IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan resmi terkait isu pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol yang belakangan menjadi sorotan. Otoritas pajak menegaskan hingga saat ini belum ada aturan yang mengubah perlakuan perpajakan pada sektor transportasi tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, rencana tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan keadilan fiskal, namun belum bersifat operasional.

“Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujar Inge kepada IDX Channel, Selasa (21/4/2026).

Inge mengklarifikasi kabar mengenai pengenaan PPN tol tersebut masih berada pada level kajian strategis. Masyarakat diminta untuk tetap tenang karena secara hukum belum ada regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk memungut pajak tersebut dalam waktu dekat.

“Terkait dengan isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat,” kata Inge.

Selain itu, kata dia, DJP memastikan setiap perumusan kebijakan baru akan dilakukan secara transparan dan melalui proses yang sangat berhati-hati. Pemerintah berkomitmen untuk menakar dampak ekonomi secara luas sebelum mengambil keputusan final.

Menurut Inge, jika nantinya kebijakan ini akan diformalkan, pemerintah akan melibatkan koordinasi lintas sektoral serta kajian mendalam terhadap dunia usaha.

“Adapun mengenai mekanisme pemungutannya, apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif dan berhati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” katanya.

Lebih lanjut, Inge menekankan pemerintah tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap langkah reformasi perpajakan.

“Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang akan diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, DJP mengimbau masyarakat untuk merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah terkait setiap perkembangan kebijakan perpajakan guna menghindari disinformasi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan soal pembaruan kebijakan mengenai pengembalian pembayaran pajak atau restitusi berjalan hanya menyasar wajib pajak yang memang memiliki hak atas dana tersebut. Rencananya, aturan terbaru mengenai restitusi ini akan mulai diimplementasikan pada 1 Mei 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi regulasi melalui Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

“Kami berusaha supaya yang mendapatkan restitusi dengan waktu cepat atau pengembalian pendahuluan adalah benar-benar wajib pajak dan yang tingkat patuhnya memang sudah benar," ujar Inge dalam media briefing di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Inge menerangkan, restitusi adalah hak mutlak wajib pajak, sehingga DJP akan senantiasa mengedepankan perlindungan hak tersebut dalam setiap prosesnya. Pihak DJP juga akan melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat segera setelah aturan resmi diterbitkan.

“Intinya, lebih tepat sasaran siapa yang mendapatkan itu. Tetapi jangan khawatir, katanya kan akan segera keluar, jadi mending kita tunggu saja daripada saya bocorin yang belum ditandatangani Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata dia.

Restitusi merupakan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang bisa diproses dalam dua kondisi utama. Pertama, yakni pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, di mana wajib pajak membayar pajak padahal secara aturan tidak memiliki kewajiban tersebut.

Kedua, pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terjadi karena wajib pajak menyetorkan dana lebih besar daripada jumlah yang semestinya.

Perlu diketahui pula Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum tengah melakukan sinkronisasi terhadap RPMK mengenai Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak tersebut.

Kebijakan ini nantinya akan menggantikan sekaligus mencabut beberapa aturan sebelumnya, dengan target waktu pemberlakuan mulai 1 Mei 2026.

Dalam tahapan harmonisasi regulasi, pemerintah tengah mengkaji detail mengenai mekanisme pemberian pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak. Salah satu aspek krusial adalah prosedur penelitian permohonan yang akan menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memutuskan kelayakan pemberian restitusi tersebut.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yaknitax holidayakan segera ditetapkan. Aturan baru yang disesuaikan sebab adanya pajak minimum global ini tinggal ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menkeu Purbaya.

"Saat ini proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur mengenai tax holiday telah selesai dilaksanakan. Setelah proses penetapannya selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Adapun Kemenko Perekonomian, yang ikut merumuskan aturan baru guna menarik investor itu menyatakan seluruh insentif memang secara umum sedang dikaji ulang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, selama ini pemerintah mengandalkan tax holiday dan tax allowance untuk bisa menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Kini, dengan sudah berlakunya pajak minimum global, pria yang akrab disapa Susi itu menyebut berbagai skema insentif kini perlu disesuaikan.

"Sekarang eranya sudah mulai bergeser bagaimana penerapan GMT, Global Minimum Tax, kami akan nyesuaikan, kan di PMK-nya kemarin masih diperpanjang, sekarang kan di-review lagi," ujarnya saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi menyebut penyesuaian insentif ini merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global. Dia menyampaikan, pemerintah perlu juga menyesuaikan antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan perpajakan di dalam negeri.

Adapun pada awal April 2026, pemerintah telah menyelenggarakan rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) terkait dengan permohonan pengharmonisasian ulang RPMK No.130/PMK.010/2020.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan bakal memperpanjang periode pemberian tax holiday setelah berakhir masa berlakunya di penghujung 2025. Aturan ini sudah diperpanjang sekali melalui PMK No.69/2024 dari awalnya berakhir pada 8 Oktober 2024 ke 31 Desember 2025.

Berdasarkan naskah urgensi RPMK itu, pemerintah mengaku pemberian fasilitas tax holiday menjadi kurang efektif sejalan dengan adanya kebijakan internasional yaitu pajak minimum global. Pemerintah pun sudah memberlakukan GMT sejak 2025 berdasarkan PMK No.136/2024.

Dengan tarif minimum GMT 15%, efektivitas tax holiday dinilai berpotensi turun lantaran kini pemerintah tak bisa lagi menawarkan 'gula-gula' pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% selama periode 5-20 tahun.

Sebagaimana diketahui, inisiatif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu pada intinya mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 euro untuk membayar pajak minimum global 15% di setiap yurisdiksi mereka beroperasi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah meracik skema insentif baru yang selaras dengan ketentuan global namun tetap bisa menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

"Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema insentif yang selaras dengan penerapan pajak minimum global, termasuk berbagai opsi Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau bentuk lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20," dikutip dari laman resmi DJPP Kemenkum, Rabu (15/4/2026).

Untuk diketahui, Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan kredit pajak yang refundable atau dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau transferable (dapat dialihkan), dan dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules diperlakukan sebagai income alih-alih pajak yang ditanggung.

Dengan demikian, QRTC berbeda dengan tax holiday atau tax allowance yang prinsipnya menurunkan tarif efektif pajak.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini dibayarkan dalam jangka waktu empat tahun sejak tanggal entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit tersebut. Contoh umumnya adalah kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 11,1 juta per 12 April 2026.

"Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/4).

Adapun rincian pelaporan SPT untuk tahun buku Januari-Desember 2025, terbanyak datang wajib pajak orang pribadi karyawan, yakni mencapai 9.654.060 wajib pajak.

Pelaporan berikutnya berasal dari wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mencapai 1.182.082, diikuti laporan dari wajib pajak badan dalam mata uang rupiah sebanyak 273.630 orang, dan 192 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara, untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan per 1 Agustus 2025, pelaporan SPT Tahunan datang dari 2.628 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 32 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Adapun untuk aktivasi akun Coretax, DJP mencatat progresnya hingga sejauh ini mencapai 17.960.031 akun.

[Gambas:Youtube]

Jumlah itu terdiri atas 16.875.690 wajib pajak orang pribadi, 993.312 wajib pajak badan, 90.802 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Adapun wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari akhir Maret menjadi akhir April, mengingat baru 10.653.931 SPT Tahunan dilaporkan oleh Wajib Pajak per 31 Maret 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyatakan jumlah tersebut setara dengan 88,87 persen SPT Tahunan yang masuk per 31 Maret 2025, yang tercatat sejumlah 11.988.774 SPT.

“Kami putuskan atas perintah dari Pak Menteri (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) untuk kami perpanjang masa penyampaian (SPT Tahunan) dan juga kami tidak akan memberikan penalti sampai 30 April 2026,” ucap Bimo Wijayanto dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, jumlah pelaporan SPT yang masih di bawah capaian tahun lalu hingga akhir Maret 2026, karena sistem pelaporan baru melalui Coretax yang membuat banyak wajib pajak memerlukan pendampingan dalam pendaftaran akun, aktivasi, maupun pengisian SPT.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya pun sudah melakukan upaya ‘jemput bola’ di seluruh kantor wilayah, membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu, memperluas pendampingan melalui Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), serta memperkuat edukasi kepada Wajib Pajak.

Bimo pun mengapresiasi para Wajib Pajak yang sudah berupaya untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan tenggat waktu awal, yakni 31 Maret 2026. Pada hari tersebut, sekitar 410 ribu SPT Tahunan dilaporkan oleh para Wajib Pajak.

“Tentu semuanya tidak 100 persen mulus, yang namanya sistem baru memang kami terus benahi, terus develop (kembangkan) supaya lebih cepat, lebih akurat, dan tidak menimbulkan dinamika yang tidak diinginkan oleh Wajib Pajak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP Kemenkeu pun resmi menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026 yang tertuang dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-28/PJ.09/2026.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa batas waktu normal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tetap pada 31 Maret 2026.

Meski demikian, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT atau melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026 tidak akan dikenakan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga.

Selain itu, otoritas pajak juga tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak selama periode relaksasi.Apabila sanksi administratif telah telanjur diterbitkan, DJP akan menghapus secara jabatan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi merilis capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 hingga tenggat waktu 31 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. Tercatat, sebanyak 10.530.651 SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak (WP) di seluruh Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan kontribusi dominan.

"Untuk periode sampai dengan 31 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.530.651 SPT. Dari jumlah tersebut, pelaporan didominasi oleh OP Karyawan sebanyak 9.214.182 SPT dan OP Non Karyawan sebanyak 1.100.876 SPT," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, pelaporan juga mencakup Wajib Pajak Badan dengan rincian sebagai berikut:
• Tahun Buku Januari-Desember:
Badan (Mata uang Rupiah): 213.492 SPT.
Badan (Mata uang USD): 159 SPT.

• Beda Tahun Buku (Dilaporkan mulai 1 Agustus 2025):
Badan (Mata uang Rupiah): 1.912 SPT.
Badan (Mata uang USD): 30 SPT.

Sejalan dengan reformasi perpajakan, DJP juga mencatatkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi administrasi melalui akun Coretax. Hingga akhir Maret 2026, jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 17.551.174.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 17.551.174, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, Instansi Pemerintah, hingga PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)," kata Inge.

Rincian aktivasi akun Coretax menunjukkan basis pengguna yang luas di antaranya WP Orang Pribadi 16.489.868 aktivasi, WP Badan 970.529 aktivasi, WP Instansi Pemerintah 90.550 aktivasi dan WP PMSE 227 aktivasi.

Tingginya angka aktivasi ini mencerminkan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi sistem perpajakan terbaru yang lebih terintegrasi dan memudahkan proses kepatuhan di masa mendatang. DJP terus mengimbau bagi Wajib Pajak yang belum melakukan aktivasi atau pelaporan untuk segera memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna menghindari kendala administrasi.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) meyakini pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) bisa mencapai target 15 juta SPT usai perpanjangan batas akhir atau deadline menjadi 30 April 2026.

Sebagaimana diketahui, otoritas pajak telah memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT di atas 31 Maret 2026. Dengan demikian, periode pelaporan secara tidak langsung diperpanjang hingga 30 April 2026 atau berbarengan dengan deadline WP badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan dalam dua hari terakhir Maret 2026 akan ada tambahan 500.000 SPT yang dilaporkan.

"Kami berharap akan ada tambahan sekitar 500.000 SPT di dua hari terakhir bulan Maret. Sedangkan sampai dengan akhir April diharapkan tercapai target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," terang Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Adapun pada Senin (30/3/2026), jumlah SPT yang sudah dilaporkan mencapai 10.124.668 SPT atau meningkat hanya 373.261 dari jumlah per Minggu (29/3/2026) yakni 9.751.452 SPT. Dengan demikian, tingkat pelaporan SPT baru 67,4% dari target 15 juta.

"Kami akan terus melakukan edukasi dan pendampingan terhadap Wajib Pajak yang memerlukannya, dan kami mengimbau agar Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menunda pelaporan sampai dengan batas akhir waktu relaksasi penghapusan sanksi," lanjut Inge.

Otoritas pajak sebelumnya telah memperkirakan tingkat pelaporan SPT bakal semakin menurun setelah periode sebelum cuti bersama dan libur Idulfitri 2026 yakni 18-24 Maret 2026. Sebelum masuk hari libur, tingkat pelaporan SPT sempat mencapai 250.000 SPT per hari.

Kini, tingkat pelaporannya sudah lebih rendah dari itu. Pada periode setelah libur Lebaran, pelaporan SPT harian tercatat hanya 198.031 SPT pada 25 Maret, 240.492 SPT pada 26 Maret serta 237.190 SPT pada 27 Maret.

Kendati demikian, Inge mengeklaim tidak terjadi penurunan tingkat pelaporan SPT. Dia justru menyebut pelaporan saat akhir pekan lalu yakni Sabtu (28/3/2026) dan Minggu (29/3/2026) merupakan capaian tertinggi sepanjang bulan ini.

"Begitu pula pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Maret, yang merupakan weekend dengan capaian pelaporan SPT tertinggi sepanjang bulan Maret," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan sebagian penerimaan pajak Maret 2026 bakal bergeser ke satu bulan setelahnya sebagai konsekuensi dari perpanjangan periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.

Untuk diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memutuskan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2025, membayarkan PPh pasal 29, maupun melunasi kurang bayar pajak di atas 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga ke April gitu ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Bimo kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bimo, jumlah SPT yang sudah masuk ke DJP sampai dengan data terbaru yakni 9,1 juta SPT dari WP OP maupun WP Badan. Artinya, otoritas pajak masih mengejar sisa sekitar 6 juta SPT untuk mencapai target 15 juta SPT.

Secara terperinci, sisa 6 juta SPT itu mayoritas dari WP OP sebanyak 5 juta SPT. Selain itu, masih ada 1 juta SPT dari WP Badan yang masih memiliki waktu untuk disampaikan paling lambat 30 April 2026.

Untuk diketahui, relaksasi penghapusan sanksi administrasi bagi pelaporan SPT pajak tahunan WP OP di atas 31 Maret 2026 itu tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran PPh pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun sampai dengan 28 Februari 2026, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4% dari target sepanjang tahun Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak itu tumbuh di atas 30% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2025 lalu yakni Rp188 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) resmi menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026. Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang.

Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut relaksasi ini membuat otoritas masih memiliki waktu untuk mengejar sisa target yakni 6 juta SPT.

Berdasarkan data terbaru, Bimo mengeklaim jumlah SPT yang sudah masuk mencapai hampir 9,1 juta SPT. Ini baru sekitar 60% dari target 15 juta SPT.

"Masih harus sekitar 5 juta [SPT] yang kami tunggu dari orang pribadi, 1 juta sekian dari [WP] badan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Bimo memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan tingkat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 akan berkurang sejalan dengan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yaitu 31 Maret 2026. Namun, pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi administrasi bagi yang melaporkan SPT melewati batas akhir itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawati memperkirakan dengan relaksasi tersebut, maka jumlah pelaporan SPT jelang deadline bakal berkurang dari hari biasa.

"Karena sudah ada pengumuman relaksasi kemungkinan jumlahnya akan berkurang dibandingkan hari-hari kerja sebelum Lebaran. Kami update minggu depan ya supaya bisa melihat tren di tiga hari ini (Rabu-Jumat)," terangnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, rata-rata pelaporan SPT sebelum cuti bersama dan libur Nyepi sekaligus Idulfitri 2026 yakni 250.000 SPT setiap harinya.

Selama satu pekan libur yakni 18-24 Maret 2026, Inge mencatat bahwa rata-rata SPT yang masuk turun cukup dalam yakni bervariasi dari 16.500 sampai 86.000 SPT per hari.

Sampai dengan 25 Maret 2026, atau H-6 deadline untuk WP OP, jumlah SPT yang sudah masuk mencapai 9 juta atau baru 60,4% dari target yakni 15 juta SPT. Artinya, masih ada sekitar 6 juta SPT guna memenuhi target tahun ini.

Inge mengatakan, otoritas pajak tidak secara langsung memperpanjang periode pelaporan SPT. Dengan penghapusan sanksi administratif, maka WP OP masih bisa menyampaikan SPT-nya melalui Coretax di atas 31 Maret 2026. Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto disebut akan segera menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak mengenai perubahan tersebut.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melaweti batas waktunya," pungkas Inge.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 25 Maret 2026 mencapai 9.072.935 SPT.

Artinya, capaian tersebut baru 60,4% dari target 15 juta SPT mendekati batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni 31 Maret 2026. Sementara itu, batas akhir pelaporan untuk WP badan yakni 30 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa rata-rata pelaporan SPT harian saat periode libur Idulfitri turun dari hari kerja sebelumnya. Pelaporan harian maksimal hanya 86.000 SPT.

"Selama libur/cuti bersama [18—24 April] jumlah SPT masuk tercatat bervariasi di angka 16.500 s.d 86.000 SPT," terang Inge kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, DJP sebelumnya mencatat rata-rata pelaporan harian sebelum mulai cuti bersama 18 Maret 2026 yakni bisa mencapai 250.000 SPT per hari.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan membuka peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan PPh bagi WP OP sampai dengan 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan ini akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax.

Bahkan, Purbaya mengaku turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) tidak diperpanjang secara langsung, melainkan hanya diberikan relaksasi.

Relaksasi dimaksud adalah penghapusan sanksi administrasi untuk SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), yang dilaporkan melewati batas waktu 31 Maret 2026. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan terbukanya peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melewati batas waktunya," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh WP OP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau akhir Maret.

Inge menyebut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan segera mengeluarkan landasan hukum pemberian relaksasi itu.

"Saat ini Keputusan Dirjen Pajak-nya sedang dalam proses, mohon ditunggu," ujarnya.

Adapun sampai dengan 25 Maret 2026, pelaporan SPT tahunan PPh sudah mencapai 9.072.935 SPT secara keseluruhan. Artinya, capaian tersebut baru 60,4% dari target 15 juta SPT mendekati batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni 31 Maret 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan PPh bagi WP OP sampai dengan 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan ini akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax.

Bahkan, Purbaya mengaku turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi, itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.