Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ungkap rencana pemungutan pajak terhadap pedagang online di marketplace pada kuartal II 2026 tengah dipertimbangkan, agar pedagang pasar tradisional bisa bersaing dengan pelaku usaha di platform digital.

Purbaya mengatakan penerapan pajak tersebut masih melihat kondisi daya beli masyarakat setelah kuartal II berakhir. Jika daya beli belum pulih, ia akan menghindari penerapannya.

"Kita lihat daya beli masyarakat seperti apa nanti setelah triwulan kedua berakhir. Itu kalau mengganggu akan kita hindari," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menyebut rencana tersebut juga merespons keluhan pedagang pasar tradisional yang merasa kalah bersaing dengan pedagang online. Menurut dia, kebijakan ini bukan semata untuk menambah penerimaan negara.

"Itu yang saya pikirkan utamanya bukan mau dapetin income saja, karena kalau saya ke pasar itu mereka bilang, 'Pak, kami kalah sama online. Aturlah Pak'. Tujuannya itu supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing," ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu optimistis penerimaan pajak dalam sembilan bulan ke depan akan meningkat. Ia mengatakan pemerintah akan kembali mendorong pertumbuhan penerimaan dalam beberapa pekan ke depan.

[Gambas:Youtube]

Ia menyebut pertumbuhan pajak pada Januari-Februari mencapai sekitar 30 persen. Sementara pada Maret melambat akibat libur panjang. Ia menilai perbaikan ekonomi dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak akan menopang pertumbuhan penerimaan.

"Beberapa minggu depan saya perbaiki lagi. Harusnya sih paling enggak kita akan jaga tumbuh 30 persen terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tapi kalau ekonomi itu lebih bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," ujar Purbaya.

Aturan terkait pajak marketplace sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang online.

Pedagang online yang terkena pajak ini adalah mereka yang omzetnya lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut.

Namun, peraturan itu belum kunjung diterapkan. Pada 26 September 2025, Purbaya pernah mengungkap penerapan kebijakan itu ditunda karena daya beli masyarakat belum pulih.

Selang satu bulan kemudian, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sempat mengatakan akan diterapkan pada Februari 2026. Namun, hingga kini belum juga diterapkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan, baik perorangan maupun perusahaan. Selain menjadi sumber pendapatan daerah, pembayaran pajak juga menjadi bukti legalitas kendaraan untuk digunakan di jalan. Agar tidak bingung, penting memahami cara menghitung besaran pajak, prosedur pembayaran, hingga lokasi layanan Samsat Keliling yang tersedia di wilayah JABODETABEK.

Pembayaran pajak kendaraan, baik motor maupun mobil, terbagi menjadi dua jenis, yakni pajak tahunan dan pajak lima tahunan. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun perusahaan yang memanfaatkan kendaraan tersebut sebagai aset operasional dalam menjalankan kegiatan usaha.

Cara Menghitung Pajak Motor

Sebelum membayar, kamu bisa memperkirakan sendiri besaran pajak kendaraan bermotor. Rumus dasarnya adalah:

Besar Pajak = (1,5% × Nilai Jual Kendaraan) + SWDKLLJ

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) memiliki tarif:

• Rp35.000 untuk motor 50–250 cc
• Rp80.000 untuk motor di atas 250 cc
  Rp153.000 untuk mobil non-angkutan umum

Contoh: Jika nilai jual motor Rp15.000.000, maka:

• Pajak = (1,5% × Rp15.000.000) + Rp35.000
• Pajak = Rp225.000 + Rp35.000 = Rp260.000 per tahun

Syarat Bayar Pajak Motor

Untuk pembayaran pajak tahunan, siapkan dokumen berikut:

• KTP asli + fotokopi
• STNK asli + fotokopi
• BPKB asli (untuk pengecekan) + fotokopi

Untuk kendaraan perusahaan:

• NPWP perusahaan
• NIB (pengganti SIUP & TDP)
• Surat kuasa (jika diwakilkan)

Cara Bayar Pajak Motor Offline di Samsat

Berikut langkah-langkah pembayaran langsung di kantor Samsat atau drive thru:

• Isi formulir perpanjangan STNK
• Serahkan formulir dan dokumen persyaratan
• Ambil rincian biaya pajak
• Lakukan pembayaran di loket
• Tunggu proses penerbitan dokumen
• Ambil STNK dan SKPD baru
• Cek kembali data dan status pembayaran

Cara Bayar Pajak Motor Online (Aplikasi SIGNAL)

Kini pembayaran pajak bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi SIGNAL. Berikut caranya:

• Unduh aplikasi SIGNAL di Play Store/App Store
• Registrasi dengan data diri (NIK, email, nomor HP)
• Tambahkan data kendaraan (NRKB & nomor rangka)
• Pilih kendaraan yang akan dibayar pajaknya
• Sistem akan menampilkan total tagihan
• Pilih metode pembayaran
• Lanjutkan dan ikuti instruksi pembayaran
• Isi data pengiriman dokumen atau pilih ambil langsung
• Selesaikan pembayaran melalui bank yang tersedia
• Pantau status melalui menu “Lacak”

Lokasi Samsat Keliling JABODETABEK

Layanan Samsat Keliling memudahkan masyarakat membayar pajak tanpa harus ke kantor utama. Berikut beberapa titik layanan:

Jakarta

• Jakarta Pusat: Halaman Samsat & Lapangan Banteng (08.00–14.00)
• Jakarta Utara: Samsat & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00)
• Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00)
• Jakarta Selatan: Samsat (09.00–15.00) & TMP Kalibata (09.00–14.00)
• Jakarta Timur: Samsat & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00)

Tangerang

• Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas & Foodmosphere (09.00–13.00)
• Ciledug: Giant Poris Gaga & Metland Cyber City (09.00–14.00)
• Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00) & ITC BSD (16.00–18.00)
• Ciputat: Samsat & Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00)
• Kelapa Dua: G-Town Square Gading Serpong (08.00–14.00)

Bekasi

• Kota Bekasi: KFC Zamrud (09.00–11.00)
• Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Baru (09.00–12.00)

Depok

• Depok: Samsat Depok (08.00–14.00) & RS Bhayangkara Brimob (08.00–12.00)
• Cinere: Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00)

Catatan:

• Samsat Keliling hanya melayani pajak tahunan
• Perpanjangan STNK 5 tahunan dan ganti plat tetap harus ke kantor Samsat
  

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tengah mengevaluasi kebijakan pajak kendaraan listrik. Insentif pajak 0% yang sebelumnya diberikan dinilai mengurangi potensi pendapatan daerah, sehingga ke depan ada kemungkinan penyesuaian tarif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dengan memahami cara hitung, prosedur pembayaran, dan lokasi layanan, kamu bisa lebih mudah mengurus pajak kendaraan tanpa ribet. Pastikan bayar tepat waktu agar terhindar dari denda dan kendaraan tetap legal digunakan di jalan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.

DJP merinci, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun, pajak kripto Rp1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,64 triliun, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kontribusi pajak digital terus menunjukkan tren positif.

"Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, hingga akhir Februari 2026, DJP telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 223 telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total Rp37,40 triliun.

Setoran PPN PMSE tercatat meningkat dari tahun ke tahun, mulai Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, hingga Rp1,74 triliun pada awal 2026.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Nilai tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar.

Dari sektor fintech, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp4,64 triliun. Angka ini berasal dari PPh 23, PPh 26, serta PPN atas layanan pinjaman daring.

Adapun penerimaan pajak dari SIPP mencapai Rp4,11 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

Meski tidak ada penambahan pemungut baru pada Februari 2026, Inge menegaskan kinerja penerimaan tetap tumbuh.

"Meskipun pada Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data pemungut PPN PMSE, kinerja penerimaan dari sektor ekonomi digital tetap menunjukkan tren yang positif," katanya.

Inge menambahkan, ke depan,pemerintah akan terus melakukan penguatan pengawasan, perluasan basis perpajakan, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA — Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menembus 10,1 juta hingga akhir Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu jutaan wajib pajak memanfaatkan kelonggaran pelaporan hingga 30 April 2026.

Perpanjangan waktu ini diberikan tanpa sanksi administratif untuk mengantisipasi kendala teknis sekaligus memberi ruang adaptasi sistem baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, total SPT yang telah disampaikan mencapai 10.124.668 hingga Senin (30/3/2026) pukul 24.00 WIB. “Per 30 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan mencapai 10.124.668,” kata Inge dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Inge merinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.877.779 SPT. Disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1.039.175 SPT dan wajib pajak badan 205.897 SPT, termasuk pelaporan dalam denominasi rupiah dan dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan lebih rinci karena data wajib pajak terintegrasi dan terisi otomatis. “Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata Bimo.

Selain pelaporan SPT, aktivasi akun Coretax juga terus meningkat. Hingga akhir Maret, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 17.367.922, terdiri dari 16.310.079 wajib pajak orang pribadi, 967.121 wajib pajak badan, 90.495 instansi pemerintah, serta 227 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik.

DJP mencatat masih ada jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT hingga batas normal 31 Maret. Bimo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan waktu tambahan yang diberikan pemerintah. “Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” kata Bimo.

Dengan kapasitas sistem yang kini mampu menampung ratusan ribu pelaporan per hari, DJP optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat seiring adaptasi terhadap sistem Coretax.

Bisnis.com, BANDUNG — Program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 10% di Jawa Barat selama libur Lebaran 2026 tercatat menarik minat masyarakat dan mendorong kenaikan penerimaan daerah. Program tersebut berlaku pada 18–24 Maret 2026 dan resmi berakhir pada Senin (24/3/2026).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan kebijakan diskon itu ditujukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus memberikan keringanan pada periode Lebaran.

“Animonya luar biasa. Program diskon 10 persen untuk pajak kendaraan bermotor berakhir saat cuti Lebaran kemarin. Hari ini sudah kembali normal,” ujar Herman, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan informasi dari Kepala Bapenda Jabar, lanjut Herman, program diskon selama masa libur tersebut mendorong peningkatan pendapatan daerah secara signifikan.

“Pendapatan daerah meningkat lebih baik, sekitar 300% dengan adanya kebijakan diskon 10 % dibandingkan tahun lalu. Saat cuti Lebaran, realisasinya kurang lebih Rp1,3 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut, termasuk melalui layanan digital.

Menurut Dedi, masyarakat memanfaatkan pembayaran pajak melalui layanan daring seperti e-Samsat pada aplikasi Sambara dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional).

“Warga Jabar ini istimewa sekali. Di saat Lebaran, masih membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Dedi.

Dia menyebut penerimaan pajak kendaraan saat Lebaran tahun ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika pada tahun lalu penerimaan hanya sekitar Rp400 juta, maka pada tahun ini nilainya hampir mencapai Rp1,3 miliar.

Kenaikan itu, kata Dedi, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

“Ini tandanya warga Jabar sangat peduli terhadap jalan yang mulus,” katanya.

Dedi menambahkan, penerimaan pajak kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk perbaikan jalan, saluran air, dan lampu penerangan jalan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini, proses pelaporan semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui sistem DJP Online maupun Coretax.

Untuk menghindari kendala saat pelaporan, penting bagi Wajib Pajak memahami dokumen yang harus disiapkan serta langkah-langkah pengisiannya.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah dokumen yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan:

• Penghitungan dan pembayaran pajak
• Objek dan bukan objek pajak
  Harta dan kewajiban
• Sementara itu, SPT Tahunan PPh merupakan laporan pajak penghasilan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki NPWP wajib melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum mulai lapor SPT, pastikan dokumen berikut sudah tersedia:

• Bukti potong pajak (Formulir 1721 A1/A2 untuk karyawan)
• Daftar harta
• Daftar utang
• Data anggota keluarga

Persiapan dokumen ini penting agar proses pengisian berjalan lancar dan minim kesalahan.

Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat DJP Online

Pelaporan SPT bisa dilakukan melalui:

• DJP Online: djponline.pajak.go.id
• Coretax: cortexdjp.pajak.go.id

Berikut langkah-langkahnya:

1. Login ke Sistem

Masuk ke akun menggunakan:

• NIK/NPWP 16 digit
• Kata sandi

2. Pilih Menu Lapor

Klik menu “Lapor” atau “Surat Pemberitahuan (SPT)”, lalu pilih “Buat Konsep SPT”.

3. Tentukan Jenis Formulir

Pilih formulir sesuai kondisi penghasilan:

• 1770SS : Karyawan dengan penghasilan ≤ Rp60 juta per tahun
• 1770S : Karyawan dengan penghasilan > Rp60 juta atau bekerja di lebih dari satu perusahaan
• 1770 : Memiliki usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan lain

4. Isi Formulir SPT

Isi data sesuai panduan yang tersedia, meliputi:

• Penghasilan
• Pajak yang telah dipotong
• Harta dan utang
• Pastikan data diisi dengan benar dan sesuai dokumen.

5. Kirim SPT

Setelah selesai:

• Klik “Kirim”
• Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor HP
• Jika berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik (BPE).

Batas Waktu Pelaporan SPT 2026

Untuk tahun pajak 2025 (dilaporkan pada 2026), ketentuan batas waktu adalah:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: umumnya 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: 30 April 2026

Namun, terdapat informasi bahwa pelaporan SPT Orang Pribadi berpotensi diperpanjang hingga 30 April 2026.

Siapa yang Wajib Lapor SPT Secara Online?

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik bagi Wajib Pajak yang:

• Terdaftar di KPP Madya atau KPP khusus
• Sudah pernah melapor secara online
• Menggunakan jasa konsultan pajak
• Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

Meski demikian, saat ini pelaporan online menjadi metode yang paling umum digunakan oleh Wajib Pajak.

Melaporkan SPT Tahunan kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui DJP Online maupun Coretax. Kunci utamanya adalah menyiapkan dokumen dengan lengkap dan mengikuti langkah pengisian dengan benar.

Dengan memahami prosedur ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT tepat waktu dan terhindar dari sanksi keterlambatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus bertambah menjelang batas akhir pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, hingga 25 Maret 2026, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 9.072.935.

"Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai 7.993.396 SPT. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat sebanyak 891.594 SPT," kata Inge dalam keterangan resmi pada Kamis (26/3/2026).

Adapun pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 186.216 untuk yang menggunakan rupiah dan 138 untuk yang menggunakan dollar AS.

Selain itu, untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda (yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025), tercatat sebanyak 1.570 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dollar AS.

Di sisi lain, DJP juga mencatat perkembangan aktivasi akun Coretax.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 16.830.447.

Rinciannya, sebanyak 15.782.719 berasal dari wajib pajak orang pribadi, 957.078 wajib pajak badan, 90.424 wajib pajak instansi pemerintah, serta 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Cara lapor SPT

Sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh via Coretax, pastikan Anda sudah melakukan registrasi akun Coretax.

Selain telah memiliki akun Coretax, pastikan pula Anda sudah memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang digunakan sebagai tanda tangan digital.

Selain itu, Anda perlu menyiapkan Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 Formulir BPA1.

Nantinya, Anda dapat mengunduh sendiri Bupot tersebut melalui modul Portal Saya dan menu Dokumen Saya.

Pada menu Dokumen Saya, cari dokumen dengan judul Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1). Lalu, gulir ke kanan dan klik tombol Unduh untuk mengunduh Bupot tersebut.

Apabila Bupot tidak tersedia, Anda bisa mencoba menekan tombol refresh.

Secara umum prosesnya terdiri dari tahap-tahap ini.

• Pembuatan Konsep SPT
• Pengisian Induk SPT
• Pengisian Lampiran SPT
• Penyampaian SPT
• Pembuatan Konsep SPT
• Pilih modul Surat Pemberitahuan (SPT).
• Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT).
• Pada halaman SPT Belum Disampaikan, klik Buat Konsep SPT.

Langkah pada halaman Buat Konsep SPT

• Pilih Jenis SPT
• Klik PPh Orang Pribadi
• Klik Lanjut
• Pilih Periode Pelaporan
• Pilih SPT Tahunan
• Pilih periode Januari 2025 – Desember 2025
• Klik Lanjut
• Pilih Jenis SPT
• Pilih SPT Normal
• Klik Buat Konsep SPT
• Setelah itu sistem akan kembali ke halaman SPT Belum Disampaikan.
• Jika berhasil, draf SPT muncul pada daftar Konsep SPT.
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi SPT.
• Pastikan memilih SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
• Pengisian Induk SPT
• Formulir terdiri dari Induk SPT (main form) dan lampiran.Induk SPT terdiri dari header dan bagian A–J.

Kolom berikut terisi otomatis oleh sistem:

• Tahun Pajak / Bagian Tahun Pajak
• Periode Pembukuan
• Status SPT

Yang perlu diisi:

• Sumber Penghasilan → pilih Pekerjaan
• Metode Pembukuan/Pencatatan → pilih Pencatatan

Bagian A – Identitas Wajib Pajak

• Data identitas terisi otomatis oleh sistem.
• Jika status suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT), isi kolom Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri.

Bagian B – Ikhtisar Penghasilan Neto

Jawab pertanyaan berikut:

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? → Ya
• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? → Tidak
• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? → Tidak
• Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? → Tidak

Catatan:

• Jawaban akan menentukan pertanyaan lanjutan dan lampiran yang muncul.
• Sistem Coretax juga akan mengecek Bupot yang telah diterima dan menampilkan data tersebut jika tersedia.

Bagian C – Perhitungan Pajak Terutang

• Kolom Penghasilan Neto Setahun → terisi otomatis.
• Kolom Pengurang penghasilan neto (kompensasi kerugian/zakat di luar BPA1/BPA2) → pilih Tidak.
• Penghasilan Neto setelah pengurangan → terisi otomatis.
• Pilih PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai kondisi.
• Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutang → terisi otomatis.
• Kolom pengurang PPh terutang → pilih Tidak.
• PPh terutang setelah pengurangan → terisi otomatis.

Bagian D – Kredit Pajak

• Apakah terdapat PPh yang dipotong/dipungut pihak lain? → Ya
• Apakah menerima pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan? → Tidak
• Kolom lainnya terisi otomatis.

Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar

• Terisi otomatis oleh sistem.

Bagian F – Pembetulan

• Diisi hanya jika SPT pembetulan.
• Jika SPT normal, kolom tidak dapat diisi.

Bagian G – Permohonan Pengembalian

• Diisi jika status SPT lebih bayar dan mengajukan pengembalian pajak.

Bagian H – Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

• Ada 3 pertanyaan.
• Pilih Tidak untuk ketiga pertanyaan tersebut.

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lain

• Terdapat 8 pertanyaan, jawab sesuai kondisi Anda.
• Pengisian Lampiran SPT
• Secara default akan muncul Lampiran L-1 yang berisi:
• Harta dan utang pada akhir tahun pajak
• Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan
• Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan
• Daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan
• Lampiran lain muncul tergantung jawaban sebelumnya.
• Namun secara umum, karyawan hanya perlu mengisi Lampiran L-1.

Jenis Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PER-11/PJ/2025)

• Penyampaian SPT
• Kembali ke Induk SPT.
• Gulir ke Bagian K – Pernyataan.
• Centang pernyataan kebenaran data.
• Klik Simpan Konsep.
• Klik Bayar dan Lapor.
• Tanda Tangan SPT
• Pilih Kode Otorisasi DJP pada kolom penyedia tanda tangan.
• Masukkan passphrase (kode otorisasi DJP).
• Klik Simpan.

Setelah Berhasil

• SPT akan berpindah ke submenu SPT Dilaporkan.
• Anda bisa melihat dan mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta mencetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP pada 2026.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pajak.

Namun, bagi wajib pajak yang tidak ingin melaporkan secara online, tetap dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengimbau masyarakat segera melaporkan SPT agar tidak menumpuk menjelang Hari Raya.

“Supaya Lebarannya betul-betul kembali fitri, perpajakannya segera dilaporkan saja,” ujar Bimo dilansir pada Rabu (18/3/2026).

Sebelum melaporkan SPT Tahunan, wajib pajak perlu memastikan bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir A1/BPA1) sudah tersedia.

Berikut panduan mengunduh dan mengunggah bukti potong di Coretax.

Cara download bukti potong PPh 21:

• Login ke laman Coretax DJP
• Pilih menu Portal Saya, lalu klik Dokumen Saya
• Cari dokumen Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)
• Gulir ke kanan pada tabel, lalu klik tombol Unduh
• Jika dokumen belum muncul, klik tombol refresh

Setelah dokumen diunduh, wajib pajak dapat mengisi dan mengunggahnya ke dalam sistem.

Cara unggah bukti potong

• Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan pilih Konsep SPT Tahunan
• Buka bagian Lampiran SPT
• Pilih menu Daftar Bukti Potong atau Pemungutan PPh
• Klik Tambah Data atau Upload Dokumen
• Isi data sesuai bukti potong yang dimiliki
• Simpan data sebelum melanjutkan pelaporan

Namun, jika bukti potong sudah dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat dalam sistem DJP, data biasanya akan muncul otomatis.

Dalam kondisi ini, wajib pajak tidak perlu mengunggah ulang dokumen.

Cara lapor SPT Tahunan di Coretax

• Akses laman Coretax DJP
• Pilih menu SPT > Buat Konsep SPT
• Pilih PPh Orang Pribadi, lalu klik lanjut
• Tentukan periode dan tahun pajak (misalnya Januari–Desember 2025)
• Pilih jenis SPT: Normal atau Pembetulan
• Klik Buat Konsep SPT
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi
• KlikPosting agar sistem mengisi data otomatis
• Periksa dan lengkapi seluruh data
• Klik Bayar dan Lapor
• Isi tanda tangan digital untuk validasi
• Klik Simpan dan Konfirmasi

Setelah proses selesai, SPT yang telah dilaporkan akan masuk ke menu SPT Dilaporkan dan dapat diunduh sebagai bukti pelaporan.

Sebagai pengingat, batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026.

Karena itu, wajib pajak diimbau segera melapor agar terhindar dari sanksi administrasi dan tidak terburu-buru menjelang tenggat waktu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi, masih ada saja wajib pajak yang tergoda menggunakan jasa tidak resmi dengan alasan “biar cepat” atau “biar tidak ribet”. Padahal, di era layanan perpajakan yang sudah terdigitalisasi, pelaporan pajak bisa dilakukan sendiri secara gratis melalui sistem resmi.

Menggunakan jalur tidak resmi justru berisiko. Selain berpotensi mengeluarkan biaya yang tidak perlu, data pribadi juga bisa disalahgunakan dan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Layanan perpajakan pada dasarnya tidak dipungut biaya, sehingga lebih aman dan bijak melaporkan sendiri melalui sistem resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu kanal resmi yang bisa digunakan adalah Coretax DJP.

Apa Itu Coretax DJP?

Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan sistem Coretax sebagai platform digital untuk memudahkan layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan.

Melalui laman resmi coretaxdjp.pajak.go.id, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan secara online tanpa harus datang ke kantor pajak.

1. Login ke Sistem Coretax DJP

Langkah pertama, akses situs resmi Coretax DJP. Login menggunakan NIK yang kini berfungsi sebagai NPWP, password akun, serta kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan sistem.

Bagi yang belum memiliki akun, tersedia fitur pendaftaran dan aktivasi langsung di halaman utama Coretax.

2. Pilih Menu Pelaporan SPT Tahunan

Setelah berhasil masuk, pilih menu Pelaporan, lalu klik SPT Tahunan. Tentukan tahun pajak yang akan dilaporkan, misalnya tahun pajak 2025.

Selanjutnya, pilih jenis formulir sesuai kondisi penghasilan:

Formulir 1770 SS untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp60 juta per tahun.
Formulir 1770 S untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun.
Formulir 1770 untuk wajib pajak dengan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Isi Data Penghasilan

Masukkan rincian penghasilan berdasarkan bukti potong resmi, seperti formulir 1721-A1 atau 1721-A2 dari pemberi kerja. Jika memiliki penghasilan lain di luar gaji, wajib dicantumkan.

Melalui Coretax, sebagian data biasanya sudah muncul otomatis (pre-filled), sehingga wajib pajak hanya perlu mengecek dan menyesuaikan jika diperlukan.

4. Laporkan Harta dan Utang

Selain penghasilan, wajib pajak juga harus melaporkan daftar harta dan utang.

Harta dapat berupa tabungan, kendaraan, properti, hingga investasi. Sementara utang bisa mencakup KPR, cicilan kendaraan, atau pinjaman lainnya. Meski nilainya kecil, tetap wajib dilaporkan.

5. Cek Status Perhitungan Pajak

Setelah semua data terisi, sistem akan menghitung status SPT secara otomatis. Hasilnya bisa berupa:

- Nihil
- Kurang bayar
- Lebih bayar

Jika statusnya kurang bayar, wajib pajak harus melakukan pembayaran melalui e-Billing sebelum melanjutkan proses pelaporan.

6. Kirim SPT dan Simpan Bukti

Tahap akhir adalah mengirim SPT dengan memasukkan kode verifikasi. Jika berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda resmi pelaporan pajak.

Simpan BPE tersebut sebagai arsip pribadi.

Catat Batas Waktu Pelaporan

DJP menetapkan batas pelaporan sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Melaporkan lebih awal sangat disarankan untuk menghindari kendala teknis yang sering terjadi menjelang tenggat waktu.

(ANN)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, pemerintah tidak akan terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan pajak toko online atau PPh Pasal 22 bagi pedagang di e-commerce . Purbaya menegaskan bahwa daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadi indikator utama sebelum aturan tersebut benar-benar dijalankan.

Purbaya mengaitkan rencana pemungutan pajak ini dengan target pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua mendatang. "Kita lihat seperti apa growth-nya pada ekonomi kita. Kalau triwulan kedua sudah 6 persen lebih ya kita kenakan, kalau belum ya sudah," ujar Purbaya usai konferensi pers KSSK, Selasa (27/1/2026).

Meski payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sudah diterbitkan, Menkeu menekankan bahwa efektivitas kebijakan pajak tidak boleh mengorbankan konsumsi masyarakat. Ia mengkhawatirkan pemungutan pajak yang dipaksakan saat ekonomi belum cukup kuat justru akan menekan daya beli.

Penjual di Toko Online Bakal Kena Pajak, DJP Buka Suara



"Bukan itu yang penting, adalah masyarakat sudah siap apa belum, kuat nggak menerima kenaikan pajak itu. Kalau gara-gara itu daya beli jeblok juga, ekonominya belum cukup cepat, mereka nggak cukup punya uang juga, buat apa kita kenakan, itu faktor utamanya. Saya akan lihat ekonomi akan cukup kuat apa nggak, itu saja," jelas Purbaya.

Purbaya Tunda Tarik Pajak Pedagang Online Warisan Sri Mulyani, Ini Alasannya



Hingga saat ini, Kementerian Keuangan masih menunda implementasi teknis dari PMK Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan tersebut sebenarnya memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% terhadap para pedagang online.

Sesuai aturan tersebut, Dirjen Pajak memiliki otoritas untuk menetapkan seperti batasan nilai transaksi harian/bulanan dan jumlah trafik atau volume pengakses marketplace yang wajib menjadi pemungut pajak.

Namun hingga Januari 2026, pemerintah belum menunjuk satu pun platform e-commerce sebagai pemungut resmi. Penundaan ini sejalan dengan komitmen Menkeu untuk memastikan bahwa sektor ekonomi digital tetap tumbuh sebagai pilar pendukung ekonomi nasional sebelum dibebani kewajiban perpajakan tambahan.

Jakarta: Transformasi sistem perpajakan nasional terus berjalan. Hingga akhir 2025, jutaan wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax.

Namun di balik capaian tersebut, pemerintah mengakui masih ada sejumlah kendala teknis yang membuat sistem ini belum berfungsi optimal.

11 juta wajib pajak sudah aktivasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 11,03 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax per 31 Desember 2025 pukul 16.20 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli merinci, dari jumlah tersebut, 10.131.253 wajib pajak merupakan wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, wajib pajak badan tercatat mencapai 814.932 WP, dan instansi pemerintah meningkat menjadi 88.369 WP. Adapun dari kalangan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), jumlahnya masih 221 WP.

Aktivasi Coretax tidak berakhir 31 Desember 2025

DJP menegaskan bahwa batas waktu aktivasi akun Coretax tidak berhenti pada 31 Desember 2025. Wajib pajak masih dapat melakukan aktivasi hingga periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Rosmauli menjelaskan bahwa imbauan untuk segera mengaktivasi akun dan membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) merupakan langkah mitigasi agar tidak terjadi penumpukan layanan saat masa pelaporan pajak.

“Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax,” kata Rosmauli dikutip dari Antara, Kamis, 1 Januari 2026.

Pemerintah akui Coretax belum sepenuhnya optimal

Meski sudah jutaan wajib pajak mengakses dan melakukan ativasi Coretax, pemerintah mengakui bahwa sistem Coretax masih menghadapi berbagai tantangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga kini Coretax belum berfungsi sepenuhnya secara optimal.

Dalam taklimat media di Jakarta, Rabu, Purbaya mengatakan dirinya menerima sejumlah keluhan dari pengguna yang kesulitan mengakses sistem tersebut.

"Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated, atau ada kurang apa, emailnya gantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke orang pajak," ujarnya.

Menurut Purbaya, kendala utama Coretax terletak pada kerumitan tahapan administrasi, termasuk proses pendaftaran dan penggunaan email yang dinilai membingungkan bagi sebagian wajib pajak.

Menyikapi kondisi tersebut, ia meminta DJP untuk meningkatkan pendampingan kepada wajib pajak serta menyusun petunjuk teknis yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

(ANN)

Jakarta: Sistem administrasi perpajakan Indonesia resmi bertransformasi melalui penerapan Core Tax Administration System (Coretax DJP) resmi diluncurkan tahun ini.

Kehadiran sistem ini menandai berakhirnya penggunaan banyak aplikasi perpajakan yang terpisah, seperti DJP Online, e-Faktur, e-Nofa, dan aplikasi lainnya, menjadi satu platform terpadu.

Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 30 Desember 2025, perubahan ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga membawa sejumlah penyesuaian dalam berbagai kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Aktivasi Coretax DJP jadi langkah awal

Wajib pajak orang pribadi tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret. Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP.

Sebelum menyampaikan SPT, wajib pajak diwajibkan melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik (KO/SE).

Tanpa dua tahapan ini, pelaporan SPT Tahunan tidak dapat dilakukan.

Formulir SPT Tahunan kini disederhanakan

Salah satu perubahan mencolok dalam Coretax DJP adalah penyederhanaan jenis formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jika sebelumnya di DJP Online terdapat tiga formulir, yaitu 1770, 1770 S, dan 1770SS, kini Coretax DJP hanya menyediakan satu jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Meski hanya satu formulir, wajib pajak tetap dapat menyesuaikan pengisian SPT berdasarkan jenis kegiatan atau sumber penghasilan melalui bagian induk SPT.

Ketentuan khusus bagi pengguna norma penghitungan penghasilan neto

Bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai PER-17/PJ/2015, terdapat ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan.

Wajib pajak diwajibkan mengajukan permohonan penggunaan NPPN melalui akun Coretax DJP pada menu “Layanan Administrasi”. Permohonan ini harus diajukan maksimal tiga bulan sejak awal tahun pajak.

Apabila permohonan tersebut terlambat atau tidak diajukan, wajib pajak tidak dapat menggunakan metode pencatatan, melainkan wajib menghitung penghasilan dengan metode pembukuan.

Perlakuan NPWP Suami Istri perlu dicermati

Penerapan Coretax DJP yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi membuat integrasi dan pengawasan data perpajakan semakin kuat. Kondisi ini berdampak pada perlakuan perpajakan bagi suami istri.

Secara ketentuan, keluarga dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga penghasilan suami dan istri pada prinsipnya digabung dalam SPT Tahunan. Pengecualian berlaku apabila suami dan istri memiliki status pisah harta (PH) atau memilih kewajiban perpajakan terpisah (MT).

Pada status PH, terdapat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh pengadilan. Sementara pada status MT, suami dan istri menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah tanpa perjanjian pemisahan harta. Namun, mekanisme PH atau MT umumnya berpotensi menimbulkan PPh kurang bayar.

Alur pengisian SPT Tahunan di Coretax DJP berubah

Perbedaan lainnya terletak pada tata cara pengisian SPT Tahunan. Jika sebelumnya pengisian SPT di DJP Online dimulai dari lampiran, pada Coretax DJP pengisian dilakukan dari bagian induk terlebih dahulu.

Wajib pajak akan diminta menjawab sejumlah pertanyaan dengan format “ya” atau “tidak”. Setiap jawaban “ya” secara otomatis akan memunculkan lampiran yang wajib diisi sesuai kondisi wajib pajak.

Dengan berbagai perubahan tersebut, wajib pajak diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih matang, terutama dalam menyiapkan data dan dokumen pendukung sebelum pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax DJP.

Khusus bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, pengajuan permohonan NPPN menjadi hal krusial. Jika terlambat atau tidak diajukan, wajib pajak wajib menggunakan metode pembukuan, dan setelah memilih metode ini, tidak dapat kembali ke metode pencatatan.

(ANN)