Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan akan menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa ke depan, fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha tidak lagi semata-mata difokuskan pada penanaman modal dengan nilai investasi yang besar. Sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif kini menjadi prioritas utama pemerintah.

"Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif fiskal ke depannya," ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa industri padat karya telah menjadi perhatian khusus kementeriannya. Rosan mencontohkan bahwa proyek investasi pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali yang saat ini proses pembangunannya hampir rampung.

Meski secara nominal nilai investasinya tidak tergolong besar dibandingkan dengan proyek hilirisasi mineral, proyek di sektor perkebunan tersebut mencatatkan rasio penciptaan lapangan kerja yang luar biasa.

Menurut CEO Danantara ini, pada masa lampau proyek dengan skala nilai investasi tersebut mungkin belum dilirik untuk mendapatkan fasilitas kemudahan fiskal dari negara. Namun, dengan dampak sosial-ekonomi yang begitu besar terhadap masyarakat sekitar, pemerintah kini membuka peluang lebar untuk memberikan insentif.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini [serap banyak tenaga kerja], meski cuma US$100 juta dolar, akhirnya kita bisa ada potensi memberikan insentif juga," tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong positif bagi iklim investasi di Tanah Air, sekaligus menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran.

Adapun, BKPM mencatat realisasi investasi pada mencapai Rp498,8 triliun pada I/2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun.

Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang. Angka ini melonjak 18,9% YoY, meningkat cukup tajam dibandingkan serapan pada kuartal I/2025 yang berada di level 594.104 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK -- Dinamika pasar global di tengah konflik yang mengguncang Timur Tengah nyatanya mampu dihadapi oleh pelaku industri padat karya di Nganjuk, Jawa Timur. Salah satunya diungkapkan Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Hoo Yanto Andrian, yang memiliki trik tersendiri menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sedang bergejolak ini.

Yanto menegaskan perusahaannya telah lebih dari tiga dekade menekuni ekspor dan sudah terbiasa menghadapi dinamika pasar global. “Kondisi yang sekarang itu (sudah) kita alami sebelumnya. Jadi sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya dalam acara Site Visit dan Media Briefing Kementerian Keuangan dengan tema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Yanto menjelaskan pasar utama perusahaan saat ini masih berpusat di Jepang dan Amerika Serikat, namun strategi pemasaran kini lebih agresif dalam membuka pasar tradisional maupun kawasan baru. “Afrika Selatan sudah kita ekspor, Mesir juga sudah cukup lama. Beberapa negara Eropa yang sebelumnya menjadi pasar tradisional kita, termasuk Portugal dan Spanyol, masih berlangsung secara kontinu,” tambahnya.

Yanto juga menyoroti ketahanan perusahaan saat pandemi Covid-19. Ia menyebutkan penurunan ekspor sempat mencapai 50 persen, namun dalam waktu empat bulan pemulihan sudah mencapai 40 hingga 80 persen, dan dalam satu tahun hampir kembali ke 90 persen. “Recovery rate kita terhadap risiko-risiko tersebut cukup bagus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena produk alternatif yang kita punya,” jelasnya. Produk alternatif ini menjadi solusi ketika pasar mencari substitusi yang lebih murah, baik di domestik maupun ekspor.

Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bergeliat mendongkrak pertumbuhan industri padat karya, di antaranya dengan memberikan insentif pajak. Sektor padat karya memang dinilai sebagai sektor yang mampu memberikan penyediaan lapangan kerja hingga mengerek pemerataan ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa salah satu upaya Kemenkeu dalam mendongkrak pertumbuhan sektor padat karya adalah pemberian insentif. Pemerintah memang telah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang 2026 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

"Insentif diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pemerintah hadir untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran," kata Inge dalam media briefing usai kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Insentif diberikan juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan pembebasan pajak diharapkan dapat menopang kesejahteraan pekerja, terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sebanyak lima sektor memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Insentif diberikan atas PPh 21 untuk seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur selama 2026. Penghasilan yang dimaksud antara lain gaji, tunjangan tetap, dan imbalan sejenis sesuai peraturan perusahaan atau kontrak kerja.

Penerima fasilitas meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, fasilitas diberikan jika rata-rata upah per hari tidak melebihi Rp500.000.

Pekerja yang mendapatkan fasilitas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, pegawai tidak boleh menerima fasilitas PPh 21 DTP lain berdasarkan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 PMK 105/2025, PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun perusahaan memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh 21 bagi pegawai.

Pembayaran tunai PPh 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong atas fasilitas tersebut dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

"Pemerintah pun terus mengevaluasi setiap insentif yang diberikan ke pelaku usaha," kata Inge.

Apalagi, menurutnya di tengah tantangan geopolitik global, terjadi perang di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap ekonomi, terutama sektor padat karya yang menjalankan ekspor.

"Insentif lain, tunggu perkembangan global," ujar Inge.

Di sisi lain, pemerintah pun tengah menyiapkan skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yakni tax holiday. Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menggenjot permodalan bagi sektor padat karya untuk ekspor. Kepala Divisi Nia & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo menyatakan sektor padat karya menciptakan development impact.

"Investasi modal kerja diciptakan dan menghasilkan kebermanfaatan. Ini jadi poin penting, kami berusaha dari Kemenkeu untuk program yang diciptakan tidak henti-hentinya," ujar Berlianto.

Beri Dampak

Dampak dukungan insentif pun dirasakan oleh sektor padat karya, salah satunya PT Mitra Saruta Indonesia. Direktur PT Mitra Saruta Indonesia Hoo Yanto Andrian mengatakan bahwa perusahaannya bergerak di bidang tekstil, memproduksi sarung tangan.

Dia menjelaskan sektor padat karya memang sektor yang sangat rumit. Di PT Mitra Saruta terdapat sekitar 1.700 karyawan.

"Ada insentif pajak, ini cukup membantu. Kami pun berharap bisa memberikan kontribusi dan terus memberikan kontribusi buat ekspor kita," katanya.

Ditambah, kondisi geopolitik yang panas saat ini menurutnya cukup memengaruhi pasar ekspor perusahaan. Dibutuhkan dorongan agar sektor padat karya tetap bisa tumbuh. Diversifikasi pasar ekspor pun dilakukan PT Mitra Saruta Indonesia.

"Tim marketing kami jadinya lebih agresif sasar pasar yang lebih menyeluruh, terakhir kita dapat dari South Africa," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan dukungan bagi sektor padat karya memang dibutuhkan. Di Jawa Timur, sektor manufaktur telah tumbuh pesat, yakni 5,98% pada 2025. Sementara, sektor perdagangan tumbuh 3,98% dan pertanian 4,98%.

"Dari sini lah kemudian kita berharap manufaktur terus menjadi tumpuan ekonomi. Jangan sampai mengalami deindustrialisasi," ujar Emil Dardak.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa kondisi pasar kerja Tanah Air berada dalam posisi lampu kuning lantaran tidak seimbangnya jumlah pencari kerja baru dengan lapangan kerja yang tersedia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa setiap tahunnya, terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja di Indonesia.

Sementara itu, apabila menilik pertumbuhan ekonomi dalam negeri, setiap 1% pertumbuhan setara dengan serapan tenaga kerja sebanyak 200.000 hingga 400.000 orang. Menurut Bob, angka 400.000 tersebut baru bisa dicapai apabila investor menanamkan modal sepenuhnya di sektor padat karya.

“Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita 5% dan semuanya padat karya, itu [tenaga kerja baru] yang terserap hanya 2 juta, tetapi 1,5 juta lainnya tidak terserap,” katanya dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Namun demikian, Bob menjelaskan bahwa perkiraan jumlah serapan tenaga kerja itu akan lebih rendah apabila investasi lebih banyak mengalir ke sektor padat modal, dengan perhitungan yang hanya sebanyak 100.000 orang untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.

Dia lantas menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan beban berat dari tenaga kerja baru yang hendak masuk ke pasar kerja. Jika tidak terserap oleh industri, dia menyebut para pencari kerja akan bergeser ke sektor informal.

Bob lantas memaparkan bahwa porsi pekerja informal di Tanah Air saat ini telah mencapai sekitar 60%, sementara sisanya merupakan pekerja formal.

Menurutnya, pendapatan negara tidak akan bertambah dari pekerja informal karena bukan merupakan pembayar pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh).

“Sehingga walaupun employment kita dikatakan menurun, selama mereka bekerja di sektor informal tidak akan memengaruhi pendapatan negara. Karena PPh-nya mereka tidak bayar, mereka ada di sektor informal. Ini juga salah satu isu yang kita hadapi di ketenagakerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas oleh DPR dapat turut mengakomodasi dunia usaha dalam menyesuaikan potensi tenaga kerja baru.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengungkapkan mayoritas perusahaan di Indonesia belum berencana menambah tenaga kerja baru.

Berdasarkan survei internal Apindo, sebanyak 67 persen perusahaan disebut tidak berniat melakukan rekrutmen.

"Hasil survei kita juga di Apindo saat ini 50 persen perusahaan itu enggak punya rencana untuk expand dalam lima tahun ke depan. Dan 67 persen perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan," ujar Bob dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan kondisi tersebut tak terlepas dari tren investasi yang dinilai belum optimal, khususnya di sektor padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Menurutnya, arus investasi justru semakin menjauh dari sektor tersebut.

"Ini adalah investasi yang belum optimal dan semakin menjauh dari sektor padat karya. Sehingga menimbulkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. Kita berharap bahwa FDI (foreign direct investment) masuk, padat modal silahkan, tapi juga padat karya juga jangan sampai dilupakan," katanya.

Bob menambahkan penurunan investasi di sektor padat karya menjadi perhatian serius karena struktur tenaga kerja Tanah Air masih didominasi kelompok menengah ke bawah yang membutuhkan banyak lapangan kerja.

[Gambas:Youtube]

"Ini kita lihat bahwa investasi masuk dari sektor padat karya itu semakin hari semakin turun, semakin berkurang. Padahal kalau kita lihat dari formasi tenaga kerja kita yang didominasi oleh menengah ke bawah, kita masih sangat membutuhkan industri padat karya," ujarnya.

Selain faktor investasi, ia juga menyoroti aspek regulasi ketenagakerjaan yang dinilai turut memengaruhi minat dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut tenaga kerja baru. Negara dengan regulasi yang lebih fleksibel, menurutnya, cenderung lebih mampu menarik investasi.

"Jadi ada unsur masalah fleksibilitas. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa undang-undang bisa memproteksi buruh, tapi jangan sampai proteksi itu justru menyebabkan investasi tidak masuk, sehingga mereka yang sebenarnya membutuhkan pekerjaan itu tidak mendapatkan kesempatan seperti yang diharapkan," kata Bob.

Ia menilai selama ini kebijakan lebih banyak menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha, namun belum cukup memberi perhatian pada kebutuhan pencari kerja.

Padahal, kunci menekan pengangguran bukan cuma menambah jumlah pekerjaan, tapi juga memastikan kualitasnya. Bob menekankan tantangan ke depan bukan cuma menambah jumlah pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan yang tercipta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah mengkaji peluang masuk kembali ke industri tekstil melalui pembentukan BUMN khusus. Langkah ini dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor padat karya dan menjaga daya saing industri nasional.

Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.

“BUMN tekstil masih kita pelajari. Kita melihat dulu mencermati market sizing-nya seperti apa,” ujarnya jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Dony, salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah besarnya kontribusi industri tekstil terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dia menjelaskan bahwa industri tersebut merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, menurutnya, keterlibatan BUMN diarahkan pada industri yang memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan.

Selain itu, dia menilai sektor tekstil sejak lama menjadi salah satu kekuatan industri Indonesia sehingga tetap memiliki relevansi strategis untuk dikembangkan.

“Kita tahu dari dulu tekstil ini salah satu kekuatan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah membuka kemungkinan untuk masuk ke sektor tersebut apabila pelaku swasta dinilai belum cukup kuat menopang industri secara optimal.

Dony menyatakan bahwa langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila sektor swasta tidak cukup kuat, namun saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai kemungkinan yang ada.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa setiap keputusan akan didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang, bukan sekadar intervensi tanpa dasar ekonomi.

“Semua tentu hitungannya profesional. Kita nggak mau sekadar masuk kemudian kita nggak kompetitif atau tidak memiliki kemampuan untuk bersaing, percuma,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pengambilalihan aset perusahaan tekstil swasta, termasuk yang sebelumnya beroperasi besar seperti Sritex, Dony menyebut hal tersebut masih menjadi bagian dari opsi yang dikaji.

Dia mengatakan bahwa sejumlah opsi tengah dipertimbangkan dan seluruhnya akan dihitung secara profesional untuk menentukan langkah yang paling tepat.

Dony menilai Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan kompetitif di sektor tekstil, mulai dari biaya tenaga kerja hingga ukuran pasar domestik yang besar.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dari sisi biaya tenaga kerja serta besarnya ukuran pasar domestik.

Namun, dia juga menekankan pentingnya perbaikan regulasi, terutama terkait pengendalian impor agar industri dalam negeri dapat bersaing secara sehat.

“Masalah impor, bocoran-bocorannya itu harus diproteksi sehingga perusahaan dalam negeri mampu bersaing,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah belum menetapkan target waktu pembentukan BUMN tekstil. Dony menegaskan bahwa kajian masih berlangsung dan harus bersaing dengan prioritas restrukturisasi BUMN lainnya.

Saat ditanya apakah keputusan akan diambil tahun ini, Dony menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari berbagai opsi secara bertahap dan belum ada kepastian mengenai waktu pengambilan keputusan.

Dia menambahkan bahwa Danantara saat ini menangani penataan lebih dari 1.000 entitas BUMN sehingga proses penentuan prioritas menjadi sangat krusial. Menurutnya, sekitar 1.100 perusahaan BUMN harus ditata dan dirapikan satu per satu sehingga perlu penentuan prioritas dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa jika nantinya diputuskan untuk membentuk BUMN tekstil, pemerintah memastikan jumlahnya tidak akan banyak. Dony menegaskan bahwa entitas yang dibentuk nantinya hanya akan satu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan pemerintah untuk memberikan stimulus yang terarah bagi sektor padat karya guna menahan dampak guncangan perang Timur Tengah.

Guna mengantisipasi efek disrupsi global berkepanjangan, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani memandang bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam jangka pendek, Shinta menyebut ada empat fokus utama guna menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik. Salah satunya adalah memberikan stimulus ke sektor padat karya.

"Memperkuat konsumsi domestik serta memberikan stimulus yang terarah bagi industri padat karya," terangnya kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Tiga fokus jangka pendek lainnya yaitu menjaga stabilitas makro melalui pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran logistik rantai pasok; membatasi transmisi tekanan global melalui kebijakan yang adaptif dan terukur berbasis pemetaan sektor, serta komunikasi yang jelas kepada dunia usaha; serta menjaga daya saing dunia usaha melalui dukungan likuiditas, penurunan high cost economy, deregulasi, serta debottlenecking hambatan berusaha.

Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, terdapat empat hal yang juga diperlukan secara struktural guna meningkatkan resiliensi ekonomi nasional.

Pertama, percepatan ketahanan energi nasional melalui penguatan energi alternatif.Kedua, penyesuaian bauran energi yang selaras dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.

Kemudian ketiga, penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.Keempat, reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta biaya logistik dunia usaha.

Pemerintah pun mengeklaim fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Hal ini dikemukakan kendati eskalasi geopolitik diakui berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global.

"Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Menurut Haryo, pemerintah masih terus mewaspadai risiko eksternal perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran terhadap tekanan fiskal dan inflasi dalam negeri.

Dia menyebut pemerintah secara keseluruhan telah mengantisipasi berbagai skenario melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.

Dari sisi fiskal, dia mengatakan bahwa pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara prudent. Adapun efisiensi yang rencananya bakal menghemat anggaran hingga Rp130,2 triliun dipastikan tidak mengurangi belanja prioritas.

"Langkah efisiensi anggaran sampai dengan Rp130,2 triliun merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah terkait pembatasan maksimal kadar nikotin dan tar dalam produk hasil tembakau menuai penolakan keras dari ekosistem pertembakauan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 2/2025 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo), Anggana Bunawan mengatakan langkah tersebut ancaman serius terhadap industri dari hulu hingga hilir, sekaligus berpotensi mempertaruhkan nasib ratusan ribu buruh dan tenaga kerja.

Pihaknya menghormati tujuan aturan yang dikeluarkan Kemenko PMK tersebut, meski dari sisi pelaku usaha mengutarakan sejumlah keberatan terkait dengan adanya wacana kebijakan restriktif tersebut.

Menurut dia, proses transisi kebijakan harus mempertimbangkan faktor alamiah yang melekat pada bahan baku lokal di tanah air.

"Kita perlu mempertimbangkan faktor yang tidak bisa dihindari, salah satunya adalah karakteristik tembakau Indonesia, yang secara alami memiliki kadar nikotin lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain," kata Anggana dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).

Dia pun memberikan perbandingan dengan Brazil yang sering dijadikan rujukan standar tertentu dalam sektor pertembakauan. Padahal, karakter daun tembakau dari negara tersebut secara alami memang memiliki kadar nikotin yang jauh lebih rendah sehingga tidak bisa disamakan dengan kondisi di Indonesia.

Meskipun, dia mengakui banyak produsen nasional yang saat ini telah merambah pasar global. Namun, risiko jangka pendek dan menengah tetap harus diperhitungkan jika kebijakan baru ini dipaksakan berlaku dalam waktu singkat.

Masa transisi selama 5 tahun yang direncanakan pemerintah dinilai masih sangat jauh dari kata realistis bagi kesiapan industri nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi lebih mendalam antar kementerian dan lembaga, terutama yang membidangi sektor industri, agar kebijakan yang lahir tidak hanya dari sisi kesehatan saja.

Selain itu, Apindo berharap adanya proses transisi yang jelas dan dialog konstruktif untuk menghindari polarisasi merugikan. Anggana pun meminta proses selanjutnya melibatkan pertimbangan ekonomi menyeluruh agar industri dan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan adaptasi dengan baik terhadap peraturan tersebut.

Apalagi, industri hasil tembakau (IHT) dinilai merupakan sektor padat karya yang perlu dilindungi sebagai bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

IHT juga merupakan sektor padat karya strategis di Indonesia yang mampu menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani pekerja pabrik, termasuk sektor logistik dan distribusi.

Tak hanya itu, IHT juga ikut berkontribusi secara signifikan terhadap APBN berupa cukai hasil tembakau (CHT) yang menyumbang sekitar 10-30% dari total penerimaan negara. Hal ini mempertimbangkan strategisnya sektor IHT maka berbagai kebijakan yang akan memberikan tekanan perlu dikaji lebih komprehensif.

Anggana beranggapan kondisi perekonomian saat ini sedang sulit, ditambah dengan berbagai risiko global sehingga membuat industri memerlukan kebijakan lebih akomodatif, bukan justru menekan.

Di sisi lain, serikat pekerja menunjukkan reaksi yang lebih keras terhadap penentuan batas maksimal nikotin dan tar sebagai salah satu amanat dalam PP 28/2024 yang merupakan inisiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Nasib lapangan kerja

Ketua Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM) DIY, Waljid Budi Lestarianto menyebut wacana regulasi itu sebagai sebuah mimpi buruk bagi para buruh.

Dia menyatakan, ancaman mengenai diversifikasi tembakau, penyeragaman kemasan, hingga pembatasan bahan tambahan termasuk cengkih, secara langsung akan menghantam daya saing produk dalam negeri. Pada akhirnya semua aturan itu berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Waljid mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 158.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang mayoritas bekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sektor padat karya ini menjadi paling rentan jika aturan pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar diterapkan.

Angka pembatasan kadar nikotin sebesar 1 miligram dan tar sebesar 10 miligram dinilai sebagai standar yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh produk rokok kretek asli Indonesia.

“Ini bagi kami sudah tidak masuk akal karena untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) saja sulit untuk memenuhi syarat kadar tar dan nikotin tersebut, apalagi bagi kami yang mayoritas bekerja di sektor SKT, rokok kretek tanpa filter. Itu yang tar dan nikotinnya pasti tinggi dan itu ‘kan tembakau memang tembakau dari Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan kebijakan ini bukan sekadar upaya pengendalian konsumsi. Wacana aturan baru ini menjadi upaya penghancuran industri secara sistematis yang akan berujung pada hilangnya mata pencaharian ratusan ribu pekerja.

Waljid mengkritik sikap pemerintah yang terkesan tidak memberikan ruang negosiasi atau nilai tawar bagi para pekerja dalam perumusan kebijakan ini. Ia mengibaratkan aturan tersebut sebagai penanda akhir bagi industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.

Pihak serikat pekerja pun telah melayangkan surat aspirasi kepada Presiden dan DPR RI untuk meminta perlindungan atas hak-hak mereka sebagai pekerja.

“Bahwa kehilangan mata pencaharian kami, penghancuran sawah dan ladang tempat kami bekerja itu pemerintah harus tanggung jawab! Dan mungkin pasti kami akan melakukan minta pertanggungjawabannya dengan melakukan aksi unjuk rasa tentunya kepada pemerintah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan proses negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memasuki tahap akhir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah masih menunggu hasil negosiasi tarif Presiden AS Donald Trump yang hingga kini masih dalam proses.

“Ya nanti kita tunggu saja ya [negosiasi tarif Trump], itu kan lagi diproses,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Namun, Budi menjelaskan pembahasan substansi dalam negosiasi tarif tersebut sejatinya telah rampung. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap akhir berupalegal scrubbinguntuk memastikan kesesuaian dan aspek hukum sebelum diumumkan secara resmi.

“Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Kanlegal scrubbingsekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/2/2026).

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Wijayanto menyebut, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peacehingga memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS menginginkan akses penuh terhadapcritical mineralsIndonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepadaBisnis.

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuhcritical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Di samping itu, Faisal juga menyoroti perbedaan pendekatan dengan China yang memilih berinvestasi pada pembangunan industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih pada tahap awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tambah tinggi, langkah tersebut setidaknya telah mendorong tumbuhnya industri serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah perlu mengupayakan keringanan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah industri padat karya yang berorientasi ekspor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Selain itu, Wijayanto menambahkan, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peace, serta memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Reformasi tersebut mencakup deregulasi, penurunan hambatan dagang, peningkatan kepastian hukum bagi investor, hingga penataan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia menilai, tuntutan tersebut sejatinya sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional untuk mendongkrak daya saing.

Di sisi lain, Wijayanto melihat Indonesia juga memiliki peluang memperoleh keuntungan dari perundingan tarif dengan AS. Peluang tersebut terbuka pada sektor-sektor yang tidak diproduksi oleh AS dan dibutuhkan oleh pasar Negeri Paman Sam.

“Sektor-sektor di mana AS tidak memproduksi produk kita berpotensi mendapatkan keringanan pajak hingga jauh di bawah 19%,” ujarnya.

Produk tersebut meliputicrude palm oil(CPO) dan turunannya, kopi, karet dan produk karet, cokelat, serta berbagai mineral strategis. Kendati demikian, Wijayanto menegaskan pemerintah tetap perlu berupaya keras agar produk padat karya seperti sepatu dan TPT juga memperoleh keringanan tarif.

Berdasarkan unggahan di akun resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet pada Senin (16/2/2026), Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis @sekretariat.kabinet.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pengolahan dan pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup impresif pada tahun 2025. Kedua sektor itu mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sejak 2015 lalu yakni di atas 5%.

Sektor manufaktur atau industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 5,3% (YoY) sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni 4,43%. Sementara itu, sektor pertanian pertumbuhannya sangat eksponensial menembus angka 5,3%. Selain di atas realisasi pertumbuhan ekonomi, angka itu melesat dari tahun 2024 yang hanya 0,6%.

"Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Meski mencatat rekor pertumbuhan tertinggi, kedua sektor itu bukannya tanpa catatan. Sektor manufaktur, misalnya, tumbuh ketika impor bahan baku turun dan sektor padat karya mengalami tekanan. Tekanan di sektor padat karya itu tampak dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan semakin tidak efektifnya investasi dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor manufaktur-pun tidak pernah bisa menyentuh angka 20%, setidaknya dari tahun 2015.

Sementara itu, sektor pertanian yang sepanjang tahun lalu tumbuh 5,33% (YoY) juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia dalam empat tahun yakni 0,60%. Sumber pertumbuhan tertinggi itu sudah melebihi level 2022 yang saat itu masih 0,29%. Pada tahun lalu, pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,60% menyalip infokom sebesar 0,56%.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian ke PDB, tidak selamanya menjadi kabar yang menggembirakan. Pasalnya, hal itu juga bisa dibaca bahwa transformasi ekonomi Indonesia ke arah industrialisasi tidak berjalan optimal alias stagnan.

Struktur Ekonomi Tidak Berubah

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Dia memandang sejatinya tidak ada yang berubah pada struktur perekonomian Indonesia, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia. Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi.

"Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu," terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.

Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor.

"Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya," kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, sebagian pengusaha sudah memiliki alat produksi yang canggih. Namun, kualitasnya masih kalah saing dengan industri luar negeri apabila dilihat dari sisi pengembangan SDM.

"Masalah model, fashion, style, kita tuh sekolah tekstil kan sangat kurang. Sementara kalau di US, itu dari sekolah tekstil, itu dari SMK sampai universitas sudah lengkap, sudah ada. Nah kita kan cuma ada sekolah tekstil. Fundamental problem-nya harus dibenerin, kalau ingin bikin tekstil kita survive dan kembali jaya seperti tahun 90-an," terangnya.

Catatan di Sektor Padat Karya

Senada dengan Esther, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Ekonom Celios Nailul Huda turut melihat pola serupa pada pertumbuhan industri manufaktur.

Dia menilai sejumlah industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan produksi signifikan, misalnya industri logam dasar yang tumbuh 15,71% dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98%.

"Industri logam dasar meningkat karena program hilirisasi pemerintah, salah satunya nikel. Kita tahu semua industri ini memiliki dampak lingkungan tinggi dan tidak berkelanjutan," ujar Nailul kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, industri mesin dan perlengkapan tumbuh positif karena didorong oleh impor mesin yang meningkat sepanjang 2025. Merujuk data BPS, impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari–Desember 2025. Secara volume, impor naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar, dengan volume meningkat 7,29% menjadi 4,71 juta ton. "Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” tutur Nailul.

Investasi Bergelut dengan PHK

Pemerintah mengharapkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia dapat meningkatkan pasar tenaga kerja. Namun demikian, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi setidaknya mencatat bahwa selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Sekadar catatan, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Namun demikian, dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang. Artinya, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode 2024, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang, maka 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta.

Angka itu mengonfirmasi telah terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. "Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

PHK Cetak Rekor Pasca-Covid-19

Adapun penurunan kapasitas investasi untuk menyerap tenaga kerja itu berbanding terbalik dengan tren pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pada tahun 2025 lalu, jumlah PHK justru pecah rekor atau tertinggi pasca pandemi Covid-19 2020-2021.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Pekerja Pertanian Tetap Dominan

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia hingga November 2025. Hal ini berasal dari jumlah penduduk bekerja sebesar 147,91 juta orang.

“Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Secara terperinci, sektor pertanian menyerap 27,99% tenaga kerja Tanah Air per November tahun lalu. Terdapat penambahan 161.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2025. Berikutnya adalah sektor perdagangan yang menyerap porsi tenaga kerja 18,67%, meningkat 168.000 orang dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, industri pengolahan menyerap 13,86% tenaga kerja, sekaligus mencatatkan penambahan 196.000 orang tenaga kerja sepanjang Agustus—November 2025. Kenaikan jumlah tenaga kerja industri pengolahan dan perdagangan tersebut juga termasuk dalam lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak selama Agustus—November 2025.

Selain itu, lapangan usaha lain yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak pada November 2025 dibandingkan dengan Agustus 2025 adalah lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman, yang naik sebesar 381.000 orang.

“Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas,” ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong agar sektor industri berorientasi ekspor dan padat karya menjadi prioritas dalam perundingan tarif Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Terkait kebijakan tarif AS, sektor yang perlu mendapat perhatian adalah industri berorientasi ekspor dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu,” kata Erwin kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Erwin, sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat.

Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri.

“Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya berbicara soal tarif, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam rantai pasok global,” lanjutnya.

Di samping itu, Erwin menambahkan, dinamika perundingan tarif ini juga harus dilihat sebagai peluang. Menurutnya, di tengah penataan ulang rantai pasok global, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi baru, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan ekspor produk bernilai tambah.

“Harapannya, proses perundingan dapat menghasilkan skema yang memberikan kepastian bagi dunia usaha, meningkatkan daya saing nasional, serta tetap membuka ruang bagi pertumbuhan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Dia juga memandang pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan para menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026) sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi global.

“Kadin memandang pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo sebagai langkah yang sangat tepat untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam setiap perundingan ekonomi global, termasuk dengan Amerika Serikat,” ujarnya.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara RI menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama terkait perundingan tarif dengan AS.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).