Istana menilai pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan komunikasi yang buruk antara regulator di pasar keuangan dengan pelaku pasar. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi fundamental ekonomi hingga faktor eksternal dan aktivitas pasar.

"Kalau menurut hemat kami sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik. Hanya memang dalam situasi yang seperti ini sering secara alamiah kemudian kita cenderung merasa ada yang kurang," kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menyatakan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan untuk memperbaiki komunikasi kepada publik maupun pelaku pasar. Meski demikian, menurut Prasetyo, pelemahan rupiah merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks.

“Tidak ada sesuatu yang menurut pendapat kami sempurna. Jadi kalau kita merasa ada yang perlu kita perbaiki ya mari kita perbaiki bersama-sama,” katanya.

Di sisi lain, Prasetyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling berkaitan. Karena itu, upaya menjaga stabilitas mata uang nasional tidak dapat dilakukan hanya melalui komunikasi kebijakan.

“Naiknya nilai tukar rupiah itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung adanya aktivitas spekulatif di pasar yang dapat memengaruhi pergerakan rupiah maupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Banyak juga yang kemudian kami minta untuk tetap ikut menjaga bersama-sama. Kadang-kadang banyak juga yang, mohon maaf, ada nakal-nakalnya, ada spekulan-spekulannya yang tidak disadari itu juga memberi pengaruh terhadap nilai tukar atau terhadap indeks harga saham kita," katanya.

Selain faktor pasar, Prasetyo menilai tingkat kemandirian ekonomi nasional turut berpengaruh terhadap kekuatan rupiah. Ketergantungan terhadap impor pada sejumlah sektor dinilai masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.

“Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi,” katanya.

Atas dasar itu, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar dan ketidakpastian global.

“Nah sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” kata Prasetyo.

Pemerintah menegaskan fokus utama dalam menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan gejolak pasar keuangan saat ini dengan memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi, bukan melakukan pergantian pejabat di bidang ekonomi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah rumor yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun pimpinan Bank Indonesia (BI). Menurut dia, kabar tersebut tidak memiliki dasar.

“Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti,” kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menegaskan pemerintah telah berulang kali menyampaikan bahwa isu pergantian pejabat ekonomi tidak benar. Sebaliknya, pemerintah justru memandang perlunya memperkuat koordinasi antara otoritas yang menangani kebijakan ekonomi.

“Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi,” kata dia.

Menurut Prasetyo, kondisi ekonomi yang tengah menghadapi berbagai tantangan menuntut intensitas komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter.

“Memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat,” katanya.

Menanggapi kritik mengenai komunikasi otoritas ekonomi kepada pelaku pasar di tengah pelemahan rupiah, Prasetyo menilai komunikasi sebenarnya telah dilakukan secara berkelanjutan. Namun, ia mengakui selalu ada ruang untuk perbaikan.

"Kalau menurut hemat kami sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik. Hanya memang dalam situasi yang seperti ini sering secara alamiah kemudian kita cenderung merasa ada yang kurang," katanya.

Karena itu, ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari pelaku pasar maupun masyarakat guna meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan ekonomi.

Prasetyo juga menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan atau satu institusi. Menurut dia, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Nilai tukar rupiah itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak,” katanya.

Ia menambahkan, kemandirian ekonomi nasional juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kekuatan mata uang domestik. Ketergantungan terhadap impor, menurut dia, turut memengaruhi stabilitas rupiah.

“Kemandirian secara ekonomi itu juga memengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor, itu juga akan memengaruhi,” katanya.

Karena itu, pemerintah menilai kerja sama yang solid antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kebutuhan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan.

“Nah sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” kata Prasetyo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia menjadi penyebab Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ambruk. Anggapan itu tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang dinlai dalam kondisi baik.

"Kendala utama adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang enggak terlalu benar karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus sampai sekarang kalau kita kemana-mana semuanya economic activity meningkat,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Bendahara negara ini mengatakan, munculnya narasi yang menyebut ekonomi Indonesia akan hancur berakibat pada tingkat kepercayaan investor menyusut. Karena itu, ia kini tengah berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengatasinya, sekaligus dalam menjaga nilai tukar rupiah.

“Itu (persepsi negatif) yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan Bank Sentral. Sebelumnya juga sudah erat, cuman kita lebih eratin lagi,” kata Purbaya.

IHSG ditutup anjlok 4,2% atau 245,01 poin ke Rp 5.594 pada penutupan perdagangan pekan ini, Jumat (5/6). Dalam sepekan, IHSG sudah longsor 9,69% dan anjlok 35,30% sejak awal tahun atau year to date (ytd).

Merujuk data perdagangan Bursa Efek Indonesia, volume transaksi perdagangan sepanjang hari ini mencapai 37,04 miliar saham dan frekuensi sebanyak 2,18 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 9.828 triliun dengan total nilai transaksi sebesar Rp 31,13 triliun.

Sebanyak 108 saham menguat, 626 saham terkoreksi dan 81 saham tidak bergerak. Seluruh sektor yang ada di BEI ditutup di zona merah. Saham perbankan jumbo ikut babak belur kala indeks longsor selama tiga hari berturut-turut pekan ini.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah semakin melemah hingga menembus 18.000 per dolar AS pada perdagangan pekan ini, level terlemah sepanjang sejarah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua program ini cukup fleksibel dan tidak menutup kemungkinan diefisiensi.

“Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Purbaya mengungkapkan, program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga tidak dipermasalahkan lembaga pemeringkat global, seperti S&P Ratings. Di sisi lain, ia menuturkan defisit APBN masih terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) meskipun terdapat program-program tersebut.

“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak menyebutkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan, mempertanyakan, atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau pondasinya, enggak ada masalah. Termasuk program-program itu enggak dipertanyakan,” kata dia.

Purbaya juga membantah anggapan bahwa program MBG tidak fleksibel. Saat bertemu dengan S&P Ratings, ia menjelaskan bahwa anggaran untuk MBG bisa dikendalikan sesuai yang dibutuhkan.

“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, Saya kasih paham ke S&P, yang ini bisa diadjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” kata Purbaya.

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dengan menyiapkan instrumen investasi yang lebih menarik bagi investor. Langkah Ini diambil untuk mendorong masuknya kembali aliran modal asing sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penguatan koordinasi fiskal dan moneter saat ini difokuskan pada upaya stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian global dan masih tingginya suku bunga di sejumlah negara maju yang memicu arus keluar modal dari pasar keuangan domestik.

“Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil, supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SBN, dan juga kecil di SRBI,” kata Perry dalam konferensi pers bersama DPR dan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menuturkan, BI dan pemerintah telah menyepakati langkah bersama untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen investasi domestik agar aliran dana asing kembali masuk ke Indonesia dalam jumlah lebih besar.

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.

Selain meningkatkan daya tarik investasi, langkah lain yang dilakukan yakni dengan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Salah satunya melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI dengan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan bank sentral kepada pemerintah.

Perry menjelaskan langkah tersebut memungkinkan operasi moneter BI tetap efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar, sekaligus mendukung pengelolaan fiskal pemerintah.

“Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan fiskal negara berada dalam kondisi yang sangat baik.

Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah akan terus mempererat koordinasi dengan BI agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin optimal.

“Kami akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron sehingga dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian,” kata Purbaya.

Menurutnya, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah sehingga tekanan terhadap nilai tukar dapat mereda.

ia berharap stabilitas rupah berdampak langsung bagi masyarakat terutama pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor. Pelemahan rupiah ini berakibat pada bertambahnya biaya produksi sejumlah pelaku usaha, termasuk pedagang tahu dan tempe yang menggunakan bahan baku impor.

“Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu,” kata Purbaya.

Kenaikan BI Rate

Bank Indonesia sebelumnya menaikkan suku bunga acuan 50 bps ke level 5,25 % dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Mei 2026. Keputusan ini diambil untuk memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang melemah ke level 17.700 per dolar AS.

Suku bunga deposit facility diputuskan naik menjadi 4,25% dan lending facility tetap sebesar 6%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah dan langkah preemptive menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 sesuai sasaran," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (20/5).

BI mencatat, nilai tukar rupiah pada 19 mei berada di level 17.700 per dolar AS, melemah 2,2% dibandingkan akhir April 2026. Namun, Bank Sentral meyakini nilai tukar rupiah akan tetap stabi dan cenderung menguat didukung komitmen BI, imbal hasil yang menarik, dan prospek ekonomi Indonesia yang baik.

Perry menjelaskan, terdapat potensi kenaikan inflasi seiring pelemahan rupiah atau imported inflation. Selain itu, harga energi yang tidak disubsidi juga berpotensi naik seiring kenaikan harga minyak dunia.

Meski demikian, BI memastikan akan menjaga inflasi pada tahun ini dan tahun depan level 2,5%.

Sejumlah analis sebelumnya juga memproyeksi Bank Indonesia masih akan mengerek suku bunga acuannya hingga 50 bps sebelum akhir tahun ini.

Senior Economist DBS Research Group Radhika Rao memperkirakan masih ada ruang kenaikan suku bunga tambahan sebesar 50 basis poin pada paruh kedua 2026 sehingga BI Rate berpotensi mencapai 5,75%. Pelemahan rupiah yang masih terjadi meski intervensi terus dilakukan, penurunan cadangan devisa, serta melebarnya spread terhadap SRBI akan menjadi dasar bagi BI untuk melakukan pengetatan lebih lanjut.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga melihat keputusan BI yang menaikkan suku bunga hingga pembatasan pembelian valuta asing sebagai sinyal bahwa risiko terhadap inflasi dan nilai tukar masih tinggi.

"Ekspektasi inflasi meningkat ke depan, kebijakan BI antisipatif dan ahead of the curve," ujar David kepada Katadata.co.id.

BCA dalam risetnya juga menyebut, kebijakan BI sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM, gangguan pasokan terkait El Niño, dan imported inflation.

Tim riset BCA juga memperkirakan suku bunga BI masih akan naik 50 bps pada tahun ini seiring tekanan yang masih akan berlanjut.

Tahun 2026 baru berjalan separuh, namun hingga Jumat (5/6) investor asing sudah mencatatkan aksi jual (net sell) senilai Rp 61,36 triliun. Nilai ini melonjak 3 kali lipat dibandingkan dengan net sell asing sebesar Rp 17,34 triliun pada 2025 secara penuh.

Jika dilihat lebih jauh, nilai transaksi net sell asing per Jumat (5/6) tahun ini menjadi yang terbesar dibandingkan catatan transaksi asing selama lima tahun terakhir. Pada 2024, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy mencapai Rp 16,52 triliun.

Pada 2023, investor asing membukukan net sell senilai Rp 6,18 triliun. Lalu pada masa pandemi covid-19, yaitu 2021 dan 2022, investor asing secara berurutan membukukan net buy senilai Rp dan Rp 54,04 triliun dan Rp 37,97 triliun.

Keluarnya dana asing dari pasar saham RI terjadi akibat tekanan beruntun yang terjadi. Keputusan dari dua lembaga pemeringkat global MSCI dan FTSE Russel terhadap sejumlah saham berkapitalisasi besar yang masuk dalam indeks sejak akhir Februari menjadi mula kejatuhan IHSG. Sentimen berlanjut dengan pecahnya konflik dan perang antara Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran.

Belakangan seiring meredanya ketegangan di Timur Tengah sejumlah bursa global kembali pulih. Namun IHSG masih terus melanjutkan pelemahan dan bahkan kini menjadi salah satu bursa dengan kinerja terburuk di dunia. Saat pasar global mulai naik, sentimen justru disebut datang dari dalam negeri. IHSG bahkan sudah turun lebih dari 34% sejak awal tahun atau year to daet (ytd).

Data perdagangan global menunjukkan indeks saham Sensex India yang turun 12,74%, Nifty 50 melemah 10,38%. Juga ada Bursa Beirut yang terkoreksi 10,69%. Bahkan sejumlah bursa regional masih mampu mencatatkan kenaikan YTD, seperti Vietnam yang menguat 2,64%, Shanghai Composite 2,24%, Singapura 9,07%, hingga Abu Dhabi dan Arab Saudi yang masing-masing naik 11,59% dan 4,76%.

Secara year-to-date (YTD), babak belurnya IHSG menjadi salah satu bursa dengan kinerja terburuk tidak hanya di Asia. IHSG juga jauh tertinggal dibandingkan sejumlah pasar global yang masih mencatatkan kenaikan signifikan.

Di kawasan Afrika, misalnya, indeks GGSECI Ghana melesat 63,60%, diikuti NSE All Share Nigeria yang naik 55,67%, dan DSEI Tanzania dan ZSI Industrials Zimbabwe yang masing-masing menguat 43,29% dan 42,35%.

Data IHSG Terpuruk (Katadata/ BEI)

Sentitem Negatif Imbas Ketidakpastian

Pakar Ekonomi dan Analisis Pasar Modal Ferry Latuhihin menilai derasnya arus keluar dana asing dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang ramah terhadap investor.

Dalam podcast berjudul Rupiah Sekarat, Market Hancur! Surat Terbuka Ferry Latuhihin untuk Presiden, Ferry menyoroti pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan berperan dalam tata kelola ekspor komoditas nasional. Menurut Ferry, pasar khawatir model bisnis DSI berpotensi menimbulkan risiko baru bagi eksportir maupun pembeli komoditas Indonesia.

“Berdirinya PT DSI ini sangat-sangat riskan. Bahkan S&P sudah mengatakan, bukan tidak mungkin ya nanti saya downgrade rating anda (Indonesia) ya. Ini sangat mengerikan buat para pelaku pasar,” ujar Ferry dalam YouTube pribadinya dikutip Jumat (5/6).

Pemerintah sebelumnya menjelaskan DSI dibentuk untuk mengawasi praktik under invoicing, misinvoicing dan transfer pricing yang dinilai merugikan negara. Namun Ferry menilai pengawasan ekspor seharusnya dilakukan melalui badan pengawas, bukan dengan membentuk entitas yang terlibat langsung dalam rantai perdagangan komoditas.

Mantan Chief Economist di Bank International Indonesia ini menilai skema tersebut berpotensi memunculkan moral hazard karena eksportir harus bertransaksi melalui DSI sebelum komoditas dikirim kepada pembeli akhir.

Ferry juga mengungkapkan adanya kekhawatiran dari pembeli komoditas Indonesia. Ia mencontohkan kabar mengenai importir batu bara asal Cina yang disebut mulai mempertimbangkan pengalihan pembelian ke negara lain.

"Ini semua yang membuat pasar jadi takut. Mereka keluar dan indeks harga saham gabungan itu sampai drop tadi ke 5.600 an," ujarnya.

Selain faktor domestik, Ferry menyoroti risiko dari evaluasi yang dilakukan penyedia indeks global MSCI dan FTSE Russell terhadap pasar saham Indonesia. Menurut dia, ancaman penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kekhawatiran investor.

"Semua ini membuat pasar takut. Investor memilih keluar dari pasar modal dan beralih ke dolar AS," kata Ferry.

Ferry pun menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat turun ke kisaran 5.600 tidak terlepas dari sentimen tersebut. Ferry juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap meningkatkan ketidakpastian dunia usaha. Salah satunya kebijakan penurunan komisi aplikasi transportasi online dari 20% menjadi 8%.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menekan profitabilitas operator seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab yang masih berupaya mencapai keberlanjutan bisnis.

Ke depan, Ferry memperkirakan tekanan terhadap pasar keuangan domestik masih berlanjut apabila tidak ada kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Menurut dia, ketidakpastian terkait sejumlah kebijakan pemerintah membuat pelaku pasar cenderung mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar AS.

Ferry bahkan memprediksi nilai tukar rupiah masih berisiko mengalami pelemahan lebih lanjut apabila sentimen negatif terhadap pasar Indonesia tidak mereda dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal terus mencermati perkembangan pasar serta melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku pasar.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan terutama penyelesaian transaksi di pasar modal di masa rebalancing ini dapat tetap dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar," kata Hasan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (5/6).

Hasan menilai kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini diterapkan masih relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia. Ke depan, OJK bersama SRO akan terus memantau agenda-agenda yang dilakukan penyedia indeks global sekaligus memastikan reformasi pasar modal yang tengah berjalan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Menurut Hasan, langkah tersebut penting untuk memperkuat kredibilitas serta meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor. Sebelumnya, Pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan fundamental pasar modal Indonesia dalam kondisi baik meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat rontok nyaris 5% selama dua hari berturut-turut.

Jeffrey mengingatkan investor untuk tetap mengambil keputusan investasi secara rasional dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan dan profil risiko masing-masing di tengah pelemahan IHSG. Meski begitu, Jeffrey mengatakan kinerja emiten yang tercatat di bursa masih menunjukkan tren positif.

Tahun 2026 baru berjalan separuh, namun hingga Jumat (5/6) investor asing sudah mencatatkan aksi jual (net sell) senilai Rp 61,36 triliun. Nilai ini melonjak 3 kali lipat dibandingkan dengan net sell asing sebesar Rp 17,34 triliun pada 2025 secara penuh.

Jika dilihat lebih jauh, nilai transaksi net sell asing per Jumat (5/6) tahun ini menjadi yang terbesar dibandingkan catatan transaksi asing selama lima tahun terakhir. Pada 2024, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy mencapai Rp 16,52 triliun.

Pada 2023, investor asing membukukan net sell senilai Rp 6,18 triliun. Lalu pada masa pandemi covid-19, yaitu 2021 dan 2022, investor asing secara berurutan membukukan net buy senilai Rp dan Rp 54,04 triliun dan Rp 37,97 triliun.

Keluarnya dana asing dari pasar saham RI terjadi akibat tekanan beruntun yang terjadi. Keputusan dari dua lembaga pemeringkat global MSCI dan FTSE Russel terhadap sejumlah saham berkapitalisasi besar yang masuk dalam indeks sejak akhir Februari menjadi mula kejatuhan IHSG. Sentimen berlanjut dengan pecahnya konflik dan perang antara Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran.

Belakangan seiring meredanya ketegangan di Timur Tengah sejumlah bursa global kembali pulih. Namun IHSG masih terus melanjutkan pelemahan dan bahkan kini menjadi salah satu bursa dengan kinerja terburuk di dunia. Saat pasar global mulai naik, sentimen justru disebut datang dari dalam negeri. IHSG bahkan sudah turun lebih dari 34% sejak awal tahun atau year to daet (ytd).

Data perdagangan global menunjukkan indeks saham Sensex India yang turun 12,74%, Nifty 50 melemah 10,38%. Juga ada Bursa Beirut yang terkoreksi 10,69%. Bahkan sejumlah bursa regional masih mampu mencatatkan kenaikan YTD, seperti Vietnam yang menguat 2,64%, Shanghai Composite 2,24%, Singapura 9,07%, hingga Abu Dhabi dan Arab Saudi yang masing-masing naik 11,59% dan 4,76%.

Secara year-to-date (YTD), babak belurnya IHSG menjadi salah satu bursa dengan kinerja terburuk tidak hanya di Asia. IHSG juga jauh tertinggal dibandingkan sejumlah pasar global yang masih mencatatkan kenaikan signifikan.

Di kawasan Afrika, misalnya, indeks GGSECI Ghana melesat 63,60%, diikuti NSE All Share Nigeria yang naik 55,67%, dan DSEI Tanzania dan ZSI Industrials Zimbabwe yang masing-masing menguat 43,29% dan 42,35%.

Data IHSG Terpuruk (Katadata/ BEI)

Sentitem Negatif Imbas Ketidakpastian

Pakar Ekonomi dan Analisis Pasar Modal Ferry Latuhihin menilai derasnya arus keluar dana asing dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang ramah terhadap investor.

Dalam podcast berjudul Rupiah Sekarat, Market Hancur! Surat Terbuka Ferry Latuhihin untuk Presiden, Ferry menyoroti pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan berperan dalam tata kelola ekspor komoditas nasional. Menurut Ferry, pasar khawatir model bisnis DSI berpotensi menimbulkan risiko baru bagi eksportir maupun pembeli komoditas Indonesia.

“Berdirinya PT DSI ini sangat-sangat riskan. Bahkan S&P sudah mengatakan, bukan tidak mungkin ya nanti saya downgrade rating anda (Indonesia) ya. Ini sangat mengerikan buat para pelaku pasar,” ujar Ferry dalam YouTube pribadinya dikutip Jumat (5/6).

Pemerintah sebelumnya menjelaskan DSI dibentuk untuk mengawasi praktik under invoicing, misinvoicing dan transfer pricing yang dinilai merugikan negara. Namun Ferry menilai pengawasan ekspor seharusnya dilakukan melalui badan pengawas, bukan dengan membentuk entitas yang terlibat langsung dalam rantai perdagangan komoditas.

Mantan Chief Economist di Bank International Indonesia ini menilai skema tersebut berpotensi memunculkan moral hazard karena eksportir harus bertransaksi melalui DSI sebelum komoditas dikirim kepada pembeli akhir.

Ferry juga mengungkapkan adanya kekhawatiran dari pembeli komoditas Indonesia. Ia mencontohkan kabar mengenai importir batu bara asal Cina yang disebut mulai mempertimbangkan pengalihan pembelian ke negara lain.

"Ini semua yang membuat pasar jadi takut. Mereka keluar dan indeks harga saham gabungan itu sampai drop tadi ke 5.600 an," ujarnya.

Selain faktor domestik, Ferry menyoroti risiko dari evaluasi yang dilakukan penyedia indeks global MSCI dan FTSE Russell terhadap pasar saham Indonesia. Menurut dia, ancaman penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kekhawatiran investor.

"Semua ini membuat pasar takut. Investor memilih keluar dari pasar modal dan beralih ke dolar AS," kata Ferry.

Ferry pun menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat turun ke kisaran 5.600 tidak terlepas dari sentimen tersebut. Ferry juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap meningkatkan ketidakpastian dunia usaha. Salah satunya kebijakan penurunan komisi aplikasi transportasi online dari 20% menjadi 8%.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menekan profitabilitas operator seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab yang masih berupaya mencapai keberlanjutan bisnis.

Ke depan, Ferry memperkirakan tekanan terhadap pasar keuangan domestik masih berlanjut apabila tidak ada kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Menurut dia, ketidakpastian terkait sejumlah kebijakan pemerintah membuat pelaku pasar cenderung mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar AS.

Ferry bahkan memprediksi nilai tukar rupiah masih berisiko mengalami pelemahan lebih lanjut apabila sentimen negatif terhadap pasar Indonesia tidak mereda dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal terus mencermati perkembangan pasar serta melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku pasar.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan terutama penyelesaian transaksi di pasar modal di masa rebalancing ini dapat tetap dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar," kata Hasan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (5/6).

Hasan menilai kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini diterapkan masih relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia. Ke depan, OJK bersama SRO akan terus memantau agenda-agenda yang dilakukan penyedia indeks global sekaligus memastikan reformasi pasar modal yang tengah berjalan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Menurut Hasan, langkah tersebut penting untuk memperkuat kredibilitas serta meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor. Sebelumnya, Pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan fundamental pasar modal Indonesia dalam kondisi baik meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat rontok nyaris 5% selama dua hari berturut-turut.

Jeffrey mengingatkan investor untuk tetap mengambil keputusan investasi secara rasional dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan dan profil risiko masing-masing di tengah pelemahan IHSG. Meski begitu, Jeffrey mengatakan kinerja emiten yang tercatat di bursa masih menunjukkan tren positif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku telah menerima keluhan pedagang dan produsen tahu serta tempe yang terdampak pelemahan rupiah. Mereka harus menaikkan karena pelemahan rupiah mendorong biaya produksi.

Berdasarkan data bloomberg, nilai tukar rupiah berada di level 18.036 per dolar AS pada akhir pekan ini, melemah lebih dari 8% sepanjang tahun ini. Lemahnya rupiah ini disebut menjadi penyebab naiknya harga tahu dan tempe lantaran bahan bakunya diperoleh dari kuar negeri.

“Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor, yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Pada kesempatan itu, Purbaya mengatakan pemerintah telah menyepakati berbagai langkah stabilisasi rupiah. Ia meyakini langkah yang diambil otoritas fiskal dan moneter dapat mendorong kembali stabilnya nilai tukar rupiah.

“Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, dan tidak terbebani lagi, beban hidupnya secara, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan,” kata Purbaya.

Di sisi lain, Purbaya mengklaim fundamental ekonomi dalam negeri masih sangat yang baik. Ia pun akan mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan moneter dan fiskal sejalan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor.

“Kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan,” kata Purbaya.

Nilai tukar rupiah semakin melemah hingga menembus 18.000 per dolar AS pada perdagangan pekan ini, level terlemah sepanjang sejarah. Pelemahan rupiah berpotensi mengerek harga barang, menekan dunia usaha, hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha telah menghadapi tekanan nilai tukar ini secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Dampaknya terhadap sektor riil semakin terasa.

“Bagi dunia usaha, tantangan utamanya ada pada dampak yang ditimbulkan terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, dan kepastian berusaha,” ujar Shinta kepada Katadata.co.id, akhir pekan ini.

Menurut dia, industri di Indonesia memiliki ketergantungan impor bahan baku mencapai sekitar 70%. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya produksi, mempersempit margin usaha, dan mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi.

“Tekanan besar diantaranya dirasakan oleh industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, otomotif, serta berbagai sektor yang masih mengandalkan komponen impor dalam rantai produksinya,” kata dia..

Kondisi ini, menurut dia, semakin berat karena dunia usaha juga masih menghadapi biaya logistik, energi, serta biaya pembiayaan yang relatif tinggi.

“Dengan kata lain, saat ini pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis atau externally driven cost pressure yang cukup signifikan,” ujar dia.

Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai, kondisi yang dihadapi dunia usaha saat ini bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi juga lonjakan harga minyak. Keduanya berdampak pada biaya operasional dan harga barang.

“Sebenarnya kekhawatiran utama bukan pada masyarakat karena dampaknya sudah diredam pemerintah dengan tidak menaikkan harga BBM Dampaknya adalah pada fiskal dan juga dunia usaha,” ujar Piter.

Ia menjelaskan, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi seperti Pertamax membuat inflasi masih terkendali di kisaran 3%. Jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, menurut dia, inflasi berpotensi naik hingga ke kisaran 8%.

Namun, langkah pemerintah menahan harga BBM berpotensi menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak melampaui 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini berpotensi melampaui ambang batas dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Piter juga menilai, tekanan besar akibat pelemahan rupiah akan dirasakan dunia usaha. Pelemahan rupiah telah mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps.

“Suku bunga naik, beban utang dalam valuta asing juga meningkat, sehingga perusahaan akan semakin berat,” ujar dia.

Karena itu, menurut dia, perusahaan-perusahaan yang menghadapi tekanan besar berpotensi melakukan penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini, terutama berlaku pada perusahaan yang memiliki kewajiban dalam dolar AS, utang valas, ketergantungan impor tinggi.

Penyebab Rupiah Melemah

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti sebelumnya menjelaskan, tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi eskalasi konflik Timur Tengah yang kembali meningkat.

“Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara-negara berkembang (emerging market),” ujar Destry dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Selain faktor eksternal, Destry mengatakan kebutuhan domestik terhadap dolar AS juga masih cukup besar, terutama untuk repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

Menurut dia, BI akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen intervensi.

“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya,” katanya.

Risiko Pelonggaran Defisit

Piter menilai, pelonggaran defisit bukan langkah yang tepat untuk dilakukan pemerintah saat ini karena dapat dipersepsikan negatif oleh pasar. Pemerintah seharusnya menunjukkan komitmen untuk menegakkan disiplin defisit fiskal melalui rasionalisasi belanja, efisiensi, dan penghematan.

“Perhatian pasar saat ini tertuju pada, apakah pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola fiskal,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh keras kepala melanjutkan program-program prioritas yang sebenarnya tidak efisien. Hal ini akan menciptakan persepsi negatif bagi investor yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga atas penempatan dana pemerintah di bank sentral. Kenaikan ini dilakukan seiring dengan upaya BI dan pemerintah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

"Pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tetapi tentu saja peningkatan bunga yang dibayarkan BI yang dibayarkan pemerintah," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers bersama antara pimpinan DPR, Gubernur BI, dan Menteri Keuangan di Jakarta, Sabtu (6/6).

Dengan demikian, ia berharap operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sedangkan operasi fiskal juga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menekankan, penguatan koordinasi antara moneter dan fiskal akan terus diperkuat. Selain menjaga likuiditas di pasar keuangan dan perbankan, BI dan pemerintah juga akan meningkatkan daya tarik atau imbal hasil investasi di dalam negeri agar aliran modal asing kembali masuk.

"Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang ada outflow saham, SBN, dan kecil di SRBI," kata dia.

Karena itu, otoritas fiskal dan moneter sepakat untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi di dalam negeri untuk mendukung aliran modal asing masuk dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Penempatan Dana Pemerintah di Himbara

Purbaya sebelumnya memindahkan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dari Bank Indonesia ke himpunan bank milik negara (Himbara). Totalnya mencapai sekitar Rp 300 triliun pada Maret 2026.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp 100 triliun masukin ke sistem perekonomian,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Purbaya menjelaskan, penempatan dana SAL di Bank Himbara bertujuan untuk melonggarkan likuiditas perbankan yang mulai ketat. Penilaian itu didasari dari pengamatannya atas meningkatnya yield surat berharga.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya udah perhatiin, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank kurang atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi masukin ke sistem,” katanya.

Purbaya menyebut pembagian penempatan dana dilakukan secara fleksibel. Selain Bank Himbara, BPD DKI atau Bank Jakarta juga mendapatkan penempatan dana sekitar Rp 2 triliun. Di sisi lain, ia mengatakan belum melakukan hal yang sama untuk bank swasta.

“Bank swasta kalo mau juga nanti akan kita buka, yang sehat ya. Nanti kalo enggak gue dipenjara lagi. ‘Ada apa-apa nanti naruh uang di bank yang enggak jelas’, katanya gitu,” ujar Purbaya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Hingga awal Juni 2026, progres pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat mencapai rata-rata hampir 70% dan ditargetkan rampung pada 27 Juni mendatang.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan dengan mengejar progres harian rata-rata 1-2%, bahkan hingga 3% di sejumlah lokasi yang sebelumnya mengalami keterlambatan.

"Progres rata-rata untuk 93 lokasi sekitar hampir 70 persen. Jadi per hari itu kita kejar rata-rata 1 sampai 2 persen. Ada yang kita kejar sampai 3 persen tergantung lokasi," ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).

Sejumlah lokasi yang sebelumnya masuk kategori tertinggal seperti Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, hingga Lombok Utara mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, Kementerian PU melakukan koordinasi intensif dengan BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi.

Perlambatan pekerjaan ini disebutnya akibat banyak pekerja yang pulang saat masa libur panjang. Namun, kondisi tersebut kini mulai membaik.

"Semua penyedia jasa sepertinya sedang optimistis dan berani kencang untuk mengejar target 27 Juni bisa selesai," katanya.

Meski demikian, Tidak seluruh proyek kemungkinan dapat selesai tepat waktu. Pemerintah memperkirakan lebih dari 80% lokasi dapat rampung sesuai target, sementara sisanya akan terus dikejar penyelesaiannya.

Selain 93 lokasi yang sedang dibangun, pemerintah juga menyiapkan tambahan 11 lokasi Sekolah Rakyat baru yang saat ini memasuki tahap lelang. Kontrak proyek ditargetkan dapat ditandatangani pada Juli 2026 dengan target penyelesaian pada Desember tahun ini.

"Tambahan 11 lokasi ini sedang kami lelang. Mudah-mudahan bulan Juni selesai dan Juli sudah kontrak. Targetnya selesai Desember," ujar Dody.

Zona Hijau Capai 85%

Dody meyakini tidak ada satu pun proyek yang melampaui target atau ekspektasi pemerintah. Hal itu lantaran waktu pelaksanaan yang relatif singkat dibandingkan kebutuhan ideal pembangunan.

Meski demikian, terdapat sejumlah lokasi yang masuk kategori zona hijau atau proyek dengan progres pembangunan tertinggi, yakni Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

"Kalau lebih dari ekspektasi tidak ada. Sesuai saja. Karena waktunya memang sangat pendek. Tapi yang zona hijau itu progresnya sudah sekitar 85 persen," katanya.

Capaian itu lebih disebabkan kontrak yang dimulai lebih awal dibandingkan lokasi lainnya, bukan karena perlakuan khusus dari pemerintah. Sebaliknya, perhatian utama saat ini justru difokuskan pada proyek yang masuk kategori merah dan kuning .

Untuk mengatasi kendala tenaga kerja, pemerintah mendapatkan dukungan dari TNI. Sementara untuk persoalan pendanaan, pemerintah membantu menjembatani kebutuhan arus kas kontraktor hingga proses pembayaran proyek dapat dilakukan sesuai ketentuan.

"Kalau kurang orang kita tawarkan bantuan dari TNI. Kalau ada masalah pendanaan kita bantu bridging supaya progresnya tidak terhambat," ujar Dody.

Pelemahan nilai tukar rupiah memberikan tekanan berlapis terhadap industri kemasan nasional. Selain meningkatkan biaya bahan baku impor, sektor ini juga harus menghadapi perlambatan permintaan dari industri barang konsumsi cepat saji (FMCG) dan ritel yang menjadi pasar utamanya.

Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF), Henky Wibawa, mengatakan industri kemasan masih sangat bergantung pada bahan baku impor, terutama plastik dan aluminium. Kondisi tersebut membuat pelemahan rupiah langsung berdampak terhadap biaya produksi perusahaan.

“Memang kurs rupiah yang melemah ini berdampak berat bagi industri packaging, khususnya porsi materialnya yang mayoritas tergantung dari impor, khususnya untuk plastik dan metal aluminium,” kata Henky kepada Katadata.co.id, Kamis (5/6).

Meski demikian, dampak kenaikan biaya bahan baku tidak selalu berlangsung secara linier. Harga material di pasar juga dipengaruhi faktor stok, logistik, serta keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Ia mencontohkan kondisi pasar plastik polypropylene (PP) dan polyethylene (PE). Secara kapasitas, sekitar 50% kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produsen domestik.

Namun, ketika terjadi gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan adanya pernyataan force majeure dari produsen petrokimia, harga tidak otomatis melonjak karena pasokan dari Cina masih melimpah.

Menurut Henky, melimpahnya stok dari Cina justru membuat harga plastik turun dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, distributor terpaksa menjual stok dengan diskon untuk mengurangi penumpukan barang.

“Karena pasokan dari Cina masih cukup kuat, akhirnya stok mereka menumpuk dan terpaksa membuka penjualan secara obral. Harga jualnya setiap tiga sampai empat hari turun 5%-10% dan para agen penjualannya dipaksa untuk mengambil stok mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, industri kemasan juga menghadapi tantangan dari melemahnya permintaan pasar. Perlambatan konsumsi rumah tangga membuat permintaan dari sektor FMCG dan ritel tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, prospek industri kemasan masih relatif terjaga karena kebutuhan dasar masyarakat tetap membutuhkan produk kemasan. Oleh karena itu, perusahaan saat ini lebih fokus menjaga arus kas dan mempertahankan operasional dibanding mengejar pertumbuhan agresif.

“Permintaan pasar FMCG dan ritel memang melemah, tapi kebutuhan dasar tetap ada tentunya dan membutuhkan packaging,” katanya.

Strategi Efisiensi

Untuk bertahan di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha menerapkan berbagai strategi efisiensi. Salah satunya dengan membatasi margin keuntungan agar operasional perusahaan tetap berjalan tanpa mengalami kerugian.

“Transaksi dilakukan berdasarkan berbagai strategi agar biaya operasi tetap dapat dipenuhi dan margin keuntungan dibatasi asal jangan rugi,” ujar Henky.

Hingga saat ini belum terdapat laporan perusahaan kemasan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun menghentikan operasional akibat tekanan ekonomi. Namun, kondisi pasar saat ini belum mendukung ekspansi usaha maupun investasi baru.

“Sejauh ini perusahaan kemasan belum terdengar yang melakukan PHK atau tutup, tapi rencana investasi baru tentu tidak pada saatnya sekarang,” katanya.

Henky menambahkan, inovasi menjadi kunci bagi industri untuk bertahan. Pelaku usaha dituntut mampu menghadirkan solusi kemasan yang lebih efisien tanpa mengurangi fungsi utama kemasan dalam melindungi dan menjaga kualitas produk.

Di tengah berbagai tantangan itu, minat terhadap industri kemasan dinilai masih cukup tinggi. IPF mencatat antusiasme pelaku usaha, terutama dari kalangan generasi muda dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih besar.

“Saat ini kami IPF tetap aktif diminta menjadi pemrakarsa seminar-seminar dalam beberapa pameran di Kemayoran, PIK dan juga di Surabaya, di mana antusiasme masih sangat besar, khususnya dari kalangan generasi muda dan yang bergerak di industri kecil UMKM,” ujar Henky.