Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan mobil baru masih mendominasi portofolio industri multifinance. Kendati di balik dominasi tersebut, tekanan terhadap daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pembiayaan otomotif masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pembiayaan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk pembiayaan mobil bekas yang memberikan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meski begitu, Agusman berujar pada Februari 2026 bahwa penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil baru lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan mobil bekas.

“Pada Februari 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat baru mencapai Rp143,28 triliun dengan porsi 26,47% dari total penyaluran industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat bekas mencapai Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32% dari total penyaluran industri multifinance.

Secara keseluruhan, Agusman mengemukakan bahwa di tengah dinamika perekonomian, perusahaan pembiayaan tetap menargetkan pertumbuhan dengan pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

“Sejalan dengan upaya menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri,” sebut dia.

Sebab itu, OJK menilai tantangan yang perlu diwaspadai industri multifinance antara lain dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi permintaan dan kualitas pembiayaan.

“Untuk itu, perusahaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menjaga pelindungan konsumen,” tegas Agusman.

Dinamika Daya Beli Masyarakat

PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengungkapkan bahwa dinamika daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam penyaluran pembiayaan mobil baru pada 2026.

Direktur/Plt. Direktur Utama MUF Dapot Parasian S. Sinaga menyebut perubahan preferensi konsumen dan ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi sentimen pasar sebagai tantangan lainnya.

“Untuk menghadapinya, MUF terus menyesuaikan strategi pemasaran, memperkuat kualitas analisis kredit, dan menjaga fleksibilitas produk pembiayaan sesuai kebutuhan pasar,” katanya kepadaBisnis, Senin (20/4/2026).

Dapot menjelaskan, preferensi debitur saat ini cenderung mengarah pada kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan efisiensi penggunaan sehari-hari. Selain itu, minat terhadap kendaraan listrik juga mulai menunjukkan peningkatan.

Adapun dari sisi tenor, mayoritas nasabah masih memilih jangka waktu pembiayaan menengah hingga panjang agar cicilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Dapot meneruskan, hingga Maret 2026, pembiayaan mobil baru MUF tumbuh 12,35% YoY. Segmen ini masih menjadi kontributor utama dengan porsi 59,4% terhadap total portofolio pembiayaan MUF.

“MUF terus memperkuat sinergi dengandealerdanshowroomrekanan, memperluas penetrasi pasar melalui ekosistem Mandiri Group, serta menghadirkan program pembiayaan yang kompetitif sesuai kebutuhan nasabah,” ucapnya.

Di sisi lain, imbuh dia, perusahaan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar pertumbuhan tetap sehat. Adapun, wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap portofolio mobil baru MUF saat ini masih berasal dari Jabodetabek, diikuti oleh wilayah Sulawesi dan Papua.

“Ke depan, MUF akan terus mengembangkan potensi pasar di kawasan Indonesia Timur seiring dengan penguatan jaringan yang telah dilakukan, termasuk optimalisasi kantor cabang yang sudah beroperasi,” tegasnya.

Senada, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance menilai daya beli masyarakat yang masih bervariasi menjadi tantangan dalam menyalurkan pembiayaan mobil baru pada awal 2026.

Selain itu, persaingan yang semakin ketat di industri pembiayaan dan dinamika suku bunga turut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Untuk mengantisipasinya, Clipan Finance menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

“Menghadirkan produk kredit yang adaptif dan berdaya saing, serta mempererat sinergi dengan dealer dan mitra strategis untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026)

Kendati begitu, Harjanto menekankan bahwa tren pembiayaan mobil baru di perusahaannya menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didukung oleh permintaan sektor otomotif yang masih solid.

“Segmen ini tetap menjadi kontributor utama dalam total portofolio perusahaan dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya,” tegasnya.

Adapun, lanjutnya, untuk mendongkrak pembiayaan mobil baru pada awal 2026, Clipan Finance menguatkan kemitraan dengan dealer dan ATPM, mengembangkan skema kredit yang kompetitif dan fleksibel, hingga pemanfaatan berbagai kanal distribusi, termasuk pameran otomotif.

“Digitalisasi proses pembiayaan juga terus difokuskan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio melalui penerapan manajemen risiko yangprudent,” kata Harjanto.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar penjualan mobil pada Januari dan Februari 2026 masih cukup bagus. Berbeda dengan Maret 2026 yang mengalami penurunan.

“Jadi memang masih belum bisa [dikatakan terus bertumbuh] dan ya masih mirip-mirip lah dengan tahun lalu, tapi ya mungkin turunnya lebih kecil ya, seberapa saya belum dapat datanya. Namun yang pasti, sepengetahuan saya penjualannya mungkin tidak sebaik dengan event tahun lalu, tapi diharapkan bisa sama dengan tahun ini kan, secara total sampai akhir tahun,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, Suwandi melihat penurunan penjualan mobil yang terjadi pada Maret 2026 tidak lepas dari jumlah hari kerja yang hanya sekitar 15 hari karena ada liburan panjang.

“Tapi ya diusahakan pasti Gaikindo pada saat prediksinya kan masih memprediksi jika memungkinkan bisa jualan sama dengan tahun lalu, 2025,” ucapnya.

Dia turut menekankan bahwa pembiayaan otomotif masih tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi industri multifinance. Kendati begitu, Suwandi juga tak menampik saat ini ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi industri.

“Kan masih banyak gonjang-ganjing ya, terkait dengan geopolitik, terkait dengan daya beli, yang memang pemerintah sedang berusaha untuk menggiatkan perekonomian dalam negeri,” pungkas Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2026), untuk membahas kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Teddy menyatakan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga, meski pemerintah tetap mewaspadai potensi dampak eksternal.
“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan sejumlah skenario kebijakan yang difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat serta pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan digitalisasi pemerintahan atau govtech.

“Penguatan digitalisasi pemerintahan menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas kebijakan, termasuk dalam menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat,” kata Teddy.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menguji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi. Program tersebut direncanakan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota guna meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Menurutnya, digitalisasi bansos diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah melihat peluang untuk menarik arus investasi dari luar negeri, khususnya kawasan Timur Tengah. Upaya ini akan didukung percepatan pembentukan Indonesia Financial Center sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya tarik investasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah fluktuasi harga minyak global yang kembali menguji ketahanan fiskal, pemerintah memilih jalan tengah: menahan harga bahan bakar bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat, sembari secara bertahap menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar.

Di balik keputusan itu, tersimpan kalkulasi yang lebih dalam—soal stabilitas APBN, tekanan inflasi, hingga arah besar transisi energi Indonesia.

Ketika ketegangan geopolitik kembali memanas di kawasan Timur Tengah dan berdampak langsung pada harga minyak dunia, Indonesia menghadapi dilema klasik: melindungi masyarakat atau menjaga disiplin fiskal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun ini.

Meskipun belakangan harga minyak dunia melonjak di kisaran US$100 per barel, tetapi Bahlil mengatakan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) masih terkendali.

Bahlil mengungkapkan, rata-rata ICP sejak Januari 2026 hingga pertengahan April 2026 masih berada di bawah US$77 per barel sehingga ruang fiskal pemerintah masih cukup terjaga.

“Sekarang harga rata-rata ICP tidak lebih dari US$77. Jadi kita baru naik sekitar US$7,” ujar Bahlil usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).

Dia pun optimistis APBN masih mampu menahan beban kenaikan harga BBM subsidi bila ICP melonjak sampai dengan US$100 per barel.

"Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun. Ini tergantung harga ICP, tapi kalau sampai US$100 masih aman dalam APBN,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Patijaya menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat fluktuasi harga minyak dunia tidak akan berlangsung lama seiring tren harga global yang mulai menuju keseimbangan baru.

Menurutnya, harga minyak yang sempat naik kini menunjukkan tren penurunan dan diperkirakan berada pada kisaran US$80–US$90 per barel untuk jenis WTI maupun Brent.

“Memang pada minggu-minggu tertentu kemarin itu cukup tinggi, tetapi secara rata-rata year to date dari 1 Januari sampai minggu kemarin, itu baru sekitar 77 atau 78 untuk rata-rata ICP,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menilai kebijakan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite tetap stabil hingga akhir 2026 merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, keputusan tersebut sudah tepat karena tidak semua jenis BBM membebani APBN.

Selain itu, Bambang menilai percepatan diversifikasi energi melalui pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan program biodiesel menjadi strategi penting mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Diversifikasi energi ini masuk akal dan bisa dikerjakan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Diversifikasi Energi Paling Realistis Redam Beban BBM

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara menilai percepatan diversifikasi energi menjadi langkah paling realistis untuk mengurangi tekanan fiskal akibat tingginya harga energi global.

Menurutnya, ketergantungan terhadap BBM perlu segera dikurangi, terutama di daerah yang masih menggunakan generator diesel untuk pembangkit listrik.

“Ketergantungan beberapa desa dengan pembangkit generator diesel itu harus digantikan oleh panel surya. Karena kalau terus mempertahankan BBM, ini berat bagi fiskal,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Bhima juga mengingatkan bahwa tekanan harga energi tidak hanya dipengaruhi harga, tetapi juga keterbatasan pasokan di tengah persaingan antarnegara.

“Bukan cuma harga, tapi juga keterbatasan pasokan. Negara maju berani membeli lebih mahal untuk mengamankan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Dia menilai harga BBM domestik yang masih di bawah harga keekonomian juga berpotensi menekan ruang fiskal apabila selisih dengan harga global terus melebar.

Dia menilai apabila harga global bertahan jauh di atas asumsi, misalnya dengan selisih US$20–US$30 dari ICP, kondisi tersebut tidak akan dapat bertahan lama karena ruang fiskal semakin terbatas.

Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan mendorong pelaku industri beralih ke BBM subsidi. Menurutnya, perbedaan harga yang terlalu jauh berpotensi membuat pelaku industri bergeser menggunakan solar subsidi, terutama di sektor alat berat, perkebunan, dan pertambangan.

Bhima pun menegaskan bahwa solusi jangka panjang bukan menambah pasokan energi fosil, melainkan mengurangi konsumsi BBM melalui diversifikasi energi.
“Kalau terjebak pada ketergantungan BBM fosil, solusinya bukan mencari pasokan baru, tapi mereduksi konsumsinya. Di pembangkitan juga harus ada pengurangan,” pungkasnya.

Dampak BBM Nonsubsidi ke Inflasi Terbatas

Dari sisi makroekonomi, dampak kenaikan BBM nonsubsidi dinilai relatif terbatas. Chief Economist BRI Danareksa Sekuritas, Helmy Kristanto, menyatakan meskipun BBM nonsubsidi mencakup 44% konsumsi BBM, pengaruhnya terhadap inflasi relatif kecil karena produk yang naik dikonsumsi kelompok berpendapatan tinggi.

“Produk yang naik paling tajam, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, dikonsumsi segmen berpendapatan lebih tinggi dengan efek rambatan harga yang lebih lemah."

Dia menambahkan bahwa dampak inflasi dari BBM kelas atas relatif kecil. Menurutnya, tekanan inflasi dari kenaikan harga BBM nonsubsidi relatif terbatas dan hanya bekerja di sisi marjinal, bukan menjadi pendorong utama inflasi keseluruhan.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi sudah tepat karena mengikuti mekanisme pasar.

“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi.”

Dia juga menilai dampak kenaikan tersebut terhadap masyarakat tidak akan signifikan. Menurutnya, konsumen BBM nonsubsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna Pertalite dan solar. Selain itu, BBM nonsubsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok.

Dia menambahkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dinilai tidak akan memicu inflasi besar selama harga BBM subsidi tetap ditahan pemerintah.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat.”

Senada, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Manado, Robert Winerungan, menilai BBM nonsubsidi umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi.

Dia juga mengusulkan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi.”

JAKARTA, KOMPAS.com- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mempengaruhi margin emiten transportasi dan manufaktur.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan pilihan yang sulit dihindari pemerintah, di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

Menurutnya, pergerakan harga energi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan pasokan, tetapi juga risiko geopolitik Timur Tengah, khususnya terkait jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.

Selat Hormuz memiliki peran vital bagi perdagangan energi dunia, karena lebih dari 20 persen distribusi minyak global melewati jalur tersebut.

Dalam situasi konflik, langkah buka-tutup jalur distribusi menjadi hal yang wajar, sehingga menciptakan ketidakpastian pasokan di pasar global.

Dalam konteks itu, penyesuaian harga BBM di dalam negeri merupakan respons terhadap tekanan eksternal.

Pasar pada dasarnya telah mengantisipasi risiko tersebut.

“Dari sisi makro dan sentimen pasar memang kenaikan BBM nonsubsidi ini harus dilakukan karena adanya kenaikan harga minyak global. Kalau dinamika selat Hormuz kan memang terjadi pembukaan jalur atau penutupan jalur kan,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Dampak Kenaikan BBM ke Emiten

Nafan memandang dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap emiten di bidang transportasi, logistik, dan manufaktur berbasis energi tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada struktur biaya dan kebijakan yang menyertainya.

Jika terdapat skema subsidi atau perlakuan harga khusus untuk sektor-sektor tertentu, maka tekanan terhadap biaya operasional masih dapat diredam, sehingga kenaikan harga energi tidak sepenuhnya langsung diterjemahkan menjadi penurunan margin.

“Kalau misalkan terdapat subsidi, misalnya untuk emiten berbasis transportasi dan logistik dan manufaktur, tentunya masih bisa menekan cost structure. Bisa menekan cost-nya,” paparnya.

Ia menilai sektor transportasi dan logistik tertentu masih memiliki ruang efisiensi karena sebagian aktivitasnya menggunakan BBM bersubsidi, terutama yang berkaitan dengan distribusi kebutuhan pokok.

Hal itu menjadi upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen agar tidak terjadi lonjakan inflasi yang lebih luas.

Untuk industri, harga BBM yang digunakan kerap mengikuti dinamika pasar, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi global dibandingkan dengan sektor yang masih mendapat perlindungan subsidi.

“Bagi energi kan sedang tinggi permintaan naik, permintaan tinggi tapi harganya naik masalahnya. Cuma kalau misalnya untuk BBM buat industri biasanya si beda lagi kan harganya, bisa jadi yang mengikuti dinamika market, tentunya juga berdampak kejadian ini kan bisa menekan harga emiten di sektor tersebut,” sebut Nafan.

Namun secara keseluruhan, kenaikan biaya energi tetap berpotensi menekan kinerja emiten di sektor-sektor tersebut, baik melalui peningkatan biaya langsung maupun dampak tidak langsung terhadap permintaan.

Sebaliknya, sektor energi justru berada dalam posisi yang lebih diuntungkan karena kenaikan harga komoditas memberikan ruang peningkatan pendapatan.

Meski demikian, efektivitas dampak positif ini tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, karena jika konsumsi melemah, maka tekanan terhadap kinerja emiten juga akan semakin besar.

Dalam beberapa waktu terakhir, emiten-emiten yang berbasis konsumsi domestik menunjukkan tren penurunan harga atau downtrend, yang sejalan dengan melemahnya permintaan di pasar.

Nafan memandang dinaikkan itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari daya beli masyarakat yang cenderung stagnan sejak pandemi Covid-19.

Kelas menengah, yang menjadi penopang konsumsi, juga belum sepenuhnya pulih, bahkan menunjukkan kecenderungan menurun.

Akibatnya, pertumbuhan konsumsi menjadi terbatas, sehingga kinerja emiten ritel dan konsumsi ikut tertekan.

Dalam situasi ini, pasar sudah lebih dulu mengantisipasi risiko pelemahan melalui koreksi harga saham di sektor terkait.

Lebih jauh, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, saat biaya energi yang meningkat, kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai dilirik sebagai alternatif, terutama oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.

Kelompok pengguna BBM dengan oktan tinggi seperti Pertamax Turbo atau Pertamina Dex memiliki kecenderungan lebih besar untuk beralih ke kendaraan listrik.

Menurutnya, peralihan ini didorong oleh pertimbangan efisiensi biaya jangka panjang di tengah tren kenaikan harga energi. “Untuk kelompok menengah ke atas yang biasa mengkonsumsi Pertamax Turbo atau Pertamina Dex ya ada kecenderungan memang beralih ke mobil listrik atau EV,” ungkap Bhima kepada Kompas.com.

Namun, situasinya berbeda bagi kelompok menengah yang masih cenderung menahan keputusan untuk beralih.

Keraguan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, salah satunya gangguan rantai pasok global yang turut berdampak pada industri kendaraan listrik.

Ketidakpastian di jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz ikut mempengaruhi ketersediaan komponen dan biaya produksi EV. Akibatnya, harga jual kendaraan listrik juga mengalami penyesuaian, sehingga belum sepenuhnya menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi sebagian masyarakat.

“Tapi untuk yang kelompok menengah masih menimbang-nimbang gitu ya kenapa? Karena efek dari gangguan produksi dan juga rantai pasok di selat hormuz itu berpengaruh juga terhadap komponen dan juga biaya produksi bagi EV, harga jual EV-nya juga mengalami penyesuaian ya,” sebutnya.

Selain itu, faktor kebijakan juga menjadi pertimbangan penting. Berkurangnya insentif kendaraan listrik yang direncanakan pada 2026 membuat daya tarik EV bagi kelas menengah menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

“Kemudian juga mempertimbangkan insentif-insentif EV, kan yang banyak berkurang di 2026 ini Jadi memang setiap kelompok masyarakat itu akan memiliki perilaku konsumsi terhadap EV yang berbeda-beda,” lanjut Bhima.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan keputusan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan tepat dalam mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian. BBM nonsubsidi memang tidak didesain untuk ditahan karena dapat meningkatkan beban fiskal.

"Kendati agak terlambat, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai 18 April 2026," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (19/4/2026).

Fahmy menyampaikan kenaikan harga BBM nonsubsidi kali ini cukup tinggi, tetapi diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan. Alasannya, jumlah konsumen BBM nonsubsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat.

"Kenaikan harga BBM nonsubsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Green Pertamax juga amat strategis," ucap Fahmy.

Pasalnya, lanjut Fahmy, jumlah konsumen kedua BBM itu relatif lebih besar ketimbang tiga BBM nonsubsidi lainnya. Hal ini dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat jika harganya dinaikkan.

"Selain itu, kalau harga BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, sedangkan harga BBM Pertalite tidak dinaikkan, akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan membengkakkan subsidi BBM," sambung Fahmy.

Ia mengatakan pemerintah juga memberikan jaminan bahwa BBM subsidi, Pertalite dan Solar, tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026. Dia menilai jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying.

Namun, lanjut Fahmy, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat berisiko mengecewakan konsumen jika tolok ukur itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi pemberian harapan palsu (PHP). Pasalnya, ucap Fahmy, eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksi (unpredictable) kapan berakhir.

"Jaminan itu akan lebih efektif kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi sehingga masyarakat tidak kecewa karena PHP," kata Fahmy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga energi nonsubsidi dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat laju konsumsi domestik dalam beberapa kuartal ke depan.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Badiul Hadi, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) RON tinggi yang dalam beberapa periode mencapai 30 sampai 40 persen serta LPG 12 kg yang naik sekitar Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per tabung tidak hanya berdampak pada konsumen langsung.

Menurut dia, lonjakan harga energi juga mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi secara luas.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Ilustrasi BBM Pertamina di SPBU.

Dengan struktur biaya logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 14 sampai 17 persen dari produk domestik bruto (PDB), tekanan tersebut berpotensi cepat merambat menjadi inflasi dorongan biaya.

“Secara empiris, kenaikan harga energi 10 sampai 20 persen dapat menambah inflasi sekitar 0,2 hingga 0,5 persen poin dalam 1 sampai 2 kuartal,” ujar Badiul kepada Kontan, Minggu (19/4/2026).

Menurut Badiul, dampak terhadap daya beli terutama dirasakan oleh 40 persen rumah tangga terbawah.

Meski tidak langsung turun drastis, daya beli kelompok ini diperkirakan tergerus sekitar 1 sampai 2 persen secara riil akibat kenaikan harga kebutuhan dasar yang bersifat berantai.

Badiul menjelaskan, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53 sampai 55 persen terhadap PDB sangat sensitif terhadap tekanan harga.

Kenaikan energi nonsubsidi memicu tekanan berlapis, mulai dari peningkatan ekspektasi inflasi, penurunan margin usaha, hingga pergeseran pola belanja masyarakat dari non esensial ke kebutuhan pokok.

SHUTTERSTOCK/BAGUS UPC Rincian harga BBM wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, per 1 Maret 2026.

Alhasil, bukan kontraksi tajam yang terjadi, melainkan perlambatan bertahap. Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga berpotensi melambat sekitar 0,1 sampai 0,3 persen poin, sehingga menahan pertumbuhan ekonomi di kisaran bawah target, yakni sekitar 4,8 sampai 5,1 persen.

“Artinya, kualitas pertumbuhan ekonomi menurun. Ekonomi tetap tumbuh, tetapi dengan daya dorong yang melemah, terutama di sektor informal dan UMKM,” jelasnya.

Dari sisi kebijakan, Badiul menilai pemerintah tidak cukup hanya menahan harga BBM subsidi. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial yang lebih adaptif bagi kelompok rentan, dengan estimasi tambahan anggaran sekitar Rp 20 triliun sampai Rp 30 triliun untuk menjaga daya beli 40 persen masyarakat terbawah.

Selain itu, pengendalian jalur transmisi inflasi melalui stabilisasi biaya logistik dan distribusi, serta menjaga harga pangan strategis juga menjadi kunci. Perbaikan tata kelola subsidi dinilai penting untuk mencegah peralihan konsumsi yang dapat membebani fiskal.

Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, strategi yang dapat ditempuh antara lain efisiensi energi dan rantai pasok, serta penyesuaian harga secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak pada konsumen.

“Tanpa kombinasi langkah tersebut, tekanan biaya berisiko berubah menjadi pelemahan ekonomi yang lebih dalam dan berkepanjangan,” imbuhnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga tiga produk BBM nonsubsidi mulai 18 April 2026 pukul 00.01 WIB. Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp 19.850 per liter, Dexlite menjadi Rp 24.150 per liter, dan Dex menjadi Rp 24.450 per liter.

Adapun harga Pertamax (RON 92) tetap di level Rp 12.600 per liter, sementara Pertamax Green 95 juga tidak berubah, yakni Rp 12.900 per liter. (Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Lonjakan BBM Nonsubsidi Berpotensi Picu Inflasi, Daya Beli Bisa Tergerus

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan nama PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) menjadi PT MDS Retailing Tbk dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas arah bisnis perusahaan di tengah persaingan industri ritel yang semakin dinamis.

Keputusan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 April 2026, dengan dukungan mayoritas pemegang saham.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai perubahan nama ini bukan sekadar rebranding, tetapi mencerminkan transformasi identitas dan arah bisnis perusahaan ke depan.

SHUTTERSTOCK/FEYLITE Ilustrasi saham.

“Perubahan dari Matahari menjadi MDS Retailing menunjukkan adanya ambisi untuk bergerak lebih luas, tidak hanya terbatas pada format department store, tetapi juga memperkuat penetrasi ke segmen lifestyle,” ujar Nafan kepada Kompas.com, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, penggunaan kata “Retailing” menandakan strategi perusahaan untuk memperdalam spesialisasi pada produk-produk gaya hidup, termasuk fashion dengan segmentasi yang lebih detail dan terarah.

Langkah ini juga dinilai penting untuk menghadapi tekanan dari perkembangan e-commerce yang semakin agresif.

Dari sisi kinerja, Nafan melihat prospek saham LPPF masih cukup menarik, terutama dari potensi dividen.

“Dividend yield-nya berpotensi mencapai dua digit, sekitar 12 hingga 13 persen, ini jelas lebih tinggi dibandingkan bunga deposito perbankan saat ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, momentum musiman seperti Idul Fitri yang jatuh pada Maret turut menjadi penopang kinerja pada kuartal pertama 2026, terutama dari sisi penjualan yang meningkat.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Selain itu, langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan, termasuk rasionalisasi gerai yang kurang produktif, juga diharapkan dapat menjaga margin laba dalam jangka panjang.

Meski demikian, Nafan mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait daya beli masyarakat.

Tekanan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp 17.000 per dollar AS serta inflasi yang mendekati batas atas target Bank Indonesia berpotensi memengaruhi konsumsi domestik.

“Kalau daya beli melemah, tentu akan berdampak pada kinerja ritel. Karena itu, efisiensi menjadi kunci agar perusahaan tetap sustainable ke depan,” katanya.

Prospek sektor ritela

Secara umum, sektor ritel masih menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan indeks penjualan riil di kisaran 5,7 hingga 6,5 persen.

Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana emiten mampu menjaga momentum di tengah normalisasi konsumsi pasca-Lebaran.

Nafan menilai angka tersebut menjadi sinyal positif bagi pelaku industri ritel, meski tantangan ke depan tetap besar.

“Indeks penjualan riil di kisaran 5,7 sampai 6,5 persen ini menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Tantangannya adalah bagaimana emiten bisa menjaga momentum di tengah normalisasi konsumsi pasca-Lebaran,” ujarnya.

Menurut Nafan, sejumlah emiten ritel masih melakukan ekspansi bisnis untuk mendorong pertumbuhan, seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Midi Utama Indonesia Tbk.

Di sisi lain, potensi kenaikan upah riil pada semester kedua tahun ini diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat sehingga volume penjualan tetap terjaga.

Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi penyesuaian harga yang bisa menahan laju konsumsi.

Selain itu, tidak semua emiten berada dalam posisi yang sama.

Beberapa perusahaan dinilai masih menghadapi tantangan efisiensi operasional. “Untuk emiten seperti ACES atau MAPI, masih ada isu efisiensi. Tapi MAPI relatif lebih resilient karena menyasar segmen menengah ke atas,” jelasnya.

Sementara itu, emiten yang menyasar segmen menengah ke bawah seperti PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dinilai lebih rentan terhadap tekanan daya beli masyarakat.

Selain itu, risiko dari perubahan pola belanja ke arah omnichannel juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku ritel konvensional.

Nafan juga menyoroti faktor eksternal yang turut memengaruhi sektor ini, seperti inflasi yang masih mendekati batas atas target Bank Indonesia serta suku bunga yang berpotensi bertahan tinggi dalam jangka waktu lebih lama.

“Kalau ke depan ada pelonggaran kebijakan moneter, itu bisa menjadi katalis positif untuk meningkatkan daya beli. Tapi untuk saat ini, sektor ritel masih harus berhati-hati,” tegasnya.

Pada penutupan perdagangan Jumat (17/4/2026), harga saham LPPF naik 1,3 persen ke level Rp 1.950 per saham.

Dalam sepekan terakhir saham LPPF telah menguat 2,9 persen.

Sementara itu, dalam setahun terakhir harga saham telah melesat 11,1 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha semakin tertekan pada tiga bulan pertama 2026. Pada saat yang sama, industri manufaktur yang ekspansi justru tak serap tenaga kerja. Pelaku usaha pun mengharapkan intervensi nyata dari pemerintah.

Tekanan dunia usaha tercermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) terbaru dari Bank Indonesia. SKDU Bank Indonesia menunjukkan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 10,11% pada kuartal I/2026, lebih rendah dari 10,61% pada kuartal IV/2025.

Bahkan, apabila dilihat data historis lebih jauh, ini menjadi perlambatan ketiga beruntun dalam tiga kuartal terakhir.

*Data prakiraan
Sumber: Bank Indonesia

Kabar baiknya, industri manufaktur masih mengalami ekspansi (>50%). Prompt Manufacturing Index (PMI) dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kinerja manufaktur ekspansi di level 52,03% pada kuartal I/2026, bahkan naik dari periode sebelumnya sebesar 51,86%.

Hanya saja, peningkatan produksi ternyata tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja. PMI Bank Indonesia menunjukkan indeks jumlah tenaga kerja masih berada di zona kontraksi dengan indeks 48,76% pada kuartal I/2026.

Bahkan, jika ditarik ke belakang maka tampak indeks jumlah tenaga kerja selalu berada di zona kontraksi (<50%) sejak kuartal II/2025.

*Data prakiraan
Sumber: Bank Indonesia

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil SKDU Bank Indonesia, yang menunjukkan kegiatan usaha industri pengolahan terindikasi meningkat: SBT kegiatan usaha industri pengolahan mencapai 1,46% pada atau lebih tinggi dari 1,18% pada kuartal I/2026, lebih tinggi dari 1,18% pada kuartal IV/2025.

Hanya saja dari sisi ketenagakerjaan, tingkat penggunaan tenaga kerja industri pengolahan pada justru memburuk dan berada di fase kontraksi, dengan SBT sebesar -0,47% (lebih rendah dari periode sebelumnya di -0,34%).

Kombinasi Tekanan

Pelaku usaha hingga ekonom melihat fenomena tekanan dunia usaha pada kuartal I/2026 ini merupakan kombinasi sejumlah faktor, antara lain daya beli masyarakat yang belum pulih hingga tekanan eksternal dari ketidakpastian global.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyoroti pelemahan kegiatan usaha pada kuartal I/2026, padahal ada momen perayaan hari besar keagamaan seperti Imlek hingga Lebaran serta musim panen. Apalagi, pelemahan tersebut melanjutkan tren yang terjadi dalam dua kuartal sebelumnya.

“Ini memberi sinyal bahwa mesin pertumbuhan di level usaha memang masih hidup tetapi, tenaganya tidak sekuat sebelumnya,” jelas Josua kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pelemahan tersebut merupakan kombinasi dari empat perkembangan.Pertama, kualitas permintaan domestik belum merata: meski konsumsi awal tahun masih cukup baik, namun daya beli rumah tangga kelas menengah bawah masih tertahan sehingga tidak semua sektor menikmati permintaan yang kuat.

Kedua, korporasi masih sangat berhati-hati dalam ekspansi. Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi ketika tingkat penjualan relatif stagnan dan lebih banyak memanfaatkan dana internal daripada menambah pembiayaan baru.

Ketiga, ketidakpastian global masih tinggi, baik dari sisi geopolitik, perang dagang, maupun tekanan rantai pasok. Akibatnya, keyakinan usaha cenderung menurun dan perusahaan lebih defensif dalam mengambil keputusan.

Keempat, yang menurut Josua menjadi poin penting, yaitu perlambatan kegiatan usaha bukan terutama karena akses pembiayaan yang macet. Dia mencontohkan, SKDU memperlihatkan pelaku usaha menilai akses kredit perbankan lebih mudah pada kuartal I/2026, sementara kapasitas produksi terpakai juga meningkat.

“Jadi masalah utamanya lebih pada kehati-hatian dunia usaha, penjualan yang tidak sekuat harapan, penurunan likuiditas dan rentabilitas dibanding kuartal sebelumnya, serta kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional yang menekan margin,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia pun tidak heran apabila kinerja manufaktur masih ekspansi namun tidak menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ini, sambungnya, dunia usaha masih ekspansi, tetapi ekspansinya makin selektif, makin hati-hati, dan makin sensitif terhadap tekanan biaya serta ketidakpastian eksternal.

Dia mengambil contoh PMI manufaktur edisi Maret 2026 dari S&P yang menunjukkan bahwa justru terjadi penurunanoutputdan pesanan baru, disertai tekanan harga bahan baku dan gangguan pasokan akibat perang di Timur Tengah.

“Dalam situasi seperti itu, perusahaan cenderung memilih menahan rekrutmen dan memperketat biaya, meski secara triwulanan aktivitas produksi masih berada di zona ekspansi,” ungkapnya.

Dia pun menyimpulkan bahwa masalahnya tidak satu namun merupakan gabungan antara efisiensi perusahaan, kehati-hatian ekspansi, daya beli yang belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian eksternal yang kembali menekan kepercayaan pelaku usaha.

“Pesannya, ekonomi usaha Indonesia pada awal 2026 belum masuk fase kontraksi, tetapi kualitas ekspansinya sedang melemah. Produksi masih bisa tumbuh, namun tidak otomatis menciptakan pekerjaan. Kegiatan usaha masih meningkat, tetapi lajunya melambat karena permintaan belum merata, dunia usaha masih defensif, dan tekanan global kembali naik,” ungkap Josua.

Senada, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menekankan permasalahan dunia usaha ada banyak.

Dari sisi permintaan misalnya, daya beli belum benar-benar pulih. Dia melihat bahwa kelas menengah jumlahnya berkurang sekitar 10 juta orang sejak 2019 mulai terasa dampaknya ke permintaan.

Laporan Mandiri Institute memang menunjukkan bahwa kontribusi nilai konsumsi kelas menengah dan kelas menengah rentan terus menurun: dari 84% pada 2019 menjadi 81,2% pada 2025 alias turun 2,8 poin persentase.

Dari eksternal, sambungnya, tekanan juga belum reda: permintaan ekspor tidak sekuat sebelumnya, sementara biaya, terutama energi, mulai naik lagi sehingga pelaku usaha cenderung menahan diri.

Akibatnya, meski likuiditas di perbankan melimpah namun permintaan kredit justru melemah, pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau melambat dari bulan sebelumnya (9,96%).

Pada akhirnya, menurut Yusuf, ketidakpastian permintaan dari konsumen ke depannya belum membuat pelaku usaha yakin melakukan ekspansi dengan membuka lowongan baru. Ekspansi PMI, sambungnya, sekadar cerminan dari peningkatan produktivitas lewat efisiensi bukan ekspansi.

“Kalau dua rilis ini dibaca bareng, kesimpulannya cukup terang: ekonomi masih tumbuh, tapi dorongannya sempit. Produksi naik, tapi tidak menciptakan banyak pekerjaan. Dunia usaha tetap ekspansi, tapi dengan kehati-hatian tinggi,” ungkap Yusuf kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Perlu Intervensi Pemerintah

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengamini bahwa kombinasi lemahnya daya beli hingga tekanan eksternal membuat pelaku usaha mengambil sikapwait and seealias ragu-ragu melakukan ekspansi.

Sarman mengungkapkan bahwa Kadin selalu mendorong pemerintah agar mampu menjaga daya beli masyarakat. Dia pun berharap otoritas memperluas kebijakan yang selama ini dinilai sudah cukup mendorong daya beli masyarakat.

Dia mencontohkan program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan turut mendongkrak daya beli masyarakat di desa karena ikut terserap dalam proyek-proyek pembangunan seperti drainase hingga irigasi.

“Mungkin lebih diperluas lagi [program padat karya], tidak hanya di Kementerian PU atau Kementerian Perhubungan tapi juga kementerian lain,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Sarman turut mendorong pemberian program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan tetap waktu. Dia juga mengusulkan keberlanjutan program magang nasional.

Di samping itu, Kadin menilai tekanan eksternal dari ketidakpastian geopolitik global justru membuat mengubah pola konsumsi masyarakat. Menurut Sarman, kelas menengah akan cenderung menahan investasi seperti pembelian properti atau mobil di tengah ketidakpastian ekonomi.

Perilaku konsumen tersebut akhirnya juga mempengaruhi pelaku usaha: jika permintaan melemah maka dunia usaha juga cenderung ragu-ragu melakukan ekspansi.

Belum lagi perang di Timur Tengah mengganggu jalur logistik perdagangan global hingga menekan nilai tukar rupiah. Sarman mengungkapkan serangan rudal Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu telah menyebabkan gangguan suplai bahan baku pelaku usaha di Indonesia.

Masalahnya, gangguan rantai pasok dan pelemahan kurs rupiah pada akhirnya membuat harga produk semakin naik. Dunia usaha pun akan melakukan penyesuaian harga operasional, yang menyebabkan harga produk akhir di tingkat konsumen juga naik.

“Tentu ini juga menjadi psikologi bagi dunia usaha kita apakah nantinya dengan kenaikan itu akan mampu meningkatkan penjualan kan. Lagi-lagi ini berhubungan juga dengan daya beli masyarakat,” papar Sarman.

Oleh sebab itu, Kadin berharap pemerintah melakukan intervensi nyata lewat kebijakan agar produktivitas dunia usaha bisa tetap bertahan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap optimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) membidik segmen residensial untuk tetap memberikan kontributor utama terhadap penjualan tahun 2026.

Direktur MTLA Olivia Surodjo menegaskan perseroan menargetkan perbaikan kinerja, meskipun tantangan belum sepenuhnya mereda.

"Dinamika global seperti konflik geopolitik dan isu energi berpotensi mendorong kenaikan biaya konstruksi sekaligus menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat ruang pemulihan kinerja menjadi terbatas," kata Olivia kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dari sisi pendapatan, segmen residensial masih diharapkan menjadi kontributor utama. Sementara itu, pertumbuhan laba ditopang oleh kombinasi penjualan residensial dan peningkatan pendapatan berulang atau recurring income yang dinilai lebih stabil.

MTLA juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengerek kinerja tahun ini. Perseroan akan fokus pada peluncuran produk residensial yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek yang sudah berjalan, serta memperkuat kontribusi pendapatan berulang.

Selain itu, perusahaan juga meningkatkan pemasaran digital dan menjalin kolaborasi strategis guna memperluas jangkauan pasar.

Ke depan, Olivia menyebut segmen residensial masih menjadi andalan utama, dengan dukungan tambahan dari kinerja segmen hotel dan komersial yang relatif stabil.

Adapun, permintaan properti selama 2025 yang cenderung tidak merata turut menekan kinerja MTLA. Segmen menengah yang menjadi penopang utama kurang berdaya, sementara segmen atas menunjukkan sikap lebih selektif dalam berbelanja. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap penjualan perusahaan yang belum mampu tumbuh agresif.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta ketidakpastian global turut menahan daya beli masyarakat. Tekanan tersebut tidak hanya memengaruhi penjualan, tetapi juga merembet ke kinerja laba.

“Dampaknya juga terlihat pada laba, meskipun tetap dijaga melalui strategi selektif dan pengelolaan yang hati-hati dan terukur,” uja Olivia.

Berdasarkan laporan keuangan Metropolitan Land yang berakhir pada 31 Desember 2025, pendapatan MTLA tercatat Rp1,78 triliun atau turun 11,89% dari Rp2,02 triliun pada 2024.

Sejalan dengan penurunan pendapatan tersebut, MTLA mengantongi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp412,93 miliar di 2025 yang juga turun 12% secara tahunan dari Rp469,25 miliar pada 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu anggaran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun 2026.

Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja di sektor padat karya yang rentan terdampak dinamika ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan pagu insentif pada tahun depan meningkat mendekati Rp 500 miliar.

KOMPAS.com/Hanifah Salsabila Ilustrasi pekerja komuter Jakarta. Penumpang KRL di Stasiun Manggarai.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi sebelumnya yang belum sepenuhnya terserap.

“Kami punya pagu hampir Rp 400 miliar yang tidak terpakai sepenuhnya. Jadi, tidak 100 persen terpakai. Akhirnya, karena banyak juga yang meminta, kami lakukan lagi di tahun 2026 ini pagunya menjadi hampir Rp 500 miliar,” ujar Inge, dikutip Jumat (17/4/2026).

Upaya menjaga daya beli masyarakat

Kenaikan pagu anggaran ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, daya beli masyarakat menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Melalui insentif PPh 21 DTP, pemerintah menanggung pajak penghasilan karyawan tertentu.

Dengan demikian, pekerja menerima tambahan penghasilan yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak.

Skema ini secara sederhana berarti gaji yang diterima pekerja menjadi lebih besar karena potongan pajak ditanggung oleh pemerintah.

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belanja masyarakat.

Inge menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga membantu dunia usaha, khususnya sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Fokus pada sektor industri padat karya

Insentif PPh 21 DTP difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki karakteristik padat karya, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, serta industri kulit dan barang dari kulit.

Selain itu, sektor pariwisata juga termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, terdapat 133 klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam program insentif tersebut.

Sektor-sektor ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga stabilitasnya penting untuk menjaga kondisi sosial dan ekonomi.

Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap perusahaan di sektor-sektor tersebut dapat tetap bertahan dan menjaga operasionalnya, termasuk mempertahankan tenaga kerja yang ada.

Kriteria penerima insentif pajak PPh 21

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria agar insentif ini tepat sasaran. Insentif diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan.

Sementara itu, untuk pekerja tidak tetap, terdapat batasan tambahan, yaitu upah harian maksimal Rp 500.000 atau setara Rp 10 juta per bulan.

Melalui batasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa insentif benar-benar dinikmati oleh kelompok pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah, yang cenderung lebih terdampak oleh tekanan ekonomi.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Berlaku sepanjang 2026

Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025. Insentif PPh 21 DTP berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama pemberian insentif adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilisasi ekonomi dan sosial.

Dengan cakupan waktu satu tahun penuh, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih konsisten terhadap konsumsi rumah tangga.

Alasan perpanjangan dan penambahan anggaran

Salah satu alasan pemerintah memperpanjang sekaligus menambah anggaran insentif adalah karena pada periode sebelumnya belum seluruh pelaku usaha mengetahui atau memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Karena memang kemarin belum terinformasikan secara luas ke seluruh pelaku usaha, maka kebijakan ini diperpanjang di 2026,” kata Inge.

Artinya, selain meningkatkan nilai anggaran, pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan informasi agar lebih banyak perusahaan dan pekerja yang bisa memanfaatkan fasilitas ini.

Tingkat serapan yang belum maksimal pada periode sebelumnya justru menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan ke depan.

Dampak terhadap konsumsi dan dunia usaha

Pemerintah menilai peningkatan pagu insentif ini dapat memberikan efek ganda.

Di satu sisi, pekerja memperoleh tambahan pendapatan yang dapat meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, perusahaan terbantu dalam menjaga keberlangsungan usaha.

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Inge menyebutkan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat, yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, sektor industri padat karya yang menjadi target kebijakan juga diharapkan dapat terus beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pengawasan tetap dilakukan

Di tengah peningkatan anggaran insentif, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas ini tetap dilakukan.

Hal ini untuk memastikan bahwa insentif digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Inge, DJP akan melakukan pembinaan serta pengujian kepatuhan wajib pajak. Langkah ini penting untuk menjaga agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, sehingga insentif yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian.

Menjaga keseimbangan fiskal

Kenaikan pagu insentif PPh 21 DTP menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemberian stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Di satu sisi, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Namun di sisi lain, pengelolaan anggaran negara juga harus tetap dijaga agar tetap sehat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mencoba menempatkan insentif sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

Dengan peningkatan anggaran yang mendekati Rp 500 miliar, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjangkau lebih banyak pekerja dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik sepanjang 2026. (Penulis: Debrinata Rizky | Editor: Erlangga Djumena)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti pagu anggaran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2026 hampir menyentuh Rp 500 miliar.

“Kami punya pagu hampir Rp 400 miliar yang tidak terpakai sepenuhnya. Jadi, tidak 100 persen terpakai. Akhirnya, karena banyak juga yang meminta, kami lakukan lagi di tahun 2026 ini pagunya menjadi hampir Rp 500 miliar,” ujar Inge dikutip Jumat (17/4/2026).

Kenaikan pagu ini menjadi sinyal penguatan kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja di sektor padat karya yang terdampak dinamika ekonomi.

Peningkatan pagu tersebut didorong tingginya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan insentif pada tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP mencapai sekitar 96,96 persen atau senilai Rp 383 miliar dari total pagu yang disediakan.

Tingginya tingkat serapan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk melanjutkan sekaligus memperbesar alokasi insentif di tahun ini.

“Karena memang kemarin belum terinformasikan secara luas ke seluruh pelaku usaha, maka kebijakan ini diperpanjang di 2026,” kata dia.

Insentif PPh 21 DTP merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025.

Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Dalam beleid tersebut kata Inge, pemerintah menegaskan bahwa insentif diberikan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilisasi ekonomi dan sosial.

Adapun penerima insentif difokuskan pada pekerja di sektor padat karya, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta sektor pariwisata.

Secara keseluruhan, terdapat 133 klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam cakupan kebijakan ini.

Insentif diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan.

Sementara untuk pekerja tidak tetap, batasannya antara lain upah harian maksimal Rp 500.000 atau setara Rp 10 juta per bulan.

Melalui skema ini, pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan pekerja akan ditanggung oleh pemerintah dan diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan tunai.

Insentif tersebut juga tidak diperhitungkan sebagai obyek pajak.

Inge menyebut, peningkatan pagu insentif ini dapat menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Di sisi lain, Inge menegaskan akan tetap melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pembinaan dan pengujian kepatuhan wajib pajak.

Dengan kenaikan anggaran ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal, di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memilih menahan harga jual kendaraan di tengah tekanan biaya produksi. Meski dalam situasi geopolitik tak menentu, HMID berupaya maksimal untuk meningkatkan penjualan, termasuk dengan cara menyiapkan peluncuran model baru untuk pasar Indonesia pada tahun ini.

Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan hingga saat ini Hyundai belum berencana menaikkan harga kendaraan. Padahal, sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan.

Tekanan datang dari harga bahan baku, terutama plastik, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini meningkatkan beban produksi industri otomotif.

Namun, Hyundai memilih menyerap kenaikan tersebut. Perusahaan melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari proses manufaktur hingga distribusi.

“Tidak akan dibebankan ke konsumen maupun diler,” ujar Fransiscus.

Strategi ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat. Hyundai juga ingin menjaga stabilitas pasar otomotif nasional di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Perusahaan menegaskan akan mempertahankan kebijakan ini selama memungkinkan. Keputusan akan terus disesuaikan dengan kondisi industri dan kepentingan konsumen.

Kenaikan harga plastik sendiri cukup signifikan. Pada April 2026, harga bahan ini dilaporkan melonjak hingga 30–70 persen, bahkan ada yang mencapai 100 persen.