Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan pajak terhadap orang kaya atau High Wealth Individual (HWI).

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok wajib pajak HWI.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut yang dikutip pada Rabu (22/4).

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak.

Selain pengenaan pajak untuk orang super kaya, DJP juga menyiapkan sejumlah regulasi lain.

Ada penyusunan aturan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri, penyusunan regulasi pajak karbon, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Seluruh regulasi ini, termasuk pengenaan pajak khusus orang kaya, ditargetkan rampung pada 2028.

Ada sejumlah unit penanggung jawab yang terlibat dalam penyiapan peraturan ini, yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; serta Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa rencana perluasan basis pajak, termasuk wacana pengenaan pajak pada marketplace , bukan semata-mata dilakukan untuk mengejar pendapatan negara. Fokus utama pemerintah adalah menciptakan level bermain yang sama (level playing field) antara pedagang konvensional dan platform digital.

Purbaya menjelaskan, bahwa aspirasi untuk mengatur ekosistem belanja online (daring) justru datang dari para pedagang di pasar tradisional yang merasa sulit bersaing dengan harga dan kemudahan di platform online.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu. Dia minta di treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapetin income aja karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak,” ungkap Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Terkait realisasi kebijakan tersebut, Menkeu memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Purbaya menyatakan akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal kedua tahun ini. Jika kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli, maka pemerintah tidak segan untuk menghindarinya.

Purbaya juga menggarisbawahi bahwa penataan pajak ini akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat. “Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga gak mati, gitu. Jadi saya gak akan cekek. Lu suka beli online gak? Gua juga online belinya,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya menjawab keraguan mengenai komitmennya yang sempat menyatakan tidak akan menaikkan beban pajak sebelum ekonomi tumbuh di level 6%. Ia menjelaskan bahwa langkah "perluasan" saat ini lebih dititikberatkan pada perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran, bukan sekadar menambah beban pajak baru bagi rakyat.

Purbaya: Pajak Naik Terus Menerus Bisa Bunuh Ekonomi



“Nah, itu kan bukan berarti saya bilang menggunakan pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar, bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main jadi nggak bocor. Itu. Ini kan belum sempurna,” pungkasnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan administrasi perpajakan guna memastikan setiap kewajiban disetorkan dengan benar ke kas negara tanpa harus mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan arah kebijakan perpajakan lima tahun ke depan melalui Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025–2029.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025. Dalam dokumen itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto merancang tiga Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) sebagai kerangka utama untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan.

Salah satu langkah strategis yang disorot adalah rencana perluasan objek pajak, termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jasa infrastruktur dan lingkungan.

“Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol direncanakan selesai pada 2028,” demikian tertulis dalam Renstra DJP 2025–2029, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain itu, DJP juga menargetkan implementasi pajak karbon pada 2026 serta penguatan pemungutan pajak atas transaksi digital lintas negara.

Fokus kedua dalam Renstra adalah penguatan penegakan hukum perpajakan. Melalui RPMK yang disiapkan, DJP akan meningkatkan efektivitas penagihan pajak serta mengembangkan sistem pengaduan tindak pidana perpajakan melalui Tax Crime Whistleblowing System.

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dengan memperkuat kualitas pengawasan dan penindakan.

Sementara itu, fokus ketiga diarahkan pada penataan ekosistem perpajakan, termasuk optimalisasi jumlah tax intermediaries (perantara pajak) yang terdaftar. DJP juga akan menyempurnakan aturan terkait pengawasan kepatuhan pihak lain atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pengelolaan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), serta penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Rangkaian regulasi ini ditargetkan rampung pada 2026. Renstra yang ditetapkan sejak 19 Desember 2025 tersebut disusun untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak. Pemerintah juga berupaya menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital serta komitmen terhadap isu lingkungan.

Dengan implementasi bertahap hingga 2029, DJP optimistis rasio pajak nasional dapat meningkat dan struktur penerimaan negara menjadi lebih kuat, termasuk dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap optimal.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) BUMN mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara di tengah pesatnya ekonomi digital.

Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas penguatan integrasi sistem pembayaran pajak digital lintas negara agar proses transaksi dapat berjalan lebih cepat, real-time, serta mudah diakses masyarakat.

Dony menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembayaran pajak digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Integrasi ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan administrasi pajak di era digital, terutama dalam memastikan proses yang lebih efisien sekaligus meminimalkan hambatan teknis dalam pelaporan dan pembayaran.

Di sisi lain, BP BUMN menyatakan dukungan terhadap penugasan pemerintah kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital nasional.

Langkah ini sejalan dengan implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2025 yang menjadi dasar penguatan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto menunjukkan tren meningkat sejak diberlakukan pada 2022. Kontribusi ini mencerminkan semakin terintegrasinya aktivitas kripto dalam sistem ekonomi formal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,96 triliun sepanjang 2022 hingga Februari 2026. Angka tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar.

Jika dilihat per tahun, penerimaan pajak kripto terus tumbuh, dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, hingga Rp796,73 miliar pada 2025. Pada awal 2026, realisasi pajak telah mencapai Rp84,7 miliar.

Di sisi lain, kontribusi kripto masih relatif kecil dibandingkan sektor ekonomi digital lain. Pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp37,40 triliun, diikuti fintech peer-to-peer lending Rp4,64 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp4,11 triliun.

Meski demikian, laju pertumbuhan pajak kripto tergolong progresif dalam empat tahun terakhir, seiring meningkatnya jumlah investor dan aktivitas transaksi.

Salah satu pelaku industri mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan tersebut. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pihaknya mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar yang berasal dari PPh 22 sebesar Rp520,16miliar dan PPN sebesar Rp386,95 miliar.

Dia mengatakan, kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kripto. "Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi. Kami melihat kepatuhan sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia,” ujar William, Jumat (10/4/2026).

Ke depan, pemerintah berencana memperkuat pengawasan dan memperluas basis perpajakan di sektor ekonomi digital, termasuk kripto. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri sekaligus menjaga tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Di tengah pertumbuhan tersebut, kata William, edukasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan tetap diperlukan. “Tujuannya agar investor memahami tidak hanya potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban perpajakan yang melekat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, hingga Februari 2026, jumlah penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 48,11 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak digital pada bulan yang sama di tahun lalu sebesar Rp 33,56 triliun.

“Hingga 28 Februari 2026, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 48,11 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 37,40 triliun, pajak atas aset kripto Rp 1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,64 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 4,11 triliun,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE hingga akhir Februari 2026. Sepanjang Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data Pemungut PPN PMSE, sehingga tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi pada Januari 2026.

Inge menyampaikan, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 223 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 37,401 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, dan Rp 10,32 triliun pada 2025, serta Rp 1,74 triliun pada 2026.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.

DJP merinci, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun, pajak kripto Rp1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,64 triliun, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kontribusi pajak digital terus menunjukkan tren positif.

"Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, hingga akhir Februari 2026, DJP telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 223 telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total Rp37,40 triliun.

Setoran PPN PMSE tercatat meningkat dari tahun ke tahun, mulai Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, hingga Rp1,74 triliun pada awal 2026.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Nilai tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar.

Dari sektor fintech, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp4,64 triliun. Angka ini berasal dari PPh 23, PPh 26, serta PPN atas layanan pinjaman daring.

Adapun penerimaan pajak dari SIPP mencapai Rp4,11 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

Meski tidak ada penambahan pemungut baru pada Februari 2026, Inge menegaskan kinerja penerimaan tetap tumbuh.

"Meskipun pada Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data pemungut PPN PMSE, kinerja penerimaan dari sektor ekonomi digital tetap menunjukkan tren yang positif," katanya.

Inge menambahkan, ke depan,pemerintah akan terus melakukan penguatan pengawasan, perluasan basis perpajakan, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun per akhir 28 Februari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp37,4 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,74 triliun hingga akhir Januari 2026.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,96 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,09 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,31 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,64 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,32 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,64 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,61 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujar Inge dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.

Adapun jika dirinci, penerimaan tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp37,40 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,64 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp4,11 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti mengatakan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

"Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp47,18 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara. Meskipun pada Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data Pemungut PPN PMSE, kinerja penerimaan dari sektor ekonomi digital tetap menunjukkan tren yang positif,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Hingga akhir Februari 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 223 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp37,401 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp1,74 triliun pada 2026.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,96 triliun sampai dengan Februari 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan pada 2022, Rp220,83 miliar penerimaan pada 2023, Rp620,4 miliar penerimaan pada 2024, Rp796,74 miliar penerimaan pada 2025 dan Rp84,7 miliar penerimaan hingga pada 2026.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN DN sebesar Rp875,31 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,64 triliun sampai dengan Februari 2026. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan pada 2022, Rp1,11 triliun penerimaan pada 2023, Rp1,48 triliun penerimaan pada 2024, Rp1,37 triliun penerimaan pada 2025 dan Rp233,12 miliar hingga 2026.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,32 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,64 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,61 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Februari 2026, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp4,11 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan pada 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan pada 2023, Rp1,33 triliun penerimaan pada 2024, Rp1,25 triliun penerimaan pada 2025 dan Rp18,1 miliar hingga pada 2026. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

(Febrina Ratna Iskana)

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor digital, sekaligus melemahkan ekosistem media nasional dan kedaulatan data.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF Izuddin Al Farras Adha mengatakan salah satu poin dalam perjanjian tersebut meminta Indonesia tidak menerapkan pajak jasa digital terhadap perusahaan teknologi asal AS.

Menurutnya, kebijakan itu berisiko menggugurkan rencana pemerintah yang sejak tahun lalu membahas skema pajak jasa digital untuk platform seperti Netflix, Google, hingga Amazon dan layanan turunannya.

"Jadi dengan adanya perjanjian antara Amerika dan Indonesia yang terjadi belakangan ini, maka hal itu akan membuat pengurangan potensi penerimaan negara, " ujar Farras dalam diskusi publik INDEF, Jumat (27/2).

INDEF mencatat defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan tahun ini diperkirakan masih melebar. Di tengah kebutuhan tambahan penerimaan, potensi pajak dari ekonomi digital dinilai menjadi salah satu sumber yang seharusnya bisa dioptimalkan.

Tak hanya soal pajak, INDEF juga menyoroti pasal yang dinilai dapat berdampak pada industri media nasional. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat ketentuan yang berpotensi membuat platform digital tidak lagi wajib memberikan kompensasi kepada perusahaan pers atas pemanfaatan konten berita.

Farras mengatakan selama ini pemerintah telah mendorong tanggung jawab platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Jika kewajiban tersebut dihapus, media nasional berisiko kehilangan sumber pendapatan di tengah tekanan disrupsi digital dan maraknya kecerdasan buatan (AI).

"Nanti dampak tidak langsungnya bisa melemahkan demokrasi di Indonesia, karena media semakin struggle karena tidak mendapatkan pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan karena adanya perjanjian ini," jelasnya.

Selain itu, INDEF menilai aspek kedaulatan digital juga dipertaruhkan dalam perjanjian tersebut. Salah satu ketentuan disebut mengharuskan Indonesia berkonsultasi dengan AS dalam kebijakan perdagangan digital yang berpotensi memengaruhi kepentingan Negeri Paman Sam.

INDEF juga menyoroti klausul yang berkaitan dengan arus data lintas negara dan lokalisasi data. Ketentuan itu dinilai berpotensi tidak sejalan dengan rencana revisi aturan pengelolaan data yang tengah dibahas pemerintah untuk memperkuat pemrosesan data di dalam negeri.

Menurut Farras, apabila fleksibilitas Indonesia dalam mengatur lokalisasi dan pengawasan data menjadi terbatas, maka ruang kebijakan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan data nasional bisa menyempit.

"Ini tadi sudah saya sampaikan juga, menempatkan Indonesia berada di bawah kendali Amerika Serikat. Jadi saya kira Presiden jangan menjadikan perjanjian dagang Amerika Serikat Indonesia ini sebagai alat menenggurus kedaulatan digital Indonesia, akibat pengaruh asing," pungkas Farras.

INDEF meminta pemerintah mencermati kemabli pasal-pasal terkait ekonomi digital sebelum proses ratifikasi dilakukan. Lembaga itu menilai perlu ada kajian mendalam agar kepentingan penerimaan negara, keberlanjutan media nasional, serta kedaulatan data tetap terlindungi dalam kesepakatan dagang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31 Januari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp47,18 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp36,69 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,02 triliun hingga akhir Januari 2026. PPN PSME ini contohnya dipungut oleh market place seperti Shopee, Tokopedia, ataupun aplikasi sejenis lainnya.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,93 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,05 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,23 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,47 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,23 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,54 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,52 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,1 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp339,01 miliar dan PPN sebesar Rp3,76 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp47,18 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 242 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga akhir Januari 2026. Adapun, pada Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak mencabut satu data pemungut (Grammarly) dan satu perubahan data (NetterMe Limited) PPN PMSE.

Pemerintah Indonesia membebaskan pajak digital bagi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, sebagai bagian dari kesepakatan dagang resiprokal. Apa dampaknya ke ekosistem startup Tanah Air?

Dalam poin kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia dan AS yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari, disebutkan bahwa perusahaan jasa digital asal Amerika Serikat tak akan dikenai pajak digital atau pajak serupa yang mendiskriminasi perusahaan AS secara hukum.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pajak digital yang maksud dalam perjanjian itu yakni pemajakan terhadap ratusan perusahaan besar teknologi dan sebagian besar dari AS.

Kemenkeu tetap meminta perusahaan teknologi AS memungut Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik alias PPN PMSE dari konsumen.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan PPN PMSE diambil dari konsumen atas penjualan layanan. Sementara pajak digital, basisnya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari platform digital dari aktivitas ekonomi di Indonesia.

"Aturan sekarang belum mampu mendorong perusahaan digital asing dikenakan Pajak Penghasilan atau PPh badan. Maka, butuh mekanisme khusus berupa pajak digital," kata kata Nailul Huda kepada Katadata.co.id, Selasa (24/2).

Tanpa skema itu, maka potensi penerimaan negara menjadi tidak optimal, terutama mengingat besarnya pasar digital di Indonesia.

Ketimpangan Pengenaan Pajak dengan Startup Lokal

Meski PPN PMSE tetap dipungut, Nailul Huda menilai kesepakatan dagang Indonesia dengan AS yang menghapus pengenaan pajak digital ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan aturan. Sementara startup skala kecil dan menengah atau UKM digital tetap mewajibkan kewajiban pajak digital.

Nailul Huda mengatakan, Indonesia sangat dirugikan dengan batasan yang dibuat oleh Amerika Serikat yang melarang adanya pajak digital untuk perusahaan penyedia layanan digital asal AS. Dengan potensi masyarakat yang besar, maka potensi pajak dari perusahaan digital juga besar.

Padahal, Nailul Huda mengatakan perusahaan layanan digital asal AS ini menikmati pangsa pasar Indonesia yang begitu luas. Akibatnya terjadi ketidaksetaraan aturan antara perusahaan digital yang memiliki kantor fisik di Indonesia dengan yang tidak.

“Tentu hal ini menciptakan kesenjangan pendapatan bersih antara perusahaan digital besar dan startup digital kecil. Kemampuan mereka berkembang pun akan timpang pula,” ujarnya.

Di tengah kondisi pendanaan startup yang semakin ketat, tambahan beban pajak tanpa adanya insentif dapat membatasi ruang ekspansi dan inovasi pelaku usaha lokal. Nailul Huda menekankan pentingnya kesamaan level playing field, bahkan memberikan insentif bagi startup dalam fase pertumbuhan.

“Bahkan startup digital yang masih kecil diberikan insentif pajak dan sebagainya,” kata Huda.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan juga berharap ada keadilan dalam pengenaan pajak. Ia menilai, jika pelaku domestik memiliki kewajiban tertentu, maka pelaku asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia juga idealnya berada dalam kerangka kewajiban yang seimbang.

“Jika tidak, tentu berpotensi menimbulkan persepsi ketimpangan, baik dari sisi pajak maupun regulasi,” ujar Budi kepada Katadata.co.id, Selasa (24/2).

Budi mengatakan Indonesia sedang memperluas kerja sama ekonomi dan digital dengan mitra strategis. Tantangan bagi pembuat kebijakan yakni menjaga keseimbangan antara komitmen kerja sama internasional, penguatan ekonomi digital nasional, serta keberlanjutan ruang kompetisi yang sehat.

Oleh karena itu, idEA mendorong agar setiap kebijakan tetap berorientasi pada pertumbuhan ekosistem digital yang inklusif, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. “Ini berlaku baik lokal maupun global,” kata Budi.