#30 tag 24jam
Deadline Lapor SPT Mundur, Penerimaan Pajak Rp5 Triliun Geser ke April 2026
Ditjen Pajak memperpanjang batas waktu lapor SPT tahunan hingga 30 April 2026, menggeser penerimaan pajak Rp5 triliun ke bulan tersebut. [416] url asal
#deadline-lapor-spt #penerimaan-pajak #pajak-rp5-triliun #spt-tahunan #pajak-penghasilan #orang-pribadi #sanksi-administrasi #wajib-pajak #wp-op #pph-pasal-29 #kurang-bayar-pajak #djp-kemenkeu #target
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/03/26 08:15
v/175019/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan sebagian penerimaan pajak Maret 2026 bakal bergeser ke satu bulan setelahnya sebagai konsekuensi dari perpanjangan periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.
Untuk diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memutuskan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2025, membayarkan PPh pasal 29, maupun melunasi kurang bayar pajak di atas 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026.
"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga ke April gitu ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Bimo kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Bimo, jumlah SPT yang sudah masuk ke DJP sampai dengan data terbaru yakni 9,1 juta SPT dari WP OP maupun WP Badan. Artinya, otoritas pajak masih mengejar sisa sekitar 6 juta SPT untuk mencapai target 15 juta SPT.
Secara terperinci, sisa 6 juta SPT itu mayoritas dari WP OP sebanyak 5 juta SPT. Selain itu, masih ada 1 juta SPT dari WP Badan yang masih memiliki waktu untuk disampaikan paling lambat 30 April 2026.
Untuk diketahui, relaksasi penghapusan sanksi administrasi bagi pelaporan SPT pajak tahunan WP OP di atas 31 Maret 2026 itu tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran PPh pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.
Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.
"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).
Adapun sampai dengan 28 Februari 2026, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4% dari target sepanjang tahun Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak itu tumbuh di atas 30% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2025 lalu yakni Rp188 triliun.
Purbaya Pertimbangkan Perpanjangan Batas Lapor SPT, Opsi Relaksasi Sanksi Disiapkan
Pemerintah memberi sinyal kelonggaran bagi wajib pajak orang pribadi. [292] url asal
#purbaya #menteri-keuangan #lapor-pajak #lapor-spt #deadline-lapor-spt #batas-lapor-spt #ditjen-pajak #djp
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP). Tenggat yang semula berakhir 31 Maret 2026 berpotensi diundur hingga akhir April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyamaan batas waktu pelaporan hingga akhir April menjadi opsi yang tengah dibahas. “Batas lapor SPT bisa disamakan sampai akhir April,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
Jika diterapkan, batas waktu WP OP akan sejajar dengan wajib pajak badan. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang lebih bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan keputusan final belum diambil. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebut perpanjangan masih dalam tahap pertimbangan.
“Perpanjangan batas lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi sampai saat ini masih menjadi opsi yang akan kami pertimbangkan setelah dilakukan evaluasi menjelang akhir bulan Maret,” ujar Inge.
Sebagai langkah antisipasi, DJP menyiapkan relaksasi sanksi administrasi bagi WP OP yang terlambat melapor.
“Sebenarnya yang kami siapkan adalah pemberian relaksasi pengenaan sanksi administrasi untuk SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan setelah batas waktu 31 Maret,” kata dia.
Mengacu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 31 Maret 2026.
Di sisi lain, realisasi pelaporan SPT terus bertambah. Hingga 24 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT yang masuk mencapai 8.874.904.
Capaian tersebut didominasi WP OP karyawan sebanyak 7.826.341 SPT, diikuti WP OP nonkaryawan 863.272 SPT. Sementara itu, wajib pajak badan tercatat menyampaikan 183.583 SPT dengan pembukuan rupiah dan 138 SPT dengan pembukuan dolar AS.
DJP memastikan akan terus mengevaluasi perkembangan hingga akhir Maret sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)