Bisnis.com, JAKARTA — Polri telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tambahan anggaran itu diajukan lantaran pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya belum memenuhi kebutuhan ideal.

“Dengan demikian apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 masih terdapat kekurangan Rp66,1 triliun rupiah,” ujar Dedi dalam raker bersama Komisi III DPR, Rabu (17/6/2026).

Secara terperinci, pagu indikatif Polri untuk TA 2027 ditetapkan sebesar Rp118 triliun. Sementara usulan kebutuhan ideal sebelumnya mencapai Rp184 triliun.

Nilai itu berdasarkan hasil kajian atau perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini.

“Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar 184 triliun rupiah,” imbuhnya.

Adapun, Dedi mengemukakan tambahan kebutuhan anggaran itu telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas melalui surat Kapolri nomor B/10413/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026.

Tambahan anggaran Rp66,1 triliun itu terdiri dari belanja pegawai Rp4,5 triliun, termasuk perubahan batas usia pensiun, kenaikan remunerasi hingga rencana intake Polri TA 2027.

Kemudian, belanja barang Rp20,9 triliun untuk penambahan alokasi anggaran Duk Ops Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan persiapan Pemilu 2029 hingga penambahan anggaran alokasi lidik dan sidik.

Sementara, belanja modal Rp40,6 triliun mulai kendaraan listrik, SPKLU, pembangunan rumah dinas anggota polri hingga pembangunan markas Polda, Polres dan Polsek wilayah perbatasan.

“Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi alokasi kebutuhan organisasi dan sumber daya untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan tujuan yang telah disusun organisasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar subsidi, tidak akan mengalami kenaikan meskipun dinamika harga minyak dunia masih berfluktuasi akibat kondisi geopolitik global.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

"Namun sesuai arahan Presiden kepada Pak Menteri juga, untuk BBM subsidi, Pertalite dan juga Solar subsidi, ini dipastikan tidak mengalami kenaikan," kata Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dwi, pemerintah memandang stabilitas harga BBM subsidi sebagai instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang dapat muncul akibat kenaikan harga energi.

"Tujuannya untuk memproteksi masyarakat di kelas paling bawah, masyarakat rentan, memproteksi masyarakat miskin, dan juga menjaga daya beli masyarakat sehingga dijamin untuk BBM subsidi ini tidak naik," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah terus melanjutkan program transisi energi melalui implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Dwi menjelaskan, kebijakan pencampuran solar dengan 50 persen biodiesel berbahan baku sawit itu diyakini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.

Sebagai gambaran, ia menyebut implementasi mandatori B40 sepanjang 2025 telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sekaligus memperkuat neraca perdagangan Indonesia.

"Kalau kita berbicara di tahun lalu, di 2025, dengan implementasi B40 saja kita sudah bisa berhasil melakukan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun," katanya.

Penghematan devisa tersebut berasal dari berkurangnya impor solar karena sebagian kebutuhan bahan bakar dapat digantikan oleh biodiesel yang diproduksi dari bahan baku domestik. Dengan peningkatan campuran menjadi B50, pemerintah berharap manfaat ekonomi yang diperoleh dapat semakin besar

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, implementasi B50 juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah industri sawit, serta mendukung target pengurangan emisi dan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pemerintah optimistis kombinasi antara menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan memperluas penggunaan biodiesel domestik akan menjadi strategi penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar energi global sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional.

IDXChannel – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, berpeluang turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan harga BBM nonsubsidi sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia sebagai bahan baku utamanya.

"Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," kata Dwi dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlangsungan pasokan BBM di dalam negeri.

Karena itu, saat harga minyak global meningkat, badan usaha penyedia BBM perlu melakukan penyesuaian harga agar distribusi dan ketersediaan bahan bakar tetap terjaga.

"Kalau kita berbicara contoh sederhana, bahan bakunya di luar sudah naik, yang dagang tidak bisa menaikkan harga, mau tidak mau ketersediaan bahan yang dijual bisa menjadi tidak ada. Jadi ini yang menjadi pertimbangan," ujarnya.

Dwi menjelaskan, pemerintah selama ini berupaya menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi agar tidak langsung membebani masyarakat serta menjaga daya beli.

Ia menyebut langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Kalau kita bicara negara-negara di kawasan, tetangga, sudah jauh lebih dulu mengalami penyesuaian harga. Tapi kita tahu pada April kemarin, sesuai arahan Presiden, pemerintah masih mencoba menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat," ungkap Dwi.

Menurutnya, pemerintah juga sempat berdiskusi dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha swasta untuk mempertahankan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, meski tekanan harga minyak dunia terus meningkat.

"Makanya sempat ada diskusi dengan badan usaha, baik BUMN maupun swasta, untuk mempertahankan harga BBM nonsubsidi dalam hal ini Pertamax. Namun seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis membuat para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya," tutur Dwi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bicara terkait potensi penurunan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, harga BBM nonsubsidi sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia sebagai bahan baku utama.

"Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," kata Dwi saat konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlangsungan pasokan BBM di dalam negeri. Sebab itu, ketika harga minyak global meningkat, badan usaha penyedia BBM perlu melakukan penyesuaian agar distribusi dan ketersediaan bahan bakar tidak terganggu.

"Kalau kita berbicara contoh sederhana nih, bahan bakunya di luar sudah naik, yang dagang nggak bisa menaikkan harga, mau tidak mau kan itu ketersediaan bahan yang dijualnya jadi tidak ada. Jadi ini yang mempertimbangkan," ujarnya.

Dwi menjelaskan, pemerintah selama ini telah berupaya semaksimal mungkin menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi agar tidak langsung membebani masyarakat dan mengganggu daya beli.

Ia menyebut langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Kalau kita bicara negara-negara di kawasan, tetangga, sudah jauh lebih dulu mengalami kenaikan penyesuaian. Tapi kita tahu di April kemarin sesuai arahan Presiden, pemerintah, Pak Presiden masih mencoba untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat," ungkap Dwi.

Menurutnya, pemerintah bahkan sempat melakukan berbagai pembahasan dengan badan usaha milik negara maupun swasta untuk mempertahankan harga Pertamax meskipun tekanan harga minyak dunia terus meningkat.

"Makanya sempat ada diskusi dengan badan usaha baik itu BUMN ataupun badan usaha swasta untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi dalam hal ini Pertamax. Tapi seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya," jelas dia.

Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia memastikan harga BBM nonsubsidi Pertamax akan ikut turun jika harga minyak dunia merosot.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," kata Anggia dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Anggia menjelaskan hal sebaliknya juga bisa terjadi, apabila harga minyak dunia naik, maka harga BBM nonsubsidi harus menyesuaikan.

Ia menyampaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia memang menanjak. Anggia menyebut hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di sejumlah negara lain kenaikan terjadi lebih dulu.

"Seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," ujarnya.

Pada saat yang sama, Anggia menyatakan bahwa BBM subsidi takkan mengalami kenaikan.

Ia menyebut langkah itu diambil guna melindungi masyarakat yang dinilai rentan secara ekonomi.

"Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya, sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang tetap dijaga," ucap dia.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan mahasiswa di Kota Surabaya, Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) akan menggelar demonstrasi secara besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo hari ini, Rabu (17/6/2026).

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa pihaknya dalam unjuk rasa tersebut menyoroti berbagai aspek dalam kebijakan pemerintah yang berjalan dan semakin menghimpit kehidupan rakyat di bidang ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Selain itu, ia menegaskan bahwa hal tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab moral yang diemban mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," ucapnya.

Lebih lanjut, Nasrawi menegaskan bahwa aksi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, serta berkeadilan sosial.

Aliansi BEM Surabaya juga mengimbau seluruh massa aksi untuk senantiasa menjaga ketertiban, solidaritas, dan fokus pada substansi tuntutan. Peserta aksi diminta waspada terhadap segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun upaya yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa.

Ia mengimbau seluruh massa aksi diharapkan dapat mengikuti arahan koordinator lapangan serta menjaga nama baik gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang kritis, damai, dan bermartabat.

"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," jelasnya.

Adapun 7 Tuntutan Aksi Demonstrasi Aliansi BEM Surabaya (ABS) adalah sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.

2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.

3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor, Kami juga menolak keras bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang mengancam supremasi sipil, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU POLRI karena berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.

4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) Khususnya SWL Surabaya, Negara wajib menghormati serta melindungi hak-hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.

5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, yang secara nyata telah menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani.

6. Menuntut evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, Pemerintah harus segera membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta bebas korupsi.

7. ⁠Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.

Tak hanya Aliansi BEM Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair juga telah berencana mengadakan demonstrasi di titik yang sama, yakni Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari ini.

Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengungkapkan aksi tersebut adalah inisiasi mahasiswa Unair sebagai desakan kepada pemerintah untuk dapat menghentikan sejumlah program dan kebijakan yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.

Rizqi mengaku pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama yang menjadi prioritas massa aksi, yakni penghentian program MBG dan KDMP serta pencabutan UU TNI-Polri.

"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," beber Rizqi.

Sementara tuntutan lainnya, mereka mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Lalu, menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.

BEM Unair juga mendesak negara dan aparat untuk dapat menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.

Selanjutnya, Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Rizqi memperkirakan ratusan mahasiswa Unair akan turun ke jalan. Ia juga membuka kemungkinan mahasiswa kampus lain untuk dapat bergabung dalam aksi tersebut.

"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya.

Rizqi menjelaskan alasan pemilihan Gedung Negara Grahadi sebagai titik aksi. Menurutnya, aksi tersebut bukan digagas dan ditujukan agar dapat ditemui oleh pejabat tertentu.

"Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi," ucapnya.

Namun, ia menyebut bahwa pemilihan titik aksi di Grahadi adalah sebagai bentuk edukasi yang dilakukan mahasiswa kepada publik agar semakin peka dan peduli terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi yang sedang melanda tanah air saat ini.

"Kami tidak mengincar itu, tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil," pungkasnya.

Adapun 16 Poin Tuntutan BEM Unair dan Aliansi Mahasiswa Unair antara lain:

1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.

3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.

4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.

5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.

6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.

8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.

11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.

12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.

13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.

14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.

16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

JAKARTA - Ribuan personel kepolisian diterjunkan ke lima titik demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang bakal digelar di wilayah Jakarta pada hari ini. Total personel yang dikerahkan sebanyak 4.576.

"4.576 personel gabungan dari polda, polres, polsek jajaran untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat, hari ini," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri, dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Rencana aksi bakal digelar oleh, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan beberapa elemen massa di kawasan Silang Selatan Monas. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Kemudian massa aksi dari AUR Barisan Merdeka Jakarta di Bundaran HI, dari Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Kantor BGN RI pada pukul 11.00 WIB, dan aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan di Kementerian Keuangan RI.

“Pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis. Sedangkan untuk pengalihan arus lalu lintas, akan dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Erlyn mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan tuntutan secara tertib. Dengan mengimbau agar orasi tidak memicu provokasi, apalagi berujung tindakan anarkis.

“Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” pungkasnya.

BRUSSELS - Media asing menyoroti berita tentang Indonesia yang didominasi demonstrasi mahasiswa yang semakin meluas di seluruh negeri. Brussels Morning melaporkan, para demonstran menantang kebijakan ekonomi pemerintah dan prioritas pengeluaran publik dengan slogan “Menuju Indonesia Bangkrut.”

Gerakan ini telah menarik perhatian nasional, memicu perdebatan di antara para pembuat kebijakan, ekonom, investor, dan warga negara tentang arah fiskal negara dan prospek ekonomi jangka panjang.

Kelompok mahasiswa mengatakan protes tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan ekonomi dan mendorong pengawasan publik yang lebih besar terhadap keputusan pemerintah.

“Para demonstran berpendapat prioritas pengeluaran, pengelolaan utang, dan program pembangunan harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan,” ungkap laporan itu.

Protes tersebut telah menjadi salah satu diskusi publik paling signifikan seputar ekonomi Indonesia pada tahun 2026.

Kebijakan Ekonomi Menjadi Fokus Debat Publik

Brussels Morning menyebut, berita ekonomi Indonesia terbaru berpusat pada kekhawatiran yang diangkat mahasiswa di berbagai universitas mengenai pengelolaan fiskal dan pengeluaran pemerintah.

Para demonstran mempertanyakan apakah kebijakan saat ini secara efektif menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Para penyelenggara berpendapat keputusan ekonomi yang dibuat hari ini akan secara langsung memengaruhi generasi mendatang.

Mereka menyerukan transparansi yang lebih besar terkait pengeluaran publik dan prioritas anggaran sambil mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang perencanaan ekonomi nasional.

Para pejabat pemerintah telah membela pendekatan mereka, dengan menyatakan investasi dalam infrastruktur, proyek pembangunan, dan layanan publik dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Demonstrasi Menyebar ke Berbagai Kota

Apa yang dimulai sebagai protes lokal telah meluas menjadi gerakan nasional yang lebih luas yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Demonstrasi telah dilaporkan di beberapa kota besar, mencerminkan meningkatnya minat publik terhadap isu-isu ekonomi.

Para pengamat politik mencatat aktivisme mahasiswa secara historis memainkan peran utama dalam kehidupan publik Indonesia. Gerakan universitas seringkali berfungsi sebagai katalisator untuk percakapan nasional tentang tata kelola, akuntabilitas, dan reformasi kebijakan.

Demonstrasi saat ini melanjutkan tradisi tersebut dengan menempatkan manajemen ekonomi di pusat diskusi publik.

Pemerintah Membela Strategi Pembangunan

Para pejabat terus menekankan kebijakan ekonomi saat ini dimaksudkan untuk memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

Pendukung pemerintah berpendapat investasi strategis di bidang infrastruktur, industri, dan layanan publik dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Perwakilan pemerintah juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menunjukkan upaya yang bertujuan menarik investasi dan memperluas peluang pembangunan.

Meskipun perdebatan terus berlanjut, pihak berwenang tetap yakin dengan arah ekonomi negara.

Investor Memantau Perkembangan Politik

Protes tersebut juga menarik perhatian investor dan pemimpin bisnis. Perkembangan politik dapat memengaruhi sentimen pasar, terutama ketika diskusi berfokus pada pengeluaran pemerintah dan prioritas ekonomi.

Para analis mencatat debat publik yang damai adalah ciri normal masyarakat demokratis dan tidak selalu menandakan ketidakstabilan ekonomi. Namun, skala demonstrasi telah memastikan diskusi kebijakan ekonomi tetap menjadi sorotan nasional.

Berbicara tentang pentingnya akuntabilitas ekonomi, seorang analis kebijakan Indonesia mengatakan,

“Diskusi publik tentang prioritas fiskal merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas keuangan jangka panjang.”

Seiring berlanjutnya demonstrasi, berita ekonomi Indonesia kemungkinan akan tetap berfokus pada hubungan antara kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Debat yang sedang berlangsung menyoroti pentingnya manajemen fiskal dan menunjukkan bagaimana aktivisme mahasiswa dapat memengaruhi percakapan nasional tentang masa depan negara.

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia

SETIAP kali pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada satu hal “Berapa tambahan biaya yang harus dibayar saat mengisi tangki kendaraan?”. Reaksi tersebut wajar karena dampaknya langsung dirasakan.

Namun dalam perspektif ekonomi, BBM bukan sekadar komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, namun merupakan salah satu input strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perekonomian. Karena itu, ketika harga BBM meningkat, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi merambat ke berbagai sektor dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Dalam analisis ekonomi modern, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Input-Output yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Teori ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi saling terhubung melalui rantai pasok.

Kenaikan biaya pada satu sektor akan menimbulkan efek berantai pada sektor-sektor lainnya. Karena energi digunakan hampir di seluruh aktivitas ekonomi, maka perubahan harga BBM memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur biaya perekonomian secara luas.

Gelombang pertama dari kenaikan BBM muncul melalui meningkatnya biaya produksi di sektor riil. Kenaikan harga solar dan bensin menyebabkan ongkos transportasi barang menjadi lebih mahal. Biaya distribusi bahan baku meningkat, demikian pula biaya operasional berbagai kegiatan ekonomi. Dalam teori cost-push inflation, inflasi dapat muncul karena kenaikan biaya produksi yang kemudian diteruskan ke harga jual barang dan jasa.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Pupuk, benih, alat produksi, hingga hasil panen harus didistribusikan melalui jaringan transportasi yang sebagian besar masih bergantung pada BBM. Ketika biaya transportasi meningkat, petani menghadapi kenaikan biaya usaha. Sayangnya tidak semua petani memiliki kemampuan untuk menaikkan harga jual hasil produksinya, akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.

Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan. Energi dan logistik merupakan komponen penting dalam struktur biaya produksi. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya marginal perusahaan sehingga dunia usaha dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menaikkan harga jual atau mengurangi margin keuntungan. Dalam situasi permintaan yang belum sepenuhnya kuat, pilihan tersebut tidak selalu mudah dilakukan.

Kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM sering kali memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi peningkatan penjualan berpotensi menurunkan keuntungan bahkan mengancam keberlangsungan usaha.

Gelombang kedua muncul melalui inflasi, ketika biaya produksi dan distribusi meningkat, harga barang dan jasa secara bertahap ikut menyesuaikan. Kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi pangan. Beras, cabai, minyak goreng, telur, ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal untuk dipindahkan dari sentra produksi menuju konsumen.

Dalam konteks Indonesia, dampak ini menjadi sangat penting karena struktur logistik nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Akibatnya setiap kenaikan biaya energi memiliki efek yang lebih besar terhadap harga barang di tingkat konsumen.

Kenaikan harga-harga tersebut kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Dalam teori real income effect, ketika harga barang meningkat sementara pendapatan tidak berubah, maka pendapatan riil masyarakat sesungguhnya mengalami penurunan. Secara nominal masyarakat memperoleh pendapatan yang sama, tetapi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Dampak ini tidak dirasakan secara merata, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hukum Engel menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi pengeluarannya yang digunakan untuk kebutuhan pokok, terutama pangan. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan dasar akibat kenaikan BBM akan memberikan beban yang jauh lebih berat bagi kelompok miskin dan rentan.

Namun dampak kenaikan BBM tidak hanya berhenti pada inflasi yang benar-benar terjadi. Gelombang ketiga muncul melalui ekspektasi inflasi. Dalam ekonomi modern, perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh apa yang mereka perkirakan akan terjadi di masa depan.

Ketika masyarakat meyakini bahwa kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga berbagai barang, pelaku usaha mulai menyesuaikan harga lebih awal, pedagang meningkatkan margin untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi, dan pekerja mulai menuntut kenaikan upah. Fenomena ini dikenal sebagai inflation expectation. Dalam banyak kasus, ekspektasi inflasi dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM itu sendiri.

Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang kredibel. Jika pemerintah mampu menjelaskan alasan kenaikan BBM sekaligus menunjukkan langkah mitigasi yang jelas, maka kepanikan pasar dapat diminimalkan dan ekspektasi inflasi dapat lebih terkendali.

Gelombang keempat terjadi melalui perlambatan konsumsi rumah tangga. Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut teori konsumsi Keynes, pengeluaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ketika inflasi meningkat dan pendapatan riil menurun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang bukan kebutuhan utama. Penurunan konsumsi tersebut kemudian mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian.

Dalam jangka pendek, dampaknya terlihat pada melambatnya aktivitas perdagangan dan menurunnya penjualan berbagai produk konsumsi. Dalam jangka yang lebih panjang, dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan investasi. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru juga berpotensi melambat.

Gelombang terakhir adalah meningkatnya risiko kemiskinan dan ketimpangan. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan yang dikembangkan Arthur Pigou, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan BBM pada dasarnya memiliki konsekuensi distribusi. Kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga pangan dan transportasi dapat secara langsung mengurangi kualitas hidup mereka.

Dalam kondisi tertentu, rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan inflasi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama tanpa intervensi kebijakan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah juga menghadapi dilema yang tidak sederhana. Subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Dalam perspektif fiscal sustainability, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar negara tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan pembangunan dalam jangka panjang.

Karena itu, kenaikan BBM pada dasarnya merupakan trade-off kebijakan publik. Menahan harga BBM dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi membebani keuangan negara. Sebaliknya, menaikkan harga BBM dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah, tetapi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara hati-hati.

Pada akhirnya, kenaikan BBM bukan sekadar kebijakan energi, melainkan kebijakan yang memengaruhi struktur biaya perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya bergerak melalui rantai yang panjang, dari biaya transportasi menuju biaya produksi, dari biaya produksi menuju inflasi, dari inflasi menuju daya beli, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan kebijakan BBM tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya beban subsidi atau membaiknya posisi fiskal negara. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah mampu memutus rantai dampak negatif yang muncul melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, penguatan UMKM, peningkatan efisiensi logistik nasional, serta pengembangan transportasi publik yang terjangkau.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, tantangan pemerintah bukan memilih antara efisiensi atau keadilan, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik bukan sekadar menjaga keseimbangan anggaran, melainkan menjaga agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap keputusan ekonomi yang diambil negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Gerakan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat kembali menggelar demonstrasi setelah menilai kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat.

Isu yang dipersoalkan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan pemborosan APBN, hingga kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Aksi pertama digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) dengan tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut. Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kampus di Jakarta dan Bogor serta kelompok masyarakat lainnya.

Massa menyuarakan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.

Aksi berlanjut pada Senin (15/6/2026) di sejumlah titik di Jakarta, termasuk DPR, Monas, dan Patung Kuda. Meningkatnya gelombang demonstrasi dinilai menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera merespons tuntutan publik guna mencegah eskalasi yang lebih besar.

Pemerintah Diminta Segera Hadirkan Solusi Konkret

Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini merupakan sinyal bahwa kondisi di lapangan tidak sedang baik-baik saja.

Menurutnya, demonstrasi tersebut mencerminkan kekecewaan terhadap sejumlah janji pemerintah yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Para mahasiswa ini menangkap bahwa pemerintahan Prabowo ternyata dengan janji-janji kampanyenya yang kemudian dipaksakan tanpa memperhitungkan beban fiskal apalagi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu ini yang akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat banyak dengan tetap berbicara bahwa semuanya baik-baik saja di depan," katanya kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Kunto mengatakan masyarakat pada akhirnya akan menanggung dampak apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki. Dia menilai situasi saat ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak terus menyampaikan narasi bahwa keadaan baik-baik saja.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu juga menilai kondisi tersebut memiliki risiko politik yang cukup besar. Menurutnya, masyarakat kini mulai menagih berbagai janji yang pernah disampaikan pemerintah saat kampanye, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diwarnai kasus korupsi.

"Kalau dibuat perumpamaan, mungkin mahasiswanya semacam debt collector-nya. Karena hutang-hutang pemerintah nggak kunjung dibayar, gitu. Janji-janjinya hanya retorika, hanya omon-omon belaka, gitu, kan," ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja negara. Pasalnya, kondisi ekonomi dan ketidakpastian geopolitik saat ini belum mendukung pengeluaran besar untuk program-program yang membutuhkan anggaran tinggi.

Karena itu, pemerintah didorong untuk menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyampaikan rencana yang jelas dan terukur agar publik memperoleh kepastian mengenai penyelesaian berbagai kewajiban negara.

Kunto menilai langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik maupun pelaku usaha yang selama ini menilai kebijakan pemerintah kerap berubah-ubah.

"Memulihkan kepercayaan pengusaha karena ketika selama 1,5, hampir 1,5 tahun ini di pemerintahan Prabowo, kan, tampak kebijakannya tarik ulur-buka tutup, nggak konsisten, yang membuat pelaku usaha juga akhirnya mikir-mikir dan akhirnya menghukum pasar saham kita, kan, gitu. Pasar IHSG kita, gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa pemerintah berpotensi menghadapi eskalasi demonstrasi apabila berbagai aspirasi tersebut tidak segera direspons. Mengacu pada konsep bread and circus, Kunto menilai perhatian masyarakat saat ini masih banyak tersedot oleh hiburan besar seperti Piala Dunia 2026.

Namun, menurutnya, situasi bisa berubah setelah euforia turnamen berakhir dan perhatian publik kembali tertuju pada persoalan ekonomi maupun sosial yang belum terselesaikan.

"Makanya, pemerintah punya waktu emas, ini. Waktu emas dalam waktu satu bulan kurang lebih untuk segera memperbaiki. Kalau tidak, ya akan lebih berbahaya lagi, gitu, menurut saya," ucapnya.

Kunto berpandangan pemerintah perlu mengambil langkah politik yang nyata untuk meredam potensi gejolak. Berbagai kebijakan yang ditempuh, kata dia, harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas sehingga tidak berhenti sebagai retorika semata.

Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang sangat populis untuk menunjukkan bahwa beban kondisi saat ini tidak hanya ditanggung masyarakat.

"Tidak hanya jadi retorika politik, dan kalau perlu, ambil langkah-langkah yang ekstrem dan sangat populis, misalnya potong gaji pejabat 50% atau berapa, gitu kan. Untuk kelihatan bahwa kita sama-sama ada di kondisi yang tidak baik-baik saja ini, gitu," tegasnya.

Dia menilai langkah semacam itu dapat menjadi pesan kuat bahwa seluruh elemen negara, mulai dari pejabat hingga anggota DPR, turut menanggung dampak dari kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

Demonstrasi Jadi Bukti Ruang Demokrasi Masih Terbuka

Sementara itu, Sosiolog Nia Elvina menilai pemerintah perlu meningkatkan intensitas komunikasi kepada masyarakat terkait esensi dari setiap kebijakan yang dijalankan.

Menurut dia, kebijakan yang bersifat progresif pada dasarnya selalu menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan kelompok elite yang memiliki kepentingan berbeda.

"Saya kira pemerintah harus meningkatkan intensitas penerangan esensi kebijakan tersebut kepada masyarakat luas, melalui berbagai saluran atau media komunikasi yang ada. Kalau Indonesia mau maju dengan kebijakan yang progresif, tentu tantangannya tinggi," ujarnya saat dihubungi.

Nia juga mengingatkan agar akademisi dan mahasiswa tetap menggunakan pendekatan kritis dalam menilai setiap kebijakan pemerintah. Namun, kritik tersebut sebaiknya disertai usulan solusi yang konstruktif bagi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat kecil.

"Bukan memperjuangkan kepentingan kelas atas, ditutup jubah kepentingan wong cilik," katanya.

Terkait gelombang demonstrasi yang terjadi saat ini, Nia menilai kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih terbuka. Dia berpandangan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah.

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pada periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah pada masa lalu kerap dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak jarang berujung pada berbagai bentuk tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Nia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai secara esensial merupakan kebijakan konstruktif karena bertujuan mengatasi persoalan gizi masyarakat.

"Jika dalam tataran implementasinya kurang tepat, tugas akademisi dan kelas menengah termasuk mahasiswa juga untuk menyampaikan masukan yang konstruktif bagaimana seharusnya kebijakan MBG diimplementasikan," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikannya terkait tuntutan penurunan harga BBM. Menurut Nia, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih mendasar karena hampir seluruh pemerintahan sebelumnya juga pernah mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM.

Dia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga BBM yang saat ini menyasar kelompok masyarakat atas dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat bawah secara langsung.

"Untuk saat ini, kenaikan untuk kelas atas, saya kira, tidak menyentuh kepentingan masyarakat kelas bawah atau marhaen ini tadi," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait angka Rp18.040 per liter pada struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM, PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Roberth MV Dumatubun selaku Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan Pemerintah dan bukan ditetapkan oleh Pertamina. Dalam hal ini, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga bertindak sebagai operator yang menjalankan dan mematuhi kebijakan Pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi. Harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini merupakan harga yang telah ditetapkan Pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi,” jelasnya.

Program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi. Kebijakan ini ditujukan terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari dengan biaya yang terjangkau.

Terkait informasi harga keekonomian yang tercantum pada struk, angka tersebut merupakan gambaran nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan komponen harga pasar dan biaya penyediaan energi. Namun demikian, masyarakat tetap membeli Pertalite sesuai harga yang telah ditetapkan Pemerintah karena adanya dukungan subsidi.

Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti dinamika pasar. Namun, dalam pelaksanaannya Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional. Bahkan, pada periode sebelumnya harga Pertamax sempat ditahan agar tidak mengalami kenaikan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kondisi perekonomian nasional.

Penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan pada 10 Juni 2026 juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal pemerintah, serta keberlangsungan usaha. Penyesuaian serupa juga dilakukan oleh badan usaha penyedia BBM lainnya. Meski demikian, harga jual yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian berdasarkan harga pasar internasional.

Apabila harga Pertamax sepenuhnya mengacu pada harga keekonomian berdasarkan kondisi pasar dan harga minyak dunia, maka harga jualnya seharusnya berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan harga Pertalite tanpa subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga energi yang diterapkan saat ini tetap mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat, kondisi ekonomi nasional, dan keberlanjutan penyediaan energi.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari Pemerintah dan Pertamina serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak disertai penjelasan secara utuh.

Sebagai sumber informasi resmi, masyarakat dapat memperoleh informasi terkini mengenai produk, layanan, dan kebijakan energi melalui website resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun Instagram @pertaminapatraniaga, serta menghubungi Pertamina Customer Solutions 135 yang siap melayani kebutuhan informasi dan pengaduan pelanggan.

PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan alasan harga keekonomian BBM subsidi Pertalite tercatat lebih mahal dibandingkan harga jual Pertamax.

Penjelasan itu disampaikan menyusul ramainya unggahan di media sosial yang menampilkan struk pembelian Pertalite dengan harga keekonomian mencapai Rp18.040 per liter, sementara konsumen hanya membayar Rp10 ribu per liter. 

Sementara Pertamax saat ini dijual Rp16.250 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun membenarkan angka Rp18.040 per liter tersebut merupakan harga keekonomian Pertalite yang berlaku saat itu.

"Betul, ada unsur subsidinya makanya hanya dijual Rp10.000 per liter," kata Roberth kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Menurut dia, kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah, bukan Pertamina. Karena itu, Pertamina hanya menjalankan mandat sebagai operator dalam penyaluran BBM subsidi.

Roberth menjelaskan Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) memperoleh subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah.

"Subsidi bertujuan untuk menjaga kestabilan nasional dari sisi menjaga daya beli dan roda perekonomian masyarakat. Subsidi diberikan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah supaya tetap bisa beraktivitas dan menjaga daya beli," ujarnya.

Ia mengatakan selisih antara harga keekonomian dan harga jual Pertalite yang mencapai sekitar Rp8 ribu per liter merupakan beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

"Benar, besaran Rp8.000-an itu adalah beban subsidi yang ditanggung pemerintah," kata Roberth.

Di sisi lain, Roberth menegaskan harga Pertamax yang saat ini berlaku juga belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian.

Menurut dia, pemerintah bersama Pertamina sempat menahan harga Pertamax agar tidak mengalami penyesuaian sejak April 2026, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Baru pada 10 Juni lalu Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.

"Harga Pertamax ditahan untuk tidak naik. Per 10 Juni dilakukan penyesuaian harga jual Pertamax dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi serta menyesuaikan agar beban fiskal pemerintah dan badan usaha tetap kondusif," ujarnya.

Roberth mengatakan harga Pertamax saat ini masih berada di bawah harga keekonomian.

Ia menyebut kenaikan harga yang dilakukan Pertamina baru mencerminkan sekitar separuh dari harga keekonomian yang seharusnya berlaku di pasar.

"Saat ini penyesuaian kenaikan harga Pertamax masih di level sekitar 50 persen dari harga keekonomian," katanya.

Karena itu, menurut Roberth, apabila Pertamax dijual sepenuhnya berdasarkan harga pasar dan formula keekonomian, maka harganya akan lebih tinggi dibandingkan Pertalite tanpa subsidi.

"Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," ujarnya.

Roberth menegaskan terdapat peran pemerintah dan Pertamina dalam penetapan harga jual Pertamax yang berlaku saat ini.

"Poin penting saat ini adalah bahwa harga Pertamax saat ini ada peran pemerintah di dalamnya dan juga Pertamina," katanya.