JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) rampung menggelar konsultasi publik yang membahas tentang produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), di Jakarta, Senin lalu (25/5/2026).

Konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian hingga asosiasi terkait.

Terkait hal tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Koordinator Perekonomian, Eripson MH Sinaga memberikan responsnya.

Ia mengatakan, perumusan kebijakan industri hasil tembakau (IHT) perlu melihat kepentingan ekonomi nasional secara seimbang.

Sebab sektor ini terbukti memiliki kontribusi yang besar terhadap stabilitas ekonomi nasional, penerimaan negara, serta penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

"Kami memandang bahwasannya kebijakan ini penting dalam rangka penjagaan kesehatan masyarakat, namun implementasinya mungkin perlu dilakukan secara hati-hati, berbasis data, dan mungkin bertahap," kata Eripson.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, sektor pertembakauan memiliki cakupan mata rantai yang luas di Indonesia. Saat ini tercatat ada sekitar 1.700 unit usaha IHT yang aktif beroperasi dan mampu menyerap lebih dari 140 ribu tenaga kerja secara langsung.

Ekosistem tersebut juga melibatkan sektor pendukung lain seperti industri plastik, filter, cetakan, distribusi, perdagangan, hingga pelaku UMKM di sektor informal.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2026 Indonesia yang meningkat di angka 5,6 persen, pertumbuhan industri terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 19,7 persen, di mana salah satunya pada segmen produk tembakau.

Namun dalam beberapa tahun belakangan sektor ini alami penurunan produksi dari 338 miliar batang pada 2017, menjadi hanya 307 miliar batang pada data terbaru 2024 hingga 2026.

Penurunan produksi ini diikuti adanya fenomena down-trading atau pengalihan konsumsi masyarakat ke produk yang lebih murah, serta indikasi meningkatnya konsumsi rokok ilegal.

Eripson menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada kontribusi IHT terhadap penerimaan negara yang terus menurun, dari 5,5 persen pada 2019 menjadi 3,38 persen pada 2026.

Pemerintah kemudian memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri serta lapangan kerja.

Ia menjelaskan keterkaitan IHT yang luas dari sektor perkebunan hingga ekspor juga menciptakan efek ganda pada sektor perbankan, periklanan, dan keberlangsungan ekonomi daerah, terutama di wilayah sentra produksi.

"Penelusuran kebijakan IHT ini memang memerlukan kajian yang menyeluruh, tidak bisa hanya dilihat dari sisi aspek kesehatan saja, tapi juga bagaimana dampak negatif terhadap lapangan kerja, pendapatan juga investasi, pendapatan daerah, juga kepentingan sumber daya manusia, dan ini juga bisa diterangkan dan dilengkapi khususnya di daerah-daerah sentral," jelas Eripson.

Melihat kontribusi yang besar dari IHT, Eripson mengingatkan perlunya pemahaman bersama mengenai karakteristik tembakau di Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

Sebagai informasi tembakau lokal secara alami memiliki kadar nikotin yang relatif lebih tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan karakteristik lingkungan. Ditambah lagi pasar domestik masih didominasi oleh produk rokok kretek yang menggunakan cengkeh dengan porsi mencapai 93 persen.

Kebijakan pembatasan yang diterapkan secara ketat pada kadar nikotin dan tar tanpa mengindahkan karakteristik tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan terhadap pertumbuhan bahan baku dalam negeri, seperti tembakau dan cengkih.

"Diperlukan analisis yang sangat cermat, bagaimana tujuan menyeluruh perhatian kesehatan tersebut dengan kepastian lapangan kerja dan stabilisasi dari daerah-daerah dan ekonomi nasional," tegasnya.

Eripson menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan 4 pilar kebijakan dalam mengelola industri tembakau, yang meliputi pengendalian konsumsi sebagai pilar utama, pembangunan berkelanjutan dari sisi industri dan lapangan kerja, perlindungan pendapatan negara, serta pengawasan rokok ilegal.

Dia menilai poin penangan rokok ilegal menjadi krusial dan kunci utama untuk mengoptimalkan pilar-pilar lainnya.

"Pengawasan terhadap produk-produk rokok ilegal ini memang menjadi kunci utama yang kami diskusikan dengan beberapa stakeholder yang lain, karena ini mengoptimalkan tiga pilar yang lainnya," pungkas dia. (Penulis: Danang Triatmojo | Editor: Endra Kurniawan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sarno menyatakan, setiap regulasi yang bersinggungan dengan sektor tembakau perlu melalui kajian terhadap dampak ekonomi.

Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan cukai hasil tembakau naik-turun.

Puncak penerimaan sempat menyentuh angka Rp 216 triliun hingga Rp 218 triliun pada 2022, namun data terakhir mencatat pendapatan dari cukai hasil tembakau di kisaran Rp 206 triliun.

Sarno menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pergeseran pola konsumsi masyarakat yang beralih ke produk lebih murah.

Rangkaian penyebab itu mempengaruhi realisasi penerimaan negara secara keseluruhan.

Ditambah dengan pemberlakuan kebijakan batasan tar maksimal 10 miligram dan nikotin 1 miligram per batang, berpotensi kembali menurunkan pendapatan cukai hasil tembakau.

Sarno berharap pemerintah melakukan evaluasi mendalam sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

"Kami mengharapkan diperkuat Regulatory Impact Assessment-nya. Artinya, coba dicek kembali lebih komprehensif dari berbagai aspek, terkait dengan masalah pendapatan petani tembakau yang hampir dipastikan terdampak," kata Sarno.

Selain dampak bagi petani lokal, Kemenkeu juga menaruh perhatian pada risiko pergeseran konsumsi ke rokok ilegal.

Ia mengungkapkan bahwa pengetatan regulasi yang tidak dibarengi dengan pengawasan ketat akan mendorong konsumen beralih ke produk rokok ilegal.

Berdasarkan data survei, prevalensi rokok ilegal mengalami kenaikan, dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,9 persen pada 2025.

Peningkatan peredaran rokok ilegal ini berkontribusi langsung pada penurunan penerimaan negara dari sektor cukai.

Selain aturan terkait batas nikotin dan tar, sektor tembakau nasional juga tengah dirundung kekhawatiran dengan adanya usulan penerapan kemasan polos di mana semua produk akan terlihat sama.

“Kalau aturannya terlalu ketat, perokok nanti malah pindah ke rokok ilegal, prevalensinya meningkat, pendapatan negara juga turun, kemudian peredaran rokok ilegal meningkat. Nah itu yang kita khawatirkan,” tegas Sarno.

Menurutnya, perlunya keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan aturan, agar kebijakan non-fiskal yang akan diterapkan tidak membebani kebijakan fiskal negara.

Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan agar setiap kebijakan yang muncul dapat mengantisipasi dampak fiskal. (Penulis: Danang Triatmojo | Editor: Wahyu Aji)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:Kemenkeu: Kebijakan Tembakau Perlu Hitung Dampaknya Bagi Petani dan Fiskal Negara

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jika batas 1 miligram dipaksakan, maka sebagian besar hasil panen petani berpotensi tidak terserap industri

Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar 10 miligram pada produk rokok berpotensi mengancam target pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2027.

Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Negara dan Pemerintahan Kadin Jawa Timur Syaifudin Alamsyah mengatakan pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pengendalian produk tembakau dengan target peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor tersebut.

"Ini seperti satu tangan membangun, sementara tangan yang lain meruntuhkan. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dari cukai hasil tembakau, tetapi pada saat yang sama menyiapkan regulasi yang berpotensi mematikan mesin produksinya sendiri," kata Syaifudin dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Senin.

Menurut dia, dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menempatkan cukai hasil tembakau sebagai salah satu instrumen penting dalam optimalisasi pendapatan negara.

Syaifudin menilai rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram akan sulit diterapkan pada kondisi industri tembakau nasional karena sebagian besar tembakau lokal memiliki kadar nikotin alami di atas batas yang direncanakan.

Ia menyebut sekitar 90 persen tembakau lokal memiliki kadar nikotin alami antara 2 hingga 8 miligram sehingga penerapan batas tersebut berpotensi mengurangi penyerapan hasil panen petani oleh industri.

"Jika batas 1 miligram dipaksakan, maka sebagian besar hasil panen petani berpotensi tidak terserap industri karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan," katanya.

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan industri hasil tembakau, tetapi juga petani di sejumlah daerah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, dan Sumatera Utara.

Ia memperkirakan kondisi itu dapat memicu penurunan produksi, berkurangnya serapan hasil panen petani, hingga berimbas pada kontribusi cukai terhadap penerimaan negara.

Syaifudin juga menilai rencana pembatasan kadar nikotin berpotensi bertolak belakang dengan strategi intensifikasi penerimaan yang tercantum dalam KEM-PPKF 2027, yang menitikberatkan pada pengawasan, penegakan hukum, dan penutupan celah penghindaran pajak.

Selain itu, ia mengingatkan kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal apabila pembatasan kadar nikotin diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi pasar domestik.

Menurutnya, konsumen tidak serta-merta menghentikan konsumsi rokok hanya karena adanya pembatasan kadar nikotin pada produk legal.

Kadin Jawa Timur meminta agar pemerintah menyelaraskan kebijakan kesehatan dengan aspek ekonomi, industri, dan pertanian agar tidak menimbulkan kontradiksi antarkebijakan.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2027 diapresiasi pelaku industri. Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia ( GAPPRI ) menilai keputusan mempertahankan tarif CHT merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang. Kebijakan ini membantu mempertahankan mata pencaharian mereka,” kata Ketua umum GAPPRI Henry Najoan di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wacana Tambah Layer Cukai Rokok Dinilai Tanpa Kajian, Awas Jadi Bumerang



Henry Najoan juga mendukung fokus Kementerian Keuangan yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional. Sebab, tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

"Momentum ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah," tambahnya.

Di lain sisi, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional. Di antaranya, regulasi seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"GAPPRI meminta pemerintah berhati-hati merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," kata Henry Najoan.

Layer Cukai Rokok Bakal Ditambah, Gappri Usulkan 2 Hal Ini ke Menteri Purbaya



GAPPRI juga mengingatkan pemerintah yang berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja, jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP No. 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya.

"Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang. Jadi tercipta kebijakan yang adil bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri agar selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Henry Najoan.

Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2027.

Ketua umum GAPPRI Henry Najoan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menilai keputusan untuk mempertahankan tarif CHT tetap konstan merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang Kebijakan ini membantu mempertahankan mata pencaharian mereka,” katanya.

Henry menyatakan mendukung fokus Kemenkeu yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional, sebab tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

"Momentum ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dan 'extra ordinary' agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah," katanya.

Di lain sisi, menurut dia pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional diantaranya seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"Kami meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," katanya.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP 28/2024 dan aturan turunannya.

"Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang," katanya.

Hal itu, lanjutnya agar tercipta kebijakan yang selama ini dominan hanya berorientasi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengorbankan sektor lain, tetapi harus adil juga bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri agar selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak berniat mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2027. Artinya, tarif cukai rokok tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada tahun depan.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026) lalu, bahwa pemerintah saat ini memilih menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut.

“(Tarif cukai rokok) Saya buat konstan saja, nggak naik dan nggak turun. Saya pengin lihat stabilitas dulu,” kata Purbaya.

Alih-alih merencanakan perubahan tarif cukai rokok, Purbaya lebih fokus menyiapkan digitalisasi pengawasan industri rokok dengan memasang mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok. Strategi itu dilakukan untuk mengetahui potensi riil penerimaan negara dari industri hasil tembakau. Selain itu, digitalisasi pengawasan tersebut juga bertujuan menekan praktik rokok ilegal.

Bendahara negara akan memantau perkembangan penerimaan setelah strategi itu diterapkan, yang nantinya menjadi basis pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan cukai ke depan. “Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari itu, saya pengin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok. Artinya, kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung (CHT) perlu naik atau turun,” ujarnya.

Adapun kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai secara umum menunjukkan tren positif. Hingga April 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 100,6 triliun, setara 29,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tumbuh 0,6 persen.

Penerimaan dari sisi cukai mencapai Rp 74,8 triliun atau tumbuh 2,2 persen yang didorong peningkatan produksi rokok pada triwulan I 2026. Setoran bea masuk juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,4 persen menjadi Rp 16,4 triliun. Kinerja bea masuk masih terjaga berkat komoditas LPG dan kebutuhan proyek.

Sementara penerimaan bea keluar terkontraksi 17,5 persen menjadi Rp 9,3 triliun. Meski terkontraksi, performa bea keluar disebut mulai membaik seiring penguatan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Maret dan April.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal ditahan pada 2027.

Untuk diketahui, tarif CHT juga sebelumnya ditahan alias tidak dinaikkan maupun diturunkan pada 2026. Kebijakan yang sama rencananya diterapkan jelang penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) untuk RAPBN 2027.

"[CHT] saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengen lihat stabilitas," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun Purbaya masih akan berupaya mendorong industri rokok yang saat ini masih ilegal, alias belum dikenai pita cukai, untuk segera menyandang status legal. Dengan demikian, mereka ikut diawasi peredarannya sekaligus menyumbang penerimaan negara.

Salah satu caranya adalah dengan digitalisasi pengawasan produksi rokok. Dengan cara tersebut, harapannya peredaran rokok ilegal bisa semakin diawasi.

"Kami akan pasangkan mesin-mesin penghitung di beberapa produsen rokok. Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi itu. Dari itu saya pengen lihat sebetulnya berapa sih income [penerimaan] dari rokok kalau bersih, ya. Artinya yang gelap-gelap bisa kami hilangkan," ucapnya.

Usai upaya tersebut, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) ini baru membuka opsi apabila nantinya tarif cukai rokok mulai perlu dinaikkan lagi atau bahkan diturunkan.

"Dari situ saya akan hitung, [CHT] perlu naik atau perlu turun," pungkasnya.

Di sisi lain, kini Bendahara Negara tengah berencana mengajukan ke DPR untuk menambahkan lapisan baru cukai rokok. Harapannya, dengan lapisan tarif baru bisa mengakomodasi semakin banyak industri rokok yang menyandang status legal.

Dari sisi penerimaan tahun ini, setoran pos kepabeanan dan cukai sudah mulai tumbuh positif pada April 2026 meski baru 0,6% (yoy). Pada tiga bulan sebelumnya, penerimaan ini terkontraksi cukup dalam.

Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai 30 April 2026 ini total Rp100,6 triliun, dengan perincian meliputi cukai Rp74,8 triliun (tumbuh 2,2%), bea keluar Rp9,3 triliun (terkontraksi 17,5%), sedangkan bea masuk Rp16,4 triliun (tumbuh 6,4%).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak berniat mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2027.

Artinya, tarif cukai rokok tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun depan.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, bahwa pemerintah saat ini memilih untuk menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut.

“(Tarif cukai rokok) Saya buat konstan saja, nggak naik dan nggak turun. Saya pengin lihat stabilitas dulu,” kata Purbaya.

Alih-alih merencanakan perubahan tarif cukai rokok, Purbaya lebih berfokus menyiapkan digitalisasi pengawasan industri rokok dengan memasang mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok

Strategi itu dilakukan untuk mengetahui potensi riil penerimaan negara dari industri hasil tembakau. Di samping itu, digitalisasi pengawasan tersebut juga bertujuan untuk menekan praktik rokok ilegal.

Bendahara negara akan memantau perkembangan penerimaan usai strategi itu diterapkan, yang nantinya menjadi basis pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan cukai ke depan.

“Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari itu, saya pengin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok. Artinya, kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung (CHT) perlu naik atau turun,” ujarnya.

Adapun kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai secara umum menunjukkan kinerja positif. Per April 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp100,6 triliun, setara 29,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tumbuh 0,6 persen.

Penerimaan dari sisi cukai terhimpun sebesar Rp74,8 triliun, tumbuh 2,2 persen yang didorong oleh peningkatan produksi rokok pada triwulan I.

Setoran bea masuk juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,4 persen dengan nilai Rp16,4 triliun. Kinerja bea masuk masih terjaga berkat komoditas LPG dan kebutuhan proyek.

Sementara penerimaan bea keluar terkontraksi 17,5 persen dengan nilai Rp9,3 triliun. Meskipun terkontraksi, performa bea keluar disebut mulai mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Maret dan April.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tetap memperkuat komitmen penegakan hukum pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal seiring dengan rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadirkan layer atau golongan baru Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara berharap kebijakan yang disebut sebagai upaya menarik produsen rokok ilegal masuk ke jalur legal tersebut tak serta merta melemahkan komitmen penegakan hukum pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal.

“Jangan sampai kebijakan yang memberi ruang bagi produsen ilegal untuk masuk ke dalam skema tarif baru cukai justru menunjukkan pemerintah sedang membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum yang selama ini terjadi,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Hal ini bertentangan dengan komitmen yang selama ini digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal tanpa pandang bulu.

Seira juga berharap langkah pemerintah tersebut jangan sampai memunculkan persepsi publik bahwa negara sedang melakukan ‘pemutihan’ terhadap praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.

Menurutnya persoalan rokok ilegal berkaitan dengan persoalan sistemik yang kompleks, mulai dari rantai distribusi hingga dugaan adanya perlindungan terhadap praktik ilegal tertentu.

“Dalam rantai distribusinya dari hulu ke hilir melibatkan masyarakat, sehingga kalau usaha ilegal tersebut kemudian ditindak atau dilegalkan. Ini persoalan yang sangat kompleks,” lanjutnya.

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengatakan layer baru tersebut disiapkan untuk menyaring produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal agar masuk ke dalam sistem resmi pemerintah.

Purbaya menargetkan pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) rampung pada Mei 2026.

Rencana ini sebelumnya disampaikan oleh Purbaya awal 2026 guna mendorong rokok-rokok ilegal bisa segera dikenai pita cukai sehingga menambah penerimaan negara.

JAKARTA - Wacana pemerintah untuk menambah layer baru struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) menuai kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat sipil. Kebijakan yang dianggap memberi karpet merah bagi pelaku rokok ilegal ini dinilai kontradiktif dengan roadmap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini mengarah pada penyederhanaan struktur tarif.

Lebih jauh, langkah legalisasi rokok ilegal disebut juga berpotensi menjadi preseden berbahaya yang bisa berbalik menyerang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di masa depan, terutama jika terjadi pergantian rezim dan muncul tudingan kriminalisasi kebijakan publik yang telah merugikan negara.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Gurnadi Ridwan menilai perencanaan kebijakan publik harus selaras dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah. Jika kebijakan yang diambil bertentangan dengan roadmap yang sudah disusun sendiri, maka hal itu dapat menimbulkan konsekuensi politik maupun hukum di kemudian hari.

“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan,” ujarnya.

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Menurut Gurnadi, dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak preseden kriminalisasi terhadap mantan pejabat publik atas kebijakan yang diambil saat menjabat, langkah yang tidak berbasis kajian kuat berisiko membuka ruang persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil tergesa-gesa apalagi dengan narasi kebutuhan fiskal jangka pendek dapat menjadi “jalan pintas” yang mahal ongkos sosial dan politiknya.

Disoroti juga indikasi bahwa kebijakan tersebut seperti telah “ditargetkan” untuk segera keluar tanpa proses partisipatif yang memadai. Padahal, komunitas industri kecil dan menengah sendiri tidak satu suara dalam menyikapi wacana ini, terutama dari sektor yang padat karya.

“Kalau kebijakan dibuat terkesan ngebut, minim transparansi, dan tidak mengakomodasi suara masyarakat serta pelaku usaha kecil, maka ini akan mengecewakan publik dan memperkuat dugaan adanya relasi kuasa yang timpang,” kata Gurnadi.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah mengkaji ulang secara mendalam sebelum mengambil keputusan final. Kritik serupa datang dari Zulfikar Firdaus dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Rencana Penambahan Layer Tarif Cukai Baru Rokok Berpotensi Menggerus Basis Pajak



Berdasarkan temuan studi lembaganya, rokok ilegal yang selama ini beredar justru mayoritas diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan. Artinya, argumen bahwa penambahan layer bisa melindungi sektor padat karya dinilai tidak sepenuhnya tepat.

“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.

Zulfikar juga mengingatkan risiko penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jika kebijakan baru dipersepsikan sebagai bentuk “pemutihan” terhadap pelaku ilegal, maka hal itu dapat jadi bumerang bagi pemerintah yang saat ini sedang menjabat.

“Masyarakat bisa melihatnya seperti pelanggaran yang diampuni. Ini berbahaya bagi kredibilitas penegakan hukum kita,” katanya.

Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer CHT dinilai bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan kebijakan strategis yang sarat implikasi politik, hukum, ekonomi, dan kesehatan publik. Tanpa kajian komprehensif dan proses yang transparan, kebijakan ini berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga menjadi beban politik di kemudian hari bagi pengambil keputusan hari ini.

GRESIK - Bea Cukai Gresik menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Rabu, 6 Mei 2026. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 5,8 juta batang rokok illegal dan menangkap enam terduga pelaku.

Kepala Bea Cukai Gresik Asep Munandar mengatakan operasi yang berlangsung di sebuah ruko di Jalan Raya Morowudi ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait penyimpanan dan distribusi Barang Kena Cukai (BKC) tanpa pita cukai.

"Petugas berhasil mengamankan enam orang yang diduga terlibat serta menyita sebanyak 5,8 juta batang rokok ilegal dari berbagai jenis," ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Penindakan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah resmi yang diterbitkan pada akhir April 2026, setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan informasi dan pemantauan intensif di lapangan. Dari hasil pemeriksaan terhadap lokasi dan sarana pengangkut, ditemukan ratusan koli berisi rokok tanpa pita cukai.

Setelah dilakukan penghitungan, total barang bukti tercatat sebanyak 5.872.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp8,7 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp5,24 miliar.

Lihat video: Siap! Purbaya Kantongi Data Penjual Rokok Ilegal, Bakal Disikat Habis



“Seluruh barang tersebut kemudian diamankan ke Kantor Bea Cukai Gresik untuk menjalani proses penelitian dan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Asep juga menyampaikan keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi. "Selain berdampak pada penerimaan negara, peredaran rokok ilegal juga berisiko bagi konsumen karena tidak melalui pengawasan kualitas," sebutnya.

Hingga triwulan pertama 2026, Bea Cukai Gresik tercatat telah mengamankan sekitar 16,6 juta batang rokok ilegal sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah pengawasan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Usulan pembatasan kadar nikotin dan tar oleh Tim Kajian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menuai penolakan dari sejumlah pelaku sektor padat karya industri hasil tembakau (IHT).

Kebijakan itu dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan jutaan tenaga kerja, mulai dari petani hingga buruh pabrik rokok.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah adanya usulan batas maksimal tar sebesar 10 miligram per batang dan nikotin 1 miligram per batang.

Ketentuan itu dianggap tidak mempertimbangkan karakteristik tembakau asli Indonesia dan struktur industri nasional yang didominasi produk kretek.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi memutus rantai mata pencaharian di sektor hulu hingga hilir apabila diterapkan tanpa masa transisi yang matang.

Ia menilai aturan yang tidak realistis dan tidak sesuai kondisi lapangan akan memaksa industri mengubah proses produksi sehingga berdampak terhadap buruh dan petani lokal.

“Dampaknya bukan hanya ke industri, tapi ke petani juga. Karena untuk menurunkan kadar nikotin, tembakau harus diproses lagi atau pakai jenis tertentu, yang ujungnya harga beli ke petani jadi turun,” ujar Hendry dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Menurut Hendry, IHT merupakan sektor multidimensi yang tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi.

Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam merumuskan kebijakan dan mengedepankan dialog lintas sektoral untuk melindungi sektor padat karya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor IHT menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara yang signifikan. Pada 2023, penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tercatat lebih dari Rp 213 triliun.

Selain itu, sektor tersebut disebut menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau, petani cengkih, buruh pabrik, hingga pengecer di tingkat mikro.

“Kami ke depan akan terus mendorong dialog. Kebijakan yang bijak harus mempertimbangkan nasib jutaan pekerja,” kata Hendry.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang