Diabetasol meluncurkan kampanye terbaru yang bertajuk "Berani Selingkuh sama yang Manis-Manis? Why Not? Kan Ada Dia" bersama PiX Creative Mindworks melalui konten 3D Anamorphic yang tayang di LED Mandarin Oriental, Jakarta pada 18 Mei sampai 8 Juni 2026. Kampanye ini juga hadir di sejumlah titik strategis lainnya, seperti LED SCBD, LED Satrio (Pylon), LED Bundaran SIB Medan, dan LED Riau Junction 18 Mei-20 Juni 2026.

Kampanye ini menghadirkan strategi komunikasi brand yang memanfaatkan teknologi visual untuk menciptakan pengalaman brand yang lebih engaging di media Out-of-Home (OOH).

Sebagai creative partner dalam proyek ini, PiX Creative Mindworks mengembangkan konsep visual dan produksi konten 3D Anamorphic yang unik agar mampu meningkatkan awareness, serta memperkuat pesan brand Diabetasol kepada audiens.Hari Nurafandi selaku Head PiX Creative Mindworks, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk eksplorasi kreatif dalam menghadirkan komunikasi brand di ruang publik.

"Kolaborasi bersama Diabetasol menjadi kesempatan bagi kami untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi visual dapat memperkuat komunikasi brand di ruang publik. Lewat pendekatan 3D Anamorphic, PiX Creative Mindworks berupaya menghadirkan campaign yang immersive, engaging, sekaligus tetap membawa pesan produk secara impactful kepada audiens." ujar Hari Nurafandi.

Sementara, Brand Manager Diabetasol, Imam Saloso, menyatakan bahwa kolaborasi bersama Prisma dalam kampanye Berani Selingkuh sama yang Manis-Manis? Why Not? Kan Ada Dia berjalan dengan baik.

"Kami sangat mengapresiasi bagaimana tim Prisma mampu menerjemahkan brief kami menjadi eksekusi yang engaging dan on-point, sehingga pesan Diabetasol berhasil dihadirkan secara kreatif melalui teknologi visual di media OOH. Ini adalah kolaborasi yang kami harapkan bisa terus berlanjut ke depannya," ujar Imam.

Mengusung konsep yang relatable, pesan dibuat dekat dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar menikmati makanan dan minuman manis dalam keseharian. Saat menikmati sajian legit, jangan lupakan aturan dan porsinya, yakni jumlah, jenis, jadwal, serta dibarengi aktivitas fisik. Sementara kalau mau sesekali 'selingkuh' dengan yang manis-manis, ada Diabetasol sebagai penyeimbangnya.

Kehadiran 3D Anamorphic oleh PiX Creative Mindworks yang adalah bagian dari Prisma Group sebagai media partner pada kampanye Diabetasol ini memperkuat peran PiX dalam menghadirkan konten yang edukatif, interaktif, dan engaging.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi PiX Creative Mindworks melalui WhatsApp 08111-306-888.

Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Pertamina (Persero) memulai rangkaian aktivasi program lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit pohon, diikuti penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPS3R di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (5/6).

Kegiatan kick off yang juga diikuti dengan penanaman pohon serentak di lingkungan Pertamina Group, yakni di sekitar wilayah operasi Kilang Plaju, Elnusa dan unit operasi lainnya.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, yang memimpin peringatan Hari Lingkungan Hidup di Yogyakarta mengatakan, langkah yang sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup, yakni Saatnya Bekerja untuk Iklim ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pertamina dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sampah yang masih menjadi isu utama lingkungan di Indonesia. 

Arya menyatakan, TPS3R Guwosari dipilih menjadi lokasi kick off karena posisinya sebagai binaan Fuel Terminal Rewulu, wilayah operasi Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, yang menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan akademisi mampu menghadirkan solusi inovatif terhadap persoalan sampah.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi Pertamina untuk terus memperkuat aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Kami memilih TPS3R Guwosari sebagai titik awal karena tempat ini menunjukkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan secara nyata memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar Arya.

Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, Pertamina juga menyerahkan bantuan Program Go-Sari Edupark senilai Rp150 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi pengumpulan sampah Go-Sari, inovasi biochar, budidaya ayam petelur, serta program Rewulu Reborn yang mengolah limbah segel mobil tangki menjadi produk bernilai ekonomi.

Lurah Guwosari, Masduki menjelaskan inisiasi pengelolaan sampah terpadu di wilayahnya telah membantu permasalahan sampah bagi 1.500 KK, dan memberikan penghasilan bagi lebih dari 27 warga termasuk lansia yang bekerja di berbagai bidang. Mulai dari pengambilan sampah, pemilahan, pengepresan, pembuatan kompos, pemeliharaan ayam, dll.

"Kami mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah, dimana semakin terpilah dengan baik, maka biaya pengolahan sampahnya akan semakin kecil atau bahkan tidak dipungut biaya, dan dari kegiatan ini pekerja pendukung bisa mendapatkan gaji sekitar 2 sampai 3 juta rupiah,"jelasnya.

Beragam inisiatif yang dikembangkan di TPS3R Guwosari, termasuk pengolahan sampah organik menjadi biochar yang dimanfaatkan sebagai material filter knalpot mobil tangki, pemanfaatan sampah plastik menjadi palet dan furnitur, serta pengolahan limbah segel mobil tangki menjadi berbagai produk kerajinan bernilai guna.

Berbagai inovasi tersebut,diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Pertamina masih akan berlanjut pada 10 Juni 2026 melalui program pengelolaan sampah pesisir yang memanfaatkan inovasi kapal pembersih sampah (trash skimmer) hasil kolaborasi Pertamina dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Secara nasional, hingga tahun 2026 Pertamina Group telah menjalankan 151 program lingkungan berbasis pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Program-program tersebut berhasil mengolah sekitar 951.023 ton sampah per tahun, memberikan manfaat kepada 68.788 penerima manfaat, serta menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Arya menegaskan bahwa inovasi lingkungan turut diterapkan dalam operasional perusahaan, yakni melalui pemanfaatan teknologi dan praktik bisnis yang semakin ramah lingkungan.

"Keberlanjutan menjadi bagian penting dari strategi bisnis Pertamina. Karena itu, berbagai inovasi terus kami dorong, baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam proses operasional perusahaan, untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendukung target transisi energi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia," tutup Arya.

PT Akulaku Finance Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung proses hukum terhadap segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sikap tersebut ditunjukkan lewat dukungan penuh perusahaan atas proses hukum yang berjalan terkait dugaan tindak pidana oleh tenaga sales agent eksternal di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Perusahaan menyatakan kasus tersebut teridentifikasi melalui mekanisme monitoring dan pengendalian internal yang dijalankan secara berkala. Dari proses tersebut ditemukan indikasi aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi internal. Akulaku Finance juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung penanganan perkara sesuai aturan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia, Meyli Rita Rahmayanti Siburian, menegaskan perusahaan bertindak tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum.

"Kami menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum baik yang merugikan konsumen maupun perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Perusahaan menjelaskan bahwa individu yang diduga terlibat dalam perkara tersebut merupakan sales agent eksternal yang berasal dari perusahaan penyedia jasa pihak ketiga. Yang bersangkutan bertugas mendukung aktivitas pemasaran di wilayah Baubau.

Sejalan dengan proses investigasi yang berlangsung, perusahaan penyedia jasa terkait telah mengambil langkah dengan menghentikan hubungan kerja terhadap individu tersebut.

Akulaku Finance menegaskan tindakan yang diduga dilakukan tidak sejalan dengan standar operasional, nilai perusahaan, maupun praktik bisnis yang diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

"Kami akan terus mendukung proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis, pelindungan konsumen, dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan," tegas Meyli.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan mitigasi risiko, perusahaan terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan operasional. Setiap indikasi pelanggaran, menurut perusahaan, akan ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme internal dan proses hukum yang berlaku.

Di samping memperkuat pengawasan internal, Akulaku Finance juga terus mendorong peningkatan literasi dan pelindungan konsumen. Masyarakat diimbau untuk menjaga kerahasiaan data pribadi serta tidak memberikan akses akun maupun informasi identitas kepada pihak lain.

Perusahaan juga mengingatkan pentingnya menggunakan perangkat pribadi saat mengakses layanan digital. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data dan kejahatan siber.

Akulaku Finance menegaskan akan terus memperkuat budaya kepatuhan, pelindungan konsumen, dan transparansi dalam menjalankan kegiatan usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah menembus level Rp18 ribu per dolar AS mulai dirasakan sebagian pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional.

Sejumlah pedagang mengaku pendapatan mereka menurun seiring berkurangnya jumlah pembeli dan melemahnya daya beli masyarakat.

Pedagang tempe di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Joni (47), mengaku omzet usahanya menurun dalam sebulan terakhir. Menurut dia, jumlah pembeli yang datang ke lapaknya tidak seramai biasanya, bahkan sejumlah pelanggan tetap mulai jarang berbelanja.

"Kalau untuk bulan ini emang berkurang sih," kata Joni kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/6).

Ia memperkirakan penurunan pendapatannya mencapai sekitar 35 persen dibanding kondisi normal.

"Berapa persen ya? Berkurangnya (omzet) itu 35 persen lah. Berkurangnya," ujarnya.

Joni mengatakan penurunan tersebut lebih dipengaruhi berkurangnya aktivitas belanja pelanggan dibanding faktor lainnya. Meski demikian, ia menilai kondisi pasar masih fluktuatif seperti biasanya.

"Kadang-kadang langganan juga enggak masuk," katanya.

Di lapaknya, tempe ukuran besar dijual Rp8.000 per balok atau Rp15 ribu untuk dua balok. Sementara ukuran yang lebih kecil dibanderol Rp6.000. Menurut Joni, harga tersebut masih tergolong normal dan belum mengalami perubahan signifikan.

Ia menjelaskan harga jual tempe biasanya ikut menyesuaikan apabila harga kedelai sebagai bahan baku mengalami kenaikan.

"Kalau (harga) kedelainya naik, otomatis (harga tempe kami) juga naik seperti kayak gitu," ujarnya.

Joni juga menyebut permintaan tempe umumnya dipengaruhi kondisi cuaca. Saat hujan atau udara dingin, penjualan cenderung meningkat karena lebih banyak masyarakat membeli gorengan.

"Kalau cuacanya dingin, hujan, itu pasti ramai (pembeli). Karena orang kan banyak-banyak makan gorengan daripada nasi," katanya.

Penurunan daya beli juga dirasakan Siti Ayu, pedagang sayur di kawasan Serdang, Kemayoran. Ia menyebut omzet hariannya turun dari sekitar Rp4 juta menjadi Rp3,5 juta, setara penurunan sekitar 12,5 persen.

Menurut Siti, kondisi itu terjadi karena sebagian pelanggan mulai mengurangi jumlah belanja mereka.

"Pendapatannya agak berkurang karena pembeli belanja juga dikurang-kurangin," ujarnya.

Berbeda dengan menaikkan harga, Siti memilih mempertahankan harga jual tempe dan tahu. Tempe tetap dijual Rp5.000 per balok dan tahu Rp5.000 per plastik. Namun, ukuran produknya dibuat lebih kecil untuk menyesuaikan kondisi biaya produksi.

"Tempe tahu harga sama cuma diperkecil cetakannya," ujarnya.

Keluhan para pedagang ini sejalan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya mengungkap pelemahan rupiah mulai menekan pelaku usaha tahu dan tempe.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih impor," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Menurut Purbaya, pelemahan rupiah berdampak langsung pada kenaikan biaya produksi usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu dan tempe.

"Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," ujarnya.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Purbaya menilai penguatan rupiah dapat membantu menurunkan biaya produksi dan mengurangi tekanan terhadap keuntungan pelaku usaha kecil.

"Kalau rupiah menguat, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," kata Purbaya.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat agar permintaan terhadap produk tahu dan tempe tetap terjaga di tengah kenaikan biaya produksi.

"Kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli," ujarnya.

Studi sejumlah lembaga kajian pembangunan dan kebijakan mendorong pemerintah untuk segera melakukan reformasi subsidi energi di Indonesia.

Hal itu untuk memperkuat ketahanan fiskal di tengah pelemahan rupiah yang telah menembus Rp18 ribu per dolar AS dan tingginya harga minyak dunia.

Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono menilai jika Indonesia tetap menerapkan mekanisme subsidi energi seperti sekarang, ruang fiskal pemerintah akan terus tertekan dan Indonesia selalu rentan terhadap gejolak global.

Di sektor BBM, misalnya, Indonesia yang sebagian besar pasokannya masih bergantung pada impor, terpapar oleh dua risiko utama yakni harga minyak dan nilai tukar.

"Kalaupun harga minyak tidak naik, Indonesia tetap menanggung kenaikan subsidi dari pelemahan nilai tukar," ujar Annisa saat Editor Briefing bersama Yayasan Indonesia CERAH di Jakarta, Kamis (4/6) lalu.

Studi IISD mencatat realisasi subsidi yang dirilis oleh pemerintah sebenarnya lebih kecil dari angka riil yang tidak dicatatkan dalam laporan (underreported).

Berdasarkan kajian IISD, angka riil subsidi energi pada 2024 mencapai Rp713,5 triliun, dan hampir 90 persen digunakan untuk subsidi energi fosil mulai dari minyak bumi, gas, hingga batu bara.

Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi pada tahun yang sama hanya Rp386,9 triliun. Angkanya lebih kecil karena tidak memasukkan biaya yang dikeluarkan saat menjaga harga energi di bawah harga pasar, yang ditanggung oleh BUMN dan dikompensasi oleh pemerintah.

Selain itu, studi IISD juga menaksir nilai subsidi BBM yang diterima oleh 20 persen kelompok rumah tangga termiskin selama ini hanya kurang satu persen. Kemudian, lebih dari 68 persen rumah tangga pada setiap kelompok pendapatan menikmati subsidi LPG.

"Subsidi ini sebuah program perlindungan sosial yang sangat mahal tetapi paling sedikit menguntungkan bagi orang yang membutuhkannya," ujarnya.

Di tengah kenaikan harga energi dunia dan pelemahan rupiah, Annisa mengingatkan besaran subsidi akan terus membengkak.

Sepanjang kuartal I 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi Indonesia telah mencapai Rp118,7 triliun, melesat 266,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Annisa, reformasi subsidi bukan berarti mencabut bantuan pemerintah untuk masyarakat, melainkan menyalurkannya dengan lebih tepat sasaran.

"Melalui mekanisme subsidi yang lebih terarah pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengurangi beban fiskal. Pendekatan ini juga lebih mungkin untuk survive secara politis dalam jangka panjang," ujarnya.

Ia menilai reformasi yang sukses dan berkelanjutan perlu dimulai dengan memperkuat mekanisme perlindungan sosial dan penyaluran bantuan, baru kemudian diikuti penyesuaian harga secara bertahap.

Namun, Annisa menyadari tantangan terbesar dalam melakukan reformasi adalah komunikasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan kelompok paling rentan tetap terlindungi selama masa transisi.

"Dalam kondisi fiskal yang sedang tertekan seperti sekarang, reformasi subsidi tetap dapat dilakukan, tetapi harus dirancang dengan lebih hati-hati karena ruang gerak pemerintah dari sisi waktu, sumber daya, dan penerimaan publik menjadi lebih terbatas," ujar Annisa melalui surel terpisah.

Senior Policy Advisor Center Policy Development (CPD) Ruddy Gobel menilai sistem subsidi energi yang diterapkan Indonesia selama ini membatasi ruang fiskal, tidak memberi insentif terhadap transisi energi, dan menyebabkan ketidakadilan akses energi.

Selain itu, subsidi energi yang sebagian besar dialokasikan untuk bahan bakar fosil justru berbanding terbalik dengan klaim bahwa subsidi mengindikasikan pemerintah pro terhadap rakyat.

Pasalnya, kontribusi subsidi energi fosil terhadap ekonomi hanya 0,6 persen, sebaliknya jika subsidi dialokasikan untuk energi bersih justru akan memberikan kontribusi yang lebih besar, yakni 1-1,3 persen.

Karenanya, menurut Ruddy, perubahan skema penyaluran subsidi energi perlu dilakukan.

"Reformasi subsidi akan membantu memperkuat atau memberi sinyal pada pasar bahwa pemerintah sedang memperbaiki kredibilitas fiskal, dan itu akan berdampak positif bagi rupiah" ujarnya.

Ruddy menilai reformasi bisa dilakukan dengan mengubah mekanisme subsidi energi tidak lagi diberikan dalam bentuk komoditas atau barang, namun langsung pada pada keluarga rentan.

Berdasarkan kalkulasi CPD, apabila pemerintah memberikan subsidi bulanan untuk LPG dan listrik sebesar Rp178.454 per keluarga yang mencakup 40 persen dalam daftar DTSEN, maka akan menghasilkan penghematan anggaran negara sebesar Rp95 triliun per tahun.

"Jika kita mengalokasikan nilai penghematan tersebut untuk tiga program prioritas, misalnya 70 persen dari Rp95 triliun untuk pendidikan, kesehatan dan energi bersih, maka akan berkontribusi besar pada PDB," ujarnya.

Subsidi langsung juga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih energi yang digunakan. Fleksibilitas ini, dapat mendorong peralihan ke energi terbarukan yang tersedia secara lokal dan ujungnya turut mendukung transisi energi, termasuk mendukung Program 100 GW melalui koperasi desa.

Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian target Presiden Prabowo Subianto untuk transisi 100 persen energi terbarukan pada 2035.

Pemerintah sendiri, menurut Ruddy, berada dalam kondisi yang lebih baik untuk menjalankan reformasi subsidi energi lantaran telah memiliki modal dari pemerintahan sebelumnya.

Misalnya, uji coba subsidi tepat sasaran MyPertamina dan penggunaan biometrik. Kemudian, tingkat inklusivitas keuangan masyarakat semakin membaik seiring bertambahnya pembayaran digital dan meningkatnya akurasi penargetan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Manajer Mobilitas Berkelanjutan, Lingkungan Bersih dan Bangunan Institute for Essential Services Reform (IESR) Rahmi Puspita Sari menambahkan reformasi subsidi energi juga bisa dilakukan dengan percepatan adopsi kendaraan listrik.

Menurut Rahmi, konversi ke kendaraan listrik dapat menurunkan konsumsi BBM secara alami, sehingga beban subsidi berkurang tanpa menimbulkan gejolak sosial dan politik yang besar.

Berdasarkan perhitungan IESR, Indonesia bisa menghemat anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM sebanyak 26,5 juta barel dan menghemat impor BBM 18 juta barel per tahun, apabila berhasil mencapai target konversi 15 juta kendaraan listrik pada 2030.

"Biaya insentif per motor sekitar Rp11 juta (menghitung seluruh pajak), sementara manfaat ekonomi dari penghematan subsidi, devisa impor, dan pengurangan eksternalitas dapat mencapai Rp16 juta- Rp35 juta per unit dalam kondisi normal hingga krisis energi," terang Rahmi.

Selain itu, Rahmi juga menyarankan agar desain insentif kendaraan listrik (EV) berorientasi pada kebutuhan pengguna.

"Pendekatan berbasis kinerja baterai (kWH/jarak tempuh) mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang mempunyai jarak tempuh tinggi, sehingga secara volume BBM lebih banyak yang berkurang," ujarnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 pada ajang HR Asia Awards 2026 yang diselenggarakan oleh HR Asia, yang menjadi pengakuan tahun ketiga bagi perseroan.

Penghargaan diterima oleh Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, pada Jumat (5/6).

Pengakuan ini mencerminkan transformasi human capital BNI yang terus diperkuat untuk membangun organisasi yang adaptif dan siap menghadapi perubahan kebutuhan bisnis. Melalui berbagai program pengembangan kompetensi, kepemimpinan, mobilitas talenta, serta penguatan employee experience, BNI mendorong penciptaan lingkungan kerja yang memberi ruang bagi setiap HiMovers, sebutan bagi insan BNI, untuk berkembang dan berkontribusi.

"Bagi kami, tempat kerja yang baik adalah tempat yang nyaman sekaligus memberi setiap HiMovers BNI kesempatan untuk berkembang bersama perusahaan. Penghargaan ini mengingatkan bahwa investasi pada manusia merupakan fondasi penting bagi keberhasilan organisasi," ujar Munadi.

Munadi menambahkan, capaian ini menjadi pijakan bagi BNI untuk menjaga konsistensi pengelolaan SDM di tengah dinamika industri yang terus berubah.

"Kami percaya budaya kerja yang kuat dan SDM yang unggul merupakan faktor penting dalam menciptakan nilai jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun bagi nasabah dan masyarakat. Pengakuan ini memperkuat keyakinan kami untuk terus berinvestasi pada pengembangan talenta," kata Munadi.

Penghargaan Best Companies to Work for in Asia diberikan HR Asia kepada perusahaan dengan budaya organisasi yang kuat, tingkat keterikatan karyawan yang tinggi, serta praktik pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup data organisasi, survei langsung kepada karyawan, serta asesmen independen terhadap budaya perusahaan dan tingkat keterlibatan pegawai.

Ke depannya, BNI akan terus memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari transformasi perusahaan yang berkelanjutan. Melalui komitmen tersebut, BNI berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan sekaligus memberikan nilai tambah bagi nasabah, pemegang saham, dan masyarakat.

Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap penyakit birokrasi dalam Kementerian PU, khususnya dilakukan oleh oknum yang mempunyai jabatan tinggi kepada generasi muda alias deep state.

Dody mengibaratkan kondisi tersebut seperti kayu yang sedang diserang rayap. Dari luar tampak baik, tetapi di dalamnya rapuh.

"Kalau saya sih mengibaratkan semua ini kayak rayap. Rayap itu kan bersembunyi di dalem ya, nggak kelihatan kan. Eh misalnya kayu kelihatan bagus, kayunya keren, nggak ada masalah kan. Tapi kita senggol dikit, pruk, hancur, jatuh," cerita Dody dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia pada Rabu (3/6).

Ia menegaskan praktik ini terjadi oleh pejabat senior yang mempunyai kekuatan untuk mengatur bagaimana proses kerja dalam kementerian tersebut bisa berjalan.

Presiden Prabowo Subianto lantas meminta Dody untuk meluruskan praktik tersebut.

"Saya melihatnya memang deep state ini penyakit gitu loh. Utamanya yang senior-senior ya. Senior-senior yang sudah eh pensiun-pensiun tapi merasa masih punya power di dalam. Saya dikasih tanggung jawab oleh Pak Presiden di sini, ya itu bagian yang harus saya luruskan lah," ceritanya.

Dody mencontohkan salah satu praktik birokrasi yang buruk dalam kementerian PU, yakni pejabat senior memanfaatkan kekuatannya untuk mengatur pegawai yang lebih muda.

"Saya itu paling benci sekali kalau kemudian senior-senior PU itu justru memanfaatkan generasi-generasi muda ini untuk kelakuan bejatnya mereka gitu loh. Kan mereka itu gini, 'Lu mau sekolah ya? Oke. Tapi lu ini ya, lu gua pakai nama lu dulu ya untuk beli mobil.' Kan kurang ajar itu. Iya kan?" kata Dody.

Oleh karena itu, ia menyadari budaya yang tengah mengakar di Kementerian PU harus segera dituntaskan agar pegawai muda di sana bisa lebih berintegritas.

"Makanya kalau sudah itu saya kayaknya berat bagi saya mengampuni senior-senior itu yang melakukan seperti itu kepada rekan-rekan generasi muda. Heeh. Karena saya justru apa concern sekali pada generasi muda. Dari kecil kita harus bimbing mereka dengan baik dan benar, sehingga apa integritas itu bener-bener pegangan teguh gitu loh," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Perum Bulog merespons dengan cepat keluhan masyarakat terkait kualitas beras Bantuan Pangan Pemerintah (Banpang) di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Beras yang dipersoalkan langsung ditarik sebelum sampai ke tangan masyarakat dan akan diganti dengan beras yang memenuhi standar mutu serta layak konsumsi.

Langkah tersebut dilakukan setelah Bulog menerima informasi terkait adanya beras bantuan yang secara visual dinilai kurang baik oleh Perangkat Desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bulog bersama pemerintah Dinas terkait langsung melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa beras yang menjadi keluhan masih berada di titik distribusi Kantor Desa dan belum diterima oleh masyarakat penerima bantuan pangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, Bulog memutuskan untuk menarik seluruh beras yang dikeluhkan dan menggantinya dengan beras yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang telah menyampaikan informasi secara cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum bantuan diterima oleh masyarakat.

Sebagai operator Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog senantiasa menerapkan pengawasan mutu pada setiap tahapan pengelolaan beras, mulai dari penyimpanan di gudang, proses pengeluaran, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Namun demikian, setiap laporan dari masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan kualitas di lapangan.

Program Bantuan Pangan Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Bulog berkomitmen memastikan bantuan yang disalurkan tidak hanya tepat sasaran dan tepat jumlah, tetapi juga memenuhi standar mutu yang baik.

Bulog saat ini telah menyiapkan penggantian beras untuk memastikan seluruh PBP tetap memperoleh haknya sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Proses distribusi pengganti akan dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan kualitas selesai dilaksanakan.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Madura Ahmad Rofi'i menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para Perangkat Desa, atas informasi tersebut segera kami turunkan tim untuk menindak lanjuti kelapangan. Setelah dilakukan pengecekan, kami memutuskan untuk menarikan beras tersebut sebelum dibagikan kepada Masyarakat.

"Seluruh proses penyaluran beras Bantuan Pangan telah dilakukan sesuai ketentuan, namun jika ditemukan keluhan baik dari Perangkat Desa atau masyarakat akan segera kami proses lebih lanjut sebagai bentuk komitmen kami terhadap pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami memastikan masyarakat akan menerima beras yang layak dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan," ujar Ahmad Rofi'i dikutip Minggu (7/6).

Lebih lanjut, Bulog akan memperkuat monitoring kualitas pada seluruh rantai distribusi bantuan pangan, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan setiap bantuan yang disalurkan dapat diterima masyarakat dalam kondisi baik.

Bulog berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola Cadangan Beras Pemerintah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Menurut dia, realisasi penyaluran bantuan pangan beras terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target 33,2 juta PBP yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya hingga akhir Juni 2026. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 315 ribu ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tambah Ahmad Rizal.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," ujar Rizal.

Bayangkan menjadi orang terkaya di Jerman, memiliki kekayaan lebih dari US$60 miliar, memimpin kekaisaran ritel terbesar di Eropa dengan ratusan ribu karyawan, namun tak ada yang mengenali Anda saat berjalan di tempat umum. Itu dilakukan Dieter Schwarz, orang terkaya ke-29 di dunia menurut Forbes Billionaires.

Ketika para miliarder umumnya memamerkan kemewahan di media sosial, pemilik Schwarz Group (induk perusahaan Lidl dan Kaufland) ini justru memilih jadi anomali.

Ini terbukti dengan julukan yang disematkan kepada Dieter, yakni "The Invisible Billionaire" alias "Miliarder Gaib". Sepanjang hidupnya, hanya ada sekitar tiga foto resmi dirinya yang beredar di internet.

Bahkan, ia tidak pernah menerima wawancara, menolak semua jenis penghargaan dan hidup dalam privasi yang sangat ketat di kota kelahirannya, Heilbronn.

Tak jarang, warga lokal berkelakar bahwa mereka bisa saja mengantre di kasir tepat di belakang orang terkaya di Jerman tanpa pernah menyadarinya.

Di balik misteri wajahnya, sosok Dieter dikenal memiliki strategi bisnis genius yang mengubah sebuah toko grosir buah kecil menjadi raksasa ritel global yang dikenal dunia.

[Gambas:Youtube]

Dieter Schwarz lahir pada 24 September 1939 di Heilbronn, Jerman. Ayahnya, Josef Schwarz adalah seorang pedagang yang membangun bisnis grosir buah tropis bernama Lidl & Schwarz KG sejak 1930.

Sebagai anak muda, Dieter tentunya memiliki mimpi yang jauh dari dunia dagang. Dieter muda sangat mencintai sains dan ingin kuliah di jurusan matematika. Namun, takdir berkata lain.

Demi menghormati keinginan ayahnya dan masa depan keluarga, ia merelakan impian akademisnya. Setelah lulus sekolah menengah (Abitur), Dieter langsung masuk ke perusahaan ayahnya sebagai anak magang sejak 1958 hingga 1960 untuk mempelajari seluk-beluk bisnis dari dasar.

Pada 1973, terinspirasi kesuksesan kompetitor mereka, Aldi yang memelopori konsep supermarket diskon, Dieter akhirnya memutuskan untuk membuka toko retail diskon pertamanya di Ludwigshafen am Rhein.

Namun, muncul masalah masalah besar dalam hal penamaan toko barunya tersebut. Jika ia menggunakan nama belakangnya sendiri, toko itu akan dinamai Schwarz-Markt. Dalam bahasa Jerman, kata tersebut berarti "Pasar Gelap" (black market).

Tentu saja, itu akan menjadi nama yang buruk untuk sebuah bisnis legal.

Untuk menyiasatinya, Dieter mencari cara kreatif. Ia enggan menggunakan nama komersial murni, jadi ia mendekati Ludwig Lidl, seorang pensiunan guru sekolah seni yang memegang hak atas nama "Lidl" (mitra awal ayahnya dulu).

Dari sana, Dieter membeli hak paten nama tersebut seharga 1.000 Deutsche Mark atau setara Rp10.600 dengan kurs saat ini. Jumlah tersebut terbilang sangat kecil untuk nilai sebuah merek. Meskipun begitu, dari sana lahirlah toko ritel pertama bernama Lidl.

Pada 1977 saat Dieter berusia 38 tahun, Josef Schwarz meninggal dunia. Kondisi tersebut membuatnya harus memegang kendali penuh atas perusahaan sebagai CEO tunggal. Tak pikir panjang, ia pun langsung melakukan perombakan strategis dengan fokus pada dua lini bisnis utama yakni di Lidl dan Kaufland. 

Untuk bisnis Lidl, ia menerapkan konsep diskon pada toko dengan format minimalis dan berbiaya operasional rendah. Toko ini dikenal menjual barang kebutuhan pokok berkualitas tinggi dengan harga yang tidak masuk akal murahnya.

Bisnis berikutnya adalah Kaufland yang diluncurkan pada 1984. Bisnis ritel satu ini memiliki konsep seperti supermarket besar, yang menyediakan segala kebutuhan dalam satu tempat (one-stop shopping).

Ketika Tembok Berlin runtuh pada 1989/1990, Dieter melihat peluang emas. Ia bergerak sangat cepat mengekspansi Kaufland dan Lidl ke wilayah Jerman Timur yang baru terbuka, sebelum merambah ke seluruh Eropa seperti Inggris, Prancis, bahkan menembus pasar Amerika Serikat pada 2017.

Berbagai upaya tersebut sukses menggiring Dieter masuk jajaran orang terkaya versi Forbes Billionaires, dengan total kekayaan US$61,8 miliar atau setara Rp1.118,27 triliun (kurs Rp18.095) per Sabtu (6/6).

Kunci utama yang membawa Dieter ke puncak daftar orang terkaya dunia versi Forbes adalah kombinasi dari efisiensi ekstrem dan struktur kepemilikan yang unik.

Ia juga tak ragu melakukan efisiensi, sebagaimana tampak pada bisnis Lidl yang memangkas semua biaya tidak perlu. Desain toko juga dibuat sederhana, barang dipajang langsung di atas palet kardus tanpa rak mewah. Selain itu, negosiasi dengan pemasok juga dilakukan dalam skala sangat besar untuk mendapatkan harga termurah.

Di samping itu, ia juga melakukan diversifikasi mandiri, alih-alih hanya bergantung pada merek luar, kelompok bisnis Schwarz memproduksi air minum kemasan, cokelat, hingga kertas tisu mereka sendiri. Ini membuat margin keuntungan mereka jauh lebih tebal.

Pasca sukses membangun kerajaan bisnis retail, pada 1999 Dieter memutuskan mundur dari jabatan operasional harian. Itu dilakukan demi mengamankan keberlanjutan bisnisnya dari pajak warisan yang tinggi dan konflik keluarga, ia menyerahkan seluruh kepemilikan saham Schwarz Group kepada Dieter Schwarz Stiftung (sebuah yayasan amal).

Yayasan tersebut kemudian mendanai berbagai proyek pendidikan, sains, dan universitas di Jerman, sementara Dieter tetap memegang hak suara penuh untuk mengendalikan bisnis.

Kini, usianya telah menginjak kepala delapan, Dieter telah berhasil membangun kekaisaran bisnis dengan pendapatan tahunan melampaui US$200 miliar dan mempekerjakan lebih dari 500 ribu orang di seluruh dunia.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pernyataan bersama antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal strategi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Gedung DPR RI pada Sabtu (6/6) memberi sentimen positif ke pasar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut hadir.

"Pernyataan bersama di DPR dapat memberi sentimen positif terbatas karena pasar membaca koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait sebagai sinyal bahwa negara hadir menghadapi tekanan rupiah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com pada Sabtu (6/6).

Menurut dia, pernyataan itu penting untuk meredam kepanikan jangka pendek, terutama ketika pelemahan kurs memicu ekspektasi negatif dan mendorong permintaan dolar.

Syafruddin mengingatkan pasar tidak akan cukup tenang jika hanya diberikan narasi koordinasi oleh pemerintah.

Ia mengatakan investor akan menguji konsistensi kebijakan melalui pergerakan Credit Default Swap (CDS), yield Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing, cadangan devisa, dan efektivitas intervensi valas.

[Gambas:Youtube]

"Jika pernyataan bersama hanya berisi optimisme tanpa rincian operasional, pasar dapat menilai pemerintah dan BI sedang membangun persepsi, bukan memperkuat fondasi," ujar Syafruddin.

Pernyataan tersebut dinilai tetap dapat membuka ruang sentimen positif.

Namun, kata dia, belum cukup untuk mengubah ekspektasi secara kuat bila tidak segera diikuti kebijakan yang terukur, transparan, dan kredibel.

Untuk menenangkan pasar, Syafruddin mengatakan otoritas perlu bergerak dari komunikasi umum menuju paket kebijakan yang konkret.

BI harus menjelaskan batas intervensi, strategi penguatan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF), pengendalian transaksi dolar tanpa underlying, serta arah penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) agar pasar melihat konsistensi stabilisasi kurs.

Selain itu, Kementerian Keuangan dinilai perlu memperkuat kredibilitas fiskal melalui kepastian defisit, pengelolaan penerbitan SBN, dan komunikasi disiplin belanja negara.

Syafruddin mengatakan pemerintah juga perlu mempercepat repatriasi devisa ekspor, menjaga pasokan valas dari sektor riil, dan memastikan korporasi tidak melakukan pembelian dolar secara berlebihan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi besar yang memicu tekanan valas.

Syafruddin menambahkan langkah terpenting ialah menurunkan persepsi risiko negara.

Ketika CDS turun, kata dia, pasar akan membaca bahwa risiko Indonesia mereda, rupiah mendapat ruang menguat, dan IHSG dapat pulih lebih sehat.

"Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko," ujar Syafruddin.

BI dan Kemenkeu Bakal Makin Mesra

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik.

Perry mengatakan fokus utama sinergi kedua institusi saat ini adalah memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu (6/6).

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan.

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Purbaya mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.

"Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat," kata Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan bank sentral agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin besar.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," ujarnya.

Purbaya meyakini sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan BI akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Tentu kalau kebijakan sudah menyatu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai dirasakan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang tahu dan tempe.

Menurutnya, keuntungan pedagang tergerus akibat kenaikan biaya bahan baku impor yang mengikuti pergerakan kurs.

Purbaya mengatakan, sejumlah pelaku usaha tahu dan tempe bahkan terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi lonjakan biaya produksi.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih impor," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha yang masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri.

"Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," katanya.

Karena itu, pemerintah menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai salah satu fokus kebijakan. Menurut Purbaya, gejolak kurs tak hanya memengaruhi dunia usaha, tetapi juga berdampak pada biaya hidup masyarakat.

Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih selaras.

Purbaya meyakini, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan BI dapat membantu menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," kata dia.

Menurut Purbaya, penguatan rupiah menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya produksi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Dengan biaya yang lebih rendah, tekanan terhadap margin keuntungan pedagang juga diharapkan berkurang.

"Kalau rupiah menguat, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ujarnya.

Sang Bendahara Negara mengatakan, pemerintah juga berupaya menjaga permintaan masyarakat terhadap produk tahu dan tempe agar usaha para pedagang tetap berjalan di tengah kenaikan biaya produksi.

"Kita mesti pastikan demand-nya (permintaan) terjaga. Jadi ada yang beli," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, perbaikan margin keuntungan pedagang tahu dan tempe sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Tergantung keberhasilan kita menjalankan nilai tukar, kan. Tapi saya rasa akan berhasil," ujarnya.

Purbaya optimistis target tersebut dapat dicapai melalui kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan BI.

Ia pun memperkirakan dampak dari sinkronisasi kebijakan tersebut tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk dirasakan masyarakat.

"Kalau kebijakan sinkron seperti ini, akan cepat," ujar Purbaya.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan telah menyepakati dua langkah untuk memperkuat stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia. Menurut Perry, kenaikan suku bunga di sejumlah negara telah mendorong keluarnya dana asing dari berbagai instrumen investasi domestik.

"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sistem perbankan. Perry menjelaskan, pemerintah tetap menempatkan dana kas di BI, sementara bank sentral memberikan remunerasi yang lebih kompetitif atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.