Kami terus memperkuat proses bisnis dari hulu hingga hilir agar pertumbuhan kredit yang dicapai menjadi lebih sehat..

Jakarta (ANTARA) - Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Setiyo Wibowo menyatakan operasional BTN Loan Factory mampu mempercepat pemrosesan kredit dari 10–14 hari menjadi sekitar 4–7 hari.

Ia menyampaikan, tingkat straight-through processing (pemrosesan langsung) juga naik mencapai hampir 70 persen, sementara tingkat rework atau pemrosesan ulang berhasil ditekan hingga di bawah 15 persen.

“Kami terus memperkuat proses bisnis dari hulu hingga hilir agar pertumbuhan kredit yang dicapai menjadi lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Setiyo Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pihaknya pun memperkuat pengelolaan pembiayaan melalui pendekatan cluster collection, yaitu model penanganan kredit berbasis segmentasi risiko, karakteristik debitur, serta perilaku pembayaran.

Melalui pendekatan tersebut, proses monitoring, restrukturisasi, penagihan, hingga pemulihan kredit dapat dilakukan secara lebih fokus, cepat, dan efektif.

Setiyo menuturkan, perbaikan kinerja tersebut merupakan hasil dari transformasi menyeluruh, baik pada proses akuisisi kredit baru maupun pengelolaan portofolio eksisting.

Ia mengatakan, penguatan pengelolaan kredit adalah komitmen perseroan untuk memastikan fungsi intermediasi berjalan secara sehat.

Sebagai bank yang memiliki mandat utama untuk memperluas pembiayaan perumahan nasional, pihaknya berupaya untuk mendukung akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat, dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang semakin kuat.

Setiyo menyatakan, pihaknya menargetkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dapat terus membaik dan dijaga di bawah 2,5 persen pada akhir tahun ini melalui penguatan kualitas kredit baru, optimalisasi early warning system, serta strategi penagihan dan penyelesaian kredit yang semakin berbasis risiko.

Ia optimis transformasi proses kredit melalui factory loan tersebut akan semakin memperkuat daya tahan bisnis perseroan sekaligus mengukuhkan posisi BTN sebagai pemimpin pasar pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pertumbuhan yang lebih sehat, kokoh, dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memperkuat disiplin risiko, tata kelola, dan pemantauan portofolio agar kualitas kredit tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang berkembang,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BTN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut tetap terjaga secara optimal

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menurun dari 3,0 persen pada kuartal I 2025 menjadi 2,8 persen pada kuartal I 2026.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan, kualitas kredit konsumer BTN secara umum terkendali dan terus membaik di tengah pertumbuhan kredit dan dinamika ekonomi masyarakat.

“BTN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut tetap terjaga secara optimal,” kata Setiyo Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan hingga akhir Maret 2026, rasio NPL secara keseluruhan berhasil ditekan menjadi 3,1 persen pada kuartal I 2026, lebih baik dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,3 persen.

Setiyo mengatakan, perbaikan kualitas pembiayaan tersebut merupakan hasil dari berbagai inisiatif transformasi yang dilakukan perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah upaya perbaikan tersebut, lanjut dia, antara lain penguatan proses underwriting, peningkatan kualitas verifikasi, digitalisasi proses kredit, pemanfaatan data analytics, hingga penguatan pengelolaan portofolio pascapencairan kredit.

Transformasi lainnya adalah pengembangan BTN Loan Factory sebagai pusat pemrosesan kredit terintegrasi yang mengonsolidasikan proses kredit konsumer secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital, data analytics, decision engine, dan workflow automation.

Setiyo menyampaikan, transformasi tersebut memperkuat standardisasi proses kredit, meningkatkan kualitas verifikasi dan analisis, serta mempercepat proses pengambilan keputusan kredit.

Dengan proses yang semakin terdigitalisasi dan tersentralisasi, pihaknya dapat menjaga kualitas kredit baru secara lebih konsisten sekaligus meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.

Analis pasar modal Bahana Sekuritas Razqi M. Kurniawan menilai perbaikan kinerja pembiayaan BTN pada kuartal I tahun ini merupakan salah satu pencapaian penting dari operasional loan factory tersebut.

Dalam kajian hasil site visit yang diterbitkan pada April lalu, ia mengungkapkan bahwa kualitas kredit berdasarkan tahun pembukuan menunjukkan tren yang semakin sehat.

Kredit yang dibukukan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tingkat risiko yang jauh lebih terkendali dibandingkan portofolio lama, sehingga memperkuat fondasi kualitas aset perseroan ke depannya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.

Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, jelas dia, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah.

Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade Holis menilai, kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.

NEXT Indonesia Center sendiri melakukan kajian yang mengukur kesinambungan fiskal Indonesia periode 2017-2026 menggunakan pendekatan dari Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul Fiscal Sustainability in Theory and Practice.

Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.

Keseimbangan primer aktual adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang, berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi di lapangan.

Hasil penghitungan NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019.

Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada 2020 dan 2021, sehingga terjadi kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.

Menurut Ade Holis, periode pandemi merupakan ujian terbesar bagi fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir (2017-2026). Meski demikian, pemulihan ekonomi yang relatif cepat berhasil mengembalikan kondisi fiskal ke jalur yang lebih sehat.

“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah,” kata dia.

Hasil kajian menunjukkan, pada 2023 Indonesia mencatat posisi fiskal terkuat selama periode pengamatan karena mencatat surplus keseimbangan primer 0,49 persen PDB, sementara ambang sustainabilitas berada di -1,85 persen PDB.

Perbaikan tersebut berlanjut pada 2024 hingga proyeksi 2026. Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada di level -0,35 persen PDB, masih lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan yang berada di level -1,74 persen PDB.

Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal itu terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025-2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.

“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” kata Ade Holis.

NEXT Indonesia Center menyimpulkan bahwa fondasi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat. Namun, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas, dengan faktor utama karena masalah permodalan dan/atau tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.

Hal ini termasuk pemenuhan permodalan dan perbaikan kualitas pembiayaan, sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan OJK, termasuk pencabutan izin usaha.

Secara umum, OJK mencatat bahwa saat ini terdapat 14 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Agusman menjelaskan, kemampuan penyelenggara dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum dipengaruhi kondisi dan karakteristik usaha, termasuk kinerja, prospek bisnis, serta strategi permodalan seperti penambahan modal oleh pemegang saham, masuknya investor baru, atau aksi korporasi seperti merger, yang mempertimbangkan beberapa aspek antara lain profil risiko dan kondisi pasar.

Ia menambahkan bahwa tata kelola dan model bisnis merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan investor dalam menilai kelayakan permodalan.

Oleh karena itu, seluruh penyelenggara didorong untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat ketahanan industri dan pelindungan konsumen.

Dari sisi kualitas kredit, OJK mencatat terdapat 19 penyelenggara pindar dengan TWP90 di atas 5 persen per April 2026.

Menurut Agusman, perubahan jumlah penyelenggara dengan TWP90 di atas 5 persen dipengaruhi antara lain kualitas pembiayaan dan kemampuan bayar borrower.

“TWP90 industri pindar ke depan diperkirakan tetap terjaga meskipun dipengaruhi dinamika perekonomian dan kualitas pengelolaan risiko masing-masing penyelenggara,” kata dia.

Untuk menjaga tingkat TWP90, penyelenggara pindar didorong untuk melakukan penguatan manajemen risiko, credit scoring berbasis data, serta penguatan penagihan dan prinsip kehati-hatian.

Adapun outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp102,07 triliun, dengan TWP90 tercatat di posisi 4,62 persen.

Pada periode yang sama, industri pindar mencatatkan pertumbuhan laba tahunan yang signifikan sebesar 71,43 persen (yoy) menjadi sebesar Rp0,96 triliun.

Dari sisi pendanaan, lender perbankan masih mendominasi mencapai Rp66,25 triliun atau dengan porsi sebesar 75,59 persen, antara lain dipengaruhi oleh kapasitas pendanaan yang cukup besar serta stabilitas likuiditas. Sementara itu, lender individu tercatat sebesar Rp3,33 triliun.

“Sumber pendanaan industri pindar ke depan akan semakin beragam, baik dari lender individu maupun institusi. Sejalan dengan penguatan peran lender profesional, penyelenggara juga berpotensi memperluas basis pendanaan dari lender institusi guna mendukung kualitas dan keberlanjutan pendanaan di industri pindar,” kata Agusman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengungkapkan, hingga April 2026 sebanyak 16,46 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memanfaatkan platform LinkUMKM guna memperluas akses pasar, meningkatkan kemampuan usaha, serta mendorong percepatan UMKM naik kelas.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa LinkUMKM hadir untuk menjawab kebutuhan para pelaku usaha dalam memperoleh akses informasi pasar sekaligus meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi mandiri dan memperkuat sektor UMKM nasional.

Melalui LinkUMKM, jelas Akhmad, setiap pelaku usaha berkesempatan mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnisnya.

Ia menambahkan bahwa LinkUMKM juga dirancang sebagai jawaban atas tantangan utama pengusaha UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan pengembangan yang sesuai dengan tahapan usaha mereka.

Seiring perkembangannya, aplikasi LinkUMKM kini menjadi sarana pelatihan digital yang dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

“Di dalam LinkUMKM terdapat berbagai fitur yang membantu UMKM untuk terus berkembang, seperti modul, konsultasi dengan pakar UMKM, serta berbagai event yang diselenggarakan setiap minggunya. Pelaku usaha tentunya sangat terbantu dalam pengelolaan bisnis untuk berkembang,” kata Akhmad.

Saat ini, platform tersebut menghadirkan enam fitur utama beserta berbagai fasilitas pendukung, meliputi UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan layanan Register Nomor Induk Berusaha (NIB).

Fitur UMKM Smart menjadi salah satu fitur unggulan yang memberikan rekomendasi pengembangan usaha secara spesifik berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaku usaha.

Selain itu, tersedia pula fitur Self-Assessment Naik Kelas yang membantu pelaku usaha mengidentifikasi kapasitas bisnis melalui sistem skoring digital.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pengguna akan memperoleh rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kategori usaha, mulai dari UMKM tradisional, berkembang, hingga modern.

Untuk memperkuat proses pembelajaran, LinkUMKM juga menyediakan lebih dari 690 modul pelatihan yang mencakup pengembangan kompetensi teknis maupun nonteknis. Materi tersebut disiapkan untuk membantu pelaku usaha menjalankan bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan.

“Kami ingin proses pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tapi benar-benar membantu pelaku usaha memahami posisi dan potensi bisnisnya. Dengan pendekatan digital ini, setiap pengusaha bisa belajar dan berkembang sesuai kapasitasnya,” ujar Akhmad.

Perseroan menyatakan bahwa ke depan, pihaknya akan terus memperluas dukungan bagi pelaku UMKM melalui penyediaan akses pembelajaran, pendampingan, hingga akses pasar yang terhubung dalam satu ekosistem.

Melalui penguatan ekosistem digital dan program pemberdayaan yang terintegrasi, perseroan berkomitmen mendorong UMKM agar semakin adaptif, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Berdasarkan pengaduan yang diterima, konsumen menyampaikan dugaan tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip pelindungan konsumen, termasuk dugaan penggunaan data pribadi dan penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“OJK masih melakukan pendalaman terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi tersebut berdasarkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak terkait,” kata Agus.

Dalam permintaan klarifikasi yang telah dilaksanakan pada Kamis (4/6), OJK menyoroti beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara, salah satunya kepatuhan proses penagihan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur internal, dan pedoman perilaku yang berlaku.

Selain itu, otoritas juga menyoroti penggunaan kanal, perangkat, dan nomor resmi perusahaan dalam kegiatan penagihan; efektivitas pengawasan penyelenggara terhadap petugas penagihan internal maupun pihak ketiga; dan pelaksanaan pelindungan data pribadi konsumen dalam proses penagihan.

Selanjutnya, OJK telah meminta penyelenggara untuk memastikan penghentian sementara tindakan penagihan yang berpotensi tidak sesuai ketentuan terhadap konsumen yang mengajukan pengaduan sampai proses penanganan pengaduan selesai, serta menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan.

Di samping itu, OJK meminta penyelenggara LPBBTI Solusiku melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan; dan memperkuat mekanisme pengawasan penagihan, termasuk terhadap tenaga penagihan dan/atau pihak ketiga.

OJK menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut penyelenggara. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

OJK menegaskan bahwa seluruh penyelenggara LPBBTI wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, dan tanpa penyalahgunaan data pribadi atau penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dari penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK.

Konsumen tetap berkewajiban memenuhi perjanjian pinjaman yang telah disepakati, termasuk melakukan pembayaran sesuai jumlah dan jangka waktu dalam perjanjian.

Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi OJK, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Surakarta (ANTARA) -

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026

isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Kemajuan ekonomi suatu bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang mau berusaha, tetapi juga oleh seberapa kuat kesadaran bersama untuk membangun kehidupan yang lebih adil.

Di setiap sudut negeri, jutaan pelaku usaha bangun lebih pagi dari kebanyakan orang. Mereka membuka toko, mengelola warung, memasarkan produk secara daring, menjalankan usaha keluarga, hingga membangun perusahaan dari bawah dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Dari tangan-tangan mereka, lapangan kerja tercipta, aktivitas ekonomi bergerak, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik terus tumbuh.

Namun pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh semangat berusaha. Ia juga membutuhkan sistem yang mampu menjaga keadilan bagi semua pelaku ekonomi.

Ketika negara memberikan insentif kepada kelompok tertentu, maka insentif tersebut harus benar-benar diterima oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan. Sebaliknya, ketika suatu usaha telah berkembang dan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar, maka sudah sewajarnya terdapat kontribusi yang lebih besar pula kepada negara sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa.

Dalam perspektif tersebut, pajak bukan semata kewajiban administrasi atau instrumen penerimaan negara. Pajak merupakan bentuk gotong royong modern yang memungkinkan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Jalan yang dilalui pelaku usaha untuk mendistribusikan barang, pendidikan yang mencetak tenaga kerja berkualitas, layanan kesehatan yang menjaga produktivitas masyarakat, hingga berbagai fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi, semuanya membutuhkan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari pajak.

Semangat inilah yang dapat dibaca dari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Fokus utamanya adalah memperbaiki dan mempertegas ketentuan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang dalam hal ini bagi Usaha Menengah dan Kecil Menengah (UMKM) agar lebih tepat sasaran, memperkuat kepastian hukum, dan mencegah praktik penghindaran pajak

Regulasi tersebut tidak hanya memperpanjang berbagai dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah untuk memastikan bahwa insentif perpajakan diberikan secara tepat sasaran.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM.

Menutup celah

Pada dasarnya tidak ada yang salah ketika pelaku usaha berupaya mengelola bisnisnya secara efisien. Namun persoalan muncul ketika efisiensi berubah menjadi strategi untuk memperoleh fasilitas yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul praktik pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas berbeda agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet yang menjadi syarat memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Secara administratif, setiap usaha tampak berdiri sendiri. Akan tetapi secara substansi ekonomi, berbagai entitas tersebut sering kali masih berada dalam satu kendali, menggunakan sumber daya yang sama, melayani pasar yang sama, dan menikmati manfaat ekonomi yang sama.

Fenomena inilah yang dikenal sebagai firm splitting. Praktik tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara yang menerapkan insentif perpajakan berbasis omzet.

Persoalannya bukan semata mengenai kepatuhan administrasi, melainkan mengenai keadilan. Ketika usaha yang secara ekonomi sudah berkembang tetap memperoleh fasilitas yang dirancang untuk usaha kecil, maka dukungan negara berpotensi tidak sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah mulai memperkuat pendekatan yang melihat substansi ekonomi dibanding sekadar bentuk hukum. Mekanisme agregasi omzet memungkinkan otoritas pajak menilai hubungan kepemilikan dan keterkaitan ekonomi antarentitas usaha sehingga fasilitas perpajakan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Perubahan penting lainnya adalah penataan kembali kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM. Dalam regulasi terbaru tersebut, sejumlah profesi yang memperoleh penghasilan dari jasa pribadi dan kemampuan individual, seperti penyanyi, artis, pembawa acara, kreator konten digital, dan influencer, tidak lagi memperoleh perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana pelaku UMKM pada umumnya.

Kebijakan tersebut seringkali dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap profesi tertentu. Padahal jika dicermati lebih jauh, semangat yang dibangun justru berkaitan dengan kesetaraan perlakuan fiskal. Karakteristik penghasilan seorang pengrajin, pedagang kecil, atau produsen makanan rumahan tentu berbeda dengan penghasilan yang diperoleh dari popularitas, kontrak promosi, kerja sama merek, atau monetisasi platform digital.

UMKM pada umumnya menghadapi biaya produksi, kebutuhan modal kerja, pengadaan bahan baku, risiko distribusi, hingga investasi peralatan yang tidak kecil. Sebaliknya, sebagian profesi berbasis jasa personal memperoleh penghasilan yang terutama bertumpu pada kapasitas individu, reputasi, dan jejaring pasar yang dibangun secara personal. Dalam beberapa kasus, nilai ekonominya bahkan jauh melampaui rata-rata pelaku usaha mikro dan kecil.

Karena itu, pemerintah berupaya mengembalikan filosofi dasar insentif UMKM sebagai instrumen afirmasi bagi kegiatan usaha produktif yang memang memerlukan dukungan untuk bertumbuh. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya berbicara mengenai tarif, tetapi juga mengenai ketepatan sasaran kebijakan.

Menjaga keadilan

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa setiap insentif yang menggunakan batas omzet hampir selalu memunculkan perilaku adaptif dari sebagian wajib pajak. Di sejumlah negara Eropa, penelitian menemukan kecenderungan pelaku usaha untuk menahan pertumbuhan omzet atau memecah struktur bisnis agar tetap memperoleh fasilitas yang tersedia. Dalam literatur ekonomi perpajakan, fenomena tersebut dikenal sebagai bunching behavior.

Karena itu, banyak negara mulai meninggalkan pendekatan yang semata-mata berfokus pada dokumen administratif. Otoritas pajak semakin mengedepankan prinsip substance over form, yaitu melihat realitas ekonomi yang sesungguhnya terjadi dibanding hanya menilai bentuk hukum yang tampak di atas kertas.

Di Inggris, misalnya, otoritas pajak dapat menguji keterkaitan beberapa entitas usaha ketika terdapat indikasi pemisahan bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan perpajakan tertentu. Hubungan kepemilikan, penggunaan sumber daya, lokasi usaha, hingga pengambilan keputusan bisnis menjadi bagian dari penilaian.

Pendekatan serupa juga berkembang di berbagai negara yang telah memiliki sistem administrasi perpajakan berbasis data yang kuat.

Dari sudut pandang keadilan, situasinya dapat dianalogikan secara sederhana. Dua pelaku ekonomi dengan kapasitas usaha yang relatif sama semestinya tidak menerima perlakuan perpajakan yang sangat berbeda hanya karena salah satunya mampu membagi aktivitas usaha ke dalam beberapa entitas administratif.

Jika kondisi semacam itu dibiarkan, maka kompetisi usaha menjadi kurang sehat dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat menurun.

Karena itu, kebijakan agregasi omzet dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya mempersempit ruang usaha. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan kapasitas ekonominya.

Naik kelas

Di balik seluruh pembahasan mengenai firm splitting, agregasi omzet, dan penataan insentif perpajakan, terdapat pesan yang jauh lebih penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, yaitu keberanian untuk naik kelas.

Selama bertahun-tahun, pemerintah berupaya membangun ekosistem UMKM yang tangguh melalui berbagai dukungan, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, hingga insentif perpajakan. Tujuan akhirnya tentu bukan agar pelaku usaha tetap berada dalam kategori usaha kecil selamanya, melainkan agar mereka tumbuh menjadi usaha menengah, bahkan berkembang menjadi perusahaan besar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Dalam konteks tersebut, insentif perpajakan sesungguhnya adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Fasilitas diberikan untuk membantu proses pertumbuhan, bukan untuk dipertahankan melalui berbagai rekayasa administratif yang justru menghambat perkembangan usaha itu sendiri.

PP Nomor 20 Tahun 2026 pada akhirnya membawa pesan yang sederhana namun penting. Negara tetap berpihak kepada UMKM. Negara tetap memberikan ruang bagi usaha kecil untuk berkembang. Namun pada saat yang sama, negara juga ingin memastikan bahwa keberpihakan tersebut berlangsung secara adil, tepat sasaran, dan mampu mendorong lahirnya budaya usaha yang sehat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem yang menjunjung kejujuran, persaingan yang sehat, dan kesadaran bahwa setiap keberhasilan ekonomi membawa tanggung jawab untuk ikut membangun negeri.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam 'punishment' untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginginkan adanya penguatan regulasi yang mengatur lama barang berada di pelabuhan.

Namun, aturan yang dimaksud harus tetap adil (fair), tidak serta-merta melipatgandakan denda secara mendadak kepada semua pihak, tetapi ditentukan berdasarkan batas waktu hari yang wajar.

“Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini,” kata Purbaya dalam agenda kunjungan kerja ke Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, tumpukan barang selama berbulan-bulan di Pelabuhan Tanjung Priok sengaja ditinggalkan oleh importir karena biaya denda penumpukan lebih murah dibandingkan mereka harus menyewa gudang di luar, sehingga kapasitas pelabuhan menjadi penuh dan menurunkan kinerja logistik.

Menkeu sendiri mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka menindaklanjuti informasi beberapa hari yang lalu mengenai terjadinya penumpukan sekitar 3 ribu dokumen atau surat yang belum terselesaikan dan 3.100 unit kontainer.

Kondisi ini kemudian dikeluhkan sebagian pelaku usaha mengenai gangguan suplai barang bahan baku dan telah meningkatkan dwelling time (waktu tunggu yang dihabiskan oleh peti kemas (kontainer) atau kargo di area pelabuhan).

“Jadi saya lihat ke sini, semuanya sudah diinstruksi untuk perbaikan secepatnya, sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500,” ungkap Purbaya.

Berdasarkan penjelasan di lapangan, selain ketiadaan regulasi yang mengatur lama tinggal komoditas di pelabuhan, salah satu alasan lambatnya memproses barang yang menumpuk adalah peningkatan jumlah barang masuk yang tinggi pada April-Mei 2026. Namun, dia menganggap argumen tersebut kurang masuk akal untuk dijadikan pembenaran atas lambatnya proses pengurusan.

“Kalau masalahnya itu (peningkatan jumlah barang masuk), saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 kali shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula, sekitar 500,” ucap Menkeu.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi keuangan dan moneter seperti keadaan 1997-1998.

“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral,” ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Sabtu.

Pada perdagangan Kamis (4/6), nilai tukar rupiah terhadap pertama kalinya menembus Rp18 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, Purbaya memastikan bahwa penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong lagi penguatan rupiah.

Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung bahan baku impor.

“Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” ucap Menkeu.

“Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

Purbaya di Jakarta, Sabtu menegaskan bahwa program tersebut dirancang secara fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan anggaran.

"Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," ucap Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P Global tidak mempermasalahkan keberadaan program-program tersebut dari sisi fundamental fiskal.

Menurutnya, perhatian yang muncul lebih banyak terkait persepsi dan sentimen pasar.

"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap mampu menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman meskipun berbagai program prioritas terus dijalankan.

"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen. Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh persepsi atau sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian nasional yang tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Purbaya di Jakarta, Sabtu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga, terlihat dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap kuat, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.

"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita kemana-mana semuanya ekonomi activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif yang berkembang di pasar dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi," katanya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6).

Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026