#30 tag 24jam
Kinerja IHT Menurun, Penerimaan Negara Wilker KPPN Malang Turun 8,44%
Pendapatan KPPN Malang turun 8,44% pada Maret 2026 akibat penurunan kinerja industri hasil tembakau, meski pajak penghasilan dan PPN tumbuh. [285] url asal
#pendapatan-negara #kppn-malang #penurunan-pendapatan #industri-hasil-tembakau #penerimaan-perpajakan #pajak-penghasilan #pajak-pertambahan-nilai #penerimaan-cukai #pnbp-malang #fluktuasi-cukai #tarif
(Bisnis.Com - Terbaru) 19/04/26 19:15
v/196052/
Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp26,07 triliun pada Maret 2026 atau mengalami penurunan sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) yang dipicu penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT)
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp1,69 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 52,43% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh sebesar 9,52%(y-o-y).
“Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp19,36 triliun turun sebesar 17,54% (y-o-y),” ujarnya dikutip Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,03% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai fluktuasi penerimaan cukai sangat signifikan dalam memengaruhi kinerja pendapatan di wilker KPPN Malang.
Isu penambahan layer tarif cukai, kata dia, sepertinya berdampak signifikan terhadap ketidakpastian perlindungan market produsen rokok legal dan disisi lain marketnya semakin tergerus oleh rokok ilegal yang tak kenal jera untuk terus berproduksi dan mendistribusikan pada pasar secara lebih terbuka dan masif.
Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat yang terkuras pada momen Ramadan dan Idulfitri dapat mendorong konsumen rokok legal bergeser ke konsumsi rokok ilegal karena pertimbangan harga yang jauh lebih murah dan mudah didapat di pasaran.
Karena itulah, dia menegaskan, situasi ini sangat berdampak pada moderasi capaian penerimaan cukai di triwulan I/2026. Jika pemerintah peka, seharusnya pemerinth lebih mendengar aspirasi para produsen rokok legal untuk menghentikan rencana penambahan layer tarif baru dan lebih memprioritaskan penggakkan hukum dalam upaya penindakan dan pemberantasan rokok ilegal.
Data Lengkap Penerimaan Negara di Malang Oktober 2025 yang Capai Rp94,28 Triliun
Realisasi penerimaan negara di KPPN Malang mencapai Rp94,28 triliun hingga Oktober 2025, didominasi cukai Rp74,99 triliun. Pajak dan PNBP juga berkontribusi. [321] url asal
#penerimaan-negara #kppn-malang #realisasi-penerimaan #cukai-rokok #pajak-penghasilan #pajak-pertambahan-nilai #pnbp-malang #belanja-negara #belanja-pemerintah-pusat #belanja-pegawai #belanja-barang
(Bisnis.Com - Terbaru) 10/11/25 14:55
v/33838/
Bisnis.com, MALANG — Realisasi penerimaan negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Malang mencapai Rp94,28 triliun hingga Oktober 2025.
Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi penerimaan negara itu tumbuh 1,59% (year on year/YoY) atau dari periode yang sama tahun lalu. Adapun, wilayah kerja KPPN Malang mencakup Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan.
“Cukai menyumbang Rp74,99 triliun, naik sebesar 5,33% [YoY],” ujar Rusna, dikutip pada Senin (10/11/2025).
Selain cukai, kata dia, realisasi pendapatan negara wilayah itu juga ditopang penerimaan perpajakan yang terdiri atasi pajak penghasilan sebesar Rp4,82 triliun, mengalami kontraksi sebesar 9,65% (YoY).
Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp12,18 triliun atau turun 18,48% (YoY), Penerimaan PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp429,14 miliar atau 171,79% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 9,56% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk Belanja Negara s.d 31 Oktober 2025, kata dia, telah terealisasi 79,92% atau Rp12,06 triliun, mengalami penurunan 4,66% (YoY). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,91% (YoY).
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 84,60% dan Belanja Barang yang terealisasi65,60%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 29,85%, dan belanja Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 86,69%.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai cukai rokok tetap menjadi tumpuan penerimaan negara, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang.Penerimaan dari cukai IHT ini, kata dia, dapat terus meningkat jika operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan lebih masif dan berkelanjutan sehingga dapat menekan kerugian atau kebocoran penerima negara.
“PPN dan PPNB akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang atraktif. Sementara itu, belanja negara harus dipercepat pada dua bulan terakhir ini agar tidak memperbesar SiLPA di tingkat K/L maupun pemda,” ucapnya. (K24)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)