JAKARTA - Penggunaan Rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik dinilai menjadi langkah strategis. Hal itu untuk meningkatkan efisiensi sekaligus ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketergantungan sektor minyak dan gas terhadap dinamika global.

Hal itu disampaikan anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo.“Penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi batu bara dapat dipertimbangkan sebagai strategi jangka pendek untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan bijaksana,” katanya, Minggu (26/4/2026).

Sartono mengatakan transaksi batu bara untuk pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) lebih efisien dibandingkan minyak dan gas. Hal itu karena didukung pasokan domestik yang kuat serta lebih memungkinkan menggunakan rupiah.

“Batu bara dinilai lebih realistis diterapkan dibandingkan minyak dan gas karena Indonesia memiliki cadangan dan produksi domestik yang besar,” katanya.

Sartono menyebut, kondisi tersebut membuat transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik dinilai lebih efisien sekaligus berpotensi memperkuat kedaulatan energi nasional. Sebaliknya, minyak dan gas masih sangat bergantung pada dinamika pasar global sehingga penerapan transaksi menggunakan Rupiah menjadi lebih kompleks.

Lihat video: Keppres Resmi Bentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi



“Dengan demikian, penggunaan Rupiah dalam transaksi batu bara bisa menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Arah investasi hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan rantai industri.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan struktur investasi hilirisasi perlu diarahkan lebih spesifik agar mampu menopang pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

Contohnya untuk nikel, investasi di smelter tipe Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) menurutnya sudah cukup banyak. Akan tetapi, untuk nikel kadar rendah yakni High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang biasa masuk ke industri baterai, justru masih kurang.

“Jadi, kami mendorong kalau untuk hilirisasi di sektor komoditas tambang nikel, itu lebih baik didorong ke arah hilirisasi smelter nikel HPAL,” kata Sudirman kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan smelter untuk nikel kadar rendah menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar fasilitas pengolahan masih berorientasi pada produk stainless steel atau baja nirkarat.

Selain nikel, peluang investasi juga dinilai terbuka lebar di sektor bauksit. Sudirman menilai kapasitas smelter bauksit di Indonesia masih terbatas, padahal kebutuhan aluminium domestik terus meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Menurutnya, hilirisasi bauksit perlu dipercepat melalui pembangunan fasilitas pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Apalagi, kebijakan larangan ekspor bahan mentah telah mendorong pengolahan di dalam negeri.

“Saat ini kita dengar bahwa ada beberapa investor dari China itu tertarik untuk menanamkan investasinya, mendirikan pabrik smelter bauksit ini untuk menjadi aluminium,” ungkapnya.

Kendati demikian, Sudirman mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuka keran investasi asing di sektor ini. Pengalaman hilirisasi nikel yang memicu lonjakan jumlah smelter dinilai perlu menjadi pelajaran agar kapasitas produksi tetap terkendali.

Di sektor timah, investasi hilirisasi juga dinilai masih relevan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Upaya pembatasan ekspor bahan mentah serta penertiban tambang ilegal disebut menjadi momentum untuk memperkuat industri hilir timah nasional.

Sementara itu, dia berpandangan prospek hilirisasi batu bara menghadapi tantangan tersendiri. Program gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG, misalnya, masih terkendala aspek keekonomian.

Menurut Sudirman, tingginya biaya investasi dan operasional, serta harga jual produk yang relatif rendah, membuat proyek tersebut belum menarik bagi investor swasta. “Biaya capital-nya atau biaya investasi dari batu bara, MPP-nya [Market Parity Price] tinggi sekali, sementara harga jualnya belum mendukung,” katanya.

Dia menilai, proyek hilirisasi batu bara sebaiknya didorong langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kendati demikian, upaya hilirisasi tetap perlu dijalankan sebagai langkah antisipasi terhadap volatilitas harga energi global, termasuk potensi kenaikan harga LPG di masa depan.

Dari sisi kebijakan, Sudirman menilai insentif fiskal seperti keringanan pajak dan royalti memang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong investasi pada sektor yang secara ekonomi masih belum menarik, seperti batu bara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah melaporkan bahwa realisasi investasi berbasis hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 8,2% secara tahunan. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 29,6% terhadap total investasi nasional.

Sektor mineral masih menjadi motor utama hilirisasi dengan kontribusi Rp98,3 triliun pada periode Januari sampai Maret 2026. Komoditas nikel mendominasi dengan nilai Rp41,5 triliun, diikuti tembaga, besi baja, bauksit, hingga timah.

Bisnis.com, JAKARTA — Memanasnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran membuka peluang bagi sejumlah sektor saham untuk mencetak cuan. Sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas) hingga batu bara, menjadi yang paling diuntungkan seiring lonjakan harga komoditas global dan potensi gangguan pasokan energi.

Direktur Corporate Ratings Fitch, Felita, mengungkapkan bahwa sektor minyak dan gas, khususnya di sisi hulu atau upstream, menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari situasi ini. Kenaikan harga minyak mentah dinilai mampu menutupi peningkatan biaya operasional, seperti energi dan logistik.

“Selain itu, sektor batu bara termal juga berpotensi diuntungkan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya sektor batu bara termal juga ikut terdongkrak dengan potensi peralihan sumber energi dari gas ke batu bara di sejumlah negara Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, akibat mahalnya harga gas.

Sementara itu, dari sisi pasar keuangan, dinamika yang terjadi menunjukkan reaksi yang beragam. Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan bahwa konflik tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak sekaligus memicu aksi jual di berbagai kelas aset.

“Hampir semua aset mengalami tekanan, bahkan emas yang sebelumnya menguat juga sempat terkoreksi,” jelasnya.

Meski demikian, investor mulai mengalihkan fokus ke sektor yang diuntungkan dari kondisi ini. Saham-saham energi, khususnya minyak dan gas, serta perusahaan tambang batu bara, mulai dilirik seiring prospek keuntungan yang meningkat.

Selain itu, batu bara juga dinilai menarik karena berfungsi sebagai lindung nilai (hedging) terhadap penguatan dolar AS.

Ke depan, minat terhadap sektor komoditas diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini seiring munculnya risiko stagflasi global kombinasi pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang tinggi, yang dipicu oleh lonjakan belanja fiskal dan rasio utang di banyak negara.

“Tidak hanya minyak dan gas, tetapi seluruh sektor komoditas berpotensi menarik minat investor,” tambahnya.

Menurutnya dalam konteks ini, Indonesia dinilai berada pada posisi strategis. Sebagai negara produsen komoditas, Indonesia berpeluang besar memanfaatkan momentum kenaikan harga global untuk mendorong kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Transformasi energi di sektor pertambangan mulai bergerak ke tahap yang lebih konkret. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) bersama SUN meluncurkan Green Mining Innovation Challenge (Greenovation) 2026, kompetisi inovasi yang ditujukan untuk mendorong solusi rendah karbon, efisiensi energi, dan penguatan daya saing industri tambang nasional.

Inisiatif ini lahir di tengah tekanan global terhadap industri ekstraktif untuk menekan emisi, sekaligus menjaga produktivitas dan ketahanan energi. Bagi Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin relevan seiring agenda hilirisasi dan industrialisasi yang terus dipacu pemerintah.

Sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional, sektor pertambangan dinilai tidak cukup hanya berfokus pada produksi. Industri ini juga dituntut bertransformasi agar lebih efisien, modern, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap energi global.

Melalui Greenovation, APBI-ICMA dan SUN membuka ruang kolaborasi bagi pelaku industri untuk menghadirkan gagasan yang bisa diterapkan langsung di lapangan, mulai dari efisiensi energi hingga teknologi dekarbonisasi yang berdampak pada operasional. Kompetisi ini berfokus pada dua area utama yang dinilai krusial bagi masa depan pertambangan Indonesia.

Pertama, optimalisasi bauran energi dan efisiensi operasional tambang. Fokus ini mencakup pengembangan solusi berbasis energi terbarukan, sistem hybrid, efisiensi konsumsi bahan bakar, hingga penerapan manajemen energi cerdas untuk menekan biaya operasional dan emisi secara bersamaan.

Kedua, elektrifikasi kendaraan dan alat berat tambang. Area ini membuka peluang inovasi terkait armada listrik, strategi implementasi, infrastruktur pengisian daya, hingga model bisnis yang memungkinkan adopsi teknologi dilakukan secara bertahap namun terukur.

Executive Director APBI-ICMA Gita Mahyarani mengatakan penguatan daya saing industri menjadi isu penting di tengah perubahan global, termasuk di sektor batu bara yang selama ini menopang ketahanan energi nasional.

Menurut dia, Greenovation diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengembangan teknologi yang dapat membantu industri beradaptasi serta meningkatkan efisiensi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Director of Power SUN Emmanuel Jefferson Kuesar menilai pengelolaan energi kini menjadi faktor strategis, bukan sekadar kebutuhan operasional. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan bauran energi dan menekan biaya secara cerdas dinilai akan memiliki posisi lebih kuat menghadapi dinamika pasar.

Di sisi lain, Director of Mobility SUN Karina Darmawan menyoroti pentingnya inovasi yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas produksi.

Greenovation 2026 juga menghadirkan panel juri dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan sektor swasta, memperkuat posisinya sebagai ajang inovasi yang menghubungkan ide dengan kebutuhan riil industri.

Penyelenggara menyiapkan total hadiah ratusan juta rupiah. Pemenang kategori Gold Winner juga akan memperoleh kesempatan melakukan kunjungan ke pusat inovasi teknologi energi terbarukan di China, sebagai bentuk apresiasi sekaligus eksposur terhadap perkembangan teknologi global.

Melalui kompetisi ini, APBI-ICMA dan SUN ingin mendorong lahirnya solusi implementatif dari dalam industri sendiri bukan sekadar konsep, tetapi inovasi yang dapat diterapkan untuk mempercepat transisi menuju sektor pertambangan yang lebih tangguh, modern, dan rendah karbon.

Greenovation pun menjadi sinyal bahwa transisi energi di sektor tambang tidak lagi hanya berkutat pada wacana, tetapi mulai bergerak ke tahap eksekusi. Di tengah tuntutan dekarbonisasi dan ketahanan energi nasional, inovasi dinilai menjadi kunci agar industri pertambangan tetap relevan di masa depan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri semen di Tanah Air tengah menghadapi persoalan keterbatasan pasokan batu bara yang mengancam keberlangsungan industri.
Krisis batu bara untuk industri semen ini tidak berdiri sendiri, melainkan kombinasi dari kebijakan produksi, prioritas distribusi energi, hingga persoalan kualitas batu bara yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Salah satu pemicu awal tekanan pasokan berasal dari kebijakan pemerintah dalam yang memangkas kuota produksi batu bara melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Pemerintah menetapkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 600 juta ton, turun sekitar 15% dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Pada saat yang sama, proses persetujuan RKAB yang belum sepenuhnya rampung pada awal tahun turut memperlambat aktivitas produksi sejumlah perusahaan tambang. Dampaknya, distribusi batu bara ke industri, termasuk semen, ikut tersendat.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (Asperssi) Lilik Unggul Raharjo mengungkapkan industri saat ini kekurangan pasokan batu bara. Menurutnya, ini terjadi lantaran pemerintah belum menerbitkan RKAB sebagian perusahaan yang memasok batu bara ke industri semen.
Pihaknya mencatat sudah ada beberapa pabrik semen yang berhenti beroperasi seperti milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMBC) di Cilacap dan Tuban. Hal serupa bisa meluas ke fasilitas produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) di Tuban, Pabrik Conch Kalimantan Selatan, hingga Pabrik Conch Sulawesi Utara.
“Ada laporan beberapa pabrik mati di SBI [Solusi Bangun Indonesia] Cilacap, dan juga Tuban, dan potensi kalau tidak ada supply lagi. RKAB belum dibuat, itu potensi beberapa pabrik akan mati. Tapi alhamdulillah kalau memang RKAB sudah dikeluarkan sebagian,” ujar Lilik di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dari data Asperssi, stok batu bara per 25 Maret 2026, rata-rata hanya cukup sampai minggu ketiga April. Pihaknya pun masih menantikan kejelasan kebijakan domestic market obligation alias DMO batu bara untuk semen. Pelaku usaha berharap kebijakan tersebut dapat menjamin ketersediaan volume pasokan dengan skema yang adil bagi seluruh pelaku industri, baik BUMN maupun swasta.
Di tengah pengetatan produksi, pemerintah berjanji menaikkan porsi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO dari 25% menjadi di atas 30%.

Kendati begitu, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilowati menegaskan, prioritas DMO tetap diberikan kepada sektor strategis, khususnya kelistrikan.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“DMO diprioritaskan untuk kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan/BUMN. Industri non-BUMN memperoleh pasokan melalui mekanisme pasar,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).
Konsekuensinya, industri semen yang sebagian besar beroperasi di luar skema prioritas, harus bersaing di pasar komersial dengan ruang pasokan yang semakin terbatas.
Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menyebut, pemangkasan produksi pada sejumlah perusahaan batu bara memengaruhi ketersediaan di pasar. Apalagi, kewajiban DMO untuk listrik yang tetap tinggi. Dengan begitu, fleksibilitas pasokan ke sektor lain otomatis tertekan.
"Dengan ruang produksi yang lebih terbatas, fleksibilitas pasokan ke sektor industri lain menjadi ikut tertekan," kata Gita.

Kualitas Batu Bara

Di luar persoalan kuota dan distribusi, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai bahwa akar masalah yang lebih mendasar justru terletak pada kualitas batu bara. Menurutnya, krisis yang dialami industri semen tidak sepenuhnya disebabkan oleh RKAB.
"Kebutuhan semen dominan harus menggunakan medium rank coal. Rata-rata di atas 4.200 sampai 4.600 kcal/kg," ucap Singgih.
Sementara itu, mayoritas cadangan batu bara Indonesia justru didominasi oleh batu bara kalori rendah (low rank coal). Akibatnya, tidak semua produksi dapat langsung digunakan oleh industri semen.
Ketimpangan tersebut menciptakan situasi di mana secara nasional pasokan batu bara cukup, tetapi secara spesifik pasokan yang sesuai spesifikasi industri semen terbatas. Singgih lantas mengusulkan pembangunan fasilitas coal blending untuk mencampur batu bara kualitas rendah dan tinggi agar sesuai kebutuhan industri.
Di samping itu, krisis geopolitik global turut memperburuk situasi. Gangguan pasokan energi dunia, termasuk terganggunya distribusi minyak hingga 20%, mendorong banyak negara kembali mengandalkan batu bara.
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mencatat sejumlah negara seperti Jerman dan Filipina mulai meningkatkan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik.
Menurutnya, kondisi ini meningkatkan tekanan permintaan global, yang pada akhirnya turut memengaruhi ketersediaan dan harga di pasar domestik.
"Terganggunya pasokan 20% minyak dunia akibat penutupan selat Hormuz. Tentu batu bara akan menjadi andalan energi bagi beberapa negara," tutur Rizal.
Menariknya, kondisi ini terjadi di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketahanan energi tinggi secara global. Dengan cadangan batu bara mencapai 31,95 miliar ton dan potensi bertahan hingga lebih dari satu 1 abad, Indonesia secara teori tidak kekurangan sumber energi.
Namun, krisis di industri semen menunjukkan bahwa ketahanan energi makro tidak selalu berarti ketahanan distribusi di tingkat sektoral. Oleh karena itu, Rizal mengingatkan agar pemerintah segera menyelesaikan proses persetujuan RKAB dan meninjau ulang kuota produksi batu bara.
"Agar kebutuhan dalam negeri dan ekspor dapat terpenuhi. Terutama kelangkaan batu bara untuk industri dalam negeri seperti semen, pupuk, tekstil, smelter tidak berhenti atau menurun aktivitasnya," kata Rizal.

IDXChannel - Prospek sektor batu bara masih bertahan kuat hingga 2026, ditopang keseimbangan pasokan dan permintaan global yang relatif ketat.

Harga pun mulai pulih dari titik terendahnya, dengan peluang bertahan di level tinggi dalam jangka menengah.

Namun, di balik ketahanan tersebut, dinamika sektor mulai bergeser. Kenaikan harga tidak lagi sepenuhnya menjadi penopang kinerja, seiring tekanan biaya yang meningkat dan membatasi ruang ekspansi margin emiten.

BRI Danareksa Sekuritas, dalam laporan pada 22 April 2026, misalnya, melihat prospek sektor batu bara tetap positif di tahun ini.

Hasil channel check terbaru menunjukkan pasar batu bara thermal global masih berada dalam kondisi ketat dari sisi pasokan dan permintaan, yang pada akhirnya menopang harga tetap kuat hingga 2026.

Dari sisi pasokan, sejumlah faktor masih menjadi penahan ekspansi produksi.

BRI Danareksa mencatat normalisasi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) di Indonesia belum sepenuhnya pulih, sementara kebijakan kuota produksi turut membatasi ruang ekspor.

Di saat yang sama, ketersediaan batu bara kalori menengah (mid-CV) masih terbatas, ditambah potensi gangguan suplai dari Australia.

Sementara itu, permintaan global justru menunjukkan ketahanan.

China mulai melakukan restocking untuk mengamankan kebutuhan energi, sedangkan India mencatat peningkatan konsumsi seiring tingginya kebutuhan listrik.

Di kawasan Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, permintaan terdorong oleh peralihan bahan bakar (fuel switching).

Negara-negara Asia Selatan dan ASEAN masih membutuhkan tambahan pasokan, sementara permintaan domestik Indonesia cenderung stabil.

“Kombinasi pasokan terbatas dan permintaan solid membuka ruang harga batu bara bertahan tinggi serta berpotensi menguat di 2026,” tulis BRI Danareksa.

Dalam lanskap tersebut, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi overweight secara taktis untuk tiga bulan ke depan.

Sejumlah saham yang menjadi pilihan utama antara lain PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Di sisi lain, riset Sucor Indonesia yang terbit pada 14 April 2026 melihat pemulihan harga pada awal 2026 lebih mencerminkan perbaikan jangka pendek dibanding awal siklus kenaikan baru.

Hal ini tercermin dari pergerakan indeks acuan, di mana ICI-4 naik 7 persen secara tahunan dan 13 persen secara kuartalan, sementara ICI-3 memang turun 2 persen secara tahunan, tetapi menguat 8 persen secara kuartalan pada kuartal I-2026.

Sucor Indonesia menilai perbaikan ini menandakan harga telah melewati titik terendah pada paruh kedua 2025.

Kenaikan harga energi global, terutama minyak dan LNG akibat tensi geopolitik di Timur Tengah, membuat pembangkit listrik berbasis gas menjadi lebih mahal.

Kondisi ini mendorong peralihan konsumsi ke batu bara (gas-to-coal switching), sehingga permintaan jangka pendek ikut menguat.

Meski begitu, kata analis Sucor, pemulihan ini dinilai lebih didorong sentimen dan substitusi energi, bukan perbaikan fundamental yang luas.

Di sisi lain, kenaikan harga jual rata-rata (ASP) belum sepenuhnya berdampak pada laba emiten.

Tekanan biaya menjadi faktor utama, mulai dari kenaikan harga bahan bakar seiring lonjakan minyak, hingga implementasi mandatori biodiesel B50 yang berpotensi menurunkan efisiensi dan meningkatkan biaya perawatan.

Selain itu, rencana pungutan ekspor sebesar 1-5 persen turut menambah beban.

Akibatnya, ruang ekspansi margin tetap terbatas dan profitabilitas sektor kini lebih ditentukan oleh efisiensi biaya.

Ke depan, harga batu bara pada 2026 diperkirakan bergerak stabil di kisaran USD110-USD120 per ton.

Level ini dinilai cukup kuat sebagai penopang (floor), didukung disiplin pasokan Indonesia melalui pembatasan RKAB serta tekanan biaya global.

Namun, kisaran tersebut belum cukup untuk mendorong siklus kenaikan laba yang signifikan.

Permintaan global, khususnya dari China, juga cenderung melemah karena negara tersebut masih memprioritaskan pasokan domestik.

Dengan kondisi tersebut, batu bara dipandang lebih sebagai komoditas defensif ketimbang pendorong kinerja siklikal.

Meski demikian, potensi kenaikan tetap terbuka jika harga LNG tetap tinggi dan mendorong peralihan ke pembangkit batu bara.

Dalam lanskap ini, Sucor Indonesia menekankan pentingnya efisiensi biaya sebagai pembeda utama kinerja emiten. Produsen berbiaya rendah dinilai lebih mampu menjaga margin di tengah tekanan biaya.

Sucor pun mempertahankan rekomendasi beli untuk AADI dengan target harga Rp30.100 per unit, seiring prospek margin yang lebih terjaga, volume stabil, serta arus kas yang kuat. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendukung penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) guna menekan risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global dan nilai tukar mata uang asing.

Menurut dia, penggunaan rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini dipengaruhi perubahan kurs dan dinamika harga energi global.

"Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rokhmat menjelaskan batu bara yang dimaksud merupakan pasokan DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Saat ini, transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan domestik diketahui berada pada kisaran 70 dolar AS per ton.

Pada volume kebutuhan yang besar, lanjutnya, beban keuangan berisiko melonjak apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar AS sehingga penggunaan rupiah dinilai dapat memberikan kepastian biaya sekaligus meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, Rokhmat mendukung hal itu.

Dia menilai pembangkit diesel memiliki biaya produksi yang relatif tinggi serta masih bergantung pada bahan bakar impor, oleh karena itu pengurangan penggunaannya dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dia menambahkan penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara DMO dan pengurangan pembangkit diesel merupakan langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Petrosea tbk Tbk. (PTRO) mengungkapkan alasan penjualan tambang perseroan lewat PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) kepada perusahaan terafiliasi Happy Hapsoro PT Singaraja Putra Tbk. (SINI).

Sekretaris Perusahaan PTRO Anto Broto mengatakan rencana transaksi itu dilatarbelakangi oleh inisiatif perseroan dalam melakukan penataan portofolio usaha secara berkelanjutan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memandang perlu untuk melakukan optimalisasi struktur usaha serta meningkatkan skala bisnis melalui penguatan fokus pada kegiatan usaha inti (core business), yaitu lini bisnis jasa pertambangan, EPC, EPCI dan logistik yang terintegrasi, termasuk pengembangan pada sektor pertambangan mineral lainnya yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang," tulis Anto dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (22/4/2026).

Adapun, penjualan KMS ini diharapkan memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada PTRO dalam mengelola struktur keuangan dan mendukung pengembangan usaha ke depan.

PT KMS dilepas kepada PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) senilai Rp1,73 triliun, dengan nilai transaksi penjualan KMS ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen.

Dari sisi valuasi, nilai akuisisi KMS sebesar Rp1,73 triliun berada di bawah estimasi nilai pasar sebesar Rp1,84 triliun, sehingga dinilai wajar dari aspek keuangan.

Dana dari transaksi penjualan KMS sebagian besar atau 70% akan digunakan oleh PTRO untuk melunasi pinjaman jangka panjang pihak ketiga. Sisanya akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, dan keperluan lainnya.

Sebelumnya, PTRO telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) dengan PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Kemilau Mulia Sakti.

"Berdasarkan PPJB tersebut, Perseroan bermaksud untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada KMS sebanyak 507.380.875 saham, yang mewakili 99,995% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KMS kepada SINI," kata Anto.

Adapun, PT KMS merupakan perusahaan penambangan batu bara dengan area operasional di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan yang diakuisisi PTRO pada 2023 tersebut memiliki cadangan batu bara dengan sumber daya teridentifikasi sebesar 164,1 juta ton.

Selanjutnya, mineable reserves sebesar 82 juta ton dengan perkiraan volume overburden removal sebesar 549 juta BCM dan long term stripping ratio sekitar 6,7 kali di area seluas 4.776 hektare.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gejolak pasar pupuk global pada awal 2026 memperlihatkan perbedaan mencolok antara China dan negara lain.

Ketika harga pupuk nitrogen melonjak tajam akibat gangguan pasokan energi global, sektor pertanian China relatif stabil.

Kondisi ini tidak terlepas dari struktur produksi pupuk negara tersebut yang sangat bergantung pada batu bara, serta kebijakan domestik yang menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Di tengah konflik yang mengganggu jalur perdagangan energi global, terutama di Selat Hormuz, harga pupuk urea internasional melonjak signifikan.

Namun, di dalam negeri China, harga tetap terkendali, mencerminkan ketahanan sistem produksinya yang berbeda dari mayoritas negara lain.

Ketergantungan batu bara jadi pembeda utama

Sebagian besar negara produsen urea dunia, seperti Rusia, Qatar, dan Arab Saudi, mengandalkan gas alam sebagai bahan baku utama.

Sebaliknya, sekitar 78 persen produksi pupuk urea China berasal dari batu bara, sumber energi yang melimpah di dalam negeri.

Model produksi ini membuat China tidak terlalu terpapar fluktuasi harga gas global.

“China sebagian besar swasembada urea dan kurang rentan terhadap volatilitas harga gas alam dibandingkan banyak wilayah penghasil lainnya.” ujar Willis Thomas, kepala analisis pupuk di CRU, dikutip dari Reuters, Rabu (22/4/2026).

Keunggulan ini menjadi semakin penting ketika konflik global mengganggu distribusi energi.

Sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia melewati Selat Hormuz, yang terdampak konflik, sehingga memicu lonjakan harga pupuk urea global hingga sekitar 70 persen sejak akhir Februari 2026.

Di pasar internasional, harga urea sempat berada di kisaran 700 sampai 780 dollar AS per ton.

Sementara itu, di China bagian utara, harga hanya sekitar 1.760 sampai 1.840 yuan per ton, atau sekitar 255 sampai 267 dollar AS.

Perbedaan harga ini mencerminkan bagaimana struktur energi domestik dapat menentukan daya tahan sektor pertanian terhadap guncangan global.

Produksi melimpah, kebutuhan domestik tercukupi

Selain faktor energi, kapasitas produksi juga menjadi kunci stabilitas. China diperkirakan memproduksi rekor 76,5 juta ton pupuk urea pada 2026, meningkat sekitar 6,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 66 juta ton, termasuk sekitar 43 juta ton untuk sektor pertanian. Artinya, terdapat potensi surplus sekitar 10,5 juta ton.

Tambahan pasokan juga datang dari pembangunan fasilitas baru. Sebanyak sembilan pabrik urea baru dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ini dengan tambahan kapasitas sekitar 4,9 juta ton per tahun.

Kondisi ini membuat China berada dalam posisi yang relatif aman dibandingkan negara lain yang menghadapi keterbatasan pasokan dan lonjakan biaya produksi.

Kebijakan ekspor dikendalikan untuk stabilitas harga

Meski memiliki potensi surplus, pemerintah China tidak serta-merta membuka keran ekspor. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga domestik, terutama menjelang dan setelah musim tanam.

Secara historis, China biasanya menunggu hingga Mei untuk mengevaluasi surplus sebelum memutuskan volume ekspor. Namun dalam situasi saat ini, pembatasan ekspor cenderung dipertahankan lebih lama.

“Jika China mulai mengekspor, harga urea lokal akan langsung melonjak seiring dengan pasar global. Pemerintah tidak menginginkan situasi itu," tutur analis StoneX, Josh Linville.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan sebelumnya, termasuk pembatasan ekspor pupuk lain serta pelepasan cadangan komersial lebih awal untuk menjaga pasokan dalam negeri.

Di sisi lain, negara importir seperti India telah meminta China untuk membuka ekspor urea guna membantu mengatasi kekurangan pasokan. Namun permintaan tersebut menghadapi ketidakpastian, karena prioritas utama China tetap pada stabilitas domestik.

Dampak konflik Timur Tengah terhadap biaya pertanian

Di luar dinamika produksi dan ekspor, eskalasi konflik di Timur Tengah turut menjadi faktor penting dalam membentuk prospek sektor pertanian global, termasuk di China.

Peneliti dari Chinese Academy of Social Sciences, Li Guoxiang, mengatakan dampak konflik terhadap sektor pertanian terutama akan terjadi melalui gangguan produksi pupuk, transportasi energi, dan harga komoditas global.

“Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat meningkatkan biaya bagi sektor pertanian China dengan mendorong kenaikan harga energi dan pupuk global, meskipun pasokan pangan domestik tetap stabil,” ujarnya, dikutip dari China Daily.

Ia menjelaskan, sekitar 20 persen pupuk dunia diproduksi di kawasan Teluk, dan sekitar 46 persen pasokan urea global berasal dari wilayah tersebut.

Jika pengiriman melalui Selat Hormuz terganggu dan harga minyak melonjak, pabrik pupuk yang bergantung pada gas alam berpotensi mengalami penghentian atau pengurangan produksi.

“Berkurangnya pasokan pupuk kemungkinan akan mendorong harga lebih tinggi, berpotensi meningkatkan biaya pertanian atau mengurangi penggunaan pupuk, yang dapat memengaruhi hasil panen dan harga pangan,” kata Li.

Li juga mencatat, pada fase awal eskalasi konflik, harga gabah domestik di China sempat mengalami kenaikan singkat, diikuti oleh kenaikan harga pupuk dan bahan bakar diesel.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa industri pupuk domestik China yang kuat serta tingkat swasembada yang tinggi membantu menjaga stabilitas harga melalui regulasi pemerintah.

“Secara keseluruhan, pasar biji-bijian dan pupuk secara bertahap kembali stabil, yang mendukung prospek panen yang baik lagi tahun ini,” ujarnya.

Tekanan biaya energi dan logistik

Meski stabilitas relatif terjaga, kenaikan harga energi tetap membawa dampak tidak langsung terhadap sektor pertanian China.

Li menjelaskan, sektor pangan China sangat bergantung pada mekanisasi, serta distribusi dalam skala besar antara wilayah produksi dan pusat konsumsi.

Kondisi ini membuat kenaikan harga bahan bakar berpotensi meningkatkan biaya produksi dan logistik secara bersamaan.

“Oleh karena itu, biaya bahan bakar yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pertanian dan transportasi, yang berpotensi memengaruhi biaya pasokan biji-bijian di akhir tahun,” kata Li.

Dengan kata lain, meski harga pupuk domestik relatif stabil, tekanan dari sisi energi tetap dapat memengaruhi struktur biaya secara keseluruhan.

Dampak global: perubahan pola tanam

Lonjakan harga pupuk di luar China mulai memengaruhi keputusan petani di berbagai negara.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, petani berencana mengurangi penanaman jagung, tanaman yang membutuhkan banyak nitrogen, dan beralih ke kedelai yang lebih hemat pupuk.

Di Australia, petani diperkirakan lebih memilih barley dibandingkan gandum dan canola yang lebih intensif nitrogen.

Sebaliknya, petani di China tidak menghadapi tekanan serupa.

Dengan pasokan pupuk yang stabil dan harga yang relatif rendah, mereka tetap mempertahankan pola tanam yang lebih menguntungkan.

Perbedaan ini menunjukkan bagaimana stabilitas input produksi dapat memengaruhi keputusan ekonomi di tingkat petani.

Antisipasi risiko dan kebijakan pemerintah

Ketidakpastian terkait durasi dan intensitas konflik di Timur Tengah menjadi perhatian tersendiri bagi otoritas China.

Li menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mengantisipasi dampak lanjutan terhadap pasar pangan dan pupuk.

“Untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu, penting untuk meningkatkan pemantauan pasar dan mengarahkan ekspektasi publik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perlunya mengantisipasi misinformasi atau klaim berlebihan terkait potensi krisis pangan global.

Selain itu, jika biaya input pertanian meningkat signifikan, pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan sementara bagi petani.

“Jika biaya input pertanian meningkat secara signifikan, pemerintah dapat mempertimbangkan subsidi sementara untuk petani, seperti dukungan satu kali untuk biaya pupuk atau solar, untuk mengimbangi biaya penanaman yang lebih tinggi dan memastikan insentif petani untuk menanam biji-bijian,” terang Li.

Posisi China dalam pasar pupuk global

China merupakan salah satu produsen dan eksportir pupuk terbesar di dunia.

Pada tahun lalu, negara ini mengekspor sekitar 4,9 juta ton urea, meski angka tersebut lebih rendah dari rata-rata historis sekitar 5 juta hingga 5,5 juta ton.

Biasanya, ekspor China menyumbang sekitar 10 persen dari perdagangan global. Oleh karena itu, kebijakan ekspor negara ini memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan pasar internasional.

Dalam kondisi saat ini, pembatasan ekspor dari China justru memperketat pasokan global yang telah terdampak gangguan produksi dan distribusi di kawasan Timur Tengah.

Sejumlah analis menilai bahwa keputusan China untuk menahan ekspor dapat memperpanjang tekanan harga di pasar internasional, terutama jika konflik global terus berlanjut.

Dinamika antara pasar domestik dan global

Situasi yang terjadi pada 2026 menunjukkan adanya perbedaan dinamika antara pasar domestik China dan pasar global.

Di satu sisi, China menikmati stabilitas harga dan pasokan berkat struktur produksinya. Di sisi lain, negara lain menghadapi lonjakan biaya dan ketidakpastian pasokan.

Perbedaan ini menciptakan kesenjangan dalam biaya produksi pertanian antarnegara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing produk pangan di pasar global.

Dengan kapasitas produksi yang besar dan kebijakan yang berfokus pada stabilitas domestik, China memiliki ruang untuk menentukan kapan dan bagaimana berpartisipasi dalam pasar ekspor.

Sementara itu, negara-negara importir harus menyesuaikan strategi mereka, baik melalui diversifikasi sumber pasokan maupun perubahan pola produksi pertanian.

Di tengah ketidakpastian global, peran struktur energi, kapasitas industri domestik, serta kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk ketahanan sektor pertanian dan pupuk suatu negara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Gejolak pasar pupuk global sepanjang 2026 memperlihatkan ketimpangan yang semakin tajam antarnegara. Di saat banyak negara menghadapi lonjakan harga dan gangguan pasokan, China justru relatif stabil.

Kunci dari ketahanan tersebut terletak pada struktur produksi pupuknya, khususnya pupuk urea, yang berbasis batu bara, bukan gas alam seperti praktik umum di banyak negara.

Ketika konflik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok global, pendekatan ini menjadi bantalan yang melindungi sektor pertanian domestik China dari tekanan eksternal.

Ketergantungan pada batu bara jadi keunggulan strategis

Sebagian besar negara produsen pupuk nitrogen mengandalkan gas alam sebagai bahan baku utama. Namun China mengambil jalur berbeda.

Dikutip dari Reuters, Rabu (22/4/2026), sekitar 78 persen produksi urea di China berasal dari batu bara, sumber energi yang melimpah di dalam negeri.

Struktur ini membuat China tidak terlalu bergantung pada impor energi, khususnya gas alam, yang menjadi komoditas paling terdampak dalam konflik global.

Sebaliknya, negara-negara yang bergantung pada gas harus menghadapi kenaikan biaya produksi seiring lonjakan harga energi.

Ketika konflik di Timur Tengah mengganggu jalur distribusi melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi perdagangan pupuk global, harga pupuk urea internasional melonjak tajam.

Harga bahkan naik sekitar 70 persen akibat gangguan pasokan tersebut.

Namun di dalam negeri China, harga tetap relatif stabil.

Hal ini terjadi karena produksi domestik tidak terganggu oleh dinamika pasar energi global, berbeda dengan produsen berbasis gas yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga.

Produksi melimpah, pasokan domestik terjaga

Ketahanan China tidak hanya ditopang oleh sumber energi, tetapi juga oleh kapasitas produksi yang besar.

Pada tahun 2026 ini, produksi pupuk urea China diproyeksikan mencapai rekor 76,5 juta ton.

Angka tersebut bahkan melampaui kebutuhan domestik, dengan surplus sekitar 10,5 juta ton.

Surplus ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola pasokan secara fleksibel, termasuk menahan ekspor guna menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Kebijakan ini bukan hal baru. China telah lama menggunakan pembatasan ekspor sebagai instrumen untuk menjaga ketahanan pangan.

Dalam kondisi pasar global yang bergejolak, kebijakan tersebut kembali diperkuat.

China bahkan menunda keputusan ekspor pasca-musim semi hingga Mei 2026 mendatang untuk memastikan kondisi domestik tetap terkendali.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan cadangan pupuk nasional.

Dalam situasi darurat, seperti saat pasokan global terganggu, cadangan ini dilepas lebih cepat untuk menstabilkan pasar.

Pelepasan stok bahkan dilakukan setidaknya 15 hari lebih awal dari jadwal normal guna mengantisipasi lonjakan permintaan selama musim tanam.

Dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasar pupuk

Gangguan utama dalam pasar pupuk global saat ini berasal dari konflik di Timur Tengah.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia, mengalami gangguan signifikan.

Akibatnya, distribusi pupuk berbasis nitrogen, termasuk urea, terhambat.

Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan industri pupuk global pada gas alam.

Ketika pasokan energi terganggu, produksi pupuk pun ikut terdampak.

Harga pupuk urea tercatat naik sekitar 80 dollar AS per ton sejak konflik dimulai.

Sejumlah negara mulai merespons dengan menyesuaikan strategi pertanian.

Di Amerika Serikat (AS) dan Australia, petani beralih ke tanaman yang membutuhkan lebih sedikit pupuk, seperti kedelai dan barley.

India, yang sangat bergantung pada impor pupuk dari Timur Tengah, bahkan meningkatkan subsidi pupuk sebesar 11,6 persen untuk melindungi petaninya.

Namun langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa banyak negara berada dalam posisi reaktif, bukan preventif.

Kebijakan proteksi China memperketat pasar global

Di tengah ketahanan domestiknya, China juga menerapkan kebijakan yang berdampak luas terhadap pasar global. Pemerintah membatasi ekspor pupuk untuk menjaga pasokan dalam negeri.

Langkah ini secara signifikan mengurangi ketersediaan pupuk di pasar internasional.

China sebelumnya merupakan eksportir pupuk besar dengan nilai lebih dari 13 miliar dollar AS.

Namun pembatasan baru diperkirakan dapat mengurangi ekspor hingga 75 persen atau sekitar 40 juta ton.

Kebijakan ini memperparah kelangkaan global, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor dari China.

Negara seperti Brasil, Indonesia, Thailand, Malaysia, hingga India menghadapi risiko kekurangan pasokan.

Permintaan dari negara-negara tersebut tidak selalu dapat dipenuhi karena prioritas China tetap pada stabilitas domestik.

India, misalnya, telah meminta China untuk melepas pasokan urea, namun belum tentu mendapat respons positif jika bertentangan dengan kebijakan internal China.

Perbedaan respons antarnegara

Ketahanan China menciptakan kontras yang tajam dengan kondisi di negara lain.

Sementara China dapat mempertahankan produksi dan harga, negara lain harus beradaptasi dengan cepat terhadap tekanan pasar.

Beberapa negara bahkan mulai mempertimbangkan perubahan struktural dalam produksi pupuk.

India, misalnya, mulai mengeksplorasi gasifikasi batu bara untuk memproduksi urea sebagai alternatif dari ketergantungan pada gas alam.

Langkah ini menunjukkan bahwa model China mulai dilihat sebagai referensi, meski memiliki tantangan tersendiri, termasuk aspek lingkungan.

Di sisi lain, negara-negara Barat menghadapi kendala dalam meningkatkan produksi karena keterbatasan pasokan energi dan kebijakan transisi energi. Eropa, misalnya, mengalami penurunan produksi pupuk setelah kehilangan pasokan gas dari Rusia.

Implikasi terhadap pola pertanian global

Perbedaan akses terhadap pupuk juga mulai memengaruhi pola pertanian global.

Petani di negara dengan biaya pupuk tinggi cenderung mengurangi penggunaan atau beralih ke tanaman dengan kebutuhan nutrisi lebih rendah.

Sebaliknya, petani di China tetap dapat menanam komoditas dengan kebutuhan pupuk tinggi, seperti jagung.

Hal ini memberikan keuntungan kompetitif dalam produksi pangan.

Di tengah tekanan global, China mampu mempertahankan produktivitas tanpa harus mengorbankan margin keuntungan petani.

Sementara itu, di banyak negara lain, kenaikan biaya pupuk berpotensi menekan produksi dan meningkatkan harga pangan.

Strategi ketahanan yang terintegrasi

Ketahanan China tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan kombinasi dari beberapa kebijakan dan kondisi struktural.

Pertama, penggunaan batu bara sebagai bahan baku utama memberikan kemandirian energi.

Kedua, kapasitas produksi yang besar memastikan pasokan tetap mencukupi.

Ketiga, kebijakan ekspor yang fleksibel memungkinkan pemerintah mengontrol pasar domestik.

Keempat, cadangan pupuk nasional menjadi instrumen tambahan untuk meredam gejolak.

Kombinasi ini menciptakan sistem yang relatif tahan terhadap guncangan eksternal.

Dalam konteks krisis global, pendekatan tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan industri dan energi dapat berperan langsung dalam menjaga stabilitas sektor pertanian.

Namun di saat yang sama, langkah-langkah tersebut juga membawa dampak terhadap pasar global, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor pupuk.

Ketika China memilih untuk memprioritaskan pasar domestik, tekanan pada pasar internasional pun semakin meningkat.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana satu negara dapat memengaruhi keseimbangan global, khususnya dalam komoditas strategis seperti pupuk.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih ramah lingkungan kini semakin nyata. PT PLN (Persero) memasok listrik hijau untuk mendukung operasional tambang yang lebih efisien dan rendah emisi.

Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah perusahaan batu bara, termasuk penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Business Solution.

Kolaborasi strategis dengan perusahaan tambang

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Bussines Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Elektrifikasi jadi kunci tekan emisi

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang.

Menurutnya, langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari dalam Focus Group Disscusion Powering The Future of Green Mining yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat.

"Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

PLN siap dukung transisi energi nasional

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.