KOMPAS.com – Upaya Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mencapai kesepakatan sementara guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 100 hari masih menghadapi jalan terjal.

Di tengah perundingan yang mandek, serangkaian serangan baru kembali menguji ketahanan gencatan senjata yang telah berlaku sejak awal April.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/6/2026), ketegangan dalam sepekan terakhir menjadi yang paling serius sejak gencatan senjata dimulai sekitar 8 April 2026.

Perundingan antara Washington dan Teheran tersendat akibat perbedaan pandangan mengenai nasib miliaran dollar AS aset Iran yang dibekukan, serta konflik paralel antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

Serangan berlanjut di Selat Hormuz

Komando Pusat Militer AS (Centcom) pada Minggu dini hari mengumumkan berhasil menembak jatuh dua drone serang Iran yang dinilai mengancam lalu lintas pelayaran internasional di Selat Hormuz.

Jalur perairan tersebut merupakan salah satu rute paling vital bagi ekspor energi dunia dan menjadi isu utama dalam pembahasan antara AS dan Iran.

Sebelumnya pada Jumat (5/6/2026), enam rudal balistik yang mengarah ke Bahrain dan Kuwait berhasil dicegat. Satu rudal lainnya gagal mencapai sasaran.

Dalam insiden terpisah beberapa jam sebelumnya, empat wahana tanpa awak yang bergerak menuju Selat Hormuz juga ditembak jatuh.

Centcom menyebut AS turut melancarkan serangan terhadap fasilitas radar pengawasan pantai Iran di Goruk dan Pulau Qeshm.

Sejak AS dan Israel mulai menyerang Iran pada 28 Februari 2026, Teheran dan kelompok-kelompok sekutunya melancarkan serangan rudal serta drone ke infrastruktur minyak, kawasan industri, dan fasilitas militer AS di kawasan Teluk.

Akibatnya, sejumlah negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain dilaporkan mengalami kerusakan.

Sengketa aset Iran yang dibekukan hambat negosiasi

Di Washington, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tengah mengusulkan penggunaan aset Iran yang dibekukan di AS untuk membantu negara-negara Teluk memperbaiki kerusakan akibat serangan yang dikaitkan dengan Iran.

Namun, Teheran menolak gagasan tersebut dan menuntut agar seluruh aset yang dibekukan segera dicairkan.

Perbedaan sikap itu berpotensi menggagalkan pembahasan mengenai perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta perundingan lanjutan terkait program nuklir Iran.

Pakistan turut berperan sebagai mediator dalam upaya diplomatik tersebut.

Kementerian Luar Negeri Iran pada Minggu mengungkapkan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi bertemu diplomat senior Iran Abbas Araghchi di Teheran dan menyampaikan surat dari Perdana Menteri Pakistan kepada pemimpin tertinggi Iran.

Namun, isi surat tersebut tidak diungkapkan kepada publik.

Trump akui Iran masih punya kekuatan militer

Meski selama berbulan-bulan menyatakan Iran berada di ambang kehancuran, Trump pada Jumat mengakui Teheran masih memiliki kemampuan militer yang signifikan.

Dalam wawancara dengan NBC News saat berkunjung ke Wisconsin, Trump mengatakan sekitar 21 persen hingga 22 persen persediaan rudal Iran masih tersisa.

"Itu masih jumlah rudal yang banyak, tetapi tidak sebanyak saat pertama kali kami menyerang," kata Trump.

Pada hari yang sama, Trump juga menyatakan AS "meraih keberhasilan besar terhadap Iran" dan menegaskan Iran saat ini tidak berada dalam posisi untuk mengembangkan senjata nuklir.

Gencatan senjata hadapi ujian terbesar

Gencatan senjata menghadapi ujian terberat pada Rabu (3/6/2026) ketika serangan Iran menewaskan satu orang di bandara utama Kuwait serta melukai puluhan lainnya.

Bahrain juga menjadi sasaran serangan pada hari yang sama.

Sebagai respons, AS menyerang sebuah kapal tanker minyak yang sedang menuju Iran.

Kuwait menjadi salah satu target utama serangan Iran selama periode gencatan senjata berlangsung.

Di saat bersamaan, pertempuran antara militer Israel dan Hizbullah masih berlanjut.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan berhasil mencegat dua proyektil yang ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel pada Minggu.

Pekan lalu, Hizbullah menolak gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi AS dan diumumkan Departemen Luar Negeri AS hanya beberapa jam sebelumnya.

Iran juga menegaskan bahwa penghentian konflik di Lebanon merupakan syarat penting sebelum kesepakatan dengan AS dapat tercapai.

Seorang penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bahkan mengatakan kepada CNN bahwa "bola kini berada di tangan Trump" terkait kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Harga minyak dunia tetap tinggi

Penutupan efektif Selat Hormuz sejak perang pecah turut mengguncang pasar energi global.

Gangguan terhadap jalur perdagangan minyak utama dunia itu memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan kekhawatiran terhadap gelombang inflasi baru di berbagai negara.

Kenaikan harga bahan bakar juga menjadi isu sensitif bagi pemilih AS menjelang pemilu paruh waktu yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Meski demikian, Trump berupaya meredam kekhawatiran pasar.

"Orang-orang mengira situasinya akan jauh lebih buruk. Hari ini saya melihat harga sekitar 96 dollar AS per barrel, padahal sebelumnya banyak yang memperkirakan bisa mencapai 300 dollar AS per barrel," ujar Trump kepada wartawan.

Pada akhir pekan, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup di atas level 90 dollar AS per barrel, sementara minyak Brent berada di kisaran 93 dollar AS per barrel.

Meski telah turun dari puncak tertinggi sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026 lalu, harga minyak masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik pecah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah militer AS menyerang sejumlah fasilitas radar pantai Iran pada Sabtu (6/6/2026). Serangan itu dilakukan setelah pasukan AS menembak jatuh sejumlah drone Iran yang terbang di kawasan Selat Hormuz.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan serangan diarahkan ke lokasi radar dan pengawasan Iran di Goruk dan Pulau Qeshm, dua titik strategis yang berada di sekitar Selat Hormuz.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (6/6/2026), seorang pejabat AS mengatakan empat drone Iran yang ditembak jatuh diduga ditujukan untuk mengancam lalu lintas maritim di kawasan tersebut.

Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Garda Revolusi Iran (IRGC) juga mengklaim telah menargetkan empat kapal tanker yang mencoba melintas di Selat Hormuz tanpa izin Teheran.

Di tengah meningkatnya ketegangan, media pemerintah Kuwait melaporkan sistem pertahanan udara negara itu mencegat sejumlah rudal dan drone yang asalnya belum diumumkan secara resmi. Sirene peringatan juga terdengar di Bahrain dan warga diminta berlindung.

Iran mengklaim telah menyerang pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain menggunakan rudal balistik. Namun, militer AS menyebut enam rudal berhasil dicegat dan satu rudal lainnya tidak mencapai sasaran.

Upaya damai kembali terhambat

Eskalasi terbaru ini memperumit proses negosiasi yang selama beberapa bulan terakhir berlangsung antara Washington dan Teheran.

Kedua negara diketahui tengah berupaya mencapai kesepakatan sementara untuk menghentikan perang yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026.

Namun, sejumlah isu utama, termasuk program nuklir Iran, masih menjadi hambatan besar dalam perundingan.

Iran menuntut akses terhadap miliaran dollar AS pendapatan minyak yang dibekukan, pelonggaran sanksi ekspor minyak mentah, pencabutan blokade pelabuhan, serta pengaruh yang lebih besar terhadap pengelolaan Selat Hormuz.

Jalur laut tersebut merupakan salah satu rute energi terpenting dunia. Sebelum perang pecah, sekitar seperlima perdagangan minyak global melintasi selat tersebut.

Trump: Iran masih memiliki sekitar seperlima rudalnya

Presiden AS Donald Trump mengatakan kemampuan militer Iran telah jauh berkurang setelah berbagai fasilitas produksi drone dan rudalnya dihancurkan dalam serangan sebelumnya.

Meski demikian, Trump menilai Iran masih memiliki persediaan rudal yang cukup besar.

"Mereka masih memiliki rudal dan drone. Saya memperkirakan sekitar 21 persen hingga 22 persen dari total persediaan rudal mereka masih tersisa," kata Trump dalam wawancara dengan program "Meet the Press" NBC News.

Trump mengakui para pemimpin Iran belum menunjukkan sikap yang lebih lunak dalam perundingan meski menghadapi tekanan militer yang besar.

Menurut dia, faktor kebanggaan nasional menjadi salah satu alasan Teheran belum bersedia menerima seluruh tuntutan Washington.

Harga energi dan rantai pasok terganggu

Perang yang dimulai setelah AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu telah berdampak luas terhadap ekonomi global.

Iran merespons operasi tersebut dengan meluncurkan serangan rudal dan drone ke sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS. Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz pun mengalami gangguan signifikan.

Ketegangan itu mendorong kenaikan harga minyak dunia serta mengganggu rantai pasok berbagai komoditas.

Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) bahkan memperingatkan bahwa lonjakan biaya bahan bakar dan transportasi berisiko mendorong jutaan orang lebih dekat ke ancaman kelaparan.

Sementara itu, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menyebut peluang perdamaian bergantung pada keputusan AS untuk mencairkan aset Iran senilai 24 miliar dollar AS yang saat ini dibekukan.

Ia juga memperingatkan bahwa Washington akan memasuki "koridor gelap" apabila kembali melancarkan serangan terhadap Iran.

Konflik Lebanon menambah rumit situasi

Ketegangan regional juga meningkat akibat pertempuran yang terus berlangsung antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon selatan.

Hizbullah mengklaim telah melancarkan dua serangan terhadap pasukan Israel, termasuk di sekitar Kastel Beaufort yang baru-baru ini dikuasai militer Israel.

Di sisi lain, aparat keamanan Lebanon melaporkan serangan udara Israel terus menyasar sejumlah wilayah di Lebanon selatan.

Iran kembali menegaskan dukungannya terhadap Hizbullah dan menuntut Israel menarik seluruh pasukannya dari Lebanon selatan. Teheran bahkan menjadikan penghentian konflik Israel-Hizbullah sebagai salah satu syarat dalam kesepakatan damai dengan AS.

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem sebelumnya juga menolak kesepakatan yang dimediasi AS antara pemerintah Lebanon dan Israel karena tidak mengatur penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

Hingga kini, baku tembak masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Lebanon, Gaza, Israel utara, dan Kuwait, meski AS telah mengupayakan berbagai kesepakatan gencatan senjata dalam beberapa pekan terakhir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan pemerintahannya tengah mengkaji kemungkinan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Trump, gagasan tersebut berpotensi menciptakan hubungan kemitraan antara industri AI dan masyarakat Amerika Serikat.

"Kami akan melihat kemungkinan itu. Ada sesuatu yang sangat menarik dari gagasan tersebut, di mana ini hampir menjadi kemitraan dengan publik Amerika," kata Trump kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, Jumat (5/6/2026), seperti dikutip dari Reuters.

Trump juga mengungkapkan rencananya menggelar pertemuan dengan para eksekutif perusahaan AI dalam waktu dekat, kemungkinan pada pekan depan.

Pemerintah AS disebut mulai menjajaki skema investasi

Pernyataan Trump muncul sehari setelah media digital NOTUS melaporkan bahwa sejumlah pejabat senior AS telah melakukan pembahasan awal dengan perusahaan AI terkait kemungkinan pemerintah membeli sebagian saham mereka.

Namun, Gedung Putih belum memberikan rincian mengenai agenda pertemuan yang akan datang maupun memastikan apakah pembahasan tersebut akan mencakup rencana kepemilikan saham pemerintah di perusahaan AI.

Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Anthropic, OpenAI, Google, Meta, dan SpaceX juga belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Regulasi AI masih menjadi perdebatan

Pemerintahan Trump selama ini menghadapi dilema terkait seberapa jauh regulasi terhadap industri AI perlu diterapkan.

Pada Mei lalu, Gedung Putih membatalkan secara mendadak seremoni penandatanganan perintah eksekutif mengenai AI yang semula dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

Sejumlah media AS melaporkan pembatalan itu terjadi setelah muncul keberatan dari pelaku industri teknologi terhadap beberapa ketentuan dalam aturan tersebut.

Saat itu, Trump menyatakan tidak menyetujui sejumlah aspek dalam rancangan kebijakan tersebut karena khawatir dapat mengurangi daya saing AS dalam perlombaan pengembangan AI melawan China.

Meski demikian, awal pekan ini Trump menandatangani versi revisi dari perintah eksekutif tersebut.

Aturan baru itu meminta pengembang AI terkemuka secara sukarela menyerahkan model AI paling canggih mereka untuk menjalani pengujian keamanan siber pemerintah sebelum diluncurkan kepada publik.

Kekhawatiran keamanan siber meningkat

Perdebatan mengenai pengawasan AI juga semakin menguat setelah perusahaan Anthropic meluncurkan perangkat AI bernama Mythos.

Sejumlah pakar menilai teknologi tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan pelaku kejahatan siber dalam melancarkan serangan yang lebih kompleks apabila jatuh ke tangan yang salah.

Risiko tersebut dinilai semakin besar pada sektor-sektor yang bergantung pada sistem teknologi lama dan saling terhubung, seperti industri perbankan.

Pemerintah semakin aktif masuk ke sektor korporasi

Gagasan pemerintah memiliki saham di perusahaan AI sejalan dengan pendekatan Trump yang belakangan semakin aktif terlibat dalam sektor korporasi AS.

Pemerintahannya sebelumnya telah mengambil kepemilikan di perusahaan semikonduktor Intel serta sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang mineral tanah jarang dan teknologi kuantum.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi strategis AS di sektor teknologi dan industri masa depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN - Teheran telah menolak gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu langsung Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ketika kedua negara sedang dalam fase gencatan senjata. Penolakan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Gagasan Trump itu disampaikan pada hari Rabu lalu kepada The New York Post. "Ya, saya ingin bertemu dengannya," kata Trump ketika ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan Mojtaba.

"Kita mungkin akan bertemu suatu saat nanti, tergantung bagaimana semuanya berjalan," lanjut Trump.

Namun, Araghchi meremehkan peluang pertemuan tersebut dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, Al Mayadeen. Menurutnya, gagasan Trump itu tidak realistis.

"Saya melihat sebuah laporan yang tampaknya mengatakan bahwa dia (Trump) telah menyatakan bahwa dirinya siap untuk bertemu atau bahwa dia ingin mengadakan pertemuan," kata Araghchi.

"Saya pikir kita harus realistis dan berpikir serta hidup di dunia nyata," ujarnya, yang dilansir Roya News, Sabtu (6/6/2026).

Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat melalui mediator sejauh ini gagal menghasilkan solusi permanen untuk mengakhiri konflik tersebut.

Laporan CNN, yang mengutip pejabat Amerika, menyebutkan bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner bertemu dengan tim ahli teknis di laboratorium nasional di Tennessee pada hari Kamis.

Sedangkan Axios melaporkan bahwa Gedung Putih sedang berupaya mencapai nota kesepahaman dengan Iran yang bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata dan memulai pembicaraan terperinci tentang program nuklir Teheran.

Menurut para pejabat yang dikutip media tersebut, Washington telah menerima sinyal positif dari para negosiator Iran, meskipun perpecahan internal di Iran dapat mempersulit kemajuan menuju kesepakatan yang lebih luas.

"Kedua pihak masih berselisih mengenai beberapa detail, dan masih belum jelas apakah kesepakatan akan tercapai," tulis Axios dalam laporannya.

Sementara itu, militer AS kembali membombardir Pulau Qeshm, Iran, pada Jumat tengah malam atau Sabtu (6/6/2026) dini hari. Serangan terbaru ini, yang semakin memanaskan permusuhan kedua negara, diluncurkan tak lama setelah Teheran meluncurkan beberapa drone ke Selat Hormuz yang ditembak jatuh pasukan Amerika.

"Pasukan Amerika mencegat empat drone serang satu arah Iran yang diluncurkan menuju Selat Hormuz," kata Komando Pusat AS atau CENTCOM, yang mengeklaim drone-drone tersebut menimbulkan ancaman langsung terhadap lalu lintas maritim regional.

“Pasukan AS kemudian menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk dan di Pulau Qeshm untuk bertahan dari serangan lebih lanjut,” lanjut CENTCOM, yang dikutip dari akun X-nya. "Pasukan Amerika tetap siap untuk menanggapi agresi Iran yang tidak beralasan untuk membela diri," imbuh CENTCOM.

Pulau Qeshm terletak di Selat Hormuz di lepas pantai selatan Iran, dekat pintu masuk Teluk Persia. Pengiriman melalui jalur maritim minyak dan gas yang penting ini secara efektif telah diblokir Iran sejak serangan AS-Israel, di mana Teheran mengancam kapal-kapal yang terkait dengan AS dan Israel.

Sebaliknya, Amerika juga memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran di sekitar Selat Hormuz, di mana pasukan Washington kerap menargetkan kapal-kapal pengiriman yang terkait dengan Iran.

Iran belum segera berkomentar atau membalas serangan AS terbaru di Pulau Qeshm, yang sebelumnya telah menjadi sasaran dalam baku tembak terpisah awal pekan ini.

Harga minyak dunia bergerak relatif stabil pada perdagangan Jumat (5/6), setelah mengalami penurunan tajam sehari sebelumnya. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda menyusul ketidakpastian proses perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Mengutip Reuters, kontrak minyak mentah Brent turun 21 sen atau 0,22 persen menjadi US$95,24 per barel, setelah sebelumnya ditutup melemah 2,84 persen pada perdagangan Kamis (4/6).

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 10 sen atau 0,11 persen ke level US$92,94 per barel, setelah anjlok 3,1 persen pada sesi sebelumnya.

Meski terkoreksi dalam dua hari terakhir, kedua kontrak acuan tersebut masih berada di jalur penguatan mingguan pertama dalam tiga pekan. WTI tercatat telah naik lebih dari 6 persen sepanjang pekan ini seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan berlarut-larutnya pembicaraan damai antara AS dan Iran.

Pasar juga masih mengkhawatirkan gangguan pasokan global karena lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, masih terbatas. Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran mengenai pengetatan pasokan minyak global.

Sejumlah analis menilai penurunan persediaan minyak dunia berpotensi mendorong lonjakan harga pada kuartal III tahun ini. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang harga minyak meskipun pasar sempat melakukan aksi ambil untung.

[Gambas:Youtube]

Ketidakpastian geopolitik kembali meningkat setelah pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada Kamis menolak kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan pemerintah Lebanon untuk menghentikan pertempuran. Iran juga disebut menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat bagi tercapainya kesepakatan damai dengan Washington.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemajuan mulai terlihat dalam pembicaraan antara Israel dan Lebanon. Menurutnya, Lebanon layak memperoleh perdamaian setelah konflik berkepanjangan.

Analis pasar IG, Tony Sycamore, mengatakan optimisme pasar masih dibayangi berbagai perkembangan yang saling bertentangan terkait konflik di kawasan tersebut. Menurut dia, dari sisi teknikal, selama harga minyak WTI bertahan di atas level dukungan tren pada kisaran US$80 per barel, potensi kenaikan harga masih lebih besar.

Sementara itu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global sebesar 1,2 juta barel per hari pada tahun ini. Di saat yang sama, ekspor minyak Iran dilaporkan turun ke level terendah dalam enam tahun akibat blokade angkatan laut AS, meskipun lemahnya permintaan dari China masih menekan harga minyak Iran di pasar internasional.

TEL AVIV - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengakui melontarkan caci maki kasar terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam panggilan telepon untuk mencegah militer Zionis menginvasi Ibu Kota Lebanon, Beirut. Kini, seorang pengusaha Israel mengeklaim Trump juga mengancam Netanyahu dan keluarganya.

Roni Mani, pengusaha terkenal Israel, mengatakan kepada situs berita berbahasa Ibrani; Walla, bahwa Trump mengancam Netanyahu melalui istrinya, Sara Netanyahu.

Mani mengatakan dia telah menerima informasi dari apa yang dia sebut sebagai sumber senior Gedung Putih mengenai kontak antara Trump dan Sara.

Menurut Mani, Trump menghubungi Sara dan mendesaknya untuk membujuk suaminya agar membatalkan rencana aksi militer di pinggiran selatan Beirut.

“Informasi eksklusif saya, melalui sumber-sumber saya di Gedung Putih, mengonfirmasi bahwa Trump menghubungi Sara Netanyahu dan menuntut agar dia menjaga Netanyahu atau dia akan memenjarakannya, mengusir Yair dari Amerika Serikat, dan membekukan aset mereka di sana," paparnya, yang dikutip Middle East Monitor, Jumat (5/6/2026).

Yair adalah putra Netanyahu dan Sara yang telah lama tinggal di AS. Yair telah jadi sasaran kritik para tentara Israel karena tidak ikut wajib militer dan berperang di Gaza, melainkan malah mengungsi ke Amerika.

Mani lebih lanjut mengeklaim bahwa Trump menawarkan suaka politik di Amerika Serikat kepada keluarga Netanyahu jika PM Israel itu kalah dalam pemilu mendatang.

Menurut keterangan Mani, Sara kemudian menghadapi suaminya mengenai masalah tersebut, setelah itu Netanyahu menghubungi Trump dan setuju untuk membatalkan rencana aksi Israel terhadap Beirut.

Klaim tersebut belum dikonfirmasi secara independen, dan tidak ada komentar langsung dari Gedung Putih, keluarga Netanyahu, atau pejabat pemerintah Israel mengenai pernyataan Mani.

Laporan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang ketegangan antara Trump dan Netanyahu terkait operasi militer Israel di Lebanon.

Menurut laporan sebelumnya oleh Axios, yang mengutip pejabat senior Gedung Putih, Trump melakukan panggilan telepon yang panas dengan Netanyahu pada hari Senin, di mana dia mengungkapkan kemarahannya atas korban sipil akibat agresi Israel di Lebanon.

Menurut para pejabat tersebut, Trump mengatakan kepada Netanyahu: “Kau benar-benar gila. Jika bukan karena aku, kau sudah berada di penjara. Aku menyelamatkanmu. Semua orang membencimu sekarang, dan semua orang membenci Israel karena tindakanmu.”

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengatakan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah gagal secara militer dalam perang mereka dan sekarang telah beralih ke kampanye yang bertujuan menabur perpecahan internal. Dia menjelaskan hal itu dalam pesan tertulis.

Khamenei mengatakan "sistem penindas" yang dipimpin Amerika Serikat tidak dapat menerima Iran yang kuat dan independen serta menggambarkan Israel sebagai "pos terdepan palsu" dari sistem tersebut.

“Musuh – setelah gagal secara militer dan mengalami penghinaan yang mendalam – sekarang melancarkan perang hibrida yang berfokus pada dua poin: ketahanan rakyat dan kesalahan perhitungan oleh para pejabat. Alat utama mereka adalah menabur keraguan, keputusasaan, ketakutan, dan perpecahan,” katanya.

“Setiap tindakan yang menimbulkan sinisme atau keputusasaan di antara rakyat adalah bentuk membantu musuh negara ini dan rakyatnya,” tambahnya.

Dia mendesak semua warga Iran untuk menanggapi dengan “keteguhan, pandangan yang jernih, dan persatuan”.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada hari Rabu membantah telah menargetkan Bandara Internasional Kuwait.

IRGC mengatakan kerusakan pada terminal penumpang disebabkan kerusakan sistem rudal Patriot buatan AS, menurut stasiun penyiaran negara IRIB, seperti dilaporkan Anadolu.

Juru bicara IRGC, Hossein Mohebbi, mengatakan penyelidikan menunjukkan Divisi Dirgantara pasukan tersebut tidak menembak terminal bandara Kuwait.

“Penyelidikan kami mengenai dampak pada terminal penumpang Kuwait menunjukkan Angkatan Udara IRGC tidak menembak target ini,” papar juru bicara tersebut.

Ia mengklaim kerusakan tersebut disebabkan rudal Patriot yang jatuh di terminal setelah gagal mencegat rudal Iran.

“Kerusakan terminal penumpang di Bandara Kuwait disebabkan kesalahan sistem Patriot Amerika setelah gagal mencegat rudal Iran,” tambahnya.

IRGC pada hari Rabu mengatakan telah menyerang pangkalan AS di Kuwait dan markas besar Armada Kelima AS di Bahrain, sebagai balasan atas serangan AS semalam terhadap menara komunikasinya di Pulau Qeshm selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan respons resmi setelah Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap produk asal Indonesia. Usulan tersebut muncul setelah USTR menilai Indonesia belum secara efektif menerapkan larangan impor terhadap barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah saat ini mencermati hasil investigasi sementara USTR yang dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974.

“Pemerintah Indonesia mencermati pengumuman USTR terkait hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan dan praktik sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor),” kata Haryo di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Dalam dokumen investigasi tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok enam negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Selain Indonesia, negara lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

USTR menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat perdagangan Amerika Serikat sehingga mengusulkan penerapan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara terkait. Sementara itu, 54 negara lain yang dinilai belum memiliki aturan larangan impor barang hasil kerja paksa terancam dikenakan tarif tambahan sebesar 12,5 persen.

Haryo menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah, lanjut Haryo, akan mengikuti tahapan yang disiapkan USTR, termasuk menyampaikan tanggapan tertulis serta berpartisipasi dalam dengar pendapat publik.

“Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ujar Haryo.

Selain menyampaikan respons resmi, pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan terhadap barang impor agar tidak berasal dari kegiatan usaha yang menggunakan praktik kerja paksa.

“Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa,” kata Haryo.

Usulan tarif tambahan tersebut merupakan bagian dari hasil investigasi USTR terhadap 60 mitra dagang utama Amerika Serikat. Langkah itu juga menjadi salah satu upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif perdagangan setelah sebagian kebijakan sebelumnya menghadapi tantangan hukum di dalam negeri.

Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia tengah mencermati dan menyiapkan respons resmi atas hasil investigasi Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang menyoroti kebijakan sejumlah negara terkait pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor).

“Pemerintah Indonesia mencermati pengumuman USTR terkait hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan dan praktik sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor),” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, dalam dokumen berjudul Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor, Indonesia masuk ke dalam kelompok enam negara yang dinilai belum secara efektif menegakkan larangan yang dimaksud. Selain Indonesia, lima negara lain mencakup Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

USTR menilai praktik tersebut membatasi perdagangan AS sehingga mengusulkan pengenaan bea masuk tambahan terhadap negara-negara terkait.

Untuk Indonesia, USTR mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen. Sementara, 54 negara lain yang dinilai sama sekali belum memiliki hukum larangan impor barang kerja paksa dengan AS, terancam dikenakan tarif tambahan 12,5 persen.

Menanggapi hal itu, Haryo menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional.

Pemerintah akan menindaklanjuti proses yang telah disiapkan USTR, termasuk penyampaian tanggapan tertulis (written comment) dan partisipasi dalam dengar pendapat publik (public hearing).

“Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor serta memastikan barang yang masuk ke Indonesia tidak berasal dari kegiatan usaha yang menggunakan praktik kerja paksa.

“Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa,” tambahnya.

Adapun usulan tarif tersebut muncul setelah USTR menyelesaikan investigasi terhadap 60 ekonomi mitra dagang utama AS berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974. Langkah ini juga menjadi salah satu jalur yang ditempuh pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif setelah sebagian tarif sebelumnya mengalami hambatan hukum di AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Harga minyak dunia turun pada perdagangan Kamis (4/6), setelah Israel dan Lebanon menyepakati implementasi gencatan senjata, yang memunculkan harapan adanya kesepakatan lebih luas untuk mengakhiri konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 67 sen atau 0,69 persen menjadi US$97,14 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat terkoreksi 62 sen atau 0,65 persen ke level US$95,40 per barel.

Pelemahan tersebut terjadi setelah kedua kontrak acuan sempat menguat sekitar 2 persen pada perdagangan Rabu (3/6). Kenaikan sebelumnya dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk serangan Iran ke Kuwait serta operasi militer AS di sekitar Selat Hormuz.

Sentimen pasar berubah setelah Lebanon dan Israel menyepakati pelaksanaan gencatan senjata yang dinilai dapat membuka jalan bagi meredanya konflik regional. Harapan terhadap kemajuan diplomasi juga datang dari perkembangan terbaru pembicaraan antara Washington dan Teheran.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu mengisyaratkan adanya peluang kemajuan dalam negosiasi dengan Iran dalam waktu dekat. Ia menyebut perkembangan positif bisa terjadi paling cepat akhir pekan ini.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan komunikasi antara Teheran dan Washington masih berlangsung. Namun, menurutnya, belum ada kemajuan berarti dalam perundingan yang tengah berjalan.

[Gambas:Youtube]

Araqchi menambahkan kedua pihak masih mempelajari berbagai dokumen dan usulan yang telah dipertukarkan dalam proses negosiasi tersebut.

Selain perkembangan geopolitik, pasar juga mencermati dinamika pasokan minyak AS. Data dari Energy Information Administration (EIA) menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun 8 juta barel menjadi 433,7 juta barel pada pekan yang berakhir 29 Mei.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu mengonfirmasi bahwa mencaci maki Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan kata-kata kasar dalam percakapan telepon. Dia membenarkan pertengkaran verbal itu terkait eskalasi Israel di Lebanon.

Berbicara di podcast "Pod Force One" The New York Post pada Rabu, Trump mengakui bahwa dia menyebut Netanyahu "benar-benar gila" dan menuduhnya tidak tahu berterima kasih.

"Ya," kata Trump, mengakui pertengkaran tersebut.

"Saya tidak akan mengatakan marah. Saya sedikit terganggu dengan pertengkaran terus-menerus antara dia dan Lebanon, Anda tahu. Pada suatu saat saya berkata, 'Bibi, kita harus menghentikan ini. Kita harus menghentikannya'," paparnya.

Namun, dia dengan cepat menyatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Netanyahu meskipun terjadi pertengkaran tersebut, dengan mengatakan, "Kami telah bekerja sama dengan baik...Saya sangat menyukai Bibi."

Pertengkaran tersebut menggarisbawahi hubungan yang goyah antara dua sekutu sayap kanan yang memulai perang dengan melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian meluas dengan Israel menginvasi Lebanon.

Di Balik Pertengkaran Trump-Netanyahu

Menurut laporan Axios, yang mengutip pejabat AS dan sumber ketiga yang diberi pengarahan tentang percakapan tersebut, Trump mengeklaim telah membantu menyelamatkan Netanyahu dari penjara—merujuk pada dukungannya selama persidangan korupsi pemimpin Israel tersebut.

"Kau gila. Kau akan dipenjara jika bukan karena aku. Aku menyelamatkanmu. Semua orang membencimu sekarang. Semua orang membenci Israel karena ini," kata Trump kepada Netanyahu dalam percakapan telepon tersebut, menurut laporan Axios.

Pada satu titik, seorang sumber mengatakan Trump marah kepada Netanyahu dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan?"

Sebelum percakapan tersebut, Trump dilaporkan mengetahui bahwa Hizbullah, milisi pro-Iran yang beroperasi dari Lebanon, telah menembaki Israel dan bahwa Tel Aviv perlu membela diri. Tetapi sumber-sumber Amerika mengatakan bahwa Trump merasa, dalam beberapa hari terakhir, Netanyahu telah meningkatkan eskalasi secara tidak proporsional.

Setelah percakapan telepon dengan Netanyahu, yang dia sebut sebagai "produktif", Trump mengatakan bahwa tidak ada pasukan Israel yang akan menuju Ibu Kota Lebanon, Beirut.

"Saya berbicara dengan Bibi Netanyahu hari ini, memintanya untuk tidak melakukan serangan besar-besaran ke Beirut, Lebanon. Dia memutar balik pasukannya. Terima kasih, Bibi!" tulisnya di platform Truth Social miliknya.

Pemimpin AS itu menambahkan, "Saya juga berbicara dengan perwakilan para pemimpin Hizbullah, dan mereka setuju untuk berhenti menembak Israel dan tentaranya. Demikian pula, Israel setuju untuk berhenti menembak mereka. Mari kita lihat berapa lama itu akan bertahan—Semoga itu akan berlangsung SELAMANYA!"

Netanyahu juga mengonfirmasi percakapan telepon tersebut tetapi menganggapnya bukan sebagai pengekangan, melainkan lebih sebagai peringatan, dengan mengatakan bahwa dia memberi tahu Trump bahwa Israel akan menyerang target di Beirut jika serangan Hizbullah tidak berhenti.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei meski kedua negara merupakan musuh bebuyutan. Trump menyampaikan keinginannya ketika Washington dan Teheran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang semakin rapuh.

Mojtaba Khamenei (56) diyakini telah terluka dalam hari pertama agresi AS-Israel pada 28 Februari yang menewaskan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba belum terlihat di depan umum sejak dia diangkat sebagai pengganti ayahnya.

“Saya ingin bertemu dengannya, dan mungkin kita akan bertemu suatu saat nanti, tergantung bagaimana semuanya berjalan,” kata Trump kepada podcast “Pod Force One” TheNew York Post.

Trump menambahkan bahwa Mojtaba Khamenei “terlibat, tentu saja” ketika ditanya tentang kesehatan pemimpin Iran tersebut.

“Saya tidak mendengar kabar bahwa kondisinya baik,” kata Trump. “Jika Anda percaya cerita-cerita itu, dia kehilangan banyak bagian tubuh," ujarnya.

“Mereka mengatakan dia memberikan persetujuan,” imbuh dia, seperti dikutip AFP, Kamis (4/6/2026).

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada panel Kongres pada hari Selasa bahwa Mojtaba Khamenei masih hidup dan semakin aktif.

“Saya pikir ada indikasi di luar sana bahwa dia semakin terlibat pada tingkat tertentu,” kata Rubio kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Serangan Iran pada hari Rabu di bandara Kuwait menandai salah satu ujian terberat dari gencatan senjata 8 April yang rapuh.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang menurut mereka merupakan balasan atas serangan AS terhadap kapal tanker minyak dan sebuah pulau di Iran.