#30 tag 24jam
Deadline Lapor SPT Mundur, Penerimaan Pajak Rp5 Triliun Geser ke April 2026
Ditjen Pajak memperpanjang batas waktu lapor SPT tahunan hingga 30 April 2026, menggeser penerimaan pajak Rp5 triliun ke bulan tersebut. [416] url asal
#deadline-lapor-spt #penerimaan-pajak #pajak-rp5-triliun #spt-tahunan #pajak-penghasilan #orang-pribadi #sanksi-administrasi #wajib-pajak #wp-op #pph-pasal-29 #kurang-bayar-pajak #djp-kemenkeu #target
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/03/26 08:15
v/175019/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan sebagian penerimaan pajak Maret 2026 bakal bergeser ke satu bulan setelahnya sebagai konsekuensi dari perpanjangan periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.
Untuk diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memutuskan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2025, membayarkan PPh pasal 29, maupun melunasi kurang bayar pajak di atas 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026.
"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga ke April gitu ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Bimo kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Bimo, jumlah SPT yang sudah masuk ke DJP sampai dengan data terbaru yakni 9,1 juta SPT dari WP OP maupun WP Badan. Artinya, otoritas pajak masih mengejar sisa sekitar 6 juta SPT untuk mencapai target 15 juta SPT.
Secara terperinci, sisa 6 juta SPT itu mayoritas dari WP OP sebanyak 5 juta SPT. Selain itu, masih ada 1 juta SPT dari WP Badan yang masih memiliki waktu untuk disampaikan paling lambat 30 April 2026.
Untuk diketahui, relaksasi penghapusan sanksi administrasi bagi pelaporan SPT pajak tahunan WP OP di atas 31 Maret 2026 itu tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran PPh pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.
Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.
"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).
Adapun sampai dengan 28 Februari 2026, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4% dari target sepanjang tahun Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak itu tumbuh di atas 30% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2025 lalu yakni Rp188 triliun.
Kemenkeu Jelaskan Perihal Kurang Bayar Rp 50 Juta Pajak Purbaya
Kemenkeu jelaskan kurang bayar pajak Rp 50 juta yang dialami Menkeu. Status ini dinilai wajar bagi wajib pajak dengan lebih dari satu penghasilan. [332] url asal
#kemenkeu #menkeu #kurang-bayar-pajak #lapor-spt #purbaya
(Kompas.com - Money) 27/03/26 08:07
v/174037/
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan merespons pemberitaan soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mencatat kurang bayar pajak Rp 50 juta dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan pelaporan pajak telah dilakukan sesuai aturan.
“Menkeu selaku wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Deni dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).
Deni menjelaskan status kurang bayar merupakan hal yang wajar. Kondisi ini sering terjadi pada wajib pajak dengan lebih dari satu sumber penghasilan.
Sistem perpajakan menggabungkan seluruh penghasilan dalam satu perhitungan. Sementara pemotongan pajak dilakukan terpisah oleh masing-masing pemberi kerja.
Perbedaan ini dapat menimbulkan selisih antara pajak yang sudah dipotong dan pajak yang harus dibayar. Tarif pajak progresif juga berpengaruh terhadap munculnya status kurang bayar.
Pemerintah mengembangkan sistem Coretax untuk meningkatkan akurasi pelaporan. Sistem ini mengintegrasikan data perpajakan secara otomatis, termasuk bukti potong.
Dengan integrasi tersebut, pelaporan SPT diharapkan lebih akurat dan lengkap.
Kementerian Keuangan juga mengingatkan masyarakat agar tidak salah memahami istilah kurang bayar. Status ini merupakan bagian dari mekanisme normal dalam sistem perpajakan.
"Penjelasan ini disampaikan pemerintah untuk meluruskan persepsi publik sekaligus memastikan transparansi dalam pelaporan pajak, termasuk oleh pejabat negara," jelas Deni.
Sebelumnya, Purbaya menceritakan pengalamannya saat melaporkan SPT melalui sistem Coretax. Ia menyebut terdapat kurang bayar sekitar Rp 50 juta.
"Kurang bayar, Rp 50 juta kayaknya," ungkap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Purbaya menjelaskan kondisi ini dipengaruhi dua sumber penghasilan. Ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan pada September 2025.
"Kalau kerja banyak tempat, hampir pasti kurang bayar loh, kecuali satu tempat. Kalau waktu di LPS, saya enggak pernah (kurang bayar), pas terus, karena gaji cuma dari LPS. Kalau sekarang kan, saya masih ada sebagian dari LPS sebagian dari sini (Menkeu)," jelas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Cerita Purbaya Lapor SPT, Kurang Bayar Pajak Rp 50 Juta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa alami kurang bayar pajak Rp 50 juta saat lapor SPT pakai Coretax. Ia mengungkap kendala sistem dan rencana perbaikan. [336] url asal
#kurang-bayar-pajak #coretax #menteri-keuangan #spt-tahunan-pph
(Kompas.com - Money) 25/03/26 19:28
v/172679/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan pengalamannya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem perpajakan baru, Coretax.
Ia mengaku, saat melakukan pelaporan SPT untuk tahun pajak 2025 diketahui bahwa dirinya mengalami kurang bayar mencapai Rp 50 juta.
"Kurang bayar, Rp 50 juta kayaknya," ungkap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ditemui usai melaksanakan Shalat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan karena penghasilannya berasal dari dua pekerjaan, yakni sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian dilantik menjadi Menteri Keuangan pada September 2025.
Purbaya bilang, kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana dia hanya menjabat sebagai Ketua LPS sehingga sumber penghasilannya hanya dari satu tempat kerja.
"Kalau kerja banyak tempat, hampir pasti kurang bayar loh, kecuali satu tempat. Kalau waktu di LPS, saya enggak pernah (kurang bayar), pas terus, karena gaji cuma dari LPS. Kalau sekarang kan, saya masih ada sebagian dari LPS sebagian dari sini (Menkeu)," jelas dia.
Ia mengaku, dalam proses lapor SPT tersebut dibantu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, sempat terdapat kendala dalam mengakses Coretax.
"Terus terang saya nggak ngisi sendiri, saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. 'Gimana sihlu, 4 kali baru bisa masuk?' Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang (macet), kita masukin lagi," jelas dia.
Menurutnya, pengembangan Coretax terus dilakukan agar lebih mudah diakses para wajib pajak.
Pembenahan akan dilakukan baik dari sisi desain maupun sistemnya.
"Pertama salah desain. Lalu ada servis jasa software atau aplikasi yang menghubungkan Coretax dengan nasabah, supaya cepat kalau pakai itu. Jadi saya curiga Coretax di sini dibuat kusut, mungkin memang dibuat ruang supaya ada bisnis. Nanti kita akan betulin," pungkas Purbaya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)