#30 tag 24jam
Deadline Lapor SPT Mundur, Penerimaan Pajak Rp5 Triliun Geser ke April 2026
Ditjen Pajak memperpanjang batas waktu lapor SPT tahunan hingga 30 April 2026, menggeser penerimaan pajak Rp5 triliun ke bulan tersebut. [416] url asal
#deadline-lapor-spt #penerimaan-pajak #pajak-rp5-triliun #spt-tahunan #pajak-penghasilan #orang-pribadi #sanksi-administrasi #wajib-pajak #wp-op #pph-pasal-29 #kurang-bayar-pajak #djp-kemenkeu #target
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/03/26 08:15
v/175019/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan sebagian penerimaan pajak Maret 2026 bakal bergeser ke satu bulan setelahnya sebagai konsekuensi dari perpanjangan periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.
Untuk diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memutuskan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2025, membayarkan PPh pasal 29, maupun melunasi kurang bayar pajak di atas 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026.
"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga ke April gitu ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Bimo kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Bimo, jumlah SPT yang sudah masuk ke DJP sampai dengan data terbaru yakni 9,1 juta SPT dari WP OP maupun WP Badan. Artinya, otoritas pajak masih mengejar sisa sekitar 6 juta SPT untuk mencapai target 15 juta SPT.
Secara terperinci, sisa 6 juta SPT itu mayoritas dari WP OP sebanyak 5 juta SPT. Selain itu, masih ada 1 juta SPT dari WP Badan yang masih memiliki waktu untuk disampaikan paling lambat 30 April 2026.
Untuk diketahui, relaksasi penghapusan sanksi administrasi bagi pelaporan SPT pajak tahunan WP OP di atas 31 Maret 2026 itu tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran PPh pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.
Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.
"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).
Adapun sampai dengan 28 Februari 2026, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4% dari target sepanjang tahun Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak itu tumbuh di atas 30% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2025 lalu yakni Rp188 triliun.
DJP Buka Opsi Bakal Perpanjang Tenggat Laporan SPT Tahunan
DJP menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi perkembangan pelaporan SPT Tahunan WP OP sekitar seminggu sebelum lebaran. [221] url asal
#djp #spt-tahunan #pajak #perpanjangan-tenggat #wajib-pajak #idulfitri #pelaporan-pajak #kemenkeu #batas-waktu #detikfinance #bimo-wijayanto #wp-op #jakarta-pusat #kantor-kemenkeu #lebaran #men
(CNN Indonesia - Ekonomi) 12/03/26 12:07
v/162930/
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka opsi untuk memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Hal ini dipertimbangkan karena tenggat pelaporan berdekatan dengan masa cuti bersama Hari Raya Idulfitri.
Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi perkembangan pelaporan SPT Tahunan WP OP sekitar seminggu sebelum lebaran.
Apabila tren pelaporan menunjukkan peningkatan signifikan, maka batas waktu penyampaian kemungkinan tetap mengikuti jadwal yang berlaku, yakni 31 Maret 2026.
"Kita lihat seminggu sebelum Lebaran (Idulfitri). Kalau grafiknya (pelaporan) bisa naik, kemungkinan akan stay as it is ya 31 Maret batas akhir untuk WP OP," ujar Bimo kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3) dikutip Detikfinance.
Meski begitu, ia mengungkapkan jika pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi apabila diperlukan perpanjangan masa pelaporan SPT Tahunan WP OP.
"Kita sudah siap antisipasi, nanti tergantung level of confidence kita ketika satu minggu sebelum Lebaran (Idulfitri)," terangnya.
Adapun Bimo mengatakan jika perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP OP dianggap perlu, maka usulan tersebut terlebih dahulu akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
"Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri (Keuangan) dulu untuk minta izin," kata Bimo.
Sebagai informasi, tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP OP adalah 31 Maret 2026 yang berdekatan dengan masa cuti bersama Hari Raya Idulfitri, yakni 18-24 Maret 2026.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)