Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera membahas rencana penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok setelah selesainya masa reses DPR. Dia memprakirakan kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal atau yang tak dikenai pita cukai sekitar Rp60 triliun.

Purbaya mengaku awalnya sudah mendelegasikan tugas ini ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Namun, dia baru mengetahui ternyata DPR sudah memasuki masa reses usai sidang paripurna hari ini, Selasa (21/4/2026).

"Dirjen saya enggak bisa beresin rupanya. Enggak bisa beres, mulai juga enggak. Setelah itu [masa reses] saya ke sana," ujarnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Kendati demikian, Purbaya belum mengetahui pasti berapa potensi penerimaan dari penambahan layer cukai rokok. Adapun rencana penambahan layer CHT ini bertujuan agar industri rokok ilegal bisa segera dikenai pita cukai dengan tarif lebih rendah.

Berdasarkan hitung-hitungan kasar Purbaya, total penerimaan cukai rokok keseluruhan sekitar Rp200 triliun. Dia mengeklaim persentase kebocoran dari penerimaan itu akibat rokok ilegal adalah sekitar 30% atau sekitar Rp60 triliun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini otoritas hanya bisa mengumpulkan setengah dari estimasi tambahan penerimaan itu. Akan tetapi, dia menekankan kepatuhan industri rokok terkait dengan legalitasnya.

"Let's say saya cuma dapat separuhnya, kira-kira Rp15 [triliun] sampai mungkin Rp20 [triliun] sampai Rp30 [triliun] bisa dapat itu. Tetapi yang penting adalah marketnya jadi market legal semua. Nanti yang bermain ilegal akan saya tutup. Karena sekarang kan mereka klaimnya adalah enggak bisa hidup, tetapi kalau begitu udah [ada tarif CHT lebih rendah] , dikasih ruang untuk masuk, mereka enggak ikut, ya kami tutup," tuturnya.

Sebelumnya, penerimaan negara dari cukai rokok sudah turun sejak awal tahun ini. Sampai dengan akhir Maret 2026, penerimaan keseluruhan cukai turun 11,2% (year on year/YoY) atau baru terkumpul Rp51 triliun. Ini melanjutkan kontraksi dari Januari—Februari yang masing-masing sudah terkontraksi 14% (YoY).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) Benny Wachjudi mengatakan bahwa estimasi penjualan tahun ini diperkirakan masih bakal mengalami penurunan. Dia menyebut daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat kenaikan CHT selama 2020—2024 yang mencapai total akumulasi hingga 64%, atau rata-rata naik 13% setiap tahun.

"Dampak dari tingginya kenaikan cukai ini mengakibatkan gap antara daya beli dengan harga rokok sangat jauh, yang dampaknya masih terlihat sampai dengan triwulan pertama 2026," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Akibat dari kenaikan tarif ini, terang Benny, konsumen juga akhirnya beralih ke merek rokok yang lebih murah. Fenomena ini dikenal dengan downtrading.

"Bahkan sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal. Hal ini terkonfirmasi dengan data meningkatnya persentase rokok ilegal yang sudah menyentuh dua digit," ujarnya.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp26,07 triliun pada Maret 2026 atau mengalami penurunan sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) yang dipicu penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT)

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp1,69 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 52,43% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh sebesar 9,52%(y-o-y).

“Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp19,36 triliun turun sebesar 17,54% (y-o-y),” ujarnya dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,03% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai fluktuasi penerimaan cukai sangat signifikan dalam memengaruhi kinerja pendapatan di wilker KPPN Malang.

Isu penambahan layer tarif cukai, kata dia, sepertinya berdampak signifikan terhadap ketidakpastian perlindungan market produsen rokok legal dan disisi lain marketnya semakin tergerus oleh rokok ilegal yang tak kenal jera untuk terus berproduksi dan mendistribusikan pada pasar secara lebih terbuka dan masif.

Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat yang terkuras pada momen Ramadan dan Idulfitri dapat mendorong konsumen rokok legal bergeser ke konsumsi rokok ilegal karena pertimbangan harga yang jauh lebih murah dan mudah didapat di pasaran.

Karena itulah, dia menegaskan, situasi ini sangat berdampak pada moderasi capaian penerimaan cukai di triwulan I/2026. Jika pemerintah peka, seharusnya pemerinth lebih mendengar aspirasi para produsen rokok legal untuk menghentikan rencana penambahan layer tarif baru dan lebih memprioritaskan penggakkan hukum dalam upaya penindakan dan pemberantasan rokok ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku industri memperkirakan penjualan rokok akan mengalami penurunan pada 2026, sebagaimana tahun sebelumnya akibat daya beli. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) lima tahun sebelumnya ditengarai ikut menyumbang penurunan tersebut.

Penerimaan negara dari cukai rokok sudah turun sejak awal tahun ini. Sampai dengan akhir Maret 2026, penerimaan keseluruhan cukai turun 11,2% (year on year/YoY) atau baru terkumpul Rp51 triliun. Ini melanjutkan kontraksi dari Januari—Februari yang masing-masing sudah terkontraksi 14% (YoY).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) Benny Wachjudi mengatakan bahwa estimasi penjualan tahun ini diperkirakan masih bakal mengalami penurunan. Dia menyebut daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat kenaikan CHT selama 2020—2024 yang mencapai total akumulasi hingga 64%, atau rata-rata naik 13% setiap tahun.

"Dampak dari tingginya kenaikan cukai ini mengakibatkan gap antara daya beli dengan harga rokok sangat jauh, yang dampaknya masih terlihat sampai dengan Triwulan pertama 2026," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Akibat dari kenaikan tarif ini, terang Benny, konsumen juga akhirnya beralih ke merek rokok lebih murah. Fenomena ini dikenal dengan downtrading.

"Bahkan sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal. Hal ini terkonfirmasi dengan data meningkatnya persentase rokok ilegal yang sudah menyentuh dua digit," ujarnya.

Apabila mengacu pada data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu), jumlah rokok ilegal yang ditindak selama Januari—Maret 2026 mencapai 422 juta batang. Angkanya naik 66,4% dari Januari—Maret 2025 yaitu 254 juta batang.

Lebih parah lagi, ujar Benny, rokok ilegal yang beredar di pasaran diduga yang biaya produksinya lebih rendah sekitar 70% dibandingkan dengan rokok legal.

Di sisi lain, serapan produk rokok di pasar pada kuartal I/2026 sedikit banyak terpengaruh karena bulan Ramadan. Faktor kondisi geopolitik juga dianggap menambah ketidakpastian arah pertumbuhan ekonomi ke depan sehingga berdampak pada kelesuan dunia usaha dan masyarakat.

Pembayaran Maju

Selain faktor produksi, Benny mengungkap bahwa anjloknya penerimaan cukai sampai dengan awal tahun ini tidak lepas dari faktor tahun lalu. Sebab, dia mengungkap adanya pembayaran maju pembelian cukai pada akhir 2025 guna menutupi kekurangan pencapaian target penerimaan cukai di tahun 2025.

Itu saja tetap tidak mencapai target. Untuk diketahui, penerimaan cukai sepanjang 2025 sebesar Rp221,7 triliun atau turun 2,1% (YoY) dari tahun sebelumnya Rp226,4 triliun.

Untuk itu, Benny menyebut pihaknya sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE).

"Kalau saja Pemerintah tidak menerapkan moratorium tarif cukai tahun ini, industri hasil tembakau akan lebih hancur lagi," ujarnya.

Akan tetapi, pengusaha tetap berharap agar pemerintah mengintensifkan upaya dalam memberantas rokok ilegal. Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal otomatis akan meningkatkan volume penjualan rokok legal dan meningkatkan penerimaan CHT.

Bea Cukai Kemenkeu mengakui penurunan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai. Salah satunya perlambatan penerimaan CHT berturut-turut selama tiga bulan pertama 2026. Akan tetapi, Bea Cukai mengeklaim bahwa produksi sudah membaik dan diharapkan tercermin pada penerimaan April 2026.

Perbaikan juga diharapkan terjadi pada penerimaan bea keluar yang sampai Maret 2026 lalu terkontraksi 38,9% (YoY).

"Dalam perkembangan terakhir, terdapat indikasi perbaikan baik pada aktivitas produksi maupun pergerakan harga komoditas," kata Kasubdit Humas Bea Cukai Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Untuk bea keluar, otoritas berharap adanya potensi windfall komoditas bakal berdampak positif kepada penerimaan pos tersebut. Penguatan harga komoditas yang berlanjut diharapkan bisa memperbaiki penerimaan bea ekspor yang baru terealisasi Rp5,4 triliun dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Antoine de Sa­­­­int-Exupéry, penyair prancis (1900—1944) mengatakan, ”A goal with­out a plan is just a wish”. Tu­­­juan tanpa direncanakan hanyalah sebuah harapan.

Tercapainya target APBN 2026 dari penerimaan bea ke­­­luar yang telah dibebankan mulai Januari 2026 jika tidak dibarengi strategi pencapaiannya, boleh jadi menjadi harapan saja.

Tentu kita tidak menghendaki itu terjadi. Dan tulisan ini menggugah beberapa pihak untuk mengambil langkah strategis sesuai porsinya sehingga target dari sektor tersebut bisa dicapai.

Dalam konferensi pers realisasi APBN sampai dengan Februari 2026, kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai secara keseluruhan negatif. Hanya sektor bea ma­­­suk yang tumbuh meski baru 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski terlalu dini menyimpulkan 10 bulan ke depan, situasi global uncertainty tidak bisa menggaransi ke depan. Nilai tukar berubah dan juga alur logistiknya lantaran perang makin menguatkan ketidakpastian.

Sektor cukai pernah bertahun-tahun menjadi andalan penerimaan Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai. Dua tahun terakhir performanya masih belum maksimal. Sampai Februari 2026, sektor cukai ini masih minus 14%.Tak ada aksi buffer stock di akhir tahun sehingga sampai penerimaan Januari dan Februari 2026 tidak maksimal. De­­­mi­­kian program ekstensifikasi objek cukai baru yang menginjak “ulang tahun” ke-5, me­­­lihat situasi makro ekonomi saat ini, naga-naganya tidak bisa dieksekusi.

Situasi ini “mencadangkan” kekurangan target cukai Rp7,6 triliun. Jika melihat pengalaman 2019 di mana pada tahun tersebut cukai rokok tidak dinaikkan, penerimaan cukainya dapat tumbuh sampai 7%. Tahun 2019 memang berbeda situasinya dengan 2026.

Saat ini pabrik besar menurun drastis dan market share-nya di bawah 50% nasional. Harga eceran sudah tidak kompetitif untuk konsumen. Bahkan dengan pabrik ilegal saat ini, pabrik besar pun sudah tersaingi. Perlu kebijakan strategis menyasar layer ini agar bisa berkontribusi menutup tambahan Rp13 triliun atau 6% dari tahun 2025. Jika pabrik yang ada di tier ini bisa mencapai 53% market nasional, pertumbuhan produksi 3%—5% secara agregat dapat mengcover target cukai 2026.

Semoga ini menjadi fokus pembahasan dalam policy cukai rokok 2026. Tarif transisi jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) penting sebagai salah satu mengatasi rokok ilegal. Namun, signifikansinya terhadap penerimaan cukai untuk mencapai target APBN 2026 kalah efektif dibanding pabrik bertarif tinggi dapat mengambil market ilegalnya.

Selain cukai, kinerja yang minus adalah penerimaan dari bea keluar. Dari target Rp42,5 triliun, baru Rp2,8 triliun per Februari 2026 atau 6,5% dari target. Harga sawit yang terkena bea keluar mengalami penurunan karena harga patokan tahun 2025 mencapai di atas Rp1.000 metrik ton sedang tahun 2026 hanya di US$917 per metrik ton.

Memang masih ada harapan ke depan dengan membaiknya harga sawit dunia di tengah situasi perang. Bea keluar yang harus diantisipasi adalah bea keluar dari sektor mineral yakni batu bara, tembaga, dan emas.

Batu bara menjadi kontributor utama bea keluar dengan porsi mencapai 64%. Sampai Februari 2026 belum ada pemasukan dari bea keluar sektor mineral ini. Batu bara dikenakan bea keluar dengan asumsi harga batu bara dunia mencapai US$150 per metrik ton. Dalam situasi normal asumsi ini sulit terwujud.

Tahun 2022, harga batu bara dunia menyentuh US$150 per metrik ton. Namun, karena ada moratorium ekspor dan pascapandemi. Awal Maret 2026 harga acuan menyentuh US$140 per metrik ton.

Namun, kemudian turun kembali dan hingga tulisan ini diselesaikan US$137 per metrik ton. Sampai dengan kuartal pertama APBN 2026 dari bea keluar mineral belum ada pemasukan signifikan. Kalaupun asumsi harga batu bara acuan dunia tercapai, untuk mencapai target APBN tarif bea keluar sampai dengan 5% tak bisa mencapai target. Menaikkan tarif bea keluar yang telah disepakati perlu waktu pembahasan lagi. Bersiap saja jika tak ada langkah strategi di sektor ini maka APBN 2026 dari sektor bea keluar minus di kisaran Rp27 triliun.

Lebaran usai dan kuartal pertama APBN 2026 telah lewat. Agar pihak yang terkait tergugah membahas dengan segera maka paparan ini adalah membahas potensi pesimisnya.

Bahwa pencapaian target APBN 2026 justru ditentukan bagaimana kalkulasi pada saat penyusunan. Langkah “akrobatik” di akhir tahun memang dapat bisa jadi penentu, tetapi pasti terbatas pada limit angka tertentu.

Dua sektor penerimaan pabean dan cukai masing masing bergantung ke kementerian pembina sektor. Bea Keluar sangat bergantung kebijakan kementerian yang membidangi mineral. Ekstensifikasi objek cukai baru juga demikian bergantung kementerian yang membidangi industri.

Situasi ekonomi global dan kekhawatiran mendisrupsi pertumbuhan ekonomi, akan menjadikan tambahan minus target APBN Rp27 triliun. Sebuah angka yang memiliki multiplier effect banyak terhadap berbagai asumsi parameter APBN ditargetkan.

Kita tidak mau kinerja APBN 2026 tak mencapai tujuan menyejahterakan, memacu angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan. Tahun 2025 defisit APBN hampir menyentuh 3%. Dan tahun 2026 sebagaimana Menkeu Purbaya sampaikan, akan terus menjaga defisit APBN di bawah 3%. Semua pihak harus mendukung tekad ini termasuk bagaimana mengamankan angka penerimaan APBN yang kami paparkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau alias DBH CHT, Jawa Timur mendapatkan porsi paling besar hingga Rp1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk berbagai daerah pada APBN 2026. Jawa Timur mendapatkan keseluruhan DBH terbesar yakni Rp1,85 triliun atau setara 56% lebih dari total DBH CHT.

Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.12/2026 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

Sebagai informasi, DBH CHT atau DBH Cukai Rokok adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai rokok dibuat di dalam negeri. Pada APBN 2026, pemerintah menetapkan DBH CHT sebesar Rp3,28 triliun.

"Menteri menetapkan rincian DBH CHT tahun anggaran 2026 sebesar Rp3.283.562.123.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota," demikian bunyi pasal 2 ayat (1) PMK tersebut, dikutip Kamis (19/3/2026).

Untuk diketahui, aturan tersebut ditandatangani oleh Menkeu Purbaya pada 4 Maret 2026 dan diundangkan pada 16 Maret 2026.

Berdasarkan lampiran PMK tersebut, DBH ditetapkan untuk ratusan kabupaten/kota pada total 26 provinsi. Terbesar adalah untuk Jawa Timur yakni keseluruhan Rp1,85 triliun atau setara 56,5 dari total DBH cukai rokok Rp3,28 triliun,

Kota Pasuruan merupakan daerah setingkat kabupaten/kota terbesar yang menerima DBH CHT di provinsi itu yakni Rp224,68 miliar.

Jawa Tengah menerima DBH CHT terbesar selanjutnya yakni Rp764,8 miliar. Provinsi Jawa Tengah menerima Rp203,96 miliar, sedangkan Kota Kudus menerima terbesar kedua yakni Rp143,2 miliar.

Berikut daftar penerima DBH CHT 2026 (dengan selisih lebih Rp1,81 miliar):

1. Aceh Rp10,9 miliar

2. Sumatra Utara Rp12,7 miliar

3. Sumatra Barat Rp827,3 juta

4. Riau Rp1,6 juta

5. Jambi Rp809,3 juta

6. Sumatra Selatan Rp179,3 juta

7. Lampung Rp2 miliar

8. Jakarta Rp1,2 miliar

9. Jawa Barat Rp290,2 miliar

10. Jawa Tengah Rp764,8 miliar

11. DI Yogyakarta Rp9,68 miliar

12. Jawa Timur Rp1,85 triliun

13. Kalimantan Barat Rp1,09 miliar

14. Kalimantan Tengah Rp196.000

15. Kalimatan Selatan Rp10,9 juta

16. Kalimantan Timur Rp16,9 juta

17. Sulawesi Tengah Rp265,6 juta

18. Sulawesi Selatan Rp10,4 miliar

19. Bali Rp1,24 miliar

20. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp312,6 miliar

21. Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp3,2 miliar

22. Banten Rp2,2 miliar

23. Gorontalo Rp188.000

24. Kepulauan Riau Rp299 juta

25. Kalimantan Utara Rp112.000

26. Bengkulu Rp410.000

Adapun total DBH cukai rokok yang ditetapkan pemerintah pada APBN 2026 turun hingga 48,6% (yoy) dari yang ditetapkan pada APBN 2025 yakni Rp6,39 triliun.

Hal ini sejalan dengan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang pada tahun ini dianggarkan Rp693 triliun atau turun 24,6% (yoy) dari 2025 yakni Rp919,8 triliun sebelum efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Penanggulangan peredaran rokok ilegal dan peningkatan produksi dinilai menjadi kunci untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) senilai Rp225,7 triliun pada 2026.

Sebagai informasi, penerimaan cukai rokok itu menyumbang 67,1% atau sebagian besar dari pos kepabeanan dan cukai tahun ini yang keseluruhan disasar Rp336 triliun.

Di tengah keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif CHT tahun ini, otoritas dinilai memiliki PR besar untuk mengoptimalkan penerimaan dari basis yang sudah ada. Produksi juga harus meningkat setelah akhir tahun lalu melandai akibat turunnya permintaan.

"Meski tidak ada kenaikan tarif, penerimaan cukai masih bisa tumbuh dan mencapai targetnya kalau ada peningkatan produksi. Ini memungkinkan kalau syarat peningkatan daya beli terpenuhi dan pemerintah mampu menanggulangi peredaran rokok ilegal," ujar Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurut Fajry, kondisi serupa pernah terjadi pada 2019. Penerimaan cukai meningkat kendati tidak ada kenaikan tarif bagi CHT.

Masalahnya, basis pada 2025 cukup menantang karena tidak ada kenaikan tarif, tetapi ada kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok. Akibatnya, kemampuan instrumen cukai dalam menghasilkan penerimaan menurun.

Di samping itu, faktor lain turut memengaruhi seperti daya beli masyarakat yang sangat terpukul serta maraknya rokok ilegal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menindak sebanyak 1,4 miliar batang rokok ilegal sepanjang 2025.

Adapun sampai dengan Februari 2026, jumlah penindakan rokok ilegal mencapai 2.872 kali penindakan atau meningkat 44,1% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yakni 1.993 kali.

Jumlah rokok ilegal yang ditindak pun melonjak lebih tinggi. Sebanyak 369 juta batang rokok tanpa pita cukai sudah ditindak Kemenkeu atau meningkat 106,8% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yaitu 179 juta batang.

Produksi Awal Tahun

Di sisi lain, Fajry menilai sinyal produksi kenaikan rokok awal tahun ini menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan pos cukai. Otoritas fiskal mengeklaim pertumbuhan produksi sekitar 7% pada Januari 2026.

Pada akhir 2025, penurunan produksi menyebabkan penerimaan CHT anjlok. Ini memicu penurunan penerimaan keseluruhan pos kepabeanan dan cukai sebesar 14% (yoy) pada masing-masing Januari dan Februari 2026.

"Kenaikan produksi di awal tahun kita harapkan menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan cukai selama sisa bulan nantinya. Masih ada harapan untuk mencapai target kalau syarat daya beli masyarakat dan pengendalian rokok ilegal terpenuhi," terang Fajry.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengungkap pembelian pita cukai meningkat awal tahun ini. Hal ini mengonfirmasi klaim dari Menkeu Purbaya bahwa produksi rokok sudah mulai merangkak naik Januari 2026.

"Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," terang Benny saat dimintai konfirmasi oleh Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN. "Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Peningkatan produksi rokok pada Januari-Februari 2026 menjadi katalis positif bagi penerimaan kepabeanan dan cukai yang terus terkontraksi selama 2 bulan terakhir.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengemukakan bahwa sinyal kenaikan produksi rokok itu terlihat dari peningkatan pembelian pita cukai.

"Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," terang Benny saat dimintai konfirmasi oleh Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN. "Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Penerimaan Terkontraksi

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menilai aturan pembatasan kandungan tar dan nikotin pada rokok kretek dapat mematikan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) dan justru menghidupkan rokok ilegal.

Aturan tersebut tercantum lewat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 2/2025 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan dalam beleid tersebut pemerintah membatasi kandungan nikotin 1% dan tar 10%. Sementara itu, secara alamiah kandungan nikotin dari tembakau di Indonesia 2%-8% dan tar rata-rata 34%-56,2%.

"Nah akibatnya apa? [Petani] ya tetap harus hidup, lalu dijual kemana? ya ke rokok ilegal, itu yang kami khawatirkan, itu lebih bahaya lagi," kata Benny dalam konferensi pers Penyelamatan dan Perlindungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Selasa (10/3/2026).

Terlebih, kandungan nikotin pada tembakau dari luar negeri disebut lebih rendah di kisaran 1%-1,5%. Dengan demikian, untuk memenuhi aturan pembatasan tersebut opsi impor tembakau dari luar terpaksa menjadi pilihan industri demi bertahan.

Alhasil, dia menilai kebijakan tersebut hanya akan menumbuhkan rokok ilegal dan mematikan rokok legal yang selama ini disebut berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai hingga pembukaan lapangan kerja bagi 8,5 juta buruh.

"Kalau rokok ilegal makin marak, ya pemerintah dari penerimaan cukai tadi yang ratusan triliun hampir Rp200 triliun lebih, dari aturan-aturan pengetatan ini industri akan habis," tuturnya.

Kebijakan ini juga dinilai akan mematikan 97% dari total produksi rokok nasional, sebab industri saat ini didominasi rokok kretek. Rokok kretek menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alami memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Pengaturan kadar nikotin dan tar telah diatur melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Proses perumusan SNI telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, produsen, konsumen, dan pakar, sehingga menjadi rujukan yang sah.

Tak hanya itu, gabungan asosiasi IHT juga terdapat 2 rancangan peraturan lain yang disebut mengancam kelangsungan IHT, yakni pelarangan bahan tambahan, dan standardisasi kemasan (kemasan polos).

Mereka mengingatkan, apabila rancangan peraturan tersebut diberlakukan, maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta berpotensi mematikan hingga 97% produsen rokok nasional yang berdampak pada hilangnya sekitar 5,8 juta lapangan kerja.

"Yang harusnya dilakukan pemerintah, pemerintah tidak menekan industrinya, tapi juga mengedukasi masyarakatnya. Ini yang kurang, melakukan edukasi dan sebagainya," jelas Benny.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan mengatakan dalam kurun waktu 2020-2024 terjadi kenaikan harga rokok 67% akibat aturan fiskal yang memicu tekanan bagi industri pertembakauan.

Pada 2023 hingga saat ini, industri juga diuji oleh berbagai regulasi non fiskal yang mengacu pada UU No 17/2023 tentang kesehatan, termasuk pembatasan nikotin dan tar hingga penyeragaman kemasan rokok.

"Tahun 2023-2025 terjadi kontraksi dalam produksi, anggota kami produksi menurun dan penerimaan dari cukai tidak mencapai target," jelas Henry.

Dalam hal ini, gabungan asosiasi IHT yang terdiri dari produsen, buruh, hingga petani tembakau dan cengkih meminta dukungan dari Presiden Prabowo. Pertama, untuk menghentikan rencana penetapan batas kadar tar dan nikotin, larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, serta kebijakan penyeragaman kemasan.

Kedua, mendorong pemerintah untuk segera menetapkan peta jalan (roadmap) Industri Hasil Tembakau Indonesia sebagai titik temu antar kepentingan, guna melindungi dan memberikan kepastian hukum demi keberlanjutan industri hasil tembakau Indonesia.

"Kami memohon yang terhormat Bapak Presiden Prabowo untuk menerima kami untuk beraudiensi agar ada kepastian hukum demi kelangsungan industri hasil tembakau nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG - Realisasi pendapatan negara di Wilker KPPN Malang mencapai Rp15,97 triliun sampai Februari 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi pendapatan sebesar itu mengalami penurunan sebesar 10,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,07 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 72,28% (y-o-y),” katanya, Senin (9/3/2026).

Pajak Pertambahan Nilai, kata dia, mencapai Rp1,56 Triliun atau tumbuh sebesar 42,12% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp12,48 Triliun turun sebesar 16,62% (y-o-y).

PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp264,85 Miliar atau 24,64% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,44% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pelaporan wajib pajak melalui coretax atas penghasilan tahun 2025 tampaknya menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang signifikan pada PPh.

Namun, kata dia, penopang utama pendapatan negara di Wilker KPPN Malang yaitu penerimaaan cukim sedang tidak baik-baik saja karena serbuan rokok ilegal masih masif terjadi sehingga semakin menggerus pangsa pasar rokok legal.

Sekuat apa pun upaya peningkatan PPh, PPN, maupun PNBP, dia menegaskan, maka tidak akan mampu menutup penurunan penerimaan cukai, jika perlindungan market terhadap rokok legal tidak dilakukan penguatan.

“Penindakan dan penegakan hukum rokok ilegal sampai hulu menjadi kunci, bukan dengan menambah layer untuk mengakomodasi rokok ilegal karena hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan sektoral,” ucap Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Bisnis.com, BANDUNG— Realisasi belanja APBN di wilayah Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 tercatat meningkat di tengah kontraksi pos pendapatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma menjelaskan, di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi makro, belanja negara menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,15% (yoy).

“Namun hal berbeda di sektor pendapatan yang mengalami kontraksi 5,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap dia belum lama ini.

Berdasarkan data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara bergerak lebih progresif dengan mencapai Rp13,05 triliun, atau setara dengan 12,75% dari total pagu.

Kondisi ini menyebabkan defisit regional pada awal tahun sebesar Rp1,96 triliun.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Barat, Finari Manan menjelaskan sektor perpajakan yang menjadi motor utama pendapatan mencatatkan realisasi sebesar Rp7,92 triliun atau 5,26% dari target.

Meskipun terkontraksi 2,41%, hal ini dinilai bukan merupakan pelemahan aktivitas ekonomi, melainkan akibat adanya koreksi tajam pada kategori pajak Lainnya terkait deposit pajak yang tidak berulang.

“Secara umum, empat jenis pajak mayoritas tetap tumbuh positif, menandakan aktivitas usaha di Jawa Barat masih terjaga dengan baik,” ungkap dia.

Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp2,64 triliun atau 8,53% dari target.

Sektor ini mengalami perlambatan signifikan sebesar 18,92%, yang dipicu oleh restitusi pada bea masuk serta penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot hingga 17,60%.

Sebaliknya, performa impresif ditunjukkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 28,42% (yoy) dengan nilai Rp525,69 miliar, didorong oleh lonjakan signifikan pada PNBP Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya telah mencapai Rp11,42 triliun atau 19,28% dari pagu. Kemudian komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non-Fisik menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi target penerimaan cukai.

Data Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau terkontraksi sebesar 12,4% year on year dari target senilai Rp243,53 triliun atau tumbuh 9,48% dari realisasi tahun lalu.

Namun demikian, upaya otoritas kepabeanan pada tahun 2026 mengalami sejumlah tantangan. Pasalnya, pada tahun ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai. Di sisi lain, ada kemungkinan produksi rokok akan mengalami penurunan.

“Pembelian pita cukai yang menjadi indikasi dari produksi pada bulan Desember [2025] dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tetapi pada bulan Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan yang harus dikejar di kisaran 6%.

Strategi Layer Cukai

Sebelumnya, di tengah tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menerbitkan aturan legalisasi rokok ilegal pada pekan ini. Legalisasi rokok ilegal itu dilakukan dengan penambahan layer cukai hasil tembakau alias CHT.

Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026) kemarin.

Adapun, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali (pekan ini) ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Industri Masih Menunggu

Di sisi lain, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto menunggu kepastian tarif cukai tembakau. Dia menuturkan wacana itu muncul ketika struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok. Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah situasi kondusif usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpang tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat. “Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan. “Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak."

Bisnis.com, MALANG — Tidak ada kepastian usaha pada sektor industri hasil tembakau (IHT) yang ditandai banyaknya aturan berupa a.l PP, Permenkes, PMK, dan BPOM, dan penambahan layer baru tarif rokok. Namun, pada saat yang sama penerimaan cukai dipatok naik terus per-tahunnya.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, mengatakan contoh yang paling mutakhir bahwa tidak ada kepastian usaha sektor IHT, yakni wacana terbitnya layer tarif baru untuk SKM golongan III, padahal struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok.

Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah kondusifitas usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpeng tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat.

“Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan.

“Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak dan cukai ke negara, namun tidak ada perlindungan dari pemerintah. Tidak ada kepastian usaha di sektor IHT,” ucapnya.

Karena itulah, dia menegaskan, dengan peran IHT dalam menyetor pendapatan negara, maka semestinya ada perlindungan dari negara sehingga dapat tetap eksis. Caranya, dengan adanya regulasi yang kondusif bagi usaha ini.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai IHT padat aturan ini dibuktikan dengan lebih dari 300 aturan yang terkait IHT. Adapun komposisi aturan sekitar 90% bersifat pembatasan (tobacco control), kemudian sekitar 9% terkait pajak dan cukai dan sekitar 1% terkait ekonomi dan kesejahteraan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sangat minim sekali aturan yang mengatur untuk perlindungan pasar agar lapangan kerja tetap terjaga.belum lagi ditambah berbagai peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterbitkan oleh pemerinatah daerah provisi maupun kabupaten/kota, di mana terdapat 595 peraturan di Tingkat daerah.

Data Kemenkes menyebut, aturan di Tingkat daerah tersebut terdiri dari 329 Perda di tigkat kab/kota, 260 Perbu/Perwali, dan terdapat 6 Perarturan Gubernur.

Menurut Joko, situasi ini juga diperparah dengan berbagai aturan non fiskal yang sangat membelenggu, misalnya PP 28/2024 tentang peraturan pelaksana UU 23/2023 tentang Kesehatan, bagian XXI tentang Zat Adiktif dan kemudian diturunkan ke bebrapa pasal yang mengatur dari ketentuan produksi, importasi, pengedaran produk tembakau, kemasan, iklan, promosi, sponsorship, sampai dengan pembatasan tanggung jawan CSR pabrikan rokok.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa berdasarkan kalkulasi, kerugian ekonomi yang berpotensi ditimbulkan akibat penerapan PP tersebut dapat mencapai Rp103 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari proyeksi dampak hilangnya nilai ekonomi, yakni mencapai Rp79,06 triliun, kemudian aturan pemajangan produk berkontribusi terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp19,63 triliun dan aturan pembatasan iklan IHT berdampak terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp 4,39 triliun.

Kondisi ini akan berdampak pada kehilangan nilai ekonomi yang besar jika dikaitkan dengan keberlansungan pendapatan tenaga kerja pada linkage sektor ekonomi di IHT, diantaranya sekitar 1,2 juta petani tembangkau dan cengkeh, sekitar 4,8 juta tenaga kerja yang terdapat dirantai pasok IHT (distribusi, buruh linting, toko kelontong/UMKM).

Dia menegaskan pula, PP 28/2024 tersebut diatur secara lebih teknis di permenkes maupun aturan turunan lainnya seperti Peraturan 18/ 2025 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Dan Rokok Elektronik.

Sitauasi ini, kata dia, tentu akan semakin memberat iklim usaha sektor IHT. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dapat meninjau ulang PP 28/2024 dan aturan turunanya karena penerapan kebijakan tersebut dinilai akan terus mengancam kepastian usaha dan kelangsungan hidup ekosistem pertembakauan dalam negeri.

Padahal, menurutnya, pemerintah masih sangat memvetuhan penerimaan yang besar dari sektor IHT ini melalui pajak dan cukai. Kontribusi IHT pada penerimaan negara masih belum dapat tergantikan, bahkan dividen BUMN-pun tak akan mampu menggantikan setoran pajak dan cukai IHT yang rata-rata mencapai Rp200 triliun tiap tahunnya atau berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan APBN.

Karena itulah, dia menilai, sebaiknya pemerintah turut menjaga iklim yang kondusif dengan tidak menambah berbagai aturan ataupun kebijakan baru yang membuat gaduh, seperti rencana penambahan layer tarif cukai. Situasi tersebut sebagai dampak dari mandegnya pemrintah dalam menyelesaika roadmap pengembangan IHT ke depan, sehingga hal ini semakin menambah ketidakpastian keberlangsungan IHT.

Perlindungan pasar dari serangan rokok illegal pun masih terbatas dan kurang efektif menumpas rokok ilegal, padahal ini kunci meningkatkan penerimaan cukai IHT, bukan dengan menambah layer cukai untuk mengadopsi rokok illegal masuk ranah legal. Dari sisi pemangku kebijakan maupun pelaku usaha, strutur layer cukai saat ini sudah sangat pas dengan situasi saat ini.

"Sekali lagi, pemerintah melalui kemenkeu perlu mengakaji ulang terkait penambahan layer tarif cukai dan berbagai aturan yang destruktif bagi iklim usaha IHT. Pemerintah jangan setengah hati, berharap setoran cukai meningkat tetapi IHT-nya ditekan dengan berbagai aturan yang memberatkan,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)