Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA dinilai membuka peluang signifikan bagi industri manufaktur nasional, terutama dalam memperluas pasar ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tak ayal, para pelaku usaha berharap agar ratifikasi ini segera dirampungkan, seraya melengkapi infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun pada 2025, investasi di sektor ini mencapai US$48,3 miliar, sementara pada 2024 sebesar US$47,7 miliar. Realisasi ini diharapkan bisa meningkat seiring adanya perjanjian IEU-CEPA yang menghapus tarif untuk sejumlah produk, seperti alas kaki dan tekstil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menilai peluang tersebut menjadi makin relevan di tengah dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan global, khususnya dari Amerika Serikat yang dinilai kerap berubah. Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar menjadi langkah strategis bagi pelaku industri.

Billie menilai, apabila implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, dampaknya tidak hanya pada peningkatan ekspor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan pesanan dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur, khususnya industri alas kaki.

“Kalau berhasil, ini memang angin segar bagi industri, bukan hanya untuk kualitas ekspor dan global brand, tapi teman-teman UKM sepatu, kita dorong juga untuk bisa melakukan ekspor ke pasar Eropa dengan tarif 0%,” sebutnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kendati demikian, Billie mengingatkan bahwa proses ratifikasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal. Pasalnya, meski kesepakatan prinsip telah dicapai pada September 2025, hingga kini proses ratifikasi di dalam negeri maupun di Parlemen Eropa masih berlangsung.

“Kita harus kawal, sampai di mana perjanjian dilakukan oleh pemerintah, draf ratifikasinya sudah masuk DPR belum?” tanya Billie meminta kepastian kelanjutan perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa ini.

Dia berpandangan keberhasilan implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekspor alas kaki global. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan Vietnam, dengan selisih yang cukup lebar.

Adapun volume ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 601 juta pasang. Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh AmerikaSerikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan China menjadi negara ketiga dengan nilai ekspor US$504 juta. “Kalau misalnya ini benar-benar terwujud, kami berharap bisa menyaingi Vietnam,” harap Billie

Sebelum itu, dia berharap pemerintah menuntaskan tantangan domestik yang masih menghambat industri, mulai dari perizinan seperti amdal hingga kesiapan infrastruktur kawasan industri. Semua menurutnya harus dibenahi demi kelancaran investasi nantinya.

Kesiapan Infrastruktur Mendesak

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan bahwa IEU-CEPA juga membawa konsekuensi peningkatan standar industri, terutama terkait aspek keberlanjutan dan energi hijau. Tak ayal, kesiapan infrastruktur energi menjadi krusial, khususnya pengembangan jaringan gas industri, seiring mulai ditinggalkannya penggunaan batu bara.

“Kita berharap pipanisasi infrastruktur gas itu bisa sampai ke Bandung Raya dan Solo Raya. Kenapa? Karena sentra industri tekstil itu banyaknya ada di Bandung Raya dan Solo Raya,” jelasnya.

Selain itu, aturan asal barang (rules of origin/ROO) juga menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, sebagian besar industri garmen masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari China.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional. Dia menjelaskan, salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut adalah penerapan skema two-step process, yang mengharuskan penggunaan bahan baku domestik dalam proses produksi.

“Kalau kita ekspor garmen, maka benangnya harus dari Indonesia. Kalau kain, maka seratnya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini peluang untuk memperkuat rantai pasok domestik,” katanya.

Aqil menambahkan, dengan struktur industri tekstil yang relatif lengkap, mulai dari petrokimia hingga garmen, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk memanfaatkan IEU-CEPA secara optimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perjanjian IEU-CEPA yang telah ditandatangani pada September 2025 itu ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Artinya, Indonesia hanya memiliki waktu persiapan sekitar satu tahun untuk memastikan kesiapan industri.

“Di situ letak urgensinya. Waktu persiapan kita sangat pendek,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (10/4/2026).

Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan ekspor sektor padat karya. Kuncinya justru ada pada kesiapan industri dan integrasi ke rantai pasok global.

Pada titik ini, dia menilai, posisi Indonesia dalam rantai pasok global masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam. Oleh karena itu, potensi kenaikan ekspor yang tinggi lebih tepat dipandang sebagai skenario maksimal, bukan baseline.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa tantangan terbesar justru muncul dari hambatan nontarif yang akan makin dominan setelah tarif dihapus. Salah satu instrumen yang dinilai menjadi penentu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Melalui kebijakan tersebut, produk dengan intensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen berpotensi dikenakan biaya tambahan yang signifikan saat masuk ke pasar Eropa.

CBAM ini katanya bisa menjadi game changer. Pasalnya, biaya karbon bisa menghapus seluruh keuntungan dari tarif nol.

“Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak. Kalau industri tidak siap, kita tetap tidak bisa masuk,” tegas Yusuf.

Dari sisi kesiapan domestik, Yusuf menilai tantangan utama bukan terletak pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Sejumlah hambatan klasik seperti logistik, perizinan, dan ketidakpastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Ini yang akan menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tegasnya.

Bicara dalam konteks sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan berpeluang memperoleh manfaat terbesar melalui peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, dua kelompok industri dinilai lebih rentan. Pertama, industri yang terdampak langsung oleh CBAM. Kedua, industri domestik yang harus menghadapi peningkatan persaingan dari produk impor Eropa.

“Begitu tarif turun, produk seperti otomotif, kimia, dan mesin dari Eropa akan menjadi lebih kompetitif. Ini tekanan nyata bagi industri dalam negeri,” tutur Yusuf.

Kendati demikian, dia berpendapat, IEU-CEPA akan mendorong perubahan struktur industri secara lebih mendalam, terutama melalui penerapan rules of origin. Ketentuan ini menentukan sejauh mana suatu produk memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensial.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” imbaunya.

Di sisi lain, perjanjian ini juga diperkirakan meningkatkan kepastian hukum bagi investor Eropa. Namun, konsekuensinya adalah ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga diperlukan keseimbangan dalam implementasinya.

Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bergeliat mendongkrak pertumbuhan industri padat karya, di antaranya dengan memberikan insentif pajak. Sektor padat karya memang dinilai sebagai sektor yang mampu memberikan penyediaan lapangan kerja hingga mengerek pemerataan ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa salah satu upaya Kemenkeu dalam mendongkrak pertumbuhan sektor padat karya adalah pemberian insentif. Pemerintah memang telah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang 2026 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

"Insentif diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pemerintah hadir untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran," kata Inge dalam media briefing usai kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Insentif diberikan juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan pembebasan pajak diharapkan dapat menopang kesejahteraan pekerja, terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sebanyak lima sektor memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Insentif diberikan atas PPh 21 untuk seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur selama 2026. Penghasilan yang dimaksud antara lain gaji, tunjangan tetap, dan imbalan sejenis sesuai peraturan perusahaan atau kontrak kerja.

Penerima fasilitas meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, fasilitas diberikan jika rata-rata upah per hari tidak melebihi Rp500.000.

Pekerja yang mendapatkan fasilitas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, pegawai tidak boleh menerima fasilitas PPh 21 DTP lain berdasarkan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 PMK 105/2025, PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun perusahaan memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh 21 bagi pegawai.

Pembayaran tunai PPh 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong atas fasilitas tersebut dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

"Pemerintah pun terus mengevaluasi setiap insentif yang diberikan ke pelaku usaha," kata Inge.

Apalagi, menurutnya di tengah tantangan geopolitik global, terjadi perang di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap ekonomi, terutama sektor padat karya yang menjalankan ekspor.

"Insentif lain, tunggu perkembangan global," ujar Inge.

Di sisi lain, pemerintah pun tengah menyiapkan skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yakni tax holiday. Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menggenjot permodalan bagi sektor padat karya untuk ekspor. Kepala Divisi Nia & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo menyatakan sektor padat karya menciptakan development impact.

"Investasi modal kerja diciptakan dan menghasilkan kebermanfaatan. Ini jadi poin penting, kami berusaha dari Kemenkeu untuk program yang diciptakan tidak henti-hentinya," ujar Berlianto.

Beri Dampak

Dampak dukungan insentif pun dirasakan oleh sektor padat karya, salah satunya PT Mitra Saruta Indonesia. Direktur PT Mitra Saruta Indonesia Hoo Yanto Andrian mengatakan bahwa perusahaannya bergerak di bidang tekstil, memproduksi sarung tangan.

Dia menjelaskan sektor padat karya memang sektor yang sangat rumit. Di PT Mitra Saruta terdapat sekitar 1.700 karyawan.

"Ada insentif pajak, ini cukup membantu. Kami pun berharap bisa memberikan kontribusi dan terus memberikan kontribusi buat ekspor kita," katanya.

Ditambah, kondisi geopolitik yang panas saat ini menurutnya cukup memengaruhi pasar ekspor perusahaan. Dibutuhkan dorongan agar sektor padat karya tetap bisa tumbuh. Diversifikasi pasar ekspor pun dilakukan PT Mitra Saruta Indonesia.

"Tim marketing kami jadinya lebih agresif sasar pasar yang lebih menyeluruh, terakhir kita dapat dari South Africa," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan dukungan bagi sektor padat karya memang dibutuhkan. Di Jawa Timur, sektor manufaktur telah tumbuh pesat, yakni 5,98% pada 2025. Sementara, sektor perdagangan tumbuh 3,98% dan pertanian 4,98%.

"Dari sini lah kemudian kita berharap manufaktur terus menjadi tumpuan ekonomi. Jangan sampai mengalami deindustrialisasi," ujar Emil Dardak.

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi Indonesia sebagai salah satu pusat produksi alas kaki global kian menguat di tengah pergeseran rantai pasok industri dunia. Kinerja ekspor yang terus tumbuh serta meningkatnya minat investasi dari merek internasional menjadi indikator utama daya saing industri nasional.

Momentum tersebut akan diperkuat melalui penyelenggaraan Indonesia Footwear Summit 2026 yang digelar pada 13–15 April 2026 di DoubleTree by Hilton Kemayoran, Jakarta. Forum ini menjadi ajang strategis untuk menegaskan peran Indonesia sebagai hub produksi dan sourcing alas kaki dunia.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Anton J. Supit mengatakan, industri alas kaki nasional telah menjadi bagian penting dalam rantai pasok global, ditopang oleh kapasitas produksi besar dan kualitas yang mampu memenuhi standar merek internasional.

“Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari orientasi ekspor yang kuat dari industri alas kaki nasional serta meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk alas kaki Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/3/2026).

Berdasarkan data asosiasi, nilai ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$7,98 miliar. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai eksportir terbesar ketiga di dunia dengan volume ekspor sekitar 601 juta pasang.

Destinasi utama ekspor alas kaki Indonesia sendiri masih ditempati oleh Amerika Serikat. Pasar Negeri Paman Sam tercatat menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Sementara itu, kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan destinasi ekspor alas kaki terbesar ketiga adalah China dengan nilai US$504 juta. Indonesia juga memiliki 132 negara lainnya sebagai destinasi komoditas ini.

Anton menilai dinamika geopolitik perdagangan global, termasuk kebijakan tarif perdagangan di AS, turut memengaruhi perubahan struktur rantai pasok industri alas kaki dunia. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu basis produksi utama bagi berbagai merek global.

Ke depan, potensi pasar diperkirakan makin terbuka seiring dengan negosiasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kehadiran kemitraan tersebut diharapkan memperluas akses produk nasional ke pasar Eropa.

Ketua Dewan Pembina Aprisindo Eddy Widjanarko menambahkan bahwa tren relokasi produksi global menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai pusat manufaktur.

“Banyak perusahaan dan merek global yang menunjukkan minat untuk memperluas investasi dan produksi mereka di Indonesia,” sebutnya,

Selain itu, keberadaan kawasan industri, baik berikat maupun nonberikat, serta berkembangnya pelaku usaha skala UMKM dan industri kecil menengah (IKM) turut memperkuat struktur industri secara menyeluruh.

Melalui penyelenggaraan Indonesia Footwear Summit 2026, Aprisindo bersama ECV International, katanya, berharap Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi, tetapi juga pusat pengembangan inovasi, desain, dan teknologi dalam industri alas kaki global.

IDXChannel - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki nasional siap memenuhi peningkatan permintaan masyarakat hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri tekstil (TPT) serta alas kaki nasional saat ini menunjukkan kinerja yang stabil dan memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, yang biasanya mengalami peningkatan selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

"Setiap tahun, momentum Ramadan dan Idulfitri selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk tekstil dan alas kaki. Berdasarkan koordinasi kami dengan pelaku usaha dan asosiasi industri, kapasitas produksi nasional saat ini berada dalam kondisi optimal dan siap memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur prioritas yang bersifat padat karya dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional.

Pada 2025, industri TPT tercatat tumbuh sebesar 3,55 persen (C-to-C) dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 0,97 persen.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Rizky Aditya Wijaya menyampaikan bahwa sektor TPT terus menjalankan fungsi sosial dan ekonominya sebagai industri padat karya dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pada Agustus 2025, jumlah tenaga kerja di sektor ini tercatat sekitar 3,96 juta orang, meningkat dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 3,76 juta orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri TPT masih menjadi salah satu sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

Untuk menjaga kesiapan industri enghadapi peningkatan permintaan, Kementerian Perindustrian terus menjalankan beragai langkah strategis. Upaya tersebut antara lain monitoring kapasitas produksi, penguatan pasokan bahan baku, serta koordinasi distribusi dan logistik. Selain itu, pemerintah juga secara berkala memonitor tingkat utiisasi kapasitas pada industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

Koordinasi juga dilakukan dengan produsen bahan baku seperti serat, benang, kain, serta bahan baku alas kaki juga diperkuat guna memastikan kelancaran pasokan dan menjaga stabilitas harga.

Pemerintah melakukan meningkatkan pengawasan terhadap praktik impor pakaian bekas (thrifting) ilegal yang dinilai dapat merugikan industri dalam negeri, terutama pelaku industri kecil dan menengah.

“Kami terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal. Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional serta memberikan ruang yang lebih besar bagi produk dalam negeri untuk berkembang di pasar domestik,” kata Rizky.

Berdasarkan laporan dari pelaku industri yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), produksi di sejumlah segmen mengalami peningkatan sejak awal 2026.

Kenaikan tersebut terutama terjadi pada produk busana muslim, kain sarung, pakaian anak, sepatu kasual, serta sandal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat menjelang Idulfitri.

Momentum Ramadan dan Idulfitri juga turut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja tambahan untuk memenuhi lonjakan pesanan produksi.

Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan produktivitas, transformasi teknologi, penerapan industri 4.0, serta penguatan pasar domestik. Pemerintah juga mendorong para pelaku industri untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana memperluas pemasaran sekaligus memperkuat branding produk dalam negeri.

Rizky menyampaikan optimisme bahwa industri TPT dan alas kaki nasional mampu memanfaatkan momentum Ramadan dan Idulfitri ini secara optimal. Momentum ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja industri serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kemenperin juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung penggunakan produk dalam negeri sebagai wujud kontribusi nyata dalam perkuat industri nasional serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi bangsa," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com,JAKARTA — Industri alas kaki nasional menghadapi tekanan berat akibat lonjakan tarif dagang Amerika Serikat (AS) dalam setahun terakhir. Kebijakan tersebut dinilai akan membebani kinerja ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya.

Peneliti CSIS Yoshe Rizal Damuri mengatakan tekanan tarif tersebut dapat memperlemah daya saing produk nasional di tengah ketatnya persaingan pasar global, terutama di pasar utama seperti AS dan Uni Eropa.

Menurut Yoshe, risiko terhadap rantai pasok dan ketergantungan pada komoditas impor juga meningkat seiring kebijakan proteksionis yang ditempuh sejumlah negara. Dia menilai kondisi ini membuat pelaku industri harus lebih cermat membaca dinamika pasar dan arah kebijakan perdagangan global.

“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” ujar Yoshe kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan, negara seperti Vietnam memang belum tentu memiliki biaya produksi lebih rendah dari Indonesia. Namun, keunggulan Vietnam terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang yang memberikan tarif lebih kompetitif serta kepastian regulasi.

Dalam konteks pasar Uni Eropa, misalnya, Vietnam telah lebih dulu menikmati tarif 0% melalui perjanjian dagang bebas. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tarif yang lebih tinggi sehingga posisi kompetitifnya relatif tertinggal. “Dalam situasi saat ini, semakin penting bagi kita untuk melakukan diversifikasi pasar,” tuturnya.

Yoshe menekankan bahwa ketergantungan yang besar pada satu pasar, seperti AS, membuat industri nasional lebih rentan ketika terjadi perubahan kebijakan seperti tarif resiprokal. Diversifikasi dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekspor.

Selain soal tarif, ia juga menyoroti tren regulasi keberlanjutan yang semakin ketat di berbagai negara tujuan ekspor. Industri alas kaki Indonesia perlu bersiap menghadapi tuntutan standar lingkungan dan ketertelusuran rantai pasok yang lebih tinggi.

“Kita juga perlu bersiap menghadapi aturan keberlanjutan yang lebih ketat dan tuntutan ketertelusuran rantai pasok,” tuturnya.

Di sisi lain, Yoshe menilai peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk meredam beban biaya, termasuk dampak tarif resiprokal AS. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan operasional di tingkat perusahaan, digitalisasi proses produksi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar industri tetap kompetitif di tengah tekanan perdagangan global.

Untuk diketahui, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi produk alas kaki Indonesia dengan porsi sekitar 40% dari total ekspor. Ketergantungan ini membuat setiap perubahan tarif langsung berdampak signifikan terhadap pelaku industri di dalam negeri.

Ketua Bidang Perdagangan & Perundingan Internasional Aprisindo Devi Kusumaningtyas mengatakan tarif dasar produk lokal ke AS sudah terlampau tinggi dan makin terbebani dengan kebijakan tarif resiprokal.

“Sedangkan sektor alas kaki itu untuk tarif masuk ke AS yang normal aja, sudah paling tinggi dari semua sektor yang ada. Jadi kita itu sekitar 7%-35% tarif masuk untuk alas kaki ke AS. Jadi sangat tinggi,” jelasnya.

Kenaikan dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu dan menambah beban biaya masuk bagi eksportir Indonesia.

Tambahan tarif tersebut membuat struktur biaya semakin berat, terutama bagi produsen yang margin keuntungannya tidak terlalu besar. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan daya saing produk Indonesia dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan China.

Dengan tambahan 19% di luar tarif normal, total bea masuk untuk sejumlah produk bisa melonjak tajam. Dalam kondisi tertentu, beban tarif bahkan bisa menembus lebih dari separuh harga barang sebelum masuk ke pasar AS.

Pelaku usaha menyebut kenaikan tarif bukan hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga mengganggu rencana ekspansi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk investasi mesin dan peningkatan kapasitas produksi justru tersedot untuk membayar bea masuk.

“Jadi cost-nya itu banyak kan untuk bayar tarif gitu kan. Bukan untuk investasi baru, bukan untuk beli mesin gitu kan,” terangnya.

Di tengah tekanan tersebut, industri berharap ada upaya negosiasi yang bisa memperbaiki akses pasar ke AS. Tanpa perbaikan kebijakan tarif, laju pertumbuhan ekspor alas kaki Indonesia diperkirakan akan tertahan dalam jangka pendek.

“Kami sangat apresiasi dari pemerintah juga, kita berkoordinasi sangat dekat dan sangat di-engage oleh lead negosiator kita. Untuk alas kaki ini kira-kira argumen apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah Amerika,” terangnya.

Dia menilai mestinya pemerintah masih memiliki ruang negosiasi seiring dengan kebutuhan alas kaki AS yang impor 97%. Indonesia sebagai eksportir ketiga setelah China dan Vietnam dapat masuk mengambil peluang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut 9 dari 16 subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah rata-rata nasional sepanjang 2025. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan nyata yang masih dirasakan pelaku usaha di sektor riil.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan secara agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran yang relatif solid, kondisi di lapangan menunjukkan pemulihan yang tidak merata.

Menurutnya, angka pertumbuhan makro belum sepenuhnya merefleksikan tantangan operasional yang dihadapi industri, khususnya manufaktur.

“Jadi in general saya rasa banyak sekali masih, terutama di industri manufaktur masih mengalami banyak perlambatan,” kata Shinta di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Hal ini terlihat dari kinerja sejumlah subsektor strategis yang tumbuh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, bahkan ada yang mengalami kontraksi.

Kinerja beberapa subsektor tercatat relatif rendah. Industri tekstil hanya tumbuh 3,55%, alas kaki 3,31%, kertas 3,36% dan furnitur 1,60%. Industri barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik juga tumbuh 4,58% atau masih di bawah pertumbuhan nasional.

Di sisi lain, industri kayu dan rotan kontraksi -3,29%, pengolahan tembakau -1,37%, alat angkutan 2,65%, dan industri karet serta barang plastik -4,07%.

"Angka is one thing gitu, tapi kita lebih melihat kondisi riil itu bagaimana kita beroperasi di lapangan, dan tantangan-tantangannya seperti apa kita beroperasi di lapangan," tuturnya.

Shinta menilai tantangan pada 2026 tidak hanya soal menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan penguatan struktural di sektor riil. Dia menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada perbaikan fundamental dunia usaha.

Salah satu isu krusial yang terus disoroti Apindo adalah tingginya biaya berusaha (high cost of doing business) di Indonesia. Biaya logistik, energi, hingga suku bunga pinjaman dinilai masih jauh kurang kompetitif dibanding negara-negara tetangga, sehingga menekan daya saing industri nasional.

“Suku bunga pinjaman kita itu bisa sampai 8 sampai 12%, kalau negara lain cuma 4% sampai 6%-an. Jadi ini menjadi cost of doing business yang harus menjadi perhatian kita juga," jelasnya.

Selain biaya yang bersifat kuantitatif, Shinta juga menyoroti beban non-kuantitatif seperti perizinan yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, serta inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Menurut Shinta, kondisi tersebut turut menghambat investasi, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, pihaknya menilai diperlukan deregulasi dan debottlenecking yang lebih efektif, disertai penerapan regulatory impact assessment, konsultasi publik dengan pelaku usaha, serta konsistensi implementasi kebijakan lintas institusi.

Langkah tersebut disebut penting agar pertumbuhan ekonomi ke depan benar-benar mampu mendorong pemulihan dan daya saing sektor manufaktur secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengkhawatirkan kaburnya investor ke pemain industri alas kaki atau sepatu baru, yaitu India. Iklim usaha di Indonesia yang dinilai tidak stabil hingga ketatnya akses pasar ekspor menjadi musabab kekhawatiran tersebut.

Ketua Umum Aprisindo Anton J. Supit mengatakan Indonesia memang masih menjadi bagian penting dalam rantai pasok global. Namun, jika polemik regulasi ketenagakerjaan hingga akses pasar tak kunjung membaik, bukan tidak mungkin investor beralih ke India.

“Kalau kita tidak bisa maintain dengan baik ini, memberikan sinyal yang jelek, ya mereka kan ada pilihan India,” ujar Anton kepada wartawan, dikutip Kamis (22/1/2026).

India dinilai bisa menjadi ancaman seiring masifnya pembangunan manufaktur dan industri pendukung di negara tersebut. Terlebih, India unggul dari sisi upah yang lebih kompetitif, pasar domestik besar, serta dukungan kebijakan industri.

Pelaku usaha menilai arus investasi seharusnya bisa mengalir deras seperti air bah, tetapi tertahan akibat belum adanya kepastian hukum, termasuk ketiadaan undang-undang dan aturan turunan yang jelas terkait ketenagakerjaan dan iklim usaha.

“Tetapi di mata buyers, Indonesia masih dipikirkan penting. Artinya dia belum tentu masuk, tetapi ini menjadi negara sourcing yang penting, sambil menunggu market membaik,” jelasnya.

Di sisi lain, kenaikan upah minimum yang terjadi tahun ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri padat karya, khususnya sektor alas kaki dan garmen yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja per pabrik.

Kenaikan upah sekitar 6,5% dinilai berdampak signifikan terhadap struktur biaya, mengingat satu pabrik sepatu bisa mempekerjakan 20.000 hingga 30.000 orang.

Meski terlihat kecil secara nominal, kenaikan tersebut berdampak besar ketika dikalikan jumlah pekerja. Kenaikan Rp50.000 per orang, jika dikalikan 30.000 pekerja, dapat menambah beban hingga miliaran rupiah per bulan, belum termasuk komponen lain seperti BPJS, transportasi, uang makan, gaji ke-13, dan THR, sementara produktivitas tidak meningkat secara sebanding.

“Kalau kita terlalu lama menangani isu-isu ini, terlanjur mereka membangun di India—baik infrastruktur maupun fasilitas lain—memang tidak gampang kita tarik kembali. Jadi peluang ke sana besar,” terangnya.

Lebih lanjut, Anton menyebut permintaan global saat ini sangat dipengaruhi kondisi geopolitik. Namun, pihaknya optimistis ekspor Indonesia masih kuat di kisaran Rp140 triliun, sementara pasar domestik mencapai Rp120 triliun.

“Kita berharap terjadi perdamaian. Tetapi buyers tidak selalu pesimis. Mereka berharap cepat, karena kalau baru memutuskan setelah keadaan aman, mereka justru tertinggal,” jelasnya.

Di samping itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut industri alas kaki—sebagai salah satu pilar utama sektor padat karya nasional—memiliki peran vital sebagai penyangga perekonomian dan penyerap tenaga kerja skala besar, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto industri pengolahan sebesar 1,2% pada kuartal III/2025.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 921.000 tenaga kerja per Februari 2025, menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

“Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, industri alas kaki nasional menunjukkan tingkat resiliensi yang kuat. Pada 2024, nilai ekspor industri alas kaki tumbuh signifikan sebesar 13,13% dan mencapai US$7,28 miliar,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kepercayaan investor terhadap sektor ini juga terus meningkat, dengan realisasi Penanaman Modal Asing pada 2024 mencapai US$859 juta, dan hingga Semester I/2025 telah mencapai US$803 juta.

Tingginya minat investasi tersebut sejalan dengan tingkat utilisasi industri yang konsisten berada di atas 80%, menandakan kapasitas produksi yang optimal dan prospek usaha yang positif.

“Namun demikian, kita perlu tetap waspada terhadap berbagai tantangan, termasuk diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal sebesar 19% di pasar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia berharap implementasi IEU-CEPA dapat membuka pasar lebih luas dan dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Dalam rangka menjaga resiliensi industri alas kaki, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan konkret, di antaranya penguatan pasar dalam negeri melalui Permendag Nomor 23 Tahun 2025 terkait pengaturan impor barang konsumsi, pemberian stimulus fiskal bagi tenaga kerja melalui kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 10 Tahun 2025, penyediaan Kredit Investasi Padat Karya melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2025, serta fasilitasi ekspor melalui optimalisasi kawasan berikat dan penyederhanaan prosedur ekspor.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri alas kaki nasional mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, tercermin dari pertumbuhan nilai ekspor dan investasi.

“Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, industri alas kaki nasional menunjukkan tingkat resiliensi yang kuat. Pada 2024, nilai ekspor industri alas kaki tumbuh signifikan sebesar 13,13 persen dan mencapai USD7,28 miliar. Capaian ini mencerminkan daya saing yang kuat dan tetap terjaga di pasar global,” ungkap Airlangga yang hadir secara virtual dalam acara Musyawarah Nasional ke-XI Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Rabu (21/1/2026).

Kepercayaan investor terhadap sektor ini juga terus meningkat dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2024 mencapai USD859 juta, dan hingga semester I-2025 telah mencapai USD803 juta.

Tingginya minat investasi ini sejalan dengan tingkat utilisasi industri yang konsisten berada di atas 80 persen. Hal ini menandakan kapasitas produksi yang optimal dan prospek usaha yang positif.

“Namun demikian, kita perlu tetap waspada terhadap berbagai tantangan termasuk diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal sebesar 19% di pasar Amerika Serikat,” Kata Airlangga.

Industri alas kaki yang merupakan salah satu pilar utama sektor padat karya nasional, memiliki peran vital sebagai penyangga perekonomian dan penyerap tenaga kerja dalam skala besar, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto industri pengolahan sebesar 1,2 persen pada kuartal III-2025.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 921 ribu tenaga kerja per Februari 2025, menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, Airlangga mengatakan pemerintah berupaya untuk menjaga resiliensi industri alas kaki. Salah satunya mendorong implementasi IEU-CEPA tahun ini.

“Indonesia berharap dengan implementasi IEU-CEPA, pasar ini bisa terus dibuka. Dan tentunya di tahun ini kita persiapkan agar implementasi IEU-CEPA bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Airlangga.

Dalam rangka menjaga resiliensi industri alas kaki, pemerintah juga mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan konkret. Di antaranya penguatan pasar dalam negeri melalui Permendag Nomor 23 Tahun 2025 terkait pengaturan impor barang konsumsi, pemberian stimulus fiskal bagi tenaga kerja melalui kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 10 Tahun 2025, penyediaan Kredit Investasi Padat Karya melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2025, serta fasilitasi ekspor melalui optimalisasi kawasan berikat dan penyederhanaan prosedur ekspor.

Pemerintah juga berkomitmen terus menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui sinergi yang erat bersama APRISINDO. Upaya tersebut meliputi reformasi regulasi ketenagakerjaan dan penguatan kualitas sumber daya manusia industri, simplifikasi perizinan dan standarisasi biaya K3 berbasis risiko, optimalisasi logistik dan percepatan arus bahan baku, akselerasi penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan diplomasi perdagangan untuk merespons tantangan kebijakan tarif global.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa Munas XI APRISINDO ini merupakan momentum krusial untuk menetapkan arah kebijakan organisasi yang adaptif dan visioner, guna mengawal transformasi ekonomi dan penerapan standar keberlanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan dunia usaha, industri alas kaki Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tampil sebagai pemimpin di pasar global. Menko Airlangga juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya Munas XI APRISINDO dan berharap dapat menghasilkan keputusan strategis yang membawa kemajuan bagi industri alas kaki nasional dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada APRISINDO atas dedikasi dan kontribusinya selama 37 tahun sebagai mitra strategis Pemerintah dalam memajukan industri alas kaki Indonesia. Munas XI ini menjadi wadah penting untuk mengkonsolidasikan pandangan, merumuskan rekomendasi strategis, serta menyepakati langkah-langkah nyata dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor industri padat karya,” kata Airlangga.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menilai stimulus ekonomi berupa insentif pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor padat karya tertentu belum memberikan dorongan signifikan terhadap kinerja industri alas kaki nasional.

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, pihaknya melihat upaya dan tujuan kebijakan tersebut memang baik untuk memotivasi dan mendukung industri alas kaki sebagai sektor padat karya.

"Sementara kita wait and see dulu lihat kondisi market dunia, minta insentif kalau market tidak mendukung juga percuma," kata Eddy kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025).

Dalam setahun terakhir, kebijakan PPh21 DTP tersebut tidak signifikan mendongkrak kinerja industri alas kaki. Sebab, secara nilai insentif tersebut dinilai tak begitu besar.

"Semua kebijakan moralnya baik untuk semangat memotivasi industri alas kaki, tetapi nilainya enggak seberapa, enggak ada pengaruh apa-apa untuk industri," tuturnya.

Kendati demikian, pengusaha industri alas kaki tetap mengapresiasi dukungan dan perhatian pemerintah lewat pemberian insentif tersebut. Meskipun, pihaknya tetap memerlukan dukungan lain seperti jaminan iklim usaha hingga akses pasar.

"Namun, secara politis baik karena ada perhatian dari pemerintah untuk mendukung industri alas kaki," tuturnya.

Jika dilihat dari sisi kinerja, laju pertumbuhan industri alas kaki terhadap produk domestik bruto (PDB) tumbuh 4,87% pada Januari-September 2025. Namun, industri alas kaki tetap berharap pertumbuhan 10% sepanjang tahun 2025.

Adapun, merujuk data BPS, kinerja pertumbuhan industri alas kaki sepanjang tahun 2024 mencapai 6,83% (year-on-year/yoy).

"Kami harapkan kenaikan 10% [tahun 2026], seperti tahun 2025 yang dibandingkan 2024," jelasnya.

Di sisi lain, alih-alih insentif, Aprisindo tengah mendorong pemerintah untuk mengupayakan tarif resiprokal AS atas produk asal Indonesia agar lebih rendah dari kesepakatan saat ini 19%.

Hal ini seiring dengan langkah negosiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pemerintah AS. Saat ini, tim negosiasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hampir merampungkan perjanjian tarif resiprokal Indonesia dan AS.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pihaknya mengharapkan tarif di bawah 19% hingga 0% untuk sektor industri alas kaki yang banyak menyerap tenaga kerja. Saat ini pembebasan tarif AS hanya berlaku untuk komoditas agro.

Pengusaha alas kaki nasional mendesak penurunan tarif tersebut agar dapat bersaing dengan negara-negara produsen lainnya terutama Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan Cina.

"Dampak ekspor alas kaki ke AS dengan tarif 19% dari Agustus-September 2025 berdasarkan data BPS mengalami penurunan ekspor di angka 23,14%," ujar Billie.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang 2026 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

Dalam pertimbangan PMK disebutkan, langkah tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan pembebasan pajak ini diharapkan dapat menopang kesejahteraan pekerja, terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Lima sektor yang memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Insentif diberikan atas PPh 21 untuk seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur selama 2026. Penghasilan yang dimaksud antara lain gaji, tunjangan tetap, dan imbalan sejenis sesuai peraturan perusahaan atau kontrak kerja.

Penerima fasilitas meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, fasilitas diberikan jika rata-rata upah per hari tidak melebihi Rp500.000.

Pekerja yang mendapatkan fasilitas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pegawai tidak boleh menerima fasilitas PPh 21 DTP lain berdasarkan ketentuan perpajakan.

Mekanisme Pembebasan

Berdasarkan Pasal 5 PMK 105/2025, PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun perusahaan memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh 21 bagi pegawai.

Pembayaran tunai PPh 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong atas fasilitas tersebut dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

PMK 105/2025 ditetapkan pada 29 Desember 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengakui ekspor alas kaki nasional ke Amerika Serikat (AS) menurun drastis sejak tarif resiprokal 19% diberlakukan. Penurunan ini berpotensi menekan produktivitas dan memicu risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan ekspor alas kaki Indonesia ke AS mengalami penurunan signifikan akibat diberlakukannya tarif impor atau yang dikenal dengan sebutan Tarif Trump sebesar 19%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki ke AS turun hingga 23,14% pada Agustus—September 2025.

“Dampak tarif masuk ke AS menyebabkan penurunan pesanan tentu ini akan memberikan dampak produktivitas dengan kejadian lay-off [PHK] yang harus dihindari sangat berat pelaku industri alas kaki, walau ini sudah terjadi di sektor lain seperti tekstil,” kata Billie dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Billie memandang kondisi ini menegaskan urgensi pemerintah menegosiasikan tarif resiprokal lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan China.

Menurut Aprisindo, tarif 0% di sektor alas kaki akan menjaga serapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Terlebih, sambung Billie, menambahkan, industri alas kaki saat ini menyerap sekitar 960.000 pekerja dan menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional.

Selain itu, Aprisindo juga menekankan beban biaya produksi yang masih tinggi, mulai dari harga listrik, gas, bahan baku impor, sertifikasi mesin, PPN jasa subkontrak, hingga perizinan. Dia menilai, kondisi ini membuat perlunya dukungan pemerintah melalui kebijakan proteksi untuk memastikan industri padat karya alas kaki tetap kompetitif di pasar global.

“Tujuan Aprisindo mendukung tarif resiprokal AS lebih rendah dari negara pesaing adalah untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga untuk dapat stabil agar industri ini tetapsunrise,” sambungnya.

Lebih lanjut, Aprisindo juga mencatat kenaikan pengupahan domestik, biaya produksi tinggi, dan proses ratifikasi perjanjian IEU—CEPA yang baru rampung pada kuartal I/2027 menambah urgensi negosiasi tarif lebih rendah.

“Belum lagi berbagai biaya di luar produksi yang membebani pelaku industri, sebagaimana relasi Tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang diharapkan memiliki mutualisme proteksi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mendorong pemerintah untuk mengupayakan tarif resiprokal AS atas produk asal Indonesia agar lebih rendah dari kesepakatan saat ini 19%.

Hal ini seiring dengan langkah negosiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pemerintah AS. Saat ini tim negosiasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hampir merampungkan perjanjian tarif resiprokal Indonesia dan AS.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengharapkan tarif di bawah 19% hingga 0% untuk sektor industri alas kaki yang banyak menyerap tenaga kerja. Saat ini pembebasan tarif AS hanya berlaku untuk komoditas agro.

Pengusaha alas kaki nasional mendesak penurunan tarif tersebut agar dapat bersaing dengan negara-negara produsen lainnya terutama Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan Cina.

"Dampak ekspor alas kaki ke US dengan tarif 19% dari Agustus sd September 2025 berdasarkan data BPS mengalami penurunan ekspor di angka 23,14%," kata Billie dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026).

Dia menerangkan bahwa dampak tarif masuk ke AS menyebabkan penurunan pemesanan. Kondisi tersebut akan berujung pada penurunan produktivitas dan lay-off pekerja. Hal ini yang sangat dihindari oleh pengusaha, meskipun sejumlah sektor seperti tekstil mulai bertumbangan.

Pada sektor manufaktur industri padat karya alas kaki tarif resiprokal fakta info dari anggota Aprisindo sudah berlaku 19% sejak 7 Agustus 2025. Sebelumnya, tarif ekspor ke AS masih 10%.

Kemudian, pada akhir April hingga akhir Juli 2025 aktivitas ekspor cukup waspada karena sebelumnya sempat terdapat wacana 32% baik di April dan Juli 2025.

Billie menegaskan terdapat urgensi tarif AS diharapkan lebih rendah 0% dibandingkan negara pesaing dengan alasan faktual dan logis. Pertama, kenaikan pengupahan akhir tahun 2025 masih tinggi, sementara Vietnam dua tahun tidak menaikan upah pekerja.

"Kedua, biaya produksi masih tinggi baik harga listrik dan gas, importasi bahan baku, sertifikasi mesin, PPN jasa subcont dan perizinan lainnya," ujarnya.

Ketiga, perjanjian Indonesia-IEU-CEPA sebagai perluasan pasar tarif 0% masih proses ratifikasi sampai kuartal I/2027. Terlebih, terdapat berbagai biaya di luar produksi yang membebani pelaku industri.

"Sebagaimana relasi tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang diharapkan memiliki mutualisme proteksi yang berkelanjutan," tuturnya.

Menurut dia, negara melalui pemerintah sesuai teori infant industry Frederich List The National System of Political Economy (1841) bahwa negara perlu melindungi industri sampai cukup kuat bersaing secara global.

Pihaknya meyakini pemerintah memiliki perhatian memajukan industri padat karya alas kaki nasional. Untuk itu, tujuan dari dorongan pengusaha menurunkan tarif AS yaitu untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga untuk dapat stabil agar industri ini tetap sunrise.

"Karena industri alas kaki menggunakan tangan pekerja langsung yang diharapkan melebihi dari angka data sementara (kemenko ekonomi) sekarang kurang lebih 960.000 pekerja sebagai penyangga ekonomi nasional," terangnya.