Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup melemah ke level Rp17.353 per dolar AS pada perdagangan, Kamis (30/4/2026).

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan pada hari ini rupiah menyusut 27 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya sebesar Rp17.326 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS menguat.

Dia menjelaskan pelemahan mata uang rupiah dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri. Presiden AS Donald Trump bersiap untuk blokade angkatan laut yang berkepanjangan terhadap Iran. Kekhawatiran atas skenario tersebut diperparah oleh laporan bahwa beberapa eksekutif minyak Amerika terkemuka bertemu dengan Trump di Gedung Putih untuk membahas bagaimana membatasi dampak konflik terhadap keluarga Amerika.

Blokade angkatan laut yang berkepanjangan kemungkinan akan membuat Iran terus memblokir Selat Hormuz sebagai pembalasan. Blokade yang berkepanjangan di jalur pelayaran tersebut menunjukkan gangguan pasokan minyak global yang lebih besar.

Perundingan antara AS dan Iran sebagian besar gagal di tengah ketidaksepakatan mengenai aktivitas nuklir Iran. Meskipun Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, kedua pihak sebagian besar menolak upaya apa pun untuk menengahi pembicaraan.

Selain itu, Ketua Fed, Jerome Powell mengucapkan selamat kepada Kevin Warsh karena telah melewati tahap pertama dalam perjalanannya untuk menjadi penggantinya sebagai Ketua Fed. Dia mengatakan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai gubernur sampai tekanan politik mereda, dan menambahkan bahwa independensi Fed berada dalam risiko.

Sementara itu, dari sisi internal, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan ( Brent Crude Oil US$122 per barel dan WTIi Crude Oil US$108 per barel ). Kenaikan ini, membuat kebutuhan dollar AS untuk pembelian Minyak Mentah sebesar 1,5 juta barel per hari semakin tinggi.

Tingginya harga minyak diproyeksikan dapat menambah tekanan neraca transaksi berjalan dan menggerus ketahanan fiskal. Beban subsidi akibat kenaikan harga minyak juga diestimasikan bakal menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebab, dalam asumsi APBN harga minyak berada di US$70 per barel, sementara harga saat ini kembali bertengger di atas US$100 per barel, terlebih menembus US$120 per barel. Sehingga setiap kenaikan minyak US$1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi senilai Rp10 triliun hingga Rp13 triliun per tahun.

"Selain itu, dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing, membuat mata uang rupiah tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Keputusan tersebut membuka potensi keluarnya dana asing atau outflow hingga Rp15 triliun," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengubah pola belanja negara agar tidak lagi terkonsentrasi di akhir tahun. Strategi ini diterapkan untuk menjaga stabilitas defisit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata sepanjang tahun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pola belanja yang sebelumnya menumpuk di kuartal IV kini diratakan sejak awal tahun. “Kita ingin mengubah pola pengeluaran Pemerintah, pola belanja Pemerintah, yang dulunya di kuartal IV adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan,” ujar Juda di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Perubahan ini tercermin dari realisasi belanja negara kuartal I 2026 yang mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Angka tersebut setara 21,2 persen dari total APBN 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 17,1 persen.

Dengan capaian tersebut, pemerintah menargetkan distribusi belanja pada kuartal II hingga IV masing-masing sekitar 26 persen. Juda menilai langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dalam tahun berjalan. “Jadi ini memang tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata, cepat, dan terjadi di tahun yang sama. Jadi memang ada perubahan dari pola konsumsi Pemerintah,” kata Juda.

Ia menambahkan, percepatan belanja mulai berdampak pada konsumsi masyarakat. Indikator seperti Mandiri Spending Index menunjukkan tren peningkatan pada sektor konsumsi, termasuk barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga.

Namun, kebijakan ini memunculkan catatan dari kalangan ekonom. Ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan percepatan belanja memang lebih efektif dibanding pola lama yang menumpuk di akhir tahun.

“Sebenarnya kalau dari konsep yang berubah yaitu mengakselerasi belanja, saya setuju, karena biasanya belanja-belanja kita memang cenderung ngegas-nya hanya di kuartal IV, dan itu tidak optimal untuk perekonomian,” ujar Eko.

Meski demikian, ia mengingatkan risiko pengendalian defisit di akhir tahun. Defisit APBN pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 0,93 persen terhadap PDB, mendekati batas disiplin fiskal tahunan sebesar 3 persen. “Tapi di sisi lain karena defisitnya 0,93 persen (kuartal I 2026), itu kan kalau kita tarik rata-rata dalam katakanlah empat kuartal, memang akan tembus 3 persen, jadi secara matematika karena kuartal I ini sudah 0,93 persen, mungkin ada kekhawatiran, kalau terlalu di-gas juga, jangan-jangan nanti di kuartal IV justru ngerem mendadak. Ini yang kita khawatirkan,” jelas Eko.

Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran untuk menjaga defisit tetap terkendali. Hingga kuartal I 2026, defisit tercatat Rp240,1 triliun, dengan pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen.

Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp394,8 triliun atau naik 20,7 persen, termasuk lonjakan PPN dan PPnBM sebesar 57,7 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai turun 12,6 persen, dan PNBP melemah 3 persen.

Dari sisi belanja, pemerintah pusat mencatat kenaikan signifikan 47,7 persen menjadi Rp610,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah turun tipis 1,1 persen menjadi Rp204,8 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 tumbuh pesat, yakni sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp815 triliun.

Juda mengatakan bahwa realisasi belanja pada tahun ini cukup cepat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari (target) APBN. Bandingkan dengan tahun lalu di mana belanja hanya 17,1 persen (setara 17,1 persen dari target APBN) dan growth-nya hanya 1,4 persen,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun (17,2 persen dari target APBN) atau tumbuh sebesar 14,3 persen (yoy). Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun (24,4 persen dari target APBN) atau turun 3 persen (yoy).

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada kesempatan yang sama, Juda juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan.

Juda optimis proyeksi ini dapat terwujud seiring dengan percepatan belanja pemerintah serta positifnya sejumlah indikator konsumsi domestik seperti yang dilaporkan Mandiri Spending Index (MSI).

Ia menambahkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami peningkatan signifikan, yakni 57,7 persen yoy mencapai Rp155,6 triliun, mengindikasikan positifnya aktivitas ekonomi melalui konsumsi maupun transaksi di dunia usaha.

“Tren penguatan memang terjadi sejak September di triwulan IV kemarin. Memang di bulan Maret ada sedikit pelemahan, terutama di dalam melihat ekspektasi kondisi ekonomi ke depan itu ada pelemahan, tentu saja ini saya kira dampak dari perang di Timur Tengah,” kata Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku memiliki strategi untuk mencegah pelebaran defisit APBN 2026 melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun akibat percepatan belanja.

Adapun, muncul kekhawatiran pelebaran defisit APBN di atas 3% terhadap PDB setelah realisasi defisit pada kuartal I/2026 tercatat telah menyentuh angka 0,93% terhadap PDB. Secara matematis, jika laju realisasi tiga bulan pertama 2026 tersebut ditarik secara linier selama empat kuartal berturut-turut, maka defisit dapat melampaui level 3%.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pun menyampaikan bahwa pemerintah akan memitigasi risiko tersebut dengan ketat dan tidak akan membiarkan laju belanja bergerak tanpa rem pengaman. Dia juga menekankan bahwa kalkulasi fiskal tidak dapat dihitung secara sederhana dengan metode linier.

"Tentu saja kita tidak membiarkan [belanja] berjalan tanpa ada pengendalian. Jadi tentu saja kita tidak bisa langsung mengalikannya dengan empat, lalu menjadi di atas 3%. Intinya seperti itu, kita sangat aware [sadar] mengenai risiko-risiko itu," kata Juda di acara Kick Off Pinisi, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebagai strategi pengendalian fiskal, Juda menjelaskan bahwa Kemenkeu telah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi mingguan. Pemantauan itu, sambungnya, difokuskan pada dua sisi, yakni optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran.

Di sisi penerimaan, Kemenkeu memantau ketat pergerakan setoran pajak beserta tren restitusinya. Sementara dari sisi pengeluaran, pemerintah secara disiplin menyisir pos-pos belanja yang sifatnya masih fleksibel dan dapat dikendalikan.

"Tentu saja kita lihat setiap minggu, dievaluasi pajaknya seperti apa, restitusinya seperti apa. Kemudian belanja-belanja yang kemarin kita kendalikan, dievaluasi berjalan sesuai dengan rencana atau tidak," paparnya.

Otoritas fiskal meyakini bahwa instrumen pengawasan yang berlapis tersebut akan mampu menjaga kesehatan postur APBN 2026 dari risiko pelebaran defisit yang tidak terukur. Juda meyakini bahwa target defisit pada akhir tahun akan tetap patuh pada jangkar fiskal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu tidak melebihi 3% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif namun berisiko ditutup melemah di kisaran Rp17.220-Rp17.260 pada perdagangan hari ini, Senin (27/4/2026).

Mengutip data RTI Infokom, rupiah ditutup menguat 0,33% atau 57 poin ke level Rp17.229 per dolar AS pada Jumat (24/4/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS turut menguat 0,04% ke posisi 98,81.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa meski menguat, nilai tukar rupiah kini sedang tertekan oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terendahanya di Rp17.300 per dolar AS, sebelum kemudian rebound pada penutupan pasar Jumat (24/4).

Dari luar negeri, konflik AS-Iran yang berkepanjangan menyulut harga minyak dunia dan pada gilirannya menekan fiskal Indonesia sebagai negara net importir minyak. Dalam perkembangan konflik Timur Tengah, Iran mengundurkan diri dari rencana pembicaraan dengan AS yang difasilitasi Pakistan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis malam bahwa dia tidak ingin terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran.

"Trump mengatakan Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu setelah pembicaraan di Washington, meskipun langkah tersebut tidak memberikan banyak keringanan bagi pasar," kata Ibrahim, Jumat (24/4/2025).

Sementara sentimen dalam negeri datang dari kondisi fiskal negara yang sedang diuji. Ibrahim mengatakan, untuk menenangkan pasar pemerintah telah menegaskan bahwa APBN saat ini dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah yang membuat harga komoditas energi melonjak. Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini sudah melampaui asumsi makro APBN 2026, yakni di atas US$100 per barel.

Pemerintah juga masih bisa menahan kenaikan BBM bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras cadangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL). Ibrahim menjelaskan bahwa SAL pemerintah yang kini nominalnya mencapai Rp423 triliun belum terpakai sedikit pun untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi.

Dengan adanya kombinasi sentimen yang menyertai rupiah tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah akan cenderung melemah dalam perdagangan pada hari ini, Senin (27/4).

"Untuk perdagangan Senin, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.220 sampai Rp17.260. Rupiah untuk sepekan ke depan diperkirakan ada di kisaran Rp17.180 sampai Rp17.400 per dolar AS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum perlu menyusun APBN Perubahan (APBN-P) berdasarkan perkembangan terkini sejumlah asumsi ekonomi makro seperti harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, APBN 2026 disusun dengan asumsi dasar makro di antaranya harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Setidaknya dua asumsi dasar makro itu sudah mengalami deviasi akibat dampak perang AS-Israel dan Iran. Harga minyak sempat menyentuh level US$100 per barel, sedangkan rupiah sempat terdepresiasi ke level hampir Rp17.300 per dolar AS.

Namun demikian, Purbaya mengatakan bahwa APBN-P belum diperlukan karena deviasi ini masih masuk ke dalam simulasi penghitungan APBN. Sebab, skenario terburuk pemerintah di antaranya yakni harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

"Yang disimulasikan sudah worst case skenario kan. Defisitnya enggak terlalu tinggi. Masih segitu," jelasnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Meski demikian, Purbaya tidak menutup sepenuhnya peluang untuk mengubah APBN yang diketok tahun lalu itu. Saat ini, dia menilai perubahan yang dipicu faktor global belum cukup untuk memicu penyusunan APBN-P.

"Kalau memburuk sekali ya kami nanti bikin APBN-P. Tetapi sekarang belum cukup untuk men-trigger itu. Jadi masih aman," katanya.

Mengenai pelemahan nilai tukar, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut. Dia menilai itu sudah masuk dalam ranah Bank Indonesia (BI). Menurutnya, depresiasi rupiah tidak menandakan pemburukan kondisi ekonomi domestik.

"Coba Anda tanya ke bank sentral kenapa seperti itu. Mungkin saya bukan ahlinya di sini. Tetapi yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah. Bahkan akan [tumbuh] semakin cepat," paparnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2026, harga minyak memiliki sensitivitas tertinggi terhadap APBN. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel, belanja APBN bertambah Rp10,3 triliun dan defisit melebar Rp6,8 triliun.

Dari sisi nilai tukar, belanja dan defisit APBN bakal masing-masing membengkak Rp6,1 triliun dan Rp800 miliar setiap kenaikan Rp100 per dolar AS.

Pada APBN tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,33% atau 57 poin ke Rp17.229 per dolar AS dalam perdagangan Jumat (24/4/2026). Sementara itu, indeks dolar AS juga menguat 0,04 ke 98,81.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa meski menguat, nilai tukar rupiah kini sedang tertekan oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terendahanya di Rp17.300 per dolar AS, sebelum kemudian rebound pada penutupan pasar Jumat (24/4).

Dari luar negeri, konflik AS-Iran yang berkepanjangan menyulut harga minyak dunia dan pada gilirannya menekan fiskal Indonesia sebagai negara net importir minyak. Dalam perkembangan konflik Timur Tengah, Iran mengundurkan diri dari rencana pembicaraan dengan AS yang difasilitasi Pakistan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis malam bahwa dia tidak ingin terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran.

"Trump mengatakan Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu setelah pembicaraan di Washington, meskipun langkah tersebut tidak memberikan banyak keringanan bagi pasar," kata Ibrahim, Jumat (24/4/2025).

Sementara sentimen dalam negeri datang dari kondisi fiskal negara yang sedang diuji. Ibrahim mengatakan, untuk menenangkan pasar pemerintah telah menegaskan bahwa APBN saat ini dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah yang membuat harga komoditas energi melonjak. Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini sudah melampaui asumsi makro APBN 2026, yakni di atas US$100 per barel.

Pemerintah juga masih bisa menahan kenaikan BBM bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras cadangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL). Ibrahim menjelaskan bahwa SAL pemerintah yang kini nominalnya mencapai Rp423 triliun belum terpakai sedikit pun untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi.

Dengan adanya kombinasi sentimen yang menyertai rupiah tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah akan cenderung melemah dalam perdagangan pekan depan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.220 sampai Rp17.260. Rupiah untuk sepekan ke depan diperkirakan ada di kisaran Rp17.180 sampai Rp17.400 per dolar AS," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel akan menambah Rp6,8 triliun ke defisit APBN.

Untuk diketahui, APBN 2026 dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Rencana anggaran pemerintah itu disusun juga dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.

Oleh sebab itu, kenaikan harga minyak dunia diakui Juda memberikan tekanan kepada ekonomi dan ruang fiskal pemerintah. Namun, dia memastikan tantangan ini bisa dikendalikan.

"Setiap US$1 kenaikan harga minyak menambah Rp6,8 triliun ke defisit fiskal. Ini adalah fakta, kami tidak bersembunyi dari fakta. Namun, ini poin kuncinya. Tantangan-tantangan ini dapat dikendalikan," ujarnya pada acara Fitch Ratings' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).

Untuk itu, Juda menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga batas defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Ada berbagai cara yang ditempuh. Pertama, efisiensi belanja termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pada wakyu yang sama pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga subsidi BBM untuk mereka yang paling rentan.

Kedua, memstikan target penerimaan sesuai target. Juda memaparkan penerimaan pajak tumbuh 20% pada Maret 2026. Caranya dilakukan dengan mengoptimalkan Coretax, potensi penerimaan tambahan dari windfall harga komoditas, serta manajemen restitusi yang lebih baik.

Dia turut menegaskan kalkulasi bahwa defisit fiskal tetap bisa dikontrol di lebel 2,9% terhadap PDB, dengan skenario terburuk rata-rata harga minyak US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harap dicatat bahwa harga minyak tahun ini, ICP, rata-rata sekitar US$79 per barel. Ini bukan harapan. Ini adalah perhitungan, dan ini adalah perhitungan yang siap kami pertahankan," tegasnya pada forum tersebut.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu lalu menanggapi langsung penurunan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia oleh Fitch Ratings, Maret 2026 lalu. Juda menilai kekhawatiran Fitch yang mendasari penurunan outlook rating credit sovereign bonds pemerintah Indonesia adalah hal yang sah.

"Fitch Ratings baru-baru ini menunjukkan kekhawatiran yang sah. Saya bisa yakinkan anda bahwa kami mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut secara langsung," katanya.

Menurut Juda, peringkat utang Indonesia maish layak investasi (investment grade) karena dalam kategori BBB. Ini, menurutnya, berkat hasil dari kedisiplinan pemerintah bertahun-tahun termasuk dari sisi kebijakan moneter.

"Kami sepenuhnya berkomitmen terhadap kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami tantangan-tantangan yang ada, harga energi, kondisi keuangan global yang ketat, dan peralihan sentimen," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,61% atau 105 poin ke Rp17.286 per dolar AS pada perdagangan Kamis (23/4/2026). Di sisi lain, indeks dolar AS melemah 0,06% ke 98,65.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah lebih dalam dari perkiraan awal. Bahkan, rupiah sempat berada di posisi Rp17.300 per dolar AS dalam intraday perdagangan hari ini.

"Kemungkinan besar di akhir April 2026, atau pekan depan tembus di Rp17.400 per dolar AS. Level Rp17.400 ini sebenarnya ekspektasi akhir 2026, tapi kenyataannya di bulan April ini sudah ada di level itu," kata Ibrahim kepada awak media, Kamis (23/4/2026).

Ibrahim menjelaskan rupiah tertekan oleh kondisi geopolitik global, di mana upaya damai Amerika Serikat (AS) dengan Iran menemui jalan buntu. Pekan ini mulanya AS dan Iran akan bertemu dan dimediasi oleh Pakistan, namun rencana tersebut gagal lantaran Iran tak datang.

Alasannya adalah karena Iran menganggap AS mengkhianati kesepakatan gencatan senjata dengan menangkap kapal tanker milik Iran di kawasan Selat Hormuz. Permintaan Doland Trump juga dinilai tak menguntungkan Iran, yaitu meminta menyetop pengayaan uranium dan menyerahkannya ke AS serta membebaskan tarif jalur Selat Hormuz.

"Iran siap melakukan perang dalam jangka panjang dan sudah tidak percaya lagi terhadap Amerika," ujarnya.

Bagai jatuh tertimpa tangga, kondisi fiskal domestik juga dalam posisi sulit menahan pelemahan rupiah. Perang global membuat harga minyak Brent bertengger di US$103 per barel dan minyak WTI di US$98 per barel. Padahal, dalam APBN 2026 harga minyak dunia ditaksir di level US$70 dan batas atas yang bisa ditolerir sebesar US$92 per barel.

Kondisi tersebut membuat pemerintah merogoh kocek lebih dalam sebagai negara net importir minyak. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan rupiah ada di level Rp16.500 per dolar AS. Mahalnya harga minyak global berisiko terhadap pelebaran defisit APBN.

"IMF sudah mengatakan agar Indonesia tidak terlalu banyak mensubsidi barang-barang, sehingga ini akan membuat rupiah kembali mengalami pelemahan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghimpun dana hasil penjualan Sukuk Ritel Seri SR024 dengan total mencapai Rp17,49 triliun. Generasi Y atau milenial mendominasi jumlah investor.

Berdasarkan pengumuman DJPPR, nilai serapan tersebut terdiri atas seri SR024T3 dengan tenor 3 tahun sebesar Rp12,14 triliun dan seri SR024T5 dengan tenor 5 tahun sebesar Rp5,349 triliun.

Adapun SR024T3 akan jatuh tempo pada 10 Maret 2029, sementara SR024T5 pada 10 Maret 2031.

"Seluruh dana yang dihimpun digunakan untuk pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2026," tulis pengumuman tersbut dikutip, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi distribusi investor, SR024 mencatat total 62.231 investor, terdiri atas 44.424 investor pada SR024T3 dan 22.548 investor pada SR024T5. Jumlah investor baru tercatat signifikan, yakni 16.034 investor baru di SBN Ritel dan 20.297 investor baru di SBSN Ritel.

Secara demografis, Generasi Y atau milenial mendominasi jumlah investor dengan porsi 50,75%. Namun, dari sisi nominal pemesanan, Generasi X menjadi kontributor terbesar dengan porsi 42,62%. Berdasarkan profesi, investor terbanyak berasal dari kalangan pegawai swasta (34,95%), sementara dari sisi nilai pemesanan didominasi oleh wiraswasta (29,79%).

Dari aspek wilayah, investor SR024 tersebar di seluruh Indonesia, dengan dominasi berasal dari kawasan Indonesia Barat (di luar DKI Jakarta) yang mencakup 64,39% jumlah investor dan 52,96% total nominal pemesanan. Berdasarkan gender, investor perempuan mendominasi baik dari sisi jumlah (57,16%) maupun volume pemesanan (50,64%).

Menariknya, selama masa penawaran SR024, terdapat Sukuk Ritel seri sebelumnya, yakni SR018T3, yang jatuh tempo pada 10 Maret 2026 dengan nilai Rp16,95 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 39,88% atau Rp6,33 triliun direinvestasikan kembali ke SR024, mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen ini.

Seperti diketahui, instrumen investasi syariah ini ditawarkan pada 6 Maret hingga 15 April 2026 dengan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased. Penerbitannya didukung underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) serta proyek dalam APBN 2026.

SR024 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless) dan dapat diperdagangkan (tradable), dengan imbal hasil tetap (fixed rate) masing-masing sebesar 5,55% per tahun untuk SR024T3 dan 5,90% per tahun untuk SR024T5.

Penjualan seri ini juga ditopang oleh edukasi dan sosialisasi yang masif, baik secara daring maupun luring, serta optimalisasi media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap investasi syariah.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang telah menembus Rp17.300 pada Kamis (23/4/2026) siang. Airlangga menyampaikan pemerintah terus mengikuti perkembangan terkini mengenai fluktuasi nilai tukar rupiah

"Ya kita monitor aja karena berbagai mata uang di regional juga bergejolak," ujar Airlangga usai konferensi pers Realisasi investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Airlangga menyampaikan pelemahan rupiah tak lepas dari kondisi gejolak geopolitik global. Hal ini mengakibatkan rupiah berada dalam tekanan.

"Ya kan itu lihat gejolak, gejolak global juga. Jadi ya kita monitor saja," ucap Airlangga.

Airlangga menyampaikan pemerintah mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Airlangga belum bisa membeberkan rencana pemerintah dalam menyikapi ambruknya nilai rupiah yang berada di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.

"Nanti kita monitor aja karena ini kan nggak bisa kita setiap hari reaktif. Kita monitor aja dan itu BI tugasnya menjaga," kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Tuntutan bagi pemerintah untuk mengejar target tinggi setoran pajak 2026 semakin besar usai berbagai peringatan dari lembaga pemeringkat. Guna merespons kerisauan berbagai lembaga global tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun memasang target ambisius agar penerimaan pajak 2026 konsisten tumbuh 30% dalam sembilan bulan ke depan.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Layaknya tulang punggung penerimaan negara, porsi penerimaan pajak mencapai 75% dari keseluruhan penerimaan negara yang sebesar Rp3.153,6 triliun.

Ambisi Purbaya setidaknya sudah lebih dulu diutarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026). Dia memprakirakan penerimaan pajak harus tumbuh minimal 23% setiap bulannya sampai Desember agar target bisa tercapai. Upaya ekstra menjadi kunci usai sinyal melambatnya pertumbuhan sudah terlihat pada Maret lalu.

Berdasarkan data APBN KiTa sampai 31 Maret 2026, realisasi penerimaan pajak tumbuh cukup tinggi yaitu 20,7% (yoy). Akan tetapi, pertumbuhan double digit itu sejatinya melambat dari Januari-Februari 2026 yang mencapai 30% (yoy) lebih. Itu pun berkat efek basis rendah dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ketiga lembaga pemeringkat global, Moody's, Fitch dan S&P menyoroti kinerja penerimaan pajak pemerintah. Khususnya, dampak rendahnya penerimaan terhadap risiko pelebaran defisit APBN hingga menembus batas 3% terhadap PDB.

S&P Global Ratings merupakan lembaga pemeringkat teranyar yang memberikan peringatan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati tak tercantum pada laporannya 14 April 2026 lalu, Purbaya sendiri yang mengungkap kekhawatiran S&P.

Menurut Purbaya, lembaga bermarkas di AS itu mengingatkan agar rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan (interest payments to revenue ratio) tidak melebihi 15%.

Peringatan serupa juga disampaikan oleh Fitch awal Maret 2026. Ini bahkan yang menjadi salah satu alasan Fitch menurunkan prospek utang pemerintah dari stabil ke negatif. Apalagi, rasio bunga utang terhadap penerimaan pemerintah pada 2025 lalu menjadi sorotan karena diestimasi mencapai 17%, atau termasuk yang tertinggi di antara peers sesama kategori BBB.

Fitch bahkan memprakirakan rasio keseluruhan penerimaan negara terhadap PDB pada 2026 dan 2027 hanya bisa mencapai 13,3%. Ini lebih rendah dari median negara-negara berkategori BBB. Faktornya dinilai akibat tidak adanya upaya mobilisasi penerimaan yang signifikan.

Kinerja memperluas basis penerimaan juga menjadi catatan Moody's yang lebih dulu menurunkan prospek utang Indonesia ke negatif.

Gebrakan Purbaya

Kekhawatiran lembaga pemeringkat ini terhadap kinerja penerimaan pajak telah dijawab langsung oleh Purbaya saat bertemu dengan S&P. Dia berjanji akan terus mendorong anak buahnya khususnya di Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja lebih keras lagi.

Hal ini kendati performa penerimaan pajak dinilai sudah lebih baik, apabila dilihat dari tiga bulan pertama 2026. Apalagi, Januari-Februari 2026 bisa tumbuh hingga 30% (yoy).

Menurutnya, ini menjadi sinyal yang positif untuk disampaikan kepada S&P. Pertumbuhan Maret 2026 yang melambat pun dinilai olehnya karena faktor musiman.

"Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu. Tetapi masih tumbuh 30% yang paling pertama. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif," katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menampik bahwa S&P menjadikan interest payment to revenue ratio salah satu matriks penentuan peringkat utang suatu negara.

Purbaya pun menjanjikan target pertumbuhan pajak konsisten 30% setiap bulannya sampai dengan Desember 2026.

"Beberapa minggu ke depan kami perbaiki lagi harusnya sih. Paling enggak kami akan jaga 30% terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tetapi kalau ekonomi tumbuh lagi bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," jelas Purbaya.

Purbaya menaruh harapan tinggi kepada para anak buahnya. Sejak dilantik September 2025, dia telah merombak berbagai pejabat unit Kemenkeu khususnya yang fokus pada unit penerimaan seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Pada hari ini, dia kembali melantik delapan pejabat eselon II baru di lingkungan Kemenkeu. Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menjaga kedisiplinan fiskal sebagaimana diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Ragam Strategi DJP

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa salah satu kunci bagi DJP untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan penerimaan minimal 23% adalah perubahan regulasi perpajakan.

Namun, apabila tidak ada perubahan, Prianto menyampaikan bahwa otoritas pajak tetap harus bisa melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi intensifikasi, DJP dinilai bisa meningkatkan proses pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan.

"Dari sisi ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui proses perluasan objek pajak di ranah shadow economy," terangnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, Prianto menilai pengetatan kebijakan restitusi pendahuluan sesuai Pasal 17C dan 17D Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bisa menjadi alternatif.

"Dengan demikian, pemeriksaan pajak dilakukan terlebih dulu atas permohonan restitusi wajib pajak/pengusaha kena pajak. Pada akhirnya, pemerintah dapat menunda pencairan restitusi pajak hingga setahun setelah permohonan restitusi diterima kantor pajak," jelasnya.

DJP pun sudah menyiapkan berbagai amunisi regulasi untuk memperkuat upaya penerimaan pajak. Namun, ini belum dipastikan bisa mulai berlaku 2026 karena berada dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029.

Misalnya, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Peningkatan Penerimaan Pajak guna memperkuat dasar hukum dalam proses penagihan pajak dan untuk meningkatkan kualitas pengaduan terkait dengan tindak pidana perpajakan.

Kemudian, RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak bertujuan agar tax intermediaries yang terdaftar dapat mencapai jumlah optimal serta menyempurnakan regulasi pengawasan terhadap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILA) dalam kepatuhan penyampaian data ke DJP.

Lalu, RPMK untuk perluasan basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyempurnakan regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, landasan hukum bagi pajak karbon, serta pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol.

Khusus terkait dengan regulasi untuk perluasan basis pajak ini, Kepala Riset Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, potensi penerimaan pajaknya tidak terlalu besar.

"Untuk pajak digital hanya Rp2,5 triliun sampai Rp4 triliun. Sedangkan pajak karbon menurut Bank Dunia potensinya hanya Rp200 miliar. Sedangkan jasa jalan tol, berdasarkan perhitungan kasar saya, hanya Rp4,1 triliun," jelasnya kepada Bisnis.

Adapun pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menuturkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak 2026 harus mencapai 22,9% (yoy) dari realisasi tahun lalu, yaitu Rp1.917,6 triliun.

Bimo mengatakan bahwa upaya ekstra oleh DJP untuk mengamankan penerimaan merupakan keniscayaan. Sebab, apabila hanya secara ceteris paribus atau keadaan biasa, DJP bisa mengamankan penerimaan Rp1.800 triliun.

Namun, hal ini tidak mungkin karena kebutuhan belanja pemerintah besar untuk di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas pemerintah pun memiliki porsi anggaran yang besar. Akibatnya, pemerintah masih harus mengejar tambahan penerimaan Rp560 triliun dari upaya ceteris paribus itu.

Apalagi, Bimo blak-blakan menyebut Indonesia memiliki 90 juta basis pajak. Namun, sebagian besar tidak bisa dipajaki karena masih berkategori non-taxable income alias masih pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Di sisi lain, pihaknya pun sudah mengantisipasi pertumbuhan penerimaan pajak pada Maret 2026 yang sudah melambat ke 20% (yoy). Baginya, otoritas pajak harus mendorong pertumbuhan minimal 23% (yoy) selama sembilan bulan ke depan.

"Januari-Februari bisa steady 30,7%, di Maret melambat [ke] 20,7%. Ini warning. Kami harus tumbuh minimal 23% untuk bisa tercapai [target] Rp2.357,7 triliun," jelasnya.