REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penguatan Ekonomi Pancasila kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelaksanaan nilai-nilai ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anggota DPR RI Nurdin Halid menilai penguatan tersebut perlu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Sistem Ekonomi NKRI sebagai landasan hukum yang lebih kuat.

Nurdin mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 menjadi momentum untuk mempertegas arah pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi.

"Bagi saya, pernyataan tegas Presiden tentang Ekonomi Pancasila di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 adalah deklarasi menegakkan ideologi Ekonomi NKRI. Adalah logis bahwa Pancasila sebagai ideologi negara diturunkan menjadi ideologi ekonomi negara. Jadi, ideologi Ekonomi Pancasila adalah anak kandung dari ideologi negara," kata Nurdin dalam keterangannya, Ahad (7/6/2026).

Menurut Nurdin, nilai-nilai dasar Ekonomi Pancasila telah termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem dan strategi pembangunan ekonomi nasional.

"Sangat setuju dengan statement Presiden bahwa Pancasila itu kesepakatan agung bangsa Indonesia. Nah, Ekonomi Pancasila itu adalah cita-cita yang menjadi jiwa atau roh yang sifatnya abstrak. Pasal 33 adalah sistem dasar dan strategi besar bagaimana yang abstrak itu diatur dan diwujudkan. Jadi, Pancasila dan UUD 1945 adalah mahakarya agung para pendiri bangsa ini," ujarnya.

Nurdin juga menilai sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan upaya menerjemahkan amanat Pasal 33 UUD 1945 ke dalam kebijakan konkret. Salah satunya melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dirancang menjangkau sekitar 83 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Ini sesuai filosofi sapu lidi Bung Hatta bahwa sebatang lidi gampang dipatahkan, tetapi sekumpulan lidi berbentuk sapu lidi sulit dipatahkan. Jadi, ekonomi rakyat bawah yang jumlahnya sangat besar namun penuh keterbatasan, modal, SDM, teknologi, manajemen, jaringan dan akses pasar, perlu dihimpun dan digerakkan dalam wadah usaha bersama yakni koperasi,” kata Nurdin.

Meski demikian, Nurdin mengingatkan agar KDKMP tetap dijalankan sesuai prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal. Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, dimiliki anggota, serta dikendalikan melalui mekanisme demokratis.

“KDKMP itu otomatis milik seluruh warga desa dan kelurahan karena memakai Dana Desa dari APBN. Karena itu, KDKMP harus menjunjung tinggi prinsip dasar koperasi yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jika tidak, KDKMP berpotensi gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa seperti yang dialami KUD di era Orde Baru,” ujarnya.

Selain koperasi, Nurdin juga menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pelaksanaan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, Danantara dapat menjadi mesin penggerak sektor-sektor strategis nasional melalui pengelolaan aset dan perusahaan negara.

Ia menambahkan, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta program hilirisasi terhadap 28 komoditas unggulan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pegadaian mencetak sejarah baru dalam perjalanan bisnisnya dengan resmi mengepakkan sayap ke pasar internasional. Menandai momentum hari jadinya yang ke-125, Pegadaian meresmikan kantor cabang luar negeri pertamanya, Pegadaian Timor Leste Branch, yang berlokasi di Grand Diocese Colmera Complex, Av. Pres. Nicolau Lobato, Rai Nain, Colmera, Vera Cruz, Dili, Timor-Leste, pada 30 Maret 2026.

Ekspansi strategis ini merupakan bagian dari komitmen besar Pegadaian bersama Holding Ultra Mikro (UMi) BRI Group untuk memperluas jangkauan keuangan inklusif lintas negara. Kehadiran Pegadaian di Bumi Lorosae bertujuan membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi, melengkapi layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah hadir di sana sejak 2017, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan setempat.

Hanya dalam kurun waktu dua bulan sejak resmi beroperasi, bisnis internasional Pegadaian di Timor Leste langsung menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Kehadiran solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah diakses tersebut mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Dili.

Penerimaan pasar yang tinggi ini tercermin dari kinerja selama dua bulan operasional hingga Mei 2026, di mana layanan kredit gadai berhasil memproses lebih dari 600 transaksi dengan total omzet pembiayaan yang menembus angka 329.882 dolar AS. Perkembangan yang impresif ini membuktikan bahwa model bisnis gadai yang diusung Pegadaian sangat relevan dengan kebutuhan finansial masyarakat Timor Leste yang membutuhkan likuiditas jangka pendek tanpa prosedur yang rumit.

Sebagai wujud nyata komitmen sosial perusahaan, PT Pegadaian juga meluncurkan program Gadai Peduli di Timor Leste yang dilaksanakan tepat pada hari ulang tahun ke-125 Pegadaian pada 1 April 2026. Program inovatif ini dirancang khusus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Melalui skema jaminan yang berpihak kepada masyarakat, program ini menghadirkan fasilitas pinjaman tanpa bunga atau nol persen selama dua bulan penuh untuk plafon pinjaman hingga 100 dolar AS.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, terbukti dengan total realisasi penyaluran program Gadai Peduli yang telah mencapai 6.406 dolar AS hingga akhir Mei 2026. Melalui langkah ini, Pegadaian tidak sekadar mengejar profitabilitas bisnis, melainkan juga secara aktif berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan memberdayakan ekonomi masyarakat Timor Leste.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan operasional di Dili merupakan langkah awal dari salah satu visi jangka panjang perusahaan untuk menjadi pemain utama dalam industri gadai dan emas di tingkat regional.

"Kehadiran Pegadaian di Timor Leste mengusung misi besar membawa pelayanan sepenuh hati demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kami tidak hanya menyediakan produk gadai konvensional, tetapi juga terus berinovasi untuk menghadirkan diversifikasi produk yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masyarakat lokal," ujar Damar.

Ke depan, PT Pegadaian berkomitmen menjaga stabilitas operasional cabang Timor Leste dan memastikan kontribusi positif bersama BRI Group. Keberhasilan di Timor Leste ini juga diproyeksikan sebagai cetak biru strategis bagi Pegadaian untuk menjajaki peluang ekspansi ke negara-negara potensial lainnya di kawasan ASEAN pada masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai perampingan dan konsolidasi anak usaha BUMN dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing perusahaan pelat merah. Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Christiany mengatakan, penyederhanaan struktur korporasi menjadi bagian penting dalam transformasi BUMN agar lebih adaptif menghadapi tantangan bisnis. Menurut dia, sejumlah BUMN selama ini memiliki struktur grup usaha yang kompleks dengan banyak anak perusahaan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan meningkatkan biaya operasional.

"Karena itu, langkah konsolidasi yang telah dilakukan pada sejumlah BUMN besar, termasuk sektor perkebunan, semen, dan kepelabuhanan, patut diapresiasi sebagai upaya membangun organisasi yang lebih ramping, sehat, dan produktif. Pengurangan jumlah entitas usaha dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya dan optimalisasi kinerja perusahaan," kata Christiany dalam keterangannya, Ahad (7/6/2026).

Meski demikian, Christiany menilai keberhasilan restrukturisasi tidak hanya ditentukan oleh berkurangnya jumlah anak usaha, tetapi juga efektivitas integrasi pasca-merger. Menurut dia, peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan menjadi indikator utama keberhasilan transformasi.

"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, baik entitas BUMN, serikat pekerja, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat, untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan evaluasi terkait proses restrukturisasi yang sedang berjalan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, masukan dari berbagai pihak perlu menjadi bahan evaluasi agar transformasi BUMN berjalan secara inklusif dan transparan. Dengan demikian, manfaat restrukturisasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh pihak yang terkait.

Christiany menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses transformasi dan restrukturisasi BUMN bersama Kementerian BUMN dan Danantara.

"Apabila terdapat berbagai masukan maupun persoalan yang muncul di lapangan, kami siap menindaklanjuti dan membahasnya bersama Kementerian BUMN serta Danantara untuk mencari solusi terbaik," kata Christiany.

Menurut dia, tujuan utama transformasi BUMN adalah menciptakan perusahaan negara yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sehingga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia," ujar Christiany.

JAKARTA - Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) mulai mempercepat program perampingan anak usaha sebagai bagian dari transformasi guna meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan mempertajam fokus bisnis inti perusahaan.

PT PLN (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi dua BUMN yang menyiapkan pengurangan signifikan jumlah anak usaha dalam beberapa tahun ke depan melalui konsolidasi, divestasi, dan restrukturisasi portofolio bisnis.

"Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional," ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam keterangan resmi, Minggu (7/6/2026).

PLN menargetkan memangkas jumlah anak perusahaan dari 44 entitas menjadi 23 entitas pada 2028. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan melepas kepemilikan pada 21 anak usaha dalam dua tahun mendatang melalui langkah konsolidasi, divestasi, restrukturisasi, dan penyederhanaan struktur usaha.

Program streamlining tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan jajaran Direksi PLN dengan Dony Oskaria. Selain mengevaluasi transformasi perusahaan, PLN juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang menjadi peta jalan pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional.

Dari total proyek yang tercantum dalam RUPTL, sebanyak 1.634 proyek atau hampir 40% telah memasuki tahap pelaksanaan. Proyek tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan pengurangan jumlah anak usaha dari 57 entitas menjadi 15 entitas pada 2027. Perusahaan berencana melepas 42 anak usaha secara bertahap, dengan target jumlah entitas turun menjadi 17 pada akhir 2026 sebelum kembali dipangkas pada tahun berikutnya. "Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan," ujar Dony.

Adapun Pupuk Indonesia akan membentuk tiga subholding utama, yakni Agrichemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia yang didukung oleh Feedstock Co. sebagai pengelola pasokan bahan baku.

IDXChannel - PT Pupuk Indonesia (Persero) bersiap melakukan perampingan besar-besaran, dengan menciutkan jumlah anak perusahaannya dari 57 menjadi hanya 15 entitas.

Dalam peta jalan transformasi ini, perusahaan akan melepas sebanyak 42 anak usaha secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Agenda strategis tersebut menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara jajaran Direksi Pupuk Indonesia dengan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut secara khusus mengevaluasi perkembangan pelaksanaan streamlining serta transformasi bisnis di lingkungan Pupuk Indonesia Group.

Target penyusutan jumlah entitas ini direncanakan berjalan sistematis; dari 57 anak usaha pada 2025, jumlahnya akan ditekan menjadi 17 entitas pada akhir 2026, dan kembali dikurangi hingga menyisakan 15 entitas pada 2027.

"Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan," kata Dony dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Melalui perampingan jumlah anak usaha tersebut, Pupuk Indonesia bakal membentuk struktur bisnis yang lebih tajam melalui tiga subholding utama, yakni Agrichemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia. Ketiga subholding ini nantinya akan disokong oleh Feedstock Co yang memegang peran sentral dalam mengelola pasokan bahan baku strategis bagi grup perusahaan.

Menurut Dony, langkah menata portofolio usaha dan mempertajam fokus pada bisnis inti sangat diperlukan untuk memperkokoh fondasi perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan lebih adaptif menghadapi perubahan industri sekaligus mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Kehadiran tiga subholding utama ini juga dinilai bakal memperjelas kompas pengembangan di setiap lini bisnis, sehingga pertumbuhan perusahaan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Program transformasi ini merupakan bagian dari agenda penataan dan penguatan BUMN yang terus digulirkan oleh BP BUMN bersama Danantara. (Wahyu Dwi Anggoro)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menghadirkan berbagai inisiatif untuk memperkuat inklusi keuangan nasional hingga ke pelosok negeri. Salah satunya diwujudkan melalui Teras Kapal BRI, solusi layanan perbankan terapung yang dirancang untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.

Langkah strategis tersebut turut sejalan dengan program CX100 yang diinisiasi oleh Danantara Indonesia, sebuah inisiatif transformasi customer experience yang menitikberatkan pada kualitas layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui Teras Kapal BRI, Perseroan menunjukkan bahwa customer experience tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi layanan, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan akses perbankan yang mudah, aman, dekat, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Operations BRI Hakim Putratama saat melakukan kunjungan ke Teras Kapal Bahtera Seva II di Halmahera Selatan, Maluku Utara, bersama Chief Marketing Officer Danantara Indonesia Dendi T. Danianto, Vice President Danantara Indonesia Danang Widiasurya dan Expert Committee Danantara sekaligus yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Fitri Ismiyanti pada Kamis (4/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, BRI juga menyalurkan bantuan Program BRI Peduli TJSL berupa alat produksi kepada UMKM Putri Bajo guna membantu meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat aktivitas usaha.

Selain Bahtera Seva II di Halmahera Selatan, BRI juga mengoperasikan Teras Kapal BRI Bahtera Seva I di Kepulauan Seribu yang menjangkau 6 pulau, Bahtera Seva III di Kepulauan Anambas yang menjangkau 6 pulau, serta Nera Seva di Labuan Bajo yang menjangkau 10 pulau.

Hakim mengatakan, selama satu dekade, Teras Kapal BRI telah menjadi bagian dari perjalanan BRI dalam mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat kepulauan. Melalui Teras Kapal, BRI terus memperkuat interaksi langsung dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah pesisir.

"Sejak diluncurkan pada tahun 2015, BRI menjadi pelopor layanan perbankan yang menjangkau masyarakat kepulauan melalui moda transportasi laut. Layanan ini menghadirkan kemudahan akses transaksi dan konsultasi keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan," ujar Hakim.

Berbagai layanan perbankan pun tersedia melalui Teras Kapal BRI, mulai dari pembukaan rekening simpanan, layanan pinjaman, transaksi pembayaran, hingga penyediaan tambahan kas bagi BRILink Agen sebagai perpanjangan layanan BRI di masyarakat.

Selain itu, Teras Kapal BRI juga dilengkapi dengan satu unit ATM yang dapat digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi tarik tunai dan transaksi lainnya. Layanan ini didukung teknologi informasi yang andal serta sumber daya manusia yang kompeten, termasuk petugas teller, customer service, dan petugas kredit mikro yang siap melayani kebutuhan perbankan masyarakat secara langsung.

Berada dalam cakupan wilayah kerja Branch Office Ternate, Teras Kapal Bahtera Seva II turut didukung oleh jaringan layanan yang terdiri atas 1 Branch Office, 3 Kantor Cabang Pembantu, 8 BRI Unit, 1 Kantor Kas. Akses layanan juga diperkuat melalui kanal digital dan jaringan e-channel yang mencakup 35 ATM/CRM, 705 BRILink Agen aktif, 249 EDC, serta 11.016 merchant QRIS.

Sebagai bagian dari komitmen melayani negeri, Teras Kapal Bahtera Seva II telah menjangkau wilayah kepulauan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan melalui 8 rute perjalanan, melayani 5 pulau dan 8 titik pelabuhan dalam satu siklus pelayanan selama lima hari. Rute tersebut meliputi Kupal, Bajo, Lele, Madopolo, Gane Dalam, Pasipalele, Saketa, hingga Kayoa.

Kehadiran layanan ini menjadi kian relevan mengingat Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten kepulauan terbesar di Maluku Utara. Terlebih, daerah ini memiliki kebutuhan akses keuangan yang tinggi sekaligus potensi ekonomi besar dengan lebih dari 16 ribu UMKM dan sekitar 139 ribu tenaga kerja di sektor perikanan, perdagangan, dan usaha mikro.

Manfaat layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat Suku Bajo di Halmahera Selatan. Melalui Teras Kapal BRI, sebanyak 216 masyarakat Suku Bajo telah mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan bagi pelaku usaha nelayan dan industri kerupuk kamplang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Tidak hanya mendekatkan akses layanan keuangan, BRI juga turut mendukung produktivitas ekonomi masyarakat Suku Bajo melalui penyaluran KUR sebesar Rp2,5 miliar. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pembelian kapal dan peralatan melaut, serta untuk UMKM produsen kerupuk ikan yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Di saat yang sama, keberadaan tiga BRILink Agen yang melayani sekitar 400 transaksi per bulan turut memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan aktivitas transaksi sehari-hari.

“Sebagai bank rakyat, Teras Kapal BRI menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan kepulauan dan pesisir. Melalui model layanan yang hadir langsung di tengah masyarakat, BRI tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperlancar transaksi ekonomi, serta memperoleh akses pembiayaan formal,” imbuh Hakim.

Implementasi Teras Kapal BRI pun sejalan dengan semangat transformasi layanan yang diusung Danantara melalui program CX100. Chief Marketing Officer Danantara Indonesia Dendi T. Danianto mengatakan bahwa CX100 Index disiapkan sebagai barometer kualitas pelayanan BUMN sekaligus bagian dari kampanye “Melayani Sepenuh Hati” yang mendorong transformasi layanan yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Menurutnya, transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan BUMN dalam memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Transformasi ini diharapkan mampu menjadikan BUMN sebagai penyedia layanan publik yang tidak hanya unggul secara operasional, tetapi juga humanis. Melalui sinergi antarperusahaan, Danantara optimistis dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Dendi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menghadirkan berbagai inisiatif untuk memperkuat inklusi keuangan nasional hingga ke pelosok negeri. Salah satunya diwujudkan melalui Teras Kapal BRI, solusi layanan perbankan terapung yang dirancang untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.

Langkah strategis tersebut turut sejalan dengan program CX100 yang diinisiasi oleh Danantara Indonesia, sebuah inisiatif transformasi customer experience yang menitikberatkan pada kualitas layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui Teras Kapal BRI, Perseroan menunjukkan bahwa customer experience tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi layanan, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan akses perbankan yang mudah, aman, dekat, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Operations BRI Hakim Putratama saat melakukan kunjungan ke Teras Kapal Bahtera Seva II di Halmahera Selatan, Maluku Utara, bersama Chief Marketing Officer Danantara Indonesia Dendi T. Danianto, Vice President Danantara Indonesia Danang Widiasurya dan Expert Committee Danantara sekaligus yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Fitri Ismiyanti pada Kamis (4/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, BRI juga menyalurkan bantuan Program BRI Peduli TJSL berupa alat produksi kepada UMKM Putri Bajo guna membantu meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat aktivitas usaha.

Selain Bahtera Seva II di Halmahera Selatan, BRI juga mengoperasikan Teras Kapal BRI Bahtera Seva I di Kepulauan Seribu yang menjangkau 6 pulau, Bahtera Seva III di Kepulauan Anambas yang menjangkau 6 pulau, serta Nera Seva di Labuan Bajo yang menjangkau 10 pulau.

Hakim mengatakan, selama satu dekade, Teras Kapal BRI telah menjadi bagian dari perjalanan BRI dalam mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat kepulauan. Melalui Teras Kapal, BRI terus memperkuat interaksi langsung dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah pesisir.

"Sejak diluncurkan pada tahun 2015, BRI menjadi pelopor layanan perbankan yang menjangkau masyarakat kepulauan melalui moda transportasi laut. Layanan ini menghadirkan kemudahan akses transaksi dan konsultasi keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan," ujar Hakim.

Berbagai layanan perbankan pun tersedia melalui Teras Kapal BRI, mulai dari pembukaan rekening simpanan, layanan pinjaman, transaksi pembayaran, hingga penyediaan tambahan kas bagi BRILink Agen sebagai perpanjangan layanan BRI di masyarakat.

Selain itu, Teras Kapal BRI juga dilengkapi dengan satu unit ATM yang dapat digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi tarik tunai dan transaksi lainnya. Layanan ini didukung teknologi informasi yang andal serta sumber daya manusia yang kompeten, termasuk petugas teller, customer service, dan petugas kredit mikro yang siap melayani kebutuhan perbankan masyarakat secara langsung.

Berada dalam cakupan wilayah kerja Branch Office Ternate, Teras Kapal Bahtera Seva II turut didukung oleh jaringan layanan yang terdiri atas 1 Branch Office, 3 Kantor Cabang Pembantu, 8 BRI Unit, 1 Kantor Kas. Akses layanan juga diperkuat melalui kanal digital dan jaringan e-channel yang mencakup 35 ATM/CRM, 705 BRILink Agen aktif, 249 EDC, serta 11.016 merchant QRIS.

Sebagai bagian dari komitmen melayani negeri, Teras Kapal Bahtera Seva II telah menjangkau wilayah kepulauan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan melalui 8 rute perjalanan, melayani 5 pulau dan 8 titik pelabuhan dalam satu siklus pelayanan selama lima hari. Rute tersebut meliputi Kupal, Bajo, Lele, Madopolo, Gane Dalam, Pasipalele, Saketa, hingga Kayoa.

Kehadiran layanan ini menjadi kian relevan mengingat Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten kepulauan terbesar di Maluku Utara. Terlebih, daerah ini memiliki kebutuhan akses keuangan yang tinggi sekaligus potensi ekonomi besar dengan lebih dari 16 ribu UMKM dan sekitar 139 ribu tenaga kerja di sektor perikanan, perdagangan, dan usaha mikro.

Manfaat layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat Suku Bajo di Halmahera Selatan. Melalui Teras Kapal BRI, sebanyak 216 masyarakat Suku Bajo telah mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan bagi pelaku usaha nelayan dan industri kerupuk kamplang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Tidak hanya mendekatkan akses layanan keuangan, BRI juga turut mendukung produktivitas ekonomi masyarakat Suku Bajo melalui penyaluran KUR sebesar Rp2,5 miliar. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pembelian kapal dan peralatan melaut, serta untuk UMKM produsen kerupuk ikan yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Di saat yang sama, keberadaan tiga BRILink Agen yang melayani sekitar 400 transaksi per bulan turut memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan aktivitas transaksi sehari-hari.

“Sebagai bank rakyat, Teras Kapal BRI menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan kepulauan dan pesisir. Melalui model layanan yang hadir langsung di tengah masyarakat, BRI tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperlancar transaksi ekonomi, serta memperoleh akses pembiayaan formal,” imbuh Hakim.

Implementasi Teras Kapal BRI pun sejalan dengan semangat transformasi layanan yang diusung Danantara melalui program CX100. Chief Marketing Officer Danantara Indonesia Dendi T. Danianto mengatakan bahwa CX100 Index disiapkan sebagai barometer kualitas pelayanan BUMN sekaligus bagian dari kampanye “Melayani Sepenuh Hati” yang mendorong transformasi layanan yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Menurutnya, transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan BUMN dalam memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Transformasi ini diharapkan mampu menjadikan BUMN sebagai penyedia layanan publik yang tidak hanya unggul secara operasional, tetapi juga humanis. Melalui sinergi antarperusahaan, Danantara optimistis dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Dendi.

Bisnis.com,JAKARTA — Penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir satu pintu komoditas sumber daya alam kembali menempatkan Indonesia pada persimpangan penting dalam tata kelola perdagangan global. Skema ini mencakup komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, hingga ferro alloy (paduan besi) yang selama ini menjadi penyumbang utama devisa negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor CPO dan turunannya serta batu bara masih menunjukkan arah beragam. Pada Januari–April 2026, ekspor CPO dan turunannya tercatat tumbuh 16,59% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$7,05 miliar menjadi US$8,22 miliar.Kenaikan nilai ekspor tersebut sejalan dengan peningkatan volume pengiriman yang tumbuh 20,38% dari 6,41 juta ton menjadi 7,72 juta ton.

Sebaliknya, ekspor batu bara turun 7,27% secara tahunan dari US$8,17 miliar pada Januari–April 2025 menjadi US$7,57 miliar pada periode yang sama tahun ini. Penurunan nilai ekspor tersebut juga diikuti kontraksi volume ekspor sebesar 6,70%, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan skema DSI tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan memperkuat pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis.

“Kalau pengusaha itu adalah pengusaha eksportir yang baik-baik saja sih nggak ada masalah. Perlu juga dicatat bahwa tujuan pemerintah itu bukan nyari untung lewat DSI-nya, bukan. Tapi tujuan pemerintah adalah mengamankan hak-haknya negara,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, hak negara yang dimaksud mencakup penerimaan pajak dan royalti yang berpotensi berkurang akibat praktik under invoicing maupun transfer pricing. Praktik tersebut dilakukan melalui pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah atau pengalihan transaksi ke perusahaan afiliasi di luar negeri untuk menekan kewajiban pajak.

Sudaryono mengatakan dugaan manipulasi dokumen ekspor dapat menyebabkan penerimaan negara lebih rendah dari yang semestinya.

Adapun terkait data perusahaan yang diduga melakukan praktik tersebut, dia menegaskan kewenangan pengawasannya berada di Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, Kementan menilai perbaikan tata niaga di sektor hilir penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Menurut Sudaryono, harga tandan buah segar (TBS) sawit sempat tertekan meski harga CPO global tidak mengalami penurunan.

CPO RI Masih Perkasa, Batu Bara Terkoreksi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menjelaskan pertumbuhan ekspor CPO dan turunannya pada Januari–April 2026 tidak terlepas dari karakter permintaan minyak nabati global yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia. Tambahan kebutuhan komoditas ini diperkirakan mencapai sekitar 5 juta ton per tahun.

Menurutnya, minyak sawit tetap menjadi komoditas minyak nabati dominan di pasar global dengan pangsa sekitar 39,05%. Angka itu jauh mengungguli minyak kedelai dengan pangsa 29,07%, minyak rapa (rapeseed oil) 14,24%, minyak bunga matahari 10,44%, serta minyak nabati lainnya 7,19%.

Eddy menjelaskan dominasi tersebut ditopang oleh keunggulan produktivitas sawit yang mencapai sekitar 4 ton minyak per hektare per tahun, jauh di atas kedelai yang hanya sekitar 500 kilogram per hektare per tahun. Tanaman sawit juga cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi cuaca.

Menurut Eddy, kondisi tersebut membuat permintaan terhadap minyak sawit cenderung meningkat ketika produksi minyak nabati pesaing terganggu oleh faktor cuaca. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama minyak nabati dunia.

Terkait implementasi DSI, Eddy menilai kebijakan tersebut dapat menjadi peluang maupun risiko bagi industri sawit nasional.

“Dengan adanya DSI bisa memperkuat tapi bisa memperlemah, apabila DSI tidak atau belum siap menjalankan mekanisme ekspor, di mana tatanan ini semuanya sudah terbentuk. Tetapi bisa memperkuat apabila DSI bisa terus melakukan diversifikasi pasar, sehingga pasar minyak sawit kita bisa bertambah,” kata Eddy, Jumat (5/6/2026).

Menurut Gapki, risiko utama yang perlu diantisipasi adalah potensi hambatan operasional atau bottleneck yang dapat mengganggu kelancaran ekspor. Jika hal tersebut terjadi, harga CPO domestik berpotensi tertekan dan berdampak pada harga TBS yang diterima petani.

Selain itu, pelaku usaha juga menyoroti aspek perlindungan data komersial dalam sistem DSI. Data terkait pembeli, volume transaksi, hingga formula kontrak dinilai harus dijaga kerahasiaannya.

“Risiko yang dikhawatirkan kalau terjadi bottleneck, dan DSI juga harus menjaga kerahasiaan data komersial, identitas buyer, volume dan formula kontrak tidak boleh bocor melalui sistem DSI,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan penurunan ekspor batu bara pada awal 2026 dipengaruhi oleh kondisi pasar global.

Menurut dia, negara tujuan utama seperti China dan India masih memiliki tingkat persediaan batu bara yang relatif tinggi sehingga menekan permintaan impor.

“Negara importir utama seperti China dan India memiliki tingkat inventori domestik yang cukup aman, sehingga menekan agresivitas pembelian,” ujar Gita kepada Bisnis.

Mengenai kebijakan ekspor satu pintu, APBI menilai perhatian pelaku usaha kini lebih tertuju pada kesiapan implementasi dibandingkan substansi kebijakan.

“Kebijakan tersebut [DSI] sudah mulai masuk tahap transisi, sehingga bagi pelaku usaha isu utamanya bukan lagi pada tataran rencana, tetapi pada kesiapan implementasi di lapangan. Karena itu, perhatian pelaku usaha saat ini lebih banyak tertuju pada kesiapan sistem dan pelaksanaan teknis di lapangan, bukan lagi pada wacana kebijakannya,” ujarnya.

Menurut APBI, kepastian implementasi menjadi penting untuk memastikan kontrak ekspor yang telah berjalan tidak terganggu. Pelaku usaha juga mengkhawatirkan potensi perpindahan pembeli ke negara pesaing apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok.

Perbaikan Tata Kelola Eskpor

Rencana penerapan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis. Namun, kebijakan tersebut belum tentu berdampak langsung terhadap harga komoditas Indonesia di pasar global.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan Indonesia memang memiliki posisi dominan dalam perdagangan minyak sawit dunia dengan pangsa sekitar 55%–60%.

Di sisi lain, ekspor komoditas utama Indonesia masih mencatat kontribusi besar terhadap penerimaan devisa. Pada Januari–April 2026, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$8,22 miliar atau tumbuh 16,59% secara tahunan. Sementara itu, ekspor batu bara tercatat US$7,57 miliar meski turun 7,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Rizal, perbaikan tata kelola ekspor berpotensi meningkatkan penerimaan devisa. Namun, hal itu tidak berarti Indonesia dapat mengendalikan harga komoditas di pasar internasional.

“Model eksportir tunggal tidak otomatis mampu menaikkan harga jual komoditas Indonesia,” kata Rizal ketika dihubungi.

Dia menjelaskan harga CPO masih sangat dipengaruhi permintaan dari negara tujuan utama seperti India, China, dan Pakistan, serta pergerakan harga minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari.

Adapun harga batu bara lebih banyak ditentukan oleh permintaan energi global, terutama dari China dan India yang merupakan konsumen terbesar dunia.

“Oleh karena itu, pengaruh DSI terhadap harga global kemungkinan relatif terbatas, kecuali jika mampu mengelola pasokan dan kontrak ekspor secara lebih terkoordinasi,” tuturnya.

Meski demikian, Rizal menilai konsolidasi ekspor melalui DSI berpotensi meningkatkan nilai realisasi ekspor dengan mengurangi praktik underpricing, meningkatkan transparansi transaksi, serta memperkuat posisi tawar terhadap pembeli besar.

Menurutnya, struktur ekspor Indonesia selama ini relatif terfragmentasi, khususnya pada komoditas batu bara yang melibatkan banyak eksportir. Kondisi tersebut kerap memicu persaingan harga yang menekan nilai jual ekspor.

“Jika DSI mampu mengintegrasikan pemasaran dan negosiasi kontrak jangka panjang, maka margin perdagangan dapat meningkat meskipun harga global tidak berubah secara signifikan,” tuturnya.

Kendati demikian, Rizal menegaskan faktor utama yang menentukan harga ekspor tetap berasal dari dinamika pasar global.

Untuk CPO, faktor penentunya adalah permintaan dari negara tujuan utama dan harga minyak nabati substitusi. Sementara itu, harga batu bara sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global dan kebutuhan energi negara-negara konsumen utama.

“Karena itu, meskipun DSI dapat meningkatkan efisiensi dan posisi tawar perdagangan, pengaruhnya terhadap harga komoditas tetap lebih kecil dibandingkan faktor permintaan dan pasokan global,” sambungnya.

Dari sisi pelaku usaha, skema tersebut dinilai berpotensi memberikan manfaat berupa kepastian pasar, efisiensi logistik, akses pembiayaan perdagangan yang lebih kuat, serta posisi tawar yang lebih baik dalam kontrak ekspor.

Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada tata kelola dan kesiapan implementasi. Menurut Rizal, pengalaman sejumlah negara menunjukkan sentralisasi perdagangan tanpa tata kelola yang baik justru dapat memunculkan inefisiensi dan mengurangi daya saing ekspor.

Selain itu, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari berkurangnya fleksibilitas eksportir, potensi distorsi pasar, hingga kekhawatiran negara importir terhadap praktik monopoli perdagangan.

Di luar faktor tersebut, kinerja ekspor Indonesia juga tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, transisi energi yang menekan permintaan batu bara, serta kebijakan lingkungan Uni Eropa terhadap produk sawit.

“Keberhasilan DSI sebaiknya diukur bukan dari kemampuannya mengendalikan harga global, melainkan dari sejauh mana mampu meningkatkan nilai tambah ekspor, memperkuat hilirisasi, mengoptimalkan penerimaan devisa, dan memperbesar kontribusi komoditas strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Danantara Indonesia memastikan kontrak ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang sudah berjalan tetap dapat dilanjutkan.

Kepastian itu disampaikan setelah pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara.

Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor baru melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI.

Komoditas yang dikelola melalui skema tersebut mencakup minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferrous alloy.

"Kontrak yang telah ditandatangani dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing," ungkap Manajemen Danantara dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).

"Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik ekspor yang baik tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif," lanjut Danantara.

Danantara menegaskan kepastian berusaha bagi pelaku usaha menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan mandat DSI.

Mandat tersebut diberikan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.

PT DSI juga berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan ketentuan kontraktual yang diperoleh.

Pemerintah menetapkan masa peralihan kebijakan ini mulai 1 Juni 2026.

Pelaksanaannya akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada masa transisi, DSI akan berfokus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan transaksi ekspor melalui digitalisasi.

PT DSI saat ini tengah membangun platform digital untuk menganalisis data transaksi ekspor komoditas SDA strategis.

Sistem tersebut disiapkan untuk mengidentifikasi indikasi under-invoicing secara objektif dan berbasis data.

"Pendekatan ini memungkinkan DSI memfokuskan perhatian pada transaksi yang memerlukan evaluasi, sementara mayoritas transaksi yang telah wajar dapat berjalan dengan lancar," tulis Danantara.

Setelah masa transisi berakhir, PT DSI akan menjalankan peran sebagai perantara yang memfasilitasi sekaligus mengawasi penyaluran ekspor komoditas SDA strategis.

Meski demikian, hubungan komersial antara produsen dan mitra dagangnya tetap dapat berlangsung secara langsung.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ekspor komoditas strategis tidak terganggu.

Pada saat yang sama, pemerintah ingin mendorong perdagangan yang lebih transparan dan bebas dari praktik under-invoicing.

Harga komoditas SDA strategis akan ditetapkan secara wajar berdasarkan metodologi yang adil, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas.

Metodologi tersebut akan mempertimbangkan kualitas produk, spesifikasi, biaya logistik, hingga struktur kontrak.

Danantara menilai cara tersebut dapat menutup celah manipulasi nilai ekspor tanpa mengabaikan perbedaan karakteristik setiap transaksi perdagangan.

"Danantara Indonesia dan DSI akan terus berdialog dengan para pemangku kepentingan
untuk menjaga agar pelaksanaan mandat DSI berjalan konsisten dan tanpa disrupsi
terhadap proses ekspor," tutup Danantara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAs.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria membantah bahwa warga negara Indonesia (WNI) dengan tabungan di atas Rp 3 miliar diwajibkan membeli produk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan surat utang (obligasi) yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara Indonesia.

Dony, yang juga merupakan Kepala BP BUMN itu menegaskan tidak pernah ada rencana mewajibkan orang kaya membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Kabar tersebut mencuat seiring disahkannya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Dony menuturkan, instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Dia memastikan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.

"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," papar Dony.

Sebelumnya, rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI.

Salah satu perubahan dari aturan tersebut yakni mengatur BPI Danantara untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Terkait isu kewajiban untuk membeli bagi WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 3 miliar, Purbaya membantah.

Meski demikian, ia menyebut ada insentif khusus yang akan diberikan jika seseorang berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan Danantara tersebut.

"Enggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu," ucap Purbaya di DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026 meski sebagian proyek masih dalam tahap percepatan.

Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan konstruksi yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, rata-rata progres pembangunan di seluruh lokasi telah mendekati 70 persen.

"Semua penyedia jasa sepertinya memang sedang optimis, sedang berlari kencang untuk mengejar 20 Juni bisa selesai," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan progres pembangunan terus meningkat setiap hari. Kementerian PU mencatat rata-rata kenaikan progres mencapai 1 hingga 3 persen per hari.

"Boleh saya bilang 80 persenan plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni," imbuhnya.

Menurut Dody, bahkan sejumlah daerah yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan.

Beberapa proyek di Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara yang sebelumnya menjadi perhatian khusus kini disebut semakin membaik.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BUMN Karya dan Danantara. Pemerintah juga membuka ruang bantuan bagi kontraktor yang menghadapi kendala di lapangan, baik terkait tenaga kerja maupun pembiayaan.

"Memang ada beberapa kendala, tapi dengan BUMN Karya, saya sudah kolaborasi hampir tiap hari dengan COO Danantara Pak Dony, kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya, itu bisa dibantu," jelasnya.

Selain itu, Dody mengakui pengerjaan proyek sempat mengalami perlambatan saat libur Idul Adha lantaran banyak pekerja pulang ke kampung halaman. Namun kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan aktivitas konstruksi kini telah kembali berjalan normal.

"Hari ini saya pantau sudah kembali normal. Bahkan waktu saya ke Lombok kemarin kan itu masih suasana Idul Adha, tapi mereka sudah pada bekerja," terangnya.

Di sisi lain, Kementerian PU mencatat tidak ada proyek Sekolah Rakyat yang belum berjalan. Seluruh lokasi telah memasuki tahap konstruksi dengan tingkat progres yang bervariasi.

Beberapa daerah bahkan telah masuk kategori zona hijau karena progres fisiknya telah mencapai sekitar 85 persen. Lokasi tersebut antara lain Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

"Yang zona hijau malah sudah 80 persen-85 persenan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Kabar yang menyebut masyarakat Indonesia dengan tabungan di atas Rp3 miliar bakal diwajibkan membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dipastikan tidak benar. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan informasi yang beredar luas tersebut merupakan hoaks dan tidak pernah menjadi bagian dari rencana pemerintah maupun Danantara.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," kata Dony Oskaria dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Kabar ini mencuat seiring disahkannya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Dony menyampaikan instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dia menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.

"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," tambah Dony.

Sebelumnya, rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu perubahan dari aturan tersebut yakni mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Terkait isu kewajiban untuk membeli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 3 miliar, Purbaya membantah. Meski demikian, ia menyebut ada insentif khusus yang akan diberikan jika seseorang berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan Danantara tersebut.

"Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib," ucap Purbaya di DPR RI.