IDXChannel - Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) untuk periode 1–30 Juni 2026, ditetapkan sebesar USD1.029,51 per Metrik Ton (MT). Nilai tersebut turun USD20,07 atau 1,91 persen dari HR CPO periode 1–31 Mei 2026, yang sebesar USD1.049,58 per MT.

“HR CPO periode Juni 2026 turun dibandingkan periode Mei 2026 akibat penurunan permintaan dari negara importir utama seperti India. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD148 per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Juni 2026, yaitu sebesar USD128,6892 per MT untuk periode Juni 2026,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Penetapan BK CPO untuk periode Juni 2026 merujuk pada “Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025”. Kemudian, PE CPO untuk periode Juni 2026 merujuk pada “Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026”.

Penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 April—19 Mei 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar USD920,80 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar USD1.138,22 per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar USD1.429,40 per MT.

Kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari tiga sumber harga lebih dari USD40, HR CPO dihitung menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan terdekat dari median. Maka, HR CPO bersumber dari Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar USD1.029,51 per MT.

Selanjutnya, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK sebesar USD 33 per MT. Penetapan tersebut tercantum dalam “Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1415 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg”.

Sementara itu, HR biji kakao periode Juni 2026 ditetapkan sebesar USD3.832,17 per MT, naik USD563,48 atau 17,24 persen dari periode sebelumnya. Dampaknya, Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao periode Juni 2026 menjadi USD3.511 per MT, naik USD549 atau 18,53 persen dari periode sebelumnya.

“Ada kenaikan pada HR dan HPE biji kakao karena ditutupnya Selat Hormuz yang mengakibatkan peningkatan biaya logistik, biaya asuransi, dan bahan bakar. Selain itu, penurunan suplai dari Nigeria ikut mendorong kenaikan HR dan HPE biji kakao,” kata Tommy.

Penetapan BK biji kakao periode Juni 2026 merujuk pada “Kolom Angka 4 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025”, yakni sebesar 7,5 persen. Sementara itu, PE biji kakao pada periode tersebut merujuk pada “Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026”, yakni sebesar 7,5 persen.

Lalu, tidak terjadi perubahan HPE untuk produk kulit pada periode Juni 2026 dibanding periode sebelumnya. Selain itu, HPE keping kayu (chipwood), HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis hutan tanaman jenis sungkai, dan HPE kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000–10.000 mm² juga tidak berubah.

Namun, komoditas getah pinus periode Juni 2026 ditetapkan sebesar USD 980 per MT, naik sebesar USD64 atau 6,99 persen dari periode Mei 2026. Kenaikan juga terjadi pada HPE kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman; serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis meranti, merbau, rimba campuran, sortimen lainnya jenis eboni, serta hutan tanaman jenis akasia, sengon, balsa, eukaliptus, dan lainnya.

Sementara itu, ada penurunan HPE kayu lapis untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box); HPE kayu keping atau pecahan (wood in chips or particle); dan HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis jati dan dari hutan tanaman jenis pinus, gmelina, dan karet.

Penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, dan HPE getah pinus tercantum pada “Kepmendag Nomor 1414 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan tarif layanan Badan Layanan Umum”.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, MATARAM — Lonjakan ekspor konsentrat tembaga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melesat pada awal tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardhani mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2026 mencapai Rp1,45 triliun atau tumbuh 8.218,28% secara tahunan.

"Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan bea keluar yang tumbuh 8.218,28% secara tahunan (YoY), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada 30 April 2026," jelas Ratih, Jumat (29/5/2026).

Selain bea keluar, penerimaan cukai juga tumbuh 3,09% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai hasil tambang. Sebaliknya, bea masuk mengalami kontraksi 23,30% akibat penurunan volume impor bahan baku dan bahan penolong sektor pertambangan.

Sebagai informasi, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), entitas anak PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), memperoleh rekomendasi ekspor konsentrat tembaga sebesar 480.000 dry metric ton (dmt) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rekomendasi tersebut berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga April 2026.

Rekomendasi itu menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga bagi AMNT.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTB mencapai Rp308,85 miliar atau setara 42,69% dari target tahun berjalan.

Pertumbuhan PNBP terutama ditopang oleh pendapatan badan layanan umum (BLU) yang meningkat 12,03%, didorong oleh kenaikan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan layanan pendidikan.

Adapun komponen PNBP lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,30% secara nominal, yang menunjukkan perbaikan kinerja penerimaan secara lebih luas.

Di sisi perdagangan luar negeri, NTB mencatat surplus neraca perdagangan kumulatif sebesar US$1,143 miliar hingga April 2026.

Nilai ekspor tercatat mencapai US$1,20 miliar, dengan kontribusi ekspor pada April sebesar US$536,22 juta. Kinerja tersebut ditopang oleh ekspor konsentrat tembaga, katoda tembaga, mutiara, dan serealia.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar US$57,75 juta secara kumulatif sehingga menjaga posisi surplus perdagangan daerah.

Menurut DJPb NTB, pertumbuhan ekspor yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terutama didorong oleh pemberian izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda hasil pengolahan smelter AMMN.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menangkap potensi windfallkenaikan harga komoditas kini resmi ditunda. Usai mendapat penolakan dari pelaku industri, otoritas fiskal kini harus mengulur rencana kenaikan royalti sejumlah komoditas mineral maupun pengenaan tarif ekspor.

Sebelumnya, rencana kenaikan royalti komoditas pertambangan ditujukan kepada tembaga, emas, perak, nikel dan timah. Sementara itu, pengenaan bea keluar ditujukan kepada emas dan batu bara. Hanya komoditas emas yang sudah dikenai bea keluar sejak akhir 2025 lalu meski penerimaannya tidak signifikan.

Pada awal April 2026 lalu, ketika harga minyak mulai mendidih, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada DPR potensi tambahan penerimaan dari windfall harga komoditas. Lonjakan harga minyak biasanya diikuti oleh kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia.

Potensi tambahan penerimaan ke APBN dari windfall harga komoditas menjadi harapan guna mengimbangi tingginya kebutuhan belanja pemerintah khususnya subsidi dan kompensasi. Sampai kuartal I/2026, belanja subsidi dan kompensasi sudah meroket 266,5% (yoy) ke Rp118,7 triliun.

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi pun merupakan yang tertinggi setidaknya beberapa tahun terakhir. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi, sekaligus pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN yang mulai awal tahun menjadi sebulan sekali sebesar 70%.

Di sisi lain, usai dampaknya terbukti efektif ke pertumbuhan ekonomi jangka pendek kuartal pada I/2026, pemerintah berencana untuk tetap mengakselerasi belanja ke depannya. Setidaknya untuk kuartal II/2026, pemerintah berencana menyalurkan gaji ke-13 ASN dan subsidi maupun PPN DTP kendaraan listrik.

Harapan akan windfall harga komoditas ini didasari secara historis seperti yang terjadi 2022 lalu, ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saja, kenaikan harga komoditas mendorong penerimaan sumber daya alam (SDA) terealisasi 118,6% dari target APBN.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pertumbuhan PNBP SDA pada 2022 itu tumbuh hingga 79,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Akan tetapi, kini pemerintah nampaknya harus terlebih dulu lapang dada lantaran adanya penolakan dari pelaku industri. Berdasarkan hasil uji publik rencana penaikan royalti maupun pengenaan bea keluar, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kebijakan tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengonfirmasi bahwa kedua kementerian sudah menyepakati penundaan rencana penaikan tarif royalti maupun pengenaan bea keluar.

"Betul," ujarnya melalui pesan singkat saat dimintai konfirmasi kembali oleh Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sebelumnya, Rabu (13/5/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sudah bersepakat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda rencana penaikan royalti maupun pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas ekspor.

"Termasuk yang kami bahas itu adalah pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kami sudah sepakati, kami tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha," terang Bahlil usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta.

Kesepakatan ini diambil usai pertemuan dengan Purbaya pada hari yang sama. Bahlil menyebut kebijakan untuk menangkap potensi windfall harga komoditas ditunda guna memastikan pemerintah dan pengusaha sama-sama untung.

"Harus sama-sama untung, ya," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Di sisi lain, melalui keterangan resmi, Purbaya juga menyatakan bakal mendukung kebijakan Kementerian ESDM. Utamanya, pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung," ujarnnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.

Ke depan, di tengah kinerja penerimaan yang belum optimal, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai pemerintah perlu melakukan prioritisasi belanja guna mencegah pelebaran defisit melampaui batas 3%.

Sebab, pelebaran defisit yang telah ditargetkan dalam APBN berpotensi menambah kebutuhan utang pemerintah yang rasionya sudah mencapai 40,75% terhadap PDB per kuartal I/2026.

"Yang perlu dilakukan pemerintah di kondisi saat ini adalah untuk melakukan realokasi belanja yang meaningful. Artinya mengurangi belanja yang tidak produktif agar bisa dialihkan untuk belanja sosial dan produktif," ujarnya kepada Bisnis.

Antara Posisi Tawar dan Potensi Penerimaan

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), kenaikan tarif royalti maupun pengenaan bea keluar yang ditunda menunjukkan daya tawar pemerintah yang lebih rendah dari pengusaha.

Fahmy menilai keinginan pemerintah untuk meraup tambahan penerimaan dari sektor ekstraktif ini adalah hal yang wajar. Sebab, lanjutnya, hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kerap mengingatkan soal amanat pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah harus berani mengatakan take it or leave it. Kalau kemudian terlalu mengalah dengan pengusaha dan sebagainya, saya kira ini kurang baik. Saya yakin kalau royalti misalnya dinaikkan atau bea keluar juga, para pengusaha itu tidak akan keluar begitu saja karena keuntungan mereka itu jauh lebih besar," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai bahwa harapan ke windfall harga komoditas adalah hal yang bisa dipahami sebagai respons fiskal jangka pendek. Secara prinsip, penjajakan soal tambahan penerimaan SDA adalah hal wajar karena itu merupakan milik publik dan negara harus mendapatkan bagian yang layak.

Namun, kenaikan royalti khususnya harus memerhatikan jenis komoditas, struktur biaya, tahap siklus harga, dan daya saing investasi. Tarif yang dinaikkan terlalu agresif saat harga sedang naik, namun dibarengi biaya produksi yang meningkat, bisa memicu perusahaan menahan ekspansi, mengurangi produksi, atau mengalihkan investasi.

Tidak hanya itu, Josua juga menyebut sensitivitas kenaikan harga komoditas ke penerimaan tidak sebanding dengan efek kenaikan harga minyak ke belanja subsidi/kompensasi.

Menurutnya, setiap kenaikan harga 10% pada CPO dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp1,5 triliun, batu bara sekitar Rp4,5 triliun, dan minyak sekitar Rp20 triliun secara bruto.

Namun khusus minyak, kenaikan 10% harga minyak juga dapat menaikkan belanja subsidi energi sekitar Rp97 triliun.

"Artinya, windfall minyak secara fiskal bisa bersifat semu karena tambahan penerimaan jauh lebih kecil daripada tambahan beban subsidi dan kompensasi. Untuk CPO dan batu bara, efeknya lebih positif, tetapi tambahan penerimaannya relatif terbatas bila dibandingkan kebutuhan belanja negara dan risiko pelebaran defisit," jelasnya kepada Bisnis.

Perhitungan Josua juga sejalan dengan perhitungan pemerintah atas sensitivitas kenaikan harga minyak (ICP) ke belanja maupun defisit APBN. Sensitivitas harga minyak (ICP) merupakan yang terbesar, mengalahkan nilai tukar.

Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel berpotensi menambah belanja pemerintah Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit Rp6,8 triliun. Nilainya tidak sebanding dengan potensi penerimaan yang diproyeksikan hanya bertambah Rp3,5 triliun.

Adapun sampai dengan kuartal I/2026, Kemenkeu mencatat harga minyak atau ICP mengalami deviasi ke rata-rata US$78,5 per barel dengan outlook US$82,3 per barel. Ini sudah melewati asumsi APBN yakni US$70 per barel. Dengan asumsi tersebut, pemerintah tahun ini menargetkan defisit APBN di angka Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Di samping itu, Josua pun melihat potensi windfall komoditas tahun ini tidak sebesar episode 2021–2022. Dampaknya juga diprakirakan tidak sebesar periode sebelumnya untuk menjadi bantalan fiskal.

"Sensitivitas penerimaan pajak terhadap kenaikan harga 1% komoditas memang masih positif, misalnya CPO Rp4,4 triliun, nikel Rp2,9 triliun, batu bara Rp1,9 triliun, dan gas Rp0,7 triliun, tetapi manfaat ini tidak otomatis menjadi ruang fiskal bersih karena ada beban lain yang ikut naik," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat kebijakan bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel akan mulai diimplementasikan pada Juni 2026. Langkah ini akan berjalan beriringan dengan penyesuaian tarif royalti komoditas mineral yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Purbaya mengonfirmasi pemerintah sedang berupaya agar kedua instrumen penerimaan negara tersebut dapat segera diberlakukan secara bersamaan pada pertengahan tahun ini.

"Dua-duanya kelihatannya. Diusahakan Juni," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya mengungkapkan, dirinya telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait rencana ini.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil bahkan mengusulkan agar pengenaan bea keluar tidak hanya terbatas pada nikel dan batu bara, melainkan diperluas ke seluruh sektor pertambangan.

"Across the board kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang," ujar Purbaya.

Meskipun terdapat usulan perluasan cakupan komoditas, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh sebelum payung hukumnya resmi diterbitkan.

Penentuan detail tarif dan klasifikasi barang tambang yang akan terdampak nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang dirumuskan.

"Tapi nanti lihat detailnya begitu PP-nya keluar ya," kata Purbaya.

Rencana kenaikan beban fiskal di sektor tambang ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM telah mengadakan konsultasi publik pada Jumat (8/5/2026) mengenai revisi PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.

Selain batu bara dan nikel, revisi aturan tersebut diproyeksikan akan mencakup penyesuaian tarif untuk berbagai komoditas strategis lainnya, antara lain:

• Mineral Utama: Tembaga, emas, perak, dan timah.
• Komoditas Ikutan: Kobalt (produk ikutan nikel matte) serta kobalt dari hasil pengolahan mineral lainnya.
• Komoditas Tambahan: Konsentrat seng, timbal, besi, hingga iuran tetap untuk mineral bukan logam dan batuan di area lepas pantai.

(Dhera Arizona)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menangguhkan (pending) rencana penerapan bea keluar bagi produk turunan mineral yang seyogyanya bakal diterapkan pada Juni 2026.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan penundaan itu dilakukan setelah mencermati masukan dari publik dan pelaku industri. Dalam hal ini pemerintah memilih untuk mengevaluasi ulang simulasi kebijakan fiskal tersebut dan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi iklim investasi di sektor hilirisasi.

'Maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meluruskan persepsi mengenai objek pajak yang tengah dikaji. Ia menekankan bahwa pungutan tersebut menyasar produk hilirisasi seperti emas, timah, dan nikel, bukan bahan baku mentah yang saat ini ekspornya telah dilarang.

“Pajak yang dibicarakan itu adalah simulasi terhadap bea keluar, bukan bea keluar terhadap bahan baku. Itu ya Ninda ya,” jelas Bahlil memberikan klarifikasi teknis.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan latar belakang munculnya rencana bea keluar ini adalah sebagai instrumen evaluasi terhadap kedalaman hilirisasi, terutama pada industri Nickel Pig Iron (NPI) yang telah menerima fasilitas fiskal besar dari negara.

“Nikel NPI waktu saya jadi Menteri Investasi kita kan setuju untuk diberikan tax holiday dalam rangka membangun hilirisasi. Tapi kan sebagian itu kan industri itu tidak dibangun hilirisasi sampai di ujung, baru 40%. Padahal dia kan sudah kita kasih tax holiday,” ungkap Bahlil.

Pemerintah mengharapkan adanya timbal balik dari fasilitas tersebut melalui penyelesaian hilirisasi hingga tahap akhir. “Cengli dong kita minta you bangun dong sampai di ujung. Kalau you enggak mau berarti kita akan kenakan pajak lain gitu lho. Itu persoalannya cuma hukum bisnis aja kok itu barang,” imbuhnya.

Bahlil kembali menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan difokuskan untuk mencapai keseimbangan nilai ekonomi yang ideal sesuai amanah konstitusi. “Masa sih pengusaha pendapatannya lebih dari 60%, negara cuma dapat 30 sampai 40%. Kan nggak adil. Jadi hanya mencari keseimbangan saja kok,” pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda rencana pengenaan bea keluar (BK) ekspor produk turunan nikel.
Dia menuturkan pemerintah terbuka dengan masukan dari para pemangku kepentingan, khususnya pengusaha. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus saling menguntungkan.
Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan formulasi penghitungan bea keluar nikel yang berkeadilan.
"Saya pikir semuanya kami akan akomodir, dan ini kami pending [tunda] dulu sambil kami bikin formulasi yang baik. Formulasi yang baik seperti apa? Yang bijak, baik untuk negara maupun untuk teman-teman swasta," tutur Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Bahlil mengemukakan pengenaan bea keluar nikel dilakukan karena produk penghiliran komoditas tersebut belum dikembangkan hingga tingkat yang lebih hilir, yakni masih di kisaran 40%. Padahal, pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada perusahaan smelter nikel, misalnya tax holiday.
"Cengli [untung pengusaha] dong, kami minta you bangun dong sampai di ujung. Kalau you nggak mau berarti kami akan kenakan pajak lain gitu loh," kata Bahlil.
Rencana pengenaan bea keluar nikel pertama kali diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia memastikan pemerintah akan segera mengenakan bea keluar dan pajak tambahan alias windfall tax atas komoditas nikel dan batu bara.
"Oh iya nanti ada [windfall tax dan bea keluar nikel]. Tetapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM, saya terima saja pokoknya duitnya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengusaha, Purbaya belum memerinci persentase pastinya. Kendati demikian, Bendahara Negara itu menjamin bahwa formulasi tarif yang ditetapkan akan mampu mengompensasi beban subsidi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
Di sisi lain, Purbaya meyakini bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan industri. Sebaliknya, pemerintah akan mengiringi regulasi ini dengan pemberian insentif untuk mendorong ekosistem hilirisasi yang lebih dalam, terutama bagi industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri yang menyerap nikel sebagai bahan baku utamanya.
"Kami akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu supaya nikelnya juga laku. Pokoknya nanti produk yang memakai bahan dalam lagi, dia akan mendapat insentif lebih," jelas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak guna membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Formulasi baru terkait royalti tambang itu, kata dia, akan diupayakan menjadi formulasi yang menguntungkan negara dan pengusaha. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan sidang dengar pendapat pada 8 Mei 2026 terkait usulan perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak merupakan sosialisasi dan belum menjadi keputusan.

“(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha, tetapi juga pendapatan negara bisa kita optimalkan,” ucap Bahlil.

Sentimen terkait royalti tambang telah mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG pada Senin (11/5/2026) pagi dibuka melemah 9,46 poin atau sekitar 0,14 persen ke level 6.959,94.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah di Jakarta, Senin (11/5/2026), menilai laju pergerakan IHSG selama tiga hari perdagangan ke depan akan banyak dipengaruhi dinamika geopolitik global dan kebijakan tarif royalti komoditas.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat sampai 31 Maret 2026 untuk total pendapatan negara yang telah diperoleh di wilayah Sumbar sebesar Rp1,58 triliun atau terkontraksi sebesar 17,26% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan secara komposisi, pendapatan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 65,63% atau sebesar Rp1,03 triliun.

“Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 31 Maret 2026 masih selaras dengan target APBN tahun ajaran 2026,” katanya dikutip dari data resmi DJPb, Kamis (7/5/2026).

Penerimaan pajak dalam negeri neto Sumbar sampai dengan Maret 2026 tercatat sebesar Rp476,89 miliar atau 7,46% dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Sumbar tercatat sebesar Rp1.325,31 miliar.

Kemudian sampai dengan Maret 2026, PPM berkontribusi sebesar Rp293,94 miliar atau 61,94% dari total penerimaan. PKM berkontribusi sebesar Rp182,94 miliar atau 38,36% dari total penerimaan. Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp557,52 miliar atau 41,13% dari target tahun 2026 sebesar Rp1,36 triliun.

Penerimaan perpajakan luar negeri berasal dari penerimaan pajak bea keluar serta pajak bea masuk. Penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp555,23 miliar atau terealisasi 41,35% dari target tahun 2026.

Selain itu, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp2,3 miliar atau terealisasi 18,04% dari target tahun 2026. Pendapatan negara di Sumbar yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp541,84 miliar atau sudah mencapai 28,53% dari target 2026.

“Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 12,81% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan 31 Maret 2026 dengan realisasi tercatat sebesar Rp418,17 miliar,” jelasnya.

Selanjutnya untuk belanja negara telah direalisasikan sebesar Rp9,9 triliun, jumlah ini tumbuh sebesar 33,27% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Dikatakannya untuk total belanja negara di wilayah Sumbar sampai dengan 31 Maret 2026 adalah Rp9,9 triliun atau terealisasi 30,68% dari pagu 2026 yang sebesar Rp32,27 triliun.

“Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 33,27% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya,” tutup dia.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempertimbangkan pengenaan pajak laba ditahan atau windfall tax terhadap komoditas nikel. Kebijakan ini menyasar keuntungan luar biasa yang diperoleh perusahaan akibat lonjakan harga komoditas global, bukan dari peningkatan kinerja operasional internal perusahaan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa rencana ini tengah dibahas secara intensif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Nanti ada (windfall tax), tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM. Saya terima saja pokoknya duitnya," ujar Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa tambahan penerimaan dari pajak ini sangat krusial untuk memperkuat APBN, terutama dalam menanggung beban subsidi yang terus meningkat.

Selain rencana pengenaan pajak tambahan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya saing produk hilirisasi nikel. Pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk produk turunan nikel guna mempercepat pertumbuhan ekosistem industri baterai di dalam negeri.

"Nikel itu kan salah satu bahan baku baterai, kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif... supaya ini juga laku," ungkap Purbaya.

Selain windfall tax, Purbaya juga mewacanakan penerapan bea keluar untuk nikel dan batu bara. Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap praktik under-invoicing (pelaporan harga di bawah nilai asli) serta ekspor ilegal.

Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini, ketiadaan bea keluar membuat pihak Bea Cukai memiliki keterbatasan dalam memeriksa kargo secara mendalam sebelum keberangkatan.

"Selama ini kalau ekspor batu bara, karena pajaknya nol, enggak ada bea keluar, Bea Cukai enggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under-invoicing di situ besar sekali," kata Purbaya.

Dengan diterapkannya bea keluar, proses pemeriksaan fisik dan dokumen dapat dilakukan secara ketat di pelabuhan keberangkatan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian negara akibat ketidakakuratan data ekspor.

"Saya minta itu ada bea keluar sehingga kalau ada bea keluar, Bea Cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat, sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under-invoicing atau penyelundupan," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel – Saham emiten tambang nikel cenderung terkoreksi pada Selasa (5/5/2026) seiring kekhawatiran pasar terhadap rencana pemerintah menerapkan bea keluar dan windfall tax.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 10.59 WIB, saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatatkan penurunan paling tajam, yakni hingga minus 8,00 persen ke level Rp6.325 per unit.

Di bawah INCO, saham PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) merosot 3,42 persen menjadi Rp3.670 per unit, disusul PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,81 persen dan PT PAM Mineral Tbk (NICL) 2,84 persen.

Kemudian, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) terdepresiasi 1,93 persen, PT Timah Tbk (TINS) turun 1,58 persen, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) memerah 0,74 persen.

Pengamat pasar modal Michael Yeoh menilai rencana kebijakan pemerintah terhadap sektor komoditas menjadi sentimen baru bagi pasar, meski masih menyisakan ketidakpastian dari sisi teknis.

“Nikel dan batu bara akan dikenakan export duty + windfall tax. Tujuannya untuk menutup beban subsidi APBN dan meningkatkan penerimaan negara. Namun belum ada angka pasti mengenai besaran yang akan ditetapkan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, jika melihat tren harga komoditas saat ini, sektor nikel masih memiliki ruang profitabilitas yang kuat di tengah wacana kebijakan tersebut.

“Jika kita melihat dari harga nikel sendiri, bisa diproyeksikan dengan jelas bahwa perusahaan-perusahaan komoditas, terutama nikel, termasuk yang akan mendapat keuntungan dari laba bersih,” katanya.

Secara spesifik, Michael juga menyoroti pergerakan saham INCO yang mengalami tekanan cukup dalam, namun tetap menarik dari sisi teknikal dan aliran dana.

“Secara technical analysis dan flow, INCO sendiri termasuk saham yang dikoleksi oleh investor asing di tahun ini. Area support INCO sendiri berada di angka 6.000 dengan potensi gap yang ditutup di angka 5.850. Hal ini menarik bagi investor yang ingin mengoleksi saham INCO,” tutur Michael.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan dua instrumen fiskal baru yang menyasar sektor komoditas, yakni bea keluar dan windfall tax atau pajak atas keuntungan luar biasa (windfall profit tax).

Dikutip dari sejumlah pemberitaan media, Senin (4/5/2026), kebijakan ini diprakarsai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan target awal komoditas nikel, dan kemungkinan akan diperluas ke batu bara.

Windfall tax sendiri merupakan instrumen perpajakan yang dikenakan atas lonjakan laba perusahaan yang bukan berasal dari kinerja internal, melainkan dari faktor eksternal seperti melonjaknya harga komoditas di pasar global.

Dalam konteks saat ini, gejolak harga minyak mentah dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya beban subsidi energi dalam APBN, sehingga pemerintah perlu mencari sumber penerimaan tambahan untuk menutup selisihnya.

Selain tujuan fiskal, pengenaan bea keluar juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan ekspor.

Sebagai penyeimbang, pemerintah juga berencana memberikan insentif bagi industri yang memanfaatkan bahan baku dalam negeri, termasuk industri baterai berbasis nikel, guna mendorong hilirisasi dan menjaga daya saing produk turunan di pasar domestik. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji pengenaan pajak durian runtuh alias windfall tax dari nikel.

Windfall tax adalah pajak tambahan yang dikenakan atas laba besar 'durian runtuh', yang muncul bukan karena kinerja perusahaan, misalnya karena harga komoditas meledak tinggi.

Purbaya menyebut windfall tax nikel tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk besaran pajaknya.

"Nanti ada (windfall tax), tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5) dikutip Detikfinance.

Menurut Purbaya, kebijakan windfall tax dapat meningkatkan penerimaan negara dan membantu menutup kenaikan beban subsidi dalam APBN.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan insentif terhadap produk-produk turunan nikel agar lebih berdaya saing.

"Nikel itu kan salah satu bahan baku baterai, kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif... supaya ini juga laku," ucap Purbaya.

Selain windfall tax, Purbaya juga menyinggung wacana pengenaan bea keluar nikel dan batu bara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menambah penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan ekspor.

Purbaya menilai lemahnya kebijakan bea keluar menyebabkan Ditjen Bea Cukai kesulitan mengontrol praktik under-invoicing dan ekspor ilegal. Dengan adanya bea keluar, proses pemeriksaan oleh bea cukai dapat dilakukan sebelum barang dikirim ke luar negeri.

"Selama ini kalau ekspor batu bara, karena pajaknya nol, enggak ada bea keluar, Bea Cukai enggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under-invoicing di situ besar sekali," kata Purbaya.

"Saya minta itu ada bea keluar sehingga kalau ada bea keluar, Bea Cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat, sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under-invoicing atau penyelundupan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]