Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Namun, menjelang batas waktu pelaporan, apakah pelaporan SPT bisa diperpanjang jika belum siap?

Secara aturan, jawabannya adalah bisa. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 3 ayat (4), yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan.

Batas Waktu dan Ketentuan Perpanjangan SPT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas waktu normal pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Apabila tidak dapat memenuhi tenggat tersebut, wajib pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan. Namun, perpanjangan ini tidak otomatis diberikan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara resmi dengan mencantumkan alasan serta melengkapi sejumlah dokumen pendukung.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

• Perhitungan sementara Pajak Penghasilan (PPh) dalam satu tahun pajak
• Laporan keuangan sementara
• Bukti pembayaran pajak (jika ada kekurangan bayar)
• Surat keterangan dari akuntan publik (jika laporan keuangan belum final)
• Surat kuasa khusus (jika diwakilkan)

Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah diajukan, DJP akan memproses permohonan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Apakah Sanksi Telat Lapor Pajak Dihapus?

Di tengah kewajiban pelaporan tersebut, beredar anggapan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan lapor pajak telah dihapus, padahal faktanya kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya berupa penghapusan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 yang memberikan relaksasi khusus untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu normal pelaporan dan pembayaran tetap jatuh pada 31 Maret 2026. Namun, bagi wajib pajak orang pribadi yang baru melapor atau melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif
Penghapusan ini mencakup:

• Denda keterlambatan pelaporan
• Bunga atas keterlambatan pembayaran

Menariknya, penghapusan sanksi ini dilakukan tanpa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, DJP akan menghapus sanksi tersebut secara jabatan. Selain itu, keterlambatan dalam periode relaksasi ini juga tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu, seperti tidak menjadi alasan pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan Bersifat Sementara

Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini bukan berarti sanksi keterlambatan dihapus secara permanen. Relaksasi ini diberikan dalam rangka penyesuaian terhadap implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP).

Artinya, di luar periode dan ketentuan tersebut, sanksi administratif tetap berlaku sesuai aturan dalam UU KUP. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu, tanpa perpanjangan atau tanpa masuk dalam kebijakan relaksasi, tetap berpotensi dikenakan denda dan sanksi lainnya.

Dengan demikian, meskipun ada kelonggaran hingga 30 April 2026, wajib pajak tetap disarankan untuk melaporkan SPT tepat waktu atau segera mengajukan perpanjangan guna menghindari risiko sanksi di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sehari menjelang batas akhir pelaporan atau deadline mencapai 10,1 juta SPT.

Tingkat pelaporan berdasarkan data yang ditarik Senin (30/3/2026) pukul 00.00 WIB itu baru 67,4% dari total target SPT yakni 15 juta SPT.

"Untuk periode s.d. 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.124.668 SPT," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 10,1 juta SPT yang sudah dilaporkan itu meliputi tahun buku Januari-Desember didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 8.877.779 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 1.039.175 SPT serta WP badan berdenominasi rupiah 205.752 SPT dan WP badan berdenominasi dolar AS 145 SPT.

Sementara itu, jumlah SPT beda tahun buku atau mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yang masuk berjumlah 1.795 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah serta 22 SPT dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, sebanyak 17.367.922 WP telah mengaktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama. Perinciannya meliputi 16.310.079 WP pribadi, 967.121 WP badan, 90.495 WP instansi pemerintah serta 227 WP perdagangan melalui sistem elektronik.

Deadline Diperpanjang

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh bagi WP OP yakni 31 Maret 2026 dan WP badan 30 April 2026. Namun, DJP pada pekan lalu telah resmi menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026.

Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang. Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Inge pada pernyataan terpisah, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 9.665.246 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 per 28 Maret pukul 24.00 WIB.

Adapun, DJP menargetkan pelaporan SPT 2025 mencapai 15 juta. Artinya, realisasi pelaporan SPT 2025 baru mencapai 64% dari target.

Perinciannya, 8.491.269 WP orang pribadi karyawan telah menyampaikan SPT Tahunan, diikuti 974.791 WP orang pribadi non-karyawan, dan 197.466 WP badan. Sementara itu, pada saat yang sama, ada 1.720 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT Tahunannya.

Otoritas pajak mewajibkan bahwa mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 17.143.733 akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 16,09 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 962.999 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 90.459 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 227 akun.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Pelonggaran Waktu Laporan SPT

Kendati demikian, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026 (sama dengan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP badan).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan SPT Tahunan WP orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

WP yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup WP orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

Penghapusan sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Adapun wajib pajak yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

Adapun penghapusan itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, DJP menjelaskan bahwa dalam hal terhadap sanksi administratif telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu."

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) resmi menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026. Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang.

Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut relaksasi ini membuat otoritas masih memiliki waktu untuk mengejar sisa target yakni 6 juta SPT.

Berdasarkan data terbaru, Bimo mengeklaim jumlah SPT yang sudah masuk mencapai hampir 9,1 juta SPT. Ini baru sekitar 60% dari target 15 juta SPT.

"Masih harus sekitar 5 juta [SPT] yang kami tunggu dari orang pribadi, 1 juta sekian dari [WP] badan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Bimo memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) tidak diperpanjang secara langsung, melainkan hanya diberikan relaksasi.

Relaksasi dimaksud adalah penghapusan sanksi administrasi untuk SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), yang dilaporkan melewati batas waktu 31 Maret 2026. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan terbukanya peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melewati batas waktunya," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh WP OP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau akhir Maret.

Inge menyebut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan segera mengeluarkan landasan hukum pemberian relaksasi itu.

"Saat ini Keputusan Dirjen Pajak-nya sedang dalam proses, mohon ditunggu," ujarnya.

Adapun sampai dengan 25 Maret 2026, pelaporan SPT tahunan PPh sudah mencapai 9.072.935 SPT secara keseluruhan. Artinya, capaian tersebut baru 60,4% dari target 15 juta SPT mendekati batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni 31 Maret 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan PPh bagi WP OP sampai dengan 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan ini akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax.

Bahkan, Purbaya mengaku turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi, itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayano memberikan penghapusan sanksi administratif atas sejumlah keterlambatan kewajiban pajak bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-251/PJ/2025 tentang Kebijakan Administrasi Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025.

Pada diktum kesatu itu, Dirjen Pajak menetapkan keadaan darurat bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat 2025 sebagai keadaan kahar (force majeure).

Selanjutnya, pada diktum kedua, otoritas pajak memberikan penghapusan sanksi administratif atas empat keterlambatan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP). Pertama, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang jatuh tempo pada 30 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Kedua, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang jatuh tempo pada 30 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ketiga, pembayaran dan/atau penyetoran pajak dan/atau utang pajak yang jatuh tempo pada 25 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Keempat, pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Masa Pajak November dan Desember 2025.

"Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dan huruf b serta pembayaran dan/atau penyetoran pajak dan/atau utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c dilaksanakan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 30 Januari 2026," demikian dikutip dari salinan Keputusan Dirjen Pajak itu, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dibuat oleh Wajib Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 30 Januari 2026.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya, denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12/1994 tentang Perubahan atas UU No.12/1985 tentang PBB.

"Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan," bunyi salinan tersebut.

Di sisi lain, dalam hal atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

Keputusan itu berlaku pada saat ditetapkan yakni 15 Desember 2025.