IDXChannel - Bank Sentral China, People’s Bank of China, terus meningkatkan cadangan emasnya selama 19 bulan berturut-turut pada Mei 2026. Langkah ini melanjutkan kampanye pembelian emas berkepanjangan meskipun harganya tetap berada di bawah tekanan

Data yang dirilis oleh People’s Bank of China seperti dilansir dari Investing pada Minggu (7/6/2026), menunjukkan kepemilikan emasnya meningkat sebesar 320.000 troy ons bulan lalu. Jika dikonversi per 1 troy ons sama dengan 31,1 gram, maka total cadangan yang dimiliki bank sentral China mencapai 9,95 juta gram emas.

Adapun, pembelian terbaru ini memperpanjang tren pembelian emas tanpa gangguan terpanjang sejak setidaknya 2015, ketika bank sentral China mulai memberikan pembaruan yang lebih teratur tentang kepemilikan cadangannya.

Akumulasi yang berkelanjutan ini terjadi meskipun lingkungan yang menantang bagi harga emas. Harga emas batangan menurun pada Mei, menandai kerugian bulanan ketiga berturut-turut setelah mencapai rekor tertinggi pada akhir Januari.

Emas telah menghadapi tekanan dari kekhawatiran inflasi yang terus-menerus dan ekspektasi bahwa suku bunga dapat tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Kenaikan imbal hasil cenderung mengurangi daya tarik aset yang tidak menghasilkan imbal hasil seperti emas.

Permintaan bank sentral tetap menjadi salah satu sumber dukungan terkuat untuk logam mulia ini dalam beberapa tahun terakhir. Pembelian oleh otoritas moneter di seluruh dunia telah membantu mengimbangi periode melemahnya permintaan investor dan volatilitas pasar.

Upaya diversifikasi cadangan China telah dipantau secara ketat oleh investor karena ekonomi terbesar kedua di dunia ini berupaya mengurangi ketergantungan pada aset cadangan tradisional dan memperkuat kepemilikan aset alternatif yang dapat menyimpan nilai.

Peningkatan terbaru menunjukkan bahwa Beijing tetap berkomitmen untuk memperluas cadangan emasnya meskipun terjadi pelemahan harga baru-baru ini dan latar belakang makroekonomi yang lebih menantang.

Para analis telah menunjukkan ketidakpastian geopolitik dan tren diversifikasi cadangan sebagai faktor kunci yang mendukung permintaan bank sentral yang berkelanjutan. Tema-tema tersebut menjadi semakin penting karena negara-negara menilai kembali strategi pengelolaan cadangan di tengah meningkatnya ketegangan global.

Goldman Sachs mengatakan bulan lalu bahwa pembelian bank sentral dapat meningkat lebih lanjut, dengan alasan perkembangan geopolitik yang dapat memperkuat upaya pemerintah untuk mendiversifikasi aset cadangan.

Angka-angka terbaru menggarisbawahi peran berkelanjutan pembelian sektor resmi di pasar emas global, bahkan ketika investor mempertimbangkan dampak inflasi, suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi terhadap harga emas batangan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memproyeksikan pengembangan Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) yang bersumber dari limbah kelapa sawit sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi hijau sekaligus memacu akselerasi transisi energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menjelaskan inisiatif pengembangan Bio-CNG ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam mengoptimalkan potensi limbah domestik guna menghasilkan sumber energi rendah karbon yang mampu memperkuat ketahanan energi serta mereduksi emisi gas rumah kaca.

Hokkop menegaskan komitmen PLN EPI untuk terus memacu transformasi limbah sawit menjadi energi yang memiliki nilai tambah signifikan bagi industri.

“Melalui kerja sama dengan pemilik konsesi dan pabrik kelapa sawit, Palm Oil Mill Effluent (POME) dapat diolah menjadi biometana yang kemudian dimurnikan menjadi Bio-CNG untuk mendukung kebutuhan energi pembangkit listrik,” ujar Hokkop dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Hokkop menilai Sumatera Utara menyimpan potensi besar dalam pengembangan Bio-CNG mengingat statusnya sebagai salah satu sentra industri kelapa sawit di tanah air. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 327 entitas perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut dengan dukungan 237 pabrik pengolahan yang potensial menjadi pemasok bahan baku biometana.

Sebagai langkah konkret, PLN EPI saat ini telah menjalin kolaborasi strategis dengan PT KIS Biofuels Indonesia yang memiliki keahlian teknologi dalam mengubah limbah cair sawit menjadi Bio-CNG. Pasokan Bio-CNG ini nantinya akan dialokasikan untuk menyokong operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan di Sumatera Utara, yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 1.184 MW dan berkontribusi terhadap 30 persen kebutuhan daya pada sistem kelistrikan Sumatera bagian utara.

Untuk memperluas adopsi Bio-CNG, PLN EPI secara konsisten membuka ruang kerja sama dengan berbagai pabrik kelapa sawit (PKS) agar limbah yang selama ini belum tergarap maksimal dapat dikonversi menjadi energi bersih bernilai ekonomis.

Hokkop menambahkan bahwa pengembangan biometana ini tidak hanya ditujukan untuk menekan penggunaan energi fosil, tetapi juga memberikan dampak lingkungan yang krusial sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku industri sawit melalui pemanfaatan limbah.

Selain mereduksi ketergantungan pada energi fosil, pemanfaatan biometana dipandang memberikan manfaat ekologis yang signifikan bagi keberlanjutan alam.

Seiring gas metana dari limbah cair sawit memiliki efek pemanasan global yang jauh lebih masif dibandingkan karbon dioksida, penangkapan gas tersebut sebagai sumber energi menjadi solusi andal dalam menekan emisi gas rumah kaca sekaligus menghasilkan listrik terbarukan yang ramah lingkungan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Hasil rebalancing MSCI pada Mei 2026 yang mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index tanpa adanya saham baru yang masuk, dinilai menjadi sinyal berkurangnya bobot Indonesia dalam portofolio pasar negara berkembang.

Menurut Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, berbagai perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program pemerintah.

"Pasar tidak hanya melihat angka defisit atau rasio utang. Investor juga memperhatikan kualitas kebijakan, konsistensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang," kata Ade dalam keterangan resminya, Minggu (7/6/2026).

Selain indikator utang dan defisit, NEXT Indonesia Center menilai kualitas struktur belanja negara menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan fiskal. Dalam hal ini, tren belanja modal menunjukkan sinyal yang perlu mendapat perhatian serius.

Data 2017–2026 menunjukkan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat turun dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade menilai kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.

"Belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Ketika ruang untuk belanja modal semakin sempit, kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah," ujarnya.

Tantangan fiskal Indonesia ke depan bukan sekadar menjaga defisit tetap rendah atau memastikan rasio utang berada dalam batas aman. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga," kata Ade.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Pasar modal Indonesia tengah dibayangi oleh tekanan jual yang cukup signifikan, di mana investor mulai merespons berbagai dinamika ekonomi dengan sikap hati-hati.

Fenomena ini memunculkan kekhawatiran mengenai meluasnya sentimen negatif yang dapat memicu pelemahan indeks saham lebih dalam jika tidak segera ditangani.

Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa pergerakan di lantai bursa memang sangat bergantung pada persepsi psikologis para investor.

Karakteristik pasar modal yang dinamis membuat arus keluar masuk modal sering kali tidak hanya ditentukan oleh angka-angka teknis semata.

"Karakteristik dari pasar saham itu memang sering kali sentimen, faktor sentimen itu mempengaruhi ya jual beli. Nah, sehingga kalau ada sentimen yang negatif terhadap Indonesia itu sering kali mempengaruhi ya kinerja saham," ujar Faisal kepada IDX Channel, Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, Faisal menyoroti melemahnya pasar saham domestik belakangan ini merupakan implikasi langsung dari cara pelaku pasar memandang kondisi Indonesia saat ini. Meskipun indikator ekonomi makro mungkin terlihat stabil di atas kertas, perspektif publik terhadap masa depan ekonomi jauh lebih berpengaruh terhadap keputusan investasi.

Oleh karena itu, kebijakan otoritas diharapkan tidak hanya terpaku pada penguatan data fundamental, tetapi juga harus mampu meredam gejolak ekspektasi negatif. Faisal menegaskan bahwa langkah komunikatif dan respons yang konkret dari pembuat kebijakan merupakan kunci utama untuk menenangkan situasi.

"Pemerintah perlu mewaspadai faktor sentimen seperti ini karena bisa jadi kalaupun fundamental bukan menjadi faktor utamanya, tapi sering kali faktor sentimen, perspektif, ya. Nah, ini sehingga artinya apa yang menjadi kekhawatiran pasar harus betul-betul direspon oleh pemerintah secara serius dan dengan langkah yang tepat, ya dan untuk bisa mengembalikan kepercayaan para pelaku usaha," kata dia.

Dengan adanya respons yang serius dan terukur, diharapkan kepercayaan para pelaku usaha serta investor dapat kembali pulih. Langkah ini dipandang mendesak guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih terus membayangi.

Adapun menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang baik dengan didukung kondisi fiskal yang kuat. Karena itu, dia meminta pelaku pasar dan investor tidak terbawa sentimen negatif yang berkembang.

Purbaya menilai "Sell Indonesia" yang ramai diperbincangkan lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya. Dia bahkan menyinggung salah satu tulisan yang memunculkan tren tersebut karena dinilai tidak menggambarkan kondisi Indonesia secara utuh.

"Itu salah satu penulis mungkin yang tidak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Makanya kemarin saya percepat itu APBN Kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonominya kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang," ujar dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksikan masih menghadapi badai tekanan yang hebat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa rupiah bisa saja terjerembab lebih dalam hingga menembus level psikologis baru sebesar Rp19.000 pada akhir Juni jika spekulasi kenaikan suku bunga The Fed dan konflik global tak kunjung mereda.

"Kemudian untuk rupiah sendiri dalam satu pekan ke depan itu kemungkinan ditransaksikan di 17.950 sampai di 18.250. Dan kalau gejolak geopolitik ini masih akan terus berlangsung, kemudian spekulasi The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi dan menaikkan suku bunga, di akhir Juni ini rupiah kemungkinan besar 99,99 persen itu akan di 19.000," jelas Ibrahim dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Menurut Ibrahim, pergerakan indeks dolar AS berpotensi mengalami penguatan tajam dalam sepekan ke depan, yang dipicu oleh kombinasi data ekonomi domestik AS yang solid serta ketegangan geopolitik yang kian meruncing.

Secara teknikal, Ibrahim memetakan bahwa indeks mata uang Negeri Paman Sam tersebut akan bergerak kuat di jalur tren naik.

"Mungkin pertama saya lihat teknikalnya itu terhadap indeks dolar. Indeks dolar ini kemungkinan besar dalam satu pekan ke depan itu akan ditransaksikan di support 99,00, kemudian resisten di 101,00. Artinya apa? Ada kemungkinan indeks dolar ini akan kembali menguat tajam. Ini pasti akan berdampak signifikan terhadap naikkan harga minyak, kemudian melemahnya mata uang rupiah, dan melemahnya harga emas dunia dan logam mulia," ujar dia.

Faktor utama yang menjadi motor penggerak fluktuasi indeks dolar dan harga komoditas global adalah situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian tak terkendali. Menurut Ibrahim, konfrontasi langsung antara AS dan Iran kini tinggal menunggu waktu. Bentrokan terbaru pecah menyusul serangan AS terhadap fasilitas radar Iran di Selat Hormuz (Pulau Kesem dan Garuk), yang kemudian dibalas oleh Iran ke pangkalan udara AS di Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Melengkapi sentimen negatif bagi rupiah dan emas, kebijakan moneter Bank Sentral AS (The Fed) diprediksi akan tetap bersikap agresif (hawkish). Kondisi ini didukung oleh rilis data tenaga kerja AS pada hari Jumat yang menunjukkan performa di atas ekspektasi pasar.

"Kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika sendiri ya kita lihat bahwa data tenaga kerja yang dirilis di hari Jumat ini lebih baik ya lebih bagus dan ini pun juga membuat Bank Sentral Amerika ya kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga di kuartal ketiga, di kuartal keempat. Ya sebesar 25 basis poin. Nah ini yang membuat apa? Membuat dolar kembali lagi mengalami penguatan sehingga berdampak terhadap penurunan harga emas dunia," pungkas Ibrahim. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) mencatat kenaikan mingguan untuk ketiga kalinya secara beruntun, meski ditutup melemah pada perdagangan Jumat (5/6/2026) akibat tekanan dari pelemahan minyak nabati pesaing dan kekhawatiran atas kebijakan ekspor baru Indonesia.

Kontrak CPO acuan pengiriman Agustus di Bursa Malaysia Derivatives Exchange turun 1,02 persen menjadi 4.554 ringgit Malaysia per ton pada penutupan perdagangan Jumat.

Kendati demikian, kontrak tersebut masih membukukan kenaikan 0,42 persen sepanjang pekan ini.

Sentimen negatif datang dari pelemahan minyak nabati di Bursa Dalian China serta kekhawatiran pelaku pasar terhadap aturan baru Indonesia yang akan menempatkan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk minyak sawit, di bawah kendali pemerintah pusat.

Tekanan juga berasal dari ekspektasi kenaikan persediaan minyak sawit Malaysia. Survei Reuters memperkirakan stok pada Mei meningkat untuk bulan kedua berturut-turut.

Di sisi lain, data perusahaan survei kargo menunjukkan ekspor minyak sawit Malaysia pada Mei turun antara 8,8 persen hingga 15,5 persen dibandingkan April, mencerminkan permintaan global yang masih lemah.

Permintaan dari India, importir minyak sawit terbesar dunia, memang mulai pulih dari level terendah empat bulan yang tercatat pada April. Namun, volume pembelian masih berada di bawah tingkat normal.

Meski demikian, harga CPO tetap mampu mencatatkan penguatan mingguan ketiga berturut-turut.

Pelemahan nilai tukar ringgit menjadi salah satu faktor yang menopang harga karena meningkatkan daya saing ekspor minyak sawit Malaysia di pasar global.

Kenaikan harga minyak mentah dunia sepanjang pekan juga memberikan dukungan tambahan.

Mandeknya pembicaraan antara Washington dan Teheran mendorong harga energi, sehingga meningkatkan daya tarik minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel.

Mengutip Trading Economics, dukungan jangka panjang juga datang dari kondisi cuaca yang lebih kering di sejumlah wilayah Asia serta proyeksi fenomena El Nino yang kuat.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap produksi tanaman dan pasokan minyak nabati global.

Direktur perusahaan pialang Pelindung Bestari, Paramalingam Supramaniam, mengatakan kepada Reuters, pasar juga mendapat penopang dari perkiraan penurunan produksi minyak sawit pada Mei.

Sementara itu, Indonesia pada Jumat resmi menerbitkan regulasi baru yang mengatur ekspor komoditas strategis, termasuk minyak sawit, di bawah kendali pemerintah pusat.

Masa transisi kebijakan tersebut dimulai pada 1 Juni, sementara implementasi penuh dijadwalkan berlaku pada awal tahun depan. (Aldo Fernando)

IDXChannel - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengumumkan rencana pembagian dividen interim termin pertama untuk tahun buku 2026 yang dijadwalkan terlaksana pada kuartal kedua tahun ini.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan ketangguhan kinerja keuangan perusahaan sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026, sekaligus sebagai bentuk komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemegang saham.

Langkah ini selaras dengan penjelasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) yang digelar pada 12 Maret 2026 terkait penetapan penggunaan laba bersih. Saat itu, direksi BCA menyampaikan bahwa jika kondisi keuangan memungkinkan, perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris memiliki peluang untuk mendistribusikan dividen interim sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2026 dengan jadwal berkala per kuartal.

Menindaklanjuti rencana itu, jajaran direksi BCA dengan restu Dewan Komisaris telah menetapkan besaran dividen interim untuk termin pertama pada kuartal II-2026 ini senilai Rp20 per saham.

Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, memaparkan bahwa keputusan pembagian dividen tahap awal 2026 ini telah mengacu pada posisi permodalan perseroan yang solid, rasio likuiditas yang memadai, strategi pengembangan bisnis korporasi maupun anak usaha, serta kualitas aset yang tetap terjaga.

Hendra juga memproyeksikan bahwa nilai dividen interim untuk tahap berikutnya diperkirakan akan tetap konsisten dengan jumlah nominal yang sama, sejauh fundamental keuangan perseroan tetap berada dalam kondisi yang sehat.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan segenap pemegang saham, sehingga Perseroan mampu membukukan kinerja positif hingga tiga bulan pertama 2026. Kami bersyukur dapat mulai merealisasikan rencana pembagian dividen interim pada kuartal II tahun buku 2026 ini. Hal ini menjadi terobosan baru bagi Perseroan, dan diharapkan dapat menambah cashflow bagi pemegang saham yang senantiasa bersama kami,” ujar Hendra Lembong dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (7/6/2026).

Berdasarkan laporan kinerja per Maret 2026, BCA sukses mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) hingga mencapai angka Rp994 triliun. Performa pembiayaan tersebut ditopang oleh struktur pendanaan yang kuat, di mana raihan dana giro dan tabungan (CASA) menyentuh Rp1.089 triliun atau tumbuh 11,2 persen secara YoY. Adapun akumulasi laba bersih BCA beserta entitas anak pada triwulan pertama tahun ini dilaporkan menembus Rp14,7 triliun.

Dividen interim termin pertama ini nantinya akan diperhitungkan kembali dengan akumulasi total dividen final tahun buku 2026. Mekanisme distribusi final tersebut tetap harus menunggu keputusan resmi melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan diselenggarakan pada 2027 mendatang. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) masih berada dalam tekanan setelah terkoreksi tajam dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham BBCA ditutup merosot 6,45 persen ke level Rp5.075 per unit pada Jumat (5/6/2026), sekaligus menjadi posisi terendah sejak Mei 2020.

Dalam sepekan, kinerja saham BBCA turun tajam hampir 11 persen, tepatnya 10,96 persen.

Tekanan jual juga masih datang dari investor asing. Pada perdagangan Jumat, asing membukukan net sell Rp1,10 triliun di pasar reguler.

Dalam sepekan, jual bersih asing mencapai Rp2,29 triliun, sementara dalam satu bulan terakhir mencapai Rp5,87 triliun.

Sejak awal tahun 2026, investor asing telah melepas saham milik Grup Djarum tersebut senilai Rp32,44 triliun.

Angka tersebut menjadi yang terbesar di Bursa Efek Indonesia, melampaui saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan net sell Rp10,88 triliun dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar Rp9,30 triliun secara YtD.

Menurut BRI Danareksa Sekuritas, Jumat (5/6), secara teknikal BBCA masih berada dalam tren bearish setelah mengonfirmasi pola Head & Shoulders pada grafik mingguan.

Tekanan jual dinilai masih dominan, terlihat dari peningkatan volume saat harga turun, sementara indikator MACD masih bergerak di area negatif.

Meski demikian, saham BBCA kini mulai mendekati area support kuat di kisaran Rp4.775 hingga Rp4.100 per unit. Zona tersebut dinilai berpotensi menjadi area pembentukan support apabila tekanan jual mulai mereda.

Namun, peluang pembalikan tren masih terbatas. Selama harga belum mampu kembali menembus area resistansi Rp5.700-Rp6.000, tren penurunan dinilai masih mendominasi pergerakan saham BBCA.

Di tengah tekanan harga saham, fundamental perseroan tetap terjaga. BBCA membukukan laba bersih sebesar Rp14,68 triliun pada kuartal I-2026, meningkat sekitar 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pandangan analis terhadap prospek jangka menengah hingga panjang BBCA juga masih relatif positif.

Mengutip Stockbit Sekuritas, dari 37 analis yang meliput BBCA, sebanyak 35 analis memberikan rekomendasi buy dan dua analis merekomendasikan hold.

Rata-rata target harga berada di level Rp8.827 per unit, dengan target tertinggi Rp10.900 dan target terendah Rp5.500 per unit.

Kabar terbaru, BBCA akan membagikan dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp20 per saham kepada para pemegang sahamnya.

Berdasarkan harga penutupan saham BBCA di level Rp5.075 per saham pada Jumat (5/6/2026), nilai tersebut mencerminkan dividend yield sekitar 0,4 persen.

Jadwal pembagian dividen interim tersebut menetapkan cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 15 Juni 2026. Sementara itu, pembayaran dividen kepada pemegang saham dijadwalkan pada 26 Juni 2026.

Pembagian dividen interim kali ini sejalan dengan rencana perseroan untuk meningkatkan frekuensi distribusi dividen kepada pemegang saham.

Sebelumnya, manajemen BBCA menyampaikan bahwa perseroan akan membagikan dividen tahun buku 2026 sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap kuartal.

Dalam skema baru tersebut, dividen interim yang selama ini umumnya dibagikan satu kali pada akhir tahun akan dipecah menjadi tiga tahap pembayaran.

Dengan demikian, investor berpotensi menerima dividen interim pada Juni, September, dan Desember 2026, sebelum pembagian dividen final setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

IDXChannel – Investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp7,39 triliun di pasar reguler selama sepekan terakhir.

Gelombang pelepasan saham tersebut terjadi di tengah tekanan besar di pasar modal domestik yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah signifikan 4,20 persen ke level 5.594,77 pada perdagangan Jumat (5/6/2026).

Secara mingguan, IHSG terkoreksi 8,69 persen dan turun ke posisi terendah sejak akhir 2020.

Saham yang paling banyak dilepas investor asing selama sepekan adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan nilai net sell mencapai Rp2,29 triliun. Di saat yang sama, saham BBCA terkoreksi 10,96 persen dalam sepekan dan ditutup di level Rp5.075 per unit pada Jumat (5/6/2026).

Posisi kedua ditempati PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) milik Prajogo Pangestu yang mencatat net sell asing sebesar Rp2,01 triliun.

Saham TPIA juga menjadi salah satu yang paling tertekan dengan penurunan 26,89 persen dalam sepekan ke harga penutupan Rp1.305 per unit.

Selanjutnya, investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp1,03 triliun pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Saham BBRI turun 7,12 persen sepanjang pekan dan berakhir di level Rp2.740 per unit.

Tekanan jual juga terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan net sell mencapai Rp399,53 miliar. Saham BMRI melemah 5,88 persen dalam sepekan dan ditutup pada harga Rp3.840 per unit.

Sementara itu, PT Astra International Tbk (ASII) mencatat net sell asing sebesar Rp382,97 miliar. Saham ASII terkoreksi 8,60 persen selama sepekan ke level Rp4.570 per unit.

Di luar saham-saham yang tertekan, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menjadi pengecualian. Meski masih mengalami net sell asing sebesar Rp283,13 miliar, saham DSSA justru melesat 23,98 persen dalam sepekan dan ditutup di harga Rp610 per unit, kendati dalam keadaan downtrend.

Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat net sell sebesar Rp273,14 miliar. Saham BBNI turun 13,24 persen sepanjang pekan dan berakhir di level Rp3.210 per unit.

Lebih lanjut, PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) menjadi saham terakhir dalam daftar delapan besar net sell asing dengan nilai Rp266,37 miliar. Saham ANTM melemah 5,17 persen selama sepekan dan ditutup pada harga Rp2.750 per unit.

Phintraco menilai tekanan jual dipicu oleh sejumlah isu domestik, termasuk rencana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memunculkan kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya independensi lembaga keuangan.

Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN hingga Mei 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dibandingkan defisit Rp20,9 triliun atau 0,09 persen dari PDB pada periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, Phintraco menilai posisi tersebut masih relatif terkendali karena berada jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

Tekanan juga terlihat di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,46 persen ke level Rp18.049 per dolar AS. Pelemahan yang berlanjut memicu spekulasi bahwa Bank Indonesia dapat menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) di luar jadwal sebelum pertemuan yang telah dijadwalkan pada 17–18 Juni 2026.

Pada pekan depan, pasar akan mencermati sejumlah data ekonomi domestik, antara lain cadangan devisa Mei 2026 pada 8 Juni, indeks kepercayaan konsumen Mei 2026 pada 10 Juni, serta data penjualan ritel April 2026 pada 11 Juni.

"Di tengah minimnya katalis positif dan masih kuatnya tekanan sentimen negatif, IHSG diperkirakan berpotensi menguji level 5.500 pada pekan depan," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

IDXChannel – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengeluarkan pelaku usaha berbentuk PT (biasa), CV, serta Firma yang beranggotakan lebih dari dua orang dari daftar penerima skema insentif PPh final.

Langkah penataan ini dipandang sebagai momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan agar lebih tepat sasaran bagi struktur pelaku usaha nasional.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menekankan pentingnya akurasi dalam membedakan antara jenis badan hukum dan skala omzet riil di lapangan, mengingat masih banyak entitas PT, CV, maupun Firma yang memiliki pendapatan di bawah Rp4,8 miliar.

“Sejatinya, dalam skala ukuran, masih banyak PT, CV, maupun Firma yang masih mempunyai omzet di bawah Rp4,8 miliar. Kita harus pisahkan antara jenis badan usaha dan juga skala usaha," kata Huda dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, penggabungan modal oleh beberapa pelaku usaha sering kali dilakukan semata-mata demi memenuhi legalitas formal, bukan karena skala bisnisnya sudah besar.

"PT Biasa misalkan, digunakan untuk membuat badan usaha patungan antara dua orang atau lebih guna mendapatkan lisensi usaha yang sah dari negara, meskipun modalnya kecil, misal Rp1 miliar, tapi karena berdua maka harus berbentuk PT biasa, CV, ataupun firma,” kata Huda.

“Pelaku usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih kadang masih kesulitan dalam hal permodalan, sehingga harus dijadikan satu entitas bisnis. Jadi tidak adil sebenarnya menganggap PT biasa, CV, ataupun firma sebagai bukan bagian dari UMKM," tambahnya.

Dari sudut pandang operasional, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, melihat bahwa kebijakan ini menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengintensifkan program edukasi dan pendampingan pembukuan keuangan bagi UMKM.

Bhima mengingatkan bahwa transisi dari perhitungan berbasis omzet ke berbasis laba (PPh normal) membutuhkan kesiapan administratif yang matang agar tidak memicu biaya tambahan yang berpotensi dibebankan kepada konsumen.

“UMKM bukan ingin menghindari pajak, tapi soal pembukuan akuntansi yang rumit jika penerapan pajak PPh berdasarkan pada laba bukan omzet. Alih-alih pemerintah memberikan pendampingan bagi UMKM secara intens soal pembukuan, ini menambah beban baru soal administrasi. Biaya tambahan untuk administrasi akan jadi beban ke pelaku UMKM dan berisiko diteruskan melalui kenaikan harga di tingkat konsumen," kata Bhima.

Bhima juga memaparkan simulasi perhitungan untuk memberikan gambaran objektif bagi pelaku usaha. Melalui simulasi tersebut, ia menggarisbawahi perlunya kehati-hatian agar formula baru ini tidak memicu rekayasa laporan keuangan yang justru bisa mengoreksi target penerimaan negara.

“Aturan pajak baru tidak pro UMKM, insentif untuk melakukan rekayasa agar beban membesar dan laba mengecil justru muncul. Target penerimaan pajak dari UMKM bukan naik, justru berisiko menurun," ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, memberikan catatan agar implementasi aturan baru ini dikawal dengan bijak. Hal ini penting agar para pelaku usaha yang sedang berkembang tidak kembali ke mode bertahan (nonekspansif) atau memilih masuk ke ekosistem ekonomi informal, sehingga fungsi penciptaan lapangan kerja tetap berjalan optimal.

“Kebijakan ini dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah mungkin berharap penerimaan pajak meningkat, tetapi kebijakan ini malah bisa semakin mendorong ekonomi informal. Pemerintah justru melakukan Growth Penalty, menghukum UMKM yang sedang bertumbuh, memaksa mereka masuk pada mode bertahan dan nonekspansif. Ini bisa menghambat penciptaan lapangan kerja baru," kata Media.

Media juga berharap pemerintah dapat memberikan kepekaan rasa keadilan yang setara antara sektor UMKM dan sektor korporasi besar seperti komoditas mineral.

"Langkah ini juga tidak adil, karena beberapa minggu sebelumnya, pemerintah justru menunda kenaikan tarif royalti dan bea keluar di sektor mineral batu bara dan nikel. Jadi, perusahaan tambang dengan pendapatan triliunan rupiah mendapatkan insentif dan pertimbangan khusus, tapi UMKM dengan omzet jauh lebih kecil justru kehilangan fasilitas pajak. Mengapa negara lebih sensitif terhadap keberatan perusahaan tambang daripada keberatan UMKM?" kata Media.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel—Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari solusi atas kenaikan harga gas industri. Bila tidak, ia menilai akan terjadi badai PHK.

Andi mengaku, pihaknya telah berupaya untuk bertemu Bahlil guna mencari solusi atas melonjaknya harga gas industri. Namun, ia mengeluhkan bahwa Bahlil susah ditemui.

“Kami sudah mencoba bertemu Menteri ESDM, tapi sampai hari ini kami merasa lebih mudah bertemu Pak Prabowo daripada bertemu Menteri ESDM. Ini lebih susah dihubungi,” kata Andi saat ditemui di sela-sela Kongres III KPBI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga gas industri berpotensi menyebabkan “badai” PHK. Pasalnya, ia menilai, kenaikan harga gas industri sudah terlampau tinggi.

“Harga gas industri sudah tidak masuk akal, banyak barang produksi dari pabrik-pabrik industri keramik, industri sepatu, menumpuk di gudang. Akhirnya jam kerja para buruh dikurangi karena produksinya sudah tidak ada lagi,” ujar Andi.

“Karena itu, saya meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar segera mengambil kebijakan-kebijakan cepat untuk mencari solusi permasalahan gas industri ini. Kalau tidak, badai PHK akan terjadi,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, harga gas industri untuk industri tertentu (keramik, pupuk, kaca, baja, dll) mencapai USD6-USD7 per MMBTU. Sedangkan harga gas regasifikasi (di luar penerima program gas industri tertentu) berkisar antara USD14,97 per MMBTU.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel - Impor minyak China turun menjadi 6,6 juta barel per hari (bph) pada Mei 2026, anjlok 38 persen dibandingkan rata-rata di 2025.

Dilansir dari Traders Union pada Minggu (7/6/2026), data dari firma riset Vortexa menunjukkan rata-rata impor minyak China mencapai lebih dari 10 juta bph tahun lalu.

Menurut data firma riset Kpler, impor minyak China terus turun sejak lumpuhnya Selat Hormuz akibat perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel di Timur Tengah.

Pada April, China mengimpor minyak sebanyak 8 juta bph. Angkanya mencapai sekitar 11 juta bph sebelum perang pecah pada Februari.

Selama lebih dari setahun sebelum AS dan Israel memulai perang dengan Iran, China telah membeli lebih banyak minyak mentah daripada yang dapat dikonsumsi, memanfaatkan harga yang stabil dan diskon untuk minyak mentah yang dikenai sanksi dari Rusia dan Iran.

Negara ini tidak melaporkan angka persediaan, tetapi analis memperkirakannya berdasarkan data impor dan pengoperasian kilang.

Berdasarkan perkiraan tersebut, China terlihat menimbun minyak mentah dengan laju hingga 1 juta bph tahun lalu.

Alhasil, China memiliki cadangan minyak sekitar 1 miliar barel, yang kini dimanfaatkan oleh perusahaan kilang negada itu untuk menutupi kekurangan pasokan.

Menurut banyak analis, pengurangan impor minyak China dan penggunaan cadangan minyak telah membantu mencegah lonjakan harga yang jauh lebih besar pada patokan harga minyak internasional.

Setelah sempat menembus USD120 per barel, harga minyak Brent berada di kisaran USD100 bulan lalu.

Minyak yang tidak dibeli China bisa mengalir ke negara-negara lain, yang tidak memiliki cadangan sebesar Negeri Tirai Bambu tersebut. (Wahyu Dwi Anggoro)