Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Misbakhun, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan kelompok kelas menengah.

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (12/6).

Karena itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

Misbakhun menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.

Menurutnya, ketika kelompok ini memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan lapangan kerja.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujarnya.

Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Misbakhun menilai target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas, bukan dengan menambah tekanan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi memicu penundaan belanja nonprimer oleh kelas menengah karena porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi semakin meningkat.

“Akan berdampak pada penundaan belanja non-esensial, seperti rumah tangga kelas menengah kemungkinan besar akan menahan atau mengurangi konsumsi pada sektor sekunder dan tersier, seperti liburan, hiburan, food and beverage atau makan di luar, atau barang elektronik,” kata Rahma saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa mayoritas konsumen Pertamax berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga menengah atas.

Ketika harga Pertamax naik, maka kelompok tersebut menghadapi efek pendapatan (income effect) berupa penyusutan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) karena alokasi anggaran rumah tangga untuk transportasi membengkak.

Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap bensin cenderung bersifat inelastis dalam jangka pendek karena masyarakat tetap harus bekerja dan bermobilitas. Akibatnya, ruang belanja untuk kebutuhan nonprimer menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut dinilai membebani kelas menengah yang tidak memperoleh bantalan fiskal sebagaimana kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT).

Kelompok menengah, jelas Rahma, harus menyerap sepenuhnya kenaikan biaya hidup secara mandiri di tengah pertumbuhan pendapatan atau gaji yang cenderung stagnan.

Tekanan tersebut juga datang pada saat yang kurang ideal karena bertepatan dengan tahun ajaran baru yang biasanya meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pendidikan.

Selain memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi menimbulkan efek rambatan ke sejumlah sektor usaha.

Meski bukan bahan bakar utama sektor logistik barang pokok yang umumnya menggunakan solar, kenaikan harga Pertamax dinilai tetap dapat meningkatkan biaya operasional sejumlah pelaku usaha.

Ia mencontohkan sektor yang mengandalkan kendaraan pribadi atau operasional berbahan bakar bensin nonsubsidi, seperti jasa kurir, pengemudi ojek daring, hingga UMKM kuliner yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berbelanja bahan baku.

Apabila kenaikan biaya operasional tersebut diteruskan kepada konsumen akhir, harga barang dan jasa di tingkat ritel berpotensi meningkat sehingga menambah tekanan terhadap inflasi inti dan menggerus daya beli riil rumah tangga secara lebih luas.

Meski begitu, Rahma menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi umum masih relatif terbatas.

“Meskipun persentase kenaikannya (harga Pertamax) masif yaitu naik sekitar 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, efek dominonya terhadap inflasi umum tetap terkendali karena bukan kenaikan pada sektor logistik. Walaupun ada kira-kira cuma 0,1 persen saja,” kata dia.

Rahma menambahkan, kenaikan harga Pertamax juga tidak serta-merta memicu lonjakan inflasi nasional secara ekstrem karena sektor transportasi umum dan logistik berat masih menggunakan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.

Namun demikian, ia memperkirakan inflasi pada Juni 2026 tetap berada dalam tekanan. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong inflasi umum (consumer price index/CPI) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

“Proyeksi inflasi pada Juni 2026 ini berada dalam tekanan yang cukup kuat. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu trigger utama yang berpotensi mendorong inflasi umum (CPI) merangkak naik hingga mendekati atau bahkan menembus kisaran 4 persen secara tahunan (yoy), meningkat dari posisi Mei yang berada di level 3,08 persen (yoy),” kata Rahma.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja perekonomian domestik terpantau masih kokoh berada di zona optimistis. Sentimen positif tersebut tecermin dari pencapaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada periode Mei 2026 yang berhasil bertengger di level 120,9 atau konsisten berada di atas ambang batas parameter optimistis (indeks di atas 100).

Meski demikian, jika dibandingkan secara bulanan, raihan angka IKK pada Mei 2026 ini mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan perolehan pada bulan April 2026 yang sempat menyentuh posisi 123,0.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya.

“Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 129,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,6,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Akselerasi pada komponen IEK ini dipicu langsung oleh tebalnya rasa optimisme masyarakat terhadap proyeksi ketersediaan lapangan kerja baru yang merangkak ke level 128,1 (dari 127,7), serta ekspektasi kegiatan usaha ke depan yang mendarat di posisi 124,5 (dari 124,1).

Di sisi lain, parameter Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) terpantau masih bertahan di zona ekspansi pada level 112,2, walaupun secara nominal terkoreksi cukup dalam dari performa bulan sebelumnya yang berada di level 116,5.

Tetap kuatnya IKE ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 123,2, 105,0, dan 108,3, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 128,1, 108,8, dan 112,6.

Dalam survei yang sama, BI juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Mei 2026 tercatat sebesar 72,3 persen, relatif stabil dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,1 persen.

Proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 10,2 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 9,7 persen.

Sementara proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 17,5 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 18,2 persen.

JAKARTA - Pemerintah harus mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax terhadap daya beli masyarakat serta memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Langkah strategis perlu dilakukan agar gejolak harga energi internasional tidak terus memberikan tekanan terhadap harga BBM di dalam negeri.

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh dinamika harga energi global. Namun demikian, pemerintah perlu mengambil. Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250/Liter, Ini Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina

“Kami mencermati kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, yang mulai berlaku hari ini. Meskipun penyesuaian harga merupakan bagian dari mekanisme pasar dan dipengaruhi perkembangan harga energi global, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperoleh pasokan energi yang lebih kompetitif dan efisien. Upaya tersebut penting agar kenaikan harga energi internasional tidak terus-menerus berdampak pada harga BBM dalam negeri dan membebani masyarakat,” kata Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, Rabu (10/6/2026).

Lebih lanjut, Shanty menilai kenaikan harga Pertamax perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat sebagian besar pengguna BBM jenis ini berasal dari kelompok masyarakat menengah yang selama ini belum sepenuhnya menerima manfaat BBM bersubsidi.

“Dalam situasi daya beli yang masih menghadapi berbagai tantangan, tambahan beban biaya transportasi dan mobilitas berpotensi memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional,” lanjutnya.

Menurut Shanty, menjaga daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi tidak meluas terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya. Lihat foto:Suasana SPBU di Jakarta Usai Harga Pertamax Meroket menjadi Rp16.250 Per Liter

Ia mendorong pemerintah untuk memastikan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. ”Pengendalian inflasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta kelancaran distribusi barang dan jasa perlu menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kenaikan biaya energi,” tambahnya.

Shanty berharap pemerintah dapat terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi rantai pasok. Termasuk optimalisasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) ke level 5,50% berpotensi menjadi sentimen baru bagi pasar saham.

Sektor properti dan otomotif diperkirakan menjadi yang paling rentan terhadap kenaikan biaya pembiayaan, sementara saham-saham perbankan besar dan sektor defensif dinilai masih mampu bertahan di tengah tekanan.

Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis mengatakan sektor properti menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga karena mayoritas pembelian rumah masih mengandalkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Ketika bunga naik, cicilan KPR menjadi lebih mahal sehingga daya beli konsumen menurun dan keputusan pembelian rumah cenderung ditunda. Akibatnya marketing sales berpotensi melambat," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, emiten properti seperti BSDE, CTRA, PWON, SMRA, dan ASRI berpotensi menghadapi perlambatan penjualan apabila tren suku bunga tinggi bertahan dalam jangka waktu lama.

Tekanan serupa diperkirakan terjadi pada sektor otomotif karena pembelian kendaraan bermotor juga sangat bergantung pada pembiayaan kredit.

Kenaikan bunga berpotensi mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan baru dan menekan pertumbuhan penjualan.

Senada, Analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai sektor properti, otomotif, dan consumer discretionary menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan BI Rate.

"Kenaikan bunga akan meningkatkan biaya pembiayaan bagi konsumen sehingga dapat menunda keputusan pembelian rumah, kendaraan maupun barang konsumsi non primer," katanya.

Dua Sisi bagi Perbankan

Di tengah tekanan tersebut, sektor perbankan justru dinilai relatif lebih tangguh. Alrich menjelaskan bahwa dalam periode suku bunga tinggi yang berlangsung singkat, bank-bank besar berpotensi memperoleh manfaat dari kenaikan yield kredit yang lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya dana (cost of fund).

Kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan net interest margin (NIM) dan profitabilitas bank. Emiten seperti BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI dinilai memiliki kemampuan lebih baik dalam mempertahankan kinerja dibandingkan bank berukuran kecil.

Namun, ia mengingatkan apabila suku bunga tinggi berlangsung terlalu lama atau memasuki fase higher for longer, dampaknya bisa berubah menjadi negatif karena pertumbuhan kredit berpotensi melambat dan risiko kredit bermasalah (NPL) meningkat.

Sementara itu, Andrey menilai kendati persaingan dana pihak ketiga dapat menekan biaya dana,industri perbankan masih didukung oleh pertumbuhan kredit yang sehat, kualitas aset yang terjaga, serta likuiditas yang memadai. Bank-bank dengan basis dana murah (CASA) yang kuat seperti BMRI, BBRI, BBNI, BBCA, dan BRIS diperkirakan mampu menjaga profitabilitas lebih baik dibanding sektor lainnya.

RHB Sekuritas masih menjadikan sektor perbankan sebagai pilihan utama. Oleh karena itu, dia masih me rekomendasi Kan saham BMRI dengan target harga Rp5.920, BBRI dengan target harga Rp4.000, BRIS dengan target harga Rp2.800, dan BBTN dengan target harga Rp1.630.

Menurutnya, koreksi harga saham perbankan belakangan ini lebih banyak dipengaruhi sentimen makro dan pelemahan rupiah dibandingkan penurunan fundamental, sehingga membuka peluang akumulasi bagi investor jangka menengah.

Investor Disarankan Beralih ke Saham Defensif

Di tengah ketidakpastian global, pelemahan rupiah, dan kenaikan BI Rate, Baik Phintraco Sekuritas maupun RHB Sekuritas menyarankan investor lebih selektif dalam memilih saham. Fokus utama diarahkan pada saham berfundamental kuat, likuiditas tinggi, dan sektor yang permintaan nya stabil dan lebih tahan terhadap perlambatan ekonomi.

Andrey menyebut Selain saham perbankan, investor juga dapat menambah eksposur pada sektor defensif seperti kesehatan dan consumer staples, sambil memanfaatkan volatilitas pasar untuk mengakumulasi saham-saham berkualitas secara bertahap.

Sementara itu, Alrich menyebut sejumlah saham yang cenderung nebjadi favorit pasar dalam kondisi saat ini adalah TLKM, ISAT, EXCL, INDF, ICBP, dan UNVR.

"Strategi yang lebih tepat adalah fokus pada saham dengan fundamental kuat dan likuiditas tinggi, perbanyak porsi sektor defensif dan perbankan besar, lakukan akumulasi bertahap, bukan sekaligus," ujar Alrich.

Analis juga menyebut akan lebih ideal jika investor menunggu stabilitas nilai tukar rupiah, kepastian kebijakan, serta kepastian arus dana asing. Pasalnya, selama faktor-faktor tersebut belum membaik, volatilitas kemungkinan masih akan tinggi.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meyakini nilai tukar rupiah akan mengalami tren penguatan pada 2027. Otoritas moneter memproyeksi kurs rupiah akan berada di kisaran rerata Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Adapun berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.141 per dolar AS pada perdagangan Selasa (9/6/2026). Level itu sudah melemah 8,47% dibandingkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun.

Kendati demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan optimisme pembuatan nilai tuker rupiah itu, sejalan dengan target yang dipatok oleh pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Di hadapan parlemen, Perry membeberkan lima landasan utama yang menjadi jangkar keyakinan bank sentral terhadap apresiasi rupiah ke depan.

Pertama, BI meyakini ketidakpastian global akan mereda. Bank sentral memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan berada pada level yang lebih tinggi dan persepsi risiko investasi akan membaik sehingga mendorong arus modal masuk ke negara berkembang seperti Indonesia dan berdampak positif ke kurs rupiah.

"Gejolak global sulit diprediksi tapo setidaknya tidak akan seburuk tahun ini," kata Perry dalam rapat pengantar pembahasan KEM-PPKF 2027 dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Kedua, kondisi fundamental Indonesia dinilai akan semakin bagus. Dia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi, laju inflasi yang terjangkar pada sasaran, serta neraca pembayaran yang sehat dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah.

"Demikian juga imbal hasil investasi di Indonesia yang tetap menarik, pasar keuangan yang berkembang, serta dukungan kecukupan cadangan devisa," jelas Perry.

Ketiga, pemerintah tengah menggodok kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA), termasuk sistem satu pintu melalui pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan implementasi Peraturan Pemerintah Devisa Hasil Ekspor (PP DHE) SDA yang baru.

Implementasi beleid ini diyakini akan meningkatkan penerimaan negara hingga menebalkan pundi-pundi pembiayaan untuk memacu pertumbuhan. Tak hanya itu, dia menilai kebijakan tersebut berpotensi menaikkan pasokan valas dan cadangan devisa di pasar domestik.

Keempat, bank sentral menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan seluruh instrumen bauran kebijakan demi menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini mencakup intervensi di pasar spot, transaksi forward di dalam negeri hingga di luar negeri.

Perry juga memastikan ketersediaan likuiditas perbankan dan pendalaman pasar uang serta pasar valas agar mampu mengakomodasi masuknya aliran dana asing secara optimal.

Kelima, penguatan koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan. Kedua otoritas sepakat untuk bahu-membahu dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong laju pertumbuhan.

"Agar fiskal dan moneter terus diarahkan untuk menggunakan kewenangan masing-masing dalam memperkuat stabilitas rupiah, meningkatkan daya tarik imbal hasil bagi investor asing, dan menjaga kecukupan likuiditas perbankan," tutup Perry.

Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di ini di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebutuhan pokok.

Hingga Mei 2026, tingkat inflasi DIY tercatat berada di angka 2,77 persen secara tahunan.

"Capaian ini mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan secara sinergis melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY Juli Kestijanti di Sleman, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa APBN berperan vital sebagai instrumen fiskal utama, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi akibat faktor musiman maupun gejolak ekonomi global.

"APBN berperan menjaga stabilitas harga melalui program penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur distribusi, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan," katanya.

Menurut Juli, dukungan APBN diwujudkan melalui alokasi belanja kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD). Dana TKD memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi langsung, seperti operasi pasar, pemberian subsidi transportasi, serta penguatan cadangan pangan guna menjamin ketersediaan pasokan.

Dalam menjaga stabilitas tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan empat pilar atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Kanwil DJPb DIY, kata Juli, turut berperan aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memastikan penyaluran belanja APBN dan TKD berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, DJPb menyediakan dukungan data dan analisis bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah pengendalian yang responsif terhadap kondisi terkini di daerah.

Berkat kolaborasi lintas sektor tersebut, DIY berhasil meraih predikat terbaik kedua secara nasional dalam pengendalian inflasi berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi stabilitas harga serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi DIY yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan harga Pertamax bersamaan dengan naiknya suku bunga acuan dinilai semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah Indonesia.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kelas menengah kini menghadapi beban berlapis mulai dari cicilan kredit yang membengkak, ongkos transportasi yang meningkat, hingga biaya hidup yang terus naik di tengah pendapatan yang tidak bertambah signifikan.

Menurutnya kelas menengah selama ini justru menjadi kelompok yang paling sering menanggung dampak kebijakan ekonomi ketika tekanan muncul.

“Ketika negara perlu menjaga rupiah, bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah langsung menanggung beban,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, kenaikan BI Rate menjadi 5,50% dan melonjaknya harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memberikan tekanan langsung terhadap kehidupan rumah tangga kelas menengah.

Ia menilai dampaknya bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari cicilan rumah yang naik, kredit kendaraan yang semakin berat, biaya antar jemput anak yang meningkat, hingga ongkos bekerja yang semakin mahal.

“Bagi kelas menengah, itu adalah cicilan rumah yang makin mahal, cicilan kendaraan yang makin berat, biaya antar jemput anak yang naik, ongkos bekerja yang membengkak, dan tabungan yang makin cepat terkuras,” katanya.

Ia mengingatkan melemahnya kelas menengah akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama produk domestik bruto Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Menurutnya ini bukan penurunan kecil. Hampir 9,5 juta orang keluar dari kategori kelas menengah dalam lima tahun. Achmad menilai hal ini merupakan alarm sosial ekonomi.

Ia menilai banyak keluarga kelas menengah sebenarnya hidup dalam kondisi rentan karena sangat bergantung pada kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah dicicil, kendaraan dicicil, pendidikan dibiayai utang, sementara kenaikan penghasilan tidak secepat lonjakan biaya hidup.

Ia menilai kenaikan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas rupiah memang dapat dipahami secara teori. Namun transmisi kebijakan tersebut langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan bunga kredit, KPR, kredit kendaraan, hingga pinjaman usaha kecil.

Kenaikan Pertamax Semakin Menekan Kelas Menengah

Selain tekanan bunga, kenaikan harga Pertamax juga dinilai semakin mempersempit ruang keuangan masyarakat kelas menengah. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan anggapan bahwa kenaikan Pertamax hanya berdampak pada kelompok kaya merupakan penyederhanaan yang keliru.

“Pengguna Pertamax bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya,” ujar Media.

Menurut dia, ketika selisih harga Pertamax dengan Pertalite semakin lebar, masyarakat hanya memiliki dua pilihan, yakni membayar lebih mahal atau beralih ke Pertalite.

Namun, perpindahan pengguna ke Pertalite berpotensi menambah beban subsidi pemerintah.

“Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah,” katanya.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax tanpa menaikkan harga Pertalite akan mendorong lonjakan permintaan terhadap BBM subsidi tersebut.

“Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga,” ujar Nailul.

Ia menilai pengawasan menggunakan QR code belum sepenuhnya efektif karena masih banyak praktik penjualan Pertalite di luar SPBU.

Tekanan terhadap kelas menengah juga diperkirakan akan berdampak pada perlambatan konsumsi rumah tangga. Keduanya memprediksi masyarakat akan mulai mengurangi belanja nonprimer, menunda pembelian rumah, mengurangi rekreasi, hingga menekan pengeluaran pendidikan tambahan.

Penguatan Kelas Menengah

Achmad meminta pemerintah mulai menjadikan daya tahan kelas menengah sebagai indikator utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

Menurutnya, pemerintah perlu memperluas perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah, mempercepat pembangunan transportasi publik yang murah, hingga memastikan perbankan tidak menaikkan bunga kredit secara agresif.

“Kebijakan yang baik bukan hanya mampu menjaga rupiah dan neraca fiskal, tetapi juga menjaga agar keluarga pekerja tetap bisa hidup layak, bergerak, menabung, dan naik kelas,” ujar Achmad.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terus menjadikan kelas menengah sebagai “dompet cadangan” ekonomi nasional.

“Mereka bukan bantalan yang bisa terus ditekan. Mereka adalah tiang penyangga. Jika tiang itu retak, rumah besar bernama ekonomi Indonesia juga ikut terancam,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan domestik karena berkurangnya beban APBN.

Pada perdagangan Rabu (10/6/2026), rupiah kembali menguat ke bawah level Rp18.000 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melonjak lebih dari 1,5%.

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar 32%. Harga Pertamax Green juga naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter mulai Rabu (10/6).

Sebaliknya, harga Pertalite, Solar, serta sejumlah BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan.

Investment Analyst Lead Stockbit, Edi Chandren, mengatakan kenaikan harga Pertamax memberikan sinyal positif terkait disiplin kebijakan energi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran yang telah berlangsung sejak awal Maret 2026.

Menurutnya, secara regulasi Pertamax merupakan BBM nonsubsidi dan bukan BBM penugasan sehingga tidak masuk dalam skema subsidi maupun kompensasi yang tercantum dalam APBN. Dengan demikian, kenaikan harga Pertamax secara teoritis tidak langsung mengurangi beban fiskal pemerintah.

Namun, Edi menyoroti pernyataan Sekretaris Perusahaan Pertamina Roberth MV Dumatubun pada Mei 2026 yang menyebut selisih antara harga keekonomian dan harga jual Pertamax selama ini ditanggung terlebih dahulu oleh Pertamina sebelum kemungkinan mendapatkan kompensasi dari pemerintah.

"Jika mengacu pada pernyataan tersebut, kenaikan harga jual Pertamax akan mengurangi potensi beban APBN. Meski masih terdapat ketidakjelasan mengenai hubungan langsungnya dengan APBN, kami menilai kenaikan harga ini tetap memberikan sinyal kedisiplinan terkait harga energi," tulis Edi dalam risetnya, Rabu (10/6/2026)

Dari sisi pasar, Edi menilai langkah tersebut turut membantu memperbaiki sentimen terhadap aset domestik. Rupiah pada perdagangan Rabu pagi kembali menguat ke kisaran Rp17.900 per dolar AS.

"Kembali menguatnya nilai tukar rupiah berpotensi melanjutkan sentimen positif bagi IHSG pada perdagangan hari ini," ujarnya.

Sejalan dengan itu, IHSG dibuka menguat 1,59% atau 91,55 poin ke level 5.838,20 pada perdagangan Rabu (10/6/2026). Penguatan ditopang oleh kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar, termasuk BBNI, TPIA, dan BBCA.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, hingga pukul 09.02 WIB, sebanyak 449 saham menguat, 141 saham melemah, dan 136 saham bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp9.554 triliun.

Sementara itu, rupiah dibuka menguat ke level Rp17.894 per dolar AS setelah sehari sebelumnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kall menilai kondisi pelemahan daya beli masyarakat tidak bisa sakadar diukur dari ramainya pusat perbelanjaan atau mal. Indikator ekonomi riil harus dilihat lebih dalam, termasuk aktivitas di pasar tradisional hingga pola konsumsi masyarakat.

JK mengatakan, banyak pihak yang selama ini keliru memahami istilah “pasar” sebatas pasar modal atau bursa saham. Padahal, menurut dia, pasar fisik seperti Pasar Senen, Tanah Abang, hingga pasar sentral di Makassar justru lebih mencerminkan kondisi daya beli masyarakat secara nyata.

“Orang selalu hanya berpikir pasar modal. Padahal, pasar itu juga pasar fisik, seperti Pasar Senen, Tanah Abang, atau pasar sentral di Makassar,” ujar JK dalam seminar publik kebijakan ekonomi dan manajemen krisis, Selasa (9/6).

Ia menegaskan bahwa ramainya mal juga belum tentu menjadi tanda ekonomi masyarakat dalam kondisi baik. Masyarakat datang ke mal bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk makan, berjalan-jalan, hingga mencari tempat yang sejuk dan nyaman.

“Kalau mau lihat apakah daya beli turun, lihat berapa banyak orang di mal yang membawa tas belanja. Saya lihat justru yang paling ramai itu lantai kuliner,” katanya.

Selain itu, menurut JK, pasar modal lebih dipengaruhi faktor kepercayaan investor terhadap prospek keuntungan perusahaan di masa depan. Ketika pelaku pasar memperkirakan keuntungan sektor tertentu akan menurun, maka saham perusahaan akan ikut tertekan.

“Kalau pasar modal itu soal kepercayaan. Orang percaya nanti untung atau tidak. Sekarang orang berpikir ekonomi akan turun, maka saham-saham perbankan atau tambang ikut turun,” jelasnya.

Sementara itu, pasar riil atau pasar fisik sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut JK, indikasi melemahnya ekonomi juga bisa terlihat dari meningkatnya angka kriminalitas yang dipicu pengangguran dan sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan

“Kalau lihat di TV kenapa banyak kriminalitas, begal, pencurian? Itu berarti banyak pengangguran, banyak orang tidak punya pekerjaan,” ujarnya.

JK menilai kondisi tersebut harus segera dicari jalan keluarnya agar tidak memicu persoalan sosial yang lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya peran universitas dalam mencerdaskan masyarakat sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi.

“Universitas harus mencerdaskan bangsa dan memberikan pemikiran kepada masyarakat maupun pemerintah agar masalah-masalah seperti ini bisa diatasi,” kata JK.

Bisnis.com, JAKARTA — Mobilitas perjalanan jarak jauh masyarakat mulai melambat usai periode mudik Lebaran berakhir. Jumlah penumpang pesawat domestik dan kereta api jarak jauh kompak turun pada April 2026, sementara pertumbuhan angkutan rel nasional hanya ditopang oleh lonjakan mobilitas komuter di kawasan perkotaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebagian besar moda transportasi mengalami penurunan pada April 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Koreksi tersebut terjadi setelah berakhirnya periode puncak mobilitas masyarakat selama musim mudik dan libur Idulfitri yang jatuh pada Maret.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini memaparkan, jumlah penumpang pesawat domestik pada April 2026 tercatat sebanyak 4,57 juta orang atau turun 18,72% secara month-to-month (MtM) dan turun 15,85% secara year-on-year (YoY).

Penurunan terjadi di sejumlah bandara utama, misalnya Bandara Hasanuddin Makassar turun 13,24% MtM, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang turun 8,66%, dan Bandara Kualanamu Medan turun 6,36%.

Pada saat yang sama, jumlah penumpang penerbangan internasional mencapai 1,56 juta orang atau naik 0,93% secara bulanan, meski masih turun 1,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tekanan pada penerbangan domestik terjadi seiring kenaikan harga avtur pada April 2026. Sebagaimana diketahui, pada periode tersebut harga avtur yang dirilis Pertamina melonjak lebih dari 70% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, moda kereta api memang masih mencatat pertumbuhan secara agregat. Jumlah penumpang kereta mencapai 48,28 juta orang pada April 2026 atau naik 0,30% dibandingkan Maret 2026 dan meningkat 7,65% secara tahunan.

Namun, kenaikan tersebut tidak berasal dari perjalanan jarak jauh. Jumlah penumpang kereta di wilayah Jawa non-Jabodetabek justru turun 11,98% secara bulanan, sedangkan wilayah non-Jawa turun 3,83%.

Sebaliknya, peningkatan terjadi pada layanan perkotaan. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing meningkat 2,10%, 11,29%, 11,61%, dan 7,76% MtM.

Komuter Jadi Penopang

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menilai pertumbuhan jumlah pengguna kereta perkotaan mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin memilih transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari.

Menurut dia, kemacetan yang terus meningkat membuat masyarakat mulai beralih ke moda transportasi yang lebih dapat diandalkan dari sisi waktu tempuh.

"Sehingga masyarakat sudah mulai cerdas. Memilih untuk melakukan pergerakan dengan menggunakan angkutan umum, terutama di commuter line," ujarnya.

Haris mengatakan commuter line masih menawarkan keunggulan dari sisi ketepatan waktu, keandalan, keamanan, dan keselamatan dibandingkan moda transportasi lainnya untuk mobilitas perkotaan.

Di sisi lain, pelemahan perjalanan jarak jauh juga tidak lepas dari faktor ekonomi yang masih membebani masyarakat.

Menurut dia, keberadaan jalan tol yang semakin luas turut mengubah pola perjalanan masyarakat. Untuk perjalanan keluarga, kendaraan pribadi sering kali menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pesawat maupun kereta api jarak jauh.

"Begitu berkeluarga, hitung-hitungannya akan lebih murah menggunakan kendaraan pribadi," katanya.

Dia menilai kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat masyarakat semakin sensitif terhadap biaya perjalanan. Akibatnya, perjalanan yang tidak mendesak cenderung ditunda atau dialihkan ke moda yang lebih murah.

Data transportasi April 2026 pada akhirnya menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat masih tetap terjaga, tetapi dengan pola yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

Perjalanan harian untuk bekerja dan beraktivitas tetap tumbuh, sementara perjalanan antarkota mulai melambat setelah berakhirnya musim mudik.

Mobilitas Jarak Jauh Melemah

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, data April menunjukkan adanya dua jenis mobilitas yang bergerak dalam arah berbeda.

Secara agregat, jumlah penumpang kereta memang masih bertambah. Namun, hampir seluruh pertumbuhan tersebut berasal dari mobilitas harian masyarakat perkotaan.

Pengguna KRL mencapai sekitar 30,6 juta orang atau hampir dua pertiga dari total penumpang kereta api nasional.

"Dari sini muncul gambaran yang cukup jelas. Orang masih bepergian untuk bekerja, sekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Mobilitas yang sifatnya wajib tetap berjalan. Namun perjalanan yang lebih mahal dan bisa ditunda mulai dikurangi," ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Yusuf, faktor musiman memang menjadi penjelasan utama bagi penurunan mobilitas setelah periode mudik. Namun, penurunan penumpang pesawat domestik secara tahunan yang mencapai 15,85% menunjukkan adanya faktor lain di luar normalisasi pascalebaran.

Dia menilai kenaikan harga avtur yang berujung pada tekanan biaya operasional maskapai ikut memengaruhi keputusan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

"Ketika pengeluaran rumah tangga mulai terasa lebih ketat, perjalanan udara biasanya menjadi salah satu pos yang paling mudah dikurangi," ujarnya.

Menurut Yusuf, pola tersebut konsisten dengan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat. Konsumen masih melakukan aktivitas ekonomi, tetapi menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya.

Pertumbuhan pengguna KRL yang tetap kuat bersamaan dengan melemahnya pesawat dan kereta jarak jauh menunjukkan adanya pergeseran pilihan transportasi. Namun, Yusuf memandang hal tersebut bukan berhentinya aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di samping itu, lesunya mobilitas masyarakat juga seiring dengan meredanya berbagai faktor penopang konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2026, seperti tunjangan hari raya, gaji ke-14, program diskon transportasi, dan kondisi suku bunga yang relatif stabil.

"Data transportasi April bisa dibaca sebagai sinyal awal bahwa laju konsumsi masyarakat tidak sekuat beberapa bulan sebelumnya," ujarnya.

Meski demikian, Yusuf menilai mobilitas harian yang tetap tinggi menandakan aktivitas ekonomi inti masih berjalan dengan baik.

Menurutnya, pelemahan perjalanan jarak jauh tetap perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, hotel, restoran, transportasi daerah, serta berbagai usaha yang bergantung pada pergerakan orang antarkota.

Di tengah kondisi kuartal II/2026 yang cukup tertekan, Core memprediksi adanya kontraksi secara absolut untuk mobilitas masyarakat, sementara konsumsi rumah tangga akan mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan kuartal pertama.