Bisnis.com, JAKARTA — Tiga operator telekomunikasi terbesar di Indonesia mencatatkan lonjakan jumlah menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) 5G yang sangat signifikan sepanjang periode kuartal I/2025 hingga kuartal I/2026.

XLSMART memimipin pada urutan pertama dengan BTS 5G terbanyak di Indonesia. Disusul oleh Indosat, dan terakhir Telkomsel.

Pertumbuhan masif infrastruktur jaringan generasi kelima ini mencerminkan komitmen sektor industri dalam mempercepat transformasi ekosistem digital nasional sekaligus memperluas jangkauan konektivitas berkecepatan tinggi di berbagai wilayah tanah air.

Dilansir dari presentasi korporasi, Minggu (7/6/2026), akselerasi pembangunan pemancar digital ini digerakkan oleh persaingan ketat dalam meningkatkan kualitas layanan data nirkabel.

Telkomsel, sebagai operator seluler dengan basis jaringan terluas, mencatatkan kenaikan jumlah infrastruktur dari 1.910 unit BTS 5G pada kuartal I/2025 menjadi lebih dari 5.400 unit pada kuartal I/2026.

Melalui strategi ekspansi bertajuk "Hyper 5G", jangkauan pemancar emiten telekomunikasi ini kini telah tersebar secara berkala di sekitar 80 kota dan kabupaten di Indonesia.

Langkah ekspansi yang tidak kalah agresif ditunjukkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Operator ini mencatatkan lompatan ekspansi tertinggi secara persentase, di mana pada kuartal I/2025 perusahaan hanya mengoperasikan 107 unit BTS 5G.

Masuk kuartal pertama tahun ini, jumlah menara pemancar IOH melonjak drastis hingga nyaris menyentuh angka 10.000 unit, atau tepatnya berada di kisaran 9.000 unit lebih.

Sementara itu, posisi puncak kepemilikan jumlah infrastruktur pengirim sinyal generasi kelima ini dipegang oleh XLSMART, entitas baru pasca-merger antara XL Axiata dan Smartfren. Kekuatan konsolidasi korporasi tersebut berhasil mengatrol jumlah pemancar dari 4.864 unit BTS 5G pada kuartal IV/2025 menjadi 12.631 unit pada kuartal I/2026. Aksi korporasi penggabungan usaha ini mempercepat proses integrasi infrastruktur telekomunikasi di lapangan.

Manajemen XLSMART mengarahkan fokus investasinya untuk membangun blanket coverage 5G di 43 kota besar utama di Indonesia.

Pemilihan lokasi fokus perluasan sebaran pemancar tersebut didasarkan pada tingkat penetrasi kepemilikan perangkat gawai masyarakat yang dinilai sudah memadai untuk menangkap spektrum frekuensi mutakhir.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat adopsi 5G untuk kebutuhan industri dan enterprise di Indonesia. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan spektrum, tingginya biaya investasi, tantangan regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pendukung.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan kendala implementasi 5G enterprise dapat dikelompokkan ke dalam empat lapis tantangan yang bersifat hierarkis, mulai dari aspek fundamental hingga operasional.

Lapis pertama adalah spektrum dan infrastruktur fisik. Menurut Teguh, keterbatasan spektrum mid-band 3,5 gigahertz (GHz), yang secara global dikenal sebagai sweet spot untuk 5G, menjadi tantangan utama karena pita frekuensi tersebut masih digunakan untuk layanan satelit C-band hingga 2034.

“Hanya 360 MHz mid-band yang telah dialokasikan untuk mobile use, kurang dari separuh rerata APAC [850 MHz],” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operator menggelar layanan 5G menggunakan spektrum eksisting 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz yang dibagi dengan layanan 4G melalui skema Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Akibatnya, performa 5G di Indonesia belum dapat menyamai negara-negara yang telah memiliki alokasi C-band tersendiri.

Selain itu, alokasi spektrum yang tersedia juga belum kontinu. Padahal, operator membutuhkan sekitar 100 MHz spektrum kontinu untuk memaksimalkan kapasitas teknologi 5G New Radio (5G NR).

Menurut Teguh, kondisi tersebut membuat throughput 5G di Indonesia hanya mencapai sekitar 1,5 hingga 3 kali throughput 4G, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 6,3 kali dan Korea Selatan yang melampaui 10 kali.

Tantangan lain datang dari kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dia menyebut jaringan 5G membutuhkan kerapatan base transceiver station (BTS) sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan jaringan 4G.

Estimasi biaya pembangunan satu situs 5G berkisar antara US$50.000 hingga US$500.000 atau sekitar Rp900 juta hingga Rp9 miliar, bergantung pada lokasi, biaya sewa lahan, dan ketersediaan fiber backhaul.

“Pada saat yang sama, fiberisasi BTS nasional baru mencapai sekitar 60%, sehingga banyak situs masih bergantung pada microwave backhaul yang kapasitasnya menjadi bottleneck untuk 5G,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan fiber backhaul juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat biaya pembangunan jaringan serat optik per kilometer 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara-negara di daratan benua. Meskipun proyek Palapa Ring membantu memperkuat jaringan backbone, kesenjangan distribusi atau last-mile fiber menuju BTS masih cukup besar.

Struktur biaya dan pembiayaan

Teguh mengatakan biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berkontribusi sekitar 11% hingga 14% terhadap total operating expenditure (OPEX) operator, seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik (APAC) yang berada di kisaran 7% hingga 9%, maupun Eropa Barat yang hanya 4% hingga 6%.

Menurutnya, tambahan beban berupa Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai kontribusi sektoral lainnya membuat beban fiskal efektif sektor telekomunikasi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan.

Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk pengembangan 5G juga sangat besar. Teguh menyebut estimasi kebutuhan investasi mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun berdasarkan data Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Bahkan, kebutuhan investasi tersebut dapat mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp900 triliun hingga 2030 berdasarkan sejumlah estimasi konservatif.

“Tidak adanya skema insentif fiskal yang setara dengan negara-negara peers [Korea Selatan, Singapura, Malaysia] membuat IRR proyek 5G di Indonesia kurang menarik bagi investor pasar modal,” katanya.

Menurut Teguh, tantangan pembiayaan semakin berat karena rata-rata pendapatan per pengguna atau average revenue per user (ARPU) seluler di Indonesia masih berkisar Rp36.000 hingga Rp42.000 per bulan. Angka tersebut hanya sekitar sepertiga ARPU Malaysia dan seperdelapan ARPU Singapura.

Akibatnya, investasi 5G membutuhkan volume pelanggan yang sangat besar untuk mencapai titik impas (break-even point).

Regulasi dan tata kelola

Teguh menilai ketidakpastian jadwal pelelangan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih menjadi kendala karena prosesnya belum rampung. Kondisi tersebut menyulitkan operator dalam menyusun rencana belanja modal (capital expenditure atau capex) jangka panjang.

Selain itu, proses refarming spektrum juga dinilai masih berjalan lambat. Menurutnya, skema kompensasi migrasi C-band dari operator satelit ke layanan mobile broadband belum final, padahal melibatkan empat operator satelit nasional, tiga di antaranya berada di bawah Holding Danantara.

Dia juga menyoroti belum jelasnya regulasi terkait jaringan privat 5G (private 5G network), mulai dari skema perizinan, alokasi frekuensi nonpublik, hingga kewajiban interkoneksi. Menurutnya, kerangka aturan di Indonesia masih belum sejelas yang diterapkan di negara seperti Jerman dan Jepang.

Kesiapan SDM dan ekosistem

Teguh mengatakan kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai 9 juta orang hingga 2030 berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan McKinsey. Namun, masih terdapat kekurangan tenaga ahli pada bidang network slicing, Open Radio Access Network (Open RAN), edge computing, serta integrasi information technology dan operational technology (IT/OT).

Menurutnya, berbagai program pengembangan talenta yang telah berjalan saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara menyeluruh.

Program seperti ZTE 5G Rising Star, Nokia 5G Academy, serta kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Indonesia disebut baru mencakup sebagian kecil kebutuhan talenta digital nasional.

Selain itu, jumlah vendor dan system integrator yang memiliki kompetensi Industry 4.0 dalam skala produksi masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek. Ekspansi ke sejumlah kawasan industri di luar Jawa seperti Sei Mangkei, Bitung, Morowali, dan Bintuni masih terbatas. Di sisi lain, standardisasi IoT juga dinilai belum sepenuhnya matang.

“Meskipun terdapat SNI IoT yang sudah berjalan, harmonisasi antar K/L dan industri vertikal masih dalam proses, mempersulit skalabilitas solusi,” kata Teguh.

Bisnis,com, JAKARTA — Pemerintah Polandia mengambil langkah progresif dengan berencana membatasi penggunaan ponsel pintar (smartphone) di seluruh sekolah dasar di penjuru negeri mulai 1 September mendatang.

Kebijakan strategis ini diambil sebagai upaya nyata melindungi generasi muda dari ancaman kecanduan digital serta paparan konten berbahaya yang kian mengkhawatirkan di ruang siber.

Dilansir dari Antara, Senin (7/6/2026) aturan baru ini tertuang dalam draf amandemen undang-undang pendidikan yang dirilis di situs web resmi pemerintah Polandia.

Regulasi tersebut melarang para pelajar menggunakan ponsel pintar, baik selama jam pelajaran berlangsung maupun saat jam istirahat sekolah.

“Kami tidak berbicara soal sensor, melainkan soal kepemilikan alat untuk mengendalikan realitas digital ini agar kaum muda tidak menjadi korban dari konten yang tidak diinginkan,” ujar Perdana Menteri Polandia Donald Tusk.

Komitmen perlindungan anak di ruang digital ini juga diperkuat melalui kebijakan pendukung lainnya.

Dewan Menteri Polandia tercatat telah menyetujui rancangan undang-undang terpisah yang berfokus melindungi anak di bawah umur dari bahaya pornografi daring. Regulasi ini nantinya mewajibkan seluruh penyedia layanan digital menerapkan metode verifikasi usia yang efektif dan ketat.

Langkah Polandia ini menambah panjang daftar negara-negara dunia seperti Prancis, Belanda, dan Selandia Baru yang telah lebih dahulu menerapkan pembatasan serupa demi menjaga fokus belajar serta kesehatan mental anak di lingkungan sekolah.

Meskipun pengawasan diperketat, pemerintah Polandia tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi di lapangan.

Pengecualian larangan penggunaan gawai ini akan diberlakukan untuk aktivitas pemantauan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mendesak, kontak darurat dengan orang tua, atau untuk tujuan menunjang kegiatan pendidikan tertentu di bawah pengawasan guru.

Inisiatif regulasi ketat ini muncul sebagai respons langsung atas meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak negatif kecanduan digital pada anak-anak.

Ketergantungan pada gawai dinilai merusak daya konsentrasi, mengikis kualitas hubungan sosial antar-peserta didik, dan memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi jaringan global, Cisco, menghadapi ancaman keamanan siber serius setelah kelompok peretas tidak dikenal mulai mengeksploitasi celah keamanan zero-day berstatus tingkat bahaya tinggi (high-severity) pada perangkat lunak manajemen Catalyst SD-WAN miliknya.

Kendati serangan aktif dilaporkan telah berlangsung setidaknya selama sepekan terakhir, produsen perangkat keras asal Amerika Serikat ini belum memberikan kepastian waktu mengenai perilisan pembaruan (patch) guna menutup kelemahan sistem tersebut.

Dilansir dari The Register, Minggu (7/6/2026) kerentanan yang teridentifikasi sebagai CVE-2026-20245 ini dipicu oleh kesalahan validasi input data pengguna dalam sistem aplikasi.

Melalui kelemahan ini, penyerang lokal yang telah berhasil melakukan autentikasi dapat menyusupkan dokumen khusus ke dalam platform rentan, guna menaikkan hak akses (privilege escalation) serta mengeksekusi perintah komando dengan otoritas tertinggi (root).

Kerentanan ini berdampak pada seluruh versi perangkat lunak SD-WAN, baik yang diterapkan secara lokal (on-premises), berbasis awan (cloud), maupun jaringan bersertifikasi FedRAMP.

Dampak ke pengguna layanan, terutama perusahaan atau organisasi yang memakai sistem ini, adalah jika peretas berhasil masuk menggunakan akun karyawan biasa atau membeli akun curian di internet, mereka bisa memanfaatkan celah ini untuk naik jabatan secara ilegal menjadi admin tertinggi (root).

Begitu menjadi admin tertinggi, peretas bisa melihat, mengubah, memata-matai, atau mengunci seluruh lalu lintas data perusahaan yang melewati jaringan Cisco tersebut.

Pihak vendor mengonfirmasi serangan siber ini mulai terendus pada Juni 2026. Untuk meminimalkan potensi dampak yang lebih luas, manajemen Cisco membeberkan batasan teknis terkait mekanisme serangan yang dilakukan oleh para aktor siber tersebut.

“Untuk mengeksploitasi kerentanan ini, penyerang harus memiliki hak akses netadmin pada sistem yang terpengaruh,” tulis perwakilan Cisco.

Pihak perusahaan menambahkan bahwa ini memerlukan kredensial yang valid atau eksploitasi dari celah CVE-2026-20182 atau CVE-2026-20127.

“Cisco tidak mendeteksi adanya keberhasilan eksploitasi melalui metode lain,” lanjutnya.

Meskipun membutuhkan akses masuk legal, para ahli memperingatkan kredensial akun korporasi yang bocor kini sangat mudah ditemukan atau dibeli di pasar gelap digital. Terlebih lagi, ini merupakan celah keamanan SD-WAN keenam yang diserang sepanjang tahun ini, sekaligus menjadi temuan zero-day kedua dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Merespons pertanyaan mengenai detail ruang lingkup serangan, juru bicara Cisco menolak memberikan rincian lebih jauh dan hanya mengirimkan panduan penanganan darurat melalui surat elektronik.

“Cisco merekomendasikan pelanggan untuk melakukan pembaruan ke perangkat lunak perbaikan yang dirilis pada Mei 2026 untuk CVE-2026-20182 sebagai langkah perlindungan,” ujar juru bicara tersebut.

Manajemen juga menyatakan Patch untuk kerentanan ini akan disediakan pada tanggal mendatang. Pelanggan yang membutuhkan bantuan harus menghubungi Cisco TAC.

Sebelumnya, aliansi intelijen siber internasional Five Eyes sempat merilis peringatan darurat global terkait aktivitas peretasan yang menyasar infrastruktur manajemen jaringan ini.

"Aktor ancaman siber jahat menargetkan Cisco Catalyst SD-WAN yang digunakan oleh organisasi secara global. Para aktor ini mengompromikan SD-WAN untuk menambahkan rekanan ilegal (malicious rogue peer), lalu melakukan serangkaian tindakan lanjutan untuk mendapatkan akses root dan mempertahankan akses permanen," tutur lembaga keamanan siber utama Inggris saat mengidentifikasi serangan serupa. Pihak intelijen memaparkan,

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi pangan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Food Programme (WFP), mengumumkan salah satu sistem buatannya mengalami kebocoran data siber skala besar.

Insiden keamanan ini berdampak langsung pada kebocoran informasi sensitif milik sekitar 600.000 rumah tangga di Jalur Gaza, Palestina, yang selama ini mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup di tengah kecamuk konflik fisik.

Dilansir dari Register, Minggu (7/6/2026) pengumuman WFP yang dirilis melalui saluran Telegram resminya pada 31 Mei mengungkapkan insiden tersebut terjadi pada platform Self-Registration Application (SRA).

Ini merupakan aplikasi mandiri khusus bagi warga Gaza untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan kemanusiaan. Data sensitif yang berhasil diakses secara ilegal oleh peretas mencakup nama lengkap pemohon, nomor identitas resmi (ID), nomor telepon aktif, hingga informasi lokasi tempat tinggal mereka.

Merespons pelanggaran privasi massal ini, manajemen WFP segera menyampaikan komitmen dan permohonan maaf kepada publik guna meredam kepanikan para korban.

“Kami memahami situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran, dan kami ingin meyakinkan Anda perlindungan data serta privasi Anda adalah prioritas utama kami. Program ini menangani situasi tersebut dengan tingkat keseriusan dan prioritas paling tinggi,” tulis pernyataan resmi WFP.

Sebagai langkah mitigasi darurat, organisasi bantuan kesejahteraan terbesar di dunia tersebut memutuskan menghentikan sementara operasional platform registrasi mandiri itu. Langkah ini diambil demi mempercepat implementasi perbaikan sistem keamanan siber yang sangat mendesak.

Dalam pembaruan informasi terkini pada 2 Juni, WFP menyatakan platform SRA masih dinonaktifkan untuk proses sterilisasi. Kendati demikian, organisasi memastikan para penerima manfaat tidak perlu melakukan tindakan apa pun secara mandiri, dan distribusi bantuan dipastikan tetap berjalan lancar tanpa interupsi.

“WFP ingin meyakinkan semua pihak yang terdaftar melalui tautan tersebut, bantuan makanan, bantuan tunai, suplemen nutrisi, dan semua program WFP lainnya terus berjalan seperti biasa,” sebut manajemen dalam rilis resminya.

Pihak WFP juga mengimbau bagi yang sudah terdaftar di Self-Registration Application (SRA), pendaftaran tetap valid. Tidak perlu memperbarui, menghapus, atau mendaftarkan ulang informasi.

Berdasarkan laporan pertama dari media investigasi kemanusiaan The New Humanitarian, serangan siber ini sebenarnya telah terdeteksi sejak 14 Mei.

WFP kemudian memverifikasi skala peretasan memang mencapai kisaran 600.000 rumah tangga. Fakta mengejutkan lain diungkap oleh seorang pembocor rahasia (whistleblower) kepada media tersebut.

Seorang pakar independen anonim dikabarkan sempat menghubungi tim WFP di Palestina untuk memperingatkan adanya celah kerentanan fatal pada aplikasi SRA, tepat dua hari sebelum organisasi mendeteksi adanya pembobolan nyata.

Di sisi lain, insiden kebocoran data ini menempatkan masyarakat Gaza dalam posisi yang semakin rentan. WFP tercatat menyokong kehidupan 1,6 miliar warga Palestina setiap bulannya yang tengah menghadapi krisis malnutrisi akut akibat konflik bersenjata dengan Israel.

Angka penerima bantuan ini merepresentasikan sekitar 77 persen dari total populasi wilayah tersebut, di mana 80 persen penduduknya berstatus pengangguran dan kehilangan kemampuan finansial untuk membeli makanan bergizi secara mandiri.

Selama ini, WFP menyalurkan tepung gandum, biskuit berenergi tinggi, dan makanan ringan berfortifikasi tinggi kepada keluarga, dapur umum komunitas, serta toko roti guna menekan potensi kelaparan massal, di samping memfasilitasi transfer uang tunai.

Bisnis.com, JAKARTA—PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tidak akan menerapkan skema pembayaran bertahap dalam seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART Alvin Iskandar Aslam mengatakan perusahaan menghormati dan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum. Menurut dia, spektrum merupakan aset strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia.

“Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, kami akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh,” kata Alvin, Sabtu (6/6/2026).

Alvin menambahkan, yang terpenting adalah alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

XLSMART berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

Perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis.com, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut Wayan, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayahunserveddanunderserveddengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband],” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025—2029.

Bisnis.com, JAKARTA —Sejumlah model iPhone lawas dikabarkan tidak akan lagi mendapatkan pembaruan sistem operasi terbaru Apple, iOS 27, yang dijadwalkan diperkenalkan dalam ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 pada 8 Juni mendatang.

Mengutip MacRumors, Sabtu (6/6/2026), pembocor produk Apple Instant Digital melalui platform Weibo menyebut iOS 27 hanya akan kompatibel dengan jajaran iPhone 12 dan model yang lebih baru.

Jika informasi tersebut akurat, maka dukungan iOS 27 tidak akan tersedia untuk iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, serta iPhone SE generasi kedua yang dirilis pada 2020. Perangkat-perangkat tersebut diperkirakan akan tetap menggunakan iOS 26 sebagai sistem operasi terbaru yang dapat dijalankannya.

Sebaliknya, iOS 27 disebut akan tersedia untuk seluruh model mulai dari seri iPhone 12 hingga lini iPhone terbaru, termasuk iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, serta iPhone SE generasi ketiga.

Meski demikian, tidak semua perangkat yang kompatibel dengan iOS 27 diperkirakan akan memperoleh fitur yang sama. Laporan tersebut menyebut fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam Apple Intelligence, termasuk pembaruan Siri yang lebih personal, kemungkinan hanya tersedia pada iPhone 15 Pro dan model yang lebih baru.

Dengan demikian, pengguna iPhone 15 Pro ke atas berpotensi mendapatkan seluruh fitur yang dibawa iOS 27, termasuk Apple Intelligence. Sementara itu, pengguna iPhone 12 hingga iPhone 15 versi non-Pro diperkirakan tetap menerima pembaruan iOS 27, tetapi tanpa sejumlah fitur AI tersebut.

Apple hingga kini belum mengumumkan daftar resmi perangkat yang akan mendapatkan iOS 27. Informasi tersebut diperkirakan akan disampaikan bersamaan dengan peluncuran sistem operasi terbaru itu dalam WWDC 2026.

Di sisi lain, laporan Memeburn menyebut perangkat yang tidak lagi memperoleh pembaruan iOS terbaru tidak akan langsung kehilangan fungsinya. Pengguna iPhone yang tidak masuk dalam daftar kompatibilitas iOS 27 masih berpeluang menerima pembaruan keamanan untuk iOS 26 selama beberapa tahun ke depan.

Namun, perangkat tersebut tidak akan memperoleh fitur-fitur baru yang diperkenalkan pada iOS 27 maupun versi sistem operasi berikutnya. Dalam jangka panjang, sejumlah aplikasi juga berpotensi menghentikan dukungan terhadap versi iOS yang lebih lama seiring meningkatnya kebutuhan sistem minimum yang ditetapkan pengembang.

Selain menghadirkan pembaruan Siri dan pengembangan Apple Intelligence, iOS 27 dikabarkan akan lebih berfokus pada peningkatan stabilitas sistem dan perbaikan bug dibandingkan menghadirkan perubahan besar pada antarmuka maupun fitur baru. Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat spekulatif hingga Apple menyampaikan pengumuman resmi pada WWDC 2026 pekan depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Google dikabarkan menandatangani kesepakatan komputasi berskala besar dengan SpaceX menjelang penawaran umum perdana saham (IPO) perusahaan tersebut.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada regulator pada Jumat, Google akan membayar sekitar US$920 juta atau setara Rp16,56 triliun per bulan mulai Oktober 2026 hingga Juni 2029.

Melalui perjanjian tersebut, Google akan memperoleh akses ke sekitar 110.000 unit GPU Nvidia, CPU, memori, dan komponen pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Melansir TechCrunch, Sabtu (6/6/2026), skala kesepakatan itu serupa dengan kontrak yang sebelumnya diumumkan SpaceX bersama Anthropic pada akhir Mei 2026. Dalam kerja sama tersebut, Anthropic menyepakati pembayaran sekitar US$1,25 miliar atau Rp22,5 triliun per bulan hingga 2029 untuk menyewa seluruh kapasitas komputasi yang tersedia di pusat data Colossus 1 di dekat Memphis, Tennessee.

Fasilitas tersebut awalnya dibangun oleh xAI, yang kini menjadi bagian dari SpaceX, untuk mendukung pengembangan AI internal perusahaan. Berdasarkan rincian yang tersedia, kapasitas komputasi yang diperoleh Google diperkirakan hanya sekitar setengah dari kapasitas yang diakses Anthropic di Colossus 1.

Meski demikian, SpaceX tidak mengungkap pusat data yang akan digunakan Google. Sebelumnya, CEO SpaceX Elon Musk menyatakan bahwa pusat data Colossus 2 akan diprioritaskan untuk kebutuhan xAI.

Berbeda dengan Anthropic yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kapasitas komputasi, Google dinilai memiliki posisi yang jauh lebih kuat. Sejumlah estimasi bahkan menyebut perusahaan tersebut sebagai salah satu pemilik infrastruktur komputasi AI terbesar di dunia.

Dalam pernyataannya, Google mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan terhadap produk AI terbarunya.

“Google Cloud dan SpaceX telah lama menjadi mitra. Ini adalah perjanjian jangka pendek yang tepat waktu untuk memastikan kami memiliki kapasitas tambahan guna memenuhi lonjakan permintaan pelanggan terhadap platform agen AI kami, Gemini Enterprise, yang ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan kami,” kata perwakilan Google.

Di sisi lain, induk usaha Google, Alphabet, juga tengah meningkatkan belanja investasinya secara agresif. Perusahaan telah mengalokasikan lebih dari US$180 miliar atau sekitar Rp3.240 triliun untuk belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini dan memperkirakan nilai tersebut akan meningkat signifikan pada 2027.

Untuk mendukung kebutuhan pendanaan itu, Alphabet juga baru mengumumkan aksi penjualan saham senilai US$80 miliar atau sekitar Rp1.440 triliun.

Seperti kontrak dengan Anthropic, perjanjian antara Google dan SpaceX juga memuat klausul pembatalan. Kedua pihak memiliki hak untuk mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan 90 hari setelah 31 Desember 2026.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa akses Google terhadap pusat data akan ditingkatkan secara bertahap hingga September 2026 dengan biaya yang lebih rendah selama masa transisi.

Dokumen itu juga menyatakan bahwa apabila SpaceX gagal menyediakan akses terhadap jumlah GPU yang telah dijanjikan hingga 30 September 2026, maka setelah masa tenggang satu bulan, Google dapat segera mengakhiri perjanjian atau menerima jumlah GPU yang tersedia dengan penyesuaian biaya bulanan yang lebih rendah.

Pengumuman kerja sama tersebut disampaikan hanya sepekan sebelum saham SpaceX diperkirakan mulai diperdagangkan di bursa Nasdaq.

Berdasarkan dokumen yang diajukan kepada regulator pasar modal Amerika Serikat, perusahaan menargetkan penghimpunan dana sekitar US$75 miliar atau setara Rp1.350 triliun dengan valuasi mencapai US$1,75 triliun. Google sendiri merupakan salah satu investor lama di SpaceX.

Setelah IPO, nilai kepemilikan saham Google di perusahaan milik Elon Musk tersebut diperkirakan mencapai lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp1.800 triliun.

Selain kerja sama komputasi AI, kedua perusahaan juga dilaporkan tengah menjajaki pembangunan pusat data orbital di luar angkasa yang disebut-sebut menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang SpaceX setelah IPO.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengoperasikan 361 base transceiver station (BTS) ramah lingkungan berteknologi solar panel pada 2025.

Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tersebut mengintegrasikan prinsip bisnis berkelanjutan ke dalam infrastruktur telekomunikasi nasional melalui pilar 'Jaga Bumi', sebuah langkah meminimalkan jejak karbon operasional.

Adapun penggunaan panel surya (PLTS) pada BTS ideal untuk menyediakan catu daya yang stabil. Keunggulan utamanya meliputi kemandirian energi di daerah pelosok tanpa jaringan listrik, pengurangan emisi karbon yang signifikan, serta penghematan biaya operasional bulanan secara jangka panjang.

Komisaris Utama Telkomsel sekaligus Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz F.M. Hendropriyono mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang dampaknya sudah dan akan semakin dirasakan. Dunia usaha perlu mengambil peran lebih besar untuk mendorong praktik yang lebih hijau dan berkelanjutan dalam menghadapi ini, termasuk perusahaan telekomunikasi dalam negeri.

“Meskipun tidak berada di sektor ekstraktif, Telkomsel tetap menunjukkan kepedulian nyata terhadap keberlanjutan,” kata Diaz di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan perusahaan tidak mungkin maju sendirian tanpa lingkungan dan masyarakat di sekitarnya ikut berkembang. Perusahaan akan terus melanjutkan komitmen dalam keberlanjutan ke depan.

“Kami telah dan akan terus berinovasi dan berkembang agar kontribusi keberlanjutan Telkomsel semakin terasa, baik dari sisi jangkauan maupun kualitas dampaknya,” kata Nugroho.

Telkomsel saat ini fokus pada tiga pilar keberlanjutan perusahaan yaitu Jaga Cita, Jaga Data, Jaga Bumi. Melalui fokus Jaga Cita, Telkomsel terus memberdayakan talenta Indonesia sekaligus memperluas akses agar lebih banyak masyarakat bisa ikut maju, berpartisipasi, dan bertumbuh dalam ekonomi digital.

Sepanjang 2025, Telkomsel melayani 156,1 juta pelanggan mobile dan 10,3 juta pelanggan IndiHome B2C, didukung lebih dari 293.000 BTS di seluruh Indonesia, termasuk lebih dari 360 desa blank spot.

Pada Jaga Data, Telkomsel menjaga kepercayaan pelanggan melalui layanan yang aman, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Telkomsel terus memperkuat tata kelola melalui sistem manajemen informasi berstandar ISO 27001, ISO 27701, dan ISO 25010 untuk perlindungan data dan siber andal.

Kemudian melalui Jaga Bumi, Telkomsel meminimalkan jejak karbon dan menjaga operasional layanan tetap hadir saat dibutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta Platforms Inc. dilaporkan mengambil langkah radikal dengan menempatkan infrastruktur cip kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai miliaran dolar di dalam struktur tenda raksasa di New Albany, Ohio, sebagai strategi memangkas waktu konstruksi hingga separuh demi mempercepat peluncuran model AI di tengah tekanan koreksi saham perseroan.

Langkah raksasa teknologi ini dinilai mengadopsi kombinasi taktik operasional yang sebelumnya dipopulerkan oleh Tesla dan xAI. Demi mengejar ketertinggalan, induk usaha Facebook tersebut membangun enam struktur tenda besar—atau yang secara resmi disebut perusahaan sebagai rapid deployment structures (struktur penyebaran cepat).

Dilansir dari Techcrunch, Jumat (5/6/2026) sinyal perubahan haluan dalam metode pembangunan ruang peladen (server) ini diungkapkan oleh Michael Thomas, pendiri Cleanview, sebuah lembaga yang aktif melacak penempatan pusat data global.

Melalui tinjauan dokumen izin lokal dan analisis citra satelit, Thomas menemukan Meta mulai membangun lima tenda berukuran masing-masing 125.000 kaki persegi antara April dan Juni. Berdasarkan foto satelit terbaru, seluruh struktur tersebut kini telah selesai berdiri.

Rencana penggunaan tenda tahan cuaca untuk menampung pusat data berkapasitas multi-gigawatt ini sebenarnya pernah diungkapkan oleh CEO Meta, Mark Zuckerberg, pada tahun lalu. Namun, temuan visual terbaru ini memperlihatkan skala proyek dan kecepatan konstruksi yang jauh melampaui prediksi pasar.

Untuk memasok daya ke klaster tersebut, Meta mengandalkan turbin gas modular berkapasitas 200 megawatt (MW) di sekitar lokasi, sebuah metode pemenuhan energi mandiri (off-grid) yang sebelumnya dipopulerkan oleh xAI milik Elon Musk.

Langkah ekspansi dengan metode tidak konvensional ini diambil di tengah perjuangan keras Meta melepas model AI terbaru mereka kepada komunitas pengembang. Laporan teranyar mengindikasikan model AI terbaru Meta yang dinamai Muse Spark sebenarnya telah rampung. Kendati demikian, perilisan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang sangat diandalkan oleh para pengembang eksternal terus mengalami penundaan berulang kali akibat keterbatasan kapasitas komputasi.

Di sisi lain, adopsi struktur tenda ini menjadi opsi rasional bagi manajemen untuk meredam kekhawatiran para pemegang saham di bursa Wall Street. Meta sebelumnya memproyeksikan belanja modal (capital expenditure) untuk kebutuhan pusat data dan infrastruktur penunjang lainnya dapat menyentuh angka US$145 miliar.

Besarnya angka investasi tersebut direspons negatif oleh pasar, tercermin dari pergerakan saham Meta yang mencatatkan koreksi hingga 5% sepanjang tahun ini.

Pemanfaatan rapid deployment structures menjadi salah satu cara paling efektif bagi perusahaan untuk memangkas tagihan serta menekan pembengkakan biaya konstruksi bangunan permanen.

Penggunaan struktur semi-permanen ini mengingatkan pelaku industri pada aksi korporasi Tesla saat mendirikan tenda darurat di area parkir pabrik Fremont, California, demi mengakselerasi produksi massal sedan Model 3 beberapa tahun lalu. Di dalam tenda milik Meta ini, ribuan cip AI berkinerja tinggi akan mulai dioperasikan secara penuh untuk melatih algoritma masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Owner & Managing Director Spentera Group, Thomas Gregory, meyakini manajemen perbankan dan perusahaan keuangan tetap akan menyiapkan dana untuk pertahanan digital lantaran anggaran keamanan siber memiliki sifat krusial dan bukan lagi sebuah pilihan.

Thomas berpendapat dampak kerugian dari serangan siber pada sektor jasa keuangan bersifat langsung. Keberadaan celah business logic, seperti manipulasi limit atau saldo, memberikan efek kerugian finansial nyata jika sampai kebobolan.

Nilai kehilangan tersebut diestimasi jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran (spending) untuk kebutuhan pengujian keamanan siber.

Di sisi lain, aturan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terkait regulasi finansial mewajibkan kepemilikan sistem keamanan yang kuat, sehingga alokasi anggaran untuk cybersecurity harus tetap tersedia.

Oleh sebab itu, dia optimistis solusi Wolvesight yang diluncurkan perusahaan akan tetap digandrungi oleh perusahaan finansial di tengah rencana sejumlah perusahaan keuangan yang merevisi kembali prioritas belanja IT, termasuk perihal solusi keamanan siber.

“Kehadiran Wolvesight akan mempercepat proses pengujian dan mampu meng-cover aplikasi-aplikasi yang belum sempat dilakukan uji keamanan akibat antrean pengujian yang menumpuk yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan,” kata Thomas kepada Bisnis, Jumat (5/6/2026).

Wolvesight merupakan sebuah platform aplikasi inovasi cyber security berbasis artificial intelligence (AI) karya anak bangsa. Platform ini membantu sektor industri, perbankan, keuangan digital, fintech, asuransi, dan perusahaan strategis lainnya dalam melakukan penetration testing serta mendeteksi celah keamanan dari alur bisnis aplikasi.

Thomas menyampaikan platform ini hadir untuk mengatasi kendala operasional yang selama ini dihadapi industri. Kerentanan terbesar dalam sistem keuangan digital tidak selalu berasal dari kode program yang jebol, melainkan dari alur transaksi, persetujuan, dan otorisasi yang tidak cukup kuat.

Selama ini, pengujian pada bagian tersebut masih sangat manual dan dapat memakan waktu berminggu-minggu. Target awal Wolvesight saat ini adalah membangun kepercayaan (trust) dan edukasi pasar melalui beberapa perusahaan yang menjadi early adopters.

“Wolvesight secara jangka panjang juga akan fokus pada edukasi untuk reshaping bisnis penetration testing. Jika dulu pentest sangat bergantung pada keahlian (expertise) orang secara manual, ke depan kita ingin mengombinasikan keduanya (AI dan manusia) agar prosesnya jauh lebih efisien dan akurat,” kata Thomas.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan keamanan siber kini menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan, aman, dan inklusif sesuai visi Presiden Prabowo Subianto pada World Governments Summit 2025.

Teuku menilai Wolvesight menjadi bukti kemampuan Indonesia menghadirkan solusi digital inovatif yang kompetitif. Berbeda dari vulnerability scanner konvensional yang mendeteksi celah teknis seperti SQL Injection atau Cross-Site Scripting (XSS), Wolvesight dirancang khusus menguji keamanan alur bisnis.

Celah ini rawan disalahgunakan pelaku untuk memanipulasi nominal transaksi atau melakukan bypass persetujuan berjenjang. Melalui pendekatan multi-agent AI, platform ini bekerja otonom menyusun skenario serangan dan simulasi eksploitasi secara terkontrol, dengan validasi akhir yang tetap dikawal oleh senior pentester berpengalaman di sektor perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Apple Music dikabarkan menyiapkan kejutan berupa opsi layanan gratis dengan dukungan iklan atau paket berlangganan berbiaya murah, menyusul temuan rangkaian baris kode mencurigakan dalam pembaruan aplikasi versi Beta.

Perubahan model bisnis ini diduga demi mengejar ketertinggalan pangsa pasar dari Spotify dengan merangkul pelanggan baru.

Selama lebih dari satu dekade, Apple Music dikenal sebagai platform eksklusif yang mengharamkan layanan tanpa bayar. Sejak meluncur pada 2015, pengguna wajib merogoh kocek jika ingin menikmati jutaan lagu di dalamnya. Namun, dogma yang dipertahankan sekian lama tersebut tampaknya mulai goyah.

Sinyal perubahan haluan ini pertama kali diendus oleh Aaron Perris, seorang analis dari MacRumors. Dia mendapati rangkaian baris kode yang tidak normal dalam pembaruan Apple Music versi Beta. Di dalamnya ada tulisan pesan peringatan seperti "premium access required"(diperlukan akses premium) dan "can’t skip any more tracks" (tidak dapat melewati lagu lagi).

Kombinasi kedua pesan ini menimbulkan perdebatan, termasuk salah satunya dugaan bahwa Apple tengah merancang ruang bagi pengguna non-berlangganan. Opsi lainnya, Apple mungkin tidak merilisnya secara cuma-cuma, melainkan meluncurkan paket dengan harga jauh lebih murah daripada paket standar saat ini.

Menariknya, kode ini justru ditemukan pada aplikasi Apple Music versi Android. Meski begitu, sejumlah pakar meyakini jika fitur ini benar-benar dirilis, Apple dipastikan akan menggelontorkannya secara serentak, baik untuk pengguna iOS maupun Android.

Apple Music memiliki lebih dari 94 juta pelanggan berbayar secara global, menjadikannya layanan streaming musik terbesar kedua di dunia setelah Spotify.

Angka ini merupakan pertumbuhan yang stabil bagi ekosistem Apple yang menjangkau lebih dari 167 negara. Sementara itu di Indonesia, meskipun Spotify dan YouTube Music lebih mendominasi, Apple Music tetap memiliki pangsa pasar sekitar 17,8% di kalangan pendengar usia muda dan milenial pada 2025.