Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) mengungkap alasan di balik produksi hasil tembakau yang turun akhir 2025.

Untuk diketahui, penurunan produksi rokok akhir tahun lalu memicu penurunan setoran cukai hasil tembakau (CHT) ke negara awal 2026. Dampaknya terasa sampai dengan akhir Februari 2026 ketika penerimaan cukai keseluruhan hanya terealisasi Rp34,4 triliun atau turun 13,3% (yoy) dari Februari 2025.

Ketua Umum Gapprindo Benny Wachjudi menjelaskan bahwa tarif CHT yang diputuskan tidak naik pada 2026 memicu produksi akhir tahun dari pabrikan melandai.

"Setiap akhir tahun pembelian meningkat karena tahun depannya cukai akan naik dan pita cukai masih bisa dipakai untuk beberapa bulan ke depannya. Tetapi kali ini sudah diinformasikan bahwa CHT tahun 2026 tidak naik, sehingga mereka tidak perlu membeli cukai terlalu banyak di akhir tahun," terang Benny kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Dengan demikian, hal itu juga yang dinilai Benny membuat produksi rokok naik baru pada awal 2026. Dia menyebut sejak Januari 2026 pembelian pita cukai naik karena tidak ada pita carry over tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Benny mengungkap pabrikan juga mengantisipasi libur panjang selama Idulfitri mendatang. "Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," ungkapnya.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN.

"Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi, ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Penanggulangan peredaran rokok ilegal dan peningkatan produksi dinilai menjadi kunci untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) senilai Rp225,7 triliun pada 2026.

Sebagai informasi, penerimaan cukai rokok itu menyumbang 67,1% atau sebagian besar dari pos kepabeanan dan cukai tahun ini yang keseluruhan disasar Rp336 triliun.

Di tengah keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif CHT tahun ini, otoritas dinilai memiliki PR besar untuk mengoptimalkan penerimaan dari basis yang sudah ada. Produksi juga harus meningkat setelah akhir tahun lalu melandai akibat turunnya permintaan.

"Meski tidak ada kenaikan tarif, penerimaan cukai masih bisa tumbuh dan mencapai targetnya kalau ada peningkatan produksi. Ini memungkinkan kalau syarat peningkatan daya beli terpenuhi dan pemerintah mampu menanggulangi peredaran rokok ilegal," ujar Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurut Fajry, kondisi serupa pernah terjadi pada 2019. Penerimaan cukai meningkat kendati tidak ada kenaikan tarif bagi CHT.

Masalahnya, basis pada 2025 cukup menantang karena tidak ada kenaikan tarif, tetapi ada kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok. Akibatnya, kemampuan instrumen cukai dalam menghasilkan penerimaan menurun.

Di samping itu, faktor lain turut memengaruhi seperti daya beli masyarakat yang sangat terpukul serta maraknya rokok ilegal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menindak sebanyak 1,4 miliar batang rokok ilegal sepanjang 2025.

Adapun sampai dengan Februari 2026, jumlah penindakan rokok ilegal mencapai 2.872 kali penindakan atau meningkat 44,1% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yakni 1.993 kali.

Jumlah rokok ilegal yang ditindak pun melonjak lebih tinggi. Sebanyak 369 juta batang rokok tanpa pita cukai sudah ditindak Kemenkeu atau meningkat 106,8% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yaitu 179 juta batang.

Produksi Awal Tahun

Di sisi lain, Fajry menilai sinyal produksi kenaikan rokok awal tahun ini menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan pos cukai. Otoritas fiskal mengeklaim pertumbuhan produksi sekitar 7% pada Januari 2026.

Pada akhir 2025, penurunan produksi menyebabkan penerimaan CHT anjlok. Ini memicu penurunan penerimaan keseluruhan pos kepabeanan dan cukai sebesar 14% (yoy) pada masing-masing Januari dan Februari 2026.

"Kenaikan produksi di awal tahun kita harapkan menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan cukai selama sisa bulan nantinya. Masih ada harapan untuk mencapai target kalau syarat daya beli masyarakat dan pengendalian rokok ilegal terpenuhi," terang Fajry.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengungkap pembelian pita cukai meningkat awal tahun ini. Hal ini mengonfirmasi klaim dari Menkeu Purbaya bahwa produksi rokok sudah mulai merangkak naik Januari 2026.

"Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," terang Benny saat dimintai konfirmasi oleh Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN. "Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Peningkatan produksi rokok pada Januari-Februari 2026 menjadi katalis positif bagi penerimaan kepabeanan dan cukai yang terus terkontraksi selama 2 bulan terakhir.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengemukakan bahwa sinyal kenaikan produksi rokok itu terlihat dari peningkatan pembelian pita cukai.

"Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," terang Benny saat dimintai konfirmasi oleh Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN. "Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Penerimaan Terkontraksi

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi target penerimaan cukai.

Data Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau terkontraksi sebesar 12,4% year on year dari target senilai Rp243,53 triliun atau tumbuh 9,48% dari realisasi tahun lalu.

Namun demikian, upaya otoritas kepabeanan pada tahun 2026 mengalami sejumlah tantangan. Pasalnya, pada tahun ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai. Di sisi lain, ada kemungkinan produksi rokok akan mengalami penurunan.

“Pembelian pita cukai yang menjadi indikasi dari produksi pada bulan Desember [2025] dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tetapi pada bulan Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan yang harus dikejar di kisaran 6%.

Strategi Layer Cukai

Sebelumnya, di tengah tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menerbitkan aturan legalisasi rokok ilegal pada pekan ini. Legalisasi rokok ilegal itu dilakukan dengan penambahan layer cukai hasil tembakau alias CHT.

Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026) kemarin.

Adapun, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali (pekan ini) ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Industri Masih Menunggu

Di sisi lain, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto menunggu kepastian tarif cukai tembakau. Dia menuturkan wacana itu muncul ketika struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok. Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah situasi kondusif usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpang tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat. “Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan. “Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak."

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mencatat kinerja produksi rokok kretek turun 3% yoy sepanjang 2025. Penurunan produksi ini disebabkan tekanan kebijakan fiskal dan nonfiskal yang semakin ketat, ditambah pelemahan daya beli masyarakat.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan kondisi tersebut memperpanjang tren pelemahan yang sudah terjadi sejak 2020, setelah sebelumnya industri sempat mencatat kinerja tinggi pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan.

"Kita coba tarik ke belakang, pada saat tahun 2019, pada saat itu tahun politik tarif cukai tidak naik, itu produksi mencapai 357 miliar batang," ujar Henry di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Sejak 2020 hingga 2025 industri rokok kretek berada di bawah tekanan rezim kesehatan yang dinilai sangat kuat. Dalam periode lima tahun terakhir, tarif cukai rokok naik sekitar 67%, di luar kenaikan harga jual eceran (HJE) yang turut membebani konsumen.

Tekanan tersebut berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya sejak 2023 hingga 2025. Di saat yang sama, kenaikan tarif cukai yang dinilai eksesif membuka ruang bagi peredaran rokok ilegal dengan disparitas harga yang sangat lebar dibandingkan produk legal.

"Produksi ini tidak terbeli karena situasi daya beli yang semakin lemah, kemudian karena tarif cukai yang naik sangat eksesif, menyebabkan ada pihak ketiga yang mencari kesempatan dalam memproduksi rokok-rokok ilegal," ujarnya.

Gappri mencatat, produksi rokok pada 2024 berada di level 317 miliar batang dan kembali turun menjadi sekitar 307 miliar batang pada 2025.

Jika dibandingkan dengan produksi 2019 yang mencapai 357 miliar batang, maka dalam enam tahun terakhir industri hasil tembakau, khususnya kretek telah kehilangan sekitar 50 miliar batang produksi.

Di sisi penerimaan negara, realisasi cukai hasil tembakau juga menunjukkan tekanan. Meski sempat meningkat hingga Rp218,7 triliun pada 2023 dan Rp230,4 triliun pada 2024, target penerimaan yang terus lebih tinggi membuat capaian tidak pernah benar-benar aman. Pada 2025, realisasi penerimaan diperkirakan turun ke kisaran Rp211,6 triliun.

Kondisi tersebut tercermin dari rasio pencapaian target yang cenderung melemah. Jika pada 2021 realisasi masih bisa melampaui target, dalam dua tahun terakhir capaian berada di bawah 100%, menandakan adanya shortfall penerimaan.

Tren penurunan produksi yang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan menunjukkan ruang fiskal dari sektor IHT semakin terbatas. Situasi ini menjadi sinyal bahwa kebijakan tarif yang tinggi tidak lagi otomatis mendorong penerimaan, terutama ketika daya beli melemah dan volume produksi terus tergerus.

Henry menegaskan, kenaikan tarif cukai menjadi faktor paling menekan kinerja industri. Dari 2020 hingga 2024, total kenaikan cukai mencapai 67%, sementara HJE meningkat hingga 90%. Menurutnya, industri rokok kretek memang perlu diregulasi, namun kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan lapangan kerja dan penerimaan negara.

"Yang paling menekan adalah kenaikan tarif cukai yang sangat eksesif dan kondisi daya beli yang lemah," terangnya.

Selain tekanan fiskal, Henry juga menyoroti tumpang tindih regulasi nonfiskal yang dinilai semakin membebani industri. Ketidakpastian kebijakan, terutama terkait kenaikan tarif cukai yang kerap diumumkan menjelang akhir tahun, membuat pelaku usaha kesulitan menyusun perencanaan jangka panjang.

Pihaknya mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan tarif cukai 2026 tidak mengalami kenaikan. Namun, industri masih dihadapkan pada berbagai aturan nonfiskal, termasuk PP 28 Tahun 2024 beserta aturan turunannya, seperti rencana kemasan seragam, pembatasan kandungan tar dan nikotin, serta pelarangan bahan tambahan.

"Kami diatur oleh dua peraturan yang sangat menekan kami, satu dari sisi fiskal dan satu lagi dari sisi non-fiskal, khususnya regulasi-regulasi yang dibuat sesuai arahan global," jelasnya.

Padahal, rokok kretek merupakan industri dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) terbesar, mencapai 97%, dengan seluruh mata rantai produksi, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga konsumsi berbasis domestik. Pembatasan kadar tar dan nikotin dinilai berisiko membuat tembakau lokal dan cengkeh tidak lagi terserap oleh industri.

Jika regulasi terus diperketat tanpa kesiapan transisi bagi petani dan pekerja, dampaknya akan meluas hingga ke sektor hulu dan tenaga kerja. Saat ini, sekitar 6 juta orang bergantung pada mata rantai industri hasil tembakau, khususnya kretek.

"Dengan peraturan-peraturan regulasi yang semakin ketat ini, tentu akan membuat pengangguran baru dan menciptakan kemiskinan baru," pungkasnya.

Gappri pun meminta pemerintah berhati-hati dalam merumuskan kebijakan baru agar tidak mematikan industri yang selama ini menjadi salah satu penopang penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penerimaan cukai di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II menembus Rp56,6 triliun sepanjang 2025.

Kepala Kanwil DJBC Jatim II Agus Sudarmadi mengatakan realisasi penerimaan sebesar itu mendekati target penerimaan cukai pada 2025 yang dipatok sebesar Rp62 triliun, sedangkan tahun ini dipatok Rp63 triliun.

"Kuncinya intimacy, memberi pelayanan kepada pengusaha dengan baik," kata Agus Sudarmadi di sela-sela Coffee Morning di Malang, Senin (26/1/2026).

Upaya lain yang dilakukan DJBC adalah mengawasi klaster-klaster, seperti klaster tembakau, produksi, dan pembiayaan, bahkan pengawasan mesin. Rantai pasok Industri Hasil Tembakau (IHT) didekati berbasis data digital.

Dengan demikian, ekosistem industri hasil tembakau diharapkan dapat terbangun sehingga pengawasannya akan lebih menyeluruh dan penerimaan cukai bisa lebih optimal.Tidak ada peluang untuk menghindar bagi pengusaha IHT untuk tidak membayar cukai.

Pengadaan mesin produksi SKM juga diawasi agar nantinya tidak ada lagi rokok ilegal yang beredar.Namun, dia meyakinkan pengawasan dilakukan secara gradual.

Jika usaha sudah kuat, maka usaha harus menjadi legal dengan berbagai kemudahan perizinan. Termasuk mendorong mereka masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

"Intinya dibangun terlebih ekosistem logistik IHT," ujarnya.

Dia juga menegaskan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Dengan cara itu, maka penerimaan cukai diharapkan menjadi meningkat karena penjualan rokok legal yang meningkat.

Intinya, pihaknya berupaya membangun iklim yang kondusif bagi IHT. Jika kinerja IHT berjalan baik, dia optimistis penerimaan cukai otomatis meningkat pula sehingga target penerimaan Rp63 triliun dapat tercapai.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai capaian penerimaan Kanwil DJBC Jatim II sepanjang 2025 yang terealisasi sekitar 91,2% tidak bisa lepas dari menjamurnya rokok ilegal.

Tim bea cukai tidak bisa sendirian menghadapi dan memberantas produksi dan peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, pemerintah daerah maupun institusi lainnya yang masih kurang optimal dalam memberikan kontribusi bagi penindakan rokok ilegal sehingga memperberat tugas tim Bea Cukai.

Dia menilai pula, pengembangan ekosistem IHT yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat baik sebagai informasi awal dalam melakukan pemetaan praktik rokok ilegal.

Namun eksekusi di lapangan, tim Bea Cukai masih sangat butuh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat sampai Pemda, APH, media, dan masyarakat.

Dengan struktur tarif yang sudah ada saat ini (10 layer) dan moratorium kenaikan tarif cukai, seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk menarik produsen ilegal masuk ke legal, sekaligus momentum penindakan yang lebih massif dan kuat pada produksi rokok ilegal.

"Jadi, pemerintah jangan menambah gaduh untuk membuat kebijakan yang destruktif bagi iklim IHT, seperti rencana kebijakan penambahan layer baru untuk mengakomodasi rokok ilegal," ucap Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Dia menambahkan, langkah yang paling tepat adalah evaluasi penindakan rokok ilegal dan selanjutnya memperkuat penindakan, khususnya alokasi DBHCHT untuk penindakan rokok ilegal dapat ditingkatkan melalui revisi PMK yang mengatur penggunaan DBHCHT.

Idealnya, dengan masifnya peredaran rokok ilegal, maka penindakan harus menjadi prioritas.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai alias DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tugas berat untuk mengejar penerimaan cukai di tengah tren shortfall dan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok tahun ini.

Di sisi lain, wacana legalisasi rokok ilegal melalui penambahan layer tarif cukai rokok menuai pro dan kontra karena diyakini berdampak minim ke penerimaan cukai rokok yang dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan.

Ada kekhawatiran, kebijakan ini justru akan menggerus pasar rokok golongan 1, yang menjadi backbone penerimaan cukai.

Data yang dihimpun Bisnis, setidaknya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai rokok tahun 2025 hanya di kisaran 92% dari target senilai Rp230 triliun. Artinya, penerimaan cukai pada tahun lalu berada di angka Rp211,6 triliun atau terjadi shortfall di kisaran Rp18,6 triliun.

Realisasi penerimaan cukai rokok pada tahun 2025 adalah yang terendah selama 4 tahun terakhir. Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 lalu misalnya, realisasi penerimaan cukai rokok tercatat sebesar Rp216,8 triliun (audited). Terjadi kontraksi sebesar 2,3% year on year.

Realisasi Cukai Rokok 2022-2025

Sumber: Kemenkeu, realisasi triliun, 2025 angka estimasi

Namun demikian, alih-alih memperbaiki struktur tarif cukai atau memperluas basis pengenaan objek cukai baru, Purbaya justru berkeyakinan keputusannya untuk menambah layer cukai rokok akan mengerek penerimaan negara baik pajak maupun cukai. Rokok yang tadinya ilegal menjadi legal. Padahal, para pelaku industri dan pengamat fiskal menilai kebijakan itu justru akan menggerus industri existing yang produksi maupun pasarnya mengalami penurunan.

“Perubahan struktur layer tanpa dibarengi penguatan pengawasan dan penegakan hukum berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) Benny Wachjudi.

Sekadar catatan, musuh utama industri saat ini adalah adanya perubahan pola konsumsi perokok dan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal saat ini masih berlangsung massif. Pada tahun lalu, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak mencapai 1,3 miliar batang, jumlah ini naik dibandingkan dengan periode 2024 yang tercatat sebanyak 792 juta batang. Ada peningkatan lebih dari 500 juta batang rokok ilegal.

Sementara itu, dari sisi produksi rokok yang selama ini sudah patuh mengalami penurunan sebanyak 3% pada tahun 2025. Angka estimasinya dari 317 miliar batang menjadi 307 miliar batang pada tahun 2025. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, produksi rokok mengalami penurunan drastis dari 357 miliar batang menjadi 307 miliar batang atau sebesar 14%.

Penurunan produksi rokok itu kalau menurut data yang dihimpun Bisnis terjadi karena adanya peredaran rokok ilegal dan yang paling tampak adalah adanya perubahan perilaku konsumsi melalui fenomena downtrading dari semula konsumen rokok golongan I turun kelas ke golongan di bawahnya.

“Dalam jangka menengah dan panjang, kami menilai terdapat risiko penurunan penerimaan negara apabila kebijakan tersebut justru mempercepat downtrading dan gagal menurunkan pangsa rokok ilegal,” tegasnya.

Adapun Purbaya dalam catatan Bisnis. telah beberapa kali melakukan pembahasan untuk memuluskan rencana legalisasi rokok ilegal dengan menambah layer tarif cukai rokok baru. Purbaya juga telah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk kalangan pelaku industri untuk menyatakan niatnya menambah layer tarif cukai.

Butuh Restu DPR

Menariknya, seolah kontras dengan pernyataannya akhir-akhir ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur pentarifan cukai.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bebani Target Penerimaan Cukai

Di sisi lain, rencana pemerintah untuk menambah satu lapisan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok dikhawatirkan hanya mendorong pergeseran (shifting) pola konsumsi perokok. Padahal, tujuannya adalah untuk melegalkan pabrikan rokok ilegal yang selama ini menggerus penerimaan negara.

Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menggarisbawahi setidaknya dua prasyarat bagi pemerintah untuk memastikan efektivitas dari penambahan lapisan CHT terhadap peredaran rokok ilegal.

Pertama, pemerintah dinilai perlu memastikan agar pabrik rokok ilegal tidak dilindungi oleh oknum tertentu sehingga tidak tersentuh oleh penegak hukum.

"Kalau peluang bagi pabrikan rokok ilegal untuk ditindak tinggi mereka akan masuk ke dalam tarif tersebut. Kalau pabrikan rokok ilegal merasa aman karena punya 'backing' dari oknum, tentu mereka akan enggan untuk masuk ke dalam lapisan tarif baru tersebut," ujar Kepala Riset Perpajakan CITA, Fajry Akbar kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Kedua, Kemenkeu harus punya database para pemain rokok ilegal. Sebab, apabila otoritas fiskal tidak mempunyai data terkait, akan sulit memastikan para pemain rokok itu masuk ke sistem legal atau dipungut cukainya.

Menurut Fajry, apabila pemerintah tidak bisa memastikan pemain rokok ilegal masuk ke sistem yang legal dengan penambahan lapisan cukai, maka itu hanya akan menambah masalah baru. "Ada risiko terjadi shifting konsumsi dari golongan III ke golongan khusus tersebut. Ada isu persaingan usaha yang adil," paparnya.

Risiko tersebut juga akan berdampak pada potensi penerimaan cukai. Apabila tidak efektif, maka hanya akan terjadi peralihan konsumsi antara layer tarif saja sehingga penerimaan cukai akan turun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri hasil tembakau (IHT) dinilai mendatangkan dampak berganda di bidang ekonomi, mulai dari serapan tenaga kerja, memberikan pendapatan kepada daerah dan pusat.

Salah satu daerah penghasil tembakau yaitu Madura.

Fathor Rosi, pemilik pabrik rokok (PR) Cahaya yang berbasis di Madura mengatakan, pertumbuhan IHT di Madura tumbuh pesat, sehingga perlu dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Pekerja membersihkan peralatan linting rokok setelah digunakan buruh linting di unit produksi sigaret keretek tangan di pabrik rokok di Surabaya tahun 2007.

"Silakan pemerintah pusat tegak lurus itu, jangan membunuh industri tembakau, tapi tolong industri tembakau ini dibina. Tidak hanya Cahaya Pro yang ingin maju. Kita juga ingin maju bersama. Seperti kata Bapak Bupati Pamekasan ‘Bangkit Bersama, Sejahtera Berkualitas'" kata Fathor dikutip Rabu (7/1/2026).

Ia juga menyampaikan pesan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak agar pemerintah pusat melakukan pembinaan ke para pengusaha IHT di Madura.

"Izin saya ingin menyampaikan, bapak Emil Dardak, tolong disampaikan kepada pemerintah pusat, agar supaya Madura ini dibina. Karena Madura ini tinggal pembinaan saja, bapak, inshaallah, Madura tidak akan malu-maluin," ujarnya.

Diketahui, PR Cahaya Pro Pamekasan menerima penghargaan Madura Awards untuk kategori kontributor cukai tertinggi IHT lokal 2025. Penghargaan diterima langsung owner PR Cahaya Pro, Fathor Rosi.

Kontribusi cukai IHT tahun 2025, PR Cahaya Pro tidak hanya tertinggi di Kabupaten Pamekasan. Namun, nomor satu se-Madura.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

"Tak lupa, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan kami, karena tanpa mereka, kami tidak akan bisa sampai ke sini. Sebetulnya, kontribusi terbesar dari tahun 2015 itu, Alhamdulillah, Cahaya Pro selalu nomor satu di Madura," kata Fathor.

Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Madura.

“Pemerintah harus hadir membina, bukan membinasakan. Industri rokok di Madura punya potensi besar, baik untuk serapan tenaga kerja maupun kesejahteraan petani tembakau. Jangan sampai Madura dicap sebagai sarang rokok ilegal,” tutur dia.

PR Cahaya Pro tahun ini kembali menjadi perusahaan dengan jumlah buruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbanyak di Pamekasan tahun 2025.

Data Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan menyebutkan, dari 54 perusahaan yang terinventarisasi, sebanyak 418 buruh PR Cahaya Pro menerima BLT DBHCHT dari total 4.458 penerima yang diproyeksikan.

IHT tertekan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal I/2025 industri pengolahan tembakau mengalami kontraksi terdalam sebesar minus 3,77 persen year-on-year (yoy), berbanding terbalik dengan pertumbuhan positif 7,63 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Produksi rokok selama enam bulan pertama 2025 tercatat 142,6 miliar batang, turun 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi yang terendah dalam delapan tahun terakhir sejak 2018, kecuali pada 2023.

Per Juni 2025, produksi hanya mencapai 24,8 miliar batang, turun 5,7 persen dibanding Mei dan merosot 3,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sehingga, target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025 yang sebesar Rp 230,9 triliun terancam tidak tercapai, sebab realisasinya baru Rp 87 triliun atau sekitar 37,8 persen per Mei 2025.

Angka ini memperparah tren buruk target penerimaan CHT yang tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2023, realisasi CHT hanya mencapai Rp 213,48 triliun atau 91,78 persen dari target Rp 232,5 triliun. Sedangkan pada 2024, realisasi CHT hanya Rp 216,9 triliun atau 94,1 persen dari target Rp 230,4 triliun. (Penulis: Seno T.S | Editor: Choirul Arifin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Datangkan Manfaat Berganda, Pemerintah Diminta Serius Bina IHT di Madura

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik dari adik Presiden Prabowo Subianto, sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo ihwal sistem pajak dan bea cukai Indonesia yang lemah.

Sebelumnya, Hashim mengkritik sistem pajak dan bea cukai Indonesia yang dinilai olehnya lemah. Hal itu disampaikan olehnya pada suatu acara yang diselenggarakan di Universitas Indonesia (UI) pada pekan lalu.

Saat dimintai tanggapan mengenai kritik tersebut di Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025), Purbaya mengakui bahwa lemahnya sistem pajak dan bea cukai Indonesia ditunjukkan melalui adanya kebocoran penerimaan.

"Ya betul. Kami enggak tahu, yang jelas pasti ada yang bocor kan di sana-sini," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (16/12/2025).

Purbaya pun sudah bertemu dengan Hashim. Dia menyebut adik Presiden Prabowo itu setidaknya mengusulkan otomatisasi dua sistem penerimaan yakni cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok dan pajak perdagangan luar negeri.

Otomatisasi CHT itu melalui pengawasan atau monitoring produksi rokok secara digital. Purbaya mengakui sudah melihat sistem digitalisasi yang akan digunakan olehnya. Dia menyebut sistem tersebut bakal diadakan dari pihak ketiga alias vendor dan masih dinegosiasi untuk harganya.

"Tinggal masalah negosiasi harganya, jangan kemahalan gitu biar murah dikit lah. Jadi nanti rokok langsung dimonitor sama alat itu. Langsung masuk ke sistem keuangan di Bea Cukai," ungkapnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengungkap nantinya sistem itu akan dibekali kode khusus untuk pengenaan cukai rokok tersebut. Kode itu akan memungkinkan pengawasan secara digital dan lebih mudah bahkan melalui aplikasi ponse.

"Yang saya harapkan dengan itu berjalan, nanti pendapatan cukai rokoknya akan naik, dan pada saat yang sama kami berhasil juga di lapangannya. Lebih gampang. Itu sedang dalam tahap negosiasi harganya," terang Purbaya.

Adapun mengenai otomatisasi pajak, mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu juga sedang memelajari peluang untuk mendigitalisasi pajak perdagangan luar negeri. Namun, dia belum menjelaskan secara spesifik terkiat dengan digitalisasi dimaksud.

Hanya saja, dia mengakui sistem pengawasan secara digital untuk pajak ini lebih sulit diterapkan apabila dibandingkan dengan pengawasan produksi rokok.

"Digitalisasi pajak yang perdagangan ke luar negeri, itu sedang kami pelajari. Cuma kelihatannya sih yang itu agak berat, karena sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya," ujar Menkeu lulusan ITB itu.

Kritik Hasyim

Pada acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Jumat (12/12/2025), Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyoroti penerimaan negara di Indonesia yang masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga yakni Kamboja dengan torehan 18%.

Apalagi, Hashim menyebut persentase penerimaan negara terhadap PDB Indonesia tidak bergerak dari angka 12%. Dia menyebut kondisi itu tidak lepas dari lemahnya sistem penerimaan negara baik pajak, bea cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Parah, sistem penerimaan negara kita, pajak, bea cukai dan semuanya parah, sangat sangat parah, parah sekali. Indonesia betul, kita termasuk yang paling lemah dan rendah di dunia, sistem perpajakan kita," ungkapnya di acara tersebut, dikutip dari YouTube Universitas Indonesia (UI).

Hashim kemudian mengaku bahwa telah menyampaikan kritik ini kepada Purbaya. Dia menyinggung temuan Bank Dunia bahwa sejak dulu realisasi penerimaan pajak, bea cukai maupun PNBP tidak meningkat signifikan.

Pemilik Arsari Group, yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan pertambangan itu menuturkan, Kamboja yang ekonominya tidak sebesar Indonesia berhasil meningkatkan persentase penerimaan negaranya dalam kurun waktu 10 tahun, yakni dari 9% ke 18% terhadap PDB. Ini berbeda dengan Indonesia yang diklaim olehnya masih tetap berada di 12%.

Hal ini, terangnya, turut berdampak pada keseimbangan fiskal. Dia mengeklaim harusnya penerimaan negara bisa menambal defisit APBN, bahkan mencetak surplus.

"Kalau memang aparat pajak, bea cukai, bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara defisit [APBN], Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya, Indonesia super power. Tinggal kita benahi aparat kita," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita satu set mesin pembuat rokok ilegal berkapasitas hingga 3.000 batang per menit dari sebuah kontainer. Mesin ini diduga kuat akan digunakan untuk memproduksi rokok tanpa cukai yang berpotensi merusak industri rokok dalam negeri dan menggerus penerimaan negara.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan penyitaan mesin rokok ini menjadi salah satu hasil penindakan besar. Mesin tersebut ditemukan dalam satu kontainer yang diangkut bersama dua kontainer berisi garmen.

“Ini merupakan hasil yang signifikan karena dengan satu mesin ataupun satu set mesin ini saja kita sudah bisa kehilangan penerimaan negara dengan produksi rokok tanpa cukai. Yang kemampuan per menitnya bisa hampir 2.000 sampai 3.000 batang per menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini,” ujar Djaka di Kantor Direktorat Bea dan Cukai Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menambahkan mesin pembuat rokok itu ditemukan dalam salah satu dari tiga kontainer yang diawasi. Dua kontainer lainnya berisi garmen.

“(Di dalam) kontainer, ya. Dari tiga kontainer. Dua berisi garmen. Dan satu kontainer berisi 20 mesin pembuat rokok,” kata Nirwala.

Ia menyebut mesin itu diduga memiliki spesifikasi tinggi untuk produksi rokok skala besar. Mesin tersebut merupakan Cigarette Making Machine Molins atau MK8, salah satu tipe mesin pembuat rokok yang dikenal luas di industri hasil tembakau.

“Bisa jadi (MK8). Saya juga belum bisa memastikan apakah ini dari China. Nanti para ahli yang akan menentukannya. Yang jelas, ini akan kita buka. Jenisnya, kalau melihat ukurannya, sepertinya MK8,” ujar Nirwala.

Menurut Nirwala, keberadaan mesin rokok ilegal bukan hanya menyangkut pelanggaran kepabeanan, tetapi juga mengancam pelaku industri yang taat aturan. Karena merusak industri dalam negeri, kemungkinan besar mesin tersebut akan dimusnahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang tidak naik pada 2026 akan meringankan industri rokok.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif CHT di tengah naiknya target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai yakni Rp336 triliun. Secara tahunan, produksi rokok juga terlihat turun pada 2025 yakni 2,8% (yoy) menjadi 258,4 miliar batang sepanjang Januari-Oktober 2025.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, otoritas memperkirakan tidak naiknya CHT 2026 bisa menekan penurunan produksi oleh industri.

"Kalau dari otoritas, dengan tidak naiknya tarif juga itu kan diharapkan dapat menekan penurunan produksi," ujarnya kepada wartawan di kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Penurunan produksi rokok sepanjang tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebelumnya telah disampaikan Kemenkeu pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025.

Kendati menurun 2,8% (yoy) dari periode tahun sebelumnya, produksi hasil tembakau sampai dengan Oktober 2025 yang mencapai 258,4 miliar batang itu meningkat dari realisasi sampai dengan September yaitu 223 miliar batang. Dengan demikian, dari September ke Oktober 2025 produksi rokok mencapai 35 miliar batang.

Setoran dari penerimaan kepabeanan dan cukai juga sudah terkumpul Rp249,3 triliun atau tumbuh 7,6% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 80,3% dari outlook laporan semester I/2025.

Mengenai target penerimaan tahun depan, Nirwala pun mengaku tetap optimistis. Hal itu turut berkaca dari total pesanan pita cukai sepanjang 2025 yang mencapai 177,6 juta lembar.

"Itu kalau dibagi 12 [bulan] berapa itu? Sekitar 14 juta lembar per bulan kan?," ungkap Nirwala.

Pada awal tahun depan, Nirwala menyebut Perum Peruri sudah mencetak 24 juta lembar pita cukai rokok dan siap dikirim Januari 2026. "Artinya apa? Pelaku usaha optimis. Tahun depan lebih baik. Kami berharap bertambah, karena biasanya di awal tahun itu enggak terlalu tinggi. Nanti mendekati Lebaran turun. Biasanya begitu ya polanya, nanti setelah lebaran naik lagi sampai akhir tahun," paparnya.

Pemesanan Pita Cukai

Sebelumnya, Bea Cukai mencatat sepanjang 2025 total pesanan pita cukai mencapai 177,6 juta lembar untuk rokok, dan 3,8 juta untuk pita cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Untuk pita cukai HT, jumlah pesanan dan produksi pita cukai didominasi oleh sigaret kretek tangan (SKT) kurang lebih 54%, dan sigaret kretek mesin (SKM) kurang lebih 41%. Dari segi kemampuan produksi pengusaha, Golongan I mendominasi dengan porsi 45%, sedangkan golongan II dan II masing-masing 26%.

Sebagai informasi, produsen rokok golongan I meliputi sejumlah perusahaan rokok yang dikenai tarif cukai tertinggi seperti Djarung, Gudang Garam maupun Sampoerna.

Sementara itu, untuk pita cukai MMEA, hasil produksi dalam negeri masih mendominasi dengan porsi sekitar 94% dari total pesanan. Berdasarkan kadar alkohol, Golongan B, atau kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% menjadi jenis yang paling banyak dipesan, yaitu sekitar 86% dari total pesanan.

Untuk 2026, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menyebut pita cukai sudah dapat dipesan mulai Desember 2025 dan dapat diambil mulai Januari 2026. Sampai dengan 9 Desember 2025, pita cukai telah dipesan sebanyak 24,3 juta lembar pita cukai HT dan 310.000 lembar pita cukai MMEA.

Guna menjaga kontinuitas penyediaan pita cukai, jumlah pita cukai 2026 yang akan diserahkan pada Desember 2025 (menggunakan DIPA 2025) mencapai kurang lebih 8,75 juta lembar. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah sebelumnya (pita cukai tahun 2025 dengan DIPA 2024).

Perum Peruri juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan produksi di luar dari yang akan diserahkan pada Desember 2025, dan akan dilakukan secara bertahap kepada Bea Cukai mulai 2 Januari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mencatat pertumbuhan pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok di tengah produksi rokok yang menurun. Total produksi rokok hingga Oktober 2025 mencapai 258,4 miliar batang.

“Realisasi CHT mencapai Rp 176,5 triliun per Oktober 2025, atau 76,6 persen dari APBN, tumbuh 5,7 persen,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Djaka menuturkan tumbuhnya CHT dalam 10 bulan berjalannya tahun ini dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari tiga bulan pada 2024 menjadi dua bulan pada 2025.

“Jika pengaruh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dihilangkan, penerimaan CHT mengalami kontraksi 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi sebesar 2,8 persen, terutama dari rokok golongan I yang turun 9,4 persen,” jelasnya.

Menurut catatannya, total produksi rokok hingga Oktober 2025 mencapai 258,4 miliar batang, atau turun 2,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 265,9 miliar batang. Penurunan terbesar terjadi pada rokok golongan I sebesar 9,4 persen menjadi 125,7 miliar batang dari periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 138,7 miliar batang.

Sementara itu, rokok golongan II meningkat 3,2 persen menjadi 76,5 miliar batang dari periode yang sama pada 2024 sebanyak 74,2 miliar batang. Kemudian rokok golongan III naik 6 persen menjadi 56,2 miliar batang dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 53,1 miliar batang.