REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mendorong perusahaan tambang emas milik negara meningkatkan kapasitas produksi di tengah tren kenaikan permintaan emas global yang terus mencetak rekor. Ia menilai momentum tersebut dapat menjadi peluang bagi BUMN pertambangan untuk memperkuat profit sekaligus memperbaiki neraca perdagangan emas nasional.

Menurut Herry, lonjakan permintaan emas dunia menjadi sinyal positif bagi industri pertambangan emas nasional. Kenaikan harga emas yang terjadi seiring meningkatnya permintaan dapat mendorong ekspansi produksi dalam negeri.

“Di saat demand terhadap emas tinggi, tentu menjadi sentimen positif bagi BUMN tambang emas. Kondisi seperti itu akan mendorong kenaikan harga. Karena itu, peningkatan produksi menjadi sangat penting,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan data World Gold Council, total permintaan emas global pada kuartal I 2026, termasuk transaksi over-the-counter (OTC), naik 2 persen secara tahunan menjadi 1.231 ton. Di tengah lonjakan harga emas, nilai permintaan kuartalan melonjak 74 persen menjadi rekor baru sebesar 193 miliar dolar AS.

Permintaan emas batangan dan koin juga meningkat tajam menjadi 474 ton atau naik 42 persen. Capaian tersebut menjadi kuartal tertinggi kedua sepanjang sejarah, dengan investor Asia menjadi pendorong utama melalui pembelian berbagai produk investasi emas.

Herry melihat kondisi tersebut memberi dua keuntungan strategis bagi Indonesia. Selain membuka peluang peningkatan keuntungan bagi BUMN tambang, peningkatan produksi emas nasional juga dapat membantu mengurangi tekanan defisit perdagangan emas.

Sejak 2021, Indonesia tercatat mengalami defisit perdagangan emas dan berstatus net importer. Kondisi tersebut dipicu impor emas yang lebih besar dibandingkan ekspor guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Seiring meningkatnya kebutuhan emas nasional, anggota Grup MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), mulai memperkuat kapasitas pengolahan logam mulia di dalam negeri. Salah satunya melalui pembangunan pabrik manufaktur emas logam mulia di Gresik.

Antam membangun fasilitas dengan kapasitas produksi hingga 30 ton per tahun. Kehadiran pabrik tersebut akan menambah kapasitas produksi kepingan emas Antam di Pulogadung, Jakarta, yang saat ini mencapai 40 ton per tahun.

Dalam rantai pasok nasional, pasokan emas batangan berasal dari tambang emas Antam di Jawa Barat sekitar 1 ton per tahun serta Precious Metal Refinery (PMR) PT Freeport Indonesia yang mampu mengolah lumpur anoda menjadi emas batangan sekitar 50 hingga 60 ton per tahun.

Melalui rantai pasok industri yang semakin terintegrasi, Pemerintah bersama Grup MIND ID memperkuat ekosistem bullion nasional untuk memenuhi kebutuhan emas logam mulia domestik yang diperkirakan mencapai sekitar 70 ton per tahun dan terus meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sawit milik Wishnu Wardhana PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) menargetkan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dikerek sebesar 5%-10% pada 2026 dari realisasi tahun lalu.

Head of Corporate Finance & Strategy TLDN Wasisto Budi S menjelaskan pihaknya optimistis untuk menargetkan produksi tahun ini bisa lebih baik 5%-10% dibandingkan tahun 2025.

"[Untuk] peningkatan produksi, kami sekarang punya pabrik pengolahan inti sawit di Kalimantan Timur dan biogass powerplant. Tahun ini kami berencana membangun pabrik pengolahan inti sawit dan biogass powerplant yang kedua dengan kapasitas yang tidak jauh berbeda," kata Wasisto baru-baru ini.

Adapun, tujuan ekspansi tersebut untuk memberi nilai tambah dari palm kernel yang tadinya hanya dijual langsung, tapi diolah menjadi CPKO dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Dengan target produksi tersebut, TLDN membidik pendapatan dan laba pada 2026 bisa naik hingga 10% dibandingkan 2025.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, TLDN mencatat pendapatan kontrak pelanggan naik 28,42% yoy jadi Rp5,42 triliun. Perinciannya, penjualan minyak kelapa sawit sebesar Rp 4,7 triliun, penjualan inti kelapa sawit sebesar Rp358,99 miliar, dan minyak inti kelapa sawit mencapai Rp296,64 miliar

Lebih lanjut, Wasisto menunjukkan dengan liabilitas perseroan yang sudah turun signifikan dan ekuitas meningkat, perseroan memiliki strategi untuk mempercepat pertumbuhan anorganik, dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit.

Adapun pada 2025, TLDN sudah merampungkan akuisisi PT Cipta Davia Mandiri di Kalimantan Timur. Kala itu, Perseroan merogoh kocek Rp136,32 miliar dari realisasi penggunaan dana IPO sebesar Rp220,32 miliar yang sudah dipakai perseroan, atau 77% dari hasil IPO sebesar Rp285,60 miliar.

"Kami sangat terbuka dengan rencana akuisisi dan menjadi salah satu rencana yang ada di rencana jangka panjang perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit," ujar Wasisto.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON – Produksi kopiKabupaten Garutmenunjukkan tren meningkat pada 2025 meski luas lahan mengalami penyusutan. Kenaikan produksi yang melampaui 10% dinilai membuka peluang penguatan nilai tambah melalui hilirisasi, ekspor, hingga pengembangan kopi spesialti.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kopi Garut tercatat mencapai 2.844,28 ton pada 2025, naik dari 2.552,50 ton pada 2024. Di sisi lain, luas lahan kopi justru turun dari 3.685,86 hektare menjadi 3.609,36 hektare.

KepalaBadan Pusat StatistikKabupaten Garut,Sidik Edi Sutopo, mengatakan peningkatan produksi di tengah penyusutan lahan mencerminkan adanya perbaikan produktivitas di tingkat petani.

“Secara agregat, produktivitas kopi mengalami peningkatan. Ini terlihat dari output yang naik meskipun luas lahan berkurang. Artinya, ada efisiensi dan kemungkinan perbaikan dalam praktik budidaya,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Jika dihitung, produktivitas kopi Garut naik dari sekitar 0,69 ton per hektare pada 2024 menjadi 0,79 ton per hektare pada 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya intensifikasi produksi, baik melalui penggunaan varietas unggul, perbaikan teknik budidaya, maupun faktor iklim yang lebih mendukung.

Sejumlah kecamatan tercatat menjadi penyumbang utama produksi kopi, di antaranya Cikajang, Pakenjeng, Cisurupan, dan Pamulihan. Wilayah-wilayah tersebut dikenal memiliki karakteristik agroklimat dataran tinggi yang sesuai untuk pengembangan kopi, khususnya jenis arabika.

Menurut Sidik, tren ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan sektor hilir.

"Dengan produksi yang meningkat, peluang untuk masuk ke pasar bernilai tambah seperti specialty coffee atau ekspor semakin terbuka. Ini yang perlu didorong ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian besar produksi kopi masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau biji kering. Padahal, nilai ekonomi dapat meningkat signifikan jika dilakukan pengolahan lanjutan, seperti roasting, pengemasan, hingga branding produk.

“Kalau hilirisasi berjalan, dampaknya bukan hanya pada harga jual, tapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Meski demikian, Sidik mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi, terutama terkait konsistensi produktivitas dan kualitas. Penyusutan lahan, meski relatif kecil, perlu dicermati agar tidak berlanjut menjadi tren jangka panjang.

Selain itu, distribusi produksi yang masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah. Beberapa daerah belum optimal dalam pengembangan kopi, baik karena keterbatasan lahan, kondisi geografis, maupun faktor sumber daya manusia.

“Perlu ada intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam hal pendampingan petani, akses terhadap teknologi, dan penguatan kelembagaan,” kata Sidik.

Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani kopi, mengingat sebagian besar pelaku usaha tani masih didominasi kelompok usia lanjut. Tanpa regenerasi, keberlanjutan produksi dalam jangka panjang berpotensi terhambat.

Di sisi lain, tren peningkatan produktivitas dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor perkebunan di Garut. Dengan strategi yang tepat, kopi berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang tidak hanya menopang ekonomi lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

“Momentum ini perlu dimanfaatkan. Kenaikan produksi lebih dari 10% bukan sekadar angka, tetapi peluang untuk naik kelas, dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pemain dalam rantai nilai yang lebih tinggi,” ujar Sidik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mencatat penambahan produksi gas sebesar 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari Proyek Sisi Nubi Area of Interest 1-3-5 (SNB AOI 1-3-5) di Wilayah Kerja (WK) Mahakam.

MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) merupakan satuan baku yang digunakan secara internasional untuk mengukur volume aliran gas alam.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan, peningkatan produksi Blok Mahakam ini menjadi langkah konkret perusahaan dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Apalagi, dinamika konflik di kawasan Timur Tengah yang berlangsung saat ini berpotensi memengaruhi rantai pasok energi dunia.
“Pertamina secara konsisten mendorong peningkatan produksi migas domestik sebagai fondasi utama ketahanan energi nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi,” ujar Baron melalui keterangan resmi dikutip Jumat (17/4/2026).
Dia mengatakan, tambahan produksi gas tersebut berasal dari keberhasilan Pertamina Hulu Mahakam (PHM), anak usaha Subholding Upstream Pertamina dalam mengoperasikan Platform WPN-7 yang mencakup sumur NB-701 dan NB-702 di lapangan lepas pantai Sisi Nubi, Kalimantan Timur.
Pada tahap awal, sumur NB-701 mencatatkan produksi sebesar 9,8 MMSCFD sejak 25 Maret 2026, disusul sumur NB-702 sebesar 12,5 MMSCFD pada 26 Maret 2026.
Keberhasilan ini menjadikan WPN-7 sebagai platform ketiga yang telah berproduksi dari total enam platform yang direncanakan dalam pengembangan Proyek SNB AOI 1-3-5.
Secara bertahap, produksi dari kedua sumur tersebut akan terus dioptimalkan melalui proses monitoring dan stabilisasi untuk mencapai target produksi awal sebesar 20 MMSCFD secara berkelanjutan.
Adapun sebelumnya Pertamina telah lebih dulu mengoperasikan Platform WPS-4 pada 4 Desember 2025 dan WPS-5 pada 23 Februari 2026.
Menurut Baron, rangkaian capaian ini menunjukkan progres pengembangan lapangan yang konsisten, terintegrasi, dan tepat waktu, sekaligus mencerminkan ketahanan operasional Pertamina di tengah tantangan global.
“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa di tengah tekanan global, Pertamina tetap fokus menjalankan perannya sebagai penggerak utama ketahanan energi nasional. Kami akan terus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” tutup Baron.

Bisnis.com, JAKARTA — Penanggulangan peredaran rokok ilegal dan peningkatan produksi dinilai menjadi kunci untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) senilai Rp225,7 triliun pada 2026.

Sebagai informasi, penerimaan cukai rokok itu menyumbang 67,1% atau sebagian besar dari pos kepabeanan dan cukai tahun ini yang keseluruhan disasar Rp336 triliun.

Di tengah keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif CHT tahun ini, otoritas dinilai memiliki PR besar untuk mengoptimalkan penerimaan dari basis yang sudah ada. Produksi juga harus meningkat setelah akhir tahun lalu melandai akibat turunnya permintaan.

"Meski tidak ada kenaikan tarif, penerimaan cukai masih bisa tumbuh dan mencapai targetnya kalau ada peningkatan produksi. Ini memungkinkan kalau syarat peningkatan daya beli terpenuhi dan pemerintah mampu menanggulangi peredaran rokok ilegal," ujar Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurut Fajry, kondisi serupa pernah terjadi pada 2019. Penerimaan cukai meningkat kendati tidak ada kenaikan tarif bagi CHT.

Masalahnya, basis pada 2025 cukup menantang karena tidak ada kenaikan tarif, tetapi ada kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok. Akibatnya, kemampuan instrumen cukai dalam menghasilkan penerimaan menurun.

Di samping itu, faktor lain turut memengaruhi seperti daya beli masyarakat yang sangat terpukul serta maraknya rokok ilegal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menindak sebanyak 1,4 miliar batang rokok ilegal sepanjang 2025.

Adapun sampai dengan Februari 2026, jumlah penindakan rokok ilegal mencapai 2.872 kali penindakan atau meningkat 44,1% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yakni 1.993 kali.

Jumlah rokok ilegal yang ditindak pun melonjak lebih tinggi. Sebanyak 369 juta batang rokok tanpa pita cukai sudah ditindak Kemenkeu atau meningkat 106,8% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yaitu 179 juta batang.

Produksi Awal Tahun

Di sisi lain, Fajry menilai sinyal produksi kenaikan rokok awal tahun ini menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan pos cukai. Otoritas fiskal mengeklaim pertumbuhan produksi sekitar 7% pada Januari 2026.

Pada akhir 2025, penurunan produksi menyebabkan penerimaan CHT anjlok. Ini memicu penurunan penerimaan keseluruhan pos kepabeanan dan cukai sebesar 14% (yoy) pada masing-masing Januari dan Februari 2026.

"Kenaikan produksi di awal tahun kita harapkan menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan cukai selama sisa bulan nantinya. Masih ada harapan untuk mencapai target kalau syarat daya beli masyarakat dan pengendalian rokok ilegal terpenuhi," terang Fajry.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengungkap pembelian pita cukai meningkat awal tahun ini. Hal ini mengonfirmasi klaim dari Menkeu Purbaya bahwa produksi rokok sudah mulai merangkak naik Januari 2026.

"Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," terang Benny saat dimintai konfirmasi oleh Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN. "Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produksi padi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi akan melonjak pada Januari-Maret 2026. Hal itu ditengarai lantaran benih gratis yang diberikan kepada petani.

Angka produksi padi awal tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sekitar 267.550 ton GKG atau 34,77% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Prediksi ini sejalan dengan potensi luas panen pada Januari-Maret 2026 yang diperkirakan mencapai 204.240 hektare, mengalami peningkatan sekitar 54.710 hektare atau 36,59% jika dibandingkan awal 2025.

"Jika dikonversi menjadi beras, produksi beras Sulsel pada Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 595.110 ton, meningkat 34,77% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto di Makassar, Senin (2/2/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman optimistis produksi padi di wilayahnya bakal meningkat seiring penyebaran 5.000 ton benih padi secara gratis untuk para petani pada November 2025.

Benih-benih tersebut telah dibagikan kepada 9.896 kelompok tani di seluruh kabupaten/kota dengan penanaman di total lahan seluas 200.000 hektare, melalui program Mandiri Benih.

Andi Sudirman mengaku benih gratis tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi agar bisa mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan peningkatan produksi beras nasional.

"Kami mendukung agenda Asta Cita Presiden khususnya MBG dengan menyebar benih padi unggul ke petani. Sekaligus mendukung upaya swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat," ucap Andi Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tak berpengaruh besar terhadap angka produksi beras nasional.

Hal tersebut disampaikan Amran usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

“Itu insyaallah tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena stok kita sekarang ini 3,3 juta ton per Januari. Tidak pernah terjadi selama merdeka,” kata Amran.

Dia lantas mengatakan bahwa produksi beras pada bulan pertama tahun ini meningkat sekitar 700% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, atau sekitar 112.000 ton berbanding 14.000 ton.

Oleh karenanya, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis bahwa target produksi beras sebanyak 34,77 ton pada 2026 akan tetap terpenuhi.

Amran kemudian tak menampik bahwa sejumlah area persawahan di berbagai daerah terendam banjir karena peningkatan curah hujan, tetapi dia menyatakan bahwa jumlahnya tak banyak.

“Cuaca [hujan] itu berkah. Kenapa? Karena tanam. Yang susah kalau el nino, air susah. Bahwa ada yang teredam, iya, tetapi, persentasenya kecil,” tutur Amran.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewaspadai dampak cuaca ekstrem pada periode Februari–Maret 2026 terhadap kelancaran distribusi dan harga bahan pokok, khususnya menjelang momen Ramadan dan Lebaran tahun ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa faktor cuaca menjadi perhatian dalam rapat koordinasi persiapan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026 pekan ini, yang berfokus membahas jalur distribusi bahan pokok.

“Kita juga mendapatkan informasi dari BMKG, secara umum faktor cuaca itu normal, tetapi perlu diwaspadai pada Februari dan Maret itu beberapa wilayah tertentu seperti Sulawesi dan Papua itu akan ada kemungkinan hujan,” kata Iqbal usai pelaksanaan rakor di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 4,94 juta ton sepanjang Januari—Maret 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% berpotensi naik 0,20 juta ton atau 4,18% jika dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu sebanyak 4,74 juta ton. Angka ini sesuai dengan hasil kerangka sampel area (KSA) amatan Desember 2025.

Jika menengok pada Desember 2025, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 1,04 juta ton. Angkanya lebih rendah jika dibandingkan dengan Desember 2024 yang mencapai 1,08 juta ton.

“Meskipun demikian, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari—Desember 2025 mencapai 16,16 juta ton atau mengalami peningkatan 1,02 juta ton atau meningkat 6,74% jika dibandingkan pada periode Januari—Desember 2024,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi BPS, Senin (2/2/2026).

Sejalan dengan produksi tersebut, luas panen jagung pipilan pada Desember 2025 mencapai 0,16 juta hektare. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang luasnya 0,15 juta hektare.

Dari sana, total luas panen jagung pipilan kalau kita jumlahkan sepanjang Januari—Desember 2025 mencapai 2,71 juta hektare. Angkanya mengalami peningkatan seluas 0,16 juta hektare atau 6,35% jika dibandingkan produk yang sama di tahun yang lalu seluas 2,55 juta hektare.

“Untuk potensi luas panen jagung pipilan pada Januari—Maret 2026 diperkirakan mencapai 0,86 juta hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 2,35% jika dibandingkan periode tahun sebelumnya,” lanjutnya.

Ateng menjelaskan potensi luas panen ini sudah termasuk tanaman jagung yang akan dipanen, jagung yang akan dipanen ini bukan untuk pipilan, misalnya yang dipanen muda, dipanen untuk hijauan dan juga pakan ternak.

“Angka potensi ini dapat berubah tergantung dengan kondisi terkini dari hasil amatan, pada saat ada serangan hama dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - PT APG Westkampar Indonesia (APGWI) mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) West Kampar.

General Manager PT APGWI, Mohammad Yasin A, mengatakan setelah tiga tahun beroperasi sejak ditetapkan sebagai operator pada 26 Januari 2023, produksi minyak APGWI berhasil ditingkatkan hingga mencapai sekitar 1.200 barel minyak per hari (BOPD) pada akhir 2025.

"Peningkatan produksi tersebut merupakan hasil dari berbagai inovasi dan percepatan kerja yang dilakukan perusahaan, mulai dari optimalisasi operasi sumur, peningkatan keandalan fasilitas produksi, hingga percepatan reaktivasi dan pengembangan sumur. Pada awal pengelolaan, produksi WK West Kampar hanya berada di kisaran 200 BOPD," katanya, Senin (26/1/2026).

Dia mengakui capaian ini menjadi bukti kapabilitas perusahaan nasional dalam mengelola wilayah kerja migas secara profesional dan berkelanjutan. Dia menyebutkan, peningkatan produksi ini juga tidak lepas dari dukungan dan asistensi SKK Migas, khususnya Perwakilan Sumbagut.

“Produksi yang meningkat dari sekitar 200 BOPD menjadi 1.200 BOPD dalam kurun waktu dua tahun merupakan hasil komitmen perusahaan, inovasi berkelanjutan, serta sinergi dengan SKK Migas. Ini juga bagian dari kontribusi kami dalam mendukung target pemerintah menuju produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030,” ujar Yasin.

Sejak ditetapkan sebagai operator, APGWI bergerak cepat merealisasikan Komitmen Kerja Pasti (KKP) lima tahun pertama. Hingga kini, perusahaan telah memiliki 13 sumur pengembangan.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan kondisi awal pengelolaan yang hanya memiliki lima sumur eksisting, dengan tambahan delapan sumur pengembangan dalam tiga tahun terakhir.

Direktur PT APGWI, Adi Prasetyana, berharap momentum tiga tahun operasional ini dapat menjadi fondasi bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan sejajar dengan perusahaan migas nasional lainnya.

Menurutnya, APGWI berkomitmen menjalankan operasional migas secara profesional dengan mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta perlindungan lingkungan.

“Sebagai perusahaan migas nasional, kami berkomitmen untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan, mengedepankan tata kelola yang baik, serta menjaga aspek keselamatan dan lingkungan dalam setiap aktivitas operasional,” kata Adi.

Selain fokus pada peningkatan produksi, APGWI juga menjalankan Program Pelibatan Pengembangan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasi.

Salah satu program yang telah direalisasikan adalah peningkatan akses jalan sepanjang sekitar 20 kilometer dari Gathering Station Pendalian menuju Desa Dayo, yang kini dapat dilalui masyarakat dengan lebih aman dan lancar.

Tokoh masyarakat Desa Suligi, Adri menyampaikan bahwa kehadiran APGWI memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mendukung akses distribusi hasil perkebunan dan kegiatan ekonomi warga.

Selama tiga tahun beroperasi, APGWI juga telah melaksanakan berbagai program sosial lainnya, seperti bantuan pendidikan, sertifikasi keselamatan dan keahlian, program edukasi bagi pelajar dan mahasiswa, hingga kolaborasi kegiatan sosial bersama TNI dan Polri.

PT APG Westkampar Indonesia mengelola WK West Kampar dengan luas wilayah sekitar 4.490,71 kilometer persegi yang mencakup Provinsi Riau dan Sumatera Utara, serta wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Padang Lawas.

Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 membahas dua fokus utama, yakni percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

“Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Melalui platform ini, ujar dia lagi, vendor memperoleh proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus kesempatan lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk terlibat dalam proyek hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

Ia menambahkan, SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan.

Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi. Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025.

Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North-ENI, Tangkulo-Mubadala, dan Abadi LNG-INPEX.

Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor.

“Strategi efisiensi supply chain meliputi pengelolaan material yang lebih transparan, pengadaan bersama, dan kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky A Yusgiantoro.

Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate.

Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas.

Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report SKK Migas kembali meraih Gold Rank dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025, menguatkan posisi industri hulu migas dalam memperjuangkan isu keberlanjutan di tengah upaya meningkatkan produksi dan lifting nasional.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, isu keberlanjutan tetap menjadi prioritas, meski fokus industri hulu migas saat ini adalah peningkatan produksi.

“Upaya keberlanjutan tetap kita jadikan prioritas karena rencana strategis SKK Migas tidak hanya memuat peningkatan produksi, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia mencapai net zero emission,” ujarnya usai menerima penghargaan, dikutip dari siaran pers, Minggu (30/11/2025).

ASRRAT merupakan penilaian tahunan terhadap laporan keberlanjutan berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI), digelar oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR). Tahun ini diikuti 82 perusahaan dan organisasi dari Indonesia, Bangladesh, dan Filipina. SKK Migas sudah tujuh kali meraih Gold Rank sejak rutin mengikuti ajang ini.

Djoko menambahkan, pengelolaan isu keberlanjutan, termasuk pengurangan emisi, harus dimulai dari langkah nyata jangka pendek. Berbagai inisiatif telah dijalankan, mulai dari efisiensi energi, pengurangan emisi metana, zero flaring, hingga implementasi carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

Beberapa proyek CCUS tengah berjalan, antara lain Ubadari di Tangguh dan rencana Abadi Masela, sementara teknologi serupa sebelumnya diterapkan di lapangan Sukowati dan Banyu Urip melalui CO₂ flooding dan pressure maintenance.

Menurut Djoko, Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon besar yang didukung regulasi progresif. SKK Migas telah menerbitkan Pedoman Tata Kerja (PTK) sebagai panduan bagi Kontraktor KKS untuk perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan proyek CCS/CCUS secara efisien, aman, dan akuntabel.

Meski regulasi mendukung, Djoko menegaskan pengembangan proyek CCS/CCUS tidak bisa dijalankan sendiri.

“Untuk mewujudkan proyek CCS/CCUS yang nyata masih diperlukan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Setelah satu tahun bertugas, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) pertama sejak tahun 2016.

Dalam acara “Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025” yang digelar di Jakarta, Selasa, Nanang menyampaikan telah menyelesaikan dua proyek pengembangan lapangan migas di Blok B Offshore Natuna Selatan yang dioperasikan oleh Medco E&P Ltd.

Adapun kedua proyek pengembangan tersebut adalah Lapangan Forel-Bronang dan Lapangan Terubuk Siput.

“Proyek-proyek ini telah berkontribusi sekitar tambahan 20 ribu barel minyak per hari untuk lifting minyak dan 60 juta kaki kubik gas per hari,” kata Nanang.

Lapangan-lapangan baru yang mulai berproduksi tersebut lantas berkontribusi kepada perlambatan penurunan produksi minyak nasional. Kini, dari rata-rata produksi minyak 580 ribu barel per hari pada 2024, naik menjadi 582 ribu barel per hari pada 2025.

“Jika NGL (Natural Gas Liquids/cairan gas alam) termasuk, setara 607 ribu barel per hari pada 2025. Menjadikan ini peningkatan produksi pertama sejak 2016,” ujar Nanang.

Paparan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan capaian kinerja dari Kelompok Kerja Optimalisasi Proyek Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang merupakan bagian dari Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

Nanang menyampaikan Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas dibentuk melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 296 Tahun 2024 pada November 2024. Satgas tersebut dibentuk dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi.

Percepatan peningkatan lifting migas dibutuhkan, sebab penurunan lifting migas terjadi dari tahun ke tahun dengan persentase penurunan sebesar 3–7 persen setiap tahun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tutur Nanang.

Kesadaran tersebutlah yang mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung untuk membentuk Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memperkirakan produksi minyak pada Desember 2025 dapat mencapai 625 ribu barel per hari atau barrels oil per day (BOPD).

Sementara, rata-rata produksi tahun ini hingga 10 November 2025 (year to date) mencapai 606.020 BOPD atau telah melebihi target APBN 2025 sebanyak 605 ribu BOPD.

Secara rinci, total produksi ytd per 10 November itu terdiri atas minyak 529.449 BOPD, kondensat 53.174 BOPD, natural gas liquids (NGL) 23.118 barrel per day (BPD), dan kondensat hilir dari DSLNG (PT Donggi Senoro LNG) 279 barrel of condensate per day (BCPD).

Adapun outlook 2025, total produksi ditargetkan 608.100 BOPD dengan rincian minyak 530.600 BOPD, kondensat 53.900 BOPD, NGL 23.100 BPD, dan DSLNG 500 BCPD, serta total lifting diprediksi 607 ribu BOPD.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025