IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendorong pelaku industri memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk menanggung beban pajak pekerja.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan alokasi anggaran insentif PPh 21 DTP tahun ini meningkat, seiring tingginya permintaan dari dunia usaha. Kebijakan ini juga mengacu pada ketentuan dalam PMK 10/2025.

“Harapannya hingga Desember dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Misalnya, jika sebelumnya upah Rp10 juta dikenakan potongan pajak 5 persen, dengan skema DTP maka tidak ada pemotongan,” ujar Inge dalam media briefing di PT Mitra Saruta Indonesia, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, insentif ini menyasar pekerja di sektor industri tertentu, antara lain industri alas kaki, tekstil dan produk tekstil, hingga furnitur.

Adapun mekanismenya, perusahaan terlebih dahulu membayarkan PPh 21 pekerja secara tunai. Selanjutnya, perusahaan melaporkan melalui SPT untuk kemudian mendapatkan penggantian dari pemerintah.

Inge menegaskan, skema PPh 21 DTP bukan berarti pajak dihapuskan. Pemerintah tetap membayarkan kewajiban tersebut dan mencatatnya sebagai bagian dari penerimaan negara.

“Ini bukan pajak yang tidak dibayar, melainkan pemerintah yang menanggungnya. Jadi tidak ada kehilangan potensi penerimaan negara,” katanya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bergeliat mendongkrak pertumbuhan industri padat karya, di antaranya dengan memberikan insentif pajak. Sektor padat karya memang dinilai sebagai sektor yang mampu memberikan penyediaan lapangan kerja hingga mengerek pemerataan ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa salah satu upaya Kemenkeu dalam mendongkrak pertumbuhan sektor padat karya adalah pemberian insentif. Pemerintah memang telah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang 2026 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

"Insentif diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pemerintah hadir untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran," kata Inge dalam media briefing usai kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Insentif diberikan juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan pembebasan pajak diharapkan dapat menopang kesejahteraan pekerja, terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sebanyak lima sektor memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Insentif diberikan atas PPh 21 untuk seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur selama 2026. Penghasilan yang dimaksud antara lain gaji, tunjangan tetap, dan imbalan sejenis sesuai peraturan perusahaan atau kontrak kerja.

Penerima fasilitas meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, fasilitas diberikan jika rata-rata upah per hari tidak melebihi Rp500.000.

Pekerja yang mendapatkan fasilitas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, pegawai tidak boleh menerima fasilitas PPh 21 DTP lain berdasarkan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 PMK 105/2025, PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun perusahaan memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh 21 bagi pegawai.

Pembayaran tunai PPh 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong atas fasilitas tersebut dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

"Pemerintah pun terus mengevaluasi setiap insentif yang diberikan ke pelaku usaha," kata Inge.

Apalagi, menurutnya di tengah tantangan geopolitik global, terjadi perang di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap ekonomi, terutama sektor padat karya yang menjalankan ekspor.

"Insentif lain, tunggu perkembangan global," ujar Inge.

Di sisi lain, pemerintah pun tengah menyiapkan skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yakni tax holiday. Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menggenjot permodalan bagi sektor padat karya untuk ekspor. Kepala Divisi Nia & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo menyatakan sektor padat karya menciptakan development impact.

"Investasi modal kerja diciptakan dan menghasilkan kebermanfaatan. Ini jadi poin penting, kami berusaha dari Kemenkeu untuk program yang diciptakan tidak henti-hentinya," ujar Berlianto.

Beri Dampak

Dampak dukungan insentif pun dirasakan oleh sektor padat karya, salah satunya PT Mitra Saruta Indonesia. Direktur PT Mitra Saruta Indonesia Hoo Yanto Andrian mengatakan bahwa perusahaannya bergerak di bidang tekstil, memproduksi sarung tangan.

Dia menjelaskan sektor padat karya memang sektor yang sangat rumit. Di PT Mitra Saruta terdapat sekitar 1.700 karyawan.

"Ada insentif pajak, ini cukup membantu. Kami pun berharap bisa memberikan kontribusi dan terus memberikan kontribusi buat ekspor kita," katanya.

Ditambah, kondisi geopolitik yang panas saat ini menurutnya cukup memengaruhi pasar ekspor perusahaan. Dibutuhkan dorongan agar sektor padat karya tetap bisa tumbuh. Diversifikasi pasar ekspor pun dilakukan PT Mitra Saruta Indonesia.

"Tim marketing kami jadinya lebih agresif sasar pasar yang lebih menyeluruh, terakhir kita dapat dari South Africa," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan dukungan bagi sektor padat karya memang dibutuhkan. Di Jawa Timur, sektor manufaktur telah tumbuh pesat, yakni 5,98% pada 2025. Sementara, sektor perdagangan tumbuh 3,98% dan pertanian 4,98%.

"Dari sini lah kemudian kita berharap manufaktur terus menjadi tumpuan ekonomi. Jangan sampai mengalami deindustrialisasi," ujar Emil Dardak.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus menghadirkan kemudahan layanan bagi para pensiunan, khususnya dalam mengakses dokumen perpajakan yang dibutuhkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Melalui kanal layanan digital resmi TASPEN, peserta dapat mengunduh Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas manfaat pensiun secara mandiri, cepat, dan aman tanpa perlu datang ke kantor cabang, sehingga proses pelaporan melalui e-Filing DJP Online dapat berjalan lebih efisien. Fasilitas ini disediakan untuk memastikan proses administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan, "TASPEN berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi para pensiunan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kami mengingatkan bahwa manfaat pensiun merupakan objek pajak yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, bagi peserta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan SPT Tahunan adalah wujud kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa."

Akses dan Pencetakan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Guna memudahkan peserta dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dapat diakses melalui beberapa kanal layanan sebagai berikut:

1. Melalui TOOS (TASPEN One Hour Online Service)

Peserta dapat mengakses dan mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 21 secara mandiri melalui layanan TOOS dengan login menggunakan Nomor Peserta/NIP dan kata sandi yang telah terdaftar.

2. Melalui Kantor Cabang TASPEN

Peserta yang membutuhkan bantuan dapat mengunjungi Kantor Cabang TASPEN terdekat dengan membawa identitas diri untuk mendapatkan layanan pencetakan Bukti Potong PPh Pasal 21.

3. Melalui Sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 juga dapat diakses melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketersediaan data pada sistem tersebut, menggunakan akun perpajakan masing-masing peserta.

Petunjuk Teknis Pencetakan Mandiri Bukti Potong PPh Pasal 21 melalui TOOS

Sebagai pedoman bagi peserta dalam mengakses dan mencetak E-SPT Pajak Pensiun secara mandiri, berikut langkah-langkah resmi yang dapat diikuti:

1. Buka pada website TOOS melalui tos.taspen.co.id
2. Masuk/login dengan akun terdaftar, atau daftar/sign up jika belum memiliki akun.
3. Klik pada menu Bukti Potong Pajak Pensiun.
4. Pilih Tahun SPT selanjutnya klik cek Bukti Potong.
5. Lalu klik cetak untuk mencetak Bukti Potong dalam bentuk pdf.
6. Cetak Bukti Potong selesai dan akan muncul dalam bentuk PDF.

Sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, TASPEN terus memastikan setiap kanal layanan berjalan optimal, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh peserta, termasuk dalam mendukung kebutuhan administrasi perpajakan.

Apabila peserta mengalami kendala dalam proses login, registrasi, maupun pencetakan E-SPT, peserta pensiunan dapat menghubungi Call Center resmi TASPEN di 1500919 atau mendatangi Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) terdekat untuk memperoleh bantuan layanan secara langsung. Untuk menghindari informasi yang tidak akurat, peserta diimbau memastikan seluruh informasi diperoleh melalui situs resmi perusahaan serta kanal media sosial resmi TASPEN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) terus menghadirkan kemudahan layanan bagi para pensiunan. Kkhususnya dalam mengakses dokumen perpajakan yang dibutuhkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Melalui kanal layanan digital resmi TASPEN, peserta bisa mengunduh Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas manfaat pensiun secara mandiri, cepat, dan aman tanpa perlu ke kantor cabang, sehingga pelaporan melalui e-Filing DJP Online berjalan lebih efisien .

Fasilitas ini disediakan untuk memastikan proses administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien.

Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan, TASPEN berkomitmen memberikan kemudahan bagi para pensiunan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

‘’Kami mengingatkan, manfaat pensiun merupakan objek pajak yang sah menurut UU. Bagi peserta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan SPT Tahunan adalah wujud kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa," katanya dalam keterangan Rabu (25/32026).

Akses dan Pencetakan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Guna memudahkan peserta memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dapat diakses melalui beberapa kanal layanan sebagai berikut:

1.Melalui TOOS (TASPEN One Hour Online Service)

Peserta dapat mengakses dan mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 21 secara mandiri melalui layanan TOOS dengan login menggunakan Nomor Peserta/NIP dan kata sandi yang telah terdaftar.

2.Melalui Kantor Cabang TASPEN

Peserta yang membutuhkan bantuan dapat mengunjungi Kantor Cabang TASPEN terdekat dengan membawa identitas diri untuk mendapatkan layanan pencetakan Bukti Potong PPh Pasal 21.

3.Melalui Sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 juga dapat diakses melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketersediaan data pada sistem tersebut, menggunakan akun perpajakan masing-masing peserta.

Petunjuk Teknis Pencetakan Mandiri Bukti Potong PPh Pasal 21 Melalui TOOS

Sebagai pedoman bagi peserta dalam mengakses dan mencetak E-SPT Pajak Pensiun secara mandiri, berikut langkah-langkah resmi yang dapat diikuti:

1.Buka pada website TOOS melalui tos.taspen.co.id

2.Masuk/login dengan akun terdaftar, atau daftar/sign up jika belum memiliki akun.

3.Klik pada menu Bukti Potong Pajak Pensiun.

4.Pilih Tahun SPT selanjutnya klik cek Bukti Potong.

5.Lalu klik cetak untuk mencetak Bukti Potong dalam bentuk pdf.

6.Cetak Bukti Potong selesai dan akan muncul dalam bentuk PDF.

Sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, TASPEN terus memastikan setiap kanal layanan berjalan optimal, responsif, dan mudah diakses seluruh peserta, termasuk dalam mendukung kebutuhan administrasi perpajakan.

Apabila peserta mengalami kendala dalam proses login, registrasi, maupun pencetakan E-SPT, peserta pensiunan dapat menghubungi Call Center resmi TASPEN di 1500919 atau mendatangi Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) terdekat untuk memperoleh bantuan layanan secara langsung.

Untuk menghindari informasi yang tidak akurat, peserta diimbau memastikan seluruh informasi diperoleh melalui situs resmi perusahaan serta kanal media sosial resmi TASPEN.

KOMPAS.com - Pada 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bisa dilakukan secara online melalui Coretax.

Bila wajib pajak tak berkenan melaporkan secara online, bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Pelaporan SPT dibuat online untuk memperingkas dan mempercepat proses, sehingga target penerimaan pajak segera tercapai. Sistem Coretax menjembatani hal ini dengan operator bisa memantau secara real-time perkembangan berapa wajib pajak yang sudah melapor SPT Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan agar masyarakat segera melaporkan SPT, supaya saat Lebaran tak ada tanggungan berurusan dengan administrasi DJP.

“Supaya Lebarannya betul-betul kembali fitri, perpajakannya segera dilaporkan saja. Daripada nanti Lebarannya kurang ikhlas, lebih baik sudah selesai kewajibannya,” ujar Bimo dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Lantas bagaimana cara melapor SPT Tahunan di Coretax? sebelum itu setelah aktivasi akun Coretax, wajib pajak perlu memeriksa bukti potongBPA1. Berikut caranya dikutip dari pajak.go.id.

Cara unduh bukti potong PPh 21

• Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
• Setelah masuk, pilih modul Portal Saya lalu klik menu Dokumen Saya
• Lalu cari dokumen berjudul Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)
• Gulir tabel ke bagian kanan dan klik tombol Unduh untuk download bukti potong
• Bila dokumen belum muncul klik tombol refresh

Cara unggah bukti potong

Setelah mengunduhnya, wajib pajak bisa mengisi lalu mengunggah bukti potong BPA1. Berikut caranya.

• Buka menu Surat Pemberitahuan (SPT) lalu klik konsep SPT Tahunan
• Lalu masuk ke bagian Lampiran SPT, pilih Daftar Bukti Potong atau Pemungutan Pajak Penghasilan
• Pada bagian tersebut, wajib pajak dapat menambahkan data dengan memilih opsi Tambah Data atau Upload Dokumen, kemudian mengisi informasi sesuai dengan bukti potong yang dimiliki
• Setelah data dimasukkan dan dokumen diunggah, pengguna dapat menyimpan data tersebut sebelum melanjutkan proses pelaporan SPT
• Namun, apabila bukti potong sudah dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat dalam sistem DJP, data biasanya akan muncul secara otomatis saat pengisian SPT
• Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengunggah dokumen tersebut kembali

Cara lapor SPT Tahunan

• Kunjungi laman https://coretaxdjp.pajak.go.id/
• Pada Coretax DJP akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT
• Pilih PPh Orang Pribadi kemudian klik tombol Lanjut
• Pilih SPT Tahunan dan masukkan periode dan tahun pajak (misalnya Januari - Desember 2025). Klik tombol Lanjut
• Pilih model SPT: “Normal” untuk pelaporan pertama kali, dan “Pembetulan” untuk membetulkan dan menyampaikan kembali SPT yang sudah pernah disampaikan
• Klik tombol Buat Konsep SPT
• Klik icon pensil ???? untuk memulai pengisian formulir SPT.
• Klik tombol Posting dan sistem akan secara otomatis mengisi sejumlah data pada formulir induk dan lampiran SPT
• Periksa kembali data yang telah diisikan oleh sistem. Lakukan perbaikan apabila diperlukan
• Isi dan lengkapi semua bagian SPT. Anda dapat mengikuti instruksi pada artikel terkait atau video tutorial di bawah
• Untuk melaporkan SPT, klik tombol Bayar dan Lapor
• Pilih penyedia penandatangan kemudian isi tanda tangan digital berupa ID dan kata sandi untuk validasi akhir pembuatan SPT
• Klik tombol Simpan kemudian Konfirmasi Tanda Tangan
• SPT yang berstatus kurang bayar akan pindah dari bagian konsep SPT ke SPT menunggu pembayaran
• SPT yang telah selesai dilaporkan akan berpindah ke bagian SPT Dilaporkan
• SPT yang sudah dilaporkan bisa diunduh sebagai dokumen bukti bagi wajib pajak

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Cara Cek dan Upload Bukti Potong PPh 21 lewat Coretax DJP"

KOMPAS.com - Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan swasta dipastikan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, pengenaan pajak THR 2026 kepada karyawan swasta dan buruh sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Hal ini menyebabkan adanya kecemburuan sosial, sebab pajak THR ASN 2026 ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berangkat dari sini, pemerintah mengkaji usulan pembebasan pajak THR bagi karyawan swasta dan buruh.

"(Usulannya) harus kita kaji lagi," ujar Yassierli dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

Meski demikian, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti, mengatakan bila THR karyawan swasta dan buruh bisa diterima utuh tanpa kena potongan pajak.

Cara THR karyawan swasta tak dikenai pajak

Inge menjelaskan ada skema penghitungan gross up agar THR karyawan swasta tak dikenai pajak. Artinya pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja.

"Bagi pegawai swasta (karyawan) juga ada fasilitas tunjangan pajak/pajak ditanggung pemberi kerja, artinya gaji dan THR yang diterima karyawan akan utuh jika perusahaan memiliki kebijakan menanggung PPh Pasal 21 karyawan dengan memakai skema penghitungan gross up," ucap Inge dikutip dari Kompas.com, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, skema gross up merupakan cara win-win solution bagi perusahaan maupun karyawan yang bekerja di sana. Perusahaan yang bersedia membayar pajak karyawannya dikenai pengurang penghasilan bruto, yang mempermudah pelaporan pajak ke DJP.

"Bagi perusahaan kenaikan biaya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible) sepanjang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan," beber Inge.

Selain itu ada pula karyawan swasta yang tak dikenai potongan pajak THR. Karyawan ini bekerja di sektor tertentu dan pajaknya ditanggung pemerintah.

Mereka merupakan pekerja yang berkarya di sektor padat karya, menggerakkan perekonomian dari bawah hingga atas, seperti pekerja tekstil, furniture, hingga perajin kulit.

Sektor jasa juga tak kena potongan pajak THR seperti pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, biro perjalanan, event organizer, jasa penyelenggara pertemuan, dan yang bergerak di pelayanan wisata lainnya.

"Ada juga karyawan yang bekerja pada sektor tertentu diberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sepanjang tahun 2026 sebagaimana diatur dalam PMK 105/2025," jelasnya.

Lalu masih ada golongan penerima PPh 21 DTP, yakni pegawai swasta dengan status karyawan tetap dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan.

Purbaya tak bisa ubah aturan PPh 21

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak bisa mengubah begitu saja PPh 21 meski ada pihak-pihak yang keberatan.

Ada mekanisme panjang bila aturan tersebut diubah, seperti pengajuan kembali ke MPR/DPR RI hingga Mahkamah Konstitusi.

"Itu protes seperti itu kita menjalankan untuk pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri kan bosnya. Jadi kalau swasta protes, protes ke bosnya juga," ujarnya.

Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai usulan THR 2026 karyawan swasta tak dikenai PPh 21.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa THR Karyawan Swasta Dipotong Pajak tapi ASN Tidak? Ini Jawaban DJP" dan "Pemerintah Kaji Usulan THR Buruh Bebas Pajak"

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberlakukan berbeda terhadap tunjangan hari raya (THR) yang diterima oleh karyawan swasta dan aparatur sipil negara alias ASN. Karyawan swasta dikenakan pajak, ASN hingga TNI-Polri pajaknya ditanggung oleh pemerintah alias penuh tanpa potongan.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan sejatinya THR secara keseluruhan dikenai pajak. Sebab, THR merupakan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun. Bedanya, pajak THR bagi abdi negara ditanggung oleh APBN sebagaimana pokok THR.

"THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun, bisa satu kali atau dua kali. Kalau ASN dan TNI-Polri, itu juga dipotong [pajak], hanya karena pendanaannya dari APBN, itu ditanggung oleh pemerintah," ujar Bimo kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Tidak hanya ASN, Bimo menyebut pajak penghasilan (PPh) untuk beberapa sektor swasta juga ditanggung pemerintah melalui mekanisme insentif PPh 21 DTP.

Bimo juga merespons keluhan masyarakat terkait dengan pemajakan THR, yang dinilai disebabkan oleh skema tarif efektif rata-rata atau TER. Dia menjelaskan bahwa sejatinya skema TER hanya merupakan cara penghitungan baru PPh 21.

Penyederhanaan pemotongan pajak bulanan itu dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto langsung dengan persentase tarif TER A, B atau C berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Sebenarnya [TER] enggak masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara even per bulan," terangnya.

Skema Pemotongan Pajak

Sebagaimana diketahui, skema TER mulai berlaku 2024 lalu. DJP menjelaskan bahwa skema TER tidak memberikan beban pajak tambahan. Skema itu mengubah beban PPh 21 yang sebelumnya ditumpuk pada Desember setiap tahunnya, kini menjadi merata hampir setiap bulan.

Penerapan skema TER itu membuat THR yang diberikan turut dipotong pada bulan pemberiannya. Dengan demikian, nantinya potongan pajak Desember atau akhir tahun menjadi lebih kecil.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR kepada pegawainya maksimal tujuh hari sebelum Idulfitri. Hal ini tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Sementara itu, THR untuk ASN dan TNI Polri sudah mulai dibayarkan oleh Kemenkeu. Total anggaran yang disiapkan dari APBN yakni Rp55 triliun.

Buruh Tolak Pajak THR

Sementara itu, serikat buruh di Jawa Barat menolak keputusan pemerintah mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan buruh sudah lama menyuarakan hal tersebut namun tidak digubris pemerintah.

"Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali. Pemerintah justru melakukan revisi itu terhadap PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang beberapa industri padat karya yang PPH 21 pajak penghasilan PTKP-nya di bawah 10 juta enggak kena pajak," ucap Roy Jinto dikutip Senin (9/3/2026).

Roy memastikan, kondisi di lapangan tetap berbeda yang mana para buruh tetap mendapatkan potongan pajak untuk THR meski diberikan bukan setiap bulan seperti gaji.

"Tetapi kan THR-nya enggak.THR-nya tetap kena pajak. Padahal kalau kita melihat di sana, THR itu kan bukan semacam penghasilan yang rutin itu setiap bulan didapatkan, kan itu dianggap bonus atau hadiah hari raya yang diterima satu tahun sekali gitu," ucap dia.

Serikat buruh di Jabar, kata dia, sudah menyampaikan keberatan soal potongan pajak THR ini sebelum masuk bulan ramadan, termasuk soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang turut terkena potongan pajak.

"Itu sudah beberapa kali kita suarakan, tapi sampai hari ini memang belum direspons dan pemerintah masih tetap menetapkan THR itu dikenakan pajak PPh gitu," katanya.

Potongan pajak THR ini juga secara langsung berdampak kepada para buruh, perusahaan mengalami kondisi yang sama di mana mereka menginginkan agar buruh mendapatkan langsung hak THR secara utuh.

"Berdampak langsung karena kan langsung wajib perusahaan melakukan pemotongan itu. Karena kan perusahaan juga enggak mau kalau enggak dipotong, pasti perusahaan yang menanggung beban kan gitu," tutur dia.

Sementara dalam regulasi, pajak PPh itu harusnya dipotong jika diberikan dari perusahaan ke buruh secara berkala setiap satu bulan, sedangkan THR tidak diterima buruh seperti gaji.

"Ini satu bulan langsung dipotong. Bukan rutin dan kalau kita lihat statement dari pemerintah kan untuk tahun ini tetap pajak THR itu tetap dipotong, karena pemasukan negara sebagian besar dari situ ya," ujarnya.

Menurutnya jika diambil rata-rata semisal upah Kota Bandung 5% atau sekitar Rp200.000 per orang. "Kalau dari buruh formal hampir Rp52 juta kan, ya sekitar bisa Rp10 triliunlah," katanya.

Sementara untuk ASN dan TNI Polri sendiri pajak THR dibayarkan oleh negara dalam artian tidak dilakukan pemotongan atau utuh. Dia menilai ada diskriminasi terhadap sektor swasta meski semuanya mendapatkan potongan pajak.

"Ya, kalau ASN tidak dipotong pajak ke THR, sedangkan mereka juga mendapatkan itu ya berarti diskriminasi dong yang swasta yang dibebankan untuk membiayai negara ini. Pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan untuk urusan pajak THR. Pihak swasta jangan hanya dijadikan alat untuk memberikan keuntungan banyak, sementara uang pajak tersebut juga nantinya kembali ke rakyat. Harusnya kalau memang itu aturan untuk setiap orang yang menerima penghasilan ya, harus dipotong pajak kalau memang itu aturan setiap orang yang mendapatkan penghasilan atau bonus atau hadiah akhir tahun," ujarnya.

Apalagi, uang satu kali gaji ini sudah banyak ditunggu buruh dan mayoritas sudah dipersiapkan untuk memberikan kebutuhan kepada anggota keluarganya dan urusan lainnya.

"Di mana pada saat bulan puasa mau menjelang lebaran, masyarakat terutama buruh sangat membutuhkan dana yang besar untuk perayaan hari raya Idulfitri, menghadapi Lebaran, mudik dan lain sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Serikat buruh di Jawa Barat menolak keputusan pemerintah mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan buruh sudah lama menyuarakan hal tersebut namun tidak digubris pemerintah.

"Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali. Pemerintah justru melakukan revisi itu terhadap PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang beberapa industri padat karya yang PPH 21 pajak penghasilan PTKP-nya di bawah 10 juta enggak kena pajak," ucap Roy Jinto dikutip Senin (9/3/2026).

Roy memastikan, kondisi di lapangan tetap berbeda yang mana para buruh tetap mendapatkan potongan pajak untuk THR meski diberikan bukan setiap bulan seperti gaji.

"Tetapi kan THR-nya enggak.THR-nya tetap kena pajak. Padahal kalau kita melihat di sana, THR itu kan bukan semacam penghasilan yang rutin itu setiap bulan didapatkan, kan itu dianggap bonus atau hadiah hari raya yang diterima satu tahun sekali gitu," ucap dia.

Serikat buruh di Jabar, kata dia, sudah menyampaikan keberatan soal potongan pajak THR ini sebelum masuk bulan ramadan, termasuk soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang turut terkena potongan pajak.

"Itu sudah beberapa kali kita suarakan, tapi sampai hari ini memang belum direspons dan pemerintah masih tetap menetapkan THR itu dikenakan pajak PPh gitu," katanya.

Potongan pajak THR ini juga secara langsung berdampak kepada para buruh, perusahaan mengalami kondisi yang sama di mana mereka menginginkan agar buruh mendapatkan langsung hak THR secara utuh.

"Berdampak langsung karena kan langsung wajib perusahaan melakukan pemotongan itu. Karena kan perusahaan juga enggak mau kalau enggak dipotong, pasti perusahaan yang menanggung beban kan gitu," tutur dia.

Sementara dalam regulasi, pajak PPh itu harusnya dipotong jika diberikan dari perusahaan ke buruh secara berkala setiap satu bulan, sedangkan THR tidak diterima buruh seperti gaji.

"Ini satu bulan langsung dipotong. Bukan rutin dan kalau kita lihat statement dari pemerintah kan untuk tahun ini tetap pajak THR itu tetap dipotong, karena pemasukan negara sebagian besar dari situ ya," ujarnya.

Menurutnya jika diambil rata-rata semisal upah Kota Bandung 5% atau sekitar Rp200.000 per orang. "Kalau dari buruh formal hampir Rp52 juta kan, ya sekitar bisa Rp10 triliunlah," katanya.

Sementara untuk ASN dan TNI Polri sendiri pajak THR dibayarkan oleh negara dalam artian tidak dilakukan pemotongan atau utuh. Dia menilai ada diskriminasi terhadap sektor swasta meski semuanya mendapatkan potongan pajak.

"Ya, kalau ASN tidak dipotong pajak ke THR, sedangkan mereka juga mendapatkan itu ya berarti diskriminasi dong yang swasta yang dibebankan untuk membiayai negara ini. Pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan untuk urusan pajak THR. Pihak swasta jangan hanya dijadikan alat untuk memberikan keuntungan banyak, sementara uang pajak tersebut juga nantinya kembali ke rakyat. Harusnya kalau memang itu aturan untuk setiap orang yang menerima penghasilan ya, harus dipotong pajak kalau memang itu aturan setiap orang yang mendapatkan penghasilan atau bonus atau hadiah akhir tahun," ujarnya.

Apalagi, uang satu kali gaji ini sudah banyak ditunggu buruh dan mayoritas sudah dipersiapkan untuk memberikan kebutuhan kepada anggota keluarganya dan urusan lainnya.

"Di mana pada saat bulan puasa mau menjelang lebaran, masyarakat terutama buruh sangat membutuhkan dana yang besar untuk perayaan hari raya Idulfitri, menghadapi Lebaran, mudik dan lain sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pungutan pajak terhadap tunjangan hari raya (THR) tidak hanya berlaku bagi swasta namun juga kepada aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan sejatinya THR secara keseluruhan dikenai pajak. Sebab, THR merupakan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun. Bedanya, pajak THR bagi abdi negara ditanggung oleh APBN sebagaimana pokok THR.

"THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun, bisa satu kali atau dua kali. Kalau ASN dan TNI-Polri, itu juga dipotong [pajak], hanya karena pendanaannya dari APBN, itu ditanggung oleh pemerintah," ujar Bimo kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Tidak hanya ASN, Bimo menyebut pajak penghasilan (PPh) untuk beberapa sektor swasta juga ditanggung pemerintah melalui mekanisme insentif PPh 21 DTP.

Bimo juga merespons keluhan masyarakat terkait dengan pemajakan THR, yang dinilai disebabkan oleh skema tarif efektif rata-rata atau TER. Dia menjelaskan bahwa sejatinya skema TER hanya merupakan cara penghitungan baru PPh 21.

Penyederhanaan pemotongan pajak bulanan itu dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto langsung dengan persentase tarif TER A, B atau C berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Sebenarnya [TER] enggak masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara even per bulan," terangnya.

Skema Pemotongan Pajak

Sebagaimana diketahui, skema TER mulai berlaku 2024 lalu. DJP menjelaskan bahwa skema TER tidak memberikan beban pajak tambahan. Skema itu mengubah beban PPh 21 yang sebelumnya ditumpuk pada Desember setiap tahunnya, kini menjadi merata hampir setiap bulan.

Penerapan skema TER itu membuat THR yang diberikan turut dipotong pada bulan pemberiannya. Dengan demikian, nantinya potongan pajak Desember atau akhir tahun menjadi lebih kecil.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR kepada pegawainya maksimal tujuh hari sebelum Idulfitri. Hal ini tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Sementara itu, THR untuk ASN dan TNI Polri sudah mulai dibayarkan oleh Kemenkeu. Total anggaran yang disiapkan dari APBN yakni Rp55 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 5.743.722 SPT hingga 4 Maret 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan seluruh pelaporan tersebut dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP.

"Dari total tersebut, sebanyak 5.741.280 SPT disampaikan melalui Coretax DJP dan 2.442 SPT melalui Coretax Form," katanya dalam keterangan resmi pada Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan jenis wajib pajak (WP), pelaporan untuk tahun buku Januari–Desember didominasi oleh WP orang pribadi (OP) karyawan sebanyak 5.112.581 SPT, disusul OP non-karyawan 502.687 SPT.

Sementara itu, WP badan yang melaporkan dalam rupiah tercatat 124.888 SPT dan dalam dollar AS sebanyak 113 SPT.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda (yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025), tercatat WP badan dalam rupiah sebanyak 990 SPT dan dalam dollar AS sebanyak 21 SPT.

Selain pelaporan SPT, Inge juga mencatat progres aktivasi akun Coretax terus meningkat. Hingga 4 Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 15.142.378.

Rinciannya terdiri atas 14.130.670 WP orang pribadi, 921.519 WP badan, 89.964 WP instansi pemerintah, serta 225 WP pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

DJP mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditetapkan guna menghindari sanksi administratif serta memastikan kepatuhan perpajakan tetap terjaga.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akan mengkaji Tunjangan Hari Raya (THR) tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Usulan THR tidak dikenakan pajak datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh.

"Harus kita kaji lagi ya," kata Yassierli ketika ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Ia memastikan pemberian THR pada tahun ini belum bisa bebas pajak sebagaimana diinginkan buruh.

"Iya, sesuai dengan peraturan (tidak bebas pajak)," ujar Yassierli.

THR memang dikenakan pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) 21. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PP tersebut punya aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi.

Kini, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif (TER) yang terbagi ke dalam kategori A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang dikenakan PPh 21 dalam tiga kategori ini adalah Rp5,4 juta.

Kategori A dibebankan kepada orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Lalu, Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).

Sedangkan Kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons desakan buruh agar tunjangan hari raya atau THR tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Yassierli memastikan THR tahun 2026 tetap dikenakan PPh Pasal 21 sesuai aturan yang berlaku.

"Sesuai peraturan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Yassierli tidak merinci lebih jauh. Ia menyebut usulan pembebasan pajak perlu dikaji bersama.

"(Usulannya) harus kita kaji lagi," ujar Yassierli.

THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai. Komponen ini termasuk objek PPh Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur penghitungan pajak THR menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata atau TER. Skema TER terbagi dalam tiga kategori, yaitu TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C.

Pengelompokan didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.

Tarif yang dikenakan berkisar 0 persen hingga 34 persen. Besaran tarif bergantung pada penghasilan bulanan yang diterima.

Ketentuan pajak THR tidak diatur dalam satu pasal khusus. Aturan mengikuti hierarki regulasi perpajakan yang berlaku.

Aparatur sipil negara, TNI, dan Polri memiliki ketentuan berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026 mengatur PPh atas THR dan gaji ke-13 ditanggung pemerintah.

Ketentuan tersebut membuat ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi.