Bisnis.com, JAKARTA— Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menargetkan kapasitas dryport berbasis rel yang tengah dikembangkan dapat mencapai hingga 1 juta TEUs per tahun seiring pertumbuhan kawasan industri dan permintaan logistik nasional.

Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, mengatakan pengembangan dryport tersebut menjadi bagian strategis untuk memperkuat posisi kawasan sebagai hub industri sekaligus logistik terintegrasi di Indonesia.

“Dengan adanya dryport, KEK Industropolis Batang tidak hanya menjadi kawasan industri, tetapi juga pusat logistik terintegrasi yang siap bersaing di tingkat global,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (21/4/2026).

Dryport yang dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare ini pada tahap awal dirancang memiliki kapasitas 600.000 hingga 650.000 TEUs per tahun, dengan potensi peningkatan hingga 1 juta TEUs seiring ekspansi tenant dan aktivitas industri di kawasan.

Pengembangan fasilitas tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang dengan sejumlah mitra strategis, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), serta Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Ngurah menuturkan, keberadaan dryport berbasis rel akan menjadi tulang punggung sistem logistik kawasan dengan mengintegrasikan moda transportasi kereta api dan pelabuhan. Skema ini dinilai mampu menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Selain itu, dryport akan berfungsi sebagai gerbang ekspor-impor bagi tenant industri serta pusat konsolidasi logistik regional. Dengan konektivitas langsung ke jaringan pelabuhan dan transportasi darat, fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada angkutan berbasis jalan.

Pengembangan proyek akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyelesaian studi kelayakan pada 2026, dilanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2027–2028 hingga tahap operasional.

Melalui proyek ini, KEK Industropolis Batang membidik penguatan ekosistem logistik nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi, terutama bagi industri berorientasi ekspor yang membutuhkan konektivitas distribusi yang efisien dan terintegrasi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa konektivitas berbasis rel akan menjadi game changer dalam sistem distribusi logistik.

“KAI siap mendukung penuh pengembangan dryport ini melalui penyediaan jaringan dan layanan angkutan barang berbasis rel yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi antara kawasan industri dan jaringan kereta api akan memberikan nilai tambah signifikan bagi para pelaku industri,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses groundbreaking pengembangan dryport ditargetkan dapat dimulai pada Juni 2026 sebagai bagian dari percepatan implementasi proyek ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menerbitkan surat utang valas berdenominasi renminbi (yen) di China. Otoritas fiskal menargetkan obligasi untuk investor di Daratan China itu bakal meluncur semester II/2026.

Keinginan pemerintah ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an pada sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pekan lalu.

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraanya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026. "Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bahwa Menkeu China memintanya untuk menerbitkan SBN valas di Daratan China, bukan di Hong Kong.

Sebagaimana diketahui, SBN valas berdenominasi renminbi China dinamakan Panda Bond dan diterbitkan di Daratan China. Sementara itu, Dimsum Bond diterbitkan di Hong Kong.

"Dimsum Bond, jadi Menteri Keuangan China itu ngeledek. Itu bond ecek-ecek. Jadi kami diminta masuk ke Panda sebetulnya karena itu di mainland China. Kalau itu kan di Hong Kong, rupanya dia enggak suka Hong Kong," ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menargetkan Panda Bond akan terbit pada semester II/2026. Namun, otoritas tidak menginfokan kapan.

Pembahasan soal penerbitan SBN valas pemerintah Indonesia di China disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an, di sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting), di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," ungkapnya.

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Menurut Suminto, saat ini minat investor terhadap obligasi pemerintah masih cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mempercepat penerapan teknologi multi stage fracturing (MSF) untuk mendongkrak produksi dari lapangan minyak dan gas bumi (Migas). Ini khususnya untuk lapangan berkarakter reservoir berkualitas rendah.

Strategi itu digencarkan di tengah target ambisius program Triple 100 (100 sumur eksplorasi, 100 multi-stage fracturing/multi-layer fracturing, dan 100 tambahan sumur pengembangan).

Teknologi MSF merupakan teknik stimulasi sumur migas, khususnya sumur horizontal, yang melakukan perekahan batuan reservoir bertahap (multi-tahap) menggunakan fluida bertekanan tinggi untuk membuka jalur aliran minyak

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat menilai, dorongan tersebut menjadi krusial mengingat sebagian besar potensi tambahan produksi justru berada pada lapangan tua dengan tantangan teknis yang semakin kompleks. Optimalisasi teknologi menjadi tumpuan utama untuk membuka cadangan yang sebelumnya sulit diproduksi.

Sebagai bagian dari upaya itu, Rikky meninjau langsung proyek sumur MSF BLSE-050 di Lapangan Balam South East, yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan di Wilayah Kerja Rokan, Riau.

Rikky menegaskan, teknologi MSF menjadi langkah strategis dalam mengangkat produksi dari lapangan low quality reservoir yang masih menyimpan cadangan cukup besar, tetapi memiliki hambatan aliran alami.

“Program MSF ini merupakan salah satu upaya nyata untuk meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan low quality reservoir. Melalui teknologi ini, kita dapat membuka jalur aliran minyak yang sebelumnya sulit diproduksikan, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Dia mengatakan, keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh sinergi antara SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama, serta dukungan penyedia jasa dan kesiapan operasional di lapangan.

SKK Migas juga mendorong percepatan implementasi program dengan tetap menjaga aspek keselamatan, efisiensi biaya, dan keandalan operasi. Dukungan peralatan, percepatan pembebasan lahan, serta penguatan kapasitas operasional menjadi fokus untuk mencapai target.

“Kami memastikan dukungan peralatan, percepatan pembebasan lahan, serta penguatan kapasitas operasional agar target 15 sumur MSF di tahun 2026 dapat tercapai dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi nasional,” kata Rikky.

Di sisi operator, PT Pertamina Hulu Rokan menjadikan MSF sebagai strategi utama untuk mengoptimalkan produksi di lapangan dengan karakteristik batuan yang menghambat aliran minyak.

General Manager PHR Zona Rokan Andre Wijanarko menjelaskan teknologi fracturing dilakukan dengan tekanan tinggi untuk merekahkan batuan dan membuka jalur aliran hidrokarbon. Metode ini diterapkan secara bertahap pada sumur horizontal untuk meningkatkan efektivitas produksi.

Pada 2026, PHR menargetkan pengeboran 15 sumur MSF yang tersebar di Lapangan Balam South East, Bangko, dan Kotabatak, masing-masing lima sumur.

Andre menyebut sumur MSF tergolong high profile karena berpotensi menghasilkan produksi tinggi, tetapi juga memiliki tantangan teknis dan biaya yang besar. Oleh karena itu, eksekusi dilakukan dengan kehati-hatian untuk memastikan hasil optimal.

“Hingga saat ini, dua sumur pertama tahun ini telah menyelesaikan fracturing stage 1 dan tengah bersiap memasuki stage berikutnya, yang direncanakan hingga 8 stages, dan onstream diharapkan di akhir Mei,” ujarnya.

Selain itu, dua sumur masih dalam tahap pengeboran, sementara empat sumur lainnya telah siap untuk dibor.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut C.W. Wicaksono menegaskan pihaknya akan terus mengawal proyek strategis hulu migas agar berjalan optimal dan sesuai target.

“SKK Migas akan mengawal pelaksanaan proyek strategis hulu migas agar berjalan optimal, sekaligus mendukung pencapaian target produksi nasional, ketahanan energi, dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya pada Selasa (21/4/2026).

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tutur Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dinilai bisa menjadi bantalan perlindungan bagi petani di tengah risiko dampak fenomena iklim El Nino ekstrem atau dijuluki ‘El Nino Godzilla’.

Kementerian Pertanian menilai hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani serta memberikan perlindungan kepada petani di tengah meningkatnya risiko iklim.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kolaborasi stakeholder pertanian, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) merupakan kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, serta stakeholder target besar seperti swasembada dan kemandirian pangan tidak akan tercapai optimal," ujar Amran dikutip Selasa (21/4/2026).

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi risiko peningkatan klaim AUTP, imbas fenomena iklim El Nino ekstrem.https://www.bisnis.com/topic/39365/el-nino

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penguatan cadangan teknis sesuai prinsip kehati-hatian, optimalisasi program reasuransi, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.

"Pada prinsipnya AUTP memang dirancang sebagai instrumen perlindungan petani terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim, sehingga mekanisme pengelolaan risikonya telah disiapkan secara sistematis melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi lapangan," kata Brellian dalam keterangannya.

AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit seperti wereng batang coklat, penggerek batang, blast, dan tungro.

Program ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal dua hektare per musim tanam. Program AUTP merupakan instrumen perlindungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman. Program ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 hektare per musim tanam.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan bahwa AUTP tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi produksi.

"AUTP memberikan jaminan finansial agar petani tetap bisa melanjutkan usaha taninya setelah mengalami puso. Dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, program ini menjaga siklus produksi tetap berjalan," ujarnya.

Percepatan pencairan klaim ini diharapkan menjadi solusi agar petani dapat segera melakukan tanam kembali tanpa terkendala modal. Dengan premi sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam, AUTP dinilai sebagai skema perlindungan yang terjangkau.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi sebagai sumber listrik berkelanjutan guna meningkatkan kontribusi daerah terhadap pasokan energi nasional.

Upaya ini mengemuka dalam pembahasan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terkait rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah Garut beberapa waktu lalu.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan, potensi panas bumi di daerahnya masih terbuka untuk dikembangkan. Penambahan pembangkit baru dinilai dapat memperkuat posisi Garut sebagai salah satu lumbung energi terbarukan di Jawa Barat sekaligus menopang kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat.

“Informasi yang kami terima menunjukkan adanya peluang penambahan pembangkit listrik panas bumi di Garut. Ini penting untuk meningkatkan kontribusi daerah dalam penyediaan energi nasional,” ujar Syakur, Selasa (21/4/2028).

Secara geografis, Garut berada di jalur cincin api yang memiliki sumber daya panas bumi melimpah. Selama ini, beberapa wilayah telah dimanfaatkan sebagai lokasi pembangkitan listrik berbasis geothermal. Namun, kapasitas yang ada dinilai belum optimal dibandingkan potensi cadangan energi yang tersedia.

Syakur menilai, daerah dengan potensi besar seperti Garut berperan penting dalam mendorong bauran energi bersih nasional.

Pengembangan PLTP tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas listrik, tetapi juga membuka peluang investasi serta penciptaan lapangan kerja di daerah. "Selain itu, energi panas bumi memiliki karakteristik stabil dan tidak bergantung pada cuaca, sehingga dapat menjadi penopang sistem kelistrikan jangka panjang," kata Syakur.

Dalam pembahasan beberapa waktu lalu pemerintah daerah juga menyoroti aspek pemerataan akses listrik. Masih terdapat sejumlah wilayah di Garut yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik secara optimal.

Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai krusial, terutama dalam bentuk program bantuan pemasangan listrik bagi rumah tangga.

Syakur menekankan, perlu adanya skema intervensi yang langsung menyasar masyarakat, sehingga manfaat pengembangan energi tidak hanya dirasakan pada level makro, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga.

“Selain pengembangan pembangkit, kami juga mendorong adanya bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi,” katanya.

Syakur menambahkan, penguatan infrastruktur kelistrikan di daerah dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian lokal. Akses listrik yang memadai dapat mendorong tumbuhnya usaha kecil, meningkatkan produktivitas industri rumah tangga, serta memperluas peluang investasi di sektor riil.

Di sisi lain, pengembangan panas bumi tetap menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan investasi besar, proses eksplorasi yang berisiko, hingga aspek perizinan dan lingkungan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek.

"Kami berharap, rencana penambahan PLTP dapat segera masuk tahap implementasi, sehingga kontribusi energi terbarukan dari daerah tersebut terus meningkat. Dengan potensi yang dimiliki, Garut dinilai mampu menjadi salah satu pusat pengembangan geothermal nasional sekaligus mendukung target bauran energi bersih Indonesia dalam jangka panjang," tutup Syakur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman di tengah ketegangan di Timur Tengah, termasuk untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pasokan makanan bagi jemaah haji tidak terdampak kondisi global.

“Jemaah haji soal makan nggak usah khawatir. Ada makanan siap saji, ada makanan di sana. Insya Allah cukup lengkap, tidak kurang apapun. Makanan aman untuk jemaah haji Indonesia, termasuk tentu buat kita juga stok pangan kita cukup,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu memastikan ketersediaan pangan dalam negeri, mulai dari beras, jagung, telur ayam, buah, hingga sayur dalam kondisi mencukupi. Untuk stok beras, misalnya, Zulhas menuturkan komoditas ini dalam kondisi memadai. Hal ini tercermin dari cadangan di gudang Perum Bulog yang mencapai sekitar 4,9 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji. Zulhas menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai mampu memasok makanan siap saji atauready to eat(RTE) yang kini mulai bisa diekspor.

Selain itu, terdapat pula inovasi pengiriman bumbu siap pakai untuk mendukung penyajian makanan. Meski masih menghadapi sejumlah kendala, dia menilai kapasitas UMKM saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya.

Di samping itu, Zulhas mengatakan pemerintah juga telah mencapai kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan otoritas Arab Saudi yang memungkinkan pengiriman makanan bagi jemaah haji Indonesia dilakukan tanpa hambatan.

“Kita bisa kirim makanan ke jemaah kita, bebas. Kasih makanan ke jemaah kita bebas, nggak dipersulit dari Arab Saudinya lagi tanda tangan MoU. Tetapi makanan itu hanya untuk jemaah kita, tidak untuk diedarkan dalam negerinya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Agama Mochamad Irfan Yusuf memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji tetap berjalan normal tanpa tekanan harga yang signifikan, di tengah eskalasi di Timur Tengah.

“Pihak-pihak katering juga tidak ada meminta bertambah perubahan-perubahan harga, tetapi kita juga memang melihat di pasar lokal sana memang ada fluktuasi harga. Mudah-mudahan itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan jemaah,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan itu.

Dia menjelaskan sebagian kebutuhan konsumsi jemaah akan dipenuhi melalui skema makanan siap saji, khususnya pada fase puncak ibadah haji. Bahkan, dia menyebut skema makanan siap saji diproyeksikan mencapai jutaan paket untuk melayani ratusan ribu jemaah dalam periode tertentu.

“3 juta packs selama 6 hari. Karena untuk 200.000 orang, 6 hari kan tinggal kalikan saja,” ujarnya.

Adapun distribusi makanan siap saji ini difokuskan pada fase Armuzna, ketika mobilitas jemaah sangat tinggi. Ke depan, pemerintah memastikan seluruh aspek konsumsi, termasuk keamanan pangan tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE, Selasa (21/4/2026), menunjuk Fransetya Hasudungan Hutabarat sebagai direktur keuangan baru Perseroan.

Fransetya menggantikan Yurizki Rio. Fransetya membawa pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang keuangan korporat lintas industri, mulai dari farmasi, properti, transportasi, hingga energi.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Director of Finance Sub-Holding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional. Di posisi tersebut, ia berhasil mendorong pencapaian investment grade rating dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings pada 2024 dan 2025.

Fransetya juga pernah menjabat sebagai direktur keuangan di sejumlah perusahaan publik terkemuka.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Perseroan optimistis Fransetya dapat menjaga kesinambungan visi dan strategi yang telah dibangun, serta mendorong penguatan kinerja bisnis PGE ke depan.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani memberikan apresiasi atas pengabdian yang diberikan Yurizki Rio selama masa jabatannya dalam mendorong kinerja keuangan Perseroan sesuai dengan roadmap transisi energi.

“Kami memandang bergabungnya Bapak Fransetya Hutabarat sebagai bagian dari direksi Perseroan merupakan momentum positif untuk mendorong peningkatan kinerja bisnis Perseroan ke depan. Ke depan, PGE akan terus mendorong ekspansi bisnis sekaligus memperkuat kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan,” ujar Ahmad Yani melalui keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Adapun, PGE membukukan performa keuangan yang solid sepanjang 2025. Perseroan mencatat pendapatan sebesar US$432,73 juta dan laba bersih sebesar US$137,67 juta. EBITDA meningkat 1,94% secara tahunan menjadi US$330,35 juta dengan margin 76,34%, mencerminkan fundamental keuangan yang sehat sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Performa keuangan yang positif merupakan cerminan keberhasilan strategi bisnis berkelanjutan PGE. Untuk mengejar target kapasitas 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034, Perseroan kini tengah melakukan investasi strategis dengan fokus pada proyek-proyek quick win yang bertujuan meningkatkan kapasitas terpasang dan produksi panas bumi sekaligus memperkuat kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan.

RUPST ini juga menyetujui adanya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, di mana Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas pengolahan data, aktivitas penyediaan infrastruktur komputasi, hosting dan aktivitas terkait, serta penyewaan dan sewa guna mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian untuk mengembangkan sumber pendapatan baru (new revenue stream).

Berikut susunan direksi dan dewan komisaris PT Pertamina Geothermal Energy Tbk per 21 April 2026:

Susunan Komisaris

Komisaris Utama : Gigih Udi Atmo

Komisaris Independen : Abdul Musawir Yahya

Komisaris Independen : Mohammad Firmansyah

Komisaris : John Anis

Komisaris : Abdulla Zayed

Susunan Direksi

Direktur Utama : Ahmad Yani

Direktur Keuangan : Fransetya Hasudungan Hutabarat

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan : Edwil Suzandi

Direktur Operasi : Andi Joko Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga plastik, LPG non-subsidi, dan BBM non-subsidi mulai menekan struktur biaya produksi dan distribusi, memicu risiko inflasi lanjutan sekaligus menekan daya tahan UMKM dan kelas menengah.

Tekanan harga dari sisi energi dan bahan baku ini menunjukkan inflasi tidak lagi semata dipengaruhi faktor musiman, melainkan mulai bergeser ke tekanan biaya yang lebih struktural. Dampaknya merambat dari sektor hulu hingga ke harga produk konsumsi sehari-hari.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik telah berdampak langsung terhadap harga minyak goreng, meski pasokan secara nasional masih dalam kondisi aman.

“Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik,” ujarnya.

Dia menegaskan persoalan ini berakar dari sisi hulu, khususnya bahan baku plastik, yang kemudian memengaruhi berbagai produk turunan di sektor industri dan konsumsi.

Namun, pemerintah menyatakan produksi tetap berjalan normal dengan dukungan impor bahan baku plastik, namun tekanan harga belum sepenuhnya mereda di pasar.

Di saat yang sama, kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi menambah tekanan baru, terutama melalui jalur distribusi dan biaya operasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memperkirakan dampak langsung terhadap inflasi berada pada kisaran moderat, namun berpotensi meluas melalui efek lanjutan.

“Dalam jangka pendek, kenaikan LPG 12 kg dan BBM non-subsidi diperkirakan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,1% hingga 0,3%,” ujarnya.

Menurutnya, risiko utama justru berasal dari efek rambatan ke sektor transportasi, logistik, dan ekspektasi harga yang dapat memperpanjang tekanan inflasi.

Dia juga menyoroti kelompok kelas menengah sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Kelompok ini tidak menerima bantuan sosial, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya energi dan transportasi.

“Kelompok ini adalah penopang konsumsi domestik, namun sering luput dari desain kebijakan,” ujarnya.

Di tingkat pelaku usaha, dampak tersebut mulai terasa nyata. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero menyebut kenaikan LPG non-subsidi menjadi tekanan paling langsung bagi UMKM, khususnya sektor kuliner.

“Kenaikan LPG sangat dirasakan oleh restoran dan kedai yang menggunakan gas 12 kilogram,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, lonjakan harga plastik hingga 50%–60% memberikan tekanan besar bagi UMKM yang menggunakan bahan tersebut sebagai bahan baku produksi.

Pelaku usaha menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan margin keuntungan. Kenaikan harga berisiko menekan permintaan, sementara penurunan margin berpotensi melemahkan keberlanjutan usaha.

“Kalau harga dinaikkan, kemungkinan omzet turun. Kalau tidak, margin yang dikorbankan,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Penurunan bukan terjadi pada daya beli secara langsung, tetapi pada kecenderungan menahan belanja, terutama untuk kebutuhan non-primer.

Tekanan berlapis dari energi dan bahan baku ini juga membuka risiko inflasi yang lebih persisten, terutama jika dipicu oleh dinamika global seperti harga energi dan gangguan pasokan.

Fakhrul menilai pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang lebih terarah, bukan sekadar stimulus umum.

“Perlu ada targeted cushioning, seperti insentif sektor logistik atau dukungan transportasi publik untuk menahan transmisi harga,” ujarnya.

Di sisi UMKM, pelaku usaha mendorong pemerintah untuk menurunkan beban pajak impor bahan baku serta memperluas akses pembiayaan murah agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya.

Selain itu, optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri dinilai menjadi kunci menjaga permintaan di tengah pelemahan konsumsi.

Dengan demikian, kenaikan harga energi dan bahan baku tidak hanya berdampak pada inflasi jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas konsumsi dan keberlanjutan usaha. Tanpa mitigasi yang tepat, tekanan ini dapat berkembang menjadi risiko struktural bagi perekonomian domestik.