JAKARTA - DPR menyoroti ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya khususnya Industri Hasil Tembakau (IHT) di tengah tekanan regulasi dan maraknya peredaran rokok ilegal. Kekhawatiran ini menguat setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sekitar 10 perusahaan besar berada di ambang PHK massal akibat tekanan operasional yang semakin berat.

DPR mengingatkan pemerintah agar pemerintah melihat tembakau sebagai sektor strategis yang menopang jutaan tenaga kerja dan ratusan triliun penerimaan negara.

Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menegaskan, kebijakan terhadap sektor tembakau harus dijalankan secara seimbang karena IHT bukan sekadar industri konsumsi, melainkan sektor strategis nasional yang menopang rantai ekonomi panjang dari hulu ke hilir.

“Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujar Novita, Jumat (29/5/2026).

Namun dalam tiga tahun terakhir, kata Novita produksi rokok legal nasional terus mengalami penurunan, utamanya karena meningkatnya peredaran rokok ilegal. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial serius. Apalagi, meningkatnya peredaran rokok ilegal diperkirakan menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun.

Novita mengingatkan, kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat memperbesar risiko gelombang PHK, terutama di segmen padat karya yang menyerap banyak pekerja perempuan. “Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja. Industri ini menyerap jutaan pekerja, dan sebagian besar adalah pekerja perempuan,” ujarnya.

Lihat video: RUPIAH MELEMAH, PHK MENGINTAI! Biaya Produksi Naik Tajam, Industri Mulai Tertekan



Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pada 2025 penerimaan negara dari cukai tembakau melampaui Rp200 triliun atau lebih dari 70% total penerimaan cukai nasional. Di sisi ketenagakerjaan, sektor ini menopang sekitar 6 juta orang, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

Secara lebih luas, Dipo Satria Ramli, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai kekhawatiran terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor padat karya secara umum harus menjadi alarm keras bagi pemerintah.

"Indikasi rambatan pelambatan ekonomi sudah terlihat jelas dari pelemahan manufaktur kita. Selama periode Februari hingga April 2026, Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia turun 4,7 poin, yang merupakan kecepatan jatuh paling tinggi di kawasan ASEAN. Ketika industri manufaktur dan padat karya mengalami kontraksi, dampaknya tidak berhenti di dalam pabrik. Konsumsi rumah tangga menurun, usaha kecil di sekitar kawasan industri terdampak, dan daya beli masyarakat luas ikut tertekan," ujarnya.

Novita juga menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat untuk memastikan pelaku usaha memiliki ruang napas dalam mempertahankan karyawannya.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Industri padat karya berbeda dengan industri berbasis mesin. Ketika tenaga kerja dilepas, pemulihannya tidak instan. Karena itu kebijakan harus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh” katanya.

KOMPAS.com - Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Sejumlah asosiasi pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap iklim investasi serta industri dan sektor terkait secara luas.

Penolakan kembali menguat menyusul konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik pada Senin (25/5/2026).

Perubahan judul aturan tersebut dinilai belum diikuti dengan perubahan substansi pengaturan. Pasalnya, ketentuan mengenai kemasan polos berupa penyeragaman dan standardisasi kemasan masih mendapat penolakan dari sejumlah pemangku kepentingan terdampak.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi dampak ketentuan tersebut terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.

Kemenperin menegaskan, penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

“Bersama semua stakeholder, kami memberikan masukan. Kami tunggu draf finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kami tolak,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Perlu kajian menyeluruh

Dari sisi dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menekankan peran penting kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

“Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi,” katanya.

Menurut Sutrisno, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

“Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apa pun tentu akan berdampak pada hal tersebut,” ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri hasil tembakau dengan sektor lain dalam rantai pasok.

“Khususnya, kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya. Misalnya, sektor-sektor ikutan, seperti distribusi, retail, industri pendukung, termasuk industri kreatif,” katanya.

Terkait implementasi kebijakan, Apindo menilai, pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

“(Penerapan) kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian. Pemerintah juga perlu melakukan regulatory impact assessment secara terbuka yang turut melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha,” ujar Sutrisno.

Ia menegaskan, dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diambil dinilai tetap perlu mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri.

“Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kami dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional,” katanya.

Selain itu, Apindo juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

“Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum karena memiliki nilai ekonomi,” ujar Sutrisno.

Sebagai informasi, sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lain, seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan, berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal itu mengingat bahwa industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak rencana peraturan terkait kadar nikotin dan tar yang baru serta peraturan lain sebagai turunan PP 28/2024.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan jika rencana ketentuan kadar nikotin 1 mg dan tar 10 mg dalam satu batang rokok ditetapkan dalam peraturan, maka industri rokok legal dinilai akan mati.

"Tembakau nasional tidak ada yang berkadar seperti dalam peraturan itu," ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Lagi pula, kata dia, rasa dan aroma rokok sudah khas Indonesia. Tidak mungkin mengubah selera konsumen yang sudah terbiasa dengan aroma dan rasa rokok Tanah Air.

Karena itu dia menyebut jika ketentuan tersebut dipaksakan berlaku, Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional diprediksi akan hancur, kolaps, termasuk Perusahaan Rokok (PR) menengah-bawah yang tergabung dalam asosiasi Formasi.

"Yang berjaya tentu saja rokok ilegal karena tidak perlu memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah," ucapnya.

Apalagi jika ketentuan mengenai kemasan polos, peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, larangan penggunaan bahan tambahan dan kebijakan fiskal/cukai juga diterapkan, Heri menyebut itulah akhir dari IHT. PR diprediksi akan gulung tikar.

Dia mengaku heran mengapa IHT yang jelas berperan membantu penerimaan negara dalam bentuk cukai yang mencapai lebih dari Rp200 triliun justru dibiarkan hancur dengan berbagai regulasi dan tidak ada afirmasi.

Bagaimanapun pula, lanjut Heri, IHT berperan dalam menyerap tenaga kerja. Seperti yang terlihat dalam sekitar 80 PR yang tergabung di Formasi.

Jika masing-masing PR menyerap 300-an pekerja, maka sudah 24.000 pekerja yang menggantungkan hidupnya di industri ini.

"Saya membaca berita kalau Menteri Kesehatan (Menkes) menjadi calon kuat Dirjen WHO. Jangan-jangan ini yang menjadi pertimbangan kenapa IHT digencet dari sisi regulasi terkait aspek kesehatan," ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai rencana kebijakan ini akan berisiko membuat sekitar 90% dari total produksi tembakau lokal tidak terserap.

Menurutnya, hal ini dapat berdampak pada petani tembakau yang jumlahnya mencapai kisaran 570 ribu keluarga. Apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 jiwa, maka terdapat sekitar 4 juta jiwa bergantung langsung pada sektor ini, dan dapat mencapai 6 juta jiwa dari hulu sampai hilir jika turut dimasukkan dalam perhitungan.

Selain itu, rencana kebijakan pembatasan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau juga dikhawatirkan membuat 93% dari total produksi tidak terserap, dan berdampak pada 1,5 juta jiwa yang bergantung pada pertanian cengkeh.

"Dampak yang lebih parah adalah rokok ilegal yang semakin meluas karena menggeser preferensi konsumen terhadap selera dalam mengonsumsi produk IHT tidak semudah membalik telapak tangan. Jika pangsa pasar rokok ilegal semakin besar di pasar IHT Indonesia, maka perlindungan terhadap konsumen semakin sulit dikendalikan," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dalam rencana ini untuk menjaga iklim kondusif demi keberlangsungan IHT. Pemerintah, lanjutnya, masih sangat membutuhkan penerimaan yang besar dari sektor IHT melalui pajak dan cukai.

"Kontribusi IHT pada penerimaan negara belum dapat tergantikan, bahkan dividen BUMN pun tak akan mampu menggantikan setoran pajak dan cukai IHT yang rata-rata mencapai Rp200 triliun tiap tahun atau berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan APBN," katanya.

JAKARTA - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2027 diapresiasi pelaku industri. Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia ( GAPPRI ) menilai keputusan mempertahankan tarif CHT merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang. Kebijakan ini membantu mempertahankan mata pencaharian mereka,” kata Ketua umum GAPPRI Henry Najoan di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wacana Tambah Layer Cukai Rokok Dinilai Tanpa Kajian, Awas Jadi Bumerang



Henry Najoan juga mendukung fokus Kementerian Keuangan yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional. Sebab, tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

"Momentum ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah," tambahnya.

Di lain sisi, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional. Di antaranya, regulasi seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"GAPPRI meminta pemerintah berhati-hati merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," kata Henry Najoan.

Layer Cukai Rokok Bakal Ditambah, Gappri Usulkan 2 Hal Ini ke Menteri Purbaya



GAPPRI juga mengingatkan pemerintah yang berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja, jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP No. 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya.

"Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang. Jadi tercipta kebijakan yang adil bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri agar selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Henry Najoan.

KOMPAS.com – PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) mencatatkan volume penjualan sebesar 79,4 miliar batang sepanjang 2025 dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri hasil tembakau nasional dengan pangsa pasar 30,7 persen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (18/5/2026), perseroan juga melaporkan kinerja keuangan yang relatif solid. Laba bruto tercatat tumbuh 11,2 persen menjadi Rp 20,6 triliun, sementara laba bersih stabil di angka Rp 6,6 triliun.

Presiden Direktur Sampoerna Ivan Cahyadi mengatakan, capaian tersebut ditopang oleh strategi penetapan harga serta inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dewasa.

“Strategi kami berfokus pada inovasi dan penguatan portofolio produk untuk mempertahankan kepemimpinan di seluruh segmen, sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan kontribusi terhadap rantai pasok industri,” ujar Ivan dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Senin.

Di tengah capaian tersebut, industri hasil tembakau nasional masih menghadapi sejumlah tantangan pada 2025. Tekanan daya beli, tren downtrading ke produk dengan harga lebih terjangkau, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal disebut turut menekan kinerja industri. Kondisi ini tecermin dari penurunan penjualan sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak paling besar terjadi pada segmen rokok Golongan I yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus kontributor utama penerimaan cukai negara. Dalam enam tahun terakhir, pangsa pasar segmen ini tercatat turun sekitar 22 poin, dari 80 persen pada 2019 menjadi mendekati 50 persen pada kuartal I 2026.

Kondisi tersebut juga tecermin pada kinerja perseroan, dengan penurunan volume penjualan sebesar 8,7 persen pada kuartal I 2026, terutama pada kategori sigaret kretek tangan (SKT) yang merupakan segmen padat karya.

Ivan menilai, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada 2026 menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas industri.

“Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku industri legal untuk tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, perlindungan terhadap segmen SKT yang padat karya tetap memerlukan perhatian,” kata Ivan.

Perkuat ekosistem industri dan segmen padat karya

Sampoerna menyebut terus memperkuat hilirisasi industri tembakau sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menciptakan nilai di seluruh rantai pasok.

Dalam operasionalnya, perusahaan menopang sekitar 70.000 tenaga pelinting yang sebagian besar perempuan. Mereka bekerja di enam fasilitas produksi milik perseroan serta 43 fasilitas produksi mitra yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

Berdasarkan studi Universitas Airlangga, aktivitas ekonomi dari segmen SKT memiliki efek berganda hingga 3,8 kali lipat. Artinya, setiap Rp 1.000 aktivitas ekonomi berpotensi menciptakan perputaran hingga Rp 3.800 di masyarakat sekitar.

Selain itu, Sampoerna juga bermitra dengan lebih dari 22.500 petani tembakau dan cengkih serta bekerja sama dengan lebih dari 1,5 juta toko ritel di Indonesia. Secara keseluruhan, kegiatan usaha perseroan disebut menciptakan sekitar 90.000 lapangan kerja.

Riset Litbang Kompas pada 2025 mencatat, dampak ekonomi aktivitas usaha Sampoerna mencapai sekitar Rp 204,1 triliun per tahun atau setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan rasio multiplier sebesar 1,7 kali.

Dorong UMKM melalui berbagai program

Dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, Sampoerna menjalankan sejumlah program pemberdayaan. Program Sampoerna Retail Community (SRC), misalnya, yang diluncurkan pada 2008, disebut telah membina sekitar 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia.

Program tersebut menghasilkan total omzet sekitar Rp 251 triliun per tahun atau setara dengan 9,46 persen PDB ritel nasional pada 2025.

Selain itu, Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang dimulai sejak 2007 telah menjangkau lebih dari 108.000 pelaku UMKM. Program lainnya, Sampoerna Karya Bangsa, juga mencakup berbagai pelatihan pengembangan kapasitas, termasuk program HOPE yang melibatkan lebih dari 9.000 peserta serta pelatihan vokasional dengan lebih dari 1.500 peserta.

Perusahaan menyebut, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, seiring dengan upaya memperkuat peran dalam perekonomian nasional.

Dengan pengalaman lebih dari satu abad beroperasi di Indonesia, Sampoerna menyatakan terus mendorong inovasi dan penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Bagikan dividen dan ubah susunan direksi

Dalam RUPST, Sampoerna juga menyetujui pembagian dividen dari laba tahun buku 2025 sebesar Rp 6,55 triliun. Nilai tersebut setara dengan 99,95 persen laba bersih atau Rp 56,3 per saham.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan direksi. RUPST menerima pengunduran diri Elvira Lianita seiring penunjukannya pada posisi baru di Philip Morris Asia Limited.

Perseroan juga menyetujui pengangkatan Joy Kartika Widjaja dan Virawaty sebagai anggota direksi, serta Umer Jawaid sebagai direktur yang menggantikan Johan Bink, efektif sejak penutupan RUPST 2026.

“Perubahan dalam jajaran direksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perseroan untuk memastikan kepemimpinan yang solid dan relevan dengan dinamika bisnis. Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi Ibu Elvira Lianita dan Bapak Johan Bink serta mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Joy Kartika Widjaja, Ibu Virawaty, dan Bapak Umer Jawaid,” ujar Ivan.

PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna/BEI: HMSP) mengumumkan hasil kinerja tahun buku 2025 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (18/5) berupa volume penjualan sebanyak 79,4 miliar batang. Sampoerna berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 30,7 persen.

Sampoerna juga mencatatkan kinerja peningkatan laba bruto sebesar 11,2 persen menjadi Rp20,6 triliun, yang didukung oleh penerapan strategi penetapan harga di tengah kondisi pasar yang menantang. Laba bersih tercatat relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,6 triliun, mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Perseroan, serta konsistensi dalam menjalankan fokus strategi.

"Strategi kami berfokus pada inovasi dan penguatan portofolio produk yang berorientasi pada konsumen dewasa untuk mempertahankan kepemimpinan di seluruh segmen di tengah dinamika industri yang terus berkembang. Kami juga terus menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan memperkuat hilirisasi di industri tembakau serta berkontribusi pada penciptaan nilai di seluruh rantai pasok," ujar Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi di Jakarta, Senin (18/5).

Sampoerna mencatat, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi pada 2025 dengan Industri Hasil Tembakau (IHT) terus menghadapi tantangan seiring tekanan daya beli yang berkelanjutan, diikuti berlanjutnya tren downtrading ke produk dengan harga lebih rendah, dan meningkatnya peredaran rokok ilegal. Kondisi ini tecermin dari kinerja IHT Nasional yang mengalami penurunan penjualan sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak terbesar dirasakan pada Rokok Golongan I, yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus kontributor utama terhadap penerimaan cukai negara. Pangsa pasar Rokok Golongan I telah tergerus secara signifikan, turun sekitar 22 poin dalam enam tahun terakhir, dari 80 persen pada 2019 dan mendekati 50 persen pada Kuartal I 2026.

Hal ini turut tecermin pada penurunan volume penjualan Perseroan sebesar 8,7 persen di periode yang sama, dengan penurunan volume terbesar pada kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan segmen padat karya.

Ivan menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada 2026 sebagai langkah strategis menjaga stabilitas industri tembakau. Kebijakan ini, yang didukung oleh upaya pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal, diyakini memberi ruang pelaku industri legal untuk dapat terus berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja.

"Namun, penurunan pangsa pasar di segmen Rokok Golongan 1 yang terus berlanjut dan perlindungan segmen SKT yang padat karya, perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Dengan iklim usaha yang lebih kondusif, kami optimis dapat terus memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara berkelanjutan," ujar Ivan.

Dukungan Sampoerna untuk SKT dan Perekonomian Nasional

Sampoerna secara konsisten memperkuat portofolio SKT guna menjaga mata pencaharian sekitar 70 ribu tenaga pelinting, yang sebagian besar adalah perempuan, dan bekerja di enam fasilitas produksi milik Perseroan, serta 43 fasilitas produksi yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Urgensi untuk menjaga keberlangsungan segmen ini semakin nyata mengingat hasil studi Universitas Airlangga yang mencatat efek ekonomi berganda hingga 3,8 kali lipat. Artinya, setiap Rp1.000 aktivitas ekonomi yang dihasilkan fasilitas produksi SKT, berpotensi menciptakan perputaran ekonomi sebesar Rp3.800 di masyarakat sekitar.

Untuk itu, keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri tembakau nasional, khususnya di segmen SKT, guna menjaga ekosistem ekonomi daerah, serta melindungi puluhan ribu lapangan kerja yang bergantung pada sektor ini.

Sementara itu, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Sampoerna terus menciptakan nilai di seluruh rantai nilai Perseroan, mulai kemitraan dengan lebih dari 22.500 petani tembakau dan cengkih, kerja sama dengan lebih dari 1,5 juta toko ritel, serta penciptaan sekitar 90.000 lapangan kerja di Indonesia. Berdasarkan Studi Litbang Kompas pada 2025, dampak berganda aktivitas usaha Sampoerna mencapai sekitar Rp204,1 triliun per tahun atau setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan rasio multiplier sebesar 1,7 kali.

Sejalan dengan kontribusi itu, Perseroan terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif pelatihan, pengembangan talenta, serta program pembinaan dengan pengusaha UMKM lokal di seluruh Indonesia. Program tersebut antara lain Sampoerna Retail Community (SRC) yang diluncurkan pada 2008. Program ini telah membina 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia dan menghasilkan total omzet sebesar Rp251 triliun per tahun, setara 9,46% PDB Retail Nasional 2025.

Lalu, ada program Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang dimulai sejak 2007 dan telah menjangkau lebih dari 108.000 pelaku UMKM, serta program Sampoerna Karya Bangsa yang memiliki berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk program HOPE yang telah melibatkan lebih dari 9.000 peserta dan pelatihan vokasional dengan lebih dari 1.500 peserta.

Dengan pengalaman selama lebih dari 112 tahun di Indonesia, Sampoerna terus memperkuat peran sebagai bagian integral dari perekonomian nasional melalui inovasi, keberlanjutan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam RUPST, Sampoerna juga mengumumkan pembagian dividen dari laba tahun buku 2025 dengan total sekitar Rp6,55 triliun dari saldo laba Perseroan, dengan rasio pembayaran dividen sebesar 99,95% atau Rp56,3 per saham, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham.

Perubahan Susunan Direksi

Pada kesempatan yang sama, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan. RUPST menyetujui pengunduran diri Elvira Lianita dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, sehubungan dengan penunjukan pada peran baru sebagai Vice President Corporate Affairs East & Southeast Asia, Pacific and PMI Global Travel Retail, Philip Morris Asia Limited.

Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan selama masa jabatan Elvira di Perseroan. RUPST juga menyetujui pengangkatan Joy Kartika Widjaja dan Virawaty sebagai anggota Direksi Perseroan, serta Umer Jawaid sebagai Direktur Perseroan yang menggantikan Johan Bink, efektif sejak RUPST 2026 ditutup.

"Perubahan dalam jajaran Direksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perseroan untuk memastikan kepemimpinan yang solid dan relevan dengan dinamika bisnis. Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi Ibu Elvira Lianita dan Bapak Johan Bink, serta mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Joy Kartika Widjaja, Ibu Virawaty, dan Bapak Umer Jawaid," pungkas Ivan.

JAKARTA - Industri hasil tembakau (IHT) menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan tidak akan ada kenaikan pajak tahun ini guna menjaga daya beli masyarakat. Sinyal tersebut diapresiasi oleh dunia industri tembakau mengingat banyaknya tekanan ekonomi domestik dan kondisi geopolitik global saat ini.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, mengatakan apabila benar pemerintah tidak menaikkan pajak tahun ini, khususnya yang berkaitan dengan IHT, maka kebijakan tersebut layak diapresiasi.

"Bagi kami, ekosistem pertembakauan ini akan mendapat angin segar di tengah tekanan konstelasi makroekonomi global yang tidak kondusif dan penuh ketidakpastian," ujar Benny dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Gaprindo berharap pernyataan Menteri Keuangan juga dapat dimaknai sebagai tidak adanya kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun ini. Gaprindo bahkan telah secara resmi mengusulkan moratorium kenaikan cukai dan HJE selama tiga tahun. Usulan ini dinilai relevan dengan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan pajak selama kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

"Kami berharap tidak ada kenaikan cukai dan HJE dalam tiga tahun ke depan. Moratorium ini akan sangat relevan karena kondisi daya beli masyarakat masih lemah dan rokok ilegal semakin marak," kata Benny.

Data Gaprindo menunjukkan, sepanjang 2020-2024, kenaikan cukai telah mencapai sekitar 65%. Sedangkan secara nasional, Gapero mencatat volume produksi rokok legal turun dari sekitar 322 miliar batang pada 2019 menjadi 307,8 miliar batang pada 2025. Namun penurunan tersebut tidak serta-merta menurunkan konsumsi, melainkan memicu pergeseran ke rokok ilegal. Gaprindo mencatat peredaran rokok ilegal saat ini telah menembus dua digit, bahkan diperkirakan berada di kisaran 14–15%.

Industri legal yang membayar cukai lebih dari Rp200 triliun atau sekitar Rp215 triliun harus bersaing dengan produk ilegal yang tidak menanggung beban cukai, PPN, maupun pajak daerah. Secara total, beban tersebut dapat mencapai sekitar 70% dari harga produk legal. "Secara normatif tidak ada kegiatan ekonomi yang mampu bersaing dengan kegiatan lain yang biaya produksinya lebih murah 70%," ujar Benny.

Menurutnya, tanpa moratorium, tekanan terhadap industri padat karya ini akan semakin berat. Selain berdampak pada perusahaan, kondisi tersebut juga berisiko terhadap keberlangsungan tenaga kerja, petani tembakau, serta rantai pasok nasional.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero), Sulami Bahar, menyebut kepastian tidak adanya kenaikan pajak bukan sekadar soal angka fiskal, melainkan berdampak langsung pada jutaan orang yang menggantungkan hidup pada industri ini. Menurutnya, IHT hidup dari ekosistem panjang yang melibatkan petani tembakau di Temanggung dan Lombok, petani cengkih di Maluku, buruh linting di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, hingga pedagang kecil di tingkat akar rumput.

Ia menekankan industri ini menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung hingga sekitar 6 juta orang, sehingga setiap kebijakan fiskal memiliki implikasi sosial yang luas.

Sulami menambahkan, meski pernyataan pemerintah menyebut tidak ada kenaikan pajak, pelaku industri masih menunggu penegasan spesifik terkait CHT. Ia mengingatkan bahwa dalam periode 2020–2023 tarif CHT naik rata-rata di atas 10 % per tahun, bahkan sempat mencapai 12 % untuk sigaret kretek mesin (SKM) golongan I pada 2023. Dampaknya, volume produksi rokok legal menurun, sementara peredaran rokok ilegal meningkat.

Ia menilai moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun merupakan langkah rasional untuk menjaga stabilitas industri dan penerimaan negara. Stabilitas tarif, menurutnya, akan menjaga volume produksi rokok legal sehingga basis penerimaan cukai tetap kuat. "Moratorium bukan sekadar angin segar bagi pengusaha, tetapi perisai bagi pekerja yang paling rentan, terutama buruh linting di segmen sigaret kretek tangan yang margin-nya paling tipis," ujarnya.

Dengan demikian, moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun dinilai selaras dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas dunia usaha dan melindungi sektor padat karya, sekaligus menjadi momentum untuk menata kembali ekosistem pertembakauan nasional secara lebih berkelanjutan.

JAKARTA - Wacana pemerintah untuk menambah layer baru struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) menuai kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat sipil. Kebijakan yang dianggap memberi karpet merah bagi pelaku rokok ilegal ini dinilai kontradiktif dengan roadmap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini mengarah pada penyederhanaan struktur tarif.

Lebih jauh, langkah legalisasi rokok ilegal disebut juga berpotensi menjadi preseden berbahaya yang bisa berbalik menyerang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di masa depan, terutama jika terjadi pergantian rezim dan muncul tudingan kriminalisasi kebijakan publik yang telah merugikan negara.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Gurnadi Ridwan menilai perencanaan kebijakan publik harus selaras dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah. Jika kebijakan yang diambil bertentangan dengan roadmap yang sudah disusun sendiri, maka hal itu dapat menimbulkan konsekuensi politik maupun hukum di kemudian hari.

“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan,” ujarnya.

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Menurut Gurnadi, dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak preseden kriminalisasi terhadap mantan pejabat publik atas kebijakan yang diambil saat menjabat, langkah yang tidak berbasis kajian kuat berisiko membuka ruang persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil tergesa-gesa apalagi dengan narasi kebutuhan fiskal jangka pendek dapat menjadi “jalan pintas” yang mahal ongkos sosial dan politiknya.

Disoroti juga indikasi bahwa kebijakan tersebut seperti telah “ditargetkan” untuk segera keluar tanpa proses partisipatif yang memadai. Padahal, komunitas industri kecil dan menengah sendiri tidak satu suara dalam menyikapi wacana ini, terutama dari sektor yang padat karya.

“Kalau kebijakan dibuat terkesan ngebut, minim transparansi, dan tidak mengakomodasi suara masyarakat serta pelaku usaha kecil, maka ini akan mengecewakan publik dan memperkuat dugaan adanya relasi kuasa yang timpang,” kata Gurnadi.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah mengkaji ulang secara mendalam sebelum mengambil keputusan final. Kritik serupa datang dari Zulfikar Firdaus dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Rencana Penambahan Layer Tarif Cukai Baru Rokok Berpotensi Menggerus Basis Pajak



Berdasarkan temuan studi lembaganya, rokok ilegal yang selama ini beredar justru mayoritas diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan. Artinya, argumen bahwa penambahan layer bisa melindungi sektor padat karya dinilai tidak sepenuhnya tepat.

“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.

Zulfikar juga mengingatkan risiko penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jika kebijakan baru dipersepsikan sebagai bentuk “pemutihan” terhadap pelaku ilegal, maka hal itu dapat jadi bumerang bagi pemerintah yang saat ini sedang menjabat.

“Masyarakat bisa melihatnya seperti pelanggaran yang diampuni. Ini berbahaya bagi kredibilitas penegakan hukum kita,” katanya.

Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer CHT dinilai bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan kebijakan strategis yang sarat implikasi politik, hukum, ekonomi, dan kesehatan publik. Tanpa kajian komprehensif dan proses yang transparan, kebijakan ini berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga menjadi beban politik di kemudian hari bagi pengambil keputusan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja di sejumlah daerah mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun serta menolak usulan layer baru cukai rokok.

Ketua Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Jawa Barat, Arpanidi menilai pemberlakuan layer baru cukai untuk mengakomodasi rokok ilegal berdampak negatif terhadap industri hasil tembakau.

"Kebijakan yang terus berubah tanpa kepastian jangka panjang hanya memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja [PHK] massal di sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, dari hulu hingga hilir," kata Arpanidi dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia secara eksplisit juga menolak kenaikan cukai hasil tembakau dan kenaikan harga jual eceran (HJE). Kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan dinilai berisiko menimbulkan efek domino sosial-ekonomi yang luas

Terlebih, lanjutnya, industri tembakau merupakan sektor strategis padat karya yang menopang kehidupan petani, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi.

Senada, RTMM DI Yogyakarta menilai penambahan layer justru bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk melindungi industri yang padat karya. Alih-alih menyelesaikan persoalan rokok ilegal, kebijakan tersebut dikhawatirkan menciptakan distorsi baru di pasar dan membuka ruang kompetisi tidak sehat yang berujung pada tekanan terhadap industri kecil dan pekerja linting tangan.

Sementara itu, RTMM Jawa Timur mendorong moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun sebagai langkah penyelamatan industri padat karya di tengah tekanan ekonomi dan regulasi berlapis. Moratorium dinilai penting untuk memberi ruang bagi pekerja, pelaku usaha, menjaga daya beli konsumen, serta mencegah gelombang rasionalisasi tenaga kerja.

"Secara keseluruhan, tiga wilayah tersebut menyuarakan pesan yang sama, yakni pemerintah perlu menghentikan kebijakan yang dinilai eksperimental dan tidak terukur dampaknya terhadap tenaga kerja," ujarnya.

Di sisi lain, serikat pekerja memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau 2025-2026.

Moratorium tiga tahun dipandang sebagai solusi realistis untuk menstabilkan industri, sementara penolakan layer baru CHT dianggap sebagai upaya menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari keguncangan struktural di sektor tembakau.

JAKARTA - Industri hasil tembakau (IHT) kembali menghadapi tekanan regulasi yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Rencana pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau serta pembatasan kadar nikotin dan tar disebut dapat menjadi ancaman serius, khususnya bagi industri rokok kretek nasional.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan berencana mengatur pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade. Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga tengah menyiapkan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar yang mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas yang sangat rendah.

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan multiplier effect yang besar terhadap industri hasil tembakau legal yang selama ini bergantung pada variasi bahan tambahan untuk menjaga cita rasa dan daya saing produk.

"Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan dapat mematikan industri rokok, terutama rokok kretek. Apabila larangan ini diberlakukan, maka industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya," kata Sulami Bahar dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, rencana pengaturan batasan nikotin dan tar juga akan sulit dipenuhi, terutama oleh industri rokok kretek yang mencakup sekitar 97 persen dari total produksi rokok nasional. Hal itu karena industri kretek menggunakan bahan baku tembakau dan cengkih lokal yang secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Sulami menegaskan, kebijakan tersebut berisiko besar terhadap sektor padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di sektor pertembakauan.

"Risiko PHK massal sangat besar apabila industri dipaksa menyesuaikan standar teknis yang sulit diterapkan pada produk kretek. Ini sama saja dengan de facto larangan produksi," tegasnya.

Secara faktual, kata dia, tembakau lokal Indonesia memiliki karakter unik dengan kadar nikotin berkisar 2–8 persen, jauh di atas tembakau impor yang hanya sekitar 1–1,5 persen. Memaksa penurunan kadar nikotin hingga level 1 persen dinilai bukan hanya sulit secara teknis, tetapi juga berisiko mematikan industri legal dan memperbesar pengangguran terbuka dari sektor perkebunan tembakau.

Sulami menyebut, kontribusi industri hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja sangat besar, terutama di Jawa Timur. Saat ini terdapat sekitar 920 industri hasil tembakau legal dengan jumlah buruh lebih dari 186 ribu tenaga kerja.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 60 persen dari total tenaga kerja nasional di sektor ini yang mencapai sekitar 360 ribu orang. "Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 307,8 miliar batang per tahun," ujarnya.

Selain ancaman PHK, Gapero Surabaya juga mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu restriktif berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah.

Menurut Sulami, kebijakan pembatasan seharusnya dibarengi dengan solusi transisi yang jelas agar iklim usaha tetap kondusif. "Industri hasil tembakau hingga kini diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal maupun non-fiskal, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Daerah," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.

Gapero Surabaya, lanjutnya, membuka ruang diskusi yang konstruktif agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara bijak tanpa merugikan banyak pihak. "Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain," tandas Sulami.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) mengungkapkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang akan mengatur pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade dapat menimbulkan dampak ganda pada industri hasil tembakau (IHT) nasional.

Menurut Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar, rencana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ganda secara signifikan bagi keberlangsungan industri hasil tembakau legal yang selama ini bergantung pada variasi bahan tambahan untuk menjaga cita rasa dan daya saing karakter produk mereka.

"Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan dapat mematikan industri rokok, terutama rokok kretek yang merupakan warisan budaya (local wisdom) Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Apabila larangan tersebut diberlakukan, lanjutnya, maka industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

Selain itu, menurut dia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga akan mengatur batasan kadar nikotin tar yang mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas sangat rendah.

Menurut Sulami, ketentuan tersebut akan sulit dipenuhi, khususnya oleh industri rokok kretek yang mencakup 97 persen dari total produksi rokok nasional.

Sebab, mereka menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Dia menambahkan kebijakan pembatasan kadar tar dan nikotin juga berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau, khususnya sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT).

Industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah Jawa Timur.

Saat ini jumlah industri hasil tembakau (IHT) legal mencapai 920 industri, dengan jumlah buruh lebih dari 186 ribu tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja tersebut mencapai 60 persen terhadap nasional yang mencapai sekitar 360 ribu tenaga kerja.

Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 307,8 miliar batang per tahun.

Menurut dia, aturan pelarangan bahan tambahan dan pembatasan kadar tar nikotin, dianggap berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan yang bersifat restriktif perlu disertai dengan solusi transisi yang jelas bagi para pelaku usaha demi menjaga kelangsungan iklim usaha yang kondusif, mengingat hingga kini, IHT diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal, di tingkat undang-undang sampai peraturan daerah.

Gapero Surabaya juga mengharapkan pemerintah untuk melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.

"Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain. Terlebih negara yang menjadi acuan usulan larangan bahan tambahan dan batas maksimum nikotin dan tar adalah Uni Eropa secara faktual memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp26,07 triliun pada Maret 2026 atau mengalami penurunan sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) yang dipicu penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT)

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp1,69 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 52,43% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh sebesar 9,52%(y-o-y).

“Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp19,36 triliun turun sebesar 17,54% (y-o-y),” ujarnya dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,03% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai fluktuasi penerimaan cukai sangat signifikan dalam memengaruhi kinerja pendapatan di wilker KPPN Malang.

Isu penambahan layer tarif cukai, kata dia, sepertinya berdampak signifikan terhadap ketidakpastian perlindungan market produsen rokok legal dan disisi lain marketnya semakin tergerus oleh rokok ilegal yang tak kenal jera untuk terus berproduksi dan mendistribusikan pada pasar secara lebih terbuka dan masif.

Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat yang terkuras pada momen Ramadan dan Idulfitri dapat mendorong konsumen rokok legal bergeser ke konsumsi rokok ilegal karena pertimbangan harga yang jauh lebih murah dan mudah didapat di pasaran.

Karena itulah, dia menegaskan, situasi ini sangat berdampak pada moderasi capaian penerimaan cukai di triwulan I/2026. Jika pemerintah peka, seharusnya pemerinth lebih mendengar aspirasi para produsen rokok legal untuk menghentikan rencana penambahan layer tarif baru dan lebih memprioritaskan penggakkan hukum dalam upaya penindakan dan pemberantasan rokok ilegal.