Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga tingkat utang negara tetap berhati-hati (prudent), yaitu dengan memperketat penargetan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.

Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu menyoroti program andalan pemerintah, yakni MBG (free meals programme). OECD mengakui bahwa program inisiatif sosial seperti makan gratis ini dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Selain evaluasi program MBG, OECD juga meminta pemerintah untuk membenahi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi kelompok rumah tangga yang benar-benar rentan.

Menurut laporan tersebut, pemberian bantuan sosial atau transfer langsung yang ditargetkan khusus kepada rumah tangga berpendapatan rendah, serta mereka yang bergantung pada energi untuk bekerja, harus lebih diutamakan. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penerapan kontrol harga secara merata (broad-based price controls), yang dianggap memakan biaya besar dan memiliki penargetan sasaran yang buruk.

Pelabaran Defisit hingga Pelemahan Pertumbuhan

Langkah efisiensi ini menjadi krusial di tengah proyeksi OECD yang memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3,0% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Estimasi defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok turun ke level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3,0% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Pelebaran defisit ini tak lain dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," jelas OECD.

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Secara keseluruhan, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, daerah terdekat Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan hasil kajian dampak ekonomi melalui fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP), bergerak positif atau mengalami pertumbuhan cukup signifikan.

"Perencanaan jangka panjang, IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan negara, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru," ujar Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto ketika ditanya mengenai pengembangan pembangunan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Tahap awal pembangunan IKN, kehadiran investasi, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi yang tumbuh telah menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak tersebut mulai terlihat di wilayah sekitar IKN, jelas dia, dari hasil kajian dampak ekonomi yang dilakukan melalui PPSP menunjukkan, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen.

"Dan ada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,45 persen dibandingkan sebelum pembangunan IKN dimulai," tambahnya.

Ia menjelaskan, hasil kajian juga menunjukkan Kota Balikpapan berperan sebagai gerbang investasi utama IKN dan Kota Samarinda, serta Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh manfaat spillover atau dampak dari pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Ia menjelaskan, manfaat pembangunan terus diperluas, melalui penguatan keterhubungan antarwilayah karena IKN tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dengan kota/kabupaten di sekitar.

Kolaborasi yang fleksibel dan berbasis kebutuhan daerah, memungkinkan daerah mitra di sekitar IKN bekerja sama sesuai kebutuhan, seperti transportasi, logistik, tenaga kerja, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi tanpa harus membentuk organisasi baru.

Menurut dia, konsep tiga kota yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara itu berkembang menjadi Greater Nusantara, yang mencakup IKN, Kota Balikpapan dan Samarinda, serta Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuatnya keterkaitan kota dan kabupaten tersebut dengan IKN, menurut Pungky Widiaryanto, karena wilayah sekitar IKN itu menjadi penyedia tenaga kerja, kawasan permukiman, pusat layanan perkotaan, simpul logistik, kawasan industri, maupun bagian dari rantai pasok ekonomi regional.

Sebelumnya materi dampak IKN terhadap kawasan sekitarnya itu dibahas dalam forum Jumat Belajar ASN Otorita IKN bertajuk “Regional Collaboration For Tri-City Development: Lessons From Global Experience (Sweden, Spain, and Italy)" dan “Regional Development through Inter-Municipal Collaboration: Key Success Factors for the Greater Nusantara Region” pada Jumat (5/06/2026).

Dalam forum tersebut, Otorita IKN bersama akademisi dari The University of Tokyo dan Toyo University membahas strategi pembangunan kawasan metropolitan yang terintegrasi untuk memastikan manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara lebih luas oleh daerah-daerah di sekitarnya.

Pungky Widiaryanto berharap pengembangan tiga kota sekitar IKN terus didorong agar manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan lebih luas sehingga ibu kota baru Indonesia itu dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Ekonomi India tumbuh secara kuat sebesar 7,8 persen secara tahunan pada Januari-Maret 2026.

Dilansir dari Yahoo Finance pada Minggu (7/6/2026), investasi swasta, produksi pertanian, dan aktivitas konstruksi yang kuat mengimbangi dampak konflik di Timur Tengah.

Angka tersebut jauh di atas perkiraan pertumbuhan 7,2 persen dalam jajak pendapat ekonom Reuters.

Namun, dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya, angkanya mengalami perlambatan. Pemerintah merevisi naik tingkat pertumbuhan ekonomi pada Oktober-Desember 2025 menjadi 8,0 persen dari sebelumnya 7,8 persen.

"Gangguan akibat konflik Asia Barat pada bulan Maret tampaknya memiliki dampak terbatas pada momentum ekonomi," kata Kepala Ekonom HDFC Bank Sakshi Gupta

Gupta menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan melambat mulai dari kuartal April-Juni.

Sepanjang tahun fiskal 2025-2026 yang berakhir pada Maret lalu, produk domestik bruto (PDB) India tumbuh 7,7 persen, lebih tinggi dari 7,6 persen yang diperkirakan pemerintah. (Wahyu Dwi Anggoro)

isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Kemajuan ekonomi suatu bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang mau berusaha, tetapi juga oleh seberapa kuat kesadaran bersama untuk membangun kehidupan yang lebih adil.

Di setiap sudut negeri, jutaan pelaku usaha bangun lebih pagi dari kebanyakan orang. Mereka membuka toko, mengelola warung, memasarkan produk secara daring, menjalankan usaha keluarga, hingga membangun perusahaan dari bawah dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Dari tangan-tangan mereka, lapangan kerja tercipta, aktivitas ekonomi bergerak, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik terus tumbuh.

Namun pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh semangat berusaha. Ia juga membutuhkan sistem yang mampu menjaga keadilan bagi semua pelaku ekonomi.

Ketika negara memberikan insentif kepada kelompok tertentu, maka insentif tersebut harus benar-benar diterima oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan. Sebaliknya, ketika suatu usaha telah berkembang dan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar, maka sudah sewajarnya terdapat kontribusi yang lebih besar pula kepada negara sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa.

Dalam perspektif tersebut, pajak bukan semata kewajiban administrasi atau instrumen penerimaan negara. Pajak merupakan bentuk gotong royong modern yang memungkinkan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Jalan yang dilalui pelaku usaha untuk mendistribusikan barang, pendidikan yang mencetak tenaga kerja berkualitas, layanan kesehatan yang menjaga produktivitas masyarakat, hingga berbagai fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi, semuanya membutuhkan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari pajak.

Semangat inilah yang dapat dibaca dari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Fokus utamanya adalah memperbaiki dan mempertegas ketentuan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang dalam hal ini bagi Usaha Menengah dan Kecil Menengah (UMKM) agar lebih tepat sasaran, memperkuat kepastian hukum, dan mencegah praktik penghindaran pajak

Regulasi tersebut tidak hanya memperpanjang berbagai dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah untuk memastikan bahwa insentif perpajakan diberikan secara tepat sasaran.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM.

Menutup celah

Pada dasarnya tidak ada yang salah ketika pelaku usaha berupaya mengelola bisnisnya secara efisien. Namun persoalan muncul ketika efisiensi berubah menjadi strategi untuk memperoleh fasilitas yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul praktik pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas berbeda agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet yang menjadi syarat memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Secara administratif, setiap usaha tampak berdiri sendiri. Akan tetapi secara substansi ekonomi, berbagai entitas tersebut sering kali masih berada dalam satu kendali, menggunakan sumber daya yang sama, melayani pasar yang sama, dan menikmati manfaat ekonomi yang sama.

Fenomena inilah yang dikenal sebagai firm splitting. Praktik tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara yang menerapkan insentif perpajakan berbasis omzet.

Persoalannya bukan semata mengenai kepatuhan administrasi, melainkan mengenai keadilan. Ketika usaha yang secara ekonomi sudah berkembang tetap memperoleh fasilitas yang dirancang untuk usaha kecil, maka dukungan negara berpotensi tidak sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah mulai memperkuat pendekatan yang melihat substansi ekonomi dibanding sekadar bentuk hukum. Mekanisme agregasi omzet memungkinkan otoritas pajak menilai hubungan kepemilikan dan keterkaitan ekonomi antarentitas usaha sehingga fasilitas perpajakan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Perubahan penting lainnya adalah penataan kembali kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM. Dalam regulasi terbaru tersebut, sejumlah profesi yang memperoleh penghasilan dari jasa pribadi dan kemampuan individual, seperti penyanyi, artis, pembawa acara, kreator konten digital, dan influencer, tidak lagi memperoleh perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana pelaku UMKM pada umumnya.

Kebijakan tersebut seringkali dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap profesi tertentu. Padahal jika dicermati lebih jauh, semangat yang dibangun justru berkaitan dengan kesetaraan perlakuan fiskal. Karakteristik penghasilan seorang pengrajin, pedagang kecil, atau produsen makanan rumahan tentu berbeda dengan penghasilan yang diperoleh dari popularitas, kontrak promosi, kerja sama merek, atau monetisasi platform digital.

UMKM pada umumnya menghadapi biaya produksi, kebutuhan modal kerja, pengadaan bahan baku, risiko distribusi, hingga investasi peralatan yang tidak kecil. Sebaliknya, sebagian profesi berbasis jasa personal memperoleh penghasilan yang terutama bertumpu pada kapasitas individu, reputasi, dan jejaring pasar yang dibangun secara personal. Dalam beberapa kasus, nilai ekonominya bahkan jauh melampaui rata-rata pelaku usaha mikro dan kecil.

Karena itu, pemerintah berupaya mengembalikan filosofi dasar insentif UMKM sebagai instrumen afirmasi bagi kegiatan usaha produktif yang memang memerlukan dukungan untuk bertumbuh. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya berbicara mengenai tarif, tetapi juga mengenai ketepatan sasaran kebijakan.

Menjaga keadilan

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa setiap insentif yang menggunakan batas omzet hampir selalu memunculkan perilaku adaptif dari sebagian wajib pajak. Di sejumlah negara Eropa, penelitian menemukan kecenderungan pelaku usaha untuk menahan pertumbuhan omzet atau memecah struktur bisnis agar tetap memperoleh fasilitas yang tersedia. Dalam literatur ekonomi perpajakan, fenomena tersebut dikenal sebagai bunching behavior.

Karena itu, banyak negara mulai meninggalkan pendekatan yang semata-mata berfokus pada dokumen administratif. Otoritas pajak semakin mengedepankan prinsip substance over form, yaitu melihat realitas ekonomi yang sesungguhnya terjadi dibanding hanya menilai bentuk hukum yang tampak di atas kertas.

Di Inggris, misalnya, otoritas pajak dapat menguji keterkaitan beberapa entitas usaha ketika terdapat indikasi pemisahan bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan perpajakan tertentu. Hubungan kepemilikan, penggunaan sumber daya, lokasi usaha, hingga pengambilan keputusan bisnis menjadi bagian dari penilaian.

Pendekatan serupa juga berkembang di berbagai negara yang telah memiliki sistem administrasi perpajakan berbasis data yang kuat.

Dari sudut pandang keadilan, situasinya dapat dianalogikan secara sederhana. Dua pelaku ekonomi dengan kapasitas usaha yang relatif sama semestinya tidak menerima perlakuan perpajakan yang sangat berbeda hanya karena salah satunya mampu membagi aktivitas usaha ke dalam beberapa entitas administratif.

Jika kondisi semacam itu dibiarkan, maka kompetisi usaha menjadi kurang sehat dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat menurun.

Karena itu, kebijakan agregasi omzet dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya mempersempit ruang usaha. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan kapasitas ekonominya.

Naik kelas

Di balik seluruh pembahasan mengenai firm splitting, agregasi omzet, dan penataan insentif perpajakan, terdapat pesan yang jauh lebih penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, yaitu keberanian untuk naik kelas.

Selama bertahun-tahun, pemerintah berupaya membangun ekosistem UMKM yang tangguh melalui berbagai dukungan, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, hingga insentif perpajakan. Tujuan akhirnya tentu bukan agar pelaku usaha tetap berada dalam kategori usaha kecil selamanya, melainkan agar mereka tumbuh menjadi usaha menengah, bahkan berkembang menjadi perusahaan besar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Dalam konteks tersebut, insentif perpajakan sesungguhnya adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Fasilitas diberikan untuk membantu proses pertumbuhan, bukan untuk dipertahankan melalui berbagai rekayasa administratif yang justru menghambat perkembangan usaha itu sendiri.

PP Nomor 20 Tahun 2026 pada akhirnya membawa pesan yang sederhana namun penting. Negara tetap berpihak kepada UMKM. Negara tetap memberikan ruang bagi usaha kecil untuk berkembang. Namun pada saat yang sama, negara juga ingin memastikan bahwa keberpihakan tersebut berlangsung secara adil, tepat sasaran, dan mampu mendorong lahirnya budaya usaha yang sehat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem yang menjunjung kejujuran, persaingan yang sehat, dan kesadaran bahwa setiap keberhasilan ekonomi membawa tanggung jawab untuk ikut membangun negeri.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa aktivitas dunia usaha sedang mengalami perlambatan. Menurut dia, kondisi tersebut tidak tercermin dalam kinerja penerimaan pajak yang justru tumbuh signifikan hingga akhir Mei 2026.

Purbaya mengatakan penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan hingga April 2026 yang sebesar 16,1 persen. Peningkatan penerimaan itu sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya implementasi sistem Coretax.

“Penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan. Hingga Mei 2026, penerimaan dari pos tersebut mencapai Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kenaikan setoran pajak korporasi menunjukkan kondisi dunia usaha masih sehat dan mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan.

“Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih tumbuh dan memiliki kinerja yang baik. Kekhawatiran sebelumnya bahwa dunia usaha mengalami perlambatan ternyata tidak terbukti,” ujarnya.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga tumbuh kuat. Hingga Mei 2026, penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp315,7 triliun atau meningkat 41,3 persen secara tahunan.

Purbaya menilai pertumbuhan PPN dan PPnBM mencerminkan konsumsi domestik yang masih kuat serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

“PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” katanya.

Kinerja sejumlah sektor ekonomi juga tercermin dalam penerimaan perpajakan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 52,4 persen, diikuti sektor pertambangan 28,2 persen dan industri pengolahan 19,7 persen. Menurut Purbaya, tingginya penerimaan dari sektor-sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil masih bergerak dan terus bertumbuh.

“Kinerja sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Ketika perdagangan tumbuh tinggi berarti ada transaksi dan konsumsi yang meningkat, sedangkan industri pengolahan yang tumbuh menunjukkan pabrik-pabrik tetap berproduksi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai persepsi negatif terhadap ekonomi Indonesia menjadi kendala utama yang menekan pasar keuangan domestik. Menurut dia, persepsi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini.

“Kendala utama adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita yang enggak terlalu benar,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya mengatakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga masih berjalan cukup baik dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap meningkat.

“APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana semuanya aktivitas ekonomi meningkat,” ujarnya.

Menurut dia, sebagian pihak terpengaruh oleh anggapan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi kondisi yang buruk. Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghilangkan sentimen negatif yang berkembang di pasar.

“Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi,” kata Purbaya.

Purbaya juga menanggapi pandangan sejumlah analis yang menilai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya, berpotensi menekan kondisi fiskal. Menurut dia, program-program tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan apabila diperlukan.

Ia menegaskan pemerintah tetap dapat menjaga defisit anggaran pada kisaran 2-3 persen meski menjalankan berbagai program prioritas.

“Dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” ujarnya.

Purbaya menambahkan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program sesuai kebutuhan. “Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti keadaan pada 1997-1998.

"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang sedikit mengganggu nilai tukar, tapi itu seharusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan bank sentral," ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah untuk pertama kalinya menembus Rp 18 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, Purbaya memastikan penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat kembali mendorong penguatan rupiah.

Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor.

"Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ucap Menkeu.

"Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah melalui penguatan peran pesantren, optimalisasi wakaf produktif, serta pembinaan dan percepatan sertifikasi halal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan BI menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk peningkatan kapasitas UMKM dan generasi muda.

"Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang, sebagaimana keterangan resmi BI yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dalam FESyar Sumatera 2026, kata Destry, BI menghadirkan program unggulan, yakni Pesantren Sejahtera Terakselerasi (Pesat), Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan (Unggul), serta Bina dan Percepat Sertifikasi Halal untuk Pariwisata (Berkah).

Melalui program Pesat, BI mendorong penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, program Unggul difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf guna mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah.

Adapun program Berkah diarahkan pada pembinaan guna mempercepat sertifikasi halal sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan daya saing industri halal.

Program-program tersebut diperkenalkan dalam penyelenggaraan FESyar Sumatera 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) yang inklusif dan berkelanjutan ditujukan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, meningkatkan daya saing eksyar Indonesia, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia," kata dia.

mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah melalui penguatan peran pesantren, mengoptimalkan wakaf produktif, serta pembinaan dan percepatan sertifikasi halal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan BI menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dan juga ruang kolaborasi peningkatan kapasitas UMKM serta generasi muda.

"Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang, sebagaimana keterangan resmi BI diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam FESyar Sumatera 2026, kata Destry, BI menghadirkan program unggulan yakni Pesantren Sejahtera Terakselerasi (Pesat), Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan (Unggul), serta Bina dan Percepat Sertifikasi Halal untuk Pariwisata (Berkah).

Melalui program Pesat, BI mendorong penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, program Unggul difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf guna mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah.

Adapun program Berkah diarahkan untuk pembinaan guna mempercepat sertifikasi halal sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri halal.

Program-program tersebut diperkenalkan dalam penyelenggaraan FESyar Sumatera 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) yang inklusif dan berkelanjutan ditujukan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, meningkatkan daya saing eksyar Indonesia, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata dia.

Lebih lanjut, Destry menjelaskan, Indonesia memiliki posisi yang semakin strategis dalam pengembangan eksyar. Pada 2025, sektor rantai pasok halal Indonesia menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan ekspor produk makanan dan minuman halal serta fesyen Muslim.

"Sejalan dengan arah pembangunan nasional, eksyar menjembatani antara produktivitas dan inklusivitas, antara inovasi dan nilai-nilai luhur, serta antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya..

Pada 2025, sektor rantai pasok halal Indonesia tumbuh 6,21 persen secara tahunan (yoy). Pembiayaan syariah juga berkontribusi positif terhadap penguatan eksyar. Hal ini tercermin dari pembiayaan syariah yang tumbuh mencapai 10,84% persen (yoy) pada April 2026 dengan risiko kredit yang rendah yaitu 2,28 persen (yoy).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah yang terus diperkuat melalui berbagai program strategis.

“Melalui berbagai program unggulan seperti 100.000 Sultan Muda dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Pesantren, kami terus mendorong lahirnya generasi muda dan pesantren yang mandiri, produktif, dan berdaya saing," ujar Herman.

Menurut Herman, Sumsel memiliki potensi pengembangan eksyar yang besar dengan jumlah penduduk Muslim mencapai sekitar 7,72 juta jiwa atau 97,22 persen dari total penduduk, Sumsel memiliki basis pasar syariah yang sangat besar.

Potensi eksyar itu didukung oleh 670 pondok pesantren, 34 kantor bank umum syariah dan 15 unit usaha syariah, serta lebih dari 27 ribu produk yang telah bersertifikat halal.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen mempercepat berbagai program strategis di sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah memandang penguatan sektor riil perlu menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan semakin kuat ke depan.

Menurutnya, meskipun fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid, pemerintah tetap perlu mempercepat implementasi sejumlah program yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

"Pemerintah harus terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat," ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi ekonomi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), dan otoritas fiskal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Prasetyo menjelaskan percepatan tersebut akan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas.

"Terutama program-program di bidang pangan, energi, program-program di bidang perikanan, termasuk industrialisasi dan hilirisasi," katanya.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan hasil pemantauan terhadap sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi fundamental Indonesia masih cukup kuat. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas fiskal agar setiap kebijakan yang diambil dapat saling mendukung.

Prasetyo berpendapat, sinergi antarlembaga seperti yang difasilitasi DPR hari ini, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat dan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi, di dalam rangka menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan," sebutnya.

Adapun rapat koordinasi antarlembaga pagi ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Selain Prasetyo, hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal.

Dia berharap, ke depan semoga semua pihak baik pemerintah, DPR, maupun otoritas fiskal tetap optimis menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs rupiah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menegaskan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter selama ini berjalan sangat erat dan akan terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi.‎

“Penguatan koordinasi fiskal, moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing. Untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Menurut Perry, terdapat dua langkah yang disepakati dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk mendukung stabilitas rupiah.‎ Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow).‎

“Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow. Ada saham, SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.‎

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” ujar Perry.‎

Ia menambahkan, sinergi yang telah terbangun selama ini akan terus diperkuat secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.‎ “Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada,” tuturnya.‎

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal.‎ “Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.

Penguatan sinkronisasi kebijakan tersebut diharapkan dirinya mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Prasetyo mengatakan sinergi antarlembaga menjadi sinyal positif dalam menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika ekonomi global.

"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam menjaga kebijakan moneter maupun fiskal agar terus berada pada posisi yang kita harapkan," ujar Prasetyo saat jumpa pers bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, tantangan ekonomi saat ini menuntut seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara selaras dan saling memperkuat. Prasetyo menilai koordinasi antara otoritas moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas perekonomian.

"Dalam situasi saat ini dituntut kerja sama di antara kita semua. Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung dan saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro, sisi moneter yang berada di bawah Bank Indonesia, maupun sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan," lanjut dia.

Berdasarkan data dari BI dan Kementerian Keuangan, kata dia, angka-angka indikator fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang cukup kuat. Ia menambahkan pemerintah tetap berkomitmen mendorong berbagai program strategis yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tetapi kami juga merasa pemerintah harus terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi yang bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, energi, perikanan, termasuk industrialisasi dan digitalisasi," lanjut dia.

Prasetyo mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat terus menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong nilai tukar rupiah kembali menguat sesuai harapan.

"Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasco. Semoga kita tetap optimistis menjalankan tugas dan bersama-sama menjaga ekonomi tetap kuat, tetap tumbuh, serta nilai tukar rupiah dapat kembali seperti yang kita harapkan," kata Prasetyo.