723.354 WP.

Perinciannya meliputi 15.677.209 WP OP, 955.508 WP badan, 90.411 WP instansi pemerintah, dan 226 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memprediksi pelaporan bisa mencapai 8,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 atau pada periode awal cuti bersama dan Lebaran 2026.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2025 akan berakhir pada 31 Maret 2026 bagi WP OP dan 30 April 2026 bagi WP Badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengimbau wajib pajak (WP) untuk tetap menyampaikan laporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) kendati layanan fisik ditutup selama libur dan cuti bersama Nyepi sekaligus Idulfitri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa kantor layanan pajak di seluruh daerah tutup selama 18-24 Maret 2026. Dengan demikian, kantor layanan pajak akan buka lagi 25-31 Maret 2026 atau enam hari jelang batas akhir penyampaian SPT untuk WP orang pribadi (OP).

"Tanggal 18-24 Maret Kantor Pajak menutup layanan tatap muka sehubungan dengan libur/cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Pelaporan SPT Tahunan selama tanggal tersebut tetap dapat dilakukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id," terang Inge kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/3/2026).

Inge menjelaskan bahwa para WP yang akan melaporkan SPT-nya dan membutuhkan panduan bisa merujuk ke tutorial pelaporan SPT Tahunan melalui t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT.

Di sisi lain, WP juga bisa memanfaatkan fitur Coretax Form untuk menyampaikan SPT tahunan PPh. Fitur ini mempermudah WP yang kesulitan mendapatkan akses internet dengan terlebih dahulu mengunduh form offline SPT.

Kemudian, formulir yang sudah terisi bisa diunggah ke website Coretax setelah mendapatkan akses internet.

Meski demikian, penggunaan Coretax Form hanya bisa digunakan oleh WP berpenghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas dengan status nihil. Fitur ini juga hanya bisa digunakan bagi WP dengan satu pemberi kerja saja.

Adapun jumlah SPT yang sudah dilaporkan sampai dengan 17 Maret 2026 mencapai 8.587.456 SPT. Data itu ditarik per pukul 00.00 WIB, Selasa (17/3/2026). Dengan demikian, capaian itu sudah mencapai 57,2% dari target yakni 15 juta SPT.

Perinciannya, pelaporan SPT terbanyak dari WP OP karyawan sebanyak 7.594.410 SPT, kemudian diikuti oleh WP OP nonkaryawan 813.247, serta masing-masing WP badan berdenominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) yaitu 178.141 SPT dan 137 SPT.

Di sisi lain, jumlah SPT yang masuk untuk beda tahun buku atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 yakni 1.500 dari WP badan berdenominasi rupiah dan 21 dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Adapun, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 16.592.948 WP. Jumlah itu terdiri dari WP OP sebanyak 15.548.223, WP badan 954.093, WP Instansi Pemerintah 90.406 dan WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) 226.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu selama periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum sempat melaporkan kewajiban perpajakannya pada hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah DJP Riau YFR Hermiyana mengatakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil DJP Riau tetap beroperasi secara khusus pada akhir pekan, mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

"Layanan tersebut tersedia pada 28 Februari, 1 Maret, 7–8 Maret, 14–15 Maret, serta 28–29 Maret 2026," ungkapnya Sabtu (28/2/2026).

Dia menjelaskan layanan akhir pekan ini difokuskan untuk memberikan asistensi pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Masyarakat dapat memperoleh pendampingan langsung dari petugas pajak, mulai dari aktivasi akun Coretax DJP, pembuatan Kode Otorisasi DJP, validasi data perpajakan, hingga pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara elektronik.

Langkah ini diharapkan membantu wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja agar tetap dapat menyampaikan SPT tepat waktu.

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan hingga 30 April 2026.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, batas waktu pelaporan ditetapkan lebih awal yakni 28 Februari 2026 sebagai bentuk keteladanan kepada masyarakat.

Kanwil DJP Riau juga mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi Coretax DJP dengan terlebih dahulu mengaktifkan akun, membuat Kode Otorisasi DJP, menyiapkan bukti potong PPh A1/A2, serta menyampaikan SPT secara elektronik.

"Selain layanan tatap muka di kantor pajak, Kanwil DJP Riau turut menyediakan berbagai kanal asistensi lain seperti layanan di luar kantor, bimbingan teknis, serta helpdesk WhatsApp guna mendukung kelancaran proses pelaporan," ujarnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, DJP Riau menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan optimal sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai bagian dari dukungan terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional.