Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pernyataannya mengenai niatan memajaki kapal yang melewati Selat Malaka bukanlah dalam konteks serius.

Purbaya menyebut, ucapannya dalam acara Simposium PT SMI yang digelar di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/4) itu diucapkannya secara santai sebagai perandaian.

"Jadi konteksnya bukan yang serius. Kita belum pernah merencanakannya," kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Ia mengatakan 0ernah menjadi Deputi Menteri bagian Kementerian Koordinator Kemaritiman, sehingga mengetahui aturan terkait, termasuk perjanjian internasional.

"Jadi saya tahu betul peraturannya. Penandatangan UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), enggak bisa kita mengenakan tarif untuk kapal yang lewat kecuali dalam bentuk-bentuklayanan," kata dia.

Purbaya mengatakan, dalam UNCLOS terdapat prinsipkebebasan navigasiyang menjamin hak dan pesawat terbang dari semua negara untuk berlayar bebas di laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan laut teritorial (melalui lintas damai/transit). Ia menyatakan mendukung prinsip tersebut.

“Bahkan dikebebasannavigasiitu kita mewajibkan, kita mengizinkan kapal-kapal yang lewat di situ. Bahkan kita harus menjaga keamanan di sana seperti itu,” katanya.

Di sisi lain, ia menyebut tambahan dana penerimaan yang bisa didapat bukan seperti 'jatah preman' terhadap kapal yang berlayar. Namun, dengan cara memaksimalkan servis-servis yang dimungkinkan.

"Kita kan buka alur laut baru kan yang internasional itu di Selat Sunda sama Selat Lombok, kalau enggak salah. Di situ nantilayanandioptimalkan yang bisa dilakukan oleh diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi bukan apa kayak uang reman gitu, lewat bayar lewat bayar, enggak seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, Purbaya berandai-andai untuk memungut pajak dari kapal-kapal yang melalui Selat Malaka. Bendahara negara ini ingin meniru Iran yang menerapkan "biaya tol" di Selat Hormuz.

Purbaya mengutip perkataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur strategi perdagangan dan energi dunia.

"Dan seperti Arah Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategi perdagangan dan energi dunia," kata Purbaya dalam Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).

Purbaya mencontohkan situasi di Selat Hormuz, di mana Iran 'memajaki' kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut.

"Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge. Enggak tahu betul apa salah, sekarang Iran mau memungut (biaya) untuk kapal yang lewat Selat Hormuz katanya," kata Purbaya.

Jika hal ini dapat direalisasikan, Purbaya mengatakan penerimaan pajak di Selat Malaka itu akan dibagi tiga dengan dua negara terangga yaitu Malaysia dan Singapura, dengan porsi Indonesia paling besar. Namun, itu hanya pengdaian Purbaya.

"Kalau kita bagi tiga: Indonesia, Malaysia, dan Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," kata dia.

Namun, Purbaya mengakui tidak mudah untuk merealisasikan khayalannya itu.

“Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai menyerang dalam hal ini. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan menciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita,” kata Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia menembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, sebagai hasil kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional.

Sudaryono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/4/2026) mengatakan dalam sejarah Republik Indonesia, cadangan beras pemerintah yang tertinggi yang dapat disimpan Perum Bulog terjadi pada 23 April 2026 mencapai 5.000.198 ton.

"Tertinggi sepanjang sejarah, tertinggi sepanjang Bulog ada dan tertinggi sepanjang Republik ini berdiri,” katanya.

Wamentan menyampaikan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan tonggak baru dalam ketahanan pangan nasional.

Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat meninjau Gudang Bulog Sukamaju di Kota Palembang.

Dalam kunjungan itu, ia memastikan secara langsung kondisi stok beras yang tersimpan di gudang.

Lebih jauh, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan, capaian itu menjadi momen penting yang mencerminkan keberhasilan kebijakan pangan nasional.

Menurut dia, rekor tersebut tidak terlepas dari kerja bersama lintas sektor dalam memperkuat produksi dan distribusi beras di dalam negeri.

Untuk memastikan validitas capaian tersebut, Sudaryono mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Karawang, Jawa Barat.

Peninjauan itu dilakukan guna melihat secara langsung hasil panen serta kondisi cadangan beras yang tersimpan.

“Tadi saya sudah keliling dengan kawan-kawan semua, termasuk Pak Mentan Andi Amran Sulaiman di Karawang, kita memastikan dan mengecek secara langsung hasil dan juga kondisi cadangan beras kita yang disimpan di Gudang Bulog,” katanya.

Dari hasil pengecekan tersebut, Sudaryono yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memastikan kualitas beras dalam kondisi baik.

Ia bahkan melakukan pemeriksaan secara acak, termasuk membuka karung beras yang masih tersegel untuk memastikan tidak ada penurunan mutu.

“Tadi kita cek kualitasnya bagus, ada yang satu tahun, ada yang enam bulan, semua dalam keadaan baik, tidak ada kutunya. Saya sudah cek random semua, dan yang disegel juga saya minta dibuka,” ujar dia.

Selain menjadi cadangan strategis nasional, stok beras tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program bantuan pangan kepada masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Bulog dinilai memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga beras di pasaran.

“Ini Insya-Allah in-out (first in, first out) untuk disalurkan (sebagai) bantuan pangan. Jadi Bulog prima dalam menyimpan cadangan beras pemerintah,” ujar Sudaryono.

Dari sisi produksi, Data Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton mencapai 34,69 juta ton atau 13,29 persen, dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

Sudaryono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Mulai dari petani, penyuluh pertanian, hingga dukungan aparat TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemerintah daerah.

“Selamat untuk pertanian, selamat untuk petani Indonesia. Prestasi ini harus kita jaga dan pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan seluruh rakyat Indonesia,” kata Sudaryono.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PALEMBANG — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyiapkan total 2.080 kiloliter (KL) avtur selama periode keberangkatan jemaah haji melalui Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II.

Penerbangan haji Embarkasi Palembang dijadwalkan berlangsung mulai 22 April hingga 24 Juni 2026, dengan total 16 kelompok terbang (kloter). Selama periode tersebut, kebutuhan avtur menjadi faktor krusial guna memastikan kelancaran jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat pengangkut jemaah.

Area Manager Communication Relations & CSR Sumbagsel, Rusminto Wahyudi mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan kebutuhan avtur dengan menyiapkan sistem distribusi yang andal dan terintegrasi.

“Pasokan avtur kami pastikan tetap aman melalui sistem distribusi terintegrasi hingga proses pengisian langsung ke pesawat (into-plane) di bandara. Hal ini untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan haji di Embarkasi Palembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dia menuturkan, untuk menunjang kelancaran suplai, penyaluran avtur dilakukan melalui fasilitas Aviation Fuel Terminal (AFT) SMB II yang dilengkapi dukungan infrastruktur memadai.

Selain itu, sebanyak tujuh unit mobil refueler disiagakan guna mempercepat proses pengisian bahan bakar pesawat selama periode puncak keberangkatan.

“Pertamina juga menerapkan pengelolaan logistik yang adaptif serta monitoring operasional secara berkala guna mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi avtur, terutama pada fase padat penerbangan,” jelasnya.

Rusminto menambahkan, dukungan energi yang andal menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjamin mobilitas udara jemaah.

Dengan kesiapan pasokan ini, distribusi avtur diharapkan berjalan optimal sehingga operasional penerbangan haji dari Sumatra Selatan dapat berlangsung aman, tepat waktu, dan sesuai standar.

“Kami berkomitmen memberikan layanan energi terbaik sekaligus mendoakan seluruh jemaah haji agar diberikan kelancaran perjalanan, kesehatan selama beribadah, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.

Serang (ANTARA) - Sebanyak 240 perusahaan panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 78 perusahaan peduli HIV/AIDS mendapat penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja dari Gubernur Banten.

Penghargaan dengan kategori silver, emas dan platinum ini diserahkan Gubernur Banten Andra Soni kepada perwakilan perusahaan dalam kegiatan rangkaian bulan K3 yang dimulai sejak 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2026.

“Ini bagian dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Karena kita tahu dengan K3 terjamin produktivitas mereka, kita harapkan meningkat,” kata Kepala Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Jumat.

Septo mengatakan, penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Banten terhadap perusahaan atas komitmennya dalam melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

"Kategorinya tergantung hasil nilai yang diberikan dalam penilaian pembinaan K3," kata Septo.

Selain keselamatan, Septo juga menekankan pentingnya kesehatan kerja. Dengan kondisi lingkungan kerja yang sehat, maka para pekerja bisa dipastikan akan terhindari dari HIV/AIDS.

“Maka dari itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat,” kata Septo.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni meminta para pelaku usaha yang beroperasi untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan keselamatan dan kesehatan yang terjamin, produktivitas kerja akan semakin meningkat.

Hal itu dikatakan Andra Soni saat memberikan penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/4).

Selain menyerahkan sejumlah penghargaan, pada kesempatan itu Gubernur Andra Soni juga menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan.

Santunan diserahkan kepada para ahli waris seperti Ibu Rohilah dari Kota Cilegon, Maemunah dari Kabupaten Tangerang dan Samsidi dari Kota Tangerang dengan nominal yang berbeda.

Menurut Andra Soni, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan investasi jangka panjang setiap perusahaan. Maka dari itu, gubernur sekali lagi menekankan kedua hal itu harus benar-benar menjadi prioritas utama dan menjadi komitmen serta kesadaran kolektif bersama.

“Dengan diberikannya penghargaan P2K3 ini kepada ratusan perusahaan penerima, itu menunjukkan komitmen yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah peduli atas P2K3,” jelasnya.

Andra Soni juga menegaskan, Banten merupakan daerah tujuan investor untuk berinvestasi dalam berbagai bidang. Hal itu tentu harus diimbangi dengan produktivitas. Di sisi lain, perusahaan juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak para pekerjanya.

“Mari bersama-sama kita wujudkan sehat, lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berdaya saing, sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan industri sekaligus pendorong kemajuan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Andra Soni. (Adv).

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan maksud pernyataannya soal Indonesia masuk mode “survival” di tengah tekanan global.

Ia menegaskan istilah tersebut bukan menandakan kondisi krisis. Istilah itu menjadi sinyal perubahan cara kerja pemerintah yang tidak lagi longgar.

“Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita nggak ada ruang atau untuk bermain-main lagi segala kemewahan di mana ada peluang yang kita bisa buat,” kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menyebut mode bertahan berarti pemerintah harus bekerja lebih serius. Ruang inefisiensi, kebocoran penerimaan, dan program setengah jalan harus ditekan.

Persaingan global yang makin ketat mendorong perubahan pendekatan tersebut. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi berjalan efektif.

Pengelolaan pajak, program pemerintah, dan kebijakan fiskal menjadi fokus utama. Ia mengingatkan kelonggaran dalam aspek tersebut berisiko membuat Indonesia tertinggal.

“Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode,” ujar dia.

Dalam kerangka itu, pemerintah akan memaksimalkan seluruh instrumen fiskal. Penerimaan negara dan belanja menjadi area yang diawasi lebih ketat.

Seluruh program di bawah Kementerian Keuangan akan dipantau agar tepat sasaran. Pemborosan menjadi perhatian utama.

Pengawasan juga diperkuat melalui satuan tugas percepatan pembangunan. Satgas tersebut dibentuk melalui keputusan presiden.

“Pak Presiden sudah mengeluarkan kepres yang percepatan pembangunan itu. Itu kan semua diawasi nanti di satu satgas,” ujar Purbaya.

Ia menekankan penutupan celah inefisiensi menjadi inti dari “survival mode”. Kebocoran yang disengaja juga menjadi target perbaikan.

Sektor perpajakan dan cukai menjadi fokus pengawasan. Dua sektor ini dinilai masih memiliki ruang optimalisasi penerimaan.

Purbaya mengakui reformasi sudah berjalan. Namun, celah kebocoran masih ditemukan dan perlu ditutup.

“Walaupun udah maju ya, bea cukai dan pajak. Tapi kita masih ada lihat kebocoran, bahkan kebocoran ruang sana sini yang masih bisa ditutup. Jadi itu yang disebut survival mode,” kata dia.

Ia menegaskan “survival mode” merupakan strategi disiplin dan percepatan kerja pemerintah. Pendekatan ini digunakan untuk menghadapi tekanan global.

Fokus pemerintah tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi. Efisiensi penggunaan sumber daya negara juga menjadi prioritas agar tidak ada pemborosan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2026). Pertemuan itu membahas keamanan nasional dan kondisi umum nasional selama 1 jam.

“Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026. Dalam pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan Kepala Negara dan Kapolri salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah komitmen Polri dalam meningkatkan profesionalisme personel. Transformasi ini ditekankan mulai dari hulu, yakni proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, hingga masa kedinasan anggota di lapangan.

“Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tulis keterangan tersebut.

Sementara itu, Kapolri juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait dukungan Kepolisian dalam rangka penguatan program pemerintah khususnya pertanian, pangan, makan bergizi gratis (MBG), hingga penanganan bencana.

“Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dan berbagai Lembaga dan sektor terkait guna menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas keterangan tersebut.

KOMPAS.com - Wakil Gubernur Bank of England Sarah Breeden memperingatkan potensi koreksi pasar saham global di tengah tingginya valuasi aset.

Harga aset saat ini dinilai belum mencerminkan berbagai tekanan ekonomi global yang terus meningkat.

“Ada banyak risiko di luar sana, namun harga aset berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Kami memperkirakan akan ada penyesuaian pada suatu saat nanti,” kata Breeden seperti dilansir BBC, Jumat (24/4/2026).

Pernyataan ini tergolong jarang disampaikan pejabat bank sentral. Biasanya, otoritas moneter menghindari komentar terbuka terkait potensi penurunan pasar.

Breeden tidak merinci waktu maupun skala koreksi. Ia menyoroti kemungkinan sejumlah risiko muncul secara bersamaan dan memperbesar dampak terhadap sistem keuangan.

“Hal yang benar-benar membuat saya terjaga di malam hari adalah kemungkinan sejumlah risiko yang terjadi bersamaan – guncangan makroekonomi besar, kepercayaan pada kredit swasta menurun, AI dan valuasi berisiko lainnya menyesuaikan diri – apa yang terjadi dalam lingkungan itu dan apakah kita siap menghadapinya?” ujarnya.

Dampak koreksi pasar berpotensi meluas. Nilai portofolio rumah tangga dapat turun sehingga konsumsi melemah. Perusahaan juga berisiko kesulitan mencari pendanaan dan menunda investasi. Kepercayaan bisnis ikut tertekan dan berdampak pada perekrutan tenaga kerja.

Kondisi ini terjadi saat pasar saham Amerika Serikat masih mencetak rekor. Kenaikan berlangsung di tengah peringatan Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) terkait potensi guncangan energi global.

Sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu pendorong utama. Perusahaan teknologi menggelontorkan investasi ratusan miliar dollar AS untuk pengembangan infrastruktur AI.

Fenomena ini memicu perdebatan. Pendiri Microsoft Bill Gates menyebutnya sebagai “kegilaan”. Sejumlah pihak membandingkan situasi saat ini dengan gelembung dotcom pada akhir 1990-an.

Meski demikian, pandangan berbeda datang dari pelaku industri. CEO Nvidia Jensen Huang menepis kekhawatiran tersebut.

Selain AI, Breeden juga menyoroti pertumbuhan kredit swasta yang pesat. Sektor ini kini mengambil peran yang sebelumnya diisi oleh perbankan.

“Kredit swasta telah berkembang dari nol menjadi dua setengah triliun dolar dalam 15 hingga 20 tahun terakhir. Sistem ini belum diuji pada skala sebesar ini dengan tingkat kompleksitas dan keterkaitan yang dimilikinya dengan sistem keuangan lainnya,” katanya.

Risiko sistemik dinilai mulai muncul dari sektor tersebut. “Yang kami khawatirkan adalah krisis kredit swasta, bukan krisis kredit yang didorong oleh perbankan.”

Sejumlah dana kredit swasta mulai menunjukkan tekanan. Beberapa di antaranya membatasi penarikan dana investor setelah mencatat kerugian.

Breeden menegaskan fokus bank sentral terletak pada kesiapan sistem keuangan, bukan memprediksi arah pasar.

“Yang kami perhatikan adalah: bagaimana harga-harga itu bisa turun? Akankah ada penyesuaian tajam ke bawah? Dan jika ada penyesuaian seperti itu, bagaimana hal itu akan memengaruhi perekonomian? Saya tidak mengatakan itu akan terjadi hari ini, besok, atau dalam 12 bulan ke depan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa jika itu terjadi, sistemnya tangguh,” ujarnya.

Direktur investasi AJ Bell, Russ Mould, menilai peringatan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang sudah lama berkembang di pasar.

Meski demikian, pasar masih menunjukkan ketahanan.

“Itu menunjukkan bahwa investor tidak buta terhadap area masalah potensial, melainkan menyiratkan bahwa mereka nyaman dengan risikonya dan bahwa mereka percaya bahwa setiap masalah dapat diatasi,” sebut Mould.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

MAKKAH - Ujian kapasitas layanan haji 2026 mulai digelar di Tanah Suci menyusul kedatangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Ratusan personel Daerah Kerja (Daker) Makkah ini telah mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, untuk segera membangun infrastruktur layanan di lapangan.

Kehadiran mereka menjadi titik awal berjalannya mesin operasional haji tahun ini. Tugas berat dan tantangan operasional langsung menanti kolaborasi petugas yang didatangkan dari Tanah Air dan unsur mahasiswa Indonesia di Timur Tengah tersebut.

Waktu konsolidasi sangat terbatas, sehingga mereka harus berpacu memastikan seluruh skema mitigasi berjalan presisi di berbagai sektor strategis Makkah. Hal ini mutlak diperlukan sebelum 231.000 jemaah haji Indonesia memadati Kota Suci dalam beberapa hari ke depan.

Kepala PPIH Arab Saudi Daker Makkah, Ihsan Faisal, menegaskan persiapan awal saat ini sepenuhnya difokuskan pada kesiapan fisik dan pemahaman medan para personel.

"Persiapan yang kita laksanakan untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia, waktu yang paling penting adalah mempersiapkan dulu para petugas," jelas Ihsan di Makkah.

Lihat video: 38 Kloter Jemaah Haji Indonesia Resmi Tiba di Madinah, Begini Suasananya



Ihsan memaparkan, kedatangan petugas Daker Makkah diatur dalam tiga hari dengan masing-masing dua penerbangan per hari.

"Kemarin kita alhamdulillah sudah menyambut kedatangan para petugas PPIH Arab Saudi di Makkah sebanyak 360 petugas yang semuanya berasal dari Tanah Air, dari seluruh layanan jemaah," tegasnya memperkuat komitmen operasional lapangan.

Setelah seluruh personel terkonsolidasi, penempatan petugas di sektor-sektor strategis sekitar Masjidilharam akan menjadi prioritas. Fokus terdekat satuan tugas ini adalah mengamankan jalur pergerakan dan memandu jemaah saat pelaksanaan umrah wajib, guna memastikan keselamatan dan kenyamanan tamu Allah tetap terjaga maksimal.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno setuju dengan usulan pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP DKI Jakarta. Rano menyebut tuntutan pembangunan Mako Satpol PP DKI hal yang wajar melihat tugas dan fungsi penegak Peraturan Daerah (Perda) itu.

"Tuntutan yang wajar sebetulnya. Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Mereka pasti punya armada besar. Armada itu bukan hanya kendaraan, tapi juga personelnya," ujar Rano Karno kepada wartawan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

Rano menyinggung keberadaan Mako Satpol PP juga bisa dimanfaatkan menjadi tempat parkir armada sekaligus personel. Sebab, tak jarang para personel Satpol PP DKI Jakarta kerap telantar dan harus memanfaatkan ruas-ruas jalan.

"Misalnya, ada banyak kendaraan armada untuk Satpol PP keliling, bagaimana mereka mau memarkirkannya kalau Makonya tidak punya? Akhirnya terpaksa nongkrong di pinggir jalan. Ya hal-hal seperti itulah (yang harus dibenahi)," ujar Rano.

Menurut dia, keberadaan Mako Satpol PP ini tak berbeda dari perlunya kantor polisi. Rano menyinggung tidak adanya kantor polisi di sejumlah daerah akan disebut aneh.

"Maaf istilahnya, kalau misalnya polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya Mako, itu aneh."

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pergantian Dirjen Anggaran Luky Alfirman, serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu sedikit banyak berkaitan dengan dinamika internal, meskipun bukan satu-satunya faktor di balik keputusan tersebut.

"Iya dan tidak, iya ada sedikit tetapi tidak itu saja ada yang lain-lain. Itu dari internal, jadi kita rapikan sedikit," kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Menurut Purbaya, ada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, termasuk beredarnya berbagai informasi dari internal Kementerian Keuangan yang dinilai dapat memengaruhi kredibilitas pemerintah.

Ia mencontohkan adanya informasi yang sempat beredar mengenai kondisi APBN, termasuk narasi bahwa uang negara hanya cukup untuk tiga minggu atau tersisa Rp 120 triliun, yang menurutnya menimbulkan persepsi keliru di publik dan pasar.

Selain itu, ia juga menyinggung adanya informasi dari internal terkait dirinya, termasuk soal gaya kepemimpinan dan komunikasi dengan investor, yang menurutnya turut menjadi bagian dari evaluasi internal.

Karena itu, menurut Purbaya, perombakan dilakukan salah satunya untuk merapikan kondisi di internal kementerian.

Saat ditanya apakah ada perbedaan pandangan dengan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan terkait kondisi APBN, Purbaya mengatakan perbedaan pendapat merupakan hal wajar.

"Kalau perbedaan pendapat enggak apa-apa, kita kalau perbedaan pendapat boleh lho di keuangan," jelasnya.

Namun, ia menegaskan yang menjadi masalah adalah ketika muncul informasi yang menyesatkan dan berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah.

Menurut Purbaya, perbedaan pandangan maupun perdebatan di internal bukan persoalan, tetapi penyampaian angka atau informasi yang menimbulkan persepsi salah soal kondisi fiskal perlu diluruskan.

Purbaya menegaskan informasi seperti narasi APBN hanya cukup untuk beberapa pekan dapat membentuk persepsi negatif dan karena itu perlu dirapikan.

Purbaya sendiri telah menunjuk pejabat sementara alias Pelaksana Harian (Plh) menyusul dicopotnya dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

Saat ini Purbaya telah menunjuk Plh Dirjen Anggaran yakni Sudarto, yang menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.

Kemudian sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal yakni Ferry Ardianto, yang sehari-hari menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

"Itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan," ucap Purbaya.

Selain dua posisi tersebut, kekosongan jabatan eselon I Kemenkeu juga terdapat pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) yang sebelumnya ditinggalkan oleh Masyita Crystallin.

Purbaya menunjuk Herman Saheruddin selaku Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Purbaya mengatakan Herman akan ditetapkan sebagai pejabat definitif yang mengisi kursi Dirjen SPSK.

Pengesahannya tinggal menunggu surat Keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Calon pejabat barunya dia (Herman), tinggal menunggu surat prosesnya saja, proses suratnya," kata Purbaya.

Nama-nama kandidat terpilih nantinya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

Purbaya menargetkan proses transisi kepemimpinan itu dapat rampung pada bulan depan.

“Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei,” terangnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merencanakan keberlanjutan program magang nasional pada tahun ini. Pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap skema pemberian uang saku bagi para peserta magang.

Perusahaan berpeluang terlibat dalam skema patungan untuk pembayaran uang saku peserta di masa mendatang. Saat ini dana uang saku setara UMP atau UMK bersumber sepenuhnya dari pemerintah pusat.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli, Jumat (24/4/2026). Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk menjaring perusahaan yang serius membina peserta.

Perusahaan diharapkan memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta pada akhir masa program. "Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya," tuturnya.

Pemerintah mengevaluasi pemerataan sebaran peserta yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Program magang selanjutnya ditargetkan dapat menjangkau berbagai daerah secara lebih merata.

"Yang pertama, bagaimana program magang ini sebaran pesertanya bisa lebih merata dari segi geografis," ujar Yassierli. Selain itu, ia menyebut mayoritas peserta tahun 2025 masih terpusat di Pulau Jawa.

Cakupan kejuruan dalam program magang akan diperluas ke berbagai bidang di luar pemasaran dan administrasi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan diploma maupun sarjana dari seluruh program studi.

"Memberikan kesempatan yang sama kepada semua program studi, lulusan program studi, apapun itu program studinya," ucap Yassierli. Perluasan ini mencakup bidang yang tidak spesifik hanya pada manajemen atau digital marketing.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menyusun mekanisme resmi terkait kewajiban kontribusi perusahaan tersebut. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Magang Nasional batch selanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut 20 persen hingga 30 persen peserta Program Magang Nasional direkrut perusahaan swasta.

Angka tersebut berasal dari hasil pemantauan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Ada yang sudah merekrut, ya, 20 persen dari yang magang, ada yang sudah 30 persen, dan ini sekarang sedang kita data,” kata Yassierli, dikutip dari YouTube resmi Kemenaker, Kamis (24/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Program Magang Nasional Batch I.

Yassierli menilai perusahaan memberi respons positif terhadap kinerja peserta. Sejumlah perusahaan mengakui kualitas peserta, meski belum semua dapat merekrut.

“Kami ingin rekrut, tapi sayang kita belum bisa merekrut saat ini karena ada kondisi, ya, internal perusahaan,” ujar Yassierli mengutip pernyataan pelaku usaha.

Ia melihat pengakuan tersebut sebagai sinyal peluang kerja ke depan.

“Tentu mengucapkan selamat kepada Adik-adik peserta magang batch 1 yang sudah selesai dan yang sudah ditawari kerja oleh perusahaan,” ucap Yassierli.

Program belum sepenuhnya selesai bagi peserta. Kementerian Ketenagakerjaan masih menyiapkan tahap lanjutan berupa sertifikasi kompetensi.

Program ini dijalankan bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peserta bebas memilih untuk mengikuti atau tidak.

“Sertifikat kompetensi menjadi salah satu bukti bahwa seseorang itu memang kompeten terkait dengan satu skill kompetensi tertentu,” kata dia.

Program Magang Nasional menjadi salah satu upaya pemerintah menyiapkan tenaga kerja. Target peserta pada 2025 mencapai 100.000 orang.

Selama mengikuti program, peserta menerima gaji setara upah minimum regional yang dibayarkan pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang