Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing...

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjalin sinergi secara pentahelix melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menggali potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Di Pemerintahan Kabupaten Bekasi ini tidak ada Superman, tetapi yang ingin kita bangun adalah super team. Karena itu kami melibatkan seluruh unsur pentahelix untuk bekerja bersama mengoptimalkan potensi pendapatan daerah," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Minggu.

Ia menerangkan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai episentrum kawasan industri di Asia Tenggara memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar hanya saja perlu mendapat dukungan maupun pengawasan penuh dari segenap unsur masyarakat agar dapat digali lebih optimal.

Salah satu potensi itu yakni pajak air tanah mengingat ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menjalankan proses produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun pajak kendaraan bermotor melalui skema bagi hasil atau opsen pajak juga dilirik sebagai penghasil penerimaan daerah menjanjikan. Penguatan sinergi kelima unsur ini diyakini mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

"Tujuannya adalah bagaimana seluruh elemen bisa bersama-sama menyuarakan dan menjalankan kewajiban demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi serta mewujudkan Bekasi bangkit, maju dan sejahtera," ucap dia.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan melanjutkan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan karena masih terdapat berbagai potensi yang perlu digali serta diawasi bersama.

Pihaknya turut mendorong kolaborasi pentahelix dalam pengawasan pendapatan daerah melalui keterlibatan unsur guna mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Pemkab Bekasi telah menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 tentang tim pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pada 11 Mei 2026 lalu.

"Akademisi memberikan kajian dan rekomendasi berbasis data, masyarakat membantu pengawasan sosial, media mendukung edukasi publik, pelaku usaha menjadi subjek pajak sekaligus mitra pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan, sementara pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan masing-masing," ucapnya.

Menurut ia keterlibatan pelaku usaha dalam kolaborasi pentahelix menjadi faktor penting karena selain sebagai wajib pajak, mereka juga berperan mendukung tercipta kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, sinergi seluruh unsur yang terlibat diharapkan mampu memperkuat transparansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penting kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

"Pendapatan daerah yang optimal pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Karena itu, dukungan seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan upaya ini," kata dia.

Berdasarkan pembaruan data realisasi pendapatan sektor pajak tahun ini hingga Jumat (5/6/2026), penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,257 triliun dari total target tahun 2026 senilai Rp3,8 triliun.

Pajak sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi primadona pendapatan daerah dengan membukukan realisasi Rp363,18 miliar sementara PBB baru diterima sebesar Rp242,71 miliar mengingat masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan.

Dari sektor bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan bagi hasil PKB sejauh ini sudah mencapai Rp156,6 miliar sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp102,63 miliar.

Selanjutnya pendapatan daerah dari sektor pajak reklame yang menyumbang Rp13,13 miliar, pajak air tanah Rp6,28 miliar, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp250,72 juta serta pajak sarang burung walet senilai Rp1.400.000.

Terakhir pendapatan sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) senilai total Rp372,55 miliar dengan rincian PBJT tenaga listrik Rp216,15 miliar, makanan dan minuman Rp124,1 miliar, perhotelan Rp14,77 miliar, kesenian dan hiburan Rp11,42 miliar serta PBJT parkir sebesar Rp6,11 miliar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus memperkuat proses bisnis dari hulu hingga hilir agar pertumbuhan kredit yang dicapai menjadi lebih sehat..

Jakarta (ANTARA) - Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Setiyo Wibowo menyatakan operasional BTN Loan Factory mampu mempercepat pemrosesan kredit dari 10–14 hari menjadi sekitar 4–7 hari.

Ia menyampaikan, tingkat straight-through processing (pemrosesan langsung) juga naik mencapai hampir 70 persen, sementara tingkat rework atau pemrosesan ulang berhasil ditekan hingga di bawah 15 persen.

“Kami terus memperkuat proses bisnis dari hulu hingga hilir agar pertumbuhan kredit yang dicapai menjadi lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Setiyo Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pihaknya pun memperkuat pengelolaan pembiayaan melalui pendekatan cluster collection, yaitu model penanganan kredit berbasis segmentasi risiko, karakteristik debitur, serta perilaku pembayaran.

Melalui pendekatan tersebut, proses monitoring, restrukturisasi, penagihan, hingga pemulihan kredit dapat dilakukan secara lebih fokus, cepat, dan efektif.

Setiyo menuturkan, perbaikan kinerja tersebut merupakan hasil dari transformasi menyeluruh, baik pada proses akuisisi kredit baru maupun pengelolaan portofolio eksisting.

Ia mengatakan, penguatan pengelolaan kredit adalah komitmen perseroan untuk memastikan fungsi intermediasi berjalan secara sehat.

Sebagai bank yang memiliki mandat utama untuk memperluas pembiayaan perumahan nasional, pihaknya berupaya untuk mendukung akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat, dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang semakin kuat.

Setiyo menyatakan, pihaknya menargetkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dapat terus membaik dan dijaga di bawah 2,5 persen pada akhir tahun ini melalui penguatan kualitas kredit baru, optimalisasi early warning system, serta strategi penagihan dan penyelesaian kredit yang semakin berbasis risiko.

Ia optimis transformasi proses kredit melalui factory loan tersebut akan semakin memperkuat daya tahan bisnis perseroan sekaligus mengukuhkan posisi BTN sebagai pemimpin pasar pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pertumbuhan yang lebih sehat, kokoh, dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memperkuat disiplin risiko, tata kelola, dan pemantauan portofolio agar kualitas kredit tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang berkembang,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BTN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut tetap terjaga secara optimal

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menurun dari 3,0 persen pada kuartal I 2025 menjadi 2,8 persen pada kuartal I 2026.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan, kualitas kredit konsumer BTN secara umum terkendali dan terus membaik di tengah pertumbuhan kredit dan dinamika ekonomi masyarakat.

“BTN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut tetap terjaga secara optimal,” kata Setiyo Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan hingga akhir Maret 2026, rasio NPL secara keseluruhan berhasil ditekan menjadi 3,1 persen pada kuartal I 2026, lebih baik dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,3 persen.

Setiyo mengatakan, perbaikan kualitas pembiayaan tersebut merupakan hasil dari berbagai inisiatif transformasi yang dilakukan perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah upaya perbaikan tersebut, lanjut dia, antara lain penguatan proses underwriting, peningkatan kualitas verifikasi, digitalisasi proses kredit, pemanfaatan data analytics, hingga penguatan pengelolaan portofolio pascapencairan kredit.

Transformasi lainnya adalah pengembangan BTN Loan Factory sebagai pusat pemrosesan kredit terintegrasi yang mengonsolidasikan proses kredit konsumer secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital, data analytics, decision engine, dan workflow automation.

Setiyo menyampaikan, transformasi tersebut memperkuat standardisasi proses kredit, meningkatkan kualitas verifikasi dan analisis, serta mempercepat proses pengambilan keputusan kredit.

Dengan proses yang semakin terdigitalisasi dan tersentralisasi, pihaknya dapat menjaga kualitas kredit baru secara lebih konsisten sekaligus meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.

Analis pasar modal Bahana Sekuritas Razqi M. Kurniawan menilai perbaikan kinerja pembiayaan BTN pada kuartal I tahun ini merupakan salah satu pencapaian penting dari operasional loan factory tersebut.

Dalam kajian hasil site visit yang diterbitkan pada April lalu, ia mengungkapkan bahwa kualitas kredit berdasarkan tahun pembukuan menunjukkan tren yang semakin sehat.

Kredit yang dibukukan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tingkat risiko yang jauh lebih terkendali dibandingkan portofolio lama, sehingga memperkuat fondasi kualitas aset perseroan ke depannya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.

Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, jelas dia, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah.

Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade Holis menilai, kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.

NEXT Indonesia Center sendiri melakukan kajian yang mengukur kesinambungan fiskal Indonesia periode 2017-2026 menggunakan pendekatan dari Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul Fiscal Sustainability in Theory and Practice.

Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.

Keseimbangan primer aktual adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang, berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi di lapangan.

Hasil penghitungan NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019.

Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada 2020 dan 2021, sehingga terjadi kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.

Menurut Ade Holis, periode pandemi merupakan ujian terbesar bagi fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir (2017-2026). Meski demikian, pemulihan ekonomi yang relatif cepat berhasil mengembalikan kondisi fiskal ke jalur yang lebih sehat.

“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah,” kata dia.

Hasil kajian menunjukkan, pada 2023 Indonesia mencatat posisi fiskal terkuat selama periode pengamatan karena mencatat surplus keseimbangan primer 0,49 persen PDB, sementara ambang sustainabilitas berada di -1,85 persen PDB.

Perbaikan tersebut berlanjut pada 2024 hingga proyeksi 2026. Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada di level -0,35 persen PDB, masih lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan yang berada di level -1,74 persen PDB.

Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal itu terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025-2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.

“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” kata Ade Holis.

NEXT Indonesia Center menyimpulkan bahwa fondasi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat. Namun, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pamekasan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 untuk memperluas akses layanan kesehatan dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh tani dan buruh pabrik tembakau.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan Bachtiar Efendi mengatakan, tahun ini Pemkab Pamekasan menerima DBHCHT sebesar Rp59,4 miliar lebih, jauh lebih rendah dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp112 miliar lebih.

"Dari dana sebesar Rp59,4 miliar yang kami terima itu, alokasi terbesar pada bidang kesehatan, melalui Dinas Kesehatan, yakni sebesar Rp41 miliar lebih," katanya di Pamekasan, Minggu.

Ia menjelaskan, pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau di bidang kesehatan itu, untuk melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicanangkan sejak 2022.

Selain melalui dinas kesehatan, pemanfaatan dana bagi hasil cukai juga disalurkan melalui sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya dengan jumlah total sebanyak sembilan OPD.

Masing-masing, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan.

"Tahun lalu ada delapan OPD yang menjadi sasaran pelaksana program dari dana bagi hasil cukai, tapi tahun ini bertambah satu, yakni Diskominfo Pamekasan," katanya.

Menurut Kabag Perekonomian Pemkab Pamekasan Bachtiar Efendi, DKPP mendapatkan alokasi sebesar Rp5 miliar, Disperindag Rp770 juta lebih, Dinas PUPR Rp6 miliar lebih, Diskop UKM Naker Rp457 juta lebih, dan Dinas Sosial Rp5 miliar.

Kemudian, Satpol-PP memperoleh alokasi dana sebesar Rp751 juta, Dinas Kesehatan sebesar Rp41 miliar lebih, Diskominfo mendapatkan alokasi Rp137 juta lebih dan Bagian Perekonomian sebesar Rp250 juta.

Menurut Bachtiar, anggaran DBHCHT tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, serta dua program prioritas daerah. Yakni, Universal Health Coverage (UHC) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh pabrik rokok.

"Sebagian di antara organisasi perangkat daerah ini sudah merealisasikan, terutama program UHC, karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Warga perlu berhemat agar PLTS tetap menyala 1×24 jam

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) M. Darwin menyebutkan sebanyak enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal/terpusat sudah beroperasi menerangi warga di wilayah tersebut.

"PLTS komunal tersebar di Kota Batam tiga unit, lalu Kabupaten Lingga dua unit, dan Kabupaten Karimun satu unit," kata Darwin dihubungi di Kota Tanjungpinang, Minggu.

Dia menyampaikan PLTS komunal tersebut dibangun oleh PT PLN yang menyasar pulau-pulau terluar berpenghuni, namun belum menikmati penerangan listrik PLN.

Dia menyebutkan satu PLTS komunal bisa mengakomodir ratusan rumah tangga, seperti di Pulau Panjang Batam, mampu menjangkau 200-an kepala keluarga (KK).

Masing-masing KK, kata dia, mendapat jatah daya listrik PLTS sekitar 1.000 kWh, sehingga harus menyesuaikan dengan pemakaian rumah tangga.

"Warga perlu berhemat agar PLTS tetap menyala 1×24 jam. Pemakaian lampu, kipas angin hingga televisi harus diatur sedemikian rupa," ujarnya.

Lanjut Darwin menjelaskan PLTS komunal di Kepri menggunakan baterai sebagai komponen penyimpanan utama.

Sistem ini beroperasi secara off-grid yang menyerap energi matahari di siang hari, lalu menyimpannya di bank baterai, dan menyalurkannya untuk kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada malam hari saat panel tidak berproduksi.

"Kita juga sudah menyiapkan mesin genset untuk penerangan warga pulau terluar, apabila PLTS tidak bisa menyerap energi matahari saat cuaca mendung/hujan di siang hari," ujarnya.

Darwin melanjutkan penggunaan PLTS bertujuan mendukung target transisi energi global menuju Net Zero Emission dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, lalu menekan emisi karbon secara drastis, serta meminimalkan jejak karbon operasional baik di sektor industri maupun perkotaan.

Menurut dia sistem operasional rutin PLTS lebih hemat dibanding menggunakan bahan bakar minyak (BBM), namun dari sisi investasi awal PLTS memakan biaya yang lebih besar untuk pengadaan panel surya hingga bank baterai.

"PLTS efektif dalam mengurangi beban tagihan listrik dan lebih ramah lingkungan," ucap Darwin.

Ia menambahkan Pemprov Kepri bersama PLN akan terus menggenjot pengoperasian PLTS komunal melalui program "Kepri Terang", khususnya bagi warga pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang belum menikmati listrik.

Penggunaan PLTS di Kepri ini sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencapai target bauran energi bersih nasional.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jika diolah jadi abon, nilai jualnya bisa naik 3 hingga 4 kali lipat

Magetan (ANTARA) - Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Dewi Laksmi Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengembangkan usaha pembuatan abon dari ikan lele guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.

Plh Direktur BUMDesma Dewi Laksmi Kartoharjo Nanang di Magetan, Minggu mengatakan diversifikasi usaha pembuatan abon dari bahan ikan lele tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan ibu-ibu anggota dalam mengolah komoditas lokal untuk menjadi produk bernilai jual tinggi yang muaranya menambah keuntungan.

"Selama ini SPP identik dengan simpan pinjam saja. Sekarang kita dorong agar ibu-ibu punya skill usaha. Abon lele ini dipilih karena bahan bakunya melimpah di Magetan dan pangsa pasarnya jelas," ujar Nanang.

Menurutnya pengembangan usaha tersebut didorong dengan pelatihan peningkatan kapasitas pembuatan abon ikan lele yang diikuti puluhan anggota SPP dari berbagai desa se-Kecamatan Kartoharjo.

Nanang menjelaskan bahwa program itu juga merupakan langkah nyata untuk menggeser paradigma lama. Ia ingin anggota SPP tidak sekadar fokus pada urusan utang-piutang, melainkan terdorong untuk produktif berwirausaha.

Melalui pelatihan peningkatan kapasitas produksi tersebut para peserta diajak mempraktikkan langsung proses pembuatan abon lele, mulai dari pemilihan bahan, pengukusan, peracikan bumbu, menggoreng, pengeringan minyak, hingga teknik pengemasan agar produk tahan lama.

"Lele di sini (Magetan) melimpah, sayang kalau hanya dijual mentah. Jika diolah jadi abon, nilai jualnya bisa naik 3 hingga 4 kali lipat. Kuncinya ada pada takaran bumbu dan proses penggorengan agar awet tanpa bahan pengawet," kata dia.

Tak hanya soal produksi, peserta juga dibekali materi manajemen kelompok dan strategi pemasaran. Ia menilai tantangan terbesar UMKM pedesaan ada pada pengemasan dan konsistensi pasar.

Kepala Desa Sukowidi Tarmuji menyatakan bahwa pemerintah desa setempat yang ikut memiliki andil di BUMDes memberikan dukungan dan apresiasi atas inisiatif BUMDesma Dewi Laksmi.

"Pemberdayaan perempuan melalui sektor UMKM seperti ini terbukti efektif dalam menopang ekonomi keluarga. Kami berharap ilmu yang didapat dari pelatihan benar-benar dipraktikkan di rumah, sehingga lahir rintisan usaha baru di desa," kata Tarmuji.

Melalui kegiatan tersebut, Kelompok SPP BUMDesma Dewi Laksmi Kartoharjo diharapkan mampu bertransformasi menjadi motor penggerak UMKM berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing di Kabupaten Magetan.

Data Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan mencatat Kabupaten Magetan memiliki potensi perikanan air tawar yang besar dan mampu mendukung ketahanan pangan.

Karenanya, masyarakat setempat dituntut melakukan peningkatan kapasitas mulai dari proses budidaya, penanganan pascapanen, distribusi, hingga pengembangan olahan aneka jenis ikan, utamanya lele, untuk memenuhi gizi pangan dan mendongkrak perekonomian daerah.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

semua investasi memperhatikan penghormatan budaya Bali dan menopang keberlanjutan

Kuta, Bali (ANTARA) -

“Kami mengusung pilar perdagangan, pariwisata, investasi, serta memperluas akses pasar UMKM,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Achris Sarwani di sela penutupan ajang Bali Jagadhita 2026 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu malam.

Para dubes untuk Indonesia yang hadir itu di antaranya Dubes Armenia Serob Bejanyan, Dubes Oman Sheikh Mohammed Ahmed Salim Al Shanfari, Dubes Pakistan Zahid Hafeez Chaudhri, Dubes Bulgaria Tanya Dimitrova, Dubes Rumania Dan Adrian Balanescu serta Dubes Bahrain Ahmed Abdulla Ahmed Alharmasi Alhajeri.

Perwakilan bank sentral di Bali itu mengajak para duta besar tersebut mengenali fasilitas dan layanan kesehatan yang sudah tersedia dan layanan lain yang akan segera dibuka.

Pihaknya juga mempertemukan pelaksana/pemilik 21 proyek investasi di Bali dan Nusa Tenggara kepada para dubes tersebut dan 35 investor potensial lainnya.

Promosi investasi tersebut menjadi bagian penting dalam ajang terintegrasi tahunan tersebut selain pilar perdagangan yang memperluas potensi bisnis dan usaha khususnya UMKM berorientasi ekspor.

Selama pelaksanaan Bali Jagadhita pada 5-7 Juni 2026 di Mal Bali Galeria Kuta, Achris Sarwani mencatat transaksi langsung di 60 stan UMKM mencapai sekitar Rp1,9 miliar dan menampilkan produk UMKM dari Bali dan Nusa Tenggara dengan potensi nilai diperkirakan mencapai Rp23 miliar.

Sedangkan pilar pariwisata, pihaknya juga berpartisipasi mendukung ajang promosi pariwisata tahunan Bali Beyond and Travel Fair (BBTF) yang berlangsung akhir Mei 2026 dengan mencatat nilai transaksi diperkirakan Rp6,9 triliun.

Ajang itu, lanjut dia, mempertemukan 407 pelaku usaha selaku pembeli dari 44 negara dan pelaku pariwisata dari 12 provinsi di Tanah Air dengan melibatkan 208 penjual.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi konsistensi BI Bali yang menginisiasi ajang tersebut dan bersinergi dengan para pihak untuk mempromosikan potensi perdagangan, pariwisata dan investasi di Bali.

“Kami terbuka dengan investasi. Ketentuannya semua investasi memperhatikan penghormatan budaya Bali dan menopang keberlanjutan,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026

Baturaja (ANTARA) - Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan memiliki stok beras sebanyak 4.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di OKU Raya selama beberapa bulan ke depan.

Kepala Bulog OKU Junirman di Baturaja, Minggu mengatakan bahwa OKU Raya tersebut meliputi tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kantor Cabang OKU mencapai sekitar 4.000 ton," katanya.

Menurutnya, jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Junirman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Hingga 6 Juni 2026, kata dia, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng telah terealisasi sekitar 61 persen atau 1.994 ton kepada 99.701 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di OKU Raya dari total target 162.842 PBP.

"Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," tegasnya.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP dimana pada periode Januari-Juni 2026 sudah tersalurkan mencapai sebanyak 2.013 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” ujar Junirman.

Dia menambahkan, pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penerapan operasional 24 jam setiap akhir pekan merupakan upaya ASDP untuk memastikan akses transportasi yang semakin lancar dan mudah dijangkau masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyatakan pengoperasian penyeberangan lintasan Hunimua–Waipirit, Ambon, Maluku, selama 24 jam setiap akhir pekan dilakukan guna memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi logistik timur Indonesia.

"Sehingga ASDP resmi menghadirkan operasional penyeberangan 24 jam di lintasan Hunimua–Waipirit setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 1 Juni 2026," kata Heru dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan kebijakan itu dihadirkan untuk menjawab kebutuhan di daerah itu, yang mana mobilitas masyarakat di wilayah Timur Indonesia terus bergerak dinamis. Aktivitas perjalanan, distribusi logistik, hingga konektivitas antarwilayah kini menuntut layanan transportasi yang semakin adaptif dan andal.

Ia menekankan kebijakan itu menjadi langkah nyata ASDP dalam memastikan masyarakat dapat bepergian dengan lebih fleksibel, sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi antarwilayah di Maluku dan sekitarnya.

"Dengan layanan yang beroperasi tanpa henti selama akhir pekan, masyarakat kini memiliki akses perjalanan yang lebih mudah, efisien, dan nyaman kapan pun dibutuhkan," ujarnya.

Heru juga menyampaikan penguatan layanan di lintasan Hunimua–Waipirit merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan konektivitas yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Penerapan operasional 24 jam setiap akhir pekan merupakan upaya ASDP untuk memastikan akses transportasi yang semakin lancar dan mudah dijangkau masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan optimalisasi layanan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan.

Sebelumnya, layanan 24 jam di lintasan Hunimua–Waipirit Ambon, telah diterapkan pada sejumlah periode dengan trafik tinggi terutama angkutan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran, Hari Paskah, dan Idul Adha.

"Kebijakan tersebut terbukti mampu mengurai antrean kendaraan dan penumpang di pelabuhan sekaligus menjaga kelancaran arus penyeberangan selama momentum tersebut," jelasnya.

Untuk mendukung operasional, tambah Heru, ASDP menyiagakan enam armada di lintasan Hunimua–Waipirit, termasuk empat kapal milik ASDP yakni KMP Erana, KMP Inelika, KMP Rokatenda, dan KMP Terubuk.

"Kesiapan armada tersebut diharapkan mampu menjaga keandalan jadwal pelayaran serta mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik secara optimal," katanya.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Hunimua Syamsuddin Tanassy menambahkan peningkatan layanan juga diperkuat melalui penerapan sistem tiket digital Ferizy yang membantu pengaturan arus penumpang dan kendaraan menjadi lebih tertata dan efisien.

Melalui Ferizy, pengguna jasa dapat melakukan reservasi dan pembelian tiket secara daring sebelum tiba di pelabuhan sehingga perjalanan menjadi lebih terencana dan antrean dapat diminimalkan.

"Kami mengimbau masyarakat membeli tiket lebih awal melalui trip.ferizy.com serta memastikan data penumpang dan kendaraan diisi lengkap dan benar demi kelancaran perjalanan bersama,” ujarnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, lintasan Hunimua–Waipirit telah melayani 163.444 penumpang dan 136.398 kendaraan. Tingginya volume layanan tersebut menegaskan peran strategis lintasan ini sebagai penghubung vital mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Timur Indonesia.

Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang andal, modern, dan berkelanjutan guna memperkuat konektivitas nasional serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi

Semarang (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras, serta pendistribusian beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita.

Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jateng Sri Muniati, di Semarang, Minggu, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras dan minyak goreng di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Jawa Tengah mencapai 366.846 ton," katanya.

Ia memastikan jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Sampai dengan 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi 72,26 persen atau telah disalurkan sebanyak 49.103,58 ton beras dan 9.863.300 liter minyak goreng kepada 2.207.245 PBP dari total target 3.397.673 PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," katanya.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat, sekaligus membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Perum Bulog Kanwil Jateng juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 35.149,43 ton dan 6.186.124 liter minyak goreng bersubsidi (Minyakita) ke berbagai saluran distribusi resmi.

Termasuk, pasar SP2KP, Pasar Rakyat, kios pangan, gerai binaan (RPK, SRC, KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP dan Minyakita merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," katanya.

Ia menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras SPHP dan Minyakita merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras dan minyak goreng nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras dan minyak goreng tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

talenta kreatif dari DIY memiliki kualitas, daya saing, dan standar profesional

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dinpar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk komik dan ilustrasi melalui berbagai macam upaya seperti penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga perluasan jejaring pasar.

"Kami adakan fasilitasi promosi, bimbingan teknis, dan sertifikasi, bahkan inkubasi pengembangan kapasitas SDM kreatif dengan berkolaborasi bersama Pemkab/Pemkot, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, komunitas, serta perluasan akses jejaring dan pasar," kata Kepala Dinpar DIY Imam Pratanadi, di Yogyakarta, Minggu.

Ia berharap, melalui upaya tersebut para kreator di DIY dapat terus berkarya, berinovasi, dan bisa menembus pasar nasional maupun internasional.

"Misalnya aktif dalam acara pameran komik dan sebagainya," kata Imam.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY Iwan Pramana menambahkan, salah satu komikus dari DIY yang karyanya menembus pasar internasional adalah Apriyadi Kusbiantoro.

"Prestasi tersebut menunjukkan bahwa talenta kreatif dari DIY memiliki kualitas, daya saing, dan standar profesional yang mampu diterima di tingkat global," kata Iwan.

Ia juga melihat sektor ekonomi kreatif di DIY memiliki potensi ekonomi besar yang tidak hanya dipandang sekadar sebagai produk hiburan.

Karya itu, lanjutnya, bisa dikembangkan menjadi intellectual property (IP) yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, mulai dari animasi, gim, merchandise, hingga berbagai bentuk kolaborasi industri kreatif lainnya.

Ia mengajak para kreator muda di DIY agar belajar dari para seniornya yang sudah berhasil sukses menekuni bidang ekonomi kreatif.

"DIY itu punya modal yang kuat di sektor ekonomi kreatif karena adanya tradisi seni, budaya, pendidikan, dan komunitas kreatif yang aktif," tegasnya.

Selama ini, lanjut dia, Dinpar DIY telah menyelenggarakan pelatihan pembuatan komik bekerja sama dengan para pegiat dan komunitas yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Komik.

Program tersebut juga mencakup pengembangan IP, model bisnis, pemasaran hingga monetisasi karya.

"Kegiatan pendukungnya ada Marathon Komik, fasilitasi penciptaan animasi berbasis komik, penyediaan ruang kerja bersama bagi para pegiat komik, serta ruang diskusi dan kolaborasi di Yogyakarta Kreatif Hub," kata Iwan.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026