Bisnis.com, JAKARTA — DPR dan pemerintah menyepakati kenaikan rentan target pendapatan negara pada 2027. Sejumlah kebijakan pajak hingga cukai disiapkan, namun tak ada yang baru. Target yang disusun pun terasa makin tak realistis.

Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja (Panja) penerimaan antara Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disepakati rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di rentan 12,01% sampai dengan 12,4% pada tahun depan.

Kesepakatan rentan rasio pendapatan engara terhadap PDB itu akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Adapun, batas bawah rentan target tersebut lebih tinggi dari rencana awal: dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disusun pemerintah, rentan rasio pendapatan negara terhadap PDB berada di rentan 11,82% sampai dengan 12,4%.

“Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01%, kurang lebih kenaikan 0,19%," jelas Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro dalam rapat kerja dengan pemerintah hingga Bank Indonesia, Kamis (11/6/2026).

Untuk memastikan target tersebut tercapai, Komisi XI dan Kemenkeu juga menyepakati sejumlah kebijakan perpajakan yang akan diimplementasikan pada tahun depan.

Pertama, Fauzi secara khusus menggarisbawahi implementasi pungutan atas emisi karbon yang selama ini terus tertunda. Penerapan pajak karbon itu notabenenya sudah dirancang sejak 2022, namun hingga kini belum terealisasi.

"Kementerian Keuangan menyusun dan menetapkan pelaksanaan pajak karbon. Ini menjadi titik tekan," ujar Fauzi.

Kedua, pemerintah didorong memperluas basis pajak lewat optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi. Fokus utama pemburuan pajak ini diarahkan pada aktivitas ekonomi digital, ekonomi bawah tanah (shadow economy), serta sektor-sektor informal lainnya yang selama ini belum tersentuh (untaxed).

Ketiga, otoritas pajak diwajibkan memperkuat administrasi pengumpulan data untuk menopang implementasi penuh Coretax. Langkah ini akan diperkuat dengan utilisasi Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) untuk memetakan profil risiko wajib pajak demi mendongkrak tingkat kepatuhan dan penerimaan.

Keempat, otoritas juga akan memperketat pengawasan kepatuhan terhadap basis wajib pajak penyumbang penerimaan terbesar. Pengawasan intensif menyasar Wajib Pajak (WP) Grup/Konglomerasi, WP dengan indikasi transaksi hubungan istimewa (transfer pricing), serta WP Orang Pribadi Prominen (high wealth individuals).

Kelima, untuk menambal kebocoran penerimaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menerapkan pendekatan berlapis (multidoor approach) dalam penindakan pelanggaran guna memberikan efek jera (deterrent effect) yang riil bagi para pengemplang pajak.

Keenam, pemerintah juga diamanatkan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan fasilitas atau insentif pajak. Optimalisasi insentif ini ditujukan agar keringanan fiskal yang diberikan benar-benar berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan perbaikan iklim usaha.

Selain itu dari sisi kepabeanan dan cukai, Kemenkeu didorong mengoptimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung peningkatan ekspor produk UMKM hingga mengimplementasikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang juga masih tertunda selama beberapa tahun terakhir.

Tak lupa, disepakati kebijakan untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) lewat penagihan piutang hingga perluasan implementasiautomatic blocking system.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan target pendapatan pada tahun depan itu bisa tercapai. Dia menyatakan anak buahnya akan melakukan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, bea cukai, hingga PNBP.

“Itu sih rentannya [12,01% sampai dengan 12,4% dari PDB] masihreasonable[masuk akal], karena enggak jauh dari level yang sekarang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (11/6/2026).

Jauh Panggang dari Api

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mempunyai pendapat berbeda dari bendahara negara. Menurutnya, target rasio pendapatan terhadap PDB itu kurang realistis sehingga malah berisiko mengancam kesehatan fiskal.

Fajry tidak menampik bahwa lima bulan pertama ini memang terjadi peningkatan pendapatan negara dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Kemenkeu, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun hingga 31 Mei 2026 atau naik 19,1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Kendati demikian, pertumbuhan penerimaan itu dianggap semu. Alasannya, strategi Kemenkeu yang menahan pencairan restitusi. Fajry memperingatkan, strategi menahan restitusi demi mempercantik pembukuan penerimaan saat ini akan membawa konsekuensi pada tahun mendatang.

"Apa konsekuensinya? Itu kan harus dikeluarkan pada tahun depan, otomatis basis pajak tahun depan akan berkurang. Makanya saya bilang, strategi menahan hak wajib pajak ini cuma menjadi 'bom waktu' bagi APBN 2027," ujar Fajry kepadaBisnis, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut, dengan target rasio 12,01% sampai dengan 12,4%, dia mengalkulasikan bahwa Kemenkeu membutuhkan tambahan pendapatan sebesar Rp450 triliun sampai dengan Rp550 triliun pada tahun.

Fajry meragukan keampuhan kebijakan yang disepakati pemerintah dan parlemen untuk menutup tambahan kebutuhan ratusan triliun tersebut. Dia menilai program-program yang diajukan tidak memiliki daya ungkit penerimaan yang sepadan.

Contohnya, potensi penerimaan dari cukai MBDK: berdasarkan Perpres No. 118/2025, potensinya diperkirakan hanya mencapai Rp7,6 triliun. Sejalan, implementasi pajak karbon yang terus didorong oleh DPR diproyeksi hanya menyumbang Rp200 miliar berdasarkan studi Bank Dunia.

"Apakah target pendapatan negara dapat dicapai melalui strategi di atas? Apakahfeasible[memungkinkan]? Jelas tidak," ungkapnya.

Fajry juga mengkritik monotonnya strategi perpajakan hingga kepabeanan dan cukai. Dia mengingatkan bahwa berbagai strategi yang disepakati Komisi XI dan Kemenkeu tadi notabenenya sudah ada dalam dokumen KEM-PPKF maupun Nota Keuangan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.

Di atas itu semua, CITA pun mendesak adanya perubahan paradigma dalam postur fiskal pemerintah agar target yang ditetapkan tidak jauh panggang dari api. Fajry melihat selama ini target pendapatan negara selalu mengikuti kebutuhan belanja APBN.

"Sebaliknya, target belanja negara yang harus mengikuti kemampuan negara dalam menghasilkan penerimaan. Kita harus menjaga APBN kita tetapprudent, terlebih dalam ketidakpastian yang begitu tinggi seperti sekarang dan tahun depan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah dan DPR RI menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (11/6/2026).

Salah satu perubahan penting dalam pembahasan tersebut adalah kenaikan batas bawah target penerimaan negara.

Target penerimaan negara yang semula diusulkan 11,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dinaikkan menjadi 12,01 persen terhadap PDB.

Sementara itu, batas atas target penerimaan negara tetap dipertahankan sebesar 12,40 persen terhadap PDB.

Dengan demikian, target penerimaan negara pada 2027 disepakati berada pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, asumsi dalam KEM-PPKF masih disusun dalam bentuk rentang sebelum pemerintah menyampaikan laporan semester.

"Biasanya KEM-PPKF masih memberikan range sampai kami mendapatkan laporan semester yang disusun akhir semester. Baru kami menemukan parameter tunggalnya," ujar Misbakhun dalam rapat kerja tersebut.

Menurut Misbakhun, hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) KEM-PPKF 2027 telah disetujui dalam rapat kerja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah menerima hasil pembahasan yang telah disepakati bersama DPR.

"Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga kesehatan fiskal.

Komitmen itu dilakukan dengan mempertahankan defisit dan rasio utang dalam batas aman.

KEM-PPKF 2027 akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Asumsi dasar ekonomi makro

Dalam KEM-PPKF 2027, pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Inflasi diproyeksikan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditetapkan pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Sasaran pembangunan

Pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah sasaran pembangunan pada 2027.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen.

Gini rasio ditetapkan pada kisaran 0,362 hingga 0,367.

Indeks modal manusia ditargetkan sebesar 0,575.

Indikator kesejahteraan petani ditetapkan sebesar 0,8038, dengan tambahan indikator Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan sebesar 40,81 persen.

Gross national income (GNI) per kapita ditetapkan pada kisaran 5.800 dollar AS hingga 5.840 dollar AS.

Adapun indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 76,84.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Defisit APBN 2027 disepakati pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

JAKARTA, KOMPAS.com-Pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan batas bawah target penerimaan negara pada 2027.

Target tersebut naik dari 11,82 persen menjadi 12,01 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan itu masih realistis untuk dicapai.

"Batas bawahnya masih reasonable karena tidak jauh dari level yang sekarang," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dengan perubahan tersebut, rentang target penerimaan negara pada 2027 menjadi 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan target penerimaan negara berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Meski batas bawah dinaikkan, batas atas target penerimaan negara tetap dipertahankan di level 12,40 persen terhadap PDB.

Purbaya mengatakan, peluang untuk mencapai target penerimaan yang lebih tinggi masih terbuka.

Menurut dia, pemerintah akan memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan efektivitas pemungutan penerimaan negara.

"Nanti diharapkan ada peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dan bea cukai," kata dia.

Pemerintah mengandalkan sejumlah langkah untuk memperkuat penerimaan negara.

Langkah tersebut antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, serta optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menaikkan batas bawah target penerimaan negara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Penerimaan KEM PPKF 2027 Fauzi Amro mengatakan, kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara DPR dan pemerintah.

"Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01 persen, kurang lebih kenaikan 0,19 persen," kata Fauzi dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi XI DPR RI menaikkan batas bawah target penerimaan negara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.

Batas bawah target penerimaan negara naik dari 11,82 persen menjadi 12,01 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Penerimaan KEM PPKF 2027 Fauzi Amro mengatakan, kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara DPR dan pemerintah.

"Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01 persen, kurang lebih kenaikan 0,19 persen," kata Fauzi dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Dengan perubahan itu, rentang target penerimaan negara pada 2027 menjadi 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan target penerimaan negara berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Meski menaikkan batas bawah, DPR tetap mempertahankan batas atas target penerimaan negara di level 12,40 persen terhadap PDB.

Fauzi mengatakan, Panja meminta Kementerian Keuangan menyesuaikan kebijakan untuk mengejar target penerimaan yang lebih tinggi.

Menurut dia, peningkatan penerimaan negara akan bertumpu pada optimalisasi pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Salah satu sumber penerimaan yang disorot DPR adalah pajak karbon.

"Pajak karbon ini menjadi titik tekan," ujar Fauzi.

DPR juga meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai.

Salah satu instrumen yang didorong ialah cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

"Kemenkeu dapat mengoptimalkan penerimaan dari cukai berpemanis dalam kemasan dalam rangka untuk menutupi kira-kira kekurangan daripada Ditjen Bea Cukai," kata Fauzi.

Dengan kenaikan batas bawah target penerimaan, pemerintah perlu mencari ruang penerimaan tambahan tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.

Selain memperluas basis pajak, pemerintah juga dituntut memperkuat kepatuhan, memperbaiki tata kelola kepabeanan dan cukai, serta mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam dan aset negara.

BLITAR, KOMPAS.com – Bea Cukai Blitar berhasil merealisasikan penerimaan negara sebesar Rp 363,6 miliar dalam lima bulan pertama 2026 mulai Januari hingga Mei.

Angka tersebut setara dengan 39,6 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp 917 miliar.

Kepala Bea CukaiBlitar, Nurtjahjo Budidananto, menyebut telah berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 363,6 miliar dalam lima bulan mulai Januari hingga Mei 2026.

“Dalam lima bulan pertama ini capaian penerimaan negara dari Bea Cukai Blitar sudah sebesar 39,6 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026 ini,” ujar Nurtjahjo kepada awak media, Kamis (11/6/2026).

Dibanding capaian periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp 303,5 miliar, capaian kinerja lima bulan pertama 2026 itu mengalami kenaikan sekitar 20,8 persen.

Nurtjahjo mengatakan, target yang ditetapkan untuk tahun 2026 naik sebesar 12,75 persen dibandingkan target tahun 2025, yakni dari Rp 814 miliar menjadi Rp 917 miliar.

Meski target naik sekitar Rp 103 miliar, hal tersebut tak menghalangi Bea Cukai Blitar memacu capaian persentase jumlah penerimaan negara dalam 5 bulan pertama 2026.

“Capaian 5 bulan pertama 2025 terhadap target adalah 37,29 persen. Jadi persentase capaian saat ini juga lebih tinggi dibanding tahun lalu,” tuturnya.

Nilai penerimaan negara sebesar Rp 363,6 miliar itu terdiri dari penarikan cukai Rp 358,9 miliar, bea masuk Rp 38,2 miliar, dan denda administrasi cukai Rp 4,69 miliar.

Dengan capaian tersebut, Nurtjahjo optimistis target penerimaan negara yang ditetapkan untuk Bea Cukai Blitar di tahun 2026 sebesar Rp 917 miliar akan dapat tercapai.

“Karena saat ini belum genap satu semester kami sudah mencapai 39,6 persen dari target 2026. Nanti pada semester kedua akan ada percepatan untuk mencapai target tersebut,” ungkapnya.

“Sejauh ini realisasi penerimaan masih on-track sesuai target trajectory per bulan,” tambah Nurtjahjo.

Dari sisi pengawasan, petugas telah melakukan 54 kali penindakan dengan potensi penyelamatan kerugian negara mencapai Rp1,21 miliar.

Penindakan tersebut meliputi pengamanan sekitar 1,2 juta batang rokok ilegal, 160 ribu gram tembakau iris, dan 70,85 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Lebih jauh, Nurtjahjo mengatakan, secara umum pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Bea Cukai Blitar berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan.

“Kami meyakini 99 persen pelaksanaan tugas dan pelayanan yang dilakukan jajaran Bea Cukai sudah berjalan on the track dan baik. Yang baik ini tentu harus terus ditingkatkan,” kata Nurtjahjo.

Kantor Bea Cukai Blitar memiliki wilayah kerja di tiga daerah, yakni Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

IDXChannel - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Lewat kerangka tersebut disepakati kenaikan batas bawah target penerimaan negara dari 11,8 persen menjadi 12,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, batas atas target penerimaan negara pada KEM-PPKF 2027 tidak berubah, tetap 12,4 persen terhadap PDB.

Upaya peningkatan pendapatan negara itu akan dikerek melalui pajak dengan mengoptimalkan coretax.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid selama pembahasan KEM-PPKF Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan.

"Kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, pandangan, dan saran yang telah disampaikan selama pembahasan. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan," ujar Purbaya dalam Rapat di Kompleks DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Adapun hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam raker hari ini yaitu, pertama, dari Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan, menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8-6,5 persen, sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. Pemerintah akan memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan mendorong cost of fund yang kompetitif. Oleh karena itu, inflasi dijaga dalam rentang 1,5 - 3,5 persen, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 Tahun antara 6,5-7,3 persen, dan nilai tukar rupiah dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

Kemudian, Panja Penerimaan menyepakati rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2027 pada kisaran 12,01 persen sampai 12,40 persen terhadap PDB.

Terakhir, Panja Defisit dan Pembiayaan menyepakati defisit APBN tahun 2027 sebesar 1,80 persen sampai 2,40 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja Penerimaan pada pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 menaikkan batas bawah target penerimaan negara dari 11,82% ke 12,01% terhadap PDB.

Untuk diketahui, rentang target penerimaan pada KEM PPKF 2027 yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR 20 Mei 2026 lalu yakni 11,82% sampai 12,4% terhadap PDB.

"Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01%, kurang lebih kenaikan 0,19%," jelas Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 dari Komisi XI DPR, Fauzi Amro pada Rapat Kerja (Raker), Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, batas atas target penerimaan negara pada KEM PPKF 2027 tidak berubah yakni tetap 12,4% terhadap PDB.

Panja, lanjut Fauzi, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyesuaikan perubahan tersebut.

Adapun pokok-pokok kebijakan penerimaan terbagi ke penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Salah satu kebijakan yang disoroti dalam kebijakan penerimaan pajak adalah pajak karbon.

"Pajak karbon ini menjadi titik tekan," kata pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

Di sisi kepabeanan dan cukai, Fauzi menyebut Panja meminta otoritas fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

"Kemeneku dapat mengoptimalkan penerimaan dari cukai berpemanis dalam kemasan dalam rangka untuk menutupi kira-kira kekurangan daripada Ditjen Bea Cukai," kata Fauzi.

Semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan tidak ada yang bisa lari dari sistem tersebut

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut implementasi Goverment Technology (GovTech) mampu meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga memperkuat pengawasan terhadap sektor sumber daya alam (SDA).

Luhut menyampaikan saat ini sekitar 80 persen sistem GovTech telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, delapan kementerian dan lembaga telah berhasil mengintegrasikan data ke dalam satu sistem yang beroperasi pada 1 Juni 2026.

"Semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan tidak ada yang bisa lari dari sistem tersebut," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan GovTech nantinya terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga mampu memperluas jangkauan administrasi perpajakan, termasuk terhadap sekitar 64 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap semakin banyak UMKM masuk ke dalam ekosistem formal dan berpartisipasi dalam skema pajak UMKM sebesar 0,5 persen.

Menurut Luhut, perluasan basis pajak tersebut berpotensi meningkatkan rasio pajak Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 9 persen menjadi 12-13 persen dalam jangka panjang.

"Kalau itu terjadi maka penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan," ujar Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa digitalisasi yang tengah dibangun pemerintah, termasuk oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), juga akan memperkuat tata kelola sektor komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan paduan besi (ferroalloy).

Menurut dia, hasil kajian DEN menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menekan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, yang selama ini berpotensi merugikan penerimaan negara.

"Kami juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini. Memang indikasi terjadinya under-invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil," jelas Seto.

Ia mencontohkan sistem SIMBARA yang selama ini digunakan di sektor batu bara dapat dikembangkan menjadi sistem pemblokiran otomatis (auto-blocking system) berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dengan sistem tersebut, perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti pembayaran royalti yang tidak sesuai atau pelaporan kontrak yang tidak benar, dapat langsung diblokir secara otomatis tanpa intervensi.

Lebih lanjut, Seto mengatakan digitalisasi juga dapat menjadi instrumen penting dalam memberantas praktik pertambangan ilegal melalui sistem pelacakan (traceability) yang mampu mengindentifikasi asal-usul setiap komoditas yang diekspor.

"Ini juga akan memberantas illegal mining. Karena dengan sistem ini akan ada traceability, kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton Batubara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal tambang-tambang yang memang isinya benar," imbuh Seto.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Mining Association (IMA-API) menyambut baik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi relaksasi produksi batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

"Kebijakan relaksasi produksi ini menjadi semakin relevan bagi pelaku usaha di tengah tren penguatan kurs dolar AS saat ini,” ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sari menegaskan bahwa kebijakan relaksasi yang terukur ini sangat krusial untuk memastikan sektor pertambangan tetap tangguh dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kenaikan dolar AS memang menguntungkan karena transaksi ekspor batu bara menggunakan mata uang dolar, sehingga pendapatan yang dikonversi ke rupiah akan meningkat,” ucap dia.

Akan tetapi, di sisi lain, pelaku usaha juga tengah menghadapi beban pembengkakan biaya operasional (operational cost) yang diakibatkan oleh kurs rupiah terhadap dolar AS.

“Kita tahu bahwa komponen utama operasional tambang, seperti bahan bakar, alat berat, dan suku cadang, sangat bergantung pada impor yang harganya terkerek naik akibat kuatnya dolar," ujar Sari.

Menurut Sari, relaksasi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengompensasi tingginya biaya operasional.

"Jika melihat situasi nyata di lapangan, tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya. Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini jadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," kata dia.

Di samping menyelamatkan kelangsungan industri dan tenaga kerja, IMA meyakini bahwa momentum tingginya harga komoditas yang dipadukan dengan penguatan dolar AS dan adanya kebijakan relaksasi ini akan berdampak sangat signifikan terhadap proyeksi penerimaan negara.

“Kami mendukung penuh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini secara terukur demi kepentingan nasional,” ujar Sari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Kami akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harga (batu bara) bagus, kami akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Bahlil menyampaikan relaksasi terukur untuk kuota produksi batu bara itu merupakan langkah pemerintah mengikuti perkembangan harga batu bara.

Pada awal 2026, Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton atau berkurang 190 juta ton dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025.

Ketidakseimbangan itu menyebabkan harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.

Akan tetapi, pecahnya perang AS-Israel dengan Iran menyebabkan harga batu bara meroket dari di bawah 120 dolar AS per ton, menjadi di atas 130 dolar AS per ton dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang kembali mengintensifkan upaya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal dengan berhasil menggagalkan pengiriman 150.000 batang rokok ilegal yang dikirim dari Jambi menuju Malang melalui jasa ekspedisi.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan penindakan bermula pada Rabu (27/5/2026), saat Tim Bea Cukai Malang menerima informasi hasil kegiatan crawling terkait adanya dugaan pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal dari Jambi menuju Malang menggunakan jasa ekspedisi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan pemantauan terhadap paket yang dicurigai.

“Berdasarkan hasil pemantauan, paket tersebut tiba di Malang pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Tim kemudian melakukan pemeriksaan di gudang jasa ekspedisi yang berlokasi di Jalan Komud Abd. Saleh, Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,” katanya, Selasa (9/6/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis dan merek hasil tembakau, antara lain Manchester, Platinum, dan merek lainnya, yang dikemas dalam 15 koli berisi 7.500 bungkus atau setara dengan 150.000 batang rokok.

Seluruh barang tersebut diketahui tidak dilekati pita cukai sebagaimana ketentuan yang berlaku. Atas temuan tersebut, petugas melakukan penindakan dan membawa barang bukti ke Kantor Bea Cukai Malang untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penindakan ini, diperkirakan nilai barang mencapai Rp234.750.000 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp119.100.000.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, J. Pandores, menegaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan di bidang cukai dan melindungi penerimaan negara.

"Peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara patuh. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak peredaran rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di lingkungan sekitar," ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penegakan hukum yang terus berkelanjutan terhadap peredaran rokok ilegal telah membuahkan hasil dengan peningkatan penerima cukai IHT, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang.

Hal ini semakin memperkuat bahwa penegakan hukum linier dengan capaian penerimaan cukai, sehingga tim Bea Cukai dan jajaran perlu terus mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, APH, masyarakat, dan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harusnya lebih peduli dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal, karena dukungan tersebut merupakan bagian perlindungan terhadap iklim usaha yang kondusif dan dampak akhirnya adalah peningkatan penerimaan DBHCHT,” ujarnya.

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan tugas menkeu dalam menghadapi tekanan fiskal sebenarnya sederhana.

Chatib menjelaskan tugas menkeu sederhana karena hanya memiliki tiga pilihan kebijakan, yakni menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.

Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini semakin sempit di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan pemerintah pada dasarnya hanya bisa meningkatkan penerimaan negara, memangkas pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang.

"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). As simple as that," ujarnya.

Namun, Chatib menilai menaikkan pajak bukan pilihan realistis dalam kondisi ekonomi saat ini, karena berpotensi semakin menekan aktivitas usaha dan daya beli masyarakat.

"Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.

Sementara, opsi menambah utang juga dinilai tidak ideal lantaran biaya pinjaman sedang mahal seiring tingginya suku bunga global.

"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.

Karena itu, ia menilai langkah yang paling memungkinkan adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga kredibilitas fiskal.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," katanya.

Chatib mengatakan kekhawatiran investor saat ini lebih banyak berkaitan dengan keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia mencontohkan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sudah meningkat sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah terjadi.

Menurutnya, sekitar 23 persen pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh kenaikan risiko fiskal yang tercermin dalam CDS.

"Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujarnya.

Dalam paparannya, Chatib juga mengingatkan kemampuan pemerintah menambah utang tidak hanya ditentukan oleh rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), melainkan juga oleh kemampuan penerimaan negara untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Ia menilai ruang fiskal Indonesia relatif terbatas karena rasio pajak masih rendah sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini menangkap Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dalam penyelidikan tertutup ini KPK mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatra Selatan.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," jelasnya kepada jurnalis, Senin (8/6/2026).

Dia mengatakan kasus yang ditangani terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," jelasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022-2026, yang dilakukan pada Selasa (2/6/2026) di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Ada delapan tersangka dari perkara tersebut, yakni Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK); Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG); Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS); Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS);

Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS); Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA); Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP); Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).