Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mantan anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menerima satu unit rumah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Jeffry mengatakan rumah tersebut diduga merupakan imbalan atas peran Hery dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang dinilai menguntungkan perusahaan.

"Bahwa HS secara melawan hukum telah menerima sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan. Selain itu, saudara HS juga menerima 1 unit rumah huni," ujar Jeffry dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Selain rumah, Hery juga diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar atas perannya membantu PT Toshida Indonesia yang sempat menghadapi persoalan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kasus bermula ketika perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan mengharuskan PT TSHI membayar kewajiban sebesar Rp130 miliar. Dalam perkara ini, Hery diduga berperan mengoreksi penetapan pembayaran PNBP yang ditetapkan Kementerian Kehutanan terhadap PT TSHI.

Saat itu, Hery Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 diduga menyanggupi permintaan PT TSHI.

Ia diduga mengatur agar penetapan Kementerian Kehutanan yang mewajibkan PT TSHI membayar denda dinilai keliru.

Dengan demikian, PT TSHI dapat melakukan penghitungan sendiri terkait kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Pada intinya, LHP Ombudsman tersebut diduga digunakan untuk mengintervensi keputusan Kementerian Kehutanan sehingga menguntungkan PT TSHI.

"Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar," pungkas Jeffry.

Sebagai informasi, Hery telah dilimpahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026).

Sebelum pelimpahan, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) terus mendorong optimalisasi aset negara melalui revitalisasi Kemayoran Indah Golf sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, PPK Kemayoran menargetkan pengelolaan aset negara di kawasan Kemayoran dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pengembangan kawasan secara berkelanjutan.

Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan mengatakan revitalisasi Kemayoran Indah Golf merupakan bagian dari transformasi kawasan yang lebih luas untuk memperkuat peran Kemayoran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.

"Sebagai pengelola kawasan, PPK Kemayoran memiliki tanggung jawab memastikan setiap aset negara yang berada di bawah pengelolaan kami memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Revitalisasi ini merupakan bagian dari transformasi kawasan berkelanjutan untuk mewujudkan Kemayoran sebagai kawasan yang semakin hidup, modern, dan memiliki daya saing tinggi," ujar Teddy dalam keterangan yang diterima, Rabu (10/6/2026).

PPK Kemayoran sejak Desember 2025 bekerja sama dengan PT Accola Hotel Indonesia dalam pengelolaan Golf Bandar Kemayoran yang kini bertransformasi menjadi Kemayoran Indah Golf. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat daya tarik kawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

Menurut Teddy, pengembangan kawasan Kemayoran selama beberapa tahun terakhir dilakukan melalui berbagai program, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan ruang terbuka publik, penataan lingkungan, kawasan olahraga, hingga penguatan ekosistem bisnis dan hunian yang terintegrasi.

Sejalan dengan visi menjadikan Kemayoran sebagai kawasan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, revitalisasi Kemayoran Indah Golf diharapkan menjadi katalis bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi baru sekaligus meningkatkan nilai kawasan.

Konsep pengembangan tersebut mengadopsi pendekatan mixed-use development yang mengintegrasikan fungsi hunian, olahraga, bisnis, ruang terbuka hijau, dan rekreasi dalam satu kawasan yang saling terhubung.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang tembus Rp49,74 triliun yang didominasi dari penerimaan cukai sampai akhir Mei 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi pendapatan sebesar itu berarti mengalami pertumbuhan sebesar 8,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp3,30 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 17,82% (y-o-y),” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp4,70 triliun atau tumbuh sebesar 18,46% (y-o-y), sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp38,04 triliun tumbuh sebesar Rp3,35% (y-o-y).

PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp193,09 miliar atau 66,66% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 4,99% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

“Cukai mulai tumbuh, meski kecil. Cukai menjadi engine perekonomian di wilker KPPN Malang,” ujarnya. Cukai mendominasi penerimaan negara di wilker KPPN Malang.

Cukai adalah instrumen fiskal, sekaligus alat pengendali konsumsi pada barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat, kesehatan, atau lingkungan hidup, seperti cukai alkohol dan cukai rokok.

Menurutnya, diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai di tengah gejolak global dan berimbas pasa pada perekonomian domestik, penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPPN malang menunjukan kinerja yang positif.

Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan dengan fokus pada perekonomian domestik dan tata kelola perpajakan serta cukai justru lebih efektif memperkuat peningkatan penerimaan negara.

Sosialisasi dan pembenahan sistem coretax secara berkelanjutan, kata dia, akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hal yang tak kalah penting adalah penegakkan hukum yang lebih kuat dengan menyasar pada produsen rokok ilegal.

Joko menilai, jika ini dilakukan maka dapat dipastikan penerimaan cukai akan melejit, dapat tumbuh diatas 10%, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang.

“Perlindungan market rokok legal menjadi kunci untuk utama untuk mengakselerasi penerimaan cukai bukan dengan penambahan layer baru untuk mengakomodasi rokok ilegal,” ucapnya.(K24)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengusaha bus pariwisata di Jawa Barat bakal menghentikan sebagian operasional bus akibat dampak nilai tukar rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS. Mereka menyebut harga suku cadang kendaraan mengalami kenaikan yang berdampak pada tingginya biaya operasional bus.

"Bukan tidak akan beroperasi, akan tetapi menghentikan operasional beberapa armadanya karena imbas nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar AS sehingga berdampak pada kenaikan harga suku cadang kendaraan bus dan mengakibatkan biaya operasional bus menjadi tinggi," ujar Herdis Subarja, Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).

Ia menuturkan para pengusaha bus pariwisata terpukul dengan kondisi rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS. Sebab, dampaknya menyebabkan harga suku cadang terus meningkat, sementara pendapatan semakin menurun.

"Pesanan atau order sewa bus pariwisata terus menurun sejak awal tahun 2026. Bahkan, kondisi belum pulih setelah pada 2025 Gubernur Jawa Barat melarang kegiatan study tour sekolah di Jawa Barat. Kondisi perusahaan bus pariwisata saat ini semakin parah," ungkapnya.

Herdis mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan nyata yang dapat membantu para pelaku usaha bus pariwisata. Salah satunya melalui penurunan atau penghapusan sementara PPN untuk barang tertentu seperti suku cadang kendaraan bus.

Selain itu, PNBP di bidang perizinan angkutan umum diharapkan dapat dihapus sementara atau digratiskan, termasuk penghapusan pajak kendaraan angkutan umum dan kebijakan lainnya. Apabila pemerintah tidak melakukan langkah taktis, ia khawatir dapat terjadi krisis seperti tahun 1998 yang menyebabkan banyak pelaku usaha kolaps.

"Saat ini pelaku usaha terpaksa bertahan dan saya tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan," kata dia.

Herdis menambahkan pihaknya masih melakukan pendataan terhadap perusahaan bus yang mulai menghentikan sebagian operasional armadanya. "Kami semua menunggu tindakan pemerintah untuk mendukung eksistensi para pelaku usaha ini agar terhindar dari krisis yang nyata," kata dia.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan regulasi anyar yang mengatur tentang pungutan negara di sektor profesi keuangan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2026, pemerintah menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan pembinaan serta pengawasan profesi keuangan, dengan nominal tertinggi mencapai Rp10 juta untuk pendaftaran Kantor Akuntan Publik (KAP) asing.

Langkah penataan ulang struktur tarif ini diambil guna merespons kebutuhan mendesak seiring adanya restrukturisasi organisasi dan tata kerja pada unit pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pemerintah menegaskan bahwa cakupan objek pungutan baru ini meliputi aspek perizinan, persetujuan, hingga penegakan hukum administratif.

"Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Keuangan terkait dengan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan meliputi: a. biaya perizinan; b. biaya persetujuan; dan c. denda administratif," sebagaimana tertera dalam Pasal 1 PMK 33/2026, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Kebijakan operasional ini sekaligus menjadi implementasi teknis atas amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif PNBP.

Berdasarkan dokumen lampiran pada PMK tersebut, pemerintah mematok tarif penerbitan izin akuntan publik baru sebesar Rp1 juta untuk setiap berkas permohonan, di mana nominal tarif yang identik juga diterapkan untuk pengurusan perpanjangan izinnya.

Di sisi lain, biaya izin usaha bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dikelompokkan dalam tarif yang bervariasi tergantung dari jumlah rekan yang bermitra di dalamnya.

Untuk operasional KAP dengan status perseorangan dibebani biaya sebesar Rp1,5 juta, sedangkan institusi KAP yang memiliki dua hingga empat rekan dipatok senilai Rp3 juta.

Sementara itu, korporasi KAP skala besar yang menaungi lima rekan atau lebih diwajibkan membayar tarif tertinggi di kelasnya sebesar Rp6 juta untuk satu kali pengajuan permohonan.

Pemerintah juga menyasar operasional kantor cabang dengan menetapkan biaya izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik senilai Rp2 juta per pengajuan.

Sementara untuk pengurusan register akuntan profesional asing, otoritas menetapkan biaya sebesar Rp9 juta untuk durasi legalitas selama tiga tahun, dengan tarif perpanjangan masa berlaku yang dipatok sebesar Rp8,5 juta.

Adapun nominal tarif paling tinggi dalam beleid baru ini menyasar pada pemberian persetujuan pendaftaran bagi Kantor Akuntan Publik asing maupun lembaga organisasi audit internasional, yakni mencapai Rp10 juta per berkas.

Sedangkan untuk kebutuhan persetujuan pencantuman nama brand KAP asing yang berkolaborasi bersama kemitraan KAP domestik dikenakan biaya administrasi senilai Rp5:juta.

Selain menetapkan daftar biaya wajib perizinan, regulasi ini juga memuat klausul sanksi administratif berupa denda tunai bagi pelaku profesi yang melakukan pelanggaran.

Kelalaian atau keterlambatan dalam memperpanjang izin akuntan publik akan langsung dijatuhi denda sebesar Rp1:juta.

Penalti berupa denda juga mengancam keterlambatan penyampaian berbagai dokumen wajib seperti laporan kegiatan usaha, laporan keuangan tahunan, hingga laporan realisasi pendidikan profesional berkelanjutan, di mana sanksinya dipatok sebesar Rp100 ribu untuk setiap hari kerja yang terlewat dengan batas akumulasi denda maksimal disetop pada angka Rp2 juta.

Kendati memperketat pungutan, pada Pasal 2 aturan ini pemerintah tetap membuka peluang dispensasi berupa pengenaan tarif khusus hingga Rp0 atau 0 persen dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang selaras dengan payung hukum perundang-undangan.

Seluruh omzet yang didapat dari penarikan pungutan sektor profesi keuangan ini diwajibkan untuk langsung disetor masuk ke dalam kas negara.

PMK Nomor 33 Tahun 2026 sendiri telah ditetapkan sejak 13 Mei 2026 dan dinyatakan sah mengikat sejak resmi diundangkan pada 25 Mei 2026.

Pemerintah juga memberikan catatan tegas bahwa seluruh instrumen PNBP yang telah dipungut oleh otoritas sejak tanggal 1 Agustus 2025 akan tetap diakui dan dicatat resmi sebagai penerimaan kas negara. (Wahyu Dwi Anggoro)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat kontribusi kepada negara mencapai Rp 1,73 triliun sepanjang 2025 guna mendukung fiskal dan pembangunan nasional. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi tersebut menjadi bentuk komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dukungan ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui APBN,” kata Widyaswendra di Surabaya, Rabu (27/5/2026).

Kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp 1,45 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 55,59 miliar, serta pembayaran konsesi sebesar Rp 224,5 miliar.

Dari total pajak yang disetorkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 485,45 miliar. Selain itu, terdapat kontribusi dari PPh Pasal 25/29 senilai Rp 360,13 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 267,35 miliar.

Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia optimistis meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan akan membuat sektor kepelabuhanan terus menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Efisiensi layanan terminal petikemas juga diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, memperkuat daya saing ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Hal tersebut diperkuat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98 persen secara tahunan pada triwulan IV 2025.

“Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional,” ujar Widyaswendra.

PT Pelindo Terminal Petikemas menyetorkan kontribusi kepada negara sebesar Rp1,73 triliun sepanjang 2025. Kontribusi tersebut berasal dari setoran pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembayaran konsesi.

Berdasarkan data perusahaan, kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, PNBP Rp55,59 miliar, dan pembayaran konsesi senilai Rp224,5 miliar.Dari total pajak yang dibayarkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp485,45 miliar.Selain itu, perusahaan juga menyetor PPh Pasal 25/29 sebesar Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 senilai Rp267,35 miliar. @import url("https://cdnstatic.detik.com/live/_rmbassets/2022/parallax/parallax.css"); (function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); function paraA(e) { var p = $(e); $(e + " .para_fix").width(p.width()); } $(".paraA iframe").on("load", paraA(".paraA")); Setoran ini mencerminkan kuatnya peran perusahaan dalam menyokong fiskal nasional.Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1704423282745-0'); }); Menurutnya, setoran sebesar Rp1,73 triliun tersebut menjadi bukti komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perekonomian nasional."Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya dalam keterangannya dikutip Selasa (26/5).Ia yakin dengan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan, sektor kepelabuhanan diproyeksikan akan terus menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.Kemudian, efisiensi layanan terminal petikemas juga diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, memperkuat daya saing ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.Hal itu diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan IV tahun 2025.Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.Sementara itu, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai, sektor logistik Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara."Memang sebenarnya sejak awal tahun 2000-an bisnis logistik ini mulai tumbuh di Indonesia. Ini seiring dengan maraknya mekanisme industri yang melakukan perdagangan antarpulau maupun antarnegara," jelas Anton, Jumat (22/5).Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem distribusi yang kuat agar rantai pasok berjalan efisien.Anton menilai pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir telah membantu mendukung sektor logistik, terutama melalui pembangunan jalan tol. Namun, pengembangan pelabuhan dan konsep tol laut dinilai masih perlu dioptimalkan.Optimalisasi pelabuhan akan berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi barang, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Hal itu dinilai penting untuk menekan disparitas harga antarwilayah."Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah," ujarnya.Modernisasi PelabuhanPT Pelindo Terminal Petikemas juga terus melakukan modernisasi dan penguatan kapasitas pelabuhan peti kemas melalui penambahan dan relokasi alat bongkar muat di sejumlah terminal strategis.Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mempercepat distribusi barang.Sejumlah alat utama bahkan telah tiba di terminal tujuan, seperti tambahan empat unit Quay Container Crane (QCC) di TPK Semarang dan satu unit QCC di IPCTPK Panjang.Terminal Petikemas Surabaya memperoleh tambahan 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan empat unit QCC untuk memperkuat kapasitas bongkar muat.Penguatan fasilitas juga dilakukan di terminal regional, seperti pengiriman satu unit RTG ke TPK Kendari, empat unit RTG ke TPK Banjarmasin, dan satu unit RTG ke TPK Nilam guna mendukung konektivitas logistik antardaerah.Selain itu, sejumlah alat tengah dalam proses produksi yakni dua unit QCC dan empat unit RTG untuk TPK Belawan, dua Unit QCC untuk TPK Perawang, dan dua unit RTG untuk Terminal Kijing.Optimalisasi juga dilakukan melalui relokasi alat antarterminal, termasuk pemindahan dua unit QCC dari TPS Surabaya ke TPK Berlian.Pakar Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengatakan peningkatan jumlah alat bongkar muat pada dasarnya merupakan respons atas kenaikan kunjungan kapal dan volume kontainer yang harus ditangani terminal. Peningkatan trafik peti kemas menjadi indikator tumbuhnya aktivitas ekonomi dan perdagangan laut."Secara mendasar, kenaikan kedatangan kapal yang membawa kargo dalam kemasan kontainer menandakan adanya kenaikan ekonomi. Turunannya adalah perdagangan atau interaksi ekonomi lewat laut," katanya saat dihubungi, Selasa (26/5).Namun demikian, efisiensi terminal peti kemas tidak melulu ditentukan oleh jumlah alat, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang kontainer, hingga gate keluar masuk terminal.Salah satu indikator utama efisiensi terminal adalah kemampuan menekan waktu kunjungan kapal atau turn around time agar tetap sesuai slot pelayanan yang tersedia.

rata-rata kenaikan realisasi PNBP LMAN setiap tahun mencapai 24,5 persen, seiring upaya lembaga dalam menjaga efisiensi biaya operasional

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp4,2 triliun sepanjang 2025 dari semua lini bisnis.

Realisasi tersebut mencapai 158,2 persen dari target PNBP tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun.

Direktur Utama LMAN Kristijanindyati Puspitasari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, merinci rata-rata kenaikan realisasi PNBP LMAN setiap tahun mencapai 24,5 persen, seiring upaya lembaga dalam menjaga efisiensi biaya operasional.

Kontribusi PNBP dari properti umum mencapai Rp66 miliar pada 2025, sedangkan PNBP dari properti kilang tercatat sebesar Rp875 miliar. Jadi, total PNBP dari properti tahun 2025 sebesar Rp940,6 miliar.

Lebih lanjut, LMAN mencatat aset yang teroptimalisasi sampai saat ini mencapai 168 aset.

“Jumlah ini meningkat sebesar 21,7 persen dibandingkan tahun 2024,” ujarnya Kristi.

Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan itu juga mencetak peningkatan penyelesaian konstruksi aset negara. Hingga 2025, sebanyak 191 aset telah selesai dikonstruksi atau naik 19,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun dari sisi layanan konsultasi, LMAN telah memberikan pendampingan kepada 38 mitra.

Hingga 2025, total proyek konsultasi yang berhasil diselesaikan mencapai 105 proyek yang tersebar di 17 provinsi. Jumlah mitra baru juga terus bertambah dengan rata-rata penambahan 5 mitra setiap tahun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program hilirisasi mineral memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba periode Januari-April 2026 mencapai Rp 48,95 triliun.

Hingga 15 Mei 2026, angka tersebut telah meningkat menjadi sekitar Rp 56 triliun atau tercatat tumbuh 6,21 persen secara tahunan. Di balik capaian itu, sejumlah smelter dalam ekosistem MIND ID jadi penopang utama penguatan industri pengolahan mineral nasional.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut tiga proyek yang telah selesai dan mulai beroperasi, yakni smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, dan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di JIIPE Gresik.

"Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di JIIPE Gresik, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri," ujar Tri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR.

Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 14 smelter terintegrasi yang menjadi bagian dari program hilirisasi mineral nasional, terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.

Dari jumlah tersebut, lima smelter telah selesai dibangun dan sembilan sisanya masih dalam proses penyelesaian, dengan total realisasi investasi mencapai 7,8 miliar dolar AS.

Kapasitas industri pengolahan yang terbentuk cukup signifikan. Smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas input 24,9 juta ton per tahun dengan output 924.780 ton per tahun.

Smelter tembaga memiliki kapasitas input dua juta ton per tahun dengan output 460 ribu ton katoda per tahun. Sementara, smelter bauksit mampu memproses input 19,6 juta ton per tahun dengan output alumina sebesar 7,4 juta ton per tahun. "Angka tersebut menunjukkan basis industri pengolahan mineral mulai terbentuk," ujar Tri.

Pemerintah menegaskan, target hilirisasi tidak akan hanya berhenti pada pembangunan fisik. Setiap smelter harus mampu beroperasi secara produktif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Pemerintah tidak hanya melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan bahan baku, pemenuhan lingkungan serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan," katanya.

Progres ini mendapat respons positif dari Komisi VII DPR. Anggota Fraksi Golkar Yusman mengapresiasi capaian tersebut sekaligus mendorong pemerintah memberikan rincian progres smelter yang masih dalam penyelesaian.

"Nah ini kan saya lihat dari 14 perusahaan ini ada yang sudah selesai lima. Nah ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai," ujar Yusman dikutip Jumat (22/5/2026).

Senada, anggota Fraksi PAN Alfont mendorong pemerintah mempercepat penyelesaian smelter yang tersisa agar dampaknya terhadap ekonomi nasional semakin besar.

"Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian," kata Alfont.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba hingga 15 Mei 2026 mencapai Rp56 triliun atau tumbuh 6,21 persen secara tahunan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan peningkatan penerimaan tersebut didorong program hilirisasi melalui pengoperasian sejumlah smelter yang menjadi bagian dari ekosistem MIND ID.

"Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jatim, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri," kata Tri, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Tri mengatakan realisasi PNBP sektor minerba pada Januari-April 2026 sebelumnya tercatat sebesar Rp48,95 triliun sebelum meningkat pada pertengahan Mei 2026.

Menurut dia, tiga proyek smelter yang telah selesai dan mulai beroperasi yakni smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik.

Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 14 smelter terintegrasi dalam program hilirisasi mineral nasional yang terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.

Dari total tersebut, lima smelter telah selesai dibangun dan sembilan lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah mencatat total realisasi investasi program smelter tersebut mencapai 7,8 miliar dolar AS.

Tri mengatakan kapasitas industri pengolahan mineral yang terbentuk juga cukup signifikan.

Ia menyebut smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas masukan 24,9 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi mencapai 924.780 ton per tahun.

Sementara itu, smelter tembaga memiliki kapasitas masukan dua juta ton per tahun dengan kapasitas produksi 460 ribu ton katoda per tahun.

Adapun smelter bauksit memiliki kapasitas masukan 19,6 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi alumina mencapai 7,4 juta ton per tahun.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa basis industri pengolahan mineral mulai terbentuk," ujar Tri.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya menitikberatkan hilirisasi pada pembangunan fisik smelter, tetapi juga memastikan operasional industri berjalan produktif dan berdaya saing.

"Pemerintah tidak hanya melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan bahan baku, pemenuhan lingkungan serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan," tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Yusman mengapresiasi capaian hilirisasi tersebut sekaligus meminta pemerintah menjelaskan progres pembangunan sembilan smelter yang masih dalam tahap penyelesaian.

"Nah, ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai," kata Yusman.

Senada, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alfont mendorong percepatan penyelesaian smelter agar dampaknya terhadap perekonomian nasional semakin besar.

"Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian," ujar Alfont.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan daerah.

Peningkatan kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran PNBP dan Penerimaan Daerah oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Jakarta, Kamis.

Wahyudi menuturkan PKS ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara.

Sinergi antara BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara penting dalam mendukung pengawasan penyaluran BBM.

"BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan," jelas Wahyudi, dalam keterangannya.

Pertukaran data dan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.

Dalam PKS tersebut, kedua belah pihak juga menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan.

"Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kita jaga bersama," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sherly menyambut baik kerja sama dengan BPH Migas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan daerah.

"Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ungkapnya.

Sherly juga menjelaskan komitmen dalam mendukung ketersediaan energi yang adil, merata dan berkelanjutan.

Setelah PKS ini, Sherly segera mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas.

"Kita akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan, sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Sherly menambahkan kerja sama ini merupakan langkah awal dan jika dilakukan dengan hati-hati, akan menghasilkan hal-hal positif.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan," sebutnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas antara lain Bambang Hermanto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anindtya, Plt Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, Inspektur Provinsi Maluku Utara Agus Riyanto.

Juga Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara M Ali Fataruba, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba mencapai Rp48,95 triliun per 30 April 2026.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, realisasi itu tumbuh 6,21% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni Rp46,09 triliun.
"Dari sisi PNBP realisasi Ditjen Minerba saat ini dari periode Januari sampai April mencapai Rp48,95 triliun, sebenarnya kalau ditarik sampai 15 Mei mencapai Rp55 triliun," ucap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).
Adapun, target PNBP 2026 ditetapkan sebesar Rp134 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,36% dibandingkan target PNBP minerba pada 2025 yang ditetapkan sebesar Rp124,7 triliun.
"Dan dari sisi target [PNBP] 2026 sudah mencapai jumlah meningkat dibanding 2025," kata Tri.
Kendati realisasi PNBP naik, sektor pertambangan nasional menghadapi tantangan yang tidak mudah pada tahun ini. Hal itu tecermin dari kontraksi sebesar 2,14% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2026.
Pelemahan itu terjadi di tengah pembatasan kuota produksi, keterlambatan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) hingga melemahnya permintaan global.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan yang terkoreksi sebesar 2,14% pada kuartal I/2026 itu terjadi di tengah kinerja ekonomi yang tetap tumbuh positif yakni sebesar 5,61% yoy.
Sebagai gambaran, sektor pertambangan masih menjadi salah satu kontributor utama penopang utama produk domestik bruto (PDB), bersama dengan empat sektor lainnya yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 63,52% terhadap total PDB.
Tak hanya secara tahunan, kontraksi kinerja sektor pertambangan juga tecermin pada periode kuartalan. BPS mencatat laju perkembangan industri pertambangan terkoreksi hingga 8,20% pada kuartal I/2026 bila dibandingkan dengan realisasi pada kuartal IV/2025.
Hal itu sejalan dengan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 yang terkontraksi 0,77% bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.