JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan Indonesia tidak akan menerapkan tarif di Selat Malaka karena hal itu tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Hal itu disampaikan Sugiono merespons pertanyaan awak media terkait apakah Indonesia akan memberlakukan pengenaan tarif di Selat Malaka pada Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, Indonesia menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). “Indonesia pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional khususnya UNCLOS,” ujar Sugiono.

UNCLOS merupakan persetujuan bahwa Indonesia diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak memberlakukan tarif di selat-selat yang ada di wilayah negara tersebut.

Sugiono juga menegaskan Indonesia mendukung kebebasan pelayaran dan mengharapkan adanya kelancaran lalu lintas laut yang bebas dan saling menguntungkan.

“Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada perlintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, netral, saling mendukung,” katanya.

“Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan (memberlakukan tarif di Selat Malaka,” tambahnya.

IDXChannel - Defisit perdagangan Jepang mencapai 1,7 triliun yen atau sekitar Rp180 triliun pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2026.

Dilansir dari AP pada Rabu (22/4/2026), ini merupakan defisit perdagangan tahunan yang kelima secara berturut-turut.

Tahun lalu, tarif impor yang lebih tinggi dari Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang dari Jepang dan negara lain menjadi pukulan berat bagi Negeri Sakura tersebut.

Ekspor Jepang secara keseluruhan ke AS turun 6,6 persen pada tahun fiskal lalu. Sementara itu, pengiriman mobil turun 16 persen.

Raksasa otomotif Jepang, seperti Toyota Motor Corp, telah memindahkan sebagian besar produksinya ke AS untuk menghindari dampak kenaikan tarif. Namun, beberapa produsen mobil masih mengekspor sebagian besar kendaraan mereka ke AS dari Jepang.

Meski demikian, surplus perdagangan Jepang naik 26 persen pada Maret 2026 dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Ini dianggap sebagai tanda bahwa sektor ekspor mulai pulih dari guncangan tahun lalu.

Ekspor melonjak hampir 11,7 persen bulan lalu, sementara impor naik hampir 10,9 persen. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memulai proses pengembalian dana untuk tarif impor yang dibatalkan Mahkamah Agung pada Februari.

Dilansir dari AFP pada Selasa (21/4/2026), sistem pengembalian dana tarif telah diluncurkan oleh Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP).

Badan tersebut menyatakan dalam berkas pengadilan bahwa lebih dari 330.000 importir membayar total sekitar USD166 miliar (Rp2.800 triliun) untuk lebih dari 53 juta pengiriman.

Perusahaan harus menyerahkan pengajuan yang mencantumkan jumlah tarif yang dibayarkan. Jika CBP menyetujui klaim itu, dibutuhkan waktu 60-90 hari untuk menyelesaikan pengembalian dana.

Pemerintah memperkirakan akan memproses pengembalian dana secara bertahap. Prioritas diberikan kepada pembayaran tarif yang lebih baru.

Hingga 14 April, 56.497 importir telah menyelesaikan pendaftaran dan berhak atas pengembalian dana dengan total USD127 miliar (Rp2.200 triliun).

Sejumlah faktor teknis dan masalah prosedural dapat menunda pengembalian dana. CBP prosesnya dapat berjalan lambat.

Presiden Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal "Hari Pembebasan" pada April 2025. Hampir setahun kemudian, Mahkamah Agung menyatakan kebijakan itu menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai. (Wahyu Dwi Anggoro)

Jakarta (ANTARA) -

PT Bank DBS Indonesia menilai Indonesia berada pada posisi strategis sebagai tujuan utama pergeseran rantai pasok global di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Sebab, usai adanya tarif Trump, konflik antara AS-Israel dan Iran kian menggeser arus perdagangan serta investasi dunia. Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang berpotensi diuntungkan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Director of Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Anthonius Sehonamin mengatakan, stabilitas domestik yang relatif terjaga serta prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat membuat Indonesia semakin menarik di mata investor.

Menurut dia, meningkatnya konektivitas regional pun mempererat integrasi Indonesia dalam arus perdagangan dan investasi kawasan, termasuk melalui kemitraan ekonomi dengan China yang semakin menjadi pilar penting dalam rantai pasok dan investasi regional.

"Bagi pelaku usaha Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar tren bilateral, melainkan peluang untuk memperluas pasar dan memperkuat bisnis lintas negara," ujarnya.

Menurut dia, diperlukan strategi komprehensif agar pelaku usaha mampu mengoptimalkan peluang di tengah ketidakpastian saat ini. DBS pun merumuskan sejumlah rekomendasi strategi bagi korporasi, khususnya yang terlibat dalam bisnis lintas negara dengan China.

Pertama, korporasi perlu mengantisipasi risiko geopolitik melalui diversifikasi pasar dan rantai pasok regional.

Eskalasi konflik, termasuk di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional dan meningkatkan biaya logistik. Meski demikian, kawasan Asia dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan yang relatif kuat.

DBS Group Research memproyeksikan ekonomi China tetap tumbuh sekitar 4,5 persen, didukung kebijakan moneter yang akomodatif.

Kondisi ini membuka peluang bagi korporasi Indonesia untuk menyeimbangkan risiko global dengan memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok regional. Namun, ekspansi lintas negara juga membawa tantangan seperti perubahan regulasi, fluktuasi permintaan, dan volatilitas nilai tukar.

Karena itu, korporasi perlu memperkuat ketahanan operasional melalui diversifikasi jalur logistik, perluasan jaringan mitra, serta penerapan skenario planning dan fleksibilitas keuangan.

Kedua, pengelolaan risiko nilai tukar menjadi krusial dalam bisnis lintas negara. DBS Group Research memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.350 pada akhir 2026.

Dalam kondisi tersebut, strategi seperti lindung nilai (hedging), natural hedge melalui pencocokan arus kas, serta penyesuaian struktur pembiayaan berdasarkan mata uang pendapatan dinilai penting untuk menjaga stabilitas margin dan arus kas perusahaan.

Ketiga, korporasi didorong membangun struktur keuangan yang siap menangkap peluang jangka panjang. Prospek ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen dengan inflasi terjaga di kisaran 2,8 persen memberikan ruang ekspansi yang cukup luas.

“Hal ini memberikan ruang bagi korporasi untuk berekspansi. Di sisi lain, ekonomi China diperkirakan tetap tumbuh dengan inflasi rendah di sekitar 0,5 persen, serta suku bunga yang berpotensi berada di kisaran 2,75 persen,” jelas Anthonius.

Stabilitas ekonomi Indonesia dan China dinilai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan investasi lintas negara, pembiayaan perdagangan, serta kolaborasi industri jangka panjang.

Meski demikian, perusahaan tetap perlu menjaga kesehatan neraca, tingkat leverage yang terukur, serta diversifikasi sumber pendanaan.

Keempat, pelaku usaha perlu memanfaatkan pergeseran rantai pasok regional. Perubahan kebijakan perdagangan global mendorong perusahaan China memperluas basis produksi ke luar AS, dengan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama.

Data menunjukkan posisi China sebagai investor asing di Indonesia meningkat signifikan, dengan nilai investasi mencapai sekitar 34,19 miliar dolar AS sepanjang 2019 hingga September 2024, atau sekitar 18 persen dari total investasi asing.

“Konsentrasi investasi di sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa peluang bagi korporasi Indonesia tidak hanya berada pada ekspor komoditas, tetapi juga pada keterlibatan dalam rantai nilai industri yang lebih luas,” ujar Anthonius.

“Karena itu, ini menjadi momentum yang tepat bagi pelaku usaha untuk menjalin kemitraan strategis, membangun joint venture, maupun mengintegrasikan jaringan produksi lintas negara,” tambahnya.

Kelima, korporasi perlu memperkuat posisi dalam rantai pasok global dan kolaborasi industri. Perubahan kebijakan tarif AS memberikan peluang sekaligus tantangan bagi produk Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam memperkuat rantai nilai industri adalah China yang terus meningkatkan investasi di sektor-sektor kunci seperti logam, transportasi, logistik, kimia, dan energi.

Salah satu inisiatif strategis adalah kerja sama Two Parks Twin Countries (TCTP) yang diperbarui pada Mei 2025, yang menekankan pengembangan kapasitas industri dan nilai tambah antara Indonesia dan China.

“Dengan kesiapan strategi dan fondasi bisnis yang kuat, korporasi tidak hanya dapat menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri, tetapi juga menangkap peluang kolaborasi yang terus berkembang, termasuk dalam hubungan bisnis lintas negara dengan China, seperti di sektor manufaktur, logistik, energi, serta pengembangan kawasan industri yang menjadi fokus investasi China di Indonesia,” jelasnya.

Adapun Bank DBS Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung nasabah dalam menghadapi dinamika ekonomi global melalui penyediaan insight pasar serta solusi keuangan yang terintegrasi.

Melalui DBS Global Financial Markets (GFM), Perseroan juga menyediakan layanan analisis pasar, konsultasi investasi, serta akses ke berbagai instrumen keuangan global guna membantu pelaku usaha mengelola risiko nilai tukar dan volatilitas pasar.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti gugatan terkait penghangusan kuota internet dalam Sidang Perkara 33/PUU-XXIV/2026, Kamis (16/4/2026). Dalam sidang tersebut, hakim mencecar operator seluler sebagai pihak terkait.

Hakim MK Guntur Hamzah menilai persoalan kuota internet berpotensi berkaitan dengan konstitusi, mengingat layanan internet telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

"Artinya, maka alarm Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bergetar," kata Guntur.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Guntur menyinggung Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk perlindungan atas kepemilikan.

Dia juga menilai persoalan tarif tidak semata terkait harga, melainkan mencerminkan prinsip good corporate governance (GCG), yakni transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan keadilan (fairness).

"Jadi, ketika kuota internet belum habis gigabyte tidak dilayani lagi, apakah ini fair? Begitu juga dengan waktu belum 30 hari tetapi 28 hari sudah habis dan tidak dilayani lagi. Apakah ini masuk good corporate governance?" ujarnya.

Hakim MK Ridwan Mansyur menambahkan, penghangusan kuota saat masa berlaku habis berpotensi merugikan konsumen. Menurutnya, meskipun kuota tidak selalu terpakai, hak atas volume dan periode layanan tetap melekat pada pengguna.

"Ada hal-hal yang sama-sama penting kita dudukkan untuk agar tidak ada hak-hak yang dilanggar," kata Ridwan.

Dia meminta operator seluler memberikan informasi yang lebih jelas kepada publik terkait mekanisme kuota internet.

Gugatan tersebut diajukan oleh pengemudi ojek online Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Keduanya mempersoalkan skema penghangusan kuota internet yang belum terpakai saat masa aktif berakhir.

Permohonan diajukan melalui uji materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema ‘kuota hangus’ tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi.

Pasal tersebut merupakan perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur penetapan tarif oleh penyelenggara berdasarkan formula dari pemerintah. Pemerintah juga dapat menetapkan batas atas dan bawah tarif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha.

Pemohon menilai aturan tersebut belum mengakomodasi perkembangan layanan data internet yang kini menjadi kebutuhan dasar, setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Mereka juga menegaskan konsumen telah melakukan pembayaran di muka untuk volume data tertentu, sehingga operator berkewajiban memberikan layanan sesuai nilai yang dibayarkan.

Dalam sidang, operator telekomunikasi memberikan tanggapan. Vice President Simpati Product Marketing Adhi Putranto menyatakan istilah kuota hangus tidak tepat karena yang diberikan kepada pelanggan adalah hak akses terhadap kapasitas jaringan dalam volume dan periode tertentu.

Sementara itu, VP Head of Ecosystem Regulatory Affairs Indosat Machdi Fauzi menegaskan layanan internet merupakan jasa, bukan barang yang dapat dimiliki secara permanen.

Menurutnya, paket internet merupakan hubungan kontraktual antara operator dan pelanggan, sehingga harga dan masa berlaku menjadi satu kesatuan layanan.

IDXChannel - Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) mungkin akan kembali ke tingkat yang berlaku sebelum putusan Mahkamah Agung dalam waktu dekat.

Pada Februari, Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump karena menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai.

Menurut Menteri Keuangan Scott Bessent, Gedung Putih akan menggunakan dasar hukum yang berbeda untuk mengembalikan tarif ke tingkat sebelumnya.

“Kami mengalami kemunduran di Mahkamah Agung terkait kebijakan tarif, tetapi kami akan menerapkan atau melakukan studi Pasal 301, sehingga tarif dapat kembali ke tingkat sebelumnya pada awal Juli,” kata Bessent dalam sebuah forum, dilansir dari Bloomberg pada Kamis (16/4/2026).

Bessent yakin tarif yang didasari Pasal 301 tak akan dibatalkan pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Sebelum putusan itu, Trump mengenakan tarif di kisaran 10 persen hingga 50 persen ke negara-negara. Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya dikenai tarif sebesar 19 persen.

Setelah Mahkamah Agung membatalkan sederet bea masuk tersebut, Trump memberlakukan tarif sementara 10 persen secara merata ke semua negara. Pungutan tersebut akan berakhir masa berlakunya pada 24 Juli. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengoptimalkan rute dan frekuensi penerbangan sebagai langkah mitigasi di tengah tekanan kenaikan harga avtur yang membebani kinerja operasional maskapai.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan perseroan terus mencermati dinamika industri aviasi global, khususnya fluktuasi harga bahan bakar, guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah proses pemulihan kinerja.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulator. Evaluasi berkala akan terus kami lakukan seiring perkembangan harga avtur yang dinamis," ujar Glenny dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/4/2026).

Selain penyesuaian tarif, GIAA juga melakukan pengkajian ulang terhadap jaringan rute dan frekuensi penerbangan, terutama pada rute-rute strategis dengan tingkat permintaan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produktivitas kapasitas sekaligus menekan beban operasional di tengah lonjakan biaya bahan bakar.

Sejalan dengan itu, perseroan juga mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri (KM) No. 83/2026 yang mengatur penyesuaian komponen biaya tambahan pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik. Kebijakan tersebut diperkuat dengan rencana stimulus berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 11% guna menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, tekanan biaya bahan bakar tetap menjadi tantangan utama bagi industri penerbangan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan bahwa avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam struktur operasional maskapai.

"Wajar saja jika terjadi tekanan pada sisi margin sehingga akan tergerus. Apalagi, maskapai saat ini tengah mengalami fase penyehatan, sehingga kemampuan menyerap lonjakan biaya menjadi terbatas karena 'bantal kas' yang belum tebal," ujar Nafan.

Menurutnya, kenaikan harga avtur tidak selalu dapat langsung diimbangi dengan penyesuaian tarif akibat adanya jeda waktu (time lag) kebijakan, sehingga maskapai harus menanggung beban tersebut dalam jangka pendek.

Di tengah kondisi tersebut, optimalisasi rute dan frekuensi menjadi strategi kunci untuk menjaga efisiensi operasional. Dengan penyesuaian kapasitas yang lebih selektif, maskapai diharapkan dapat mempertahankan tingkat keterisian penumpang sekaligus menekan tekanan terhadap margin.

Namun demikian, dampak lanjutan dari kenaikan biaya juga berpotensi memengaruhi permintaan, khususnya pada segmen perjalanan wisata. Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Elfi Emir menilai kenaikan harga tiket dapat mendorong masyarakat menunda perjalanan atau beralih ke moda transportasi lain.

"Untuk sektor pariwisata, kenaikan tiket tetap akan mengurangi minat terbang," ujar Elfi.

Meski segmen perjalanan bisnis dan kebutuhan mendesak dinilai masih relatif stabil, tekanan terhadap permintaan secara keseluruhan tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri.

Dengan kombinasi penyesuaian tarif, optimalisasi jaringan penerbangan, serta dukungan kebijakan pemerintah, GIAA berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan keberlanjutan pemulihan kinerja di tengah tekanan harga avtur.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja memanfaatkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menjadi momentum kebangkitan industri tekstil Indonesia.

Kesepakatan antara Indonesia dengan AS memberikan fasilitas tarif impor nol persen bagi produk tekstil dan garmen Indonesia melalui skema tariff-rate quota (TRQ).

“Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional,” ujar Jemmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar Amerika Serikat yang jauh lebih besar dibandingkan pasar domestik, sekaligus menopang sekitar 4 juta tenaga kerja dan memberi dampak ekonomi bagi 20 juta masyarakat Indonesia.

Dengan nilai ekspor saat ini sekitar 4 miliar dolar AS, industri tekstil nasional pun membidik pertumbuhan signifikan hingga sepuluh kali lipat dalam satu dekade ke depan.

“Kami berharap ini dapat menjadi titik awal kebangkitan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dengan mendorong masuknya investasi, meningkatkan kinerja ekspor, serta menggerakkan kembali seluruh ekosistem industri,” ujar Jemmy.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk memanfaatkan momentum ART adalah penyelenggaraan pameran tekstil dan garmen terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, yakni Indo Intertex & Inatex pada 15–18 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Indo Intertex & Inatex 2026 akan diikuti oleh lebih dari 800 peserta yang merepresentasikan 1.500 merek global, serta menargetkan kehadiran lebih dari 35 ribu pengunjung profesional dari 29 negara.

“Indo Intertex dan Inatex kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan industri secara nyata, mulai dari menghadirkan pemasok yang relevan, menampilkan teknologi yang terpercaya, hingga menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pelaku industri dalam mengambil keputusan secara lebih cepat,” ujar Direktur PT Peraga Expo Paul Kingsen.

Sebagai satu-satunya pameran di Indonesia yang menghadirkan seluruh rantai nilai industri secara komprehensif, mulai dari mesin, produk tekstil, hingga teknologi printing dan bahan kimia untuk tekstil, Indo Intertex & Inatex terus menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi sektor tekstil nasional maupun regional.

Sejumlah program unggulan juga dihadirkan untuk memperkaya wawasan sekaligus memberi nilai tambah bagi pelaku industri.

Seminar dan Workshop interaktif akan menghadirkan para ahli dan praktisi guna membahas tren, strategi, serta tantangan terkini di industri tekstil dan garmen.

Di sisi lain, isu keberlanjutan dan sirkularitas tekstil menjadi sorotan, mendorong pelaku industri untuk semakin memahami dan menerapkan praktik berkelanjutan yang kian relevan di pasar global.

“Kami juga melihat kualitas partisipasi yang terus meningkat, seiring dengan fokus pasar pada efisiensi, inovasi, dan manufaktur berkelanjutan,” ujar Paul.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai dampak kebijakan global Amerika Serikat (AS), termasuk kebijakan tarif, terhadap kinerja ekspor Indonesia relatif terbatas.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan bahwa total tarif yang dihadapi Indonesia saat ini masih berada di bawah 20 persen. Angka tersebut dinilai sebanding dengan Vietnam, meski sedikit lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Thailand.

“Ketika dihitung melalui model, dampak (tarif AS) terhadap pendapatan riil Indonesia hanya sekitar 0,2 persen, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap PDB,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, kajian Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 menunjukkan bahwa efek negatif tarif AS dapat ditekan melalui reformasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

Indonesia disebut masih menghadapi berbagai hambatan non-tarif, seperti aturan impor bahan baku serta standar teknis yang ketat.

“Jika Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi hambatan non-tarif pada barang dan jasa, keuntungan dari reformasi tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan biaya akibat tarif AS. Dengan begitu, dampak negatif tarif bisa terhapus,” kata Mattoo.

Menurut dia, melalui kebijakan domestik yang tepat, tarif AS dapat menjadi “small change” karena manfaat reformasi dalam negeri jauh melampaui biaya dari kebijakan tersebut.

Sebelumnya, pada 19 Februari, Indonesia dan AS menyepakati perjanjian perdagangan resiprokal dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah ditandatangani kedua kepala negara. Secara umum, AS menerapkan tarif rata-rata sebesar 19 persen untuk produk asal Indonesia, dengan pengecualian tarif 0 persen untuk sejumlah produk tertentu.

Sebagai timbal balik, Indonesia menghapus pungutan tarif atas 99 persen produk asal AS.

Laporan Bank Dunia juga mencatat bahwa tarif resiprokal tersebut kemudian digantikan dengan tarif global sebesar 10 persen yang diberlakukan berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974. Tarif ini bersifat sementara dan berlaku hingga Juli 2026.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 282,91 miliar dollar AS, naik 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total tersebut, ekspor nonmigas mencapai 269,84 miliar dollar AS atau tumbuh 7,66 persen. AS menjadi tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai 30,96 miliar dollar AS, setelah China sebesar 64,82 miliar dollar AS.

Ekspor nonmigas ke AS tercatat sebesar 4.420,2 juta dollar AS, meningkat 16,66 persen secara tahunan.

Sementara itu, nilai impor Indonesia pada periode yang sama mencapai 241,86 miliar dollar AS atau naik 2,83 persen. Impor nonmigas juga meningkat 5,11 persen menjadi 209,09 miliar dollar AS.

AS menempati posisi ketiga sebagai negara pemasok barang impor Indonesia dengan nilai 9,84 miliar dollar AS atau setara 4,70 persen dari total impor nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ketika dihitung melalui model, dampak (tarif AS) terhadap pendapatan riil Indonesia hanya sekitar 0,2 persen, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap PDB

Jakarta (ANTARA) - Bank Dunia menilai bahwa dampak kebijakan global Amerika Serikat (AS) termasuk kebijakan tarif, terhadap kinerja ekspor Indonesia relatif terbatas.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menjelaskan bahwa total tarif yang dihadapi Indonesia saat ini masih di bawah 20 persen, sebanding dengan Vietnam, meski sedikit lebih tinggi dibanding Malaysia dan Thailand.

“Ketika dihitung melalui model, dampak (tarif AS) terhadap pendapatan riil Indonesia hanya sekitar 0,2 persen, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap PDB,” ujarnya dalam wawancara daring dengan ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan kajian Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 menunjukkan bahwa efek negatif tarif AS dapat ditekan melalui reformasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

Indonesia disebut masih menerapkan banyak hambatan non-tarif, seperti aturan impor bahan baku dan standar teknis yang ketat.

“Jika Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi hambatan non-tarif pada barang dan jasa, keuntungan dari reformasi tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan biaya akibat tarif AS. Dengan begitu, dampak negatif tarif bisa terhapus,” kata Mattoo.

Ia menekankan bahwa melalui kebijakan dalam negeri, Indonesia dapat menjadikan tarif AS sebagai small change karena manfaat reformasi domestik akan jauh melampaui biaya dari kebijakan tarif tersebut.

Sebelumnya, pada 19 Februari, Indonesia dan AS telah menyepakati perjanjian perdagangan resiprokal dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah resmi ditandatangani oleh kedua kepala negara.

Secara umum, AS menerapkan rata-rata tarif sebesar 19 persen untuk produk asal Indonesia. Namun, pemerintah AS memberikan pengecualian khusus untuk produk-produk tertentu yang telah diidentifikasi menerima tarif 0 persen.

Sebagai timbal balik, Indonesia menghapus pungutan tarif atas 99 persen produk asal AS.

Laporan Bank Dunia mencatat tarif resiprokal tersebut kemudian digantikan dengan tarif global sebesar 10 persen yang diberlakukan berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974. Tarif ini bersifat sementara dan berlaku hingga Juli 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, meningkat 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Dari jumlah tersebut, ekspor nonmigas mencapai 269,84 miliar dolar AS atau naik 7,66 persen.

AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai 30,96 miliar dolar AS, setelah China yang mencapai 64,82 miliar dolar AS. Ekspor nonmigas ke AS tercatat sebesar 4.420,2 juta dolar AS, naik 16,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, nilai impor Indonesia pada periode Januari–Desember 2025 mencapai 241,86 miliar dolar AS, meningkat 2,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Impor nonmigas juga naik 5,11 persen menjadi 209,09 miliar dolar AS.

AS menempati posisi ketiga sebagai negara pemasok barang impor dengan nilai 9,84 miliar dolar AS atau 4,70 persen dari total impor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Presiden AS Donald Trump mengancam bakal mengenakan tarif 50 persen terhadap barang impor dari negara pemasok senjata ke Iran.

"Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan segera dikenakan tarif, untuk semua barang yang dijual ke Amerika Serikat, sebesar 50 persen, berlaku segera," ujar Trump melalui akun Truth Social, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (8/4).

"Tidak akan ada pengecualian atau pembebasan!," sambungnya.

Ancaman itu dilontarkan Trump setelah sehari sebelumnya mengumumkan gencatan senjata AS-Iran selama dua pekan dari perang yang berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Trump menyampaikan selama periode ini, kedua negara akan bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan.

"Periode dua minggu akan memungkinkan perjanjian tersebut diselesaikan dan diwujudkan," ujar Trump di media sosialnya, Selasa (7/4).

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengonfirmasi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini bakal berlangsung selama dua minggu. Selama kurun waktu tersebut, Iran dan AS akan memulai negosiasi di Pakistan.

"Negosiasi ini akan dimulai di Islamabad dengan tingkat ketidakpercayaan penuh terhadap pihak Amerika, dan Iran akan mengalokasikan waktu dua minggu untuk proses tersebut. Periode ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak," demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

[Gambas:Youtube]