Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria membantah anggapan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (Persero) atau DSI akan mengambil alih aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) dari pelaku usaha.

Menurut Dony, DSI justru dibentuk untuk memperkuat pengawasan ekspor dan mencegah praktik-praktik yang selama ini merugikan negara, seperti transfer pricing dan under invoicing.

Ia menegaskan DSI tidak akan berperan sebagai perantara atau 'calo' ekspor yang membeli komoditas dari perusahaan lalu menjualnya kembali ke pasar internasional.

"Kita hanya memastikan, tujuan kita sebenarnya 'eh, lu jualnya dengan harga yang bener dong', tujuan kita kan itu sebenarnya. Bukan mengambil barang mereka dan menjadi calo yang kemudian menjual," kata Dony dalam siniar Podcast Kaleng-Kaleng, dikutip Kamis (11/6).

Dony menjelaskan pemerintah membentuk DSI setelah melihat masih adanya praktik transfer pricing dan under invoicing dalam kegiatan ekspor SDA.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin praktik tersebut terus berlangsung karena dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima negara dan masyarakat dari ekspor komoditas strategis.

"Yang penting tujuannya adalah bahwa tidak boleh terjadi transfer pricing, tidak boleh terjadi under invoicing. Lalu bagaimana pemerintah me-monitor ini? Dibentuklah DSI," jelasnya.

Dony mengatakan pengawasan terhadap potensi transfer pricing dan under invoicing akan menjadi fokus utama DSI selama masa transisi kebijakan ekspor SDA satu pintu yang berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Pada periode tersebut, eksportir tetap dapat menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada DSI melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Ia juga meminta pelaku usaha tidak khawatir terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pasalnya, pemerintah tetap menghormati kontrak-kontrak ekspor yang sudah berjalan dan akan melakukan evaluasi setelah tiga bulan pelaksanaan.

Dony menegaskan pemerintah tidak memiliki tujuan untuk mengganggu aktivitas bisnis maupun perdagangan komoditas yang selama ini berjalan. Sebaliknya, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.

"Jadi nggak usah khawatir. Tidak ada keinginan pemerintah untuk menghancurkan sistem pendapatan kita. Justru kita ingin pendapatan kita jadi lebih besar. Dan apa impact-nya untuk para pemegang di bursa? Dengan kita kontrol, seharusnya teman-teman di bursa menjadi lebih confidence lagi," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat tata kelola sektor pertambangan batu bara dengan mewajibkan badan usaha memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan kewajiban administratif sebelum memulai kegiatan operasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno menegaskan, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta memberikan hak kepada perusahaan untuk langsung melakukan aktivitas pertambangan.

Setiap pemegang izin wajib menyusun perencanaan yang komprehensif, mulai dari aspek teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga kewajiban penerimaan negara.

"Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ujar Tri dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Mengacu pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi syarat utama bagi pemegang IUP maupun IUP Khusus (IUPK). Dokumen tersebut memuat rencana teknis, keuangan, serta pengelolaan lingkungan yang menjadi pedoman operasional perusahaan mulai dari tahap eksplorasi, produksi, hingga pascatambang.

Seluruh proses pengajuan dan evaluasi RKAB kini dilakukan secara digital melalui sistem MinerbaOne. Dalam proses verifikasi, Direktorat Jenderal Minerba menilai berbagai aspek, termasuk legalitas perusahaan, penerapan kaidah Good Mining Practice, ketersediaan jaminan reklamasi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," kata Tri.

Upaya modernisasi tata kelola pertambangan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Salah satu terobosan yang diterapkan adalah sistem e-RKAB yang menyederhanakan dokumen menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Meski struktur dokumen dibuat lebih ringkas, pemerintah tetap memperketat pengawasan terhadap aspek keselamatan kerja, penggunaan jasa pertambangan, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta reklamasi dan pascatambang.

"Matriks lain yang tidak digunakan lagi dipindahkan ke dalam matriks pelaporan realisasi yang secara berkala harus disampaikan," ujar Tri.

ESDM juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dokumen apabila masih ditemukan kekurangan dalam proses evaluasi. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen Minerba menyediakan layanan coaching clinic guna membantu pelaku usaha memahami aspek teknis dan administratif yang perlu disesuaikan.

"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," tutur Tri.

Hingga saat ini, Ditjen Minerba telah melaksanakan ratusan sesi pendampingan. Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah kendala yang masih kerap ditemukan dalam dokumen perusahaan antara lain terkait data sumber daya dan cadangan, skema penimbunan overburden, rincian rencana pemasaran, hingga kelengkapan aspek legalitas administrasi perusahaan.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT RMK Energy Tbk (RMKE) memperkuat kerja sama strategis dengan perusahaan komoditas global Glencore melalui kesepakatan jual beli batu bara. Perseroan menilai kolaborasi tersebut dapat mendukung pertumbuhan segmen perdagangan batu bara pada tahun ini.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan, hingga Maret 2026, Glencore telah berkontribusi 21,14 persen terhadap total pendapatan penjualan batu bara RMKE pada kuartal I-2026.

Direktur Utama RMKE, Vincent Saputra, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi segmen penjualan batu bara terhadap kinerja perseroan secara keseluruhan.

"Pada tahun 2026, dengan infrastruktur yang telah terintegrasi dengan baik dan bertambahnya klien-klien baru dari segmen penjualan, RMKE menargetkan untuk menjual total 3,8 juta ton batu bara," ujar Vincent dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, target tersebut didukung oleh kesiapan infrastruktur logistik yang dimiliki perseroan. RMKE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik batu bara terintegrasi serta perdagangan batu bara.

Perseroan menilai infrastruktur logistik yang telah terintegrasi memungkinkan proses pengangkutan dan pengiriman batu bara dilakukan secara lebih efisien. Ke depan, RMKE menyatakan akan terus menjajaki kerja sama strategis untuk memperluas pasar dan memperkuat lini bisnis perdagangan batu bara.

Vincent menambahkan, integrasi logistik dari hulu hingga hilir juga diharapkan dapat mendukung efisiensi biaya distribusi di sektor energi.

"Dengan integrasi logistik dari hulu hingga ke hilir, RMKE dapat mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan energi dengan biaya logistik yang kompetitif. Kami meyakini bahwa biaya logistik yang efisien akan sangat mendukung kebijakan sektor energi pemerintah saat ini, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional," katanya.

Kerja sama dengan Glencore menjadi salah satu upaya RMKE untuk memperluas jaringan pelanggan di tengah upaya perseroan mencapai target penjualan batu bara sebesar 3,8 juta ton sepanjang 2026.

Sekadar informasi, mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, RMKE mengumumkan rencana aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:5. Langkah strategis ini mencerminkan keyakinan kuat manajemen terhadap fundamental dan prospek jangka panjang Perseroan.

Melalui aksi korporasi ini, nilai nominal saham RMKE yang semula sebesar Rp100

per saham akan dipecah menjadi Rp20 per saham. Dengan demikian, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh akan meningkat secara proporsional dari 4.375.000.000 saham menjadi 21.875.000.000 saham.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada 8 Mei 2026 dan akan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 26 Juni 2026 untuk memperoleh restu dari para pemegang saham.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara milik Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk., akan membagikan dividen tunai senilai US$500 juta atau setara US$0,015 per saham dari laba tahun buku 2025.

Keputusan pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 10 Juni 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah investor yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 23 Juni 2026 pukul 16.15 WIB.

Jadwal pembagian dividen tunai BYAN adalah sebagai berikut:

• Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 19 Juni 2026
• Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 22 Juni 2026
• Cum dividen di pasar tunai: 23 Juni 2026
• Ex dividen di pasar tunai: 24 Juni 2026
• Tanggal pencatatan pemegang saham (recording date): 23 Juni 2026
• Tanggal pembayaran dividen: 8 Juli 2026

Perseroan menjelaskan pembayaran dividen kepada investor domestik akan dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal recording date sebagai dasar konversi.

Pembagian dividen tersebut dilakukan di tengah penurunan kinerja laba BYAN sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar US$767,91 juta pada 2025 atau turun 16,77% secara tahunan dibandingkan US$922,64 juta pada 2024.

Penurunan laba terjadi seiring melemahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) batu bara dari US$61,3 per ton pada 2024 menjadi US$48,4 per ton pada 2025.

Meski demikian, pendapatan BYAN hanya turun tipis 0,55% menjadi US$3,42 miliar pada 2025 dari US$3,44 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut tertahan oleh kenaikan volume penjualan batu bara sebesar 25,97% menjadi 70,8 juta ton dibandingkan 56,2 juta ton pada 2024.

Pasar utama batu bara BYAN sepanjang 2025 berasal dari China dengan kontribusi 32%, diikuti Indonesia 26%, Filipina 19%, India 8%, serta Malaysia dan Vietnam masing-masing 4%.

Sementara itu, hingga akhir 2025, total aset BYAN tercatat sebesar US$3,37 miliar, dengan liabilitas US$680,46 juta dan ekuitas mencapai US$2,69 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah tidak disebabkan oleh persoalan stok maupun pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut Sudirman, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) serta penugasan yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada perusahaan tambang telah menjamin ketersediaan pasokan batu bara bagi PT PLN (Persero).

"Sesuai laporan yang kami terima, seharusnya tidak ada masalah dengan stok batu bara," ujar Sudirman saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Sudirman menyebut kewajiban pasokan DMO dan penugasan yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara seharusnya sudah menjamin tersedianya pasokan untuk PLN. Dia menyampaikan Perhapi juga telah melakukan pengecekan kepada sejumlah perusahaan tambang batu bara.

"Hal ini juga sudah kami cek ke beberapa perusahaan tambang batu bara yang menyatakan jika pasokan batu bara dari lokasi tambang mereka masih terus berlangsung guna memenuhi kewajiban DMO," ucap Sudirman.

Dengan kondisi tersebut, Sudirman menilai penyebab pemadaman listrik kemungkinan berasal dari faktor lain di luar ketersediaan bahan bakar pembangkit.

"Jadi kemungkinan penyebab terjadinya pemadaman listrik tersebut bukan berasal dari permasalahan stok atau pasokan batu bara, melainkan akibat dari permasalahan lain yang harus dijelaskan lebih lanjut oleh PLN," kata Sudirman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim tidak ada permasalahan pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika, saat ditanyai hasil pertemuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan direksi PT PLN (Persero) pada Kamis (11/6/2026) malam.

Menurut Erani, hari operasi pembangkit (HOP) PLTU dalam kondisi yang cukup, alias tidak mengalami gangguan akibat pasokan batu bara.

"Secara umum sih enggak ada, seharusnya enggak ada. Kan sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu barunya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia pun menilai HOP batu bara tidak dalam keadaan kritis, meski begitu Erani tak merinci besarannya.

Dia juga membantah kondisi saat ini seperti yang dialami pada 2022 di mana pasokan batu bara dalam keadaan kritis.

"Enggak, insya Allah sih enggak," kata dia.

Adapun pada 2022, HOP PLTU batu bara dalam kondisi krisis.

Kondisi itu membuat Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara yang efektif berjalan selama dua minggu, dimulai sejak 1 Januari 2022.

Saat itu, jika larangan ekspor batu bara tidak dilakukan, hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam karena tidak mendapat pasokan batu bara.

Lebih lanjut, Erani mengungkapkan, bahwa saat ini masih dilakukan rapat lanjutan oleh Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dengan PLN.

"Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Gatrik dengan PLN," ujar dia.

Institute for Essential Services Reform (IESR) sebelumnya menduga pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali, sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas yang optimal.

Keterbatasan pasokan batu bara yang membuat HOP di bawah batas aman.

Keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU yang membuat HOP kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Kementerian ESDM.

Keterlambatan ini sudah disampaikan oleh pihak industri sejak Maret dan April lalu, yang memberikan indikasi dampaknya pada pasokan batu bara PLN.

Menurut CEO IESR Fabby Tumiwa Presiden Prabowo Subianto perlu memberi perhatian terhadap pemadaman listrik ini dengan meminta penjelasan dari Kementerian ESDM terkait penyebabnya.

"Pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik," ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 12 Juni 2026, telah memberikan persetujuan terhadap 664 rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 perusahaan mineral dan batu bara (minerba).

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

"Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan," jelas Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dikutip dari keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

Lebih lanjut, Tri menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Untuk memperkuat tata kelola sektor minerba, Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi.

Dia menegaskan, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) saja. Setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya.

“Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan,” ujar Tri.

Sesuai Pasal 111 UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, RKAB merupakan dokumen wajib bagi pemegang IUP dan IUP Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pascatambang.

Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” jelas Tri.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2025 dan Peraturan Menteri ESDM No.17/2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban PNBP, penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

“Matriks lain yang tidak digunakan lagi, dipindahkan ke dalam matrik pelaporan realiasi yang secara berkala harus disampaikan”, lanjutnya.

Adapun, bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” ujar Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor pertambangan Indonesia tengah mengalami perubahan mendasar. Dalam kurun waktu hanya tiga tahun—dari 2023 hingga kuartal I/2026—perannya bergeser dari motor pertumbuhan menjadi sumber tekanan bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pergeseran ini bukan sekadar siklus jangka pendek, melainkan indikasi perubahan struktural yang perlu diwaspadai.

Dari Boom Komoditas ke Normalisasi (2023–2024), tahun 2023 dan 2024 merupakan periode keemasan sektor pertambangan. Lonjakan harga komoditas global, terutama batu bara dan logam, mendorong ekspansi yang kuat.

Pada 2024, sektor ini masih tumbuh sekitar 4,9% dan menghasilkan nilai ekonomi di atas Rp2.000 triliun, menjadikannya salah satu motor utama pertumbuhan nasional.

Kemudian, pada 2025 mulai menjadi beban pertumbuhan, sektor pertambangan mulai kehilangan momentumnya. Pada kuartal I/2025, sektor ini sudah terkontraksi sebesar -1,23 secara tahunan. Pelemahan berlanjut hingga kuartal III/2025 dengan kontraksi -1,98%, menjadikannya satu-satunya sektor yang tumbuh negatif.

Sepanjang 2025, sektor pertambangan tercatat menyusut -0,66% sekaligus menjadi “pemberat” pertumbuhan ekonomi nasional. Turunnya permintaan batu bara global, iklim geopolitik dunia menyebabkan bahan baku mahal, volatility kebijakan minerba termasuk tarif royalti baru dan penurunan produksi logam karena rencana kerja anggaran belanja seperti nikel, bauksit, timah, tembaga dan emas, menjadi faktor utama pelemahan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB pun menurun, memperkuat indikasi bahwa pelemahan tidak hanya cyclical, tetapi juga struktural.

Selanjutnya pada kuartal I/2026 tekanan justru semakin dalam. Pada kuartal I/2026, sektor pertambangan kembali terkontraksi sebesar 2,14% secara tahunan, secara kuartalan kontraksinya mencapai -8,20%, menjadi yang terdalam dibandingkan dengan sektor lain.

Penurunan produksi pada komoditas utama—bijih logam, batu bara, dan migas—menjadi pemicu utama. Pada saat yang sama, kontribusi sektor ini terhadap PDB menyusut hingga sekitar 6,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa boom sebelumnya.

Sempat terjadi kerumitan karena perubahan rencana kerja anggaran belanja dari 3 tahun menjadi kembali 1 tahun dan penurunan persetujuan produksi dalih harga rendah. Kemudian, bulan Maret sempat ada pemikiran royalti naik kembali serta kuartal dua muncul lagi pemikiran tersebut. Kenaikan harga patokan mineral (HPM) sangat memukul produsen nikel karena bahan pokok HPAL berupa bijih nikel kadar rendah atau limonit naik signifikan.

Dampak Nyata: Ancaman PHK Massal di Daerah Tambang

Di balik angka makro tersebut, terdapat konsekuensi serius terhadap tenaga kerja. Sektor pertambangan secara langsung menyerap sekitar 1,5 juta–2 juta pekerja, belum termasuk jutaan pekerja tidak langsung di sektor pendukung seperti kontraktor, transportasi, logistik, dan jasa penunjang.

Kontraksi pada 2025 yang mencapai -0,66% diperkirakan telah berdampak pada 10.000 hingga 20.000 pekerja, baik dalam bentuk pengurangan tenaga kerja langsung, efisiensi operasional, maupun penurunan aktivitas kontraktor.

Situasi ini berpotensi memburuk pada 2026. Dengan kontraksi yang mencapai -2,14% pada kuartal I/2026, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan meningkat menjadi sekitar 25.000 orang—50.000 orang, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada aktivitas tambang utamanya nikel dan batu bara.

Angka tersebut belum memperhitungkan dampak tidak langsung. Ketika aktivitas tambang menurun, sektor pendukung seperti transportasi batu bara, operator alat berat, serta usaha mikro di sekitar tambang akan ikut terpukul. Efek domino ini dapat melipatgandakan jumlah masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor berbasis komoditas mentah membawa risiko besar dengan vulnarability geopolitik yang tinggi ditambah uncertainty kebijakan di tahun 2025 dan awal 2026.

Ketika harga global tinggi, ekonomi melonjak. Namun ketika harga turun, dampaknya langsung terasa hingga ke lapangan kerja.

Transformasi ekonomi menjadi keharusan. Hilirisasi mineral, penguatan industri pengolahan, serta diversifikasi ekonomi di daerah tambang perlu dipercepat. Tanpa itu, sektor pertambangan akan terus menjadi sumber volatilitas, bukan stabilitas.

Yang kini dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan keberlanjutan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja Indonesia. Jika tren ini berlanjut, maka tantangan terbesar Indonesia bukan lagi bagaimana memaksimalkan booming komoditas, tetapi bagaimana melindungi tenaga kerja dari dampak kemerosotan sektor yang selama ini menjadi andalan.

Awal Juni 2026 juga hampir terjadi perubahan kebijakan terkait dengan gross split untuk minerba yang pada akhirnya tidak dilanjutkan. Perlunya tata kelola jangka panjang dan certainty sektor ini agar dapat mengembalikan pertumbuhan secara sustainable dan juga menyerap kembali tenaga kerja yang terkena dampak.

Arahan Presiden Prabowo untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat agar dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan sehingga dapat membuat ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam kondisi geopolitik saat ini.

*Penulis yang merupakan Direktur Utama PT J Resources Asia Pasifik Tbk., saat ini dipercaya sebagai Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

IDXChannel - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika memastikan stok batu bara hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Hal ini menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat.

"Kemarin juga ada pertemuan kan Pak Menteri dengan PLN. Terus, hari ini kayaknya Pak Dirjen juga lagi ada rapat dengan direksi PLN. Secara umum sih enggak ada (kekurangan stok), seharusnya enggak ada. Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6/2026).

Erani juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi pada 2022. Saat itu, harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri, dan pengusaha lebih milih ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada 2022, kondisi harga batu bara di pasar global mencapai USD200 per ton, sementara di dalam hanya dihargai USD70 per ton, seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Enggak, insyaAllah sih enggak (mengulangi krisis energi 2022). Dipastikan ini (stok batu bara untuk PLN). Kan Pak Menteri kemarin juga sudah menyampaikan pernyataan," tutur Erani.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami kendala operasional sehingga membuat berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, saat ini sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala yang sempat dialami oleh masyarakat.

"Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait blackout, PLN menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi," kata Gregorius melalui pernyataan resminya, Jumat (12/6/2026).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika memastikan, bahwa stok batubara hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Ia memastikan cadangan stok batubara tersebut ikut menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat. Sehingga tidak ada potensi untuk melakukan pemadaman listrik serentak.

"Kemarin juga ada pertemuan kan Pak Menteri dengan PLN. Terus, hari ini kayaknya Pak Dirjen juga lagi ada rapat dengan direksi PLN. Secara umum sih enggak ada (kekurangan stok) seharusnya enggak ada. Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6/2026).

Erani juga membantah adanya potensi krisis pasokan batubara seperti yang pernah terjadi di tahun 2022. Saat ini harga batubara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri, dan pengusaha lebih milih ekspor ketimbang penuhi kebutuhan dalam negeri.

Sekedar informasi, pada tahun 2022 lalu kondisi harga batubara di pasar global mencapai USD200 per ton, sementara di dalam hanya dihargai USD70 per ton, seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Enggak, insyaAllah sih enggak [mengulangi krisis energi 2022]. Enggak, insyaallah sih enggak. Dipastikan ininya [stok batu bara untuk PLN]. Kan Pak Menteri kemarin juga sudah menyampaikan pernyataan," tutur Erani.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami kendala operasional yang membuat berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Meskipun saat ini sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik.

Bahlil Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah, Janji Pulih Cepat



Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala yang sempat dialami oleh masyarakat.

"Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait blackout, PLN menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi," kata Gregorius melalui pernyataan resminya, Jumat (12/6).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah anggapan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Menurut Bahlil, pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri masih dalam kondisi aman. Pemerintah bahkan telah menjalankan penugasan pasokan batu bara domestik sesuai kebutuhan sektor ketenagalistrikan.

"Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," kata Bahlil kepada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Bahlil menjelaskan gangguan pasokan listrik yang terjadi lebih disebabkan oleh kendala teknis pada sejumlah mesin pembangkit. Informasi tersebut, kata dia, telah disampaikan oleh pihak PT PLN (Persero) kepada pemerintah.

"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Untuk memastikan penanganan berjalan cepat, Bahlil mengaku masih akan menggelar rapat dengan jajaran PLN pada malam hari guna membahas langkah-langkah pemulihan sistem kelistrikan.

"Oh saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan pemadaman bergilir, Bahlil mengakui bahwa langkah tersebut sempat dilakukan di beberapa wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem kelistrikan saat gangguan terjadi.

"Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah berupaya agar pemadaman listrik tidak kembali terjadi setelah proses perbaikan dan pemulihan sistem selesai dilakukan.

"Kita upayakan segera agar tidak ada lagi pemadaman," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menuturkan penyebab pemadaman listrik di beberapa daerah selama beberapa waktu belakangan dipastikan bukan berasal dari kelangkaan pasokan bahan baku batu bara pada pembangkit.

Dia juga membantah adanya risiko krisis energi seperti penurunan hari operasi pembangkit (HOP) yang kerap menjadi sumber kekhawatiran masyarakat.

"Secara umum sih tidak ada, seharusnya tidak ada [kelangkaan pasokan batu bara]. Sejak awal kan sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," kata Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (12/6/2026).

Erani menambahkan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN guna mengantisipasi masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah.

Dia menuturkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah melakukan pertemuan bersama jajaran manajemen PLN guna membahas evaluasi pasokan secara menyeluruh.

Erani mengemukakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan kembali menggelar pertemuan lanjutan dengan manajemen PLN pada hari ini guna merancang langkah mitigasi yang komprehensif.

Sebelumnya, Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal terkait gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jawa pada 9–10 Juni 2026.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kondisi keandalan pasokan listrik oleh Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator.

"Ada sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi. Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman," ujar Fabby melalui keterangan resmi.

Fabby berpendapat dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit atau elemen jaringan seharusnya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman yang luas kecuali jika PLN memang melakukan pemadaman untuk mengurangi beban listrik (load curtailment).

Dia mengatakan dalam sistem kelistrikan Jamali, gangguan pada satu pembangkit atau satu elemen jaringan seharusnya dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai.