JAKARTA, KOMPAS.com – PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mendukung implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penyediaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) untuk memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dukungan tersebut juga diperkuat melalui kampanye edukatif bertajuk “Lapor Coretax: Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK”.

VIDA merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) tepercaya yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 584/2022.

Implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan oleh DJP menuntut adanya jaminan keabsahan, integritas, dan keamanan tinggi untuk setiap dokumen elektronik.

Dalam hal ini, TTE VIDA yang telah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, penggunaan NIK yang telah terverifikasi dapat mempermudah proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data wajib pajak.

“Kami membawa pesan ‘Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK’ yang menekankan kemudahan proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data Wajib Pajak. Dengan NIK yang sudah terverifikasi, Wajib Pajak mendapatkan solusi TTE yang sah dan diakui penuh secara hukum,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, penunjukan VIDA sebagai PSrE menandakan TTE yang disediakan telah diakui oleh Kemenkeu RI dan DJP. Hal ini juga menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap layanan identitas digital yang dihadirkan perusahaan.

Menurut dia, TTE memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penggunaan TTE juga dinilai dapat memperkuat kepatuhan serta keamanan data wajib pajak.
VIDA menyebut, terdapat tiga fokus utama dalam mendukung wajib pajak melalui perannya sebagai PSrE.

Pertama, integrasi identitas melalui pemanfaatan NIK yang telah terverifikasi untuk menyederhanakan alur kerja TTE dan meningkatkan akurasi identitas dalam setiap pelaporan.

Kedua, jaminan legalitas dan kepatuhan regulasi. Sebagai PSrE yang ditunjuk melalui KMK 584/2022, VIDA memastikan TTE yang dihasilkan memiliki validitas dan kekuatan hukum setara tanda tangan basah, sehingga dokumen pelaporan pajak diakui secara resmi.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas dalam mendukung transformasi digital perpajakan. VIDA menyediakan solusi TTE yang terstandarisasi dan dapat digunakan secara luas oleh wajib pajak.

Selain itu, VIDA juga menyediakan video tutorial singkat untuk membantu wajib pajak yang belum familiar dengan penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan secara digital. Panduan tersebut juga dilengkapi dengan infografis yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami.

Melalui kampanye edukatif tersebut, VIDA mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax sebagai bagian dari upaya menuju sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan tepercaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11,58 juta per 21 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 21 April 2026, tercatat 11.579.824 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Bila ditinjau dari jenis wajib pajak, pelaporan SPT berasal dari 9.943.687 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.247.643 wajib pajak orang pribadi non karyawan, 383.310 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 281 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Jumlah tersebut merupakan laporan untuk tahun buku Januari—Desember 2025.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku, DJP mencatat pelaporan berasal dari 4.866 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, progres aktivasi akun Coretax DJP sejauh ini telah mencapai 18.299.631 akun.

Jumlah itu terdiri atas 17.183.789 wajib pajak orang pribadi, 1.024.546 wajib pajak badan, 91.069 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk diketahui, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

Ditjen Pajak juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026. Pihak DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini. Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026.

Ditjen Pajak juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tren positif dalam kepatuhan formal wajib pajak yang memasuki batas akhir di pekan ketiga April 2026. Berdasarkan data terbaru hingga Selasa, 21 April 2026 pukul 24:00 WIB, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 11.579.824 laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti merinci bahwa pertumbuhan laporan ini didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, namun kepatuhan Wajib Pajak Badan juga terus menunjukkan peningkatan menjelang tenggat waktu akhir April.

"Untuk periode sampai dengan 21 April 2026, tercatat sebanyak 11.579.824 SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak," ujar Inge dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).

Dari total belasan juta laporan tersebut, DJP membagi rincian penyampaian berdasarkan klasifikasi wajib pajak diantaranya dengan Wajib Pajak Tahun Buku Januari-Desember diantaranya, OP Karyawan 9.943.687 laporan, OP Non-Karyawan 1.247.643 laporan, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 383.310 laporan dan WP Badan (Mata Uang USD) 281 laporan.

Selain itu, terdapat laporan dari wajib pajak dengan siklus tahun buku berbeda (dilaporkan sejak 1 Agustus 2025) yang mencakup 4.866 WP Badan Rupiah dan 34 WP Badan USD.

Di sisi lain, transformasi digital melalui sistem Coretax terus menunjukkan progres yang masif. Jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun sistem administrasi perpajakan terintegrasi ini telah mencapai 18.299.631 pengguna.

Inge menegaskan bahwa aktivasi akun Coretax merupakan langkah krusial bagi wajib pajak untuk mendapatkan akses layanan perpajakan yang lebih modern dan efisien di masa depan.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 18.299.631," tambah Inge.

Adapun komposisi aktivasi akun tersebut meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi: 17.183.789 akun, Wajib Pajak Badan: 1.024.546 akun, Wajib Pajak Instansi Pemerintah: 91.069 akun dan Wajib Pajak PMSE: 227 akun.

DJP kembali mengimbau kepada Wajib Pajak Badan agar segera menyampaikan laporan SPT Tahunan sebelum batas waktu 30 April 2026 guna menghindari denda keterlambatan serta memastikan integritas data dalam sistem perpajakan nasional.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerima 11,43 juta laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 per 19 April 2026.

"Untuk periode sampai dengan 19 April 2026, tercatat 11.434.264 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Rinciannya, untuk tahun buku Januari–Desember, laporan SPT berasal dari 9.858.579 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.227.889 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 343.765 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 250 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, laporan berasal dari 3.745 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Dari sisi progres aktivasi akun Coretax, DJP mencatat jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun mencapai 18.199.350.

Jumlah itu terdiri atas 17.094.257 wajib pajak orang pribadi, 1.013.884 wajib pajak badan, 90.982 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan.

Saat ini, DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini.

Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026. DJP juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11.434.264 hingga 19 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, mayoritas pelaporan masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan.

“Untuk periode sampai dengan 19 April 2026, tercatat 11.434.264 SPT yang telah dilaporkan,” ujar Inge dalam keterangannya pada Senin (20/4/2026).

Secara perinci, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan terdiri dari 9.858.579 SPT orang pribadi karyawan.

Lalu 1.227.889 SPT orang pribadi non-karyawan, serta 343.765 SPT badan dalam rupiah dan 250 SPT badan dalam denominasi dollar AS.

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025 tercatat 3.745 SPT badan dalam rupiah dan 34 SPT badan dalam dollar AS.

Di sisi lain, Inge juga mencatat perkembangan signifikan dalam aktivasi akun sistem Coretax.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 18.199.350.

Dari total tersebut, sebanyak 17.094.257 merupakan wajib pajak orang pribadi, diikuti 1.013.884 wajib pajak badan, 90.982 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sekadar informasi, batas terakhir melapor SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025 (yang dilaporkan di 2026) secara umum diperpanjang hingga 30 April 2026 tanpa sanksi denda.

Sementara itu, batas akhir untuk SPT Tahunan Badan adalah 30 April 2026.

Namun jika di luar batas tersebut, apabila wajib pajak terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan denda sebesar Rp 1 juta untuk Wajib Pajak Badan.

Denda tersebut akan ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan diterbitkan kantor pajak.

Jika wajib pajak tidak melunasi denda keterlambatan atas STP tersebut dan memutuskan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan, maka wajib pajak dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerima 11,43 juta laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 per 19 April 2026.

"Untuk periode sampai dengan 19 April 2026, tercatat 11.434.264 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Rinciannya, untuk tahun buku Januari-Desember, laporan SPT berasal dari 9.858.579 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.227.889 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 343.765 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 250 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, laporan berasal dari 3.745 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Dari sisi progres aktivasi akun Coretax, DJP mencatat jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun mencapai 18.199.350.

Jumlah itu terdiri atas 17.094.257 wajib pajak orang pribadi, 1.013.884 wajib pajak badan, 90.982 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Saat ini, DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini.

Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026.

DJP juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan hingga Minggu, 19 April 2026 pukul 24:00 WIB, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 yang telah diterima mencapai 11.434.264 laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, merinci bahwa mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan.

"Untuk periode sampai dengan 19 April 2026, tercatat sebanyak 11.434.264 SPT Tahunan PPh yang telah dilaporkan," ungkap Inge dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data yang dirilis, untuk Tahun Buku Januari-Desember terdapat WP OP Karyawan 9.858.579 laporan, WP OP Non-Karyawan 1.227.889 laporan, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 343.765 laporan dan WP Badan (Mata Uang USD) 250 laporan.

Selain itu, terdapat pelaporan dari wajib pajak dengan beda tahun buku (yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025) sebanyak 3.745 WP Badan Rupiah dan 34 WP Badan USD.

Di sisi lain, DJP terus mendorong modernisasi sistem perpajakan melalui aktivasi akun Coretax. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 18.199.350 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun pada sistem baru tersebut.

Sistem Coretax diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan lebih bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 18.199.350," tambah Inge.

Adapun rincian Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi 17.094.257 akun, Wajib Pajak Badan 1.013.884 akun, Instansi Pemerintah 90.982 akun dan Wajib Pajak PMSE 227 akun.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang pelaporan SPT Tahunan di Coretax.

Wajib pajak Orang Pribadi (OP) dan wajib pajak Badan diberi tenggat waktu pelaporan hingga 30 April 2026 dari sebelumnya yakni 31 Maret 2026.

Adanya perpanjangan diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh

Sebelum melapor, wajib pajak harus mengaktivasi akun Coretax, berikut penjelasannya dikutip dari pajak.go.id.

Cara aktivasi akun Coretax

Pada 2026, DJP mengharuskan pelaporan SPT melalui Coretax.

Hal ini untuk mempermudah pelaporan wajib pajak tanpa perlu datang ke KPP.

Aktivasi akun Coretax

• Masuk ke alamat https://coretaxdjp.pajak.go.id
• Bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dan nomor induk kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), silahkan memilih “Lupa Kata Sandi”
• Masukkan NIK di kolom yang tersedia. Setelah itu, pilih tujuan konfirmasi, apakah melalui email atau nomor telepon
• Ketik ulang alamat email dan nomor gawai yang sesuai
• Masukkan captcha, beri ceklis pada “Pernyataan”, kemudian klik “Kirim”
• Lalu buka kotak masuk email yang terdaftar di DJP dan klik link ubah password lalu ketik password baru
• Setelahnya log in ke Coretax menggunakan NIK dan password yang telah dibuat

Langkah pelaporan SPT belum selesai sampai di sini. Selanjutnya membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik.

Cara membuat kode otorisasi

• Masuk ke menu “Portal Saya”
• Pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”
• Pada bagian “Jenis Sertifikat Digital”, pilih “Kode Otorisasi DJP”
• Buat passphrase
• Centang pernyataan dan klik “Simpan”

Setelah mendapat kode otorisasi, langkah selanjutnya pelaporan SPT.

Cara lapor SPT Tahunan 2026

• Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”
• Masuk ke submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)”
• Klik “Buat Konsep SPT”
• Pilih “PPh Orang Pribadi”, lalu klik “Lanjut”
• Pada “Jenis Periode SPT” pilih “SPT Tahunan”
• Pilih periode Januari 2025–Desember 2025, lalu klik “Lanjut”
• Pilih “Model SPT Normal”, kemudian klik “Buat Konsep SPT”
• Untuk mulai mengisi, klik ikon pensil pada konsep SPT yang telah dibuat

Perlu dipahami agar mengunduh lebih dulu bukti potong 1721-A1.

Demikian cara lengkap membuat dan lapor SPT Tahunan di Coretax, semoga bermanfaat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan progres pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11,22 juta dan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 18,05 juta per 14 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, merinci data yang masuk per 14 April 2026, pukul 24.00 WIB, untuk SPT Tahunan sebanyak 11.226.740 SPT.

Pelaporan itu berasal dari 9.729.122 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.198.328 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 296.181 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 212 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Jumlah ini merupakan pelaporan SPT Tahunan tahun buku Januari—Desember 2025.

Sementara itu, ia mengatakan untuk pelaporan SPT Tahunan beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 2.863 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 33 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Adapun progres aktivasi akun Coretax DJP terdata sebanyak 18.046.467 akun. Jumlah itu terdiri atas 16.954.601 wajib pajak orang pribadi, 1.000.757 wajib pajak badan, 90.882 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk diketahui, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Kementerian Keuangan juga terus menyempurnakan sistem Coretax. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan segera memperbaiki sistem Coretax untuk mengatasi praktik perjokian pelaporan SPT tahunan seperti yang marak ditawarkan di media sosial.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat baru ada 233.657 wajib pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan alias SPT per Februari 2026. Angkanya turun 5,02% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

SPT tahunan orang pribadi tercatat sebanyak 229.639 wajib pajak, berkurang 4,37%. Sementara SPT tahunan badan sebanyak 4.018 wajib pajak, berkurang cukup dalam hingga 31,43%.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) Adnan Muis mengakui masih banyak wajib pajak, utamanya orang pribadi yang belum memasukkan SPT-nya, padahal sudah jatuh tempo akhir Maret lalu.

Kondisi ini disebabkan karena para wajib pajak di Sulsel dianggap belum begitu familiar terhadap penggunaan aplikasi baru Coretax, yang memiliki tampilan dan sistem yang berbeda.

"Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam adaptasi teknologi baru yang memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak secara keseluruhan," ucap Adnan Muis di Makassar, Selasa (14/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah pusat, ditambahkan Adnan, telah memberikan relaksasi pelaporan SPT orang pribadi sampai 30 April 2026. Langkah tersebut diambil karena melihat masih banyaknya permasalahan yang belum dipahami wajib pajak terkait penggunaan aplikasi ini.

Kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan SPT Tahunan WP orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

Sementara, menanggapi kontraksi pelaporan pajak badan di Sulsel yang cukup dalam per Februari 2026, DJP menegaskan masih dalam batas toleransi. Pasalnya jatuh tempo pelaporan SPT tahunan badan baru akan berakhir pada 30 April 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 11,1 juta per 12 April 2026.

"Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/4).

Adapun rincian pelaporan SPT untuk tahun buku Januari-Desember 2025, terbanyak datang wajib pajak orang pribadi karyawan, yakni mencapai 9.654.060 wajib pajak.

Pelaporan berikutnya berasal dari wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mencapai 1.182.082, diikuti laporan dari wajib pajak badan dalam mata uang rupiah sebanyak 273.630 orang, dan 192 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara, untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan per 1 Agustus 2025, pelaporan SPT Tahunan datang dari 2.628 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 32 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Adapun untuk aktivasi akun Coretax, DJP mencatat progresnya hingga sejauh ini mencapai 17.960.031 akun.

[Gambas:Youtube]

Jumlah itu terdiri atas 16.875.690 wajib pajak orang pribadi, 993.312 wajib pajak badan, 90.802 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Adapun wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat progres pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah menembus angka 11,1 juta hingga 12 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebutkan total pelaporan yang masuk mencapai 11.112.624 SPT.

Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, yakni sebanyak 9,65 juta SPT. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan menyumbang sekitar 1,18 juta laporan.

Dari sisi korporasi, terdapat 273.630 wajib pajak badan yang melaporkan dalam rupiah dan 192 badan usaha yang menggunakan denominasi dolar AS.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya relatif kecil, terdiri dari 2.628 wajib pajak badan dalam rupiah dan 32 dalam dolar AS.

Adopsi Coretax Meningkat

Di sisi lain, DJP juga mencatat akselerasi penggunaan sistem administrasi pajak terbaru, Coretax. Hingga saat ini, aktivasi akun telah mencapai hampir 18 juta.

Rinciannya, sebanyak 16,87 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi, diikuti 993 ribu wajib pajak badan, 90 ribu instansi pemerintah, serta 227 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Tenggat Diperpanjang, Sanksi Dihapus Sementara

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi wajib pajak orang pribadi dengan memperpanjang batas waktu pelaporan hingga 30 April 2026, mundur dari tenggat semula 31 Maret.

Tak hanya itu, DJP juga meniadakan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT untuk periode tersebut. Kebijakan ini memberi ruang bagi wajib pajak yang belum sempat melaporkan kewajibannya tepat waktu.

Sebagai perbandingan, dalam kondisi normal, keterlambatan pelaporan dikenai denda Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Pemerintah Soroti Praktik “Joki Pajak”

Di tengah meningkatnya pelaporan, pemerintah juga menaruh perhatian pada maraknya praktik perjokian pengisian SPT yang banyak ditawarkan di media sosial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sistem Coretax akan terus disempurnakan untuk menutup celah penyalahgunaan tersebut, sekaligus meningkatkan keamanan dan integritas data perpajakan.

(SAW)