IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengawal proses kepulangan jamaah haji Indonesia ke Tanah Air agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, mengatakan hingga saat ini sebanyak 59 kelompok terbang (kloter) dengan 23.129 jamaah dan 236 petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia.

Dengan demikian, total jamaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 23.365 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 kloter dengan 21.948 jamaah dan 224 petugas telah tiba di Indonesia atau total 22.172 orang. Sementara itu, kepulangan jamaah haji khusus juga terus berlangsung.

Hingga hari ini, sebanyak 7.702 jamaah dan 368 petugas haji khusus telah kembali ke Indonesia, sehingga total kepulangan jamaah dan petugas haji khusus mencapai 8.070 orang.

“Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses kepulangan jamaah haji reguler maupun haji khusus terus dikawal secara intensif agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar,” ujar Ichsan di Madinah, Jumat (5/6/2026).

Memasuki fase kepulangan, Kemenhaj mengingatkan jamaah agar mempersiapkan barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan dan menjaga dokumen perjalanan dengan baik. Paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, serta dokumen penting lainnya harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

“Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sangat penting. Jangan sampai hilang. Apabila terjadi kehilangan, segera laporkan kepada ketua kloter dan petugas haji agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur,” kata Ichsan.

Kemenhaj juga mengingatkan bahwa setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa tas paspor, satu koper kabin dengan berat maksimal 7 kilogram, dan satu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kilogram.

Untuk memperlancar proses pemulangan, maskapai telah melakukan penimbangan bagasi di hotel tempat jamaah menginap pada H-2 keberangkatan.

Setelah ditimbang dan diserahkan kepada petugas, koper bagasi akan menjalani proses pemeriksaan (screening) sebelum disimpan di gudang maskapai hingga waktu pemberangkatan.

“Kami mengimbau jamaah untuk tidak menambahkan barang apa pun ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas,” tuturnya.

Kemenhaj kembali menegaskan bahwa air zamzam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apa pun.

“Keberadaan air zamzam di dalam koper dapat menghambat proses pemeriksaan, menyebabkan pembongkaran koper, keterlambatan distribusi bagasi, bahkan mengganggu kelancaran kepulangan jamaah lainnya,” tutur Ichsan.

Ia menambahkan, jamaah tidak perlu membawa air zamzam secara mandiri karena setiap jamaah haji Indonesia akan menerima satu galon air zamzam berisi lima liter yang dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Tanah Air.

Selain itu, sehubungan dengan tingginya kepadatan operasional di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi mengalihkan sejumlah penerbangan Saudia Airlines yang mengangkut jamaah Indonesia dari Terminal Haji ke Terminal Internasional (Terminal 1).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Bandara telah menempatkan sebagian personelnya di Terminal 1 untuk memastikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah tetap berjalan optimal.

“Kami mengimbau jamaah untuk mengikuti arahan petugas, memperhatikan informasi nomor gate keberangkatan, dan tetap berada di area tunggu yang telah ditentukan karena pengaturan gate dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan operasional bandara,” tuturnya.

Kemenhaj juga mengimbau jamaah yang masih berada di Tanah Suci untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, makan teratur, beristirahat cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel.

“Mari kita terus menjaga kekompakan, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan hingga seluruh jamaah kembali ke Tanah Air dengan selamat,” ujar Ichsan.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel— Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama Tim Amirul Hajj meninjau dua dapur katering penyedia konsumsi jamaah haji Indonesia di Madinah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jamaah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke rantai pasok katering haji di Arab Saudi.

Dua dapur yang dikunjungi merupakan bagian dari belasan dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi jamaah haji Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaj memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.

"Kami ingin memastikan bahwa dapur-dapur yang melayani jamaah Indonesia bekerja dengan baik, bersih, sehat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah," ujar Menhaj di dapur Uhud Taibah, Madinah, Arab Saudi, dikutip Kamis (4/6/2026).

Selain meninjau kualitas layanan, Gus Irfan sapaan akrabnya juga melihat peluang pemanfaatan bahan baku asal Indonesia dalam penyediaan konsumsi jamaah haji. Menurutnya, banyak produk yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Saat meninjau dapur, ia menemukan sejumlah bahan pangan yang memiliki kemiripan dengan produk Indonesia, mulai dari santan, ikan patin, ikan teri, hingga berbagai bumbu masakan Nusantara.

"Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar," katanya.

Menurut Menhaj, pemerintah sebenarnya telah mulai menjajaki pengiriman berbagai komoditas pangan Indonesia ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan konsumsi jamaah haji.

Sejumlah komoditas yang pernah dicoba untuk dikirim antara lain beras dan berbagai jenis bumbu masakan.

Namun upaya tersebut belum berjalan optimal karena terkendala situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi dan meningkatnya biaya logistik.

"Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana," ujarnya.

Dia berharap kondisi kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga distribusi logistik kembali normal dan produk-produk Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Arab Saudi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan katering haji.

Menurut Menhaj, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan konsumsi jamaah haji sangat terbuka lebar.

Berbagai produk yang saat ini digunakan dalam katering haji, mulai dari ikan teri, asam jawa, santan, hingga ikan patin, merupakan komoditas yang dapat diproduksi Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah bersaing.

"Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi," katanya.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong penggunaan produk Indonesia melalui berbagai skema kerja sama dengan penyedia katering. Salah satunya dengan memasukkan penggunaan komoditas tertentu ke dalam kontrak layanan konsumsi jamaah.

"Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji," ujarnya.

Menhaj menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jamaah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.

"Kita ingin jamaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global," katanya

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Sebanyak 444 jamaah haji kloter perdana asal Kota Bekasi (JKS-1) tiba kembali di Tanah Air pada Senin (1/6/2026), pukul 23.40 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan menggunakan noomor penerbangan SV 5142.

Kedatangan kloter JKS-1 menandai dimulainya fase kepulangan jamaah haji Kota Bekasi pada penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan secara bertahap. Dari total jamaah tersebut, terdiri atas 195 jamaah laki-laki, 246 jamaah perempuan, serta empat petugas kloter.

Setibanya di bandara debarkasi, jamaah disambut oleh pihak maskapai sebagai bentuk penghormatan atas kepulangan dari Tanah Suci. Hingga saat ini, terdapat satu jamaah laki-laki yang masih berada di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis secara intensif.

Seluruh jamaah dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan dan pengecekan suhu tubuh sebelum turun dari pesawat. Otoritas bandara juga memberikan akses layanan khusus bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk pengguna kursi roda, guna mempercepat proses pemeriksaan kesehatan dan imigrasi.

Sebanyak 12 unit bus kloter JKS-1 selanjutnya mengantarkan jamaah menuju UPT Asrama Haji Bekasi, dan tiba pada pukul 02.15 WIB, lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, yaitu pukul 02.40 WIB.

Kepala Seksi Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kota Bekasi, Sularto menyampaikan, proses kedatangan jamaah di asrama haji dilaksanakan secara sederhana dan efisien tanpa seremonial.

“Setibanya di asrama, jamaah langsung turun dari bus, mengambil air zamzam, kemudian keluar secara tertib sesuai rombongan masing-masing guna menjaga kelancaran arus jamaah,” ujar Sularto dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Sularto menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari optimalisasi pelayanan kepulangan jamaah, khususnya di tengah keterbatasan sumber daya manusia.

“Dengan total jamaah haji Kota Bekasi sebanyak 5.064 orang, dukungan personel kami sangat terbatas. Namun, melalui kolaborasi dengan relawan, termasuk alumni PKL Kemenhaj Kota Bekasi dan berbagai pihak terkait, seluruh proses keberangkatan hingga kepulangan jamaah dapat berjalan dengan baik,” kata dia.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M mendapatkan apresiasi dari jamaah. Salah satunya disampaikan oleh Anthon Muhammad Fahriza (58) yang menilai peran PPIH Arab Saudi sangat membantu kelancaran ibadah jamaah.

“Kami berterima kasih kepada PPIH Arab Saudi, mereka benar-benar berhikmat untuk jamaah haji. Kami sempat tersesat di jamarat, alhamdulillah luar biasa sekali kami dituntun sampai bertemu dengan rombongan kami,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Mulyono Ahmad Dakroji (57) terkait layanan konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji. “Alhamdulillah, dari logistik, makanan luar biasa melimpah. Tidak pernah berkurang dan tepat waktu,” ujarnya.

Kepulangan jamaah haji Kota Bekasi kloter selanjutnya (JKS-5) dijadwalkan pada Minggu, 7 Juni 2026, pukul 07.35 WIB. Kemenhaj berupaya memastikan kepulangan jamaah ke Tanah Air aman dan lancar. Hal ini merupakan komitmen penyelenggaraan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Operasional pemulangan jamaah haji Debarkasi Jakarta musim haji 1447 H/2026 M resmi dimulai. Kloter JKG-01 asal Jakarta Timur tiba di Tanah Air, pada Senin (1/6/2026) malam, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kloter JKG-01 mengangkut 391 orang yang terdiri atas 387 jamaah haji dan 4 petugas kloter. Pesawat yang membawa jamaah tiba pada pukul 22.29 WIB, lebih cepat dari jadwal semula yang diperkirakan pukul 22.45 WIB.

Setibanya di tanah air, jamaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses keimigrasian dengan alur baru yang memangkas waktu layanan secara signifikan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menegaskan bahwa proses kepulangan jamaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan dengan pemindahan posisi bus dari area air side ke terminal bus umrah yang lebih dekat dan mudah diakses jemaah.

“Jika sebelumnya rangkaian proses sejak jamaah turun dari pesawat hingga menuju bus dapat memakan waktu lebih dari satu jam, kini seluruh tahapan dapat diselesaikan dalam 30 hingga 45 menit. Penyesuaian ini kami lakukan untuk memudahkan mobilitas jemaah, mengurangi kelelahan, dan memastikan mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman,” ujar Maria Assegaff dalam keterangannya.

Jamaah Kloter JKG-01 tiba di Asrama Haji Kelas I Jakarta pada Selasa dini hari (2/6/2026) pukul 00.53 WIB. Kedatangan mereka disambut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Jakarta bersama perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seluruh proses kedatangan berlangsung tertib, lancar, dan terkendali. Untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan jamaah selama proses debarkasi, sebanyak 24 jamaah mendapatkan layanan kursi roda.

Selain itu, seluruh jamaah menerima air zamzam sebanyak satu galon atau setara lima liter yang dibagikan di Asrama Haji Kelas I Jakarta sebagai bagian dari layanan pemulangan jamaah haji.

Salah satu jamaah Kloter JKG-01, Saefullah, menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diterimanya selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

“Apa yang kami tanyakan selalu dijelaskan dengan baik. Saat membutuhkan informasi maupun bantuan, petugas cepat merespons dan melayani,” ujarnya.

Hal senada disampaikan jamaah lainnya, Budiono. Ia menilai layanan yang diberikan kepada jamaah selama pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik.

“Dari fasilitas, hotel, konsumsi, hingga transportasi semuanya sangat baik. Alhamdulillah, pelayanan yang kami terima selama menjalankan ibadah haji sangat memuaskan,” katanya.

Pada musim haji 1447 H/2026 M, Debarkasi Jakarta dijadwalkan melayani kepulangan 32 kloter dengan total 13.656 orang, terdiri atas 13.528 jemaah dan 128 petugas kloter.

Kedatangan Kloter JKG-01 menjadi awal rangkaian operasional pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Jakarta yang akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni 2026.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyiapkan corridor gate bagi jamaah haji Indonesia sepulangnya dari Tanah Suci. Dengan begitu, jamaah tidak perlu lagi mengantre untuk keperluan imigrasi.

Jamaah cukup melalui koridor yang sudah disiapkan tanpa perlu melakukan prosedur pemeriksaan keimigrasian konvensional maupun autogate, karena data jamaah telah diverifikasi sebelumnya.

Namun, layanan tersebut baru tersedia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

"Jadi para jamaah begitu sampai di bandara, bawa barang, bisa langsung pulang," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, disiapkan dua corridor gate di Terminal 2. Fasilitas pertama berada di Gate F1 untuk melayani kloter Jakarta-Lampung, sehingga jamaah dapat langsung melanjutkan penerbangan domestik ke Lampung dari area keberangkatan.

Fasilitas kedua ditempatkan di area kedatangan Terminal 2 untuk melayani kloter Jakarta-Pondok Gede dan Jakarta-Bekasi. Sejumlah petugas dan mobile unit juga disiagakan di tiap titik tersebut.

Di Surabaya, corridor gate dipindahkan dari Terminal 2 Bandara Juanda ke Asrama Haji Sukolilo. Sistem di lokasi ini telah terhubung dengan jaringan keimigrasian yang didukung koneksi utama, jalur cadangan berbasis satelit, serta alternatif konektivitas lain untuk mendekatkan pelayanan kepada jamaah.

Seluruh kesiapan debarkasi haji di Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah titik lainnya berada dalam kondisi siap beroperasi, mulai dari aspek petugas, fasilitas pemeriksaan, hingga sistem pendukung.

"Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik, khususnya saat ini bagi jamaah haji Indonesia yang kembali ke Tanah Air. Harapan kami, proses kedatangan jamaah berlangsung cepat, aman, dan nyaman sehingga bisa cepat kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Hal ini sejalan dengan semangat 'Imigrasi untuk Rakyat' yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Satgas Haji memperkuat upaya perlindungan terhadap jamaah Indonesia melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi, menjelang berakhirnya rangkaian Ibadah Haji 1447 H/2026 M.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat bertemu dengan perwakilan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi membahas soal tata kelola haji dan peningkatan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji bagi warga negara Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (1/6/2026).

“Apresiasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan jajaran PSS atas dukungan, pelayanan, serta pengamanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini sehingga jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan khusyuk,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Hal itu sejalan dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), serta seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan optimal kepada jamaah Indonesia.

Pada saat yang sama, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, khususnya mendukung pengamanan, perlindungan warga negara, pertukaran pengalaman, serta peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji.

“Penguatan kerja sama tersebut diarahkan pada peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola dan pengamanan penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.

“Langkah ini diharapkan semakin memperkuat perlindungan jamaah Indonesia mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Tanah Air,” ujar Dedi.

Selain membahas pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kedua pihak juga berdiskusi mengenai berbagai pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan keamanan serta pelayanan jamaah.

“Pengalaman Arab Saudi dalam mengelola jutaan jamaah dari berbagai negara dengan dukungan teknologi modern dinilai menjadi referensi yang berharga bagi peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan berskala besar di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Arab Saudi Brigjen Muhammad Al Qohtoni menyampaikan apresiasi atas hubungan yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Indonesia merupakan mitra strategis yang memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan menjadi salah satu negara yang menunjukkan kerja sama yang sangat baik dalam mendukung kelancaran pelayanan jamaah,” ujar Al Qohtoni.

Sehingga, berdasarkan hasil penilaian PSS, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik berkat optimalisasi personel, penguatan koordinasi, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengamanan dan pelayanan jamaah.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengerahkan sebanyak 19 unit mobil golf di kawasan Mina untuk membantu jamaah haji Indonesia yang mengalami kelelahan, lanjut usia (lansia), hingga terpisah dari rombongan saat fase lontar jumrah berlangsung.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff mengatakan, armada mobil golf tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan perlindungan jamaah selama puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna).

“Mobil golf ini disiapkan untuk membantu jamaah haji Indonesia yang mengalami kelelahan, jamaah yang lanjut usia, serta jamaah yang terpisah dari rombongan maupun jamaah yang kehilangan arah setelah melaksanakan lontar jumrah dan tidak memiliki kondisi fisik yang baik,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, armada tersebut disiagakan aktif di sejumlah titik. Khususnya di sekitar pintu keluar Jamarat untuk menjangkau jamaah yang membutuhkan bantuan secara cepat.

“Armada tersebut disiagakan secara aktif dan bergerak menyisir titik-titik strategis, khususnya berada di sekitar pintu keluar Jamarat guna memastikan setiap jamaah yang membutuhkan pertolongan dapat segera dijangkau dan mendapatkan pendampingan secara cepat,” ujarnya.

Maria menjelaskan, pengerahan mobil golf dilakukan untuk menjawab tingginya mobilitas jamaah dan kepadatan di area Jamarat selama pelaksanaan lontar jumrah.

Selain membantu jamaah yang kelelahan, petugas di lapangan juga melakukan pendampingan terhadap jamaah yang terpisah dari rombongan serta memastikan mereka dapat kembali ke tenda masing-masing dengan aman.

“Petugas di lapangan bergerak sigap membantu jamaah yang mengalami kelelahan, kemudian mengevaluasi jamaah di jalur-jalur padat, mendampingi jamaah pula yang terpisah dari rombongan, dan memastikan para jamaah dapat kembali ke tenda masing-masing dalam kondisi selamat dan aman,” katanya.

Dalam mendukung layanan di fase Mina, Kemenhaj juga menyiagakan 1.356 petugas Satgas Mina yang ditempatkan di sejumlah titik pantau dan jalur pergerakan jamaah menuju Jamarat.

Pos pantau Satgas Mina ditempatkan di sejumlah titik strategis seperti Jalan 616, Jalan 535, depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627, bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, hingga gerbang terowongan Muaisim Turki.

Selain itu, PPIH turut menempatkan Mobile Crisis Rescue (MCR) di kawasan Jamarat Mina untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi darurat, hingga membantu mengurai kepadatan jamaah.

“MCR dibentuk khusus untuk bisa menangani berbagai kondisi kedaruratan, antara lain jamaah yang mungkin pingsan, tersesat, maupun juga mengalami kelelahan ekstrem, terpisah dari rombongan, bahkan hingga evakuasi bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas,” kata Maria.

Kemenhaj juga mengimbau jamaah untuk tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Arab Saudi guna menghindari cuaca panas ekstrem dan kepadatan arus jamaah di kawasan Jamarat. Jamaah diminta tetap bergerak secara berkelompok, mengikuti arahan petugas, serta tidak memisahkan diri dari rombongan selama pelaksanaan fase Mina.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Wakil Menteri Agama (Wamenag) sekaligus anggota Amirul Hajj 1447 H, Romo Muhammad Syafi'i, mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dia menilai ada peningkatan layanan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia.

"Sebagai anggota Ammirul Hajj yang ditugaskan Menteri Agama, saya apresiasi pelaksanaan haji tahun ini," kata Romo Syafi'i di Mina, Jumat (28/5/2026).

Menurut Romo Syafi'i, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah membawa energi dan semangat baru dalam penyelenggaraan haji. Hal itu memberi dampak positif pada jamaah haji.

"Saya sudah empat tahun berturut-turut melaksanakan haji, dan tahun ini terasa berbeda," ujar Romo Syafi'i.

"Presiden Prabowo membuktikan bahwa negara siap hadir untuk jamaah dan akan berusaha terus memberikan yang terbaik," sambungnya.

Perbaikan pelayanan yang dirasakan terkait perubahan skema waiting list sehingga rerata waktu tunggu jamaah bisa dipangkas. Penerapan istitha'ah kesehatan juga diperketat.

Selain itu, perbaikan juga nampak antara lain pada layanan transportasi, hotel, konsumsi, dan pelayanan kesehatan di Arab Saudi.

Romo Syafi'i mencontohkan, ada 345 jamaah yang kondisi kesehatannya menurun di bandara terpaksa dipulangkan demi keselamatan mereka. Fasilitas transportasi seperti bus Shalawat beroperasi selama 24 jam untuk melayani mobilitas jamaah.

Meski relatif jauh, Hotel Al-Hidayah dinilai bersih, nyaman, dengan akses yang efisien, serta kualitas konsumsi juga terjaga.

"Soal makanan tak ada keluhan, jamaah bilang khawatir badannya naik. Kami sengaja mengurangi cabai demi menjaga kesehatan menjelang puncak haji," kata Romo Syafi'i.

Di sektor kesehatan, ada kemajuan berkat kerja sama strategis dengan Saudi German Hospital. Selain itu, tenda jamaah di Arafah dan Mina diberi nama per kloter, dilengkapi pendingin ruangan (AC), serta proses pemindahan antar lokasi yang berjalan tertib. Kehadiran 18 unit mobil Buggy juga membantu jamaah saat kelelahan di Mina.

Menurut Romo Syafi'i, apresiasi juga datang dari otoritas Arab Saudi. Menteri Dalam Negeri Arab Saudi memberi penghargaan kepada Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Gus Irfan, dan diundang dalam pertemuan di Istana Mina.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel-Kemenhaj memperkuat layanan pelindungan jamaah haji Indonesia selama fase Mina dengan menyiagakan Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Jamarat.

Tim ini disiapkan untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi darurat, serta membantu mengurai kepadatan jamaah selama pelaksanaan lontar jumrah pada hari Tasyrik.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, mengatakan MCR menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan layanan di titik-titik krusial pergerakan jamaah.

“MCR atau Mobile Crisis Rescue adalah tim khusus dan posko dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang disiagakan di kawasan Jamarat, Mina. Tim ini bertugas memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi darurat, dan membantu mengurai kepadatan jamaah selama puncak ibadah haji,” ujar Maria dikutip Jumat (29/5/2026).

Maria menjelaskan, posko MCR ditempatkan di titik-titik strategis di area Jamarat dan rute perlintasan jamaah. Penempatan ini dilakukan agar petugas dapat memantau situasi secara langsung, merespons cepat kondisi darurat, serta memberikan bantuan kepada jamaah yang membutuhkan penanganan segera.

“MCR dibentuk khusus untuk merespons kondisi darurat, termasuk memberikan penanganan bagi jamaah yang pingsan, tersesat, mengalami kelelahan ekstrem, hingga melakukan evakuasi bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas,” tuturnya.

Menurut Maria, keberadaan MCR menjadi bagian dari ikhtiar Kemenhaj memastikan setiap situasi di lapangan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan penyelenggaraan haji yang aman, tertib, ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan.

“Pelindungan jamaah adalah prioritas. Karena itu, petugas tidak hanya berada di tenda-tenda jamaah, tetapi juga disiagakan di jalur pergerakan, pos pantau, dan titik-titik yang berpotensi terjadi kepadatan. Setiap jamaah yang membutuhkan bantuan harus bisa segera ditangani,” kata Maria.

Pada 11 Dzulhijjah 1447 H, jemaah haji Indonesia mulai melaksanakan lontar tiga jamarah, yaitu Ula, Wustha, dan Aqabah. Kemenhaj mengimbau seluruh jamaah untuk mengikuti jadwal lontar yang telah ditetapkan bagi masing-masing kloter dan tidak melaksanakan lontar di luar jadwal resmi.

Adapun pada 11 Dzulhijjah, pelaksanaan lontar jumrah dijadwalkan dalam dua sesi, yakni sesi pertama pada 11 Dzulhijjah pukul 17.00 sampai dengan 24.00 waktu Arab Saudi, dan sesi kedua pada 12 Dzulhijjah pukul 00.00 sampai dengan 04.00 waktu Arab Saudi. Waktu larangan melontar pada 11 Dzulhijjah berlaku pukul 11.00 sampai dengan 18.00 waktu Arab Saudi.

Pada 12 Dzulhijjah, pelaksanaan lontar jumrah dijadwalkan dalam dua sesi, yaitu pukul 05.00 sampai dengan 10.30 waktu Arab Saudi dan pukul 18.00 sampai dengan 24.00 waktu Arab Saudi. Waktu larangan melontar pada 12 Dzulhijjah berlaku pukul 11.00 sampai dengan 14.00 waktu Arab Saudi.

Sementara pada 13 Dzulhijjah, pelaksanaan lontar jumrah dijadwalkan pukul 05.00 sampai dengan 12.00 waktu Arab Saudi, dan tidak ada waktu larangan khusus sebagaimana tercantum dalam jadwal resmi.

Maria kembali mengingatkan jamaah agar tidak memaksakan diri dan tidak berangkat sendiri menuju Jamarat. Seluruh pergerakan harus dilakukan secara berkelompok, didampingi petugas, serta mengikuti arahan ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, sektor, dan pembimbing ibadah.

“Kami mengimbau jamaah untuk tidak terburu-buru dan tidak memaksakan diri. Ikuti jadwal, gunakan jalur resmi, dan jangan memisahkan diri dari rombongan. Keselamatan jamaah harus menjadi perhatian bersama,” kata Maria.

Kemenhaj juga meminta jamaah memperhatikan waktu larangan melontar, terutama untuk menghindari paparan cuaca panas dan potensi kepadatan di kawasan Jamarat.

Pada waktu larangan, jamaah diminta tetap berada di tenda, menjaga kondisi fisik, memperbanyak minum air putih, dan menunggu arahan petugas.

Untuk memperkuat layanan selama fase Mina, Kemenhaj menyiagakan 1.356 Petugas Satgas Mina. Para petugas ditempatkan di sejumlah titik pantau, jalur pergerakan jamaah, pos rute Jamarat, pos MCR bawah dan atas, serta pos koordinator tanazul.

Pos pantau Satgas Mina ditempatkan di titik-titik strategis, antara lain Jalan 616, Jalan 533, depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627, bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, gawang Terowongan Muaisim Turki, depan syarikah, serta sejumlah pos pengarah pergerakan jamaah menuju Jamarat dan pos pemantauan arus kepulangan jamaah dari lontar jumrah.

Pos-pos tersebut bertugas mengarahkan pejalan kaki jemaah haji Indonesia menuju Jamarat, membantu pengaturan arus saat lontar jumrah, mengantisipasi kepadatan, serta memastikan jemaah yang kembali dari Jamarat tetap berada pada jalur yang aman dan tidak mengambil jalan pintas yang berisiko.

Maria menambahkan, kondisi cuaca di Mina pada siang hari masih cukup panas. Karena itu, jamaah diminta menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan pelindung kepala saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik yang tidak diperlukan.

“Kami meminta keluarga kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan sesama jamaah untuk memberikan perhatian lebih kepada jamaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jamaah dengan risiko kesehatan tinggi. Jika ada jamaah yang terlihat kelelahan, kebingungan, terpisah dari rombongan, atau mengalami gangguan kesehatan, segera laporkan kepada petugas terdekat,” ujar Maria.

Kemenhaj memastikan seluruh layanan selama fase Mina, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah, terus diperkuat sampai seluruh rangkaian Armuzna selesai.

“Kami mengajak seluruh jamaah untuk menjaga kekompakan, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Semangat gotong royong dan ukhuwah menjadi bagian penting dalam mewujudkan ibadah haji yang aman, tertib, nyaman, dan penuh keberkahan,” tutur Maria.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Wachid menyoroti sejumlah persoalan penting dalam fase puncak ibadah haji di Arafah, Mizdalifah dan Mina (Armuzna), seperti keterlambatan bus dan kepadatan tenda jamaah.

“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Wachid, Jumat (29/5/2026).

Dia menambahkan, masih terdapat jamaah yang tertahan hingga pagi akibat keterlambatan armada bus pengangkut dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Namun, seluruh jamaah berhasil diberangkatkan.

“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Selain transportasi, Wachid juga menyoroti kondisi tenda di Arafah dan Mina. Menurutnya, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan agar jamaah memperoleh ruang istirahat yang lebih layak.

Hal itu dilandasi lantaran dirinya menemukan sejumlah tenda terisi lebih dari kapasitas yanh ditentukan.

"Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jamaah ditata seperti ikan pindang,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.

Selain evaluasi layanan di Armuzna, Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.

“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” kata Wachid.

Dia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jamaah Indonesia tetap terjaga.

Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah.

“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” kata Wachid.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Memanasnya konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga avtur, yang menyebabkan harga tiket pesawat, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya untuk jamaah umrah dan haji mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini juga diperparah karena melemahnya nilai tukar rupiah.

Kondisi yang terjadi saat ini, tentunya memicu kenaikan harga paket umrah dan haji di Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah biro perjalanan terus melakukan penyesuaian strategi terhadap perubahan tersebut agar pelayanan kepada jamaah tetap berjalan optimal.

“Kita terus melakukan upaya agar kenaikan (harga layanan) tidak terlalu memberatkan jamaah tanpa kita harus menurunkan kualitas pelayanan dan fasilitas kepada jamaah," kata Direktur operasional Marco Tour Travel Syarif Thalib dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

"Kita juga memberikan pilihan variasi paket perjalanan dengan rentang waktu berbeda hingga fasilitas berbeda yang lebih fleksibel agar jamaah bisa menyesuaikan biayanya, Marco Travel juga tetap menjaga komitmen keberangkatan jamaah di tengah fluktuasi biaya perjalanan yang terus berubah,” kata dia.

Dia mengaku optimistis menghadapi kondisi tersebut, dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi biaya. Pihaknya pun akan melakukan edukasi jamaah dengan jelas mengapa ada perubahan harga paket perjalanan.

"Pada musim haji tahun ini, Marco Travel tetap menjalankan rangkaian ibadah sunnah haji, termasuk pelaksanaan tarwiyah, bermalam di Muzdalifah, hingga penempatan tenda jamaah yang strategis di Mina," ujarnya.

Menurutnya, jamaah tetap diajak menjalankan sunnah haji dengan berangkat ke Mina pada 8 Dzulhijjah dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah. Selain itu, juga tetap melaksanakan mabit atau bermalam di Muzdalifah.

"Untuk menunjang kenyamanan jamaah selama berada di area terbuka, pihak travel telah menyiapkan matras atau busa khusus sebagai alas istirahat," ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyediakan fasilitas tenda ber-AC di Mina yang berlokasi sekitar 150 meter dari area Jamarat. Jarak tenda tersebut juga dekat dengan lokasi lempar jumrah, agar memudahkan jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadahnya.

"Pelayanan haji bukan hanya soal fasilitas mewah, tetapi juga bagaimana jamaah dapat menjalankan ibadah sesuai sunnah dengan aman, nyaman, dan lebih tenang, dengan pengalaman panjang dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kebijakan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Iduladha 1447 H/2026 M dinilai perlu dipahami secara proporsional melalui perspektif hukum Islam dan hukum tata negara.

"Perdebatan publik mengenai program tersebut tidak cukup dibaca hanya dari sisi simbolik keagamaan, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab sosial negara dan tata kelola keuangan publik," ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Ahmad Tholabi Kharlie dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Tholabi menjelaskan, program bantuan sekitar 1.098 sapi kurban senilai kurang lebih Rp100 miliar melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden merupakan isu yang menarik karena mempertemukan dimensi spiritual, sosial, dan kebijakan publik sekaligus.

Sebagian masyarakat memandang program tersebut sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi peternakan nasional.

Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai legitimasi penggunaan dana publik untuk kegiatan yang berkaitan dengan ibadah keagamaan.

Menurut Tholabi, dalam perspektif Islam, ibadah kurban memang memiliki dimensi ritual individual yang sangat kuat. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah memandang kurban sebagai sunnah mu’akkadah, sedangkan mazhab Hanafi menempatkannya sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu secara finansial.

Karena itu, aspek kepemilikan harta menjadi bagian penting dalam keabsahan ibadah kurban. Dalam fikih Islam, hewan kurban harus berasal dari kepemilikan yang sah dari pihak yang berkurban (Mudhahhi).

Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, ketika membahas hukum udhiyah, menempatkan kurban sebagai ibadah yang terkait dengan hewan tertentu, niat, dan ketentuan syar‘i, sehingga aspek kepemilikan dan tasharruf yang sah menjadi bagian penting dalam pembahasannya.

Oleh sebab itu, kata Tholabi, ketika pembiayaan kurban berasal dari dana negara atau APBN, maka muncul persoalan konseptual mengenai posisi kurban tersebut, apakah sebagai ibadah personal atau program sosial negara.

Meski demikian, Tholabi menegaskan, tradisi Islam juga mengenal konsep baitul mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, negara memiliki kewenangan mendistribusikan kekayaan publik demi kemaslahatan rakyat.

Prinsip al-mashlahah al-‘ammah atau kemaslahatan umum menjadi dasar legitimasi penggunaan harta negara untuk program sosial dan pelayanan masyarakat.

“Distribusi daging kurban kepada masyarakat miskin dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam konteks negara modern, negara memang memiliki tanggung jawab sosial terhadap rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan utama bukan pada boleh atau tidaknya negara menggunakan dana publik untuk program berbasis Iduladha, melainkan pada konstruksi konseptual dan framing kebijakan tersebut.

Wakil Rektor UIN Jakarta ini menilai apabila pembiayaan berasal dari APBN, maka lebih tepat apabila program tersebut diposisikan sebagai program distribusi sosial negara atau shadaqah al-dawlah, bukan sebagai kurban personal Presiden.

“Dalam perspektif fikih, ibadah maliyyah personal semestinya menggunakan harta pribadi agar terpenuhi aspek kepemilikan dan dimensi personal ibadah. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memosisikannya sebagai program sosial negara berbasis momentum Iduladha,” kata Tholabi.

Dia menambahkan, pendekatan tersebut lebih kuat secara fikih sekaligus lebih aman dalam perspektif etik pemerintahan modern. Dengan demikian, negara tetap dapat hadir dalam momentum keagamaan sebagai fasilitator distribusi kesejahteraan sosial tanpa menimbulkan kerancuan antara ibadah personal pejabat publik dan penggunaan dana negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, Tholabi menjelaskan, penggunaan APBN harus berpijak pada prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan publik.

Konstitusi Indonesia memberikan landasan mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial sebagaimana tercermin dalam Pasal 34 UUD 1945, sementara Pasal 33 menegaskan orientasi pengelolaan sumber daya dan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dia menjelaskan, program Bantuan Kemasyarakatan Presiden dapat memiliki legitimasi formal sepanjang dianggarkan melalui mekanisme APBN dan dilaksanakan melalui institusi pemerintahan terkait.

Dengan demikian, program tersebut secara hukum lebih tepat dipahami sebagai kebijakan institusional negara daripada tindakan pribadi Presiden.

“Yang penting adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan distribusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.

Tholabi juga mengingatkan kebijakan sosial yang memiliki dimensi simbolik keagamaan sangat rentan dipersepsikan sebagai instrumen pencitraan politik apabila tata kelolanya tidak dibangun secara proporsional.

Karena itu, distribusi bantuan harus berbasis parameter objektif seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan pangan, dan pemerataan wilayah.

“Dalam negara hukum modern, penggunaan APBN tidak boleh bercampur dengan kepentingan personal pejabat negara. Tata kelola dan komunikasi kebijakan harus dijaga secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi politisasi simbol keagamaan,” katanya.

Di sisi lain, dia menilai program tersebut juga memiliki potensi dampak positif terhadap ekonomi peternak lokal dan penguatan sektor pangan nasional. Pengadaan sapi dalam jumlah besar dapat menjadi stimulus bagi peternak domestik apabila dilakukan dengan prinsip pemerataan dan keberpihakan terhadap peternakan rakyat.

Karena itu, Tholabi menegaskan substansi utama polemik ini bukan semata pada legalitas formal penggunaan APBN, tapi pada bagaimana negara membangun desain kebijakan, tata kelola distribusi, serta framing publik secara tepat.

“Negara perlu memastikan program sosial keagamaan tetap berada dalam koridor pelayanan publik, kemaslahatan masyarakat, transparansi keuangan, dan depolitisasi kebijakan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)