Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan sebagian penerimaan pajak Maret 2026 bakal bergeser ke satu bulan setelahnya sebagai konsekuensi dari perpanjangan periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.

Untuk diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memutuskan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2025, membayarkan PPh pasal 29, maupun melunasi kurang bayar pajak di atas 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga ke April gitu ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Bimo kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bimo, jumlah SPT yang sudah masuk ke DJP sampai dengan data terbaru yakni 9,1 juta SPT dari WP OP maupun WP Badan. Artinya, otoritas pajak masih mengejar sisa sekitar 6 juta SPT untuk mencapai target 15 juta SPT.

Secara terperinci, sisa 6 juta SPT itu mayoritas dari WP OP sebanyak 5 juta SPT. Selain itu, masih ada 1 juta SPT dari WP Badan yang masih memiliki waktu untuk disampaikan paling lambat 30 April 2026.

Untuk diketahui, relaksasi penghapusan sanksi administrasi bagi pelaporan SPT pajak tahunan WP OP di atas 31 Maret 2026 itu tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran PPh pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun sampai dengan 28 Februari 2026, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4% dari target sepanjang tahun Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak itu tumbuh di atas 30% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2025 lalu yakni Rp188 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan tingkat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 akan berkurang sejalan dengan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yaitu 31 Maret 2026. Namun, pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi administrasi bagi yang melaporkan SPT melewati batas akhir itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawati memperkirakan dengan relaksasi tersebut, maka jumlah pelaporan SPT jelang deadline bakal berkurang dari hari biasa.

"Karena sudah ada pengumuman relaksasi kemungkinan jumlahnya akan berkurang dibandingkan hari-hari kerja sebelum Lebaran. Kami update minggu depan ya supaya bisa melihat tren di tiga hari ini (Rabu-Jumat)," terangnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, rata-rata pelaporan SPT sebelum cuti bersama dan libur Nyepi sekaligus Idulfitri 2026 yakni 250.000 SPT setiap harinya.

Selama satu pekan libur yakni 18-24 Maret 2026, Inge mencatat bahwa rata-rata SPT yang masuk turun cukup dalam yakni bervariasi dari 16.500 sampai 86.000 SPT per hari.

Sampai dengan 25 Maret 2026, atau H-6 deadline untuk WP OP, jumlah SPT yang sudah masuk mencapai 9 juta atau baru 60,4% dari target yakni 15 juta SPT. Artinya, masih ada sekitar 6 juta SPT guna memenuhi target tahun ini.

Inge mengatakan, otoritas pajak tidak secara langsung memperpanjang periode pelaporan SPT. Dengan penghapusan sanksi administratif, maka WP OP masih bisa menyampaikan SPT-nya melalui Coretax di atas 31 Maret 2026. Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto disebut akan segera menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak mengenai perubahan tersebut.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melaweti batas waktunya," pungkas Inge.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengajukan gugatan perdata senilai triliunan rupiah di pengadilan terhadap enam perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bagian utara pada November 2025.

"Jadi mungkin di tahap awal ini ada enam perusahaan yang akan kami daftarkan gugatan perdatanya di pengadilan terkait dengan kontribusi dalam banjir di Sumatra bagian utara," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq setelah pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Rabu (14/1/2026), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan pendaftaran gugatan rencananya dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

"Karena dokumennya sangat rigid, tetapi itu akan berlaku selama satu tahun," kata dia.

Ketika ditanya terkait dengan perusahaan yang akan digugat, nilai gugatan yang akan diajukan oleh KLH/BPLH, dan apakah jumlahnya mencakup kerugian dan dana pemulihan lingkungan, dia menyatakan belum akan memberikan nama dan jumlah yang pasti.

"Triliunan rupiah, jadi mungkin nanti akan besar gugatannya. Karena dinilai semuanya, tidak ada yang lepas," kata Hanif.

Setelah banjir dan longsor di Sumatra yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang memperparah bencana ekologis di wilayah terdampak.

Selain rencana gugatan perdata dan penyegelan aktivitas terhadap sejumlah perusahaan, Hanif menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah mengawasi 100 perusahaan di wilayah banjir Sumatra, di mana 20 perusahaan di antaranya telah menjalani sanksi administrasi audit lingkungan.

"Evaluasi untuk tiga provinsi itu ada 300, kemudian yang kami lakukan pengawasan ada 100, yang telah kami berikan sanksi administrasi audit lingkungan sekitar 20 dan terus berkembang," paparnya.

KLH sendiri tercatat telah melakukan pemanggilan terhadap delapan korporasi yang aktivitasnya disinyalir melanggar regulasi tata ruang dan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Kedelapan perusahaan yang dipanggil untuk dimintai keterangan tersebut mencakup PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk., Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan kans memblokir gim online usai jadi modus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan pemerintah bakal memblokir game online apabila game tersebut menyalahi aturan.

"Kalau IGRS [Indonesia Game Rating System] nya tidak di patuhi, aturan-aturan yang ada di situ tentu ada sanksi administrasi yang kita berikan," ujar Alexander di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

Dia menjelaskan, contoh kasus soal pemblokiran game online. Misalnya, pihak gim online atau developer melaporkan bahwa permainannya itu masuk dalam kategori yang beresiko rendah.

Namun, dari fakta yang ada, game online tersebut ternyata masuk dalam kategori risiko tinggi. Dalam hal ini, Kemkomdigi bisa memberikan sanksi pemutusan akses terhadap game online tersebut.

Aturan inipun, kata Alex, sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

"Kita menemukan bahwa ternyata dia adalah risiko tinggi tetapi dia tetap akses pada anak. Ada sanksi administrasi yang bisa kita berikan. Mulai dari surat teguran sampai dengan pemutusan akses [blokir]," tutur Alex.

Dia juga mengemukakan bahwa aturan dari PP Tunas ini telah lebih unggul dibandingkan dengan negara lain, misalnya Australia. Sebab, PP Tunas mengatur produk, layanan hingga fitur.

"Jadi, dengan PP Tunas sendiri kita mengatur, bahkan kalau dikatakan, PP Tunas kita ini lebih kedepan. Kenapa? Karena kalau di Australia dia hanya mengatur media sosial, kalau PP tunas itu mengatur produk, layanan dan fitur," pungkasnya.

Sebelumnya, Jubir Densus 88 Anti-teror Polri, Mayndra Eka Wardhana mengemukakan game online telah dimanfaatkan untuk merekrut anak masuk dalam jaringan terorisme.

Dia menjelaskan, teroris ini memakai fasilitas komunikasi di dalam game online untuk merekrut anak. Dari interaksi dalam saluran game online itu terbentuk komunikasi. Setelah itu, perekrut kemudian melakukan komunikasi dengan anak melalui kanal yang lebih privat.

Salah satu saluran itu yakni grup dari aplikasi pesan online yang lebih terenkripsi dan tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup itulah kemudian terjadi doktrinisasi paham radikal.

"Kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil, dikelola oleh admin ini ya. Di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung," tutur Mayndra.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025).

Bimo menjelaskan terdapat 5 PP yang telah diterbitkan oleh pihaknya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kedua, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang PPN yang dibebaskan dan PPN atau PPN, PPnBM yang tidak dipungut atas impor atau penyerahan barang jasa kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, dana atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean.

Ketiga Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban perpajakan.

Keempat, PP 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang sudah diterbitkan dan sedang dilakukan proses perubahan.

Bimo menjelaskan, perubahan dalam PP 55/2022 didasarkan oleh proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD yang mana atas proses aksesi tersebut Indonesia direkomendasikan untuk mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap.

"Maka kami mengusulkan di dalam PP 55 Tahun 2025 ada usulan perubahan penambahan Pasal 20A terkait dengan pengaturan biaya suap, gratifikasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto," ujar Bimo dalam rapat dengar pendapat, Senin (17/11/2025).

Kelima, DJP melakukan perubahan PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 tas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perubahan PP tersebut didasarkan oleh terdapat beberapa oknum wajib pajak yang memanipulasi omset.

"Untuk itu, maka kami melakukan usulan perubahan Pasal 58 Penyusulan Penghitungan Peredaran Bruto oleh Kriteria wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPH final ataupun yang dikenai PPH non-final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri," ujarnya.

Keenam, DJP juga tengah menggodok Peraturan Pemerintah terkait peta jalan pajak karbon.

Bimo menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan perancangan peraturan turunan dari PP tersebut. "Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang pajak jalan Karbon sudah kami draft, menyesuaikan nanti PP yang bersangkutan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, seluruh pakaian bekas impor ilegal hasil penyelundupan tetap dimusnahkan sesuai prosedur. Ia membantah isu yang menyebut pemerintah menahan atau menunda pemusnahan sebagian barang sitaan.

"Kecurigaan untuk tidak dimusnahkan itu tidak benar. Karena hari ini, jadi pemusnahan itu tidak hanya di sini, ada di beberapa tempat, salah satunya adalah di Bogor ini. Ini yang hari ini adalah 500 balpres, dan totalnya sudah 16.591 ya," kata Budi dalam pemusnahan pakaian bekas di PT Prasadha Pamunah Limbah di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025).

Prosesnya berjalan simultan di berbagai lokasi karena volume barang yang disita sangat besar. Budi menegaskan seluruh prosedur mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk tindakan pidana pada pelaku penyelundupan.

"Jadi memang prosesnya berlanjut. Jadi kalau sesuai Permendag kan kita pemusnahan atau re-ekspor, ya kemudian juga melibatkan sanksi administrasi. Tetapi proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari K/L yang berwenang untuk itu," ujarnya.

Artinya pemerintah tak hanya berhenti pada penutupan usaha para distributor yang terlibat. Langkah hukum juga dipastikan berjalan.

"Jadi kita sekarang ini menindaklanjuti Permendag bahwa pelanggaran ini sanksinya adalah sanksi administrasi, bisa ditutup perusahaannya, dan yang kedua melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang-barang yang telah diimpor," tegasnya.

Seluruh proses penindakan terhadap penyelundupan thrifting tetap berjalan hingga tuntas. Budi pun menjelaskan alasan pemusnahan tidak dilakukan di Bandung, lokasi temuan awal.

"Barang-barangnya ditemukannya di Bandung, ada 11 gudang. Kemudian pemusnahan ada di beberapa tempat, termasuk di sini. Kenapa tidak di Bandung? Ya kebetulan di sini juga banyak perusahaan pemusnahan. Kita ingin cepat proses pemusnaannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali
memberikan insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Adapun, penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk stimulus bagi warga Jakarta agar semakin taat pajak serta wujud komitmen Pemerintah dalam meringankan beban kewajiban perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

"Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (10/11/2025).

Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat.

Untuk mempermudah proses pembayaran PKB, masyarakat dapat memilih tempat pembayaran melalui Kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, Samsat Keliling ataupun melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Informasi lebih lanjut mengenai lokasi kantor Samsat, dapat diakses melalui tautan: https://bapenda.jakarta.go.id/pelayanan/upt-pkb-dan-bbnkb-samsat.

Ketentuan utama dari kebijakan insentif ini sebagai berikut:
1. Denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB dibebaskan sepenuhnya
2. Tidak perlu mengajukan permohonan, pembebasan dilakukan otomatis melalui sistem
pajak daerah
3. Berlaku bagi pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai tanggal 10 November 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kegiatan bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK telah melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan pialang asuransi tanpa izin yang berlokasi di Jawa Timur dan Jakarta.

OJK menemukan perusahaan tersebut berkerja sama dengan perusahaan asuransi berizin.

"Pengenaan sanksi administrasi kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan perusahaan pialang yang diduga tidak berizin tersebut," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, Ogi mengatakan bahwa OJK juga tengah menindaklanjuti kasus penggelapan premi oleh pialan asuransi berizin di Jakarta. Akan tetapi Otoritas tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selain itu, Ogi mengungkapkan, OJK terus melakukan berbagai upaya dalam mendorong penyelesaian permasalahan terhadap lembaga jasa keuangan di bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP).

"PPDP melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 29 Oktober 2025 dilakukan berhadap 6 perusahaan asuransi dan reasuransi dan 7 dana pensiun," pungkasnya.