SITUASI yang kita hadapi hari ini bukan lagi fluktuasi musiman atau dinamika teknikal biasa.

Jebolnya level psikologis Rp 18.100-an per dolar AS adalah sebuah “wake-up call” yang sangat keras bagi perekonomian nasional.

Ini merupakan akumulasi dari kombinasi kompleks antara tekanan eksternal, seperti lonjakan harga minyak mentah pasca-eskalasi geopolitik Timur Tengah dan “tren safe-haven rush”, serta krisis kepercayaan domestik akibat ketidakpastian kebijakan fiskal, revisi prospek rating aset-aset finansial nasional, hingga isu independensi Bank Indonesia pasca-amendemen undang-undang oleh parlemen.

Pasar saat ini tidak hanya kekurangan pasokan dolar, tapi juga sedang mengalami krisis ekspektasi yang cukup mendalam.

Oleh karena itu, intervensi pasar konvensional menggunakan cadangan devisa terbukti hanya menjadi penahan sementara yang berbiaya mahal dan berisiko memicu penurunan rating lebih lanjut jika cadangan terus terkuras habis.

Untuk menjinakkan rupiah secara struktural dan membangun kembali kredibilitas ekonomi di mata investor global, pemerintah dan otoritas moneter perlu mengambil langkah yang berani, terkoordinasi, dan tanpa kompromi melalui serangkaian kebijakan makro-fiskal yang kuat dan tajam.

Langkah pertama dan paling krusial adalah memulihkan jangkar moneter dengan mengembalikan independensi kelembagaan serta menerapkan kenaikan suku bunga taktis.

Mengingat pasar sangat sensitif terhadap isu tata kelola, Presiden, Menteri Keuangan, dan Pimpinan DPR perlu segera mengeluarkan maklumat bersama tingkat tinggi yang menegaskan komitmen mutlak bahwa amandemen regulasi oleh parlemen tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar.

Secara paralel, Bank Indonesia pun tidak boleh ragu untuk melakukan “front-loading rate hike” dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 hingga 75 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur terdekat sebagai bentuk “shock therapy” yang menandakan kesiapan otoritas mempertahankan stabilitas rupiah.

Langkah moneter ini juga harus didukung dengan optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) melalui peningkatan imbal hasil yang kompetitif guna menyerap likuiditas jangka pendek dan memberikan insentif bagi investor asing agar tetap memarkir dananya di pasar keuangan domestik.

Jangkar Moneter dan Kepercayaan Pasar

Akar dari guncangan hebat yang menimpa mata uang Garuda tidak dapat dilepaskan dari pergeseran peta makroekonomi global yang bergerak sangat dinamis sepanjang paruh pertama tahun ini.

Kombinasi antara tingkat suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang bertahan tinggi lebih lama dari perkiraan semula (higher-for-longer) serta memanasnya kembali geopolitik di kawasan Teluk telah memaksa modal global keluar dari pasar negara berkembang (emerging markets outflow).

Sepanjang kuartal terakhir, arus modal asing yang keluar dari pasar obligasi dan saham domestik telah menembus angka miliaran dolar AS.

Hal ini secara langsung menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang akut di pasar valas internal kita.

Kondisi eksternal yang serba tidak pasti ini diperparah oleh sentimen domestik yang cemas terhadap arah keberlanjutan disiplin fiskal nasional.

Ketika dinamika global menuntut benteng pertahanan domestik yang kokoh, persepsi pelaku pasar justru terganggu oleh isu-isu institusional.

Salah satu pemicu utama keraguan investor adalah pembahasan revisi regulasi perbankan di parlemen yang sempat memunculkan spekulasi mengenai pengurangan taji independensi Bank Indonesia.

Dalam industri finansial modern, independensi bank sentral adalah harga mati sekaligus fondasi utama dalam menilai kredibilitas moneter suatu negara.

Begitu independensi tersebut dipersepsikan luntur atau diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek, premi risiko (credit default swap) Indonesia akan langsung melonjak, memicu kepanikan massal di pasar portofolio, dan mempercepat kejatuhan nilai tukar.

Oleh sebab itu, penerbitan maklumat bersama tingkat tinggi bukan hanya formalitas birokrasi, tapi sebuah instrumen krusial untuk meredam kepanikan ekspektasi pelaku pasar secara instan.

Di sisi lain, kebijakan menaikkan BI-Rate secara agresif memang laksana buah simalakama yang berpotensi mengerem laju pertumbuhan kredit domestik dan memperlambat pemulihan sektor riil.

Namun, dalam kalkulasi manajemen krisis ekonomi, biaya ekonomi yang timbul akibat perlambatan kredit jauh lebih terukur dibandingkan kehancuran total stabilitas makroekonomi akibat depresiasi rupiah yang tidak terkendali (hyper-depreciation).

Ketika rupiah menembus batas psikologis yang sangat dalam, biaya impor bahan baku manufaktur melonjak drastis, yang pada gilirannya akan memicu inflasi dari jalur impor (imported inflation) dan memukul daya beli masyarakat luas secara lebih merata.

Karena itu, kenaikan suku bunga taktis yang didukung insentif imbal hasil tinggi pada instrumen SRBI dan SVBI harus ditempatkan sebagai langkah penyelematan darurat untuk menciptakan perbedaan imbal hasil (yield differential) yang cukup menggiurkan bagi modal global agar tidak berbondong-bondong meninggalkan lantai bursa Jakarta.

Disiplin Fiskal

Langkah kedua berfokus pada konsolidasi fiskal yang ketat demi mengendalikan subsidi energi dan menyelamatkan postur APBN yang mulai dinilai rentan oleh pasar akibat meroketnya harga minyak dunia.

Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi melalui pengetatan kriteria penerima BBM bersubsidi secara digital, dan jika diperlukan dalam kondisi darurat, melakukan penyesuaian harga “administered prices” secara terukur guna memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas hukum 3ri PDB.

Untuk memangkas defisit lebih lanjut dan mengurangi tekanan impor barang modal, pemerintah perlu mengumumkan moratorium atau penundaan sementara terhadap proyek-proyek infrastruktur jangka panjang non-mendesak yang memiliki kandungan impor tinggi.

Selain itu, Kementerian Keuangan perlu segera merilis dokumen tata kelola fiskal yang transparan guna mengklarifikasi risiko entitas pengelola investasi baru seperti Danantara yang sempat memicu “negative outlook” dari lembaga pemeringkat, dengan menegaskan batasan kewajiban kontinjensi negara agar risiko korporasi Danantara tidak diidentikkan langsung sebagai risiko kedaulatan Indonesia.

Tekanan terhadap APBN kian kuat seiring pergerakan harga minyak mentah jenis Brent yang terus bertengger di atas estimasi asumsi makro APBN kita.

Sebagai negara importir neto minyak bumi (net oil importer), setiap kenaikan harga minyak dunia akan langsung memperlebar defisit neraca perdagangan sekaligus membengkakkan beban belanja subsidi energi di dalam negeri.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi reformasi subsidi, ruang fiskal pemerintah akan menyusut drastis, sehingga pasar akan mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mendanai komitmen fiskal jangka pendeknya.

Pengetatan subsidi energi berbasis platform digital yang tepat sasaran perlu segera dieksekusi tanpa penundaan guna menyakinkan pasar bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kesinambungan fiskal jangka panjang demi popularitas politik jangka pendek.

Penundaan megaproyek infrastruktur yang padat impor juga menjadi instrumen penting untuk memotong rantai permintaan dolar dari korporasi domestik.

Banyak proyek infrastruktur raksasa yang membutuhkan mesin, besi baja khusus, dan teknologi tinggi dari luar negeri, yang pembayarannya wajib menggunakan valuta asing dalam jumlah masif.

Melalui penundaan sementara proyek non-prioritas, pemerintah bisa secara signifikan mengurangi tekanan beli dolar di pasar spot lokal.

Konsolidasi ini juga harus mencakup kejelasan status hukum dan keuangan dari superholding investasi baru seperti Danantara.

Ketidakjelasan mengenai sejauh mana negara bertanggung jawab atas liabilitas entitas baru ini sempat memicu kekhawatiran akut di kalangan lembaga pemeringkat internasional.

Transparansi penuh melalui pemisahan risiko keuangan yang tegas antara negara dan korporasi Danantara menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan para pengelola dana internasional terhadap kesehatan surat utang negara.

Manajemen Devisa dan Transparansi Komunikasi Krisis

Langkah ketiga melibatkan manajemen devisa secara radikal dengan mengevaluasi kebocoran implementasi dan menutup celah hukum pada regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru berjalan.

Meskipun PP Nomor 21 Tahun 2026 secara ketat sudah mewajibkan penyimpanan DHE sektor sumber daya alam selama minimal 12 bulan di perbankan dalam negeri, pasar valas domestik tetap kering karena adanya celah spekulasi kurs, di mana eksportir masih diperbolehkan memegang simpanan dalam denominasi dolar AS di rekening khusus tersebut.

Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah perlu segera menerbitkan amendemen darurat atas PP Nomor 21 Tahun 2026 dengan menetapkan kewajiban konversi riil (mandatory conversion) sebesar 80 persen dari total DHE yang masuk langsung ke mata uang rupiah, dan hanya menyisakan maksimal 20 persen dalam bentuk valas untuk kebutuhan operasional.

Langkah paksaan ini sangat krusial agar likuiditas dolar yang selama ini mengendap di bank-bank BUMN segera mengalir membanjiri pasar spot domestik.

Kebijakan ini wajib diperkuat dengan pengetatan pengawasan atas praktik “transfer pricing” ekspor komoditas serta akselerasi transaksi mata uang lokal atau “Local Currency Transaction” (LCT) dengan mitra dagang utama melalui pemberian insentif pajak dan kemudahan bea cukai guna mempercepat de-dollarisasi struktural.

Ironi terbesar dari perekonomian Indonesia saat ini adalah neraca perdagangan yang mencatatkan surplus beruntun akibat ekspor komoditas andalan, namun pasokan likuiditas valas di dalam negeri justru mengalami kekeringan.

Hal ini terjadi karena para eksportir lebih memilih menimbun kekayaan dalam bentuk denominasi dolar AS di luar negeri atau di dalam sistem perbankan domestik tanpa mengonversinya ke rupiah.

Regulasi DHE tanpa kewajiban konversi riil yang tegas terbukti tumpul dalam menghadapi gejolak nilai tukar.

Pemberlakuan kewajiban konversi otomatis sebesar 80 persen ke dalam mata uang rupiah akan memaksa pasokan dolar masuk secara riil ke pasar uang, meredam aksi spekulasi, dan memberikan pasokan likuiditas segar bagi sektor-sektor domestik yang sangat membutuhkan valas untuk kegiatan produktif mereka.

Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki strategi komunikasi pasar agar menjadi lebih kredibel dan mengakhiri segala bentuk penyangkalan terhadap realitas krisis.

Untuk menghindari kepanikan pasar yang kerap dipicu oleh pernyataan pejabat publik yang tidak sinkron, pemerintah perlu segera membentuk “Crisis Management Team” terpadu yang berisikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang berbicara dalam satu nada dan satu data.

Tim ini kemudian harus melakukan roadshow global ke pusat-pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, London, dan New York guna menemui para pengelola dana global secara langsung.

Alih-alih menyajikan narasi optimisme normatif, otoritas harus memaparkan data konkret mengenai langkah mitigasi risiko fiskal, realisasi penerimaan negara, dan proyeksi ketahanan eksternal, karena pasar global jauh lebih menghargai transparansi yang diikuti oleh rencana aksi yang jelas ketimbang retorika politik.

Pendeknya, menjinakkan rupiah di level ekstrem ini membutuhkan keberanian untuk mengambil pilihan kebijakan yang pahit namun menyembuhkan demi mengembalikan kepercayaan pasar global ke pelukan perekonomian Indonesia. Semoga

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memutuskan membagikan seluruh laba bersih tahun buku 2025 sebagai dividen kepada pemegang saham. Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui pengesahan laporan keuangan dan laporan tahunan perseroan, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025, penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit pembukuan tahun buku 2026, pengangkatan kembali anggota direksi, serta penetapan remunerasi anggota dewan komisaris.

“Rasio pembayaran dividen sebesar 100 persen menegaskan komitmen kami untuk terus memberikan nilai bagi para pemegang saham,” ujar Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

“Hal ini juga mencerminkan disiplin kami dalam mengelola alokasi modal, serta keyakinan terhadap kekuatan dan ketahanan operasional perseroan,” lanjut dia.

Pada tahun 2025, Unilever Indonesia membukukan penjualan bersih sebesar Rp 31,9 triliun dan laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun dari operasi yang dilanjutkan, tidak termasuk bisnis Es Krim dan Teh SariWangi.

Dividen Capai Rp 7,63 Triliun

Perseroan menetapkan total dividen sebesar Rp 201 per saham untuk tahun buku 2025. Nilai tersebut mencerminkan rasio pembayaran dividen sebesar 100 persen dari laba bersih.

Dividen itu terdiri dari dividen interim sebesar Rp 87 per saham dengan total nilai Rp 3.304.367.297.100 yang telah dibayarkan pada 30 Desember 2025.

Sementara itu, dividen final ditetapkan sebesar Rp 114 per saham dengan total nilai Rp 4.329.860.596.200. Pembayaran dividen final akan didistribusikan kepada pemegang saham yang berhak pada 30 Juni 2026.

Dengan demikian, total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2025 mencapai Rp 7.634.227.893.300.

Perseroan menyatakan pembagian tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memberikan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham.

Menjaga Keseimbangan Jangka Panjang

Benjie mengatakan, perusahaan memandang keseimbangan antara pembayaran dividen dan kinerja usaha jangka panjang sebagai bagian penting dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa keseimbangan antara pembayaran dividen yang optimal dan kinerja jangka panjang merupakan fondasi penting dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan,” kata Benjie.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat fundamental bisnis dan mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab, menguntungkan, konsisten, dan kompetitif,” lanjut dia.

KOMPAS.com – Ketika harga Bitcoin (BTC) dan Ether mengalami tekanan tajam, sebagian investor justru mengalihkan perhatian ke instrumen kripto yang relatif baru di Wall Street, yakni ETF Hyperliquid.

Produk exchange traded fund (ETF) yang melacak aset kripto Hyperliquid atau HYPE mencatat arus dana masuk hampir 160 juta dollar AS hanya dalam hitungan hari sejak diluncurkan.

Capaian tersebut kontras dengan ETF Bitcoin dan Ether yang mengalami penurunan seiring melemahnya harga aset kripto utama.

Pada Mei 2026, Bitwise dan 21Shares meluncurkan ETF spot yang mengikuti indeks HYPE, aset digital yang berjalan di blockchain Hyperliquid. Produk tersebut diperdagangkan dengan kode BHYP dan THYP.

Hingga awal Juni, kedua ETF tersebut telah mengumpulkan aset kelolaan mendekati 150 juta dollar AS dan mayoritas mencatat arus dana masuk positif setiap hari perdagangan.

Sementara itu, Grayscale turut meramaikan pasar dengan meluncurkan Grayscale Hyperliquid Staking ETF (HYPG) pada Rabu (3/6/2026).

Mengutip CNBC, Minggu (7/6/2026), Chief Investment Officer Bitwise Matt Hougan menilai potensi pasar Hyperliquid masih sangat besar karena tingkat penetrasinya masih rendah.

“Ini adalah pasar yang baru menembus sekitar 1 persen dari potensi sebenarnya. Banyak orang bahkan belum mengetahui apa itu Hyperliquid,” ujarnya.

Apa itu Hyperliquid?

Hyperliquid merupakan bursa perpetual futures terdesentralisasi yang dibangun di atas teknologi blockchain dan beroperasi selama 24 jam.

Platform ini mulai mendapat perhatian luas sejak pertengahan 2025. Menurut Vice President dan Head of Macro 21Shares, Stephen Coltman, lonjakan aktivitas perdagangan terjadi ketika konflik Amerika Serikat-Iran mendorong pelaku pasar mencari akses perdagangan komoditas pada akhir pekan.

Volume perdagangan minyak mentah di platform tersebut bahkan sempat mencapai sekitar 1 miliar dollar AS per hari.

Popularitas Hyperliquid meningkat di tengah kondisi pasar kripto yang kurang bersahabat. ETF Bitcoin spot terus mengalami arus dana keluar, sementara iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) tercatat turun sekitar 16 persen dalam sepekan terakhir.

ETF Hyperliquid mencuri perhatian Wall Street dengan dana masuk hampir Rp 2,4 triliun saat ETF Bitcoin justru tertekan.

Daya tarik model buyback

Pelaku industri menilai minat terhadap ETF Hyperliquid bukan semata-mata perpindahan dana dari Bitcoin ke aset kripto lain, melainkan karena investor melihat peluang baru yang berbeda dari aset digital pada umumnya.

Head of Research Grayscale Zach Pandl mengatakan Hyperliquid berhasil menarik investor yang sebelumnya tidak aktif di ekosistem kripto.

“Hyperliquid membawa investor baru dari luar ekosistem kripto ke aset digital ini. Karakter investornya berbeda dengan investor Bitcoin,” kata Pandl.

Salah satu faktor yang menarik perhatian investor adalah model bisnis Hyperliquid yang dianggap lebih mudah dipahami.

Sebagian besar token kripto memiliki hubungan yang tidak langsung dengan aktivitas ekonomi di platformnya. Namun, Hyperliquid menerapkan mekanisme berbeda.

Hougan menjelaskan, sekitar 99 persen biaya transaksi yang dihasilkan platform digunakan untuk membeli kembali token HYPE di pasar.

Mekanisme tersebut menciptakan hubungan langsung antara aktivitas perdagangan dan nilai token yang dimiliki investor.

Menurut Coltman, skema tersebut mirip dengan praktik buyback saham yang lazim dilakukan perusahaan terbuka di pasar modal.

“Seluruh aktivitas perdagangan menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk membeli kembali token,” ujarnya.

Jembatan antara keuangan tradisional dan DeFi

Selain model bisnisnya, ETF Hyperliquid juga dinilai memberikan akses yang lebih sederhana bagi investor yang ingin berinvestasi di aset digital tanpa harus membuat dompet kripto atau bertransaksi melalui bursa terdesentralisasi.

Per Jumat (5/6/2026), Grayscale Hyperliquid Staking ETF mengelola aset sekitar 4,5 juta dollar AS. Sementara itu, 21Shares Hyperliquid ETF memiliki aset kelolaan 75,8 juta dollar AS dan Bitwise Hyperliquid ETF sebesar 71,14 juta dollar AS.

Presiden NovaDius Wealth Management Nate Geraci menilai ETF kripto berperan sebagai penghubung antara sistem keuangan tradisional (TradFi) dan keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Menurut dia, semakin banyak investor mengenal Hyperliquid melalui ETF, semakin besar pula peluang adopsi platform tersebut oleh masyarakat luas.

“ETF kripto spot menjadi jembatan penting antara TradFi dan DeFi. Terlepas dari seberapa besar irisan antara investor ETF dan pengguna Hyperliquid, produk ini jelas meningkatkan kesadaran terhadap platform tersebut,” kata Geraci.

Persaingan dan regulasi masih menjadi tantangan

Meski pertumbuhannya pesat, para pelaku industri mengingatkan bahwa Hyperliquid masih menghadapi sejumlah tantangan.

Tingkat pemahaman investor terhadap platform tersebut masih relatif rendah, sementara persaingan dari pemain keuangan tradisional maupun sektor keuangan terdesentralisasi diperkirakan akan semakin ketat.

Geraci menilai lingkungan regulasi yang semakin terbuka justru dapat mempercepat munculnya kompetitor baru.

Dari sisi biaya, Grayscale saat ini menawarkan rasio biaya terendah sebesar 0,29 persen, sedikit di bawah 21Shares sebesar 0,30 persen dan Bitwise sebesar 0,34 persen.

Saat ini, platform Hyperliquid masih belum tersedia bagi pengguna di Amerika Serikat. Namun, Pandl memperkirakan akses tersebut dapat memperoleh kejelasan regulasi dan mulai dibuka pada 2027.

Meski demikian, pertumbuhan cepat aset kelolaan ETF Hyperliquid menunjukkan bahwa sebagian investor tidak menunggu hingga regulasi tersebut sepenuhnya terwujud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fundamental ekonomi belakangan kerap disebut Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidato maupun pernyataannya di media beberapa waktu terakhir.

Presiden Prabowo misalnya, pada Mei lalu menyatakan dirinya tetap yakin terhadap kondisi perekonomian nasional karena Indonesia memiliki fundamentalekonomi yang kuat.

"Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita," tegas Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kala itu dia tengah membicarakan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Prabowo percaya Purbaya dapat menjaga fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah dinamika global.

"Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir, mau dollar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri," ujar Prabowo.

Senada, Purbaya juga beberapa kali menyampaikan bahwa pelemahan rupiah maupun fluktuasi pasar saham tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih baik.

Dia menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga. Hal ini tercermin dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap kuat.

Aktivitas ekonomi di berbagai daerah juga dinilai masih menunjukkan pertumbuhan yang menandakan perekonomian masih berjalan.

"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita kemana-mana semuanya ekonomi activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh," ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Di kesempatan lain, Purbaya juga menyebut berbagai indikator ekonomi domestik masih menunjukkan kondisi yang positif, termasuk penerimaan pajak yang tetap tumbuh pada Mei 2026.

“Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Ini mungkin ada short, ketakutan orang jangka pendek saja. Fondasi ekonomi bagus, enggak ada masalah. Pendapatan pajak di Mei saja masih kencang begitu,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fundamental ekonomi?

SHUTTERSTOCK/TIPPAPATT Ilustrasi ekonomi, perekonomian.

Namun, fundamental ekonomi berbeda dengan indikator pasar seperti nilai tukar rupiah atau harga saham yang banyak dipengaruhi oleh persepsi investor.

"Jadi kalau nilai tukar atau misalnya harga saham dan lain-lain itu kan benar-benar ada persepsi pasar ya. Tapi fundamental itu semacam performance si negara itu sendiri," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/6/2026).

Dia mengibaratkan fundamental ekonomi sebagai laporan keuangan sebuah perusahaan.

Jika kondisi perusahaan dinilai dari laporan keuangannya, maka kondisi sebuah negara dinilai dari berbagai indikator ekonomi makro mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca dagang, transaksi berjalan, hingga defisit APBN.

"Jadi kalau misalnya ada perusahaan publik, fundamental itu adalah laporan keuangan perusahaan itu. Kalau di konteks negara itu indikator makro ekonomi," jelasnya.

Melalui indikator-indikator tersebut, ekonom dan investor dapat menilai apakah kondisi ekonomi suatu negara tergolong sehat atau tidak.

Oleh karenanya, negara harus memiliki fundamental ekonomi yang kuat untuk menarik modal asing masuk serta agar kuat menghadapi berbagai gejolak dari dalam maupun luar negeri.

Benarkan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat?

The Buzz Bubble dalam pasar finansial terjadi ketika harga aset naik terlalu cepat karena hype dan ekspektasi, bukan didorong oleh fundamental bisnis. AI Bubble berarti bisa diartikan sebagai istilah di mana tren AI lagi hype banget, semua orang bicara soal AI, perusahaan berlomba pakai AI, investor menggelontorkan uang besar, tapi perkembangan atau profitnya belum tentu secepat atau sebesar yang dibayangkan.

Sebagai contoh, pemerintah baru-baru ini menyoroti kondisi fiskal yang membaik. Hal ini terlihat dari realisasi defisit APBN 2026 yang menurun pada April 2026.

Adapun defisit APBN per April 2026 sebesar Rp 164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut turun dibanidngkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB. Namun jika dibandingkan April 2025, APBN justru mencatatkan surplus Rp 4,3 triliun atau 0,02 persen dari PDB.

"Itu betul, angkanya membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat angka nominal rupiahnya, sebenarnya dibandingkan tahun lalu itu naik gitu. Jadi kadang-kadang tergantung perspektif data mana yang kita ambil," ungkapnya.

Oleh karenanya, Dipo menilai perdebatan mengenai kuat atau tidaknya fundamental ekonomi Indonesia sering kali muncul akibat perbedaan perspektif dalam membaca data.

Meski demikian, dia melihat persoalan terbesar saat ini bukan semata-mata terletak pada indikator ekonomi, melainkan pada tingkat kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap pemerintah.

Di tengah kondisi global yang bergejolak, sebagian pelaku pasar tidak hanya melihat data ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan prospek ekonomi dan kebijakan pemerintah ke depan.

"Kalau ditanya apa betul fundamental ekonomi Indonesia kuat seperti klaim pemerintah? Jadi saya rasa pertama ini adalah masalah memang krisis kepercayaan," tegasnya.

Kondisi tersebut membuat berbagai pernyataan pemerintah mengenai ekonomi kerap disambut skeptis oleh pasar.

Misalnya ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional periode Kuartal I 2026 yang sebesar 5,6 persen. Angka ini diragukan oleh sejumlah pihak lantaran tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Angkanya cukup bagus ya, dia tumbuh 5,6 persen. Tapi orang pun ragu, kok bisa tumbuh 5,6 persen tapi saya sendiri dunia usahanya suli atau bisnis saya sulit,atau misalnya saya kok gak berasa gitu," kata Dipo.

Dipo menilai, krisis kepercayaan itu pada akhirnya turut memengaruhi persepsi pasar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk terhadap nilai tukar rupiah.

"Krisis kepercayaannya bukan hanya terhadap angka yang kemarin, apalagi buat angka-angka ke depan gitu. Jadi ada krisis kepercayaan apakah pemerintah benar bisa mengeluarkan Indonesia dari masalah ekonomi," tuturnya.

KONDISI ekonomi dan keuangan Indonesia saat ini sebenarnya lebih baik dari kondisi pada saat Krisis Ekonomi tahun 1997/1998.

Dengan demikian, kondisi saat ini tak akan menyeret Indonesia kembali ke krisis ekonomi jika kepercayaan pasar berhasil segera dipulihkan.

Ada beberapa perbedaan kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia dibanding krisis ekonomi 1997/1998.

Pertama, pelemahan nilai rupiah yang drastis periode 1997/1998 terjadi sangat cepat. Boleh dikatakan dalam hitungan hari. Sementara pelemahan rupiah saat ini terjadi dengan sangat lambat.

Kedua, dari sisi tingkat depresiasi rupiah saat ini tidak sehebat tahun 1997/1998. Bahkan, depresiasi rupiah saat ini masih lebih baik dari Lira Turkiye dan Rupee India.

Ketiga, saat ini fundamental ekonomi Indonesia lebih baik: pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, inflasi masih terjada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen, dan cadangan devisa saat ini per akhir April 2026 sebesar Rp 146,2 Miliar, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Angka itu jauh dari batas aman standar internasional yang menyatakan batas aman cadangan devisa adalah setara dengan 3 bulan impor.

Keempat, Bank Indonesia juga sudah menempuh berbagai kebijakan untuk menahan depresiasi rupiah, misalnya, sudah melepas sekitar 10 miliar dolar AS ke pasar.

Kebijakan lain, membatasi pembelian dolar AS tanpa underlying sebesar 25.000 dolar AS per orang per bulan.

Ada pula kebijakan yang sudah dilakukan seperti menggunakan skema Local Currency Transaction (LCT), yaitu penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi antara Indonesia dengan beberapa negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Saat ini, LCT sudah berlaku antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Ke depan LCT akan diperluas dengan negara-negara lain.

Kelima, Indonesia sudah punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang selalu berkoordinasi dan sudah mempunyai protokol untuk mencegah krisis keuangan.

Pulihkan Kepercayaan Pasar

Namun demikian, depresiasi rupiah terhadap dolar AS terus berlangsung, bahkan sudah melampaui batas psikologis baru Rp 18.000 per dolar AS.

Banyak tudingan yang menyalahkan BI dan ada wacana untuk mengganti Gubernur BI. Di tengah depresiasi rupiah terhadap dolar AS seperti sekarang ini, tidak tepat untuk mengganti pejabat di bidang ekonomi dan keuangan seperti Gubernur BI dan Menteri Keuangan karena bakal menimbulkan ketidakpastian baru serta bisa memperbesar ketidakpercayaan pasar.

Justru yang perlu dilakukan segera adalah memulihkan kepercayaan pasar yang menjadi kunci utama untuk menahan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Beberapa langkah bisa ditempuh untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Pertama, perlu disinergikan dan lebih ditegaskan bahwa antara pemerintah dan BI memang sudah ada koordinasi dan langkah bersama untuk menyelematkan rupiah dan kondisi ekonomi Indonesia.

Hal ini bisa dilakukan dengan pernyataan bersama antara pemerintah dan BI. Dalam hal ini kerja sama antara Departemen Komunikasi BI dan Badan Komunikasi Pemerintah menjadi sangat penting untuk membahas pernyataan bersama tersebut.

Kedua, disiplin fiskal pemerintah perlu dijaga karena banyak persepsi negatif pelaku pasar ditengarai dari sisi fiskal ini.

Displin fiskal berarti defisit fiskal harus tetap dijaga maksimal 3 persen dari PDB atau pendapatan nasional sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam disiplin fiskal tersebut, jangan melakukan pengeluaran untuk program-program dan kegiatan yang mendadak atau tidak direncanakan sebelumnya.

Ketiga, langkah memberantas korupsi yang dilakukan di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) patut diapresiasi dan perlu terus dilakukan di lembaga dan oknum pejabat lain. Pemberantasan korupsi akan memulihkan kepercayaan pasar.

Bagaimanapun selama ini korupsi merupakan beban biaya tambahan bagi dunia usaha dan merupakan salah satu faktor ketidakpercyaan pasar terhadap Indonesia.

Keempat, para pejabat pemerintah hendaknya menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan menantang pasar.

KOMPAS.com – Selama puluhan tahun, para pelaku industri energi memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz dapat memicu bencana ekonomi global. Jalur pelayaran yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia itu selama ini mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak global.

Namun lebih dari tiga bulan setelah jalur tersebut terhambat akibat konflik di kawasan Teluk, harga minyak dunia justru belum melonjak setinggi yang dikhawatirkan banyak pihak.

Mengutip Bloomberg, harga minyak mentah masih bertahan di bawah level 100 dollar AS per barrel, jauh dari prediksi sejumlah analis yang sebelumnya memperkirakan harga bisa menembus 200 dollar AS hingga 300 dollar AS per barrel.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bahkan menyinggung kondisi tersebut pada Jumat (5/6/2026).

"Orang-orang mengira situasinya akan jauh lebih buruk. Hari ini saya melihat harga minyak sekitar 96 dollar AS per barrel, padahal banyak yang memperkirakan bisa mencapai 300 dollar AS," ujar Trump.

Menurut pelaku pasar, kombinasi sejumlah faktor membantu meredam dampak hilangnya lebih dari 10 juta barel per hari pasokan minyak dari Timur Tengah.

Faktor tersebut antara lain lonjakan ekspor minyak AS, perlambatan permintaan minyak China yang lebih tajam dari perkiraan, serta masih adanya sebagian aliran minyak yang berhasil keluar melalui Selat Hormuz.

Selain itu, pasar juga terbantu oleh kondisi surplus pasokan sebelum perang pecah.

Meski demikian, perhatian kini tertuju pada berapa lama penyangga tersebut dapat bertahan dan kapan arus minyak melalui Selat Hormuz dapat kembali normal.

Permintaan China melemah

Salah satu kejutan terbesar datang dari China yang merupakan importir minyak terbesar dunia.

Data Vortexa Ltd menunjukkan impor minyak China pada Mei 2026 turun hampir 40 persen dibandingkan rata-rata tahun lalu. Penurunan tersebut diperkirakan mampu mengimbangi sekitar seperlima hingga sepertiga pasokan yang hilang akibat perang.

Selain itu, China juga menghentikan laju penambahan cadangan strategis minyak yang selama beberapa tahun terakhir terus meningkat.

Permintaan minyak di negara itu turut tertekan oleh pergeseran bahan baku industri petrokimia dari minyak ke batu bara serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang mengurangi konsumsi bensin.

Lembaga riset Kpler dan Energy Aspects memperkirakan tingkat pengolahan kilang minyak China pada Mei dan Juni hanya sekitar 13 juta barrel per hari.

Angka tersebut mendekati level yang terakhir terlihat pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020 dan jauh di bawah rata-rata 14,8 juta barrel per hari sepanjang tahun lalu.

Kepala Strategi Komoditas ING di Singapura, Warren Patterson, menilai berkurangnya pembelian minyak oleh China memainkan peran penting dalam menyeimbangkan pasar global.

"Penurunan permintaan dari China membantu membatasi kenaikan harga minyak dan besarnya dampak tersebut mengejutkan banyak pelaku pasar," kata Patterson.

PIXABAY Ilustrasi kapal tanker. Harga minyak dunia kembali melemah setelah muncul sinyal deeskalasi konflik AS-Iran. Pasar berharap pasokan dari Timur Tengah segera pulih.

Amerika Serikat jadi penyangga pasar

Di sisi lain, Amerika Serikat muncul sebagai pemasok penyeimbang utama pasar minyak dunia sejak melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari.

Ekspor minyak mentah dan bahan bakar AS pada Mei tercatat lebih dari 2 juta barrel per hari di atas rata-rata sepanjang tahun lalu.

Produksi minyak AS sendiri telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir berkat revolusi shale oil yang mengubah negara tersebut menjadi eksportir bersih minyak mentah dan produk olahan.

Pemerintah AS juga melepas 172 juta barel minyak dari Strategic Petroleum Reserve (SPR) sebagai bagian dari koordinasi negara-negara maju untuk menutup kekurangan pasokan global.

Laju pelepasan cadangan tersebut bahkan melampaui perkiraan banyak pelaku pasar. Pada salah satu pekan bulan lalu, stok SPR berkurang hingga 1,4 juta barrel per hari. Hampir separuh volume yang dilepas dikirim ke Eropa dan berbagai negara lain.

Kombinasi ekspor AS yang melonjak dan lemahnya permintaan China menjadi alasan utama mengapa harga acuan fisik minyak dunia kembali turun ke bawah 100 dollar AS per barrel setelah sempat menembus rekor lebih dari 140 dollar AS per barrel pada fase awal perang.

Cadangan minyak mulai menipis

Meski pasar masih relatif stabil, sejumlah analis memperingatkan bahwa ruang manuver semakin terbatas.

Persediaan minyak komersial di Amerika Serikat pekan lalu turun ke level terendah dalam lebih dari dua dekade. Cadangan darurat juga terus menyusut, sementara stok bahan bakar menghadapi tekanan menjelang puncak musim perjalanan musim panas.

Greg Sharenow, Kepala Tim Investasi Komoditas Pacific Investment Management Co. (Pimco), mengatakan sistem pasar minyak global semakin ketat dari minggu ke minggu.

"Setiap minggu sistem kehilangan sekitar 70 juta hingga 80 juta barel. Kondisi seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya," ujarnya.

Menurut Sharenow, dalam beberapa bulan ke depan pasar berpotensi kehilangan fleksibilitas karena cadangan penyangga terus terkuras.

Ia juga menilai ekspor minyak AS pada level saat ini sulit dipertahankan dalam jangka panjang karena stok di pusat penyimpanan utama Cushing, Oklahoma, mendekati batas operasional minimum.

Pada saat yang sama, kilang-kilang domestik AS meningkatkan tingkat operasional untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, sehingga bersaing memperebutkan pasokan minyak mentah yang tersedia.

FREEPIK/ARTPHOTO_STUDIO Ilustrasi harga minyak dunia.

Rusia dan jalur alternatif Selat Hormuz

Pemerintah Trump juga mengambil sejumlah langkah lain untuk menjaga stabilitas pasar, termasuk memberikan kelonggaran terhadap sebagian minyak Rusia yang sebelumnya terkena sanksi.

Kebijakan tersebut mempermudah kilang-kilang India meningkatkan pembelian minyak Rusia. Pada Mei, impor minyak Rusia ke India mencapai rata-rata 1,76 juta barel per hari atau melonjak 63 persen dibandingkan Februari.

Sementara itu, negara-negara produsen minyak di Teluk Persia memanfaatkan berbagai jalur alternatif untuk menyalurkan ekspor.

Arab Saudi mengandalkan pipa East-West menuju Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab menyalurkan minyak ke pelabuhan Fujairah yang berada di luar Teluk Persia.

Sebagian kapal tanker juga masih melintasi Selat Hormuz meski dengan risiko tinggi. Namun volume lalu lintas kapal tetap jauh menurun dibandingkan sebelum konflik.

Data pelacakan pelayaran menunjukkan jumlah kapal yang melintas hanya sekitar dua hingga tiga kapal per hari, dibandingkan hampir 100 kapal per hari sebelum perang.

Meski demikian, pejabat yang mengetahui operasi Komando Pusat AS menyebut hampir 1.000 kapal komersial telah melintasi Selat Hormuz dalam dua bulan terakhir.

Analis Raymond James, Pavel Molchanov, menilai pemulihan yang berarti baru dapat terjadi jika terdapat kesepakatan damai yang berkelanjutan antara AS dan Iran.

Ancaman lonjakan harga minyak masih membayangi

Meski harga minyak belum melonjak ekstrem, pasar tetap berada dalam kondisi rentan.

Persediaan global terus menyusut dengan cepat sehingga gangguan pasokan yang relatif kecil sekalipun berpotensi memicu kenaikan harga yang tajam.

Selain faktor fundamental, ekspektasi pasar terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran juga turut menahan kenaikan harga.

Volatilitas yang tinggi membuat banyak investor mengurangi eksposur di pasar minyak. Posisi terbuka (open interest) kontrak berjangka Brent bahkan turun ke level terendah sejak Agustus.

Kepala Vitol Bahrain, Tom Baker, mengatakan banyak pelaku pasar masih berharap solusi diplomatik akan segera tercapai.

Namun, menurutnya, sekalipun produksi minyak dapat dipulihkan dengan cepat, pasar tetap menghadapi kekurangan pasokan yang besar.

"Pada akhirnya masih ada lubang besar dalam pasokan minyak dunia. Jika dihitung, sekitar satu miliar barel minyak masih hilang dari pasar," kata Baker.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), anggota Holding BUMN Danareksa, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penataan pesisir dan pemanfaatan ruang perairan di kawasan Batang.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari payung kerja sama antara KKP dan PT Danareksa (Persero) yang telah ditandatangani pada Juli 2025.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak menargetkan terciptanya keseimbangan antara pengembangan kawasan industri dan pelestarian lingkungan pesisir melalui penataan ruang laut yang tertib, restorasi ekosistem pesisir, serta pemberdayaan masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

freepik Ilustrasi pesisir.

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Ngurah Wirawan mengatakan, kerja sama tersebut menjadi implementasi konkret dari kesepakatan yang sebelumnya telah dibangun di tingkat kebijakan.

"Kawasan industri yang baik justru harus ikut menjaga garis pantainya, ekosistem lautnya, dan masyarakat pesisir di sekitarnya. Peran kami sebagai Holding adalah menjadi orkestrator yang mempertemukan keahlian dan sumber daya, agar setiap pihak dapat memainkan perannya," ujar Ngurah dalam siaran pers, Minggu (7/6/2026).

Dalam perjanjian tersebut, terdapat empat ruang lingkup kerja sama yang akan dijalankan, yakni penyelenggaraan penataan ruang laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta diseminasi kebijakan.

Salah satu fokus utama yang akan dikembangkan adalah pengelolaan karbon biru melalui konservasi ekosistem pesisir, termasuk mangrove.

Ekosistem tersebut memiliki fungsi sebagai penyimpan karbon sekaligus pelindung wilayah daratan dari berbagai ancaman lingkungan.

Ilustrasi mangrove (Rhizophora mangle) pohon bakau

Menurut Danareksa, kerja sama ini juga menjadi bagian dari transformasi Holding BUMN Danareksa sebagai pengelola kawasan industri nasional yang terintegrasi melalui inisiatif Kawasan Industri Indonesia.

Saat ini, Holding BUMN Danareksa mengelola tujuh kawasan industri dengan total luas mencapai 7.800 hektare.

Kawasan-kawasan tersebut menjadi lokasi usaha bagi lebih dari 1.600 tenant yang berasal dari 25 negara serta telah menyerap sekitar 300.000 tenaga kerja.

Adapun KITB merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan sebagai KEK Industropolis Batang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025.

Danareksa menyebut kerja sama tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya dalam upaya memperkuat kedaulatan maritim, melanjutkan program hilirisasi, dan mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Ngurah berharap model kolaborasi antara pengembangan industri dan pelestarian lingkungan yang diterapkan di Batang dapat diterapkan di wilayah lain.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang selaras dengan pelestarian di Batang, agar model ini dapat direplikasi di kawasan-kawasan lain, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian dan masyarakat," tutur Ngurah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan menegaskan, masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan fase kehidupan yang tetap dapat dijalani secara sehat, aktif, sejahtera, dan penuh makna.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Glow and Grow dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang digelar di Kantor Pusat Bank Mandiri Taspen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Melalui kegiatan Glow and Grow, kami ingin menunjukkan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan fase kehidupan yang tetap dapat dijalani dengan sehat, aktif, sejahtera, dan penuh makna. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri Taspen dalam mengimplementasikan tiga pilar Mantap, yaitu Mantap Sehat, Mantap Aktif, dan Mantap Sejahtera," ujar Panji dalam siaran pers, Minggu (7/6/2026).

SHUTTERSTOCK/KHONGTHAM Ilustrasi pensiun, tabungan pensiun, dana pensiun. Anak pensiunan PNS, TNI, Polri daftar KIP Kuliah.

Kegiatan yang diikuti 80 nasabah pensiunan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri Taspen dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui implementasi tiga pilar utama perusahaan, yakni Mantap Sehat, Mantap Aktif, dan Mantap Sejahtera.

Acara tersebut dirancang sebagai wadah edukasi, pemberdayaan, sekaligus silaturahmi bagi para pensiunan agar tetap aktif, sehat, produktif, dan percaya diri dalam menjalani masa purnabakti.

Dalam kegiatan itu, direksi Bank Mandiri Taspen turut berinteraksi langsung dengan peserta dan secara simbolis menyerahkan bantuan kacamata kepada nasabah pensiunan yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan lansia.

Sejumlah kegiatan juga digelar untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan peserta.

Kegiatan tersebut antara lain pemeriksaan kesehatan, tai chi bersama, seminar kesehatan, beauty class, serta Pojok Wirausaha Nasabah yang memberikan kesempatan kepada para pensiunan untuk mempromosikan dan memasarkan produk usaha mereka.

Tangkapan layar Zoom Bank Mandiri. Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan.

Panji mengatakan, Bank Mandiri Taspen akan terus menghadirkan program-program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi para nasabah pensiunan.

Menurut dia, layanan perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek perbankan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup nasabah secara menyeluruh.

Melalui kegiatan tersebut, Bank Mandiri Taspen berharap para lansia dapat terus menjadi pribadi yang sehat, aktif, mandiri, dan berdaya.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan kelompok lanjut usia di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatat perbaikan kualitas kredit pada kuartal I 2026 di tengah tantangan industri perbankan yang masih diwarnai tekanan daya beli masyarakat, suku bunga yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir, serta kebutuhan penguatan kualitas aset pascapandemi.

Hingga akhir Maret 2026, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) BTN secara keseluruhan berada dalam tren perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rasio NPL BTN tercatat sekitar 3,1 persen pada kuartal I 2026, membaik dibandingkan sekitar 3,3 persen pada kuartal I 2025.

iStock Ilustrasi KPR.

Perbaikan juga terjadi pada bisnis inti pembiayaan perumahan.

Rasio NPL Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN turun menjadi sekitar 2,8 persen pada kuartal I 2026 dari sekitar 3,0 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

BTN menyebut kualitas kredit konsumer secara umum masih terkendali dan terus membaik di tengah pertumbuhan kredit dan dinamika ekonomi masyarakat.

Transformasi kredit jadi penopang perbaikan kualitas aset

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, perbaikan kualitas aset tersebut merupakan hasil dari berbagai inisiatif transformasi yang dijalankan perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Transformasi tersebut mencakup penguatan proses underwriting, peningkatan kualitas verifikasi, digitalisasi proses kredit, pemanfaatan data analytics, hingga penguatan pengelolaan portofolio pascapencairan kredit.

“BTN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut tetap terjaga secara optimal. Karena itu, kami terus memperkuat proses bisnis dari hulu hingga hilir agar pertumbuhan kredit yang dicapai menjadi lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Setiyo dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Shutterstock PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapat alokasi tambahan menjadi 220.000 unit, naik tajam dari kuota sebelumnya.

Menurut dia, penguatan proses kredit juga menjadi bagian dari komitmen BTN untuk memastikan fungsi intermediasi berjalan secara sehat.

Sebagai bank yang memiliki mandat kuat dalam pembiayaan perumahan nasional, BTN menyatakan tetap berkomitmen mendukung akses kepemilikan rumah masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang lebih kuat.

Loan Ractory percepat proses dan jaga kualitas kredit baru

Salah satu transformasi yang dijalankan BTN adalah implementasi Loan Factory, yakni pusat pemrosesan kredit terintegrasi yang mengonsolidasikan proses kredit konsumer secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital, data analytics, decision engine, dan workflow automation.

Menurut BTN, transformasi tersebut memperkuat standardisasi proses kredit, meningkatkan kualitas verifikasi dan analisis, serta mempercepat proses pengambilan keputusan kredit.

Dengan proses yang semakin terdigitalisasi dan tersentralisasi, BTN menilai kualitas kredit baru dapat dijaga secara lebih konsisten sekaligus meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.

Implementasi Loan Factory juga mendapat perhatian dari analis pasar modal.

Dalam laporan hasil site visit yang diterbitkan pada April 2026, analis Bahana Sekuritas Razqi M Kurniawan menilai perbaikan kualitas aset pada kredit baru menjadi salah satu pencapaian penting dari implementasi Loan Factory BTN.

Berdasarkan kajian tersebut, kualitas kredit berdasarkan tahun pembukuan menunjukkan tren yang semakin sehat.

Kredit yang dibukukan dalam beberapa tahun terakhir disebut memiliki tingkat risiko yang lebih terkendali dibandingkan portofolio lama sehingga memperkuat fondasi kualitas aset BTN ke depan.

Waktu pemrosesan kredit dipangkas hingga separuh

Selain meningkatkan kualitas kredit baru, implementasi Loan Factory juga disebut mendorong efisiensi operasional.

Dok. Freepik Ilustrasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Tabel KUR Perumahan Mandiri 2026. KUR Perumahan Bank Mandiri 2026.

BTN mencatat waktu pemrosesan kredit yang sebelumnya berkisar 10 hingga 14 hari berhasil dipangkas menjadi sekitar 4 hingga 7 hari.

Tingkat straight-through processing meningkat menuju kisaran 70 persen, sementara tingkat rework atau proses ulang ditekan hingga di bawah 15 persen.

Di sisi lain, BTN juga memperkuat pengelolaan portofolio melalui pendekatan Cluster Collection, yakni model penanganan kredit berbasis segmentasi risiko, karakteristik debitur, serta perilaku pembayaran.

Melalui pendekatan tersebut, proses monitoring, restrukturisasi, penagihan, hingga pemulihan kredit dapat dilakukan secara lebih fokus, cepat, dan efektif.

“Perbaikan kualitas aset yang kami capai saat ini merupakan hasil dari transformasi menyeluruh, baik pada proses akuisisi kredit baru maupun pengelolaan portofolio eksisting. Kami akan terus memperkuat disiplin risiko, tata kelola, dan pemantauan portofolio agar kualitas kredit tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang berkembang,” kata Setiyo.

BTN targetkan NPL KPR di bawah 2,5 persen

Ke depan, BTN optimistis rasio NPL perseroan dapat terus ditekan secara bertahap sejalan dengan strategi pertumbuhan kredit yang lebih selektif, penguatan kualitas kredit baru, serta percepatan penyelesaian portofolio lama.

Khusus pada segmen pembiayaan perumahan, BTN menargetkan rasio NPL KPR dapat terus membaik dan dijaga di bawah 2,5 persen pada akhir 2026.

Target tersebut akan didorong melalui penguatan kualitas kredit baru, optimalisasi early warningsystem, serta strategi penagihan dan penyelesaian kredit yang semakin berbasis risiko.

BTN meyakini transformasi proses kredit yang tengah dijalankan akan memperkuat daya tahan bisnis perseroan sekaligus mendukung posisi perseroan di pasar pembiayaan perumahan nasional.

KOMPAS.com – Upaya Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mencapai kesepakatan sementara guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 100 hari masih menghadapi jalan terjal.

Di tengah perundingan yang mandek, serangkaian serangan baru kembali menguji ketahanan gencatan senjata yang telah berlaku sejak awal April.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/6/2026), ketegangan dalam sepekan terakhir menjadi yang paling serius sejak gencatan senjata dimulai sekitar 8 April 2026.

Perundingan antara Washington dan Teheran tersendat akibat perbedaan pandangan mengenai nasib miliaran dollar AS aset Iran yang dibekukan, serta konflik paralel antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

Serangan berlanjut di Selat Hormuz

Komando Pusat Militer AS (Centcom) pada Minggu dini hari mengumumkan berhasil menembak jatuh dua drone serang Iran yang dinilai mengancam lalu lintas pelayaran internasional di Selat Hormuz.

Jalur perairan tersebut merupakan salah satu rute paling vital bagi ekspor energi dunia dan menjadi isu utama dalam pembahasan antara AS dan Iran.

Sebelumnya pada Jumat (5/6/2026), enam rudal balistik yang mengarah ke Bahrain dan Kuwait berhasil dicegat. Satu rudal lainnya gagal mencapai sasaran.

Dalam insiden terpisah beberapa jam sebelumnya, empat wahana tanpa awak yang bergerak menuju Selat Hormuz juga ditembak jatuh.

Centcom menyebut AS turut melancarkan serangan terhadap fasilitas radar pengawasan pantai Iran di Goruk dan Pulau Qeshm.

Sejak AS dan Israel mulai menyerang Iran pada 28 Februari 2026, Teheran dan kelompok-kelompok sekutunya melancarkan serangan rudal serta drone ke infrastruktur minyak, kawasan industri, dan fasilitas militer AS di kawasan Teluk.

Akibatnya, sejumlah negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain dilaporkan mengalami kerusakan.

Sengketa aset Iran yang dibekukan hambat negosiasi

Di Washington, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tengah mengusulkan penggunaan aset Iran yang dibekukan di AS untuk membantu negara-negara Teluk memperbaiki kerusakan akibat serangan yang dikaitkan dengan Iran.

Namun, Teheran menolak gagasan tersebut dan menuntut agar seluruh aset yang dibekukan segera dicairkan.

Perbedaan sikap itu berpotensi menggagalkan pembahasan mengenai perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta perundingan lanjutan terkait program nuklir Iran.

Pakistan turut berperan sebagai mediator dalam upaya diplomatik tersebut.

Kementerian Luar Negeri Iran pada Minggu mengungkapkan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi bertemu diplomat senior Iran Abbas Araghchi di Teheran dan menyampaikan surat dari Perdana Menteri Pakistan kepada pemimpin tertinggi Iran.

Namun, isi surat tersebut tidak diungkapkan kepada publik.

AFP/KENT NISHIMURA Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menghadiri acara kesehatan di South Court Auditorium, Gedung Putih, Washington DC, 18 Mei 2026. AS Serang Iran Setelah Laporan Kesepakatan Perang Bertentangan, Situs Militer Jadi Sasaran

Trump akui Iran masih punya kekuatan militer

Meski selama berbulan-bulan menyatakan Iran berada di ambang kehancuran, Trump pada Jumat mengakui Teheran masih memiliki kemampuan militer yang signifikan.

Dalam wawancara dengan NBC News saat berkunjung ke Wisconsin, Trump mengatakan sekitar 21 persen hingga 22 persen persediaan rudal Iran masih tersisa.

"Itu masih jumlah rudal yang banyak, tetapi tidak sebanyak saat pertama kali kami menyerang," kata Trump.

Pada hari yang sama, Trump juga menyatakan AS "meraih keberhasilan besar terhadap Iran" dan menegaskan Iran saat ini tidak berada dalam posisi untuk mengembangkan senjata nuklir.

Gencatan senjata hadapi ujian terbesar

Gencatan senjata menghadapi ujian terberat pada Rabu (3/6/2026) ketika serangan Iran menewaskan satu orang di bandara utama Kuwait serta melukai puluhan lainnya.

Bahrain juga menjadi sasaran serangan pada hari yang sama.

Sebagai respons, AS menyerang sebuah kapal tanker minyak yang sedang menuju Iran.

Kuwait menjadi salah satu target utama serangan Iran selama periode gencatan senjata berlangsung.

Di saat bersamaan, pertempuran antara militer Israel dan Hizbullah masih berlanjut.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan berhasil mencegat dua proyektil yang ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel pada Minggu.

Pekan lalu, Hizbullah menolak gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi AS dan diumumkan Departemen Luar Negeri AS hanya beberapa jam sebelumnya.

Iran juga menegaskan bahwa penghentian konflik di Lebanon merupakan syarat penting sebelum kesepakatan dengan AS dapat tercapai.

Seorang penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bahkan mengatakan kepada CNN bahwa "bola kini berada di tangan Trump" terkait kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Harga minyak dunia tetap tinggi

Penutupan efektif Selat Hormuz sejak perang pecah turut mengguncang pasar energi global.

Gangguan terhadap jalur perdagangan minyak utama dunia itu memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan kekhawatiran terhadap gelombang inflasi baru di berbagai negara.

Kenaikan harga bahan bakar juga menjadi isu sensitif bagi pemilih AS menjelang pemilu paruh waktu yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Meski demikian, Trump berupaya meredam kekhawatiran pasar.

"Orang-orang mengira situasinya akan jauh lebih buruk. Hari ini saya melihat harga sekitar 96 dollar AS per barrel, padahal sebelumnya banyak yang memperkirakan bisa mencapai 300 dollar AS per barrel," ujar Trump kepada wartawan.

Pada akhir pekan, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup di atas level 90 dollar AS per barrel, sementara minyak Brent berada di kisaran 93 dollar AS per barrel.

Meski telah turun dari puncak tertinggi sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026 lalu, harga minyak masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik pecah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Grab, melalui A5-DB Holdings dan GXS Pte. Ltd., resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) dengan total kepemilikan yang kini melampaui 50 persen. Langkah ini memperkuat posisi Grab dalam pengembangan layanan keuangan digital sekaligus memperluas akses pembiayaan melalui Superbank di Indonesia.

Peningkatan kepemilikan tersebut dilakukan melalui serangkaian transaksi di dalam ekosistem Grab, termasuk pembelian saham oleh A5-DB Holdings dan GXS Pte. Ltd. pada Mei 2026. Transaksi tersebut mengukuhkan Grab sebagai pemegang saham mayoritas Superbank.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan, peningkatan kepemilikan Grab menjadi bentuk kepercayaan terhadap strategi pertumbuhan yang dijalankan perusahaan.

“Kepercayaan Grab yang semakin besar terhadap Superbank merupakan validasi atas strategi pertumbuhan yang kami jalankan,” ujar Tigor dalam keterangan resmi, Sabtu (7/6/2026).

“Dukungan dari ekosistem Grab memungkinkan kami menghadirkan layanan perbankan yang lebih relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Tigor, Superbank akan terus memperkuat inovasi produk, memperluas akses pembiayaan yang bertanggung jawab, serta menghadirkan pengalaman perbankan digital yang semakin seamless bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Indonesia Jadi Pasar Strategis

Grab menilai Indonesia sebagai salah satu pasar strategis di Asia Tenggara. Selama lebih dari satu dekade, perusahaan tersebut telah beroperasi melalui layanan mobilitas, pengantaran, dan pembayaran digital yang digunakan jutaan masyarakat.

Dengan status baru sebagai pemegang saham mayoritas Superbank, Grab menyatakan komitmennya untuk memperluas layanan keuangan digital yang inklusif dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, peningkatan kepemilikan di Superbank mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap prospek jangka panjang Indonesia.

“Indonesia merupakan rumah bagi Grab dan merupakan ekosistem penting bagi kami. Kami telah hadir selama lebih dari 10 tahun dan telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia,” kata Neneng.

“Peningkatan kepemilikan di Superbank mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi jangka panjang Indonesia serta peran penting layanan keuangan digital dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat,” lanjutnya.

Neneng menambahkan, Grab bersama Superbank akan terus menghadirkan inovasi dan memperkuat ekosistem yang memberikan manfaat bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pengguna, dan masyarakat luas.

Kredit dan Laba Tumbuh

Penguatan dukungan dari Grab disebut sejalan dengan pertumbuhan bisnis Superbank. Hingga April 2026, penyaluran kredit Superbank meningkat 55 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh integrasi yang semakin erat dengan ekosistem Grab dan OVO. Salah satu kontributor utamanya berasal dari produk Pinjaman Atur Sendiri yang tersedia langsung melalui aplikasi Grab dan OVO.

Melalui layanan tersebut, pengguna memperoleh akses pembiayaan yang lebih cepat, aman, dan mudah.

Di sisi profitabilitas, Superbank mencatat peningkatan kinerja yang signifikan. Pada periode empat bulan yang berakhir 30 April 2026, perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 142 miliar.

Nilai tersebut meningkat 1.529 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut perusahaan, pencapaian itu mencerminkan sinergi ekosistem yang semakin kuat, disiplin pengelolaan risiko, serta fokus dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang relevan dan inklusif.

Ke depan, Superbank menyatakan akan terus menghadirkan inovasi produk dan layanan dengan dukungan ekosistem Grab dan OVO serta pemegang saham lainnya, yakni Emtek, GXS Bank, dan KakaoBank.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan bertanggung jawab bagi lebih banyak masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, Superbank merupakan bank dengan layanan digital yang didukung oleh Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank, dan GXS. Hingga saat ini, Superbank memiliki lebih dari 6 juta nasabah.

Pada Desember 2025, Superbank resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SUPA dan masuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Perusahaan mengusung fokus pada perluasan akses kredit bagi nasabah ritel dan UMKM melalui berbagai solusi digital dan kolaborasi dalam ekosistem yang dimilikinya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Industri keramik nasional menghadapi tekanan biaya produksi akibat lonjakan harga gas dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi daya saing industri manufaktur.

Namun, PT Concord Industry mengaku tetap optimistis menjaga pertumbuhan usaha melalui inovasi produk dan pengembangan pasar.

Vice Director Ceramics Tile PT Concord Industry Herman Hamzah mengatakan, harga gas yang menjadi salah satu komponen utama dalam proses produksi keramik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

"Harga gas yang sebelumnya berada di kisaran 6 dollar AS per MMBTU kini meningkat menjadi sekitar 21 dollar AS per MMBTU dan masih berpotensi naik lagi. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 18.000 per dollar AS juga memberikan tekanan tambahan bagi industri," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Herman, kenaikan biaya energi dan pelemahan kurs memaksa pelaku industri melakukan berbagai penyesuaian agar operasional perusahaan tetap berjalan dan keberlangsungan usaha dapat terjaga.

Industri keramik butuh dukungan

Herman menilai industri keramik nasional membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya melalui kebijakan energi yang lebih kompetitif bagi sektor manufaktur.

Menurut dia, produk keramik dan granit bukan termasuk kebutuhan primer masyarakat sehingga kenaikan harga berpotensi memengaruhi permintaan pasar dan aktivitas pembangunan.

"Produk keramik dan granit memang bukan kebutuhan primer. Kenaikan harga akan sangat memengaruhi permintaan dan kelangsungan proyek-proyek pembangunan," ujarnya.

Ia menambahkan, industri keramik nasional selama ini telah berupaya mempertahankan investasi, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar.

"Kami terus berkomitmen mendukung industri nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, apabila biaya produksi terus meningkat, tentu akan menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan industri. Kami berharap ada solusi yang dapat menjaga daya saing industri keramik Indonesia," kata Herman.

Concord tetap kembangkan produk

Di tengah tekanan biaya produksi, Concord Industry mengaku tetap optimistis menghadapi tantangan pasar dengan terus menghadirkan produk baru yang didukung teknologi modern dan desain yang lebih inovatif.

"Kami berharap inovasi teknologi dan desain yang lebih baik dapat menjadi nilai tambah bagi konsumen sehingga produk kami tetap kompetitif di pasar," ujar Herman.

Ia menjelaskan, Concord Industry didirikan oleh Lin Kuang Ming pada 2011 dan mulai menjalankan produksi di pabrik yang berlokasi di Karawang Timur, Jawa Barat, pada 2015.

Menurut dia, perusahaan yang awalnya hanya memproduksi keramik kini telah berkembang hingga mampu menghasilkan granit berukuran 60 x 120 sentimeter untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

"Perjalanan kami dimulai dari produksi keramik, dan kami telah berkembang hingga memproduksi granit dengan berbagai ukuran. Kami juga memiliki sejumlah merek unggulan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar," katanya.

Pada kategori keramik, Concord Industry memiliki sejumlah merek, yakni Concord, Icarus, Delta, Hector, dan Gracia.

Sementara itu, pada kategori granit, perusahaan memasarkan merek Concord, Pavia, dan Fortuna. Adapun Fortuna diposisikan sebagai merek yang menyasar segmen pasar tertentu.

Herman menegaskan perusahaan akan terus menghadirkan berbagai produk keramik dan granit guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun mendukung berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

Industri keramik nasional menghadapi tekanan biaya produksi akibat lonjakan harga gas dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Pemerintah bidik RI masuk empat besar produsen keramik dunia

Di tengah tantangan yang dihadapi industri, pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor keramik nasional agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar, baik di dalam maupun luar negeri.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan Indonesia saat ini berada di jajaran lima besar produsen keramik dunia bersama China, India, Brasil, dan Vietnam.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat masuk ke jajaran empat besar produsen keramik dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Faisol, target tersebut didukung oleh kapasitas produksi yang besar, ketersediaan bahan baku domestik, serta berbagai kebijakan yang mendukung penguatan industri dalam negeri.

Saat ini kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai sekitar 650 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi produksi sebesar 73 persen. Industri tersebut juga menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja.

"Dengan struktur industri yang kuat dan berbasis sumber daya alam lokal, kondisi tersebut menjadikan industri keramik sebagai salah satu sektor yang memiliki prospek pasar yang terus berkembang," kata Faisol, Kamis (4/6/2026).

Kinerja industri keramik juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, subsektor industri barang galian bukan logam yang mencakup industri keramik tumbuh 9,12 persen dan menjadi salah satu dari tiga subsektor industri dengan pertumbuhan tertinggi.

Menurut Faisol, meningkatnya pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan sektor properti diyakini akan terus mendorong permintaan produk keramik nasional.

Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah terus menjalankan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pengamanan perdagangan melalui instrumen safeguard dan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Selanjutnya, percepatan implementasi Making Indonesia 4.0, penguatan Standar Industri Hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga memperkuat pasar domestik melalui optimalisasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Upaya tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan guna memperluas penggunaan produk keramik dalam proyek pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN).