Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematangkan rencana penerapan kebijakan insentif fiskal berupa pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat melalui proses harmonisasi lintas kementerian.

Kebijakan strategis ini dirancang sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan beban operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, mengungkapkan proses pembahasan regulasi pendukung sektor transportasi udara tersebut terus berjalan intensif. Otoritas perhubungan optimistis penyempurnaan payung hukum ini dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Semoga pembebasan biaya masuk sparepart juga bisa cepat terealisasi. Seharusnya ini bisa cepat karena sebenarnya sudah diharmonisasi," kata Agustinus dilansir dari Antara, Minggu (7/6/2026).

Substansi pembebasan bea masuk serta instrumen pajak komponen pesawat ini sebelumnya telah melewati meja harmonisasi bersama Kementerian Perindustrian.

Saat ini, koordinasi lanjutan telah berada pada tahap penyelesaian akhir di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Manajemen Kemenhub berharap regulasi ini dapat segera diundangkan demi menyelamatkan ruang fiskal perusahaan maskapai melalui pengurangan biaya perawatan armada.

"Sudah diharmonisasi di Kementerian Perindustrian, sekarang tinggal di Kementerian Keuangan. Harapannya bisa segera keluar juga, itu bisa menolong rekan-rekan airline," ujar Agustinus.

Selain memacu insentif komponen, pemerintah aktif menyempurnakan mekanisme tarif tambahan bahan bakar (fuel surcharge/FS) melalui matriks penyesuaian baru yang dinilai lebih responsif terhadap fluktuasi harga avtur dunia.

Skema ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi operator penerbangan sekaligus menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat pengguna jasa.

Berdasarkan monitoring terkini, besaran fuel surcharge masih bertahan di level 50% karena pergerakan harga avtur domestik masih stabil di dalam koridor rentang penetapan pemerintah.

Kemenhub mencatat mayoritas maskapai nasional bersikap kooperatif dengan tidak selalu menerapkan tarif pada batas maksimal 100 persen, kecuali pada momen puncak liburan (peak season). Langkah ini memperkuat optimisme pemerintah akan terciptanya keseimbangan ekosistem bisnis yang sehat.

Dukungan serupa datang dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA). Para pelaku industri berharap penuh stimulus fiskal ini dapat diimplementasikan penuh pada periode tahun ini.

"Kami berharap tahun ini mudah-mudahan pajak nol persen terhadap impor sparepart ini bisa terjadi," tutur Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja.

Menurut Denon, agenda pembebasan pajak barang modal kedirgantaraan ini merupakan perjuangan konsisten yang telah disuarakan oleh asosiasi selama lebih dari satu dekade demi konektivitas udara nasional yang lebih efisien.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga internasional yang bermarkas di Paris, Prancis itu menjelaskan bahwa estimasi defisit fiskal itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok di level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Adapun, pelebaran defisit ini utamanya dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Laju PDB Indonesia 2026

Dari sisi makroekonomi, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan https://www.bisnis.com/topic/201/bank-indonesia (BI) baru akan menurunkan suku bunga acuannya secara bertahap menuju level yang lebih netral pada awal 2027.

Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu memperkirakan bahwa bank sentral akan mempertahankan sikap kebijakan ketat yang moderat (moderately restrictive) hingga akhir tahun ini. Langkah kehati-hatian ini diambil karena tekanan dari luar.

OECD menyoroti bahwa BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Mei 2026. Kenaikan ini merespons peningkatan risiko (upward risks) yang dipicu oleh transmisi tingginya harga energi global serta pelemahan nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 6% terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sejak awal tahun.

Untuk menjaga inflasi domestik secara berkelanjutan sesuai target yaitu 2,5±1%, OECD menilai BI perlu terus mengedepankan pendekatan yang bergantung pada data (data-dependent approach).

BI pun diyakini harus menyeimbangkan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengawasan ketat terhadap tekanan harga akibat gejolak energi dan pelemahan kurs. Di samping itu, peluang pelonggaran moneter masih terbuka lebar di tahun depan.

"Apabila nilai tukar stabil dan dampak putaran kedua [second-round effects] tetap terkendali, suku bunga kebijakan dapat diturunkan secara bertahap menuju level yang lebih netral pada awal 2027," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dari sisi inflasi, pemerintah sejauh ini dinilai cukup membantu meringankan beban bank sentral. OECD mencatat bahwa kebijakan penahanan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini sangat membantu dalam membendung laju tekanan inflasi akibat melesatnya harga energi global.

Secara keseluruhan, OECD memproyeksikan laju inflasi umum (headline inflation) Indonesia akan menyentuh level 3,4% pada 2026 sebelum kembali melandai ke 2,5% pada 2027.

Sementara itu, seiring dengan masih ketatnya suku bunga dan tekanan biaya energi yang membebani konsumsi maupun investasi, laju pertumbuhan ekonomi (PDB) diproyeksikan akan berada di angka 4,7% pada 2026 dan baru kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga tingkat utang negara tetap berhati-hati (prudent), yaitu dengan memperketat penargetan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.

Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu menyoroti program andalan pemerintah, yakni MBG (free meals programme). OECD mengakui bahwa program inisiatif sosial seperti makan gratis ini dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Selain evaluasi program MBG, OECD juga meminta pemerintah untuk membenahi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi kelompok rumah tangga yang benar-benar rentan.

Menurut laporan tersebut, pemberian bantuan sosial atau transfer langsung yang ditargetkan khusus kepada rumah tangga berpendapatan rendah, serta mereka yang bergantung pada energi untuk bekerja, harus lebih diutamakan. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penerapan kontrol harga secara merata (broad-based price controls), yang dianggap memakan biaya besar dan memiliki penargetan sasaran yang buruk.

Pelabaran Defisit hingga Pelemahan Pertumbuhan

Langkah efisiensi ini menjadi krusial di tengah proyeksi OECD yang memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3,0% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Estimasi defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok turun ke level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3,0% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Pelebaran defisit ini tak lain dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," jelas OECD.

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Secara keseluruhan, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas bandara dapat membongkar barang bawaan jemaah haji apabila menemukan air zamzam maupun barang lain yang tidak sesuai ketentuan di dalam koper. Apabila kasus itu banyak terjadi, proses distribusi koper dan jadwal penerbangan bisa terpengaruh sehingga menghambat kelancaran pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Maria Assegaf mengatakan kepatuhan terhadap aturan bagasi menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran operasional pemulangan jemaah haji. Dia mengimbau jemaah agar mematuhi ketentuan barang bawaan selama fase kepulangan, termasuk soal larangan membawa air zamzam di dalam koper.

Larangan membawa air zamzam di dalam koper menjadi salah satu aturan yang terus disosialisasikan kepada jemaah. Apabila terdapat temuan itu, petugas dapat melakukan pembongkaran bagasi sehingga memperlambat proses penerbangan.

"Jangan memasukkan air zamzam ke dalam koper, baik koper kabin maupun koper bagasi. Temuan zamzam saat pemeriksaan keamanan dapat menyebabkan koper harus dibongkar, memperlambat distribusi bagasi, dan berpotensi mengganggu kelancaran proses pemulangan jemaah secara keseluruhan," ujar Maria, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Maria menjelaskan bahwa setiap koper yang terdeteksi membawa air zamzam harus melalui pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur keamanan bandara Arab Saudi. Proses tersebut tidak hanya berdampak pada koper milik jemaah yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi alur penanganan bagasi dalam satu kelompok penerbangan.

Kemenhaj meminta seluruh jemaah mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar proses pemulangan berjalan lebih cepat, tertib, dan nyaman.

Jemaah Dapat 5 Liter Air Zamzam, Tidak Perlu Bawa di dalam Koper

Menurut Maria, pemerintah telah menyiapkan mekanisme distribusi air zamzam resmi sehingga jemaah tidak perlu membawa sendiri air zamzam di dalam koper.

"Kami memahami keinginan jemaah untuk membawa zamzam. Namun, pemerintah telah menyiapkan distribusi zamzam resmi bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Setiap jemaah akan menerima satu galon zamzam berisi lima liter di debarkasi setelah tiba di Tanah Air, sehingga tidak perlu membawa zamzam di dalam koper," ujarnya.

Hingga Sabtu (6/6/2026), sebanyak 75 kelompok terbang (kloter) dengan total 29.644 jemaah dan petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 kloter dengan total 28.536 jemaah dan petugas telah tiba di berbagai debarkasi di Tanah Air.

Selain itu, sebanyak 8.579 jemaah dan petugas haji khusus juga telah kembali ke Indonesia.

Maria mengakui masih terdapat sejumlah penerbangan yang mengalami penyesuaian jadwal maupun keterlambatan selama masa puncak pemulangan jemaah.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah dan keluarga atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bersama otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan seluruh petugas di lapangan, kami terus melakukan langkah-langkah percepatan dan koordinasi agar proses pemulangan dapat berlangsung seaman, senyaman, dan seefisien mungkin," ujarnya.

Jemaah Gelombang Kedua Mulai Bergerak ke Madinah

Di tengah proses pemulangan, tahapan operasional haji juga memasuki fase pergerakan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah.

Mulai Minggu (7/6/2026), jemaah gelombang kedua dijadwalkan bergerak secara bertahap ke Kota Nabi sebelum nantinya kembali ke Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah mengimbau jemaah untuk tidak membawa barang secara berlebihan guna mendukung kelancaran mobilisasi dan pelayanan selama fase akhir penyelenggaraan haji.

"Kami mengajak seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, serta saling membantu hingga seluruh rangkaian pelayanan haji berakhir dan seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat," kata Maria.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kelanjutan kabar implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang kelayakan implementasi sistem tersebut.

Selain itu, tambah Komang, sistem MLFF juga tengah dalam tahap pendetailan teknis guna memastikan keandalan teknologi tersebut sebelum benar-benar dilepas ke ekosistem jalan tol nasional.

"Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini bisa diaplikasikan gak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," ujar Ni Komang saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (5/6/2026).

Dia menekankan, upaya evaluasi tersebut dilaksanakan langsung oleh tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), serta tim pengendali khusus dari lintas sektoral.

Dalam laporannya, evaluasi difokuskan pada pematangan mitigasi risiko kegagalan sistem, terutama terkait potensi hilangnya pendapatan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat risiko kendaraan yang melosok bebas.

"Tim sedang menyiapkan penyiapan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek MLFF sendiri masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan Bisnis, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.

Berdasarkan data Worldbank pada 2019, Indonesia dilaporkan merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan.

Sementara itu, menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terus melakukan transformasi layanan kereta api, termasuk menghadirkan rangkaian Stainless Steel New Generation untuk berbagai relasi jarak jauh.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, saat ini terdapat 29 relasi dengan total 39 rangkaian dan 391 kereta Stainless Steel New Generation (SSNG) telah diserahterimakan dan beroperasi melayani pelanggan.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari realisasi pengadaan 612 kereta yang terus berjalan secara bertahap hingga seluruh program selesai pada tahun 2027.

“Pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation hasil produksi INKA direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dengan nilai kontrak mencapai Rp5,50 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Program pengadaan 612 kereta tersebut terdiri atas 297 kereta kelas eksekutif, 199 kereta ekonomi, 57 kereta makan, 57 kereta pembangkit, serta 2 kereta bagasi.

Konsep baru menghadirkan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan pelanggan. Paling utama terlihat pada konfigurasi tempat duduk. Kereta ekonomi model lama memiliki kapasitas 106 kursi, sementara SSNG hanya 72 tempat duduk.

Selain itu, kursi lebih ergonomis, reclining seat hingga 135 derajat, revolving seat yang dapat disesuaikan dengan arah perjalanan, legroom yang lebih luas, foot rest, meja lipat, USB port dan stop kontak di setiap kursi, hingga pintu geser otomatis.

Pada sejumlah layanan, pelanggan juga dapat menikmati fasilitas tambahan seperti Passenger Information Display System (PIDS), kabin yang lebih senyap, toilet dengan foot washer, musala, baby care desk atau meja ganti popok bayi, serta selimut untuk perjalanan malam dengan waktu tempuh tertentu.

Selama pengoperasian kereta jenis baru ini, Anne menjelaskan pihaknya juga menerima banyak masukan yang akan menjadi bahan evaluasi bersama sehingga penyempurnaan terus dilakukan pada trainset-trainset berikutnya.

Menurut Anne, penyempurnaan dilakukan secara bertahap pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kenyamanan pelanggan, mulai dari detail interior, konfigurasi ruang pelanggan, fasilitas pendukung perjalanan, hingga komponen sarana lainnya yang memengaruhi pengalaman selama berada di dalam kereta.

Modernisasi sarana tersebut kini telah menjangkau berbagai segmen layanan, mulai dari kelas eksekutif, kelas campuran eksekutif dan ekonomi, hingga layanan ekonomi.

“Dengan semakin luasnya cakupan relasi yang menggunakan rangkaian New Generation, semakin banyak pelanggan dapat menikmati standar kenyamanan yang lebih tinggi selama perjalanan,” tambahnya.

Anne menambahkan bahwa target penyelesaian program pengadaan hingga 2027 akan semakin memperluas jangkauan layanan Stainless Steel New Generation di berbagai relasi kereta api.

Nantinya, seiring bertambahnya jumlah trainset yang diterima dan dioperasikan hingga seluruh program selesai, semakin banyak pelanggan yang dapat menikmati perjalanan dengan standar kenyamanan New Generation.

Layanan kelas eksekutif rangkaian Stainless Steel New Generation telah digunakan pada:

•⁠ ⁠KA Argo Dwipangga relasi Gambir–Solo Balapan (PP)

•⁠ ⁠KA Argo Lawu relasi Gambir–Solo Balapan (PP)

•⁠ ⁠KA Argo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasarturi (PP)

•⁠ ⁠KA Argo Sindoro relasi Gambir–Semarang Tawang (PP)

•⁠ ⁠KA Argo Wilis relasi Bandung–Surabaya Gubeng (PP)

•⁠ ⁠KA Argo Semeru relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP)

•⁠ ⁠KA Bima relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP)

•⁠ ⁠KA Taksaka relasi Gambir–Yogyakarta (PP)

•⁠ ⁠KA Argo Muria relasi Gambir–Semarang Tawang (PP)

•⁠ ⁠KA Turangga relasi Surabaya Gubeng–Bandung (PP)

•⁠ ⁠KA Parahyangan relasi Bandung–Gambir (PP)

•⁠ ⁠KA Gajayana relasi Malang–Gambir (PP)

Layanan kelas campuran eksekutif dan ekonomi telah hadir pada:

•⁠ ⁠KA Lodaya relasi Bandung–Solo Balapan (PP)

•⁠ ⁠KA Mataram relasi Pasarsenen–Solo Balapan (PP)

•⁠ ⁠KA Bogowonto relasi Pasarsenen–Lempuyangan (PP)

•⁠ ⁠KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan (PP)

•⁠ ⁠KA Gumarang relasi Pasarsenen–Surabaya Pasarturi (PP)

•⁠ ⁠KA Jayabaya relasi Pasarsenen–Malang (PP)

•⁠ ⁠KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasarsenen–Surabaya Gubeng (PP)

•⁠ ⁠KA Fajar Utama Solo relasi Pasarsenen–Solo Balapan

•⁠ ⁠KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan–Pasarsenen

•⁠ ⁠KA Tegal Bahari relasi Pasarsenen–Tegal (PP)

•⁠ ⁠KA Ranggajati relasi Cirebon–Jember (PP)

•⁠ ⁠KA Cirebon Fakultatif relasi Cirebon–Gambir (PP)

•⁠ ⁠KA Bangunkarta relasi Jombang–Pasarsenen (PP)

•⁠ ⁠KA Singasari relasi Blitar–Pasarsenen (PP)

Layanan ekonomi Stainless Steel New Generation saat ini:

•⁠ ⁠KA Jaka Tingkir relasi Pasarsenen–Solo Balapan (PP)

•⁠ ⁠KA Progo relasi Pasarsenen–Lempuyangan (PP)

•⁠ ⁠KA Majapahit relasi Pasarsenen–Malang (PP)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha keramik dihadapkan tantangan seiring dengan melonjaknya nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah yang kian menekan biaya produksi.

Kondisi tersebut paling terasa dampaknya oleh pelaku industri keramik. Di mana, saat ini pelaku industri masih membeli gas dari penyedia seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) menggunakan Dolar AS.

Sejalan dengan Hal itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengusulkan agar transaksi gas yang dilakukan di Indonesia dapat mulai menggunakan Rupiah.

Pasalnya, industri keramik saat ini tengah dihadapkan oleh tantangan ganda akibat kenaikan harga gas yang diikuti oleh pelemahan nilai tukar rupiah kian menggerus margin profitabilitas para produsen keramik di dalam negeri.

"Jadi pertama, harga gas naik ini kami terpukul. Kedua, kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact nih, makanya selalu saya sampaikan dengan analogi sudah jatuh tertimpa tangga pula ini," ujar Edy saat ditemui di sela-sela agenda Keramika Indonesia Expo ke-11 di NICE PIK 2, dikutip Minggu (7/6/2026).

Edy menilai penggunaan mata uang dolar AS untuk komoditas yang bersumber langsung dari dalam negeri dan ditransaksikan di pasar domestik sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Sejalan dengan hal itu, langkah pengalihan skema transaksi dari Dolar AS ke Rupiah pada jual beli gas dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menjaga daya saing industri keramik nasional dari gempuran produk impor.

"Kami selalu menyampaikan kenapa tidak kami bayar menggunakan Rupiah? Kan gas ini kan dari bumi Indonesia, transaksi juga di domestik kenapa mesti menggunakan USD? Ini sudah berkali-kali kami keluhkan tapi belum mendapatkan tanggapan," tuturnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,19% ke level Rp18.012 per dolar AS pada perdagangan, Jumat (5/6/2026). Kendati demikian, mata uang Garuda masih mencatat pelemahan sekitar 8,01% sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, depresiasi rupiah memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi industri, khususnya sektor yang memiliki ketergantungan besar terhadap impor bahan baku.

Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha menghadapi fase margin compression atau penyusutan margin meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I/2026 tercatat mencapai 5,61%.

“Bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, depresiasi rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold, menekan margin, dan dalam banyak kasus membatasi kemampuan ekspansi usaha,” ujar Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 215.837 bidang tanah wakaf di Indonesia saat ini masih berstatus rawan sengketa akibat belum mengantongi sertifikat resmi.

Berdasarkan data nasional, dari total 522.026 bidang tanah wakaf yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia, baru sekitar 306.189 bidang atau setara 58,65% yang telah sah bersertifikat.

Artinya, terdapat sisa 215.837 bidang tanah keagamaan yang hingga kini masih belum memiliki ketetapan legalitas hukum dan mendesak untuk segera diakselerasi penyelesaiannya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mengamankan aset umat tersebut agar terhindar dari potensi pencaplokan atau konflik agraria di masa mendatang.

"Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini," ujar Nusron dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Sebagai langkah konkret pengejaran target tersebut, Nusron menyerahkan 1.029 sertifikat tanah wakaf dan 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Kendati pemenuhan legalitas masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar, dia mengapresiasi laju sertifikasi tanah wakaf yang melonjak hingga 200% lebih sejak periode 2016 dari semula hanya 100.144 bidang.

Nusron menilai peningkatan ini tidak lepas dari melesatnya kesadaran para nazir maupun organisasi keagamaan dalam mengurus aspek legalitas tanah di lingkungan mereka.

“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tuturnya.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN memastikan bakal terus memperkuat kemitraan dengan Kementerian Agama guna memangkas birokrasi pendaftaran tanah rumah ibadah dan pondok pesantren di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan penerapan penyeragaman kemasan produk tembakau.

Ketua Umum Gappri, Henry Najoan mengatakan langkah Kementerian Kesehatan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berisiko menekan industri.

"Penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal," kata Henry dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menyebut produk legal dan ilegal akan makin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

Menurutnya, penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28/2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Namun, substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Henry menjelaskan, Pasal 437 Ayat (6) PP 28/2024 secara gamblang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

"Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," katanya.

Gappri juga menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan tidak mendapatkan respons Kemenkes.

Henry Najoan juga mengkhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut. Padahal, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Dalam berbagai kesempatan, Gappri melihat aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tecermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada 2019 menjadi 307 miliar batang pada 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," kata Henry.

Gappri berharap Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah di bank sentral agar kenaikan bunga penerbitan utang APBN tidak terjadi secara signifikan.

Keputusan ini diambil usai koordinasi lebih lanjut terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah antara BI, pemerintah dan DPR pagi ini, Sabtu (6/6/2026). Dengan kurs yang sudah terdepresiasi hingga ke level Rp18.000 per dolar AS, pemerintah dan bank sentral kini menyepakati untuk menaikkan imbal hasil (yield) guna meningkatkan daya tarik obligasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memberikan remunerasi kepada pemerintah atas rekening kas di bank sentral. Pemberian remunerasi yang lebih tinggi ke pemerintah diharapkan mengurangi beban utang pemerintah ke depannya.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry kepada wartawan usai konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Harapannya, peningkatan remunerasi BI ke pemerintah bisa menjaga penerbitan utang neto APBN bisa terkendali. Sebagai informasi, tahun ini saja pemerintah sudah menganggarkan pembayaran bunga utang Rp599 triliun.

Dengan begitu juga, lanjut Perry, pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan (interest payment to revenue).

"Kalau remunerasi BI iamu tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali. Sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating, interest payment-nya terkendali," ujar Gubernur BI dua periode itu.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan mendukung upaya penguatan nilai tukar dengan BI.

Meski tidak diperinci lebih lanjut, Purbaya menyebut akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah dengan BI. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron dan lebih berdampak ke signifikan ke perekonomian.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang," katanya pada kesempatan yang sama.

Fokus pemerintah, lanjut Purbaya, adalah memastikan agar level nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini tidak semakin mempersulit masyarakat. Contohnya, pedagang tempe yang tergerus keuntungannya karena harga impor kedelai yang naik akibat rupiah.

"Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tauhu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," jelas pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.