Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah layer tarif cukai rokok diharapkan tak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa asumsi dasar rencana kebijakan tersebut perlu diuji lebih dalam, khususnya terkait perilaku pelaku peredaran rokok ilegal yang selama ini beroperasi di luar sistem.

Dia mengasumsikan pelaku pengedar rokok ilegal akan masuk ke sistem jika tarif cukai dibuat lebih rendah.

Menurutnya selama risiko ditangkap rendah, insentif untuk memilih rokok ilegal tetap ada meskipun ada opsi legal yang lebih murah.

"Jadi ini bukan soal tarif saja, tapi soal penegakan hukum dan kurangnya efek jera, yang justru tidak berubah," kata Yusuf Rendy Manilet, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan adanya risiko ilusi penerimaan yang dapat muncul dari kebijakan ini. Dalam jangka pendek, penerimaan negara mungkin terlihat meningkat, namun secara struktural justru berisiko melemah.

"Ini berisiko menciptakan ilusi penerimaan. Di awal mungkin terlihat ada tambahan setoran dari pelaku yang masuk," lanjutnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengaku hingga kini belum mendapatkan penjelasan rinci terkait desain layer baru yang diwacanakan pemerintah.

"Kami malah belum tahu akan seperti apa layer baru yang diajukan untuk mengakomodir rokok ilegal," katanya.

Namun menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada pemberantasan rokok ilegal, bukan membuka skema baru yang justru berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu.

Namun, Harris mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.

"Ide itu mungkin menambah penerimaan CHT, tapi yang harus disadari adalah moral hazard-nya," katanya.

Menurut dia ancaman praktik jual beli pita cukai murah antarprodusen kecil juga akan menjadi tantangan ke-depannya. Oleh karena itu, menurut Harris, risiko moral hazard seperti ini harus dipikirkan matang sebelum pemerintah memutuskan menambah layer tarif baru.

Ia juga mempertanyakan efektivitas penambahan lapisan tarif apabila pada akhirnya tidak benar-benar menekan peredaran rokok ilegal dan justru menambah kompleksitas pengawasan di lapangan.

"Jadi tidak akan mereduksi yang ilegal, dong. Kalau menurut saya jangan tambah layer kalau moral hazard-nya seperti itu," kata dia.

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengatakan layer baru tarif cukai rokok disiapkan untuk menyaring produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal agar masuk ke dalam sistem resmi pemerintah.

Purbaya menargetkan pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana penambahan lapisan CHT rampung pada Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penambahan layer baru cukai hasil tembakau (CHT) dinilai berisiko membuka celah baru korupsi dan melemahkan penegakan hukum, alih-alih menjadi solusi untuk peredaran rokok ilegal.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengatakan penambahan layer baru dalam struktur cukai justru menciptakan kompleksitas yang membuka ruang negosiasi dan praktik koruptif. Menurutnya, reformasi birokrasi selama ini menekankan penyederhanaan aturan, bukan penambahan struktur.

“Ketika ada layer baru yang diusulkan, sangat mungkin itu justru mewadahi praktik-praktik koruptif,” kata Seira dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Seira menilai kebijakan tersebut juga berisiko mengubah pendekatan penegakan hukum. Produsen rokok ilegal yang seharusnya dikenai sanksi pidana justru diberi ruang melalui mekanisme penyesuaian layer cukai.

Dia mempertanyakan logika kebijakan yang membuka ruang legalisasi terlebih dahulu, sementara penindakan baru dilakukan jika pelanggaran kembali terjadi. Kondisi ini dinilai melemahkan upaya pencegahan sejak awal.

“Kalau memang ada pelanggaran dan instrumen hukumnya sudah tersedia, kenapa tidak ditegakkan sekarang? Kenapa harus menunggu?” katanya.

Menurutnya, pendekatan kompromi berisiko memberi ruang bagi pelaku untuk terus melanggar. Dalam konteks dugaan jaringan mafia cukai dan potensi tindak pidana pencucian uang, kebijakan yang lunak justru menghambat pembongkaran kejahatan terorganisir.

Project Lead for Tobacco Control Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia menilai wacana tersebut tidak menyasar akar persoalan rokok ilegal.

Dia berpendapat isu mafia cukai masih menjadi sorotan, kebijakan yang memberi kesan kompromi dinilai berisiko menurunkan kepercayaan publik.

"Penambahan layer cukai tanpa kajian komprehensif dan peta jalan yang jelas dikhawatirkan memperlebar celah korupsi serta menggerus integritas sistem penegakan hukum di sektor cukai," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera membahas rencana penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok setelah selesainya masa reses DPR. Dia memprakirakan kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal atau yang tak dikenai pita cukai sekitar Rp60 triliun.

Purbaya mengaku awalnya sudah mendelegasikan tugas ini ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Namun, dia baru mengetahui ternyata DPR sudah memasuki masa reses usai sidang paripurna hari ini, Selasa (21/4/2026).

"Dirjen saya enggak bisa beresin rupanya. Enggak bisa beres, mulai juga enggak. Setelah itu [masa reses] saya ke sana," ujarnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Kendati demikian, Purbaya belum mengetahui pasti berapa potensi penerimaan dari penambahan layer cukai rokok. Adapun rencana penambahan layer CHT ini bertujuan agar industri rokok ilegal bisa segera dikenai pita cukai dengan tarif lebih rendah.

Berdasarkan hitung-hitungan kasar Purbaya, total penerimaan cukai rokok keseluruhan sekitar Rp200 triliun. Dia mengeklaim persentase kebocoran dari penerimaan itu akibat rokok ilegal adalah sekitar 30% atau sekitar Rp60 triliun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini otoritas hanya bisa mengumpulkan setengah dari estimasi tambahan penerimaan itu. Akan tetapi, dia menekankan kepatuhan industri rokok terkait dengan legalitasnya.

"Let's say saya cuma dapat separuhnya, kira-kira Rp15 [triliun] sampai mungkin Rp20 [triliun] sampai Rp30 [triliun] bisa dapat itu. Tetapi yang penting adalah marketnya jadi market legal semua. Nanti yang bermain ilegal akan saya tutup. Karena sekarang kan mereka klaimnya adalah enggak bisa hidup, tetapi kalau begitu udah [ada tarif CHT lebih rendah] , dikasih ruang untuk masuk, mereka enggak ikut, ya kami tutup," tuturnya.

Sebelumnya, penerimaan negara dari cukai rokok sudah turun sejak awal tahun ini. Sampai dengan akhir Maret 2026, penerimaan keseluruhan cukai turun 11,2% (year on year/YoY) atau baru terkumpul Rp51 triliun. Ini melanjutkan kontraksi dari Januari—Februari yang masing-masing sudah terkontraksi 14% (YoY).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) Benny Wachjudi mengatakan bahwa estimasi penjualan tahun ini diperkirakan masih bakal mengalami penurunan. Dia menyebut daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat kenaikan CHT selama 2020—2024 yang mencapai total akumulasi hingga 64%, atau rata-rata naik 13% setiap tahun.

"Dampak dari tingginya kenaikan cukai ini mengakibatkan gap antara daya beli dengan harga rokok sangat jauh, yang dampaknya masih terlihat sampai dengan triwulan pertama 2026," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Akibat dari kenaikan tarif ini, terang Benny, konsumen juga akhirnya beralih ke merek rokok yang lebih murah. Fenomena ini dikenal dengan downtrading.

"Bahkan sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal. Hal ini terkonfirmasi dengan data meningkatnya persentase rokok ilegal yang sudah menyentuh dua digit," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dinilai bisa menjadi momentum penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Direktur Eksekutif Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (Rukki), Mouhamad Bigwanto, menilai tanpa penindakan hukum yang tegas dan konsisten, praktik kongkalikong antara oknum aparat dan pelaku rokok ilegal dikhawatirkan akan terus berulang dan makin merugikan negara.

Dia berpendapat wacana kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait dengan penambahan satu layer cukai rokok dengan tarif rendah untuk mengakomodasi produsen rokok ilegal justru memunculkan kekhawatiran baru.

Menurutnya, alih-alih memperkuat penegakan hukum di Indonesia, pendekatan ini dinilai memberikan kompromi bagi produsen rokok ilegal yang jelas merupakan pelanggaran hukum.

"Penegakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan rokok ilegal. Kebijakan penambahan layer cukai tarif rendah untuk rokok ilegal justru berisiko menciptakan paradoks," kata Bigwanto dalam keterangannya, dikutip Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan momentum penegakan hukum oleh KPK bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan cukai, termasuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Tanpa fondasi penegakan hukum yang tegas, bahkan kebijakan tambah layer justru kontraproduktif dan dapat memperlemah upaya pemberantasan rokok ilegal secara menyeluruh.

Senad, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan penegakan hukum.

“Dalam kerangka negara hukum dan tata kelola yang baik, kebijakan fiskal dan penegakan hukum sebaiknya berjalan secara bersamaan, sehingga perubahan tarif tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem regulasi yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha,” jelasnya.

Terkait rencana Kemenkeu menambah layer cukai rendah untuk mengakomodasi rokok ilegal, Sunny menilai wacana tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha yang selama ini patuh terhadap ketentuan cukai.

“Dalam negara hukum, kepastian hukum dan keadilan regulatif merupakan prinsip penting. Pelaku usaha yang mematuhi ketentuan cukai berhak memperoleh perlakuan yang adil, perlindungan hukum dari Pemerintah, dan lingkungan usaha yang kompetitif,” jelasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan suap yang melibatkan sejumlah pengusaha rokok, bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) awal Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) rampung pada Mei 2026.

Rencana ini sebelumnya disampaikan oleh Purbaya awal 2026 guna mendorong rokok-rokok ilegal bisa segera dikenai pita cukai sehingga menambah penerimaan negara. Dia mengeklaim proposal penambahan layer CHT sudah rampung dan sebentar lagi bakal didiskusikan dengan DPR.

"Yang jelas kami sih pengennya Mei itu paling telat udah jalan supaya pendapatan ke kami masuk dan saya bisa betul-betul larang rokok-rokok yang ilegal," ujarnya kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (10/4/2026).

Apabila rencana Purbaya ini memeroleh restu DPR, dia mengancam penutupan pabrikan yang ketahuan ilegal alias tak dikenai cukai. Sebab, rencana penambahan lapisan CHT ditujukan agar produsen rokok yang masih ilegal bisa segera dikenai pita cukai agar menjadi legal.

Sebab, rokok ilegal adalah produk hasil tembakau yang tidak memiliki pita cukai sehingga produksi dan penjualannya tidak berkontribusi ke negara.

"Saya tutup betulan nanti karena mereka kita kasih kesempatan kan untuk main di pasar yang legal, kalau nggak mau kami tutup," ucapnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden itu mengaku belum memiliki hitungan pasti soal potensi penerimaan dari penambahan layer CHT ini. Menurutnya, butuh waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk menguji efektivitasnya.

Rencana penambahan layer CHT ini sejalan dengan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang kelimpungan sepanjang kuartal I/2026. Selain moderasi harga CPO menekan kinerja bea masuk, penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menekan setoran cukai yang berkontribusi terbesar ke pos penerimaan ini.

Berdasarkan data terbaru sampai dengan akhir Maret 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai menjadi penerimaan negara yang terkontraksi paling dalam yakni 12,6% (yoy). Realisasinya sampai kuartal I/2026 yakni Rp67,9 triliun atau baru 20,2% dari target Rp336 triliun.

Sebagai informasi, target itu naik 11,4% (yoy) dari 2025 lalu yakni Rp301,6 triliun. Kenaikan target setoran dari bea masuk, bea keluar maupun cukai ini terjadi ketika pemerintah memutuskan tarif cukai hasil tembakau tidak naik.

Alhasil, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan cukai sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai Rp51 triliun. Nilainya turun hingga 11,2% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp57,4 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi rokok akhir 2025 serta pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai. Berdasarkan catatan Bisnis, faktor penurunan produksi akhir 2025 ini telah menyebabkan penurunan penerimaan cukai sejak Januari 2026 sehingga tumbuh minus 14% (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi target penerimaan cukai.

Data Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau terkontraksi sebesar 12,4% year on year dari target senilai Rp243,53 triliun atau tumbuh 9,48% dari realisasi tahun lalu.

Namun demikian, upaya otoritas kepabeanan pada tahun 2026 mengalami sejumlah tantangan. Pasalnya, pada tahun ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai. Di sisi lain, ada kemungkinan produksi rokok akan mengalami penurunan.

“Pembelian pita cukai yang menjadi indikasi dari produksi pada bulan Desember [2025] dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tetapi pada bulan Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan yang harus dikejar di kisaran 6%.

Strategi Layer Cukai

Sebelumnya, di tengah tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menerbitkan aturan legalisasi rokok ilegal pada pekan ini. Legalisasi rokok ilegal itu dilakukan dengan penambahan layer cukai hasil tembakau alias CHT.

Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026) kemarin.

Adapun, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali (pekan ini) ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Industri Masih Menunggu

Di sisi lain, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto menunggu kepastian tarif cukai tembakau. Dia menuturkan wacana itu muncul ketika struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok. Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah situasi kondusif usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpang tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat. “Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan. “Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak."

Malang (ANTARA) - Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB), Joko Budi Santoso memproyeksikan jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, sektor IHT akan terus tertekan.

"Penurunan produksi akan terus terjadi, dimana produksi rokok pabrikan legal 2025, sebesar 307,8 miliar batang atau turun sekitar 3 persen dari 2024, dan penerimaan cukai hanya tercapai sebesar 92,10 persen atau sekitar Rp211,9 triliun dari target sebesar Rp230,09 triliun pada 2025," kata Joko Budi di Malang, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan penurunan produksi terjadi selama tiga tahun terakhir, karena serangan rokok ilegal dan kebijakan cukai yang masih eksesif, sementara daya beli masyarakat relatif stagnan.

Ia menilai rencana penambahan layer untuk mengadopsi rokok ilegal ke ranah legal dalam upaya mengatasi kebocoran penerimaan negara karena maraknya rokok ilegal, kurang tepat, karena proyeksi penerimaan dari kebijakan tersebut tidak signifikan.

"Kebijakan ini justru merusak iklim usaha sektor IHT dan mengabaikan para pabrikan rokok yang sudah patuh dengan ketentuan kebijakan perpajakan dan cukai," ujarnya.

Seharusnya, lanjutnya, penindakan rokok ilegal diperkuat dengan penguatan alokasi penegakan hukum melalui peningkatan alokasi anggaran penindakan rokok ilegal dan perubahan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari 10 persen menjadi setidaknya dua kalinya dan ini dapat dituangkan dalam revisi PMK 72/2024.

Selain itu, kesungguhan dalam penindakan rokok ilegal juga diperkuat melali sinergi antara aparat penegak hukum, karena tim bea cukai sangat terbatas untuk mengkover wilayah pemasaran rokok ilegal. Kuncinya, menembus wilayah produksi, produsennya yang dibabat habis.

Oleh sebab itu, kata Joko, perlindungan pasar oleh pemerintah perlu dilakukan agar penerimaan cukai dapat kembali meningkat.

Karena, katanya, sektor IHT tidak hanya berperan strategis bagi penerimaan negara, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja, dan berbagai linkage IHT seperti pertanian tembakau dan cengkeh, UMKM, dan berbagai pelaku usaha di rantai pasok sektor IHT, sekitar 6-7 juta pelaku usaha dan karyawan di sektor ini dapat terancam.

Menurut Joko, sudah seharusnya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya berupaya menambah layer cukai dapat dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam, serta mengajak berbagai pemangku kepentingan, khususnya pabrikan rokok untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk keadilan dan kesinambungan IHT.

“Jangan sampai kebijakan penambahan layer justru merusak iklim usaha sektor IHT dan tidak berdampak signifikan bagi penerimaan negara,” ucapnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berambisi untuk menambah layer cukai rokok dan mengenakan bea keluar komoditas batu bara tidak semudah membalikan telapak tangan.

Penambahan layer cukai hasil tembakau atau cukai rokok masih memerlukan restu dari DPR. Sementara itu pengenaan bea keluar batu bara belum dapat dieksekusi karena masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto memastikan bahwa hingga saat ini pungutan anyar terhadap komoditas emas hitam tersebut belum berlaku.

Menurutnya, otoritas kepabeanan selaku eksekutor fiskal di perbatasan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan klasifikasi teknis komoditas yang akan dikenakan bea keluar. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian ESDM.

"Belum, belum [berlaku]. Kita masih nunggu dari ESDM," kata Nirwala saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa peran Bea Cukai terbatas pada pengamanan lalu lintas barang dan pemungutan sesuai tarif yang ditetapkan. Terkait basis penerapan tarif, seperti pengelompokan jenis kalori atau spesifikasi batu bara yang terkena pungutan, memerlukan landasan regulasi dari sektor terkait.

"Yang tahu teknis kan kementerian teknis. Kayak tadi, mau bea masuk atau keluar, kita secara teknis hanya jaga di border [perbatasan], tapi untuk pengelompokannya bagaimana, itu ranah kementerian teknis," tambahnya.

Sementara itu, dua pekan lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku masih menghitung bea keluar untuk batu bara. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji pada level harga berapa bea keluar batu bara dikenakan sebesar 5% maupun 11%.

"Kementerian ESDM sedang menghitung range. Misalnya, harga US$100–US$150 [per ton] dikenakan berapa, di atas US$150 dikenakan berapa," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2025).

Menurut Bahlil, perhitungan itu juga bakal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dia juga menegaskan, pengenaan bea keluar bakal dilakukan secara adil baik untuk pengusaha maupun negara.

"Ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai pajaknya terlalu berat sehingga pengusaha tidak bisa bekerja. Tapi kalau pengusaha untung, wajib bayar pajak. Harus fair," jelas Bahlil.

Perlu Restu DPR

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, MALANG — Penambahan layer cukai rokok tidak diperlukan karena struktur dan besaran tarif saat ini sudah dapat menjadi win-win solution di tengah berbagai tarikan kepentingan.

Khususnya dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun bagi pelaku IHT, disamping pemerintah belum melakukan penindakan rokok ilegal dan perliuasan barang kena cukai (BKC).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan moratorium kenaikan tarif cukai maupun bertahan di layer saat ini sudah tepat.

“Pemerintah jangan gegabah untuk mengambil kebijakan menambah layer baru dalam upaya mengurangi peredaran rokok ilegal, tetapi lebih fokus pada penguatan penindakan rokok ilegal pada wilayah produksi, produsennya yang ditindak,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Saat ini, kata dia, diperkirakan ada sekitar 300 mesin SKM yang beredar di Indonesia untuk produksi rokok ilegal, dan masing-masing punya kapasitas produksi sekitar 1 milyar batang per tahun.

“Tentunya, bea cukai dan APH dapat melakukan tracer pada kepemilikan dan keberadaan serta pengawasan mesin produksi SKM tersebut,” ucapnya.

Pemetaan wilayah produksi dan jalur distribusi sudah dilakukan, tinggal bagaimana keberanian pemerintah menindak produsen rokok ilegal tersebut sehingga penindakan rokok ilegal yang lebih kuat akan dapat meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan rokok ilegal yang mencapai lebih dari Rp97 triliun.

Dia mengingatkan pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan pada konsumen dari bahaya rokok ilegal dan juga pemerintah harus lebih memberikan apresiasi pada para pelaku IHT legal yang sudah berkontribusi besar pada penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan melalui rantai pasok di IHT.

Selanjutnya, produksi rokok legal terus mengalami tren penurunan dari 2019 sampai dengan 2025, dimana tahun 2019 produksi rokok legal mencapai 355,9 miliar batang dan pada 2025 menurun menjadi 307,8 miliar batang. Hal ini juga berdampak pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditarik beberapa poin inti. Pertama, kebijakan tarif secara eksesif selama satu dekade terkahir telah melewati ambang batas atau titik optimum antara produksi dengan tarif cukai, hal ini terbukti dengan peningkatan tarif justru menurunkan produksi dan penerimaan cukai hasil tembakau.

Poin kedua, kata dia, mekanisme tarif untuk mempengaruhi tingkat konsumsi produk Industri Hasil Tembakau (IHT) tidak berjalan secara linear, hal ini dapat dilihat dari tingkat prevelansi merokok relatif stagnan dikisaran 28%.

"Kenaikan cukai yang berdampak pada kenaikan harga produk IHT tidak membuat konsumen berhenti berkonsumi produk IHT tetapi mencari produk yang lebih murah dan ini diisi oleh rokok ilegal yang kualitas dan mutunya tidak tersertifikasi. Adanya rokok ilegal berarti kerugian atau kebocoran bagi penerimaan negara," jelasnya.

Jika dilihat dari data diatas, antara stagnannya prevelansi merokok dan penurunan produksi rokok, maka secara hitungan kasar dapat diperkirakan peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 48 milyar batang, atau tingkat peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 13,5%.

Kemudian, ditengah tekanan untuk menutup defisit anggaran yang terus melebar sebagai dampak kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah berupaya menambah layer baru untuk memberi karpet merah pada masuknya rokok ilegal ke ranah legal. Hal ini bukan kebijakan yang tepat dan bijak, karena pemerintah belum mengoptimalkan penindakan rokok ilegal.

Selama ini, pemerintah hanya berkutat pada penindakan pada wilayah distribusi dan pemasaran, yaitu dengan penindakan pada pengiriman dan operasi pada toko kelontong.

“Penindakan pada wilayah produksi atau produsen masih sangat lemah, harusnya penindakan pada wilayah ini yang perlu diperkuat dan dioptimalkan bukan menambah layer baru,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Penindakan rokok ilegal menjadi garansi pemerintah untuk perlindungan pasar IHT, dan IHT adalah salah satu industri heritage nasional dan menjadi mesin uang yang menumbangkan BUMN dari sisi setoran pada penerimaan negara.

Layersaat ini dinilai sudah tepat dan memberikan sedikit ruang bagi IHT untuk melakukan restrukturisasi ditengah himpitan tarif dan tekanan rokok ilegal. Selain itu, ujar dia, kebijakan layer saat ini dapat menjadi win-win solution di tengah berbagai tarikan kepentingan, khususnya dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun bagi pelaku IHT. Ketidakpastian kebijakan cukai ini sebenarnya juga sebagai dampak dari tak kunjung selesainya roadmap IHT yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika pemerintah jeli, maka penerimaan cukai dari IHT masih dapat dioptimalkan dengan peningkatan maupun penyesuaian tarif cukai yang berlaku pada rokok elektrik, karena tarif cukai rokok elektrik masih rendah dibandingkan rokok tembakau.

Selanjutnya, dia menegaskan, perluasan BKC pada produk makanan dan minuman yang berpemanis dan mengandung bahan pengawet harus diterapkan, jangan tarik ulur seolah pemerintah tidak ada keberanian untuk menerapkan cukai pada produk tersebut karena berbagai riset menujukkan bahwa produk-produk tersebut justru lebih berbahaya bagi kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menambah layer (lapisan) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai berisiko meningkatkan konsumsi produk ilegal.

Peneliti senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) Bandung, Wawan Hermawan menilai, kebijakan tersebut menyimpan paradoks apabila tidak dirancang secara hati-hati.

Menurutnya, penambahan layer yang ditujukan untuk menarik produk di segmen bawah ke dalam sistem kepatuhan berisiko mengaburkan batas antara pasar legal dan ilegal, serta membuka ruang pergeseran konsumsi (down-trading) apabila struktur tarifnya tidak tepat.

“Jika layer baru ditempatkan di segmen murah, maka harus ada desain kompensasi kebijakan agar konsumen tidak terdorong berpindah dari produk legal ke produk berisiko ilegal. Tanpa itu, tujuan fiskal justru bisa berbalik arah," kata Wawan dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan walaupun konsumsi rokok secara total tidak mudah turun, konsumen sangat peka terhadap selisih harga, sehingga mudah berpindah ke produk yang lebih murah atau ilegal.

Wawan menambahkan penyesuaian tarif pada golongan atas bukan dimaksudkan sebagai keberpihakan kepada industri besar, melainkan sebagai instrumen stabilisasi pasar untuk menjaga kepatuhan dan mencegah arbitrase antar-layer.

Menurutnya, industri hasil tembakau saat ini berada dalam tekanan struktural. Produksi rokok nasional pada 2025 tercatat mengalami shortfall sekitar 3% (yoy), turun dari 317,43 miliar batang pada 2024 menjadi sekitar 307,8 miliar batang. Jika dibandingkan dengan 2019, produksi telah turun lebih dari 13% atau sekitar 48,7 miliar batang.

“Kebijakan tarif yang menambah kompleksitas struktur layer harus ekstra hati-hati, karena tekanan berlebih justru dapat memperluas ruang pasar ilegal,” jelasnya.

Wawan mengajukan beberapa prasyarat kebijakan. Pertama, kebijakan bersifat transisional dan terbatas, dengan batasan waktu, volume, dan harga yang jelas, agar layer baru benar-benar berfungsi sebagai jalur konversi kepatuhan, bukan skema permanen.

"Kedua, penegakan hukum harus didahulukan, bukan menyusul, sehingga layer baru tidak dibaca sebagai toleransi terhadap pelanggaran," ujarnya.

Ketiga, perlu adanya transisi dengan menyiapkan program mitigasi sosial dan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja dan petani tembakau yang terdampak.

Keempat, penilaian kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada angka penerimaan, tetapi juga peredaran rokok ilegal, dampak kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Imanina Eka Dalilah menilai berdasarkan perspektif ekonomi fiskal, argumen pemerintah bahwa penambahan layer dapat memperluas basis pemungutan cukai memiliki dasar teoritis yang sah.

"Jika konversi ini benar-benar bersifat tambahan (additional), dapat mendorong penerimaan negara dari cukai dan pajak tidak langsung dapat meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum," katanya dalam keterangan di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Akan tetapi, lanjutnya, secara empiris, manfaat fiskal tersebut tidak otomatis. Apabila layer baru justru mendorong pergeseran produksi dan konsumsi dari segmen legal eksisting ke segmen tarif yang lebih rendah, yang terjadi bukan perluasan basis, melainkan kanibalisasi penerimaan.

Menurutnya, jika dilihat dari sisi keberlangsungan industri, khususnya produsen legal kecil dan menengah, kekhawatiran terhadap penambahan layer juga memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat.

Industri yang patuh terhadap regulasi cukai dan pajak menghadapi risiko persaingan baru dari pelaku yang ilegal, kemudian dilegalkan melalui skema tarif yang lebih ringan.

"Dalam teori ekonomi kelembagaan, kondisi ini berpotensi menciptakan moral hazard kebijakan, yakni situasi dimana kepatuhan di masa lalu tidak lagi memberikan keunggulan dibanding pelanggaran yang kemudian diampuni melalui perubahan aturan," ujarnya.

Ia mengatakan dari perspektif pengendalian rokok ilegal, penambahan layer dapat efektif jika dipahami sebagai instrumen transisi, bukan solusi permanen.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa legalisasi bersyarat dapat menekan pasar ilegal hanya apabila disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang tetap berada di luar sistem.

Tanpa peningkatan risiko terhadap aktivitas ilegal, pelaku rasional justru akan menunggu konsesi kebijakan berikutnya, sementara produsen legal menghadapi tekanan harga yang semakin besar. Dalam kondisi tersebut, tujuan menekan rokok ilegal justru tidak tercapai secara struktural.

Dia menilai dari sudut pandang kebijakan publik, persoalan utama rencana penambahan layer tarif cukai bukan terletak pada "boleh atau tidak boleh", melainkan pada desain dan tata kelola implementasinya.

Penambahan layer tarif cukai dapat mendekati win-win solution apabila dirancang dengan batasan yang ketat, dimana layer baru tidak boleh menghasilkan harga rokok legal yang lebih murah agar tidak memicu perpindahan konsumsi dan kanibalisasi penerimaan negara.

Layer tersebut, katanya, juga harus bersifat sementara dengan masa transisi yang jelas agar tidak menimbulkan ekspektasi bahwa pelanggaran akan selalu diampuni melalui perubahan kebijakan, sekaligus mendorong pelaku yang dilegalkan untuk naik ke struktur tarif normal.

Volume produksi pada layer baru perlu dibatasi agar setiap tambahan produksi benar-benar merepresentasikan konversi rokok ilegal menjadi legal, bukan sekadar pemindahan produksi dari segmen legal lama.

Menurut dia, ketiga batasan ini harus diterapkan secara bersamaan, karena tanpa pengendalian harga, waktu, dan volume, penambahan layer berisiko merugikan produsen legal, melemahkan insentif kepatuhan, serta gagal memberikan tambahan penerimaan negara yang berkelanjutan.

Ia menilai kehati-hatian yang disuarakan oleh pelaku industri legal bukanlah semata resistensi sektoral, melainkan refleksi dari kekhawatiran rasional terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan cukai tembakau tetap memberikan sinyal yang jelas, yakni kepatuhan dihargai, pelanggaran tidak diinsentifkan, dan tujuan fiskal dicapai tanpa mengorbankan stabilitas struktur industri legal.

"Tanpa itu, penambahan layer tarif cukai justru berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang menimbulkan persoalan kebijakan jangka panjang," ucapnya.

Sementara itu, Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak penambahan layer tarif cukai, karena tidak berkeadilan dan hanya mengakomodasi kepentingan pelaku rokok ilegal menjadi pelaku rokok legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan penambahan layer cukai benar-benar tidak berkeadilan, terutama pelaku golongan II SKM.

Mereka mendapatkan tekanan berat dengan adanya pesaing "resmi", yakni pelaku rokok ilegal yang dilegalkan dengan perlakuan afirmatif dari pemerintah lewat tarif cukai yang lebih murah.

"Kebijakan tidak masuk akal, mengherankan. Bagaimana pelaku usaha yang taat hukum dengan kesediaan membayar pajak dan cukai, justru ditekan pemerintah dengan diberi pesaing lewat penerbitan penambahan layer cukai rokok," katanya.

Dia berharap DPR memahami masalah tersebut. Fakta yang tidak dapat dipungkiri, yakni pelaku rokok legal telah berjasa menyumbang penerimaan cukai pada 2025 yang mencapai Rp221,7 triliun, jauh lebih tinggi dari total laba BUMN.

"Kalau fakta-fakta ini tidak menjadi perhatian DPR dan memilih untuk menyetujui usulan Menkeu untuk menambah layer cukai rokok, jelas wakil rakyat tidak peduli dengan keberlangsungan nasib IHT. Mereka lebih memilih hal-hal yang bersifat jangka pendek, tidak memperhatikan kepentingan yang lebih luas," ujarnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan penambahan layer tarif cukai rokok berpotensi menciptakan moral hazard kebijakan, yakni situasi di mana kepatuhan di masa lalu tidak lagi memberikan keunggulan relatif dibanding pelanggaran yang kemudian 'diampuni' melalui perubahan aturan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Imanina Eka Dalilah mengomentari rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah layer tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Jika dilihat dari sisi keberlangsungan industri, khususnya produsen legal kecil dan menengah, kekhawatiran terhadap penambahan layer juga memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat,” katanya, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, industri yang telah lama patuh terhadap regulasi cukai dan pajak menghadapi risiko persaingan baru dari pelaku yang sebelumnya ilegal namun kemudian dilegalkan melalui skema tarif yang lebih ringan.

Dari perspektif pengendalian rokok ilegal, dia menilai, penambahan layer hanya dapat efektif jika dipahami sebagai instrumen transisi, bukan solusi permanen.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa legalisasi bersyarat dapat menekan pasar ilegal hanya apabila disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang tetap berada di luar sistem.

Tanpa peningkatan risiko terhadap aktivitas ilegal, kata dia, pelaku rasional justru akan menunggu konsesi kebijakan berikutnya, sementara produsen legal menghadapi tekanan harga yang semakin besar. Dalam kondisi tersebut, tujuan menekan rokok ilegal justru tidak tercapai secara struktural.

Karena itulah, menurut dia, dari sudut pandang kebijakan publik, persoalan utama rencana penambahan layer tarif cukai bukan terletak pada “boleh atau tidak boleh”, melainkan pada desain dan tata kelola implementasinya. Penambahan layer tarif cukai hanya dapat mendekati win-win solution apabila dirancang dengan batasan yang ketat

Batasan dimaksud, yakni layer baru tidak boleh menghasilkan harga rokok legal yang lebih murah dari segmen legal termurah yang sudah ada agar tidak memicu perpindahan konsumsi (downtrading) dan kanibalisasi penerimaan negara.

Juga, layer tersebut harus bersifat sementara dengan masa transisi yang jelas agar tidak menimbulkan ekspektasi bahwa pelanggaran akan selalu “diampuni” melalui perubahan kebijakan, sekaligus mendorong pelaku yang dilegalkan untuk naik ke struktur tarif normal.

Terakhir, volume produksi pada layer baru perlu dibatasi agar setiap tambahan produksi benar-benar merepresentasikan konversi rokok ilegal menjadi legal, bukan sekadar pemindahan produksi dari segmen legal lama.

“Ketiga batasan ini harus diterapkan secara bersamaan, karena tanpa pengendalian harga, waktu, dan volume, penambahan layer berisiko merugikan produsen legal, melemahkan insentif kepatuhan, serta gagal memberikan tambahan penerimaan negara yang berkelanjutan,” ujarnya.

Secara akademik, dia menilai, bahwa kehati-hatian yang disuarakan oleh pelaku industri legal bukanlah semata resistensi sektoral, melainkan refleksi dari kekhawatiran rasional terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan cukai tembakau tetap memberikan sinyal yang jelas, yakni kepatuhan dihargai, pelanggaran tidak diinsentifkan, dan tujuan fiskal dicapai tanpa mengorbankan stabilitas struktur industri legal.

“Tanpa itu, penambahan layer tarif cukai justru berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang menimbulkan persoalan kebijakan jangka panjang,” ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan perspektif ekonomi fiskal, argumen pemerintah bahwa penambahan layer dapat memperluas basis pemungutan cukai memiliki dasar teoritis yang sah.

Artinya, jika konversi ini benar-benar bersifat tambahan (additional), maka akan dapat mendorong penerimaan negara dari cukai dan pajak tidak langsung dapat meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum. Akan tetapi, secara empiris, manfaat fiskal tersebut tidak otomatis terjadi.

Apabila layer baru justru mendorong pergeseran produksi dan konsumsi dari segmen legal eksisting ke segmen tarif yang lebih rendah, kata Ima, maka yang terjadi bukan perluasan basis, melainkan kanibalisasi penerimaan.