Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi target penerimaan cukai.

Data Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau terkontraksi sebesar 12,4% year on year dari target senilai Rp243,53 triliun atau tumbuh 9,48% dari realisasi tahun lalu.

Namun demikian, upaya otoritas kepabeanan pada tahun 2026 mengalami sejumlah tantangan. Pasalnya, pada tahun ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai. Di sisi lain, ada kemungkinan produksi rokok akan mengalami penurunan.

“Pembelian pita cukai yang menjadi indikasi dari produksi pada bulan Desember [2025] dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tetapi pada bulan Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan yang harus dikejar di kisaran 6%.

Strategi Layer Cukai

Sebelumnya, di tengah tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menerbitkan aturan legalisasi rokok ilegal pada pekan ini. Legalisasi rokok ilegal itu dilakukan dengan penambahan layer cukai hasil tembakau alias CHT.

Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026) kemarin.

Adapun, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali (pekan ini) ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Industri Masih Menunggu

Di sisi lain, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto menunggu kepastian tarif cukai tembakau. Dia menuturkan wacana itu muncul ketika struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok. Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah situasi kondusif usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpang tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat. “Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan. “Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berambisi untuk menambah layer cukai rokok dan mengenakan bea keluar komoditas batu bara tidak semudah membalikan telapak tangan.

Penambahan layer cukai hasil tembakau atau cukai rokok masih memerlukan restu dari DPR. Sementara itu pengenaan bea keluar batu bara belum dapat dieksekusi karena masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto memastikan bahwa hingga saat ini pungutan anyar terhadap komoditas emas hitam tersebut belum berlaku.

Menurutnya, otoritas kepabeanan selaku eksekutor fiskal di perbatasan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan klasifikasi teknis komoditas yang akan dikenakan bea keluar. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian ESDM.

"Belum, belum [berlaku]. Kita masih nunggu dari ESDM," kata Nirwala saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa peran Bea Cukai terbatas pada pengamanan lalu lintas barang dan pemungutan sesuai tarif yang ditetapkan. Terkait basis penerapan tarif, seperti pengelompokan jenis kalori atau spesifikasi batu bara yang terkena pungutan, memerlukan landasan regulasi dari sektor terkait.

"Yang tahu teknis kan kementerian teknis. Kayak tadi, mau bea masuk atau keluar, kita secara teknis hanya jaga di border [perbatasan], tapi untuk pengelompokannya bagaimana, itu ranah kementerian teknis," tambahnya.

Sementara itu, dua pekan lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku masih menghitung bea keluar untuk batu bara. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji pada level harga berapa bea keluar batu bara dikenakan sebesar 5% maupun 11%.

"Kementerian ESDM sedang menghitung range. Misalnya, harga US$100–US$150 [per ton] dikenakan berapa, di atas US$150 dikenakan berapa," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2025).

Menurut Bahlil, perhitungan itu juga bakal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dia juga menegaskan, pengenaan bea keluar bakal dilakukan secara adil baik untuk pengusaha maupun negara.

"Ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai pajaknya terlalu berat sehingga pengusaha tidak bisa bekerja. Tapi kalau pengusaha untung, wajib bayar pajak. Harus fair," jelas Bahlil.

Perlu Restu DPR

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol yang digunakan untuk energi seharusnya dikecualikan karena peruntukannya untuk pembakaran mesin, bukan konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Isu Pangan vs Energi

Di sisi hulu, Ellen menepis kekhawatiran bahwa pengembangan bioetanol akan berebut bahan baku dengan sektor pangan (gula). Dia menjelaskan, basis produksi E5 menggunakan molase atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari gilingan tebu.

Oleh sebab itu, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu menekankan semakin tinggi produksi gula nasional, ketersediaan molase justru semakin melimpah.

"Secara teknikal angka hitungannya tidak masalah, ini bisa kita penuhi. Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG atau kosmetik, tapi rasanya tidak akan berebut dengan pangan," jelas Ellen.

Guna mengamankan pasokan hulu, pemerintah tengah memacu ekspansi lahan tebu. Strategi ini mencakup pengembangan lahan di Merauke oleh pihak swasta serta optimalisasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui SugarCo.

Ellen menyebut target perluasan lahan SugarCo dibidik mencapai 500.000 hingga 700.000 hektare, naik signifikan dari posisi saat ini yang berkisar 200.000 hektare. Dengan demikian, bahan baku di sisi hilir untuk produksi diharapkan bisa terjamin

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementari itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan menahan atau tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok dinilai menjadi momentum yang tepat bagi industri hasil tembakau untuk melakukan konsolidasi dan menata kembali usahanya.

Pasalnya, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai industri hasil tembakau selama 3 hingga 4 tahun terakhir selalu dihadapi dengan tarif CHT yang terus meningkat. Hal ini membuat industri sulit untuk berkembang.

"Jadi di freeze cukainya, di freeze harganya. Ini memberikan kesempatan bagi industri untuk CHT untuk melakukan konsolidasi, untuk kemudian menata diri. Karena selama 3-4 tahun terakhir industri ini dihunjam dengan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah cukai yang terus menerus meningkat," ujar Wijayanto di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Rabu (15/10/2025).

Menurut Wijayanto, langkah menahan tarif CHT juga dapat mencegah meluasnya pasar rokok ilegal yang kini diperkirakan mencapai 14%-15% dari total pasar nasional.

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor padat karya yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai. Namun, tanpa kepastian regulasi dan penegakan hukum yang kuat, industri ini akan sulit bertahan di tengah persaingan tidak sehat dengan produk ilegal.

"Harga rokok sudah sangat tinggi. Kemudian yang kedua, daya beli masyarakat sedang rendah. Yang ketiga, ada pasar rokok ilegal yang mereka bertumbuh pesat. Maka karena ini menjadi elastis, banyak yang lari kemudian ke rokok ilegal. Jadi sudah tepat ditahan cukainya, tetapi ini tidak cukup," ujarnya.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau hingga 3 tahun ke depan untuk kembali memulihkan industri rokok.

Kebijakan tersebut juga dapat mendukung rencana Menteri Keuangan untuk konversi industri rokok ilegal di dalam negeri menjadi legal.

"Kalau mereka tahu cukai ini akan naik terus, maka insentif bagi mereka untuk bertumbuh menjadi besar. Ketika di freeze, saya melihat potensi mereka untuk mengkonversi diri menjadi produsen legal, ini cukup besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah layer baru untuk menampung rokok ilegal atau legalisasi rokok ilegal. Kebijakan itu sedikit banyak berdampak kepada sejumlah emiten rokok.

Langkah Purbaya itu sejauh ini menuai kontroversi dari banyak pengamat lantaran dinilai sebagai langkah mundur pengendalian tembakau. Namun, di sisi lain, kebijakan Purbaya itu menjadi jalan tengah antara kepentingan industri dengan penerimaan negara saat makin maraknya fenomena down trading.