JAKARTA, KOMPAS.com - Industri Hasil Tembakau (IHT) kembali menghadapi ketidakpastian kebijakan yang dinilai semakin menekan keberlangsungan industri.

Setelah menghadapi kenaikan tarif cukai, industri kini juga dibayangi berbagai kebijakan nonfiskal, mulai dari pembatasan promosi dan penjualan, wacana kemasan polos (plain packaging), hingga rencana pelarangan bahan tambahan pada rokok konvensional dan rokok elektrik.

Isu pelarangan bahan tambahan tersebut pertama kali muncul dalam Pasal 432 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan itu, Kementerian Kesehatan mendapat mandat untuk mengatur lebih lanjut detail bahan tambahan yang dilarang.

Dalam rancangan aturan turunannya, larangan disebut mencakup sejumlah bahan food grade seperti ekstrak buah, menthol, gula, dan rempah.

Kebijakan ini dinilai akan berdampak besar terhadap industri kretek nasional.

Pasalnya, pasar rokok Indonesia disebut masih didominasi produk kretek hingga sekitar 97 persen, yang dalam proses produksinya bergantung pada racikan bahan tambahan sebagai ciri khas masing-masing merek.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan, tekanan terhadap industri tembakau saat ini semakin berat akibat munculnya berbagai kebijakan fiskal dan nonfiskal secara bersamaan.

“Rencana kebijakan larangan bahan tambahan serta pembatasan tar nikotin akan mematikan keunikan kretek yang sangat bergantung pada tembakau dan cengkeh dalam negeri,” ujar Henry dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurut Henry, salah satu persoalan penting dalam rencana kebijakan tersebut adalah belum adanya infrastruktur resmi pemerintah berupa laboratorium terakreditasi untuk menguji bahan tambahan yang masuk dalam kategori dilarang.

Ia menilai kondisi itu berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi produsen legal karena tidak tersedia mekanisme pengujian yang independen dan diakui secara internasional.

“Keberadaan laboratorium yang independen, terakreditasi, dan diakui secara internasional menjadi krusial untuk melindungi integritas merek produk IHT yang legal dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berbasis bukti ilmiah, bukan asumsi atau karena kepentingan kelompok tertentu,” kata Henry.

Industri khawatir kehilangan keunikan kretek

GAPPRI menilai pelarangan bahan tambahan tidak hanya berdampak pada proses produksi, tetapi juga dapat menghilangkan identitas kretek yang selama ini menjadi ciri khas industri rokok Indonesia.

Henry mengatakan, sebagian besar bahan tambahan yang diwacanakan untuk dilarang berasal dari rempah-rempah yang menjadi komponen penting dalam racikan kretek.

Ia mengingatkan, apabila kebijakan tersebut diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku industri, tetapi juga jutaan orang yang menggantungkan hidup pada rantai pasok industri hasil tembakau.

“Tanpa keunikan rasa, produk kretek akan habis. Ini bukan sekadar masalah teknis produksi, tapi hilangnya mata pencaharian jutaan petani tembakau, cengkeh, dan ratusan ribu buruh pelinting,” lanjut Henry.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti.

Ia menilai kebijakan pelarangan bahan tambahan berisiko menciptakan guncangan ekonomi, terutama pada sisi suplai dan penyerapan komoditas lokal.

Menurut Esther, kretek merupakan produk khas Indonesia yang komposisinya sangat bergantung pada tembakau dan cengkeh lokal.

“Rokok kretek itu khas Indonesia dengan komposisi sekitar 60 persen tembakau dan 40 persen cengkeh. Pembatasan bahan tambahan dan kadar tar/nikotin akan memangkas penggunaan cengkeh lokal secara drastis,” jelas Esther.

Ia menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar dan menekan nilai ekonomi komoditas lokal secara sistemik.

Dinilai berpotensi dorong rokok ilegal

Selain berdampak terhadap industri legal, kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi memperluas peredaran rokok ilegal.

Esther mengatakan, ketika produk legal kehilangan diferensiasi rasa dan pada saat bersamaan harga produk terus meningkat, konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih murah di luar jalur resmi.

Menurut dia, kondisi itu justru dapat menyebabkan perpindahan konsumen ke produk ilegal yang dinilai lebih berbahaya.

Ia menilai, kebijakan pembatasan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan perilaku pasar berpotensi tidak efektif dalam mengurangi jumlah perokok.

Sejalan dengan itu, GAPPRI juga menilai kebijakan terhadap industri hasil tembakau seharusnya tidak dirumuskan hanya dari perspektif kesehatan semata.

Dengan dampak ekonomi dan sosial yang luas, kebijakan terkait IHT dinilai perlu dibahas lintas kementerian agar mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan industri nasional, tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

Dalam hal ini, harmonisasi disebut perlu dilakukan dengan Kementerian Perindustrian terkait perlindungan industri tembakau nasional, Kementerian Ketenagakerjaan terkait nasib pekerja dalam ekosistem IHT, serta Kementerian Keuangan terkait dampak fiskal dari potensi penurunan penerimaan cukai dan meluasnya pasar rokok ilegal.

Baik GAPPRI maupun INDEF juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aturan yang selama ini telah berlaku, termasuk pembatasan usia pembeli rokok di tingkat ritel.

Kedua pihak menilai pemerintah belum maksimal dalam melakukan edukasi aktif maupun penindakan di lapangan terkait implementasi aturan tersebut.

Menurut mereka, fokus pemerintah yang lebih banyak diarahkan pada pelarangan produk dinilai melompati tahapan penting dalam pengawasan sosial.

Karena itu, GAPPRI dan INDEF mendorong pemerintah melakukan kajian ulang yang lebih holistik dan transparan terkait rencana pelarangan bahan tambahan pada rokok.

Mereka menilai langkah tersebut diperlukan untuk membangun kredibilitas regulator yang konsisten sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial secara berimbang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Wacana pemerintah untuk menambah layer baru struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) menuai kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat sipil. Kebijakan yang dianggap memberi karpet merah bagi pelaku rokok ilegal ini dinilai kontradiktif dengan roadmap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini mengarah pada penyederhanaan struktur tarif.

Lebih jauh, langkah legalisasi rokok ilegal disebut juga berpotensi menjadi preseden berbahaya yang bisa berbalik menyerang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di masa depan, terutama jika terjadi pergantian rezim dan muncul tudingan kriminalisasi kebijakan publik yang telah merugikan negara.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Gurnadi Ridwan menilai perencanaan kebijakan publik harus selaras dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah. Jika kebijakan yang diambil bertentangan dengan roadmap yang sudah disusun sendiri, maka hal itu dapat menimbulkan konsekuensi politik maupun hukum di kemudian hari.

“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan,” ujarnya.

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Menurut Gurnadi, dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak preseden kriminalisasi terhadap mantan pejabat publik atas kebijakan yang diambil saat menjabat, langkah yang tidak berbasis kajian kuat berisiko membuka ruang persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil tergesa-gesa apalagi dengan narasi kebutuhan fiskal jangka pendek dapat menjadi “jalan pintas” yang mahal ongkos sosial dan politiknya.

Disoroti juga indikasi bahwa kebijakan tersebut seperti telah “ditargetkan” untuk segera keluar tanpa proses partisipatif yang memadai. Padahal, komunitas industri kecil dan menengah sendiri tidak satu suara dalam menyikapi wacana ini, terutama dari sektor yang padat karya.

“Kalau kebijakan dibuat terkesan ngebut, minim transparansi, dan tidak mengakomodasi suara masyarakat serta pelaku usaha kecil, maka ini akan mengecewakan publik dan memperkuat dugaan adanya relasi kuasa yang timpang,” kata Gurnadi.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah mengkaji ulang secara mendalam sebelum mengambil keputusan final. Kritik serupa datang dari Zulfikar Firdaus dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Rencana Penambahan Layer Tarif Cukai Baru Rokok Berpotensi Menggerus Basis Pajak



Berdasarkan temuan studi lembaganya, rokok ilegal yang selama ini beredar justru mayoritas diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan. Artinya, argumen bahwa penambahan layer bisa melindungi sektor padat karya dinilai tidak sepenuhnya tepat.

“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.

Zulfikar juga mengingatkan risiko penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jika kebijakan baru dipersepsikan sebagai bentuk “pemutihan” terhadap pelaku ilegal, maka hal itu dapat jadi bumerang bagi pemerintah yang saat ini sedang menjabat.

“Masyarakat bisa melihatnya seperti pelanggaran yang diampuni. Ini berbahaya bagi kredibilitas penegakan hukum kita,” katanya.

Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer CHT dinilai bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan kebijakan strategis yang sarat implikasi politik, hukum, ekonomi, dan kesehatan publik. Tanpa kajian komprehensif dan proses yang transparan, kebijakan ini berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga menjadi beban politik di kemudian hari bagi pengambil keputusan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pemerintah menambah layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) menuai kritik karena dinilai membuka ruang legalisasi rokok ilegal dan berisiko menambah tekanan pada industri hasil tembakau nasional.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gurnadi Ridwan mengatakan kebijakan publik seharusnya selaras dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah. Jika arah kebijakan berubah secara mendadak dan bertolak belakang dengan roadmap sebelumnya, maka dampaknya tidak hanya terhadap fiskal, tetapi juga terhadap kredibilitas pemerintah.

“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan,” kata Gurnadi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Dia menambahkan kebijakan yang disusun tanpa kajian kuat berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama jika dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap praktik rokok ilegal yang selama ini menjadi target penindakan pemerintah.

Gurnadi juga menyoroti proses penyusunan kebijakan yang dinilai terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Padahal, pelaku industri kecil dan menengah sendiri disebut belum memiliki pandangan yang seragam terhadap rencana tersebut.

Senada, ekonom Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Zulfiqar Firdaus mengatakan argumen bahwa penambahan layer baru akan melindungi industri padat karya belum sepenuhnya tepat. Berdasarkan hasil studi CISDI, mayoritas rokok ilegal justru diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan.

Menurutnya, layer baru berisiko dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dengan tarif lebih rendah, sehingga memperbesar dominasi pasar oleh pemain bermodal kuat.

“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat memicu penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum apabila dipersepsikan sebagai bentuk pemutihan terhadap praktik rokok ilegal yang selama ini merugikan negara.

Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer tarif CHT dinilai bukan sekadar kebijakan teknis fiskal. Langkah tersebut dinilai memiliki implikasi luas terhadap persaingan industri, penegakan hukum, penerimaan negara, hingga pengendalian konsumsi rokok murah di masyarakat.

GRESIK - Bea Cukai Gresik menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Rabu, 6 Mei 2026. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 5,8 juta batang rokok illegal dan menangkap enam terduga pelaku.

Kepala Bea Cukai Gresik Asep Munandar mengatakan operasi yang berlangsung di sebuah ruko di Jalan Raya Morowudi ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait penyimpanan dan distribusi Barang Kena Cukai (BKC) tanpa pita cukai.

"Petugas berhasil mengamankan enam orang yang diduga terlibat serta menyita sebanyak 5,8 juta batang rokok ilegal dari berbagai jenis," ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Penindakan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah resmi yang diterbitkan pada akhir April 2026, setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan informasi dan pemantauan intensif di lapangan. Dari hasil pemeriksaan terhadap lokasi dan sarana pengangkut, ditemukan ratusan koli berisi rokok tanpa pita cukai.

Setelah dilakukan penghitungan, total barang bukti tercatat sebanyak 5.872.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp8,7 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp5,24 miliar.

Lihat video: Siap! Purbaya Kantongi Data Penjual Rokok Ilegal, Bakal Disikat Habis



“Seluruh barang tersebut kemudian diamankan ke Kantor Bea Cukai Gresik untuk menjalani proses penelitian dan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Asep juga menyampaikan keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi. "Selain berdampak pada penerimaan negara, peredaran rokok ilegal juga berisiko bagi konsumen karena tidak melalui pengawasan kualitas," sebutnya.

Hingga triwulan pertama 2026, Bea Cukai Gresik tercatat telah mengamankan sekitar 16,6 juta batang rokok ilegal sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah pengawasan.

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan peredaran 464.000 batang rokok ilegal lewat aksi pengajaran mobil barang di Kec. Dau, Kab. Malang.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan keberhasilan itu bermula dari informasi intelijen yang diterima pada Jumat (1/5/2026), sekitar pukul 23.00 WIB.

“Informasi tersebut menyebutkan adanya dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan keluar dari wilayah Malang menggunakan kendaraan berupa mobil barang warna putih,” katanya, Kamis (7/5/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, kata dia, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan pengembangan informasi dan patroli darat di sejumlah jalur yang dicurigai sebagai rute perlintasan.

Upaya ini membuahkan hasil saat pada Sabtu (2/5/2026), pukul 00.10 WIB, tim berhasil mengidentifikasi kendaraan dengan ciri-ciri sesuai informasi di wilayah Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Petugas kemudian melakukan upaya penghentian untuk pemeriksaan. Namun, pengemudi kendaraan tidak bersikap kooperatif dan justru berusaha melarikan diri dengan cara menabrakkan kendaraannya ke mobil petugas.

Situasi ini memicu pengejaran yang berlangsung hingga akhirnya, pada pukul 00.45 WIB, pengemudi meninggalkan kendaraan di Jalan Kramat, Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, dan melarikan diri ke area perkebunan warga. Petugas melakukan penyisiran di area tersebut, namun hingga kegiatan berakhir, pelaku belum berhasil ditemukan.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap kendaraan yang ditinggalkan, petugas menemukan Barang Kena Cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek BS sebanyak 23.200 bungkus atau setara dengan 464.000 batang.

Barang tersebut disimpan di bagian belakang kendaraan. Dalam rangka kelengkapan administrasi, petugas turut berkoordinasi dengan ketua lingkungan setempat sebagai saksi atas kegiatan penindakan.

Atas temuan tersebut, seluruh barang bukti beserta sarana pengangkut telah diamankan dan dibawa ke Kantor KPPBC TMC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun total perkiraan nilai barang mencapai Rp689.040.000 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp346.144.000.

“Penindakan ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak negara dan pelaku usaha yang patuh. Bea Cukai Malang akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal guna melindungi masyarakat serta menjaga penerimaan negara,” ucapnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai tak kunjung jeranya para produsen maupun distributor rokok ilegal mengindikasikan bahwa ceruk pasar rokok ilegal masih sangat menguntungkan dan masih ada celah yang dapat ditembus.

Meskipun demikian, kata dia, operasi penindakan rokok ilegal oleh tim bea cukai yang dilakukan selalu berkelanjutan, setidaknya memberikan pesan bahwa negara terus memerangi praktik ilegal yang merugikan negara dan membahayakan konsumen dari produk tanpa uji mutu serta memberikan perlindungan pasar bagi produk-produk legal dari pabrikan yang sudah patuh pada ketentuan cukai dan perpajakan.

Menurutnya, fakta ini harusnya melecut pemerintah daerah untuk bergerak lebih aktif dalam memerangi rokok ilegal karena sudah mendapatkan DBH cukai hasil tembakau (DBHCHT), tidak hanya mengandalkan tim bea cukai yang sangat terbatas. Sinergi yang lebih kuat harus terus dijalin antara tim bea cukai, pemda, APH dan masyarakat. (K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana legalisasi produsen rokok ilegal melalui penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) dinilai tidak sekadar menyangkut penerimaan negara, tetapi juga berpotensi membuka celah baru bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kebijakan tersebut dapat mengubah arah penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai, dari pendekatan pidana menjadi kompromi administratif. Di sisi lain, kebijakan itu juga dikhawatirkan memunculkan area abu-abu dalam tata kelola penerimaan negara.

Wacana penambahan layer cukai hasil tembakau sebelumnya disebut-sebut sebagai jalan untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke skema legal. Namun, sejumlah pegiat antikorupsi menilai langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam aspek penegakan hukum.

Terlebih, kebijakan itu dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam memberantas korupsi dan menutup celah kerugian negara. Apalagi, potensi munculnya praktik koruptif baru hingga kriminalisasi di kemudian hari disebut semakin terbuka apabila regulasi tersebut diterapkan.

Layer Baru Dinilai Tambah Kompleksitas Tata Kelola

Dalam pandangan ICW, penambahan layer baru dalam struktur cukai justru dapat menciptakan kompleksitas tambahan yang membuka ruang negosiasi dan praktik korupsi.

Peneliti ICW, Seira Tamara, mengatakan semangat reformasi birokrasi selama ini justru mengarah pada penyederhanaan aturan dan proses layanan publik. Menurut dia, struktur yang rumit kerap menjadi ladang kompromi dan transaksi gelap.

“Penambahan layer baru dalam struktur cukai justru berisiko menciptakan kompleksitas tambahan yang membuka ruang negosiasi dan praktik korupsi,” kata Seira dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa usulan layer cukai baru sangat mungkin menjadi wadah praktik koruptif baru apabila diterapkan tanpa kajian yang matang.

“Ketika ada layer (cukai) baru yang diusulkan, sangat mungkin itu justru mewadahi praktik-praktik koruptif,” ujarnya.

Selain itu, Seira menyoroti potensi pergeseran pendekatan penegakan hukum dari pidana menjadi administratif. Menurut dia, produsen rokok ilegal pada dasarnya telah melanggar hukum dan tunduk pada sanksi pidana.

Karena itu, apabila negara justru membuka opsi legalisasi melalui penyesuaian layer cukai, muncul kesan bahwa instrumen pidana tidak lagi menjadi prioritas dalam penindakan pelanggaran cukai.

Ia juga mempertanyakan logika kebijakan yang dinilai memberi ruang lebih dulu kepada pelaku rokok ilegal, namun baru akan menutup celah ketika pelanggaran kembali terjadi di kemudian hari.

“Kalau memang ada pelanggaran dan instrumen hukumnya sudah tersedia, kenapa tidak ditegakkan sekarang? Kenapa harus menunggu?” katanya.

Risiko Turunnya Kepercayaan Publik

Di sisi lain, Seira menilai pendekatan kompromi terhadap pelanggaran pidana justru dapat membuat tujuan besar kebijakan cukai sulit tercapai.

Menurut dia, ketika penegakan hukum pidana dilemahkan, pemerintah sama saja memberi kesempatan kepada pelaku pidana untuk terus melakukan pelanggaran.

Bahkan, dalam konteks dugaan jaringan mafia cukai dan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendekatan yang terlalu lunak dinilai dapat menghambat upaya membongkar kejahatan terorganisir.

“Ketika instrumen hukum yang sudah ada tidak dijadikan prioritas, ini menjadi pertanyaan serius tentang komitmen negara terhadap penegakan hukum,” tegasnya.

CISDI: Siapa yang Akan Diuntungkan?

Senada dengan ICW, Project Lead for Tobacco Control CISDI Beladenta Amalia menilai wacana kebijakan tersebut sarat konflik kepentingan dan belum menyentuh akar persoalan rokok ilegal.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah yang secara terbuka mengakui adanya komunikasi dengan pelaku rokok ilegal.

“Menteri kita ini bahkan menyatakan berdiskusi dengan pelaku rokok ilegal. Jadi memang kebijakan ini sangat sarat dengan konflik kepentingan, tidak menyasar akar masalahnya, sehingga juga ini perlu dipertanyakan tujuannya sebenarnya apa, siapa yang akan diuntungkan, dan apakah akan efektif,” ujarnya.

Karena itu, kedua narasumber menilai kebijakan yang memberi ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Mereka berpandangan, penambahan layer cukai tanpa kajian komprehensif dan arah kebijakan yang jelas justru dapat menciptakan kerentanan baru dalam tata kelola cukai nasional.

“Alih-alih menjadi solusi, penambahan layer cukai tanpa kajian komprehensif dan peta jalan yang jelas dikhawatirkan justru memperlebar celah korupsi dan menggerus integritas sistem penegakan hukum di sektor cukai,” tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Wacana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) yang disebut-sebut sebagai jalan untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke skema legal dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam aspek penegakan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan semangat pemerintah dalan memerangi korupsi untuk menutup celah kerugian negara.

Sejumlah pegiat antikorupsi menilai wacana kebijakan ini dapat menggeser pendekatan pidana menjadi kompromi administratif. Mereka juga mengingatkan apabila regulasi tersebut disahkan dapat berisiko munculnya praktik koruptif baru sekaligus menciptakan wilayah abu-abu yang berujung pada kriminalisasi di masa mendatang.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengatakan, penambahan layer baru dalam struktur cukai justru berisiko menciptakan kompleksitas tambahan yang membuka ruang negosiasi dan praktik korupsi. Semangat reformasi birokrasi selama ini adalah penyederhanaan aturan dan proses, karena struktur yang rumit kerap menjadi ladang kompromi dan transaksi gelap.

“Ketika ada layer (cukai) baru yang diusulkan sangat mungkin itu justru mewadahi praktik-praktik koruptif,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Seira menyoroti potensi pergeseran pendekatan penegakan hukum dari pidana menjadi administratif. Produsen rokok ilegal pada dasarnya telah melanggar hukum dan tunduk pada sanksi pidana. Jika negara justru membuka opsi legalisasi melalui penyesuaian layer cukai, maka muncul kesan bahwa instrumen pidana tidak lagi menjadi prioritas.

Dia juga mempertanyakan logika kebijakan yang lebih dulu memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal, namun pemerintah akan kembali menutup celah apabila pelanggaran masih terjadi di kemudian hari. Penegakan hukum baru kembali ditegakkan setelah pelanggaran terjadi, bukan dicegah sedini mungkin.

“Kalau memang ada pelanggaran dan instrumen hukumnya sudah tersedia, kenapa tidak ditegakkan sekarang? Kenapa harus menunggu?” katanya.

Apabila penegakan hukum pidana dilemahkan dengan pendekatan kompromi, maka sama saja pemerintah memberi kesempatan untuk pelaku pidana terus melanggar, sehingga tujuan besar kebijakan cukai malah tidak akan tercapai. Dalam konteks adanya dugaan jaringan mafia cukai dan potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pendekatan yang lunak justru menghambat upaya membongkar kejahatan terorganisir.

Beladenta Amalia selaku Project Lead for Tobacco Control CISDI menilai wacana kebijakan tersebut sarat akan konflik kepentingan dan tidak menyasar akar persoalan rokok ilegal. ”Sehingga, ini perlu dipertanyakan tujuannya sebenarnya apa, siapa yang akan diuntungkan, dan apakah akan efektif,” katanya.

Dalam situasi di mana isu mafia cukai dan praktik ilegal masih menjadi sorotan, Seira dan Amalia sepakat kebijakan yang memberi kesan kompromi terhadap pelanggaran hukum berisiko melemahkan kepercayaan publik.

Alih-alih menjadi solusi, penambahan layer cukai tanpa kajian komprehensif dan peta jalan yang jelas dikhawatirkan justru memperlebar celah korupsi dan menggerus integritas sistem penegakan hukum di sektor cukai.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penambahan layer baru cukai hasil tembakau (CHT) dinilai berisiko membuka celah baru korupsi dan melemahkan penegakan hukum, alih-alih menjadi solusi untuk peredaran rokok ilegal.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengatakan penambahan layer baru dalam struktur cukai justru menciptakan kompleksitas yang membuka ruang negosiasi dan praktik koruptif. Menurutnya, reformasi birokrasi selama ini menekankan penyederhanaan aturan, bukan penambahan struktur.

“Ketika ada layer baru yang diusulkan, sangat mungkin itu justru mewadahi praktik-praktik koruptif,” kata Seira dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Seira menilai kebijakan tersebut juga berisiko mengubah pendekatan penegakan hukum. Produsen rokok ilegal yang seharusnya dikenai sanksi pidana justru diberi ruang melalui mekanisme penyesuaian layer cukai.

Dia mempertanyakan logika kebijakan yang membuka ruang legalisasi terlebih dahulu, sementara penindakan baru dilakukan jika pelanggaran kembali terjadi. Kondisi ini dinilai melemahkan upaya pencegahan sejak awal.

“Kalau memang ada pelanggaran dan instrumen hukumnya sudah tersedia, kenapa tidak ditegakkan sekarang? Kenapa harus menunggu?” katanya.

Menurutnya, pendekatan kompromi berisiko memberi ruang bagi pelaku untuk terus melanggar. Dalam konteks dugaan jaringan mafia cukai dan potensi tindak pidana pencucian uang, kebijakan yang lunak justru menghambat pembongkaran kejahatan terorganisir.

Project Lead for Tobacco Control Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia menilai wacana tersebut tidak menyasar akar persoalan rokok ilegal.

Dia berpendapat isu mafia cukai masih menjadi sorotan, kebijakan yang memberi kesan kompromi dinilai berisiko menurunkan kepercayaan publik.

"Penambahan layer cukai tanpa kajian komprehensif dan peta jalan yang jelas dikhawatirkan memperlebar celah korupsi serta menggerus integritas sistem penegakan hukum di sektor cukai," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menutup seluruh pabrik rokok ilegal tanpa kompromi setelah skema baru struktur cukai diberlakukan.

Langkah ini menjadi sinyal berakhirnya masa toleransi bagi pelaku usaha yang selama ini beroperasi di luar ketentuan.

Purbaya menyatakan, pemerintah saat ini masih memberi ruang terbatas bagi pelaku rokok ilegal.

Namun, begitu jalur legal melalui penyesuaian layer cukai dibuka, tidak akan ada lagi kelonggaran.

“Nanti setelah itu (layer cukai baru) berlaku, tidak ada lagi perusahaan rokok ilegal yang kami diamkan. Begitu ketahuan, tutup,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema layer cukai sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha ilegal agar beralih ke sistem resmi.

Kebijakan ini dirancang sebagai fase transisi sebelum penegakan hukum dilakukan secara penuh.

Menurut dia, setelah opsi legalisasi tersedia, seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan yang berlaku.

Jika tetap beroperasi secara ilegal, tindakan tegas akan langsung diterapkan. “Sekarang masih ada semacam kelonggaran sedikit. Tapi begitu sudah terbuka, mereka harus masuk. Kalau tidak, kami tutup dengan tegas,” kata Purbaya.

Rencana kebijakan tersebut akan segera dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut setelah masa reses.

Pemerintah menargetkan implementasi aturan dapat segera berjalan dalam waktu dekat.

Pengetatan ini juga akan didukung oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik ilegal di industri hasil tembakau.

Selain rokok ilegal, pemerintah juga memperluas operasi penindakan terhadap aktivitas ilegal lainnya, termasuk peredaran narkotika.

Purbaya menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya membersihkan praktik ilegal sekaligus memperkuat kepatuhan dan penerimaan negara dari sektor cukai.

Di sisi lain Pelaksana Harian Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ferry Ardianto menyampaikan bahwa skema penambahan layer dalam struktur cukai saat ini masih dalam tahap finalisasi.

Terutama terkait penentuan durasi masa transisi serta jangka waktu yang akan diberikan kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan diri.

Ketentuan tersebut kata Ferry tengah dibahas dan ditargetkan akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

Kebijakan ini dinilai Ferry berpotensi menekan jumlah pelaku usaha ilegal dengan mendorong mereka masuk ke dalam sistem resmi.

Kami akan memberikan kesempatan untuk kemudian akan dilakukan perlindungan strategi sebagai mereka yang masih di luar sistem setelah penambahan layer cukai ini dilakukan," jelasnya.

Hingga Maret 2026, Penindakan rokok ilegal telah dilaksanakan sebanyak 3.851 kali naik 26,7 persen year-on-year, dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 422 Juta batang atau 66,4 persen year-on-year. Lalu dari sisi penindakan Narkotika telah dilaksanakan sebanyak 325 kali dengan barang bukti mencapai 1,27 ton.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperketat pengawasan kepabeanan dan cukai untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara, termasuk dari peredaran rokok ilegal dan barang terlarang. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penindakan tegas terhadap rokok tanpa cukai bakal terus diperkuat.

Hal itu seiring upaya meningkatkan kepatuhan dan menjaga penerimaan negara. "Kalau ada yang ilegal, kita tutup. Kita tidak akan biarkan," ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Data menunjukkan penindakan rokok ilegal meningkat 26,7 persen menjadi 3.851 kasus. Jumlah barang bukti juga melonjak hingga 422 juta batang, atau naik 66,4 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja di sejumlah daerah mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun serta menolak usulan layer baru cukai rokok.

Ketua Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Jawa Barat, Arpanidi menilai pemberlakuan layer baru cukai untuk mengakomodasi rokok ilegal berdampak negatif terhadap industri hasil tembakau.

"Kebijakan yang terus berubah tanpa kepastian jangka panjang hanya memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja [PHK] massal di sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, dari hulu hingga hilir," kata Arpanidi dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia secara eksplisit juga menolak kenaikan cukai hasil tembakau dan kenaikan harga jual eceran (HJE). Kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan dinilai berisiko menimbulkan efek domino sosial-ekonomi yang luas

Terlebih, lanjutnya, industri tembakau merupakan sektor strategis padat karya yang menopang kehidupan petani, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi.

Senada, RTMM DI Yogyakarta menilai penambahan layer justru bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk melindungi industri yang padat karya. Alih-alih menyelesaikan persoalan rokok ilegal, kebijakan tersebut dikhawatirkan menciptakan distorsi baru di pasar dan membuka ruang kompetisi tidak sehat yang berujung pada tekanan terhadap industri kecil dan pekerja linting tangan.

Sementara itu, RTMM Jawa Timur mendorong moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun sebagai langkah penyelamatan industri padat karya di tengah tekanan ekonomi dan regulasi berlapis. Moratorium dinilai penting untuk memberi ruang bagi pekerja, pelaku usaha, menjaga daya beli konsumen, serta mencegah gelombang rasionalisasi tenaga kerja.

"Secara keseluruhan, tiga wilayah tersebut menyuarakan pesan yang sama, yakni pemerintah perlu menghentikan kebijakan yang dinilai eksperimental dan tidak terukur dampaknya terhadap tenaga kerja," ujarnya.

Di sisi lain, serikat pekerja memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau 2025-2026.

Moratorium tiga tahun dipandang sebagai solusi realistis untuk menstabilkan industri, sementara penolakan layer baru CHT dianggap sebagai upaya menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari keguncangan struktural di sektor tembakau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan legalisasi rokok ilegal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus menertibkan peredaran produk tanpa cukai dinilai dapat memperdalam tekanan pada Industri Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Bahkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, khususnya di sektor padat karya.

Ketua Harian Persatuan Pengusaha Rokok Kudus, Agus Sarjono, menyoroti dampak teknis dari wacana penambahan layer cukai terhadap struktur pasar, terutama bagi segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau layer ketiga rokok mesin dekat dengan HJE golongan satu rokok linting, korbannya bisa rokok linting. Padahal itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja,” jelas Agus dalam keterangannya Sabtu (5/4/2026).

Menurut Agus rokok ilegal sebagai benalu dalam industri karena tidak memberikan kontribusi terhadap tenaga kerja maupun penerimaan negara.

Agus menilai penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru di pasar.

“Jangan sampai kebijakan itu jadi bumerang. Para pemain rokok ilegal memang sudah niat tidak membayar cukai. Kalau dilegalkan dengan layer khusus, bisa menjadi blunder kebijakan,” ujarnya.

Dari sisi pekerja, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SPSI, Hendry Wardana, menyebut tekanan terhadap industri legal semakin besar akibat kombinasi kenaikan tarif cukai dan maraknya rokok ilegal.

Ia menambahkan, pekerja berharap adanya perlakuan adil terhadap industri yang selama ini patuh terhadap aturan.

“Rokok ilegal itu tidak memberikan kontribusi kepada negara dan tidak ada kepastian perlindungan bagi pekerjanya. Semakin masif rokok ilegal, semakin berkurang kesempatan kerja di rokok legal,” kata Hendry.

Sementara itu, survei harga yang dilakukan Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan menunjukkan peredaran rokok ilegal meningkat 13,9 persen.

Kenaikan ini menjadi indikasi bahwa rokok tanpa pita cukai masih terus berkembang di pasar.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar kebocoran penerimaan negara sekaligus menekan daya saing industri legal yang selama ini mematuhi regulasi.

Dengan tren produksi yang menurun, meningkatnya rokok ilegal, serta banyaknya pabrik yang tutup dalam satu dekade terakhir, pelaku industri menilai kebijakan fiskal perlu dirancang secara hati-hati.

Keseimbangan antara penerimaan negara, penegakan hukum, dan perlindungan tenaga kerja dinilai menjadi kunci agar tidak mempercepat kontraksi industri sekaligus meminimalkan dampak sosial bagi para pekerja.

Sebelumnya, wacana ini muncul dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menyiapkan skema legalisasi rokok ilegal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus menertibkan peredaran produk tanpa cukai.

Pemerintah saat ini telah merampungkan proposal kebijakan tersebut dan dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPR sebelum diimplementasikan.

Menurut Purbaya legalisasi bukan berarti melegitimasi praktik ilegal, melainkan mendorong pelaku usaha masuk ke sistem resmi dengan kewajiban membayar cukai.

“Sebentar lagi mau diskusi dengan DPR gimana bagusnya, tapi proposal sudah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kita jalankan nanti,” ujar Purbaya di Kejagung pada Jumat (10/4/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang