Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun per akhir 28 Februari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp37,4 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,74 triliun hingga akhir Januari 2026.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,96 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,09 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,31 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,64 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,32 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,64 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,61 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujar Inge dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31 Januari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp47,18 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp36,69 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,02 triliun hingga akhir Januari 2026. PPN PSME ini contohnya dipungut oleh market place seperti Shopee, Tokopedia, ataupun aplikasi sejenis lainnya.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,93 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,05 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,23 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,47 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,23 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,54 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,52 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,1 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp339,01 miliar dan PPN sebesar Rp3,76 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp47,18 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 242 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga akhir Januari 2026. Adapun, pada Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak mencabut satu data pemungut (Grammarly) dan satu perubahan data (NetterMe Limited) PPN PMSE.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut ditopang oleh konsolidasi sektor telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital, serta meningkatnya kebutuhan layanan digital pemerintahan atau government technology (GovTech).

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, sektor telekomunikasi menjadi salah satu penopang utama pencapaian target tersebut. Menurutnya, konsolidasi yang dilakukan tiga besar operator telekomunikasi yakni PT Telkom Indonesia Tbk., PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk., dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. di bisnis infrastruktur digital memperkuat fondasi ekonomi digital nasional.

Konsolidasi tersebut mencakup pengembangan jaringan fiber optik, satelit, base transceiver station (BTS), hingga pusat data. Selain itu, Sarwoto menyoroti pergeseran model bisnis operator telekomunikasi yang semakin mengarah ke perusahaan teknologi.

“Mereka juga berlomba-lomba sebagai techco merasuk ke aplikasi IoT [Internet of Things], kecerdasan buatan [artificial intelligence/AI], cloud, dan keamanan siber,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Selain sektor telekomunikasi, Sarwoto menilai penataan regulasi yang lebih seimbang antara layanan over the top (OTT) dan penyelenggara telekomunikasi berperan penting dalam menjaga pertumbuhan nilai tambah ekonomi digital. Penyesuaian beban regulasi di tingkat pusat dan daerah yang lebih rasional dinilai dapat memberikan ruang pertumbuhan yang lebih sehat bagi operator telekomunikasi serta penyedia jaringan dan jasa internet.

Dia juga menyampaikan sumber pertumbuhan baru ekonomi digital berpotensi berasal dari pengembangan teknologi antariksa. Layanan satelit low earth orbit dan non-terrestrial network (LEO/NTN), serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan pemetaan digital (mapping), dinilai dapat memperluas kontribusi sektor digital ke berbagai bidang ekonomi.

“Terakhir tidak kalah meramaikan nilai tambah ekonomi digital adalah GovTech [government technology] atau kebutuhan layanan digital pemerintahan,” ujar Sarwoto.

Secara keseluruhan, Sarwoto menilai target kontribusi ekonomi digital yang ditetapkan Komdigi disusun dengan pendekatan perhitungan yang moderat dan berbasis nilai tambah ekonomi digital. Dia menjelaskan bahwa rentang target kontribusi dari Rp137,89 triliun pada 2025 hingga Rp206,16 triliun pada 2029 mencerminkan asumsi pertumbuhan rata-rata sekitar 10–12% per tahun, atau setara dengan pertumbuhan sektor digital yang diproyeksikan minimal dua kali lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5–8%.

“Pendekatan ini konservatif namun realistik,” katanya.

Adapun target kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital nasional sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga mencapai Rp206,16 triliun pada 2029.

Selain target nilai ekonomi digital, Komdigi juga menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, lalu meningkat menjadi 41,03 pada 2027, 41,37 pada 2028, dan 41,70 pada 2029.

Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang periode 2025–2028, sebelum meningkat menjadi 4,4% pada 2029. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur peran sektor informasi dan komunikasi dalam menopang perekonomian nasional seiring penguatan ekosistem digital.

Dari sisi infrastruktur, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026 dan terus meningkat hingga 57,41 pada 2029.

Sementara itu, pada pilar masyarakat, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, serta meningkat bertahap hingga 53,23 pada 2029. Target tersebut diiringi dengan kenaikan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni mewujudkan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam periode perencanaan lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai target kontribusi ekonomi digital yang dipatok Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tergolong ambisius, namun masih dapat dicapai dengan sejumlah prasyarat.

“Tingkat realisme target Komdigi. Idiec menilai target kontribusi ekonomi digital Komdigi ambisius namun masih realistis, dengan catatan penguatan ekosistem digital dilakukan secara konsisten dan terukur,” kata Tesar kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Menurut dia, keberadaan perusahaan over the top (OTT) asing berpeluang besar mendorong pencapaian target ekonomi digital. Kontribusi tersebut dapat muncul melalui peningkatan aktivitas ekonomi digital, transfer teknologi, penciptaan pasar baru, serta integrasi pelaku lokal terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem dan rantai nilai digital global.

Namun demikian, Tesar menegaskan kontribusi OTT asing tidak akan optimal tanpa dukungan regulasi yang kuat dan jelas.

“Kontribusi optimal dari OTT asing sangat bergantung pada kepastian regulasi, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tata kelola data, serta kemitraan yang adil dengan pelaku domestik agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan secara nasional,” ujarnya.

Selain itu, Idiec mencatat masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menghambat pencapaian target ekonomi digital tersebut. Tantangan utama meliputi kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan talenta digital, isu keamanan dan perlindungan data, serta regulasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tesar menilai target kontribusi ekonomi digital dapat tercapai apabila didukung pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kualitas talenta digital, kepastian regulasi, penguatan keamanan siber, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, ekosistem digital nasional saat ini telah menunjukkan perkembangan positif, namun belum sepenuhnya siap menopang laju pertumbuhan yang agresif dan berkelanjutan.

Dia juga menyoroti sejumlah aspek kebijakan yang perlu segera dibenahi pemerintah, khususnya terkait perlindungan dan keberpihakan terhadap pelaku domestik.

“Perlu perbaikan pada integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan tata kelola dan keamanan data, serta keberpihakan pada inovasi dan pelaku digital nasional,” kata Tesar.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani UMKM digital yang masih dalam tahap pertumbuhan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan akses permodalan bagi UMKM digital, sekaligus memperketat regulasi terhadap OTT asing agar patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029 sebagai bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.

Selain itu, Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, dan meningkat hingga 41,70 pada 2029. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) juga ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang 2025–2028, sebelum naik menjadi 4,4% pada 2029

Peningkatan nilai ekonomi digital tersebut ditopang oleh sejumlah sasaran strategis lainnya, antara lain percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026, serta meningkat hingga 57,41 pada 2029.

Di sisi masyarakat, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) ditargetkan naik dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, dan terus meningkat hingga 53,23 pada 2029. Sejalan dengan itu, proporsi tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ditargetkan meningkat secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni menciptakan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026 dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Target tersebut dinilai relatif realistis, meskipun tantangan yang dihadapi tidak kecil.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan peluang utama pencapaian target berasal dari besarnya pasar domestik, tingginya adopsi teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pertumbuhan sektor fintech, e-commerce, dan ekonomi berbasis data.

“Transformasi digital layanan publik juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Meski demikian, Heru menekankan sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga isu regulasi yang kerap tertinggal dari laju inovasi teknologi.

Selain tantangan domestik, dia juga menyoroti faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor digital nasional.

“Seperti perlambatan ekonomi global dan juga domestik. Di sisi lain, disrupsi teknologi yang cepat juga dapat mempengaruhi kinerja sektor digital nasional jika tidak diantisipasi secara strategis,” katanya.

Heru menilai sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut.

Selain itu, investasi pada infrastruktur digital, termasuk jaringan dan pusat data, dinilai tetap menjadi fondasi penting, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Ini yang sayangnya, anggaran Komdigi di 2026 ini jauh dari postur kebutuhan anggaran Komdigi yang di atas Rp20 triliunan,” imbuh Heru.

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025, anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

Dengan demikian, tidak ada tambahan anggaran, meski sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan penambahan sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jika usulan itu diterima, total kebutuhan anggaran Komdigi seharusnya mencapai Rp20,3 triliun, naik dibandingkan pagu awal.

Lebih lanjut, Heru menyebut pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan.

Menurutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi digital sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas talenta digital nasional. Dia juga menyinggung pengelolaan regulasi yang dinilai perlu dilakukan secara lebih inklusif.

“Soal regulasi juga penting, regulasi kini jadi sorotan karena gampang main blokir tanpa mendapat masukan dari masyarakat secara luas lebih dulu,” ujarnya.

Heru menegaskan pendekatan transformasi digital yang inklusif dan produktif akan memperbesar peluang pencapaian target. Secara umum, dia menilai target yang ditetapkan Komdigi dalam Renstra 2025–2029 relatif realistis jika melihat tren pertumbuhan ekonomi digital Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Kenaikan yang bersifat bertahap menunjukkan perencanaan yang moderat dan tidak terlalu agresif, sehingga memberi ruang bagi konsolidasi kebijakan, infrastruktur, dan talenta digital,” lanjut Heru.

Dia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara menjadi modal penting dalam mencapai target tersebut. Namun, realisasi target dinilai sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan lintas sektor, bukan semata pada proyeksi angka, termasuk percepatan dan pemerataan pengembangan infrastruktur digital.

“Tanpa eksekusi yang disiplin dan adaptif terhadap dinamika global, target yang di atas kertas tampak rasional bisa menjadi sulit dicapai,” tambah Heru.

Sementara itu, berdasarkan laman resmi Komdigi, nilai ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan.

Pada 2021, nilai ekonomi digital Indonesia diestimasi mencapai Rp1.490 triliun dengan kontribusi industri digital sebesar 6,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pada 2022, jumlah startup di Indonesia tercatat mencapai 2.341 perusahaan rintisan, menempati posisi kedua terbanyak di Asia setelah India. Jakarta juga berada di peringkat ke-12 dari 100 kota dunia dalam daftar Top 100 Emerging Ecosystems dengan nilai ekosistem mencapai US$71 miliar, melampaui rata-rata global sebesar US$34,6 miliar.

Pertumbuhan ekosistem tersebut didukung oleh keberadaan sekitar 120 inkubator dan akselerator startup, serta lebih dari 200 institusi keuangan yang menopang pembiayaan startup. Adopsi teknologi digital di sektor manufaktur, pertanian, logistik, dan keuangan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seiring upaya pemerintah meningkatkan adopsi teknologi di sektor UMKM.

Dalam Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital ditargetkan meningkat secara bertahap dari Rp137,89 triliun pada 2025 menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membidik kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026.

Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029 sebagai bagian dari Sasaran Strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga mencapai Rp206,16 triliun pada 2029.

Komdigi juga menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026. Skor tersebut direncanakan terus meningkat menjadi 41,03 pada 2027, 41,37 pada 2028, dan 41,70 pada 2029.

Selain itu, kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang periode 2025–2028, sebelum meningkat menjadi 4,4% pada 2029. Indikator ini digunakan untuk mengukur peran sektor informasi dan komunikasi dalam menopang perekonomian nasional seiring dengan penguatan ekosistem digital.

Peningkatan nilai ekonomi digital tersebut juga sejalan dengan sasaran strategis lain yang tercantum dalam Renstra Komdigi, antara lain percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau.

Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026 dan terus naik hingga 57,41 pada 2029.

Di sisi masyarakat, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, serta meningkat bertahap hingga 53,23 pada 2029. Peningkatan tersebut diiringi dengan target kenaikan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni menciptakan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam periode perencanaan lima tahun tersebut.