Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pembentukan financial center, sebagaimana tertuang dalam perubahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dinilai dapat berdampak positif terhadap pasar keuangan. Kendati begitu, hal ini juga dinilai berisiko memperbesar konsentrasi industri pada bank besar.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan, bagi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4), skema financial center dan universal banking dapat memperdalam pasar keuangan dan menarik dana global.

Namun, skema ini juga berisiko memperbesar konsentrasi industri pada bank besar karena memiliki modal, teknologi, jaringan, dan izin aktivitas yang jauh lebih luas dibanding bank KBMI 1, 2, dan 3.

“Karena itu, regulator perlu memastikan financial center tidak menjadi pasar paralel yang menggerus pasar domestik, melainkan menjadi kanal masuk modal, inovasi produk, dan pembiayaan jangka panjang bagi ekonomi nasional,” kata Trioksa kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa lembaga di sektor keuangan seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menyiapkan ring fencing atau mekanisme pemisahan yang jelas antara aktivitas financial center dan pasar domestik, pengawasan konglomerasi yang lebih ketat, serta tambahan persyaratan modal dan likuiditas untuk universal banking.

Selain itu, menurutnya keempat lembaga itu perlu mewajibkan agar aktivitas di financial center tetap memberi nilai tambah bagi industri keuangan nasional. Hal ini termasuk membuka ruang kolaborasi dengan bank menengah-kecil.

“Jadi bukan sekadar memperlebar dominasi bank besar terhadap bank-bank di bawahnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI pada 4 Juni 2026 telah mengesahkan perubahan UU P2SK. Kedelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan beleid UU P2SK pada Sidang Paripurna. Seluruh partai politik yang terwakili di Senayan memberikan restu agar Omnibus Law Sektor Keuangan ini disahkan menjadi undang-undang.

Dalam catatan Bisnis, Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal mengungkapkan bahwa terdapat 17 pokok materi muatan yang telah disepakati pada pembahasan panja.

Tujuh belas pokok materi itu yakni:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠

3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);⁠

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR;⁠

5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠

6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠

7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;

8. Surat utang Danantara;

9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;

10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;

11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠

12. Aset kripto;⁠

13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;

14. Pusat finansial internasional Indonesia;

15. Penanganan piutang macet pada UMKM;

16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan

17. Bank dalam penyehatan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai dirasakan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang tahu dan tempe.

Menurutnya, keuntungan pedagang tergerus akibat kenaikan biaya bahan baku impor yang mengikuti pergerakan kurs.

Purbaya mengatakan, sejumlah pelaku usaha tahu dan tempe bahkan terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi lonjakan biaya produksi.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih impor," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha yang masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri.

"Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," katanya.

Karena itu, pemerintah menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai salah satu fokus kebijakan. Menurut Purbaya, gejolak kurs tak hanya memengaruhi dunia usaha, tetapi juga berdampak pada biaya hidup masyarakat.

Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih selaras.

Purbaya meyakini, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan BI dapat membantu menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," kata dia.

Menurut Purbaya, penguatan rupiah menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya produksi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Dengan biaya yang lebih rendah, tekanan terhadap margin keuntungan pedagang juga diharapkan berkurang.

"Kalau rupiah menguat, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ujarnya.

Sang Bendahara Negara mengatakan, pemerintah juga berupaya menjaga permintaan masyarakat terhadap produk tahu dan tempe agar usaha para pedagang tetap berjalan di tengah kenaikan biaya produksi.

"Kita mesti pastikan demand-nya (permintaan) terjaga. Jadi ada yang beli," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, perbaikan margin keuntungan pedagang tahu dan tempe sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Tergantung keberhasilan kita menjalankan nilai tukar, kan. Tapi saya rasa akan berhasil," ujarnya.

Purbaya optimistis target tersebut dapat dicapai melalui kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan BI.

Ia pun memperkirakan dampak dari sinkronisasi kebijakan tersebut tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk dirasakan masyarakat.

"Kalau kebijakan sinkron seperti ini, akan cepat," ujar Purbaya.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan telah menyepakati dua langkah untuk memperkuat stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia. Menurut Perry, kenaikan suku bunga di sejumlah negara telah mendorong keluarnya dana asing dari berbagai instrumen investasi domestik.

"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sistem perbankan. Perry menjelaskan, pemerintah tetap menempatkan dana kas di BI, sementara bank sentral memberikan remunerasi yang lebih kompetitif atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 88,15 triliun hingga akhir Mei 2026. Penyerapan anggaran tersebut seiring dengan meluasnya cakupan penerima manfaat program prioritas pemerintah di berbagai daerah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran yang telah disalurkan tersebut menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

"Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Realisasi tersebut meningkat 17,53 persen dibandingkan posisi pada April 2026 yang tercatat sebesar Rp 75 triliun.

Dari total penerima manfaat MBG, sebanyak 48,9 juta orang merupakan siswa. Sementara sekitar 14,3 juta penerima lainnya berasal dari kelompok non-siswa, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pemerintah juga terus memperluas infrastruktur pendukung pelaksanaan program. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 29.679 SPPG telah beroperasi untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

Setiap SPPG melayani sekitar 500 hingga 3.000 penerima manfaat, bergantung pada kapasitas dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Bagian dari percepatan belanja negara

Purbaya menjelaskan, peningkatan realisasi anggaran MBG merupakan bagian dari strategi percepatan belanja pemerintah guna memperkuat aktivitas ekonomi dan mempercepat manfaat program prioritas bagi masyarakat.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut dia, percepatan belanja dilakukan agar dampak program-program pemerintah dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belanja negara tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun," kata Purbaya.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan pemerintah berupaya memastikan setiap program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk MBG, berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KOMPAS TV Mereka tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga merajut harapan untuk masa depan generasi penerus bangsa. Di dapur ini, ibu-ibu rumah tangga seperti Martini bisa meng-upgrade diri.

Anggaran MBG disesuaikan demi efisiensi

Adapun anggaran MBG pada 2026 semula dialokasikan sebesar Rp 335 triliun. Namun, anggaran tersebut kemudian disesuaikan menjadi Rp 268 triliun.

Purbaya mengatakan, penyesuaian anggaran itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Ia menilai program MBG dirancang dengan tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi sehingga memungkinkan dilakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal pemerintah.

Meski demikian, Purbaya menyebut keputusan terkait kemungkinan penyesuaian anggaran lebih lanjut perlu dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengelola program.

Menurut dia, dirinya juga belum bertemu langsung dengan Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, untuk membahas perkembangan anggaran MBG.

"Kalau saya enggak tahu, kan tergantung Ketua BGN-nya. Kalau yang ketua yang baru bilang dulu sebelum jadi ketua, dia bilang bisa diatur, kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya," ujar Purbaya saat ditemui di kompleks DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menegaskan fleksibilitas tersebut penting agar program tetap berjalan efektif sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.

"Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan pengurangan anggaran dilakukan melalui berbagai langkah penghematan sesuai arahan Presiden.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

ANTARA FOTO/Andry Denisah Relawan mengisi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam ompreng di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polresta Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/3/2026). SPPG Polri Polresta Kendari menjadi SPPG ke-13 di bawah naungan Polri yang telah resmi beroperasi di Sulawesi Tenggara dari total 16 yang ada.

Bantah MBG jadi perhatian lembaga pemeringkat

Purbaya juga membantah anggapan bahwa program MBG menjadi sumber kekhawatiran lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurut dia, dalam pertemuan terakhir dengan S&P Global Ratings, lembaga tersebut tidak menyoroti dampak program MBG terhadap fiskal negara. Perhatian mereka justru tertuju pada sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik.

"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja," kata Purbaya.

Selain melakukan efisiensi anggaran, pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dilakukan BGN, agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah menerima laporan penumpukan ribuan kontainer impor.

Sidak ini lebih tepatnya dilakukan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Purbaya mengungkapkan penumpukan tersebut mencapai sekitar 3.100 kontainer dengan dokumen yang belum terselesaikan mencapai sekitar 3.000 surat.

"Saya ke sini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100," ujar Purbaya usai sidak, Sabtu (6/6).

Ia mengatakan sejumlah pelaku usaha mengeluhkan gangguan pasokan bahan baku asal impor akibat kondisi tersebut. Selain itu, penumpukan juga menyebabkan dwelling time atau waktu tinggal kontainer di pelabuhan meningkat.

Menurut Purbaya, jumlah kontainer yang menumpuk sebenarnya sudah mulai berkurang setelah dilakukan langkah percepatan.

"Kemarin sudah diinstruksi untuk diperbaiki secepatnya sih. Sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500," ujarnya.

Dari hasil peninjauan, ia menemukan salah satu penyebab penumpukan adalah meningkatnya volume barang masuk, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat.

Purbaya menilai alasan tersebut tidak masuk akal karena jika memang persoalannya seperti itu, ia tinggal meminta penambahan personal yang bekerja.

"Tadi saya tanya masalahnya apa. Ada beberapa masalah. Sebetulnya untuk saya enggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk, sehingga prosesnya lambat di sini," ujar Purbaya.

Akhirnya, guna mengatasi masalah tersebut, Purbaya meminta penambahan personel agar pelayanan dapat berlangsung selama 24 jam sampai jumlah kontainer kembali ke level normal.

"Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini," katanya.

Selain itu, Purbaya juga menemukan banyak kontainer yang sebenarnya telah selesai proses kepabeanannya, tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan tertumpuk di situ selama berbulan-bulan.

Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan di situ dinilai lebih murah dibanding menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

"Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," ujar Purbaya.

Ia pun meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengkaji aturan baru berupa sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti keadaan pada 1997-1998.

"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang sedikit mengganggu nilai tukar, tapi itu seharusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan bank sentral," ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah untuk pertama kalinya menembus Rp 18 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, Purbaya memastikan penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat kembali mendorong penguatan rupiah.

Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor.

"Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ucap Menkeu.

"Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden," ungkap dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah akan tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat nilai tukar rupiah untuk membantu pedagang tahu dan tempe yang tengah menghadapi tekanan biaya produksi.

Menurut Purbaya, salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha tahu dan tempe adalah kenaikan biaya bahan baku impor yang ikut menggerus keuntungan usaha mereka.

Ia menegaskan langkah yang harus dijaga adalah memastikan permintaan masyarakat terhadap produk tersebut tetap kuat.

"Kita mesti pastikan demand-nya (permintaan) terjaga. Jadi ada yang beli," kata Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6).

Selain menjaga permintaan, pemerintah juga berupaya memperkuat nilai tukar rupiah melalui koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Menurut dia, penguatan rupiah akan membantu menurunkan biaya produksi para pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor seperti pedagang tahu dan tempe.

"Kalau rupiah menguat, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ujarnya.

Saat ditanya apakah keuntungan pedagang tahu dan tempe dapat kembali pulih, Purbaya mengatakan hal tersebut bergantung pada keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tergantung keberhasilan kita menjalankan nilai tukar kan, tapi saya rasa akan berhasil," ujar Purbaya.

Ia optimistis target tersebut dapat tercapai karena penguatan kerja sama antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Dengan kerja sama yang lebih erat antara fiskal dan moneter," ujar Purbaya.

Mengenai waktu yang dibutuhkan hingga dampak kebijakan tersebut dirasakan masyarakat, Purbaya memperkirakan hasilnya tidak akan memakan waktu lama.

"Kalau kebijakan sinkron seperti ini, akan cepat," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Purbaya telah menyepakati dua langkah dalam penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Perry menjelaskan kedua institusi saat ini berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu ini.

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan.

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.

[Gambas:Youtube]

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi yang akan ditempuh untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini.

Bimo mengungkap sejumlah strategi seperti penguatan sistem Coretax serta kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengatakan berdoa sebagai salah satu strategi.

"Banyak doa, banyak usaha yang baik, membenarkan sistem, memperkuat Coretax, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Bimo menilai hasil perbaikan tersebut mulai terlihat seiring semakin baiknya integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Hasilnya kan sudah kelihatan. Ketika sistem makin kuat, tata kelola juga makin jelas, kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dengan integritas yang makin bagus," ujarnya.

Dalam aspek tata kelola, Bimo mengatakan seluruh proses kerja DJP secara bertahap akan terintegrasi ke dalam Coretax melalui sistem kertas kerja elektronik.

Sistem tersebut akan mencakup seluruh proses mulai dari pengawasan wajib pajak oleh Account Representative (AR), pemeriksaan, audit, hingga penanganan keberatan dan banding.

Menurut dia, digitalisasi tersebut juga bertujuan mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan data perpajakan.

Selain itu, DJP juga tengah menunggu berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait praktik perpajakan.

Ia menyinggung pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan under invoicing dan transfer pricing yang berpotensi menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Nah, kita tunggu juga, pasti ada rekomendasi perbaikan-perbaikan yang ada di situ," ujar Bimo.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs rupiah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menegaskan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter selama ini berjalan sangat erat dan akan terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi.‎

“Penguatan koordinasi fiskal, moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing. Untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Menurut Perry, terdapat dua langkah yang disepakati dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk mendukung stabilitas rupiah.‎ Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow).‎

“Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow. Ada saham, SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.‎

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” ujar Perry.‎

Ia menambahkan, sinergi yang telah terbangun selama ini akan terus diperkuat secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.‎ “Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada,” tuturnya.‎

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal.‎ “Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.

Penguatan sinkronisasi kebijakan tersebut diharapkan dirinya mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan fokus utama sinergi kedua institusi saat ini adalah memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan.

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.

"Ke depan kami akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat," kata Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan bank sentral agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin besar.

"Kami akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," ujarnya.

Purbaya meyakini sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan BI akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Tentu kalau kebijakan sudah menyatu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengenakan denda tagihan sebesar Rp97,49 miliar kepada penjual perhiasan mewah Tiffany & Co terkait kasus impor ilegal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan proses audit terhadap Tiffany & Co telah dilakukan.

"Audit bersama dilakukan oleh Direktur Audit," kata Djaka dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan audit telah rampung dan menghasilkan penetapan tagihan kepada perusahaan tersebut.

Total tagihan yang dikenakan mencapai Rp97,49 miliar. Dari jumlah tersebut, komponen terbesar berupa denda, yaitu sejumlah Rp78,5 miliar.

"Sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany & Co karena belum sampai dengan jatuh tempo," ujarnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, selain denda sebesar Rp78,5 miliar, tagihan juga mencakup kewajiban pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap dugaan praktik pelanggaran impor di balik penyegelan sejumlah gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di pusat perbelanjaan Jakarta.

Ia menyebut sebagian barang yang masuk tidak membayar bea masuk secara penuh, bahkan diduga terdapat praktik kongkalikong dalam prosesnya.

"Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Ditanya, disuruh kasih lihat form perdagangannya, form impornya segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

"Jadi memang itu barang Spanyol. Ada yang betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under-invoicing. Itu kelihatan semua," tambahnya.

Ia menjelaskan temuan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penyelundupan hingga pembayaran pajak dan bea masuk yang tidak sesuai nilai sebenarnya.

Menurut Purbaya, praktik tersebut merugikan negara karena menurunkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

"Iya, masuknya enggak bayar sebagian. Ada yang bagian separuh, ada yang under-invoicing. Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," ujarnya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam praktik tersebut dan menyatakan hal itu masih akan ditelusuri lebih lanjut.

"Sepertinya ada (yang kongkalikong). Nanti kita lihat siapa yang terlibat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik impor ilegal serta memperkuat pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha disebut telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran setelah dilakukan penindakan.

Februari lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel tiga toko perhiasan Tiffany & Co di Jakarta karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor.

Penyegelan dilakukan di gerai yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan penindakan dilakukan terhadap barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

DJBC melakukan pengumpulan data atas barang yang terdapat di toko untuk dicocokkan dengan dokumen impor yang dilaporkan perusahaan saat memasukkan barang ke Indonesia.

Pihak manajemen perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

DJBC juga membuka kemungkinan penindakan lanjutan terhadap toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta apabila ditemukan pelanggaran serupa.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak terdapat indikasi penarikan dana besar-besaran dari perbankan atau money rush di tengah anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp18 ribu per dolar AS.

Amblasnya rupiah juga disebut memicu ramainya aktivitas penukaran valuta asing (valas) di sejumlah money changer.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan kondisi sistem perbankan nasional masih stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda rush yang biasanya dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

"Kami memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush (money rush) karena situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia masih kondusif," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurut Dian, bank rush pada umumnya terjadi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang penting dilakukan oleh industri perbankan.

"Bank rush pada umumnya diakibatkan oleh isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan," tutur dia.

"Sehingga upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu harus senantiasa dilakukan oleh management bank antara lain dengan menjaga kinerja bank tetap baik, implementasi prudential banking atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta melaksanakan manajemen risiko secara aktif dalam setiap lini bisnisnya," lanjut Dian.

Pernyataan OJK muncul di tengah ramainya perhatian publik terhadap pelemahan rupiah. Aktivitas penukaran valuta asing di beberapa gerai money changer di Jakarta terlihat meningkat setelah nilai tukar rupiah menyentuh level Rp18 ribuan per dolar AS pada beberapa hari terakhir.

Sejumlah warga terlihat mengantre untuk melakukan transaksi valas. Pelemahan tersebut membuat rupiah menjadi salah satu mata uang dengan penurunan terdalam di Asia sejak awal tahun.

Dian mengakui pelemahan rupiah secara teori dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan biaya produksi yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Kami juga menyadari bahwa secara teoritis pelemahan nilai rupiah berdampak pada naiknya harga-harga barang impor atau import inflations, menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan membebani fiskal antara lain karena subsidi pemerintah masih cukup besar," katanya.

Menurut dia, sektor yang berpotensi terdampak antara lain bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, bahan baku impor, hingga barang modal yang memiliki kandungan impor tinggi.

Namun demikian, Dian menilai pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

"Di sisi lain juga pelemahan rupiah bisa membuat produk ekspor di Indonesia lebih murah dan lebih bersaing di pasar global serta membuat Indonesia menjadi semakin menarik sebagai salah satu tujuan bagi wisatawan mancanegara," ujarnya.

OJK menyebut eksposur perbankan terhadap risiko nilai tukar masih berada pada level yang aman. Hal itu tercermin dari rasio posisi devisa neti (PDN) yang jauh di bawah ambang batas maksimum.

"Pada April 2026, PDN tercatat sebesar 1,63 persen dengan posisi long. Ini menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar itu relatif terjaga dan terkendali," kata Dian.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat dampak langsung pelemahan rupiah terhadap stabilitas sektor perbankan masih relatif terbatas.

Meski demikian, OJK tetap mewaspadai risiko lanjutan apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang panjang. Kondisi itu berpotensi menekan kemampuan bayar debitur yang memiliki kewajiban dalam valuta asing dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan.

Karena itu, OJK meminta bank memastikan kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan menjaga ketahanan modal agar tetap kuat menghadapi berbagai potensi risiko.

Dian mengatakan OJK terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pergerakan nilai tukar serta dampaknya terhadap industri perbankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK juga meningkatkan fokus pengawasan individual terhadap bank-bank yang dinilai memiliki kerentanan tertentu.

Selain itu, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai skenario tekanan makroekonomi, termasuk pelemahan rupiah.

"Berdasarkan hasil stress test tersebut sektor perbankan dinilai masih mampu untuk menghadapi potensi tegangan yang timbul dari pelemahan rupiah," ujarnya.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global dan domestik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan melakukan kunjungan ke China dan Inggris pada pertengahan Juni 2026 untuk mempromosikan instrumen surat utang Indonesia, sekaligus bertemu investor global.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan surat utang.

"Saya akan ke China tanggal 16 untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Panda bond adalah surat utang global berdenominasi renminbi (RMB) untuk mengurangi ketergantungan RI pada dolar Amerika Serikat (AS).

Panda Bond menawarkan imbal hasil atau yield di kisaran 2,3 hingga 2,5 persen. Ini disebut lebih rendah daripada surat utang pemerintah dalam dolar AS atau mata uang lain.

Setelah dari China, Purbaya dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Inggris untuk menggelar pertemuan dengan investor asal Eropa.

Menurut dia, agenda tersebut bertujuan meyakinkan investor bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

"Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk investor meeting dengan Eropa, untuk meyakinkan investor sana, untuk meyakinkan bahwa memang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik," ujar Purbaya.

Purbaya memandang yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Selama pemerintah mampu memberikan keyakinan mengenai arah perekonomian ke depan, minat investor terhadap surat utang Indonesia diyakini tetap terjaga.

"Selama kita bisa meyakinkan bahwa memang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya membaik ya, enggak perlu strategi yang terlalu khusus," kata Purbaya.